Akuntansi Syariah by Wiroso

NERACA
Per 15 Juni 2008

Aktiva Pasiva
Jumlah
Uraian Jumlah Uraian
Kewajiban 00
Piutang Murabahah 00 Giro Wadiah
Investasi Mudharabah 00 100.000.000
Penyaluran Dana Invest Terikat ”A” Dana Syiekah Temporer
53.000.000 Dana Syirkah Terbatas “A”
Piutang Murabahah Terikat”A” (3.000.000)
Mrgin Mbh Terikat Tghan “A”

3. Tanggal 20 Juni 2008, LKS Mitra Mandiri menyalurkan kepada para pedagang mikro di Komplek
Industri Kecil Bekasi dengan pola pinjaman qardh sebesar Rp25.000.000,00

Atas penyaluran dana kepada pedagang mikro dengan prinsip pinjaman qardh tersebut, LKS Mitra

Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pinjaman Qardh Terikat ”A” Rp25.000.000,00

Cr. Kas/rekening pedagang Rp25.000.000,00

Atas jurnal dari transaksi tersebut mengakibatkan perubahan posisi akun dan Laporan Posisi Keuangan
(neraca) LKS Mitra Mandiri sebagai berikut:

PINJAMAN QARDH TERIKAT ”A”

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 20/06 penyaluran Jumlah
25.000.000 25.000.000
Saldo 25.000.000
25.000.000

NERACA
Per 20 Juni 2008

Aktiva Pasiva
Jumlah
Uraian Jumlah Uraian
Kewajiban 00
Piutang Murabahah 00 Giro Wadiah
Investasi Mudharabah 00 100.000.000
Penyaluran Dana Terikat ”A” Dana Syirkah Temporer
53.000.000 Dana Syirkah Terbatas “A”
Piutang Murabahah Terikat ”A” (3.000.000)
Mrgin Mbh Terikat Tghan “A”

Pinjaman Qardh Terikat”A” 25.000.000

4. Tanggal 30 Juni 2008 LKS Mitra Mandiri menyalurkan sisa dana kepada pengusaha mikro di
Komplek Industri Kecil Bekasi dengan pola mudharabah sebesar Rp25.000.000,00

Atas penyaluran dana kepada pedagang mikro dengan prinsip mudharabah tersebut, LKS Mitra

Mandiri melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah Terikat ”A” Rp25.000.000,00

Cr. Kas/rek pedagang Rp25.000.000,00

Atas jurnal dari transaksi tersebut mengakibatkan perubahan posisi akun dan Laporan Posisi Keuangan
(neraca) Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

BAB VII. Akuntansi mudharabah | 383

INVESTASI MUDHAABAH TERIKAT ”A”

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 30/06 Penyaluran Jumlah
25.000.000 25.000.000
Saldo 25.000.000 25.000.000

NERACA Pasiva
Per 30 Juni 2008 Jumlah

Aktiva 00

Uraian Jumlah Uraian 100.000.000

Piutang Murabahah 00 Kewajiban
Investasi Mudharabah 00 Giro Wadiah
Penyaluran Dana Terikat ”A”
53.000.000 Dana Syirkah Temporer
Piutang Murabahah Terikat ”A” (3.000.000) Dana Syirkah Terbatas “A”
Mrgin Mbh Terikat Tghan “A” 25.000.000
Pinjaman Qardh Terikat “A” 25.000.000
Invest Mdh Terikat”A”

5. Untuk pembayaran angsuran atau pengembalian modal dari pedagang, jurnal yang dilakukan oleh
Lembaga Keuangan Syariah tidak berbeda dengan jurnal yang dilakukan pembayaran angsuran dan
pengembalian modal dalam penyaluran dana pada umumnya (lihat jurnal pada masing-masing
prinsip yang dipergunakan)

6. Jika Lembaga keuangan Syariah memperoleh dana mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yang
lain, hendaknya dibuat akun-akun yang terpisah dengan akun terikat yang sudah ada, misalnya yang
kedua ditambahkan kata-kata “terikat B” dan sebagainya

7.7. Penyajian dan Pengungkapan

Beberapa hal yang perlu disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dalam transaksi
mudhrabah, diatur dalam paragraf 36 s.d. 39 PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah. Hal-hal yang
perlu disajikan dalam Laporan Keuangan untuk transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan

(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap
jenis mudharabah;

(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo
tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan

(c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo
disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Sedangkan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas transaksi Mudharabah
adalah sebagai berikut:

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas,
pada:

(a) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;

(b) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan

(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan
Syariah.

384 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas,
pada:
(a) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
(b) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

7.8. Pertanyaan dan Soal

7.8.1 Pertanyaan-pertanyaan

1. Mudharabah merupakan salah satu prinsip bagi hasil yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan
Syariah, baik dalam penghimpunan dana (sumber dana) maupun dalam pengelolaan atau penyaluran
dana.
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis mudharabah?
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik mudharabah sesuai ketentuan Fatwa DSN dan
PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah?.

2. PSAK 105 membahas tentang Akuntansi Mudharabah, baik untuk kepentingan pemilik dana
maupun untuk kepentingan pengelola dana.
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap cakupan Akuntansi Mudharabah sebagaimana dimaksud
dalam PSAK 105 ?
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap penggunaan akuntansi pengelola dana dan akuntansi
pemilik dana?

3. Jika Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan dana, akan menerapkan akuntansi pemiliki dana.
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap akun-akun yang dipergunakan oleh pemilik dana dalam
penyusunan Laporan Posisi Keuangan (neraca) ?
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap akun-akun yang dipergunakan oleh pemilik dana dalam
penyusunan Laporan Laba Rugi?

4. Dalam transaksi mudharabah, penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan dalam bentuk kas
dan non kas.
a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran modal kas dan non kas dalam mudharabah?
b. Jelaskan dan berikan contoh kapan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan?

5. Lembaga Keuangan Syariah juga melaksanakan transaksi mudharabah musytarakah.
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan karakteristik mudharabah musytarakah?
b. Jelaskan perbedaan mudharabah dengan mudharabah musytarakah dengan musyarakah?

6. Tujuan akhir dalam mudharabah adalah pembagian usaha sesuai yang disepakati pada awal akad.
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap prinsip distribusi hasil usaha dan sistem distribusi hasil
usaha?
b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap mengapa pemilik dana tidak diperkenankan mengakui
pendapatan mudharabah berdasarkan proyeksi pendapatan dibuat?

7. Lembaga Keuangan Syariah juga dapat melaksanakan transaki mudharabah muqayyadah (investasi
terikat)
a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan karakteristik mudharabah muqayyadah
(investasi terikat)?
b. Jelaskan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat?

BAB VII. Akuntansi mudharabah | 385

7.8.2 Soal-soal

Soal pertama

Bank Syariah membiayai perusahaan tahu tempe ”Gurih” untuk keperluan modal kerjanya
sebesar Rp100.000.000,00. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pengembalian modal
dilakukan secara bertahap 5 kali masing sebesar Rp20.000.000,00 selama 2 tahun

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp275.000.000,00,
sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp150.000.000,00, pembayaran biaya tenaga kerja
dan biaya lainnya sebesar Rp75.000.000,00. Bank Syariah mengharapkan keuntungan setara dengan
20%/pa

Berdasarkan laporan yang diterima realisasi hasil usaha perusahaan tahu tempe ”Gurih
selama tiga bulan adalah sebagai berikut:

Bulan1 Bulan 2 Bulan 3 dst

Penjualan 120 juta 80 juta 140 juta

Harga pokok penj 70 juta 70 juta 80 juta

Gross profit 50 juta 10 juta 60 juta

Pertanyaan

1. Prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
2. Perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut

Soal kedua

Bank Syariah Amanah Ummat sepakat dengan Koperasi ”Sejahtera” untuk menjalankan akad
kerja sama untuk jangka waktu 2 tahun, dimana Bank Syariah Amanah Ummat memberikan modal
sebesar Rp2 Milyard untuk penjualan sepeda motor koperasi kepada anggotanya sebanyak 2.000
unit masing-masing on the road seharga Rp10 juta. Kepada anggotanya koperasi memperoleh
keuntungan sebesar 20% dan pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak sepuluh kali dalam
setahun. Koperasi Sejahtera sepakat dengan Bank Syariah Amanah Ummat untuk memberikan
keuntungan sebesar 10 % dari hasil usaha yang diperoleh. Dan pengembalikan modal akan
dilakukan secara sekaligus setelah akad berakhir.

Koperasi dapat menyaluran sepeda motor seluruhnya kepada anggotanya dan angsuran
pertama sampai dengan bulan ke enam berjalan lanncar (semua anggotanya membayar tepat waktu)
tetapi pada bulan tujuh, karena bersamaan dengan Idul Fitri dan Natal 30% dari anggotanya tidak
melakukan pembayaran.

Diminta:

1. Prinsip syariah yang dipergunakan
2. Perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut al:

a. Penyerahan modal Bank Syariah Amanah Ummat kepada Koperasi Sejahtera
b. Penerimaan imbalan oleh Bank Syariah Amanah Ummat
c. Pengembalian modal oleh Koperasi Sejahtera

Soal ketiga

Pada tanggal 10 Juni 2007 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada
perusahaan angkutan PT Dewi Sri di Tegal dengan data-data sebagai berikut:

Plafond : Rp24.000.000.000,00
Kegunaan : Modal usaha transportasi
Nisbah bagi hasil : 80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah
Jangka waktu : 24 bulan
Biaya administrasi : Rp240.000.000,00

386 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Pengembalian modal : dilakukan secara bertahap setiap tahun sebesar Rp12.000.000.000,00
Keterangan lain : Pemberian modal kepada PT Dewi Sri yaitu:
- Tahap kesatu (10 Juni 2007) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar

Rp1.500.000.000,00
- Tahap kedua (25 Juni 2007): dalam bentuk uang langsung dikredit ke

rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp16.500.000.000,00
2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa Pendapatan bulan Juli sebesar

Rp500.000.000,00 dan atas bagian bank didebet dari rekening nasabah

Diminta: Buatlah perhitungan dan jurnal atas :

a. Pembiayaan PT Dewi Sri disetujui oleh Bank syariah
b. Pembayaran modal non kas oleh Bank Syariah kepada PT Dewi Sri
c. Pembayaran bagi hasil PT Dewi Sri kepada Bank Syariah
d. Pembayar kembali modal dari PT Dewi Sri kepada Bank Syariah

Soal keempat

Nasabah mendapat fasilitas untuk modal kerja perfilman islamai dari bank syariah dengan
data-data sebagai berikut:

Jumlah modal : Rp1.300.000.000,00

Kegunaan : Modal kerja produksi sinetron “Sebuah Kidung di Pesantren”

Obyek bagi hasil : Pendapatan yang diperoleh dari penjualan Sinetron

Nisbah bagi hasil : Bank Syariah 15 dan 85 untuk Mudharib

Jangka waktu : 12 bulan

Biaya administrasi : Rp13.000.000,00

Pelunasan : Dilakukan sekaligus pada akhir kontrak

Pengikatan : Intern

Dari hasil penjualan sinetron dengan sebuah Tv swasta memperoleh hasil usaha sebesar
Rp200.000.000,00

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut.

Soal kelima

Pada tanggal 10 Juni 2002 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada
perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data-data sebagai berikut:

Plafond : Rp24. 000.000.000,00

Kegunaan : Modal usaha transportasi

Obyek bagi hasil : Pendapatan

Nisbah bagi hasil : 80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah

Jangka waktu : 60 bulan

Biaya administrasi : Rp240.000.000,00

Pelunasan : Pengembalian modal bank dilakukan secara bertahap setiap tahun
sebesar Rp4.800.000.000,00

Pengikatan : Notariil

Keterangan lain : Pemberian modal yaitu:

- Tahap kesatu (10 Juni 2002) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar

BAB VII. Akuntansi mudharabah | 387

Rp15.000.000.000,00 dan berupa uang sebesar Rp4.000.000.000,00

- Tahap kedua (25 Juni 2002): dalam bentuk uang langsung dikredit ke
rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp14.000.000.000,00

2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa:

(a) Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp1.000.000.000,00 dan atas bagian bank didebet
dari rekening nasabah

(b) dst

(c) Dalam bulan April 2003 (ke 10) diperoleh laporan, pendapatan bulan tsb sebesar
Rp800.000.000,00 dan saldo rekening nasabah tidak cukup untuk membayar bagian
bank.

3. Pengembalian modal tahun ke-1 s.d. tahun ke-3 berjalan sesuai jadual

4. Pada bulan September 2003 (ke 15) perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar
Rp300.000.000,00 dan atas penyelidikan yang dilakukan hal tersebut bukan kesalahan
nasabah

5. Pada tahun ke-5, akibat terjadi perselisihan keluarga, mudharib tidak dapat mengembalikan
modal

Diminta :
Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal keenam Keterangan transaksi pada Bank Syariah
Tgl
01/08 Diterima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Qohar sebesar
02/08 Rp20.000.000,00
03/08 Diterima setoran tunai pembukaan Deposito Mudharabah atas nama Qoimun sebesar
04/08 Rp5.000.000,00 dengan nisbah 65: 35
05/08 Diterima setoran kliring BG Bank BRI, untuk setoran pembukaan rekening tabungan
06/08 mudharabah atas nama Zaenab sebesar Rp10.000.000,00
07/08 Diterima setoran tunai deposito mudharabah atas nama Masdul sebesar
Rp15.000.000,00 dengan nisbah 70:30
08/08 Qohar melakukan penarikan tabungannya melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00
09/08
10/08 Zaenab datang ke bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui
15/08 counter teller sebesar Rp1.000.000,00
20/08 Qohar menyerahkan Aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening
tabungannya sebesar Rp5.000.000,00untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan
25/08 nisbah 65:35
30/08 Diterima setoran kliring BG Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,00 untuk dibuatkan
Deposito Mudharabah atas nama Abdul Sukro
Qohar melakukan transfer ke rekening atas nama Adinda di BCA cabang Irian Jaya
sebesar Rp10.000.000,00
Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah atas nama Siti Maemun sebesar
Rp85.000,00. setelah dikurangi pajak PPh 21 sebesar Rp15.000,00
Qohar melakukan penarikan tunai dari tabungannya sebesar Rp5.000.000,00

Dilakukan pembayaran melalui kliring deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas
nama Maskaryo sebesar Rp25.000.000,00 ditambah dengan bagi hasil sebesar
Rp170.000,00 setelah dikurangi PPH 21 sebesar Rp30.000,00
Dilakukan penyetoran PPh 21 ke Kas Negara

Berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan beban Bagi Hasil yang akan dibayar
untuk Deposito sebesar Rp35.000.000,00

388 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Pertanyaan
1. Buatlah jurnal

Soal ketujuh

Tuan Achmad seorang muslim memiliki dana sebesar Rp10 Milyard. Bank Islam sesuai
dengan fungsinya menghubungi konglomerat untuk dapat menghimpun dana tersebut. Tuan
Achmad sepakat untuk memberikan dananya tetapi hanya dibolehkan untuk disalurkan kepada
petani muslim pada wilayah Banten.

Setelah dilakukan penelitian hal tersebut disepakati dan penyerahan dana tersebut dilakukan
secara bertahap yaitu :

Tgl 1/9 diserahkan dana sebesar Rp2,5 milyard untuk diserahkan ke petani satu minggu
kemudian.
Tgl 15/9 diserahkan dana sebesar Rp6,5 milyard untuk langsung diserahkan ke petani.
Tgl 31/9 diserahkan dana sebesar sisanya untuk diserahkan kepada petani 3 hari kemudian.
Tgl 5/10 Diterima pendapatan bagi hasil dari petani sejumlah Rp100.000.000,00

Pertanyaan

Buatlah jurnal apabila :

a. Pengembalian dana dan bagi hasil tergantung dari perolehan dari petani

b. Tuan Achmad, mensyaratkan bahwa pengembalian dana supaya langsung di kredit ke
rekeningnya tanpa harus menunggu penerimaan dari petani

Soal kedelapan

Pada tanggal 10 Juni 2002 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada

perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data-data sebagai berikut:

Plafond : Rp12.000.000.000,00

Kegunaan : Modal usaha transportasi

Nisbah bagi hasil : 80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah

Jangka waktu : 60 bulan

Biaya administrasi : Rp120.000.000,00

Pengembalian modal : dilakukan secara bertahap setiap tahun sebesar Rp2.400.000.000,00

Keterangan lain : Pemberian modal yaitu:

- Tahap kesatu (10 Juni 2002) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar

Rp7.500.000.000,00 dan berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00

- Tahap kedua (25 Juni 2002): dalam bentuk uang langsung dikredit

ke rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp7.000.000.000,00

2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar

Rp500.000.000,00 dan atas bagian bank didebet dari rekening nasabah

Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Soal kesembilan

Bank Syariah Biatul Amanah menyetujui pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh Tn
Zainudin pengusaha pengangkutan dengan data-data sebagai berikut:

1. Tgl 10 Nopember 2005 disetujui Modal mudharabah sebesar Rp2,5 milyard, dengan jangka
waktu 1 tahun. Pembagian hasil usaha dilakukan antara bank syariah 60 % dan Tn Zainudin
40%. Estimasi pendapatan yang akan diterima sebesar Rp 50 juta perbulan

2. Modal mudharabah yang disetujui tersebut diserahkan secara bertahap sbb:

BAB VII. Akuntansi mudharabah | 389

a. Tanggal 15 Nopember 2006 diserahkan tahap pertama modal mudharabah berupa 2
buah bus dengan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp2 milyard. Bus tersebut dibeli
dengan harga sebesar Rp1,9 milyard.

b. Tanggal 25 Nopember 2005 diserahkan tahap kedua modal mudharabah berupa uang
tunai sebesar Rp500 juta.

3. Tanggal 10 Desember 2005 diterima laporan dari Tn Zainudin, hasil usaha yang dapat
diserahkan sebagai porsi bank syariah sebesar Rp10 juta.

4. Tanggal 15 Desember 2005 Tn Zainudin melakukan pembayaran kembali modal mudharabah
sebesar Rp300 juta

Diminta :
a. Buat perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut di atas
b. Lakukan perhitungan koletibitas pembiayaan mudharabah dan PPAP yang harus dibentuk.

Soal kesepuluh

Pada tanggal 17 Mei 2008 Bank Syariah Baitul Ridho melakukan investasi mudharabah
kepada KSU ”Rahayu” selaku “Mudharib” sebesar Rp3 milyard untuk jangka waktu 36 bulan,
dengan nisbah pembagian hasil usaha yang disepakati sebesar 60 untuk bank dan 40 untuk Koperasi.

Penyerahan modal mudharabah dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho sebagai berikut:
1. Tanggal 12 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu peralatan berat sebagai modal

mudharabah dengan harga wajar/pasar sebesar Rp700.000.000,00 dan menurut catatan
bank peralatan berat tersebut dibeli dengan harga Rp650.000.000,00 .
2. Tanggal 20 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu alat transpotasi dengan harga
wajar/pasar sebesar Rp800.000.000,00 dan menurut catatan bank peralatan berat tersebut
dibeli dengan harga Rp850.000.000,00
3. Tanggal 10 Juli 2008 dilakukan pencairan dana Mudharabah tahap ke 3 sebesar
Rp1.000.000.000,00
4. Tanggal 25 Juli 2008 dilakukan pembayaran kepada KSU Rahayu sisa modal kerja yang
belum diserahkan
Disepakati pengembalian modal mudharabah dilakukan oleh KSU ”Rahayu” secara bertahap
sebagai berikut :
1. Tahap pertama pada bulan Mei 2009 sebesar Rp1 milyard
2. Tahap kedua pada bulan Mei 2010 sebesar Rp1 milyard
3. Tahap ketiga pada bulan Mei 2011 sebesar Rp1 milyard

Data-data lain yang terkait dengan investasi mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah
Baitul Ridho dengan KSU Rahayu adalah sebagai berikut:
1. Tanggal 5 Desember 2008 diperoleh laporan dari Koperasi bahwa kerugian yang dialami

sebesar Rp30.000.000,00 dan kerugian tersebut diidentifikasi bukan kesalahan KSU Rahayu
2. Pada tanggal 5 Juli 2009 diperoleh laporan dari KSU Rahayu bahwa hasil usaha periode

tersebut sebesar Rp70.000.000,00 dan atas hasil tersebut Koperasi belum dapat
membayarnya (pada rekeningnya tidak ada saldonya)
3. KSU Rahayu melakukan pengembalian modal mudharabah tahap satu dan kedua sesuai
jadwal, namun sampai dengan bulan Juni 2011 Koperasi tidak melakukan pengembalian
modal mudharabah tahap akhir, dan setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan dana
tersebut dipergunakan oleh Koperasi untuk membayar hutang ke Bank lain

Diminta : Buatlah jurnal dan perhitungan seperlunya atas
1. Persetujuan investasi mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho kepada

KSU Rahayu.
2. Penyerahan modal dari Bank Syariah Baitul Ridho kepada KSU Rahayiu sesuai tahapannya.
3. Pengakuan keuntungan atau kerugian yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho
4. Pengembalian modal mudharabah oleh KSU Rahayu kepada Bank Syariah
5. Modal mudharabah yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan oleh KSU Rahayu?

390 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Soal kesebelas
Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah “Al Qiradh” menyetujui membiayai proyek

perusahaan textil PT “RAHMAT ILAHI” sebesar Rp30 milyard dari total nilai proyek sebesar Rp50
milyard. Disepakati hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak yaitu sebesar 70 % untuk bank
syariah dan 30% untuk PT “RAHMAT ILAHI”. Dengan pembagian hasil usaha tersebut bank
syariah meproyeksikan hasil usaha atas proyek tersebut sebesar Rp200 juta per bulan.

Penyerahan modal dilakukan oleh Bank Syariah AL QIRADH secara bertahap yaitu:

a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan mesin produksi textil yang dibeli dengan harga Rp12,5
milyard dan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp15 milyard

b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer ke rekening PT
RAHMAT ILAHI sebesar Rp10 milyard

c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada PT RAHMAT ILAHI

Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PT RAHMAT ILAHI mengalami rugi yang
bukan kesalahan pengelola sebesar Rp100 juta rupiah

Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PT RAHMAT ILAHI memperoleh hasil
usaha sebesar Rp300 juta. Dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada
awal akad.

Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PT RAHMAT ILAHI bahwa hasil
usaha bulan desember 2008 yang menjadi hak Bank Syariah sebesar Rp200 juta dan akan ditransfer
pada tanggal 15 januari 2009

Pertanyaan

1. Buatlah jurnal persetujuan Bank Syariah Al Qiradh tgal 20 Januari 2008
2. Buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Al Qiradh

(a) pada tanggal 25 Januari 2008
(b) pada tanggal 10 Februari 2008
(c) pada tanggal 29 Maret 2008
3. Buatlah perhitungan dan jurnal penerimaan hasil usaha oleh Bank Syariah Al Qiradh bulan
Oktober dan Nopember 2008
4. Buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember 2008

Soal keduabelas

Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah “Bhakti Mulya” menyetujui membiayai proyek
perusahaan transportasi “PO Harapan Kita” atas peremajaan kendaraan dan modal kerja sebesar
Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyard) dari total nilai proyek sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh
milyard). Jangka waktu proyek selama 2 (dua) tahun setelah penyerahan seluruh modal. Proyeksi
hasil usaha atas proyek tersebut sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) per bulan dengan pembagian
hasil usaha sebesar 70 % untuk bank syariah dan 30 % untuk “PO Harapan Kita”. Penyerahan
modal dilakukan oleh Bank Syariah Bhakti Mulya secara bertahap yaitu:

a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan 10 (sepuluh) buah bus “Mercy” yang dibeli dengan harga
Rp12.600.000.000 (dua belas milyard, enam ratus juta) dan nilai pasar saat penyerahan sebesar
Rp15.000.000.000 (lima belas milyard)

b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer ke rekening
“PO Harapan Kita” sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyard)

c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada ”PO Harapan Kita”

Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PO Harapan Kita mengalami rugi sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PO Harapan Kita memperoleh hasil usaha
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta). Hasil tersebut langsung dibayar oleh PO Dewi Sri pada

BAB VII. Akuntansi mudharabah | 391

tanggal 30 Nopermber 2008. Bersama iti juga PO Harapan Kita melakukan pengembalian modal
kepada Bank Syariah Bhakti Mulya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyard)

Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PO Harapan Kita bahwa hasil usaha
bulan desember 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan akan ditransfer pada tanggal 15
januari 2009
Pertanyaan
1. Buatlah jurnal persetujuan Bank Syariah Amal Sejahtera tgl 20 Januari 2008
2. Buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Bhakti Mulya

(a) pada tanggal 25 Januari 2008,
(b) pada tanggal 10 Februari 2008,
(c) pada tanggal 29 Maret 2008
3. Buatlah perhitungan dan jurnal penerimaan hasil usaha dan penerimaan modal oleh Bank
Syariah Bhakti Mulya bulan Oktober dan Nopember 2008
4. Buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember 2008 dan penerimaan bagi hasil
Januari 2009

392 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

BAB VIII
AKUNTANSI MUSYARAKAH

8.1 Pengertian dan Karakteristik Musyarakah

Sebelum dibahas secara rinci dan mendalam tentang Akuntansi Musyarakah, perlu dibahas terlebih
dahulu pengertian dan karakteristik musyarakah, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap
pemahaman akuntansi musyarakah.

8.1.1 Pengertian Musyarakah

Secara bahasa syarikah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta
yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumhul ulama mempergunakan kata
syarikah untuk label satu transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua bagian, karena terjadinya
sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama
dalam mendefinisikan syarikah secara syar’i (terminologi) Malikiyah mengatakan syarikah adalah pemberian
wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada
partnernya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing.
Hanabilah mengatakan syarikah adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi’iyah
mengatakan syarikah adalah tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata,
syarikah adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Definisi ini
paling tepat karena mengungkapkan hakekat syarikah yang notabene sebuah transaksi.
Syirkah terbagi dalam dua bentuk:
1. Syirkah Al Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Al Amlak (holding partnership) adalah keikutsertaaan atau keinginan bersama untuk
menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta.
2. Syirkah Al Uqud (perserikatan berdasarkan suatu akad/perjanjian).
Syirkah Al Uqud (contract partnership) adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang
bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian di bagi bersama.
Syirkah Al Uqud terbagi dalam beberapa jenis yaitu (a) Al Mufawadhah, (b) Al ‘Inan, (c) Al A’maal
dan (d) Al Wujuh. Para ahli fiqih mempunyai perbedaan pendapat apakah mudharabah digolongkan
sebagai syirkah atau tidak. Beberapa ahli fiqih mengatakan bahwa mudharabah sebagai syirkah karena
mudharabah memiliki persyaratan umum yang sama dengan syirkah. Sebaliknya para ahli fiqih mengatakan
bahwa mudharabah tidak merupakan syirkah .
A. Syirkah Mufawadhah Adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berhak
memberikan dananya dan turut serta (berpartisipasi) dalam usahanya/pekerjaan. Kedua pihak akan
mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Persyaratan umum dalam syirkah ini adalah
pembagian antara dana/modal, pekerjaan, tanggung jawab hutang semuanya mendapat porsi yang
sama. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bentuk syirkah ini diperbolehkan tetapi banyak pula yang
membatasinya.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 393

B. Syirkah Al-Inan adalah perjanjian kontrak antara dua atau lebih banyak lagi orang, dengan
ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi
dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian,
namun pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekrjaan atau keuntungan. Semua Fuqaha
menganggap hal ini diperbolehkan. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa keuntungan
kedua belah pihak dibagi sesuai dengan proporsi dana yang diberi, keuntungan mungkin bisa dibagi
sama tapi dalam bentuk dananya berbeda; dan keuntungan mungkin tidak sama dibaginya tapi
jumlah dananya berbeda. Ibnu Qudamah berkata: "preferensi dalam keuntungan (profit) diperbolehkan
dengan adanya pekerjaan, mengingat salah satu dari mereka mungkin saja mempunyai pengetahuan yang lebih
banyak (manajemen) dalam perdagangan/berusaha bila dibandingkan dengan yang lainnya atau orang tersebut
lebih kuat bekerja, sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena pekerjaannya”.
Mazhab Maliki dan Syafi`i menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian yang sesuai
dengan kondisi proporsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam jenis syrikah ini akan
kembali menjadi modal.

C. Syirkah A'mal Adalah kontrak antara dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari
pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui. Sebagai contoh, dua
orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu
proyek dan membagi penghasilan yang timbul dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui.
Syirkah ini kadangkala disebut Syirkah Abdan atau Sanai`. Para mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali
membolehkan adanya jenis syirkah ini, karena para pihak yang terlibat mempunyai profesi yang
sama atau sebaliknya. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan di zaman Nabi
Muhammad S.A.W. Dalam syirkah ini para ulama fiqih menyetujui dan tidak melarang
menggunakannya.

D. Syirkah Al Wujuh Adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan
prestise serta berpengalaman dalam perdagangan/usaha. Para pihak yang terlibat dalam kontrak
untuk pembelian barang secara kredit dari suatu perusahaan, peminjaman kredit itu didasarkan atas
reputasi mereka sendiri. Kemudian mereka menjual barang tersebut secara tunai, hasil dari
keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai garansi/jaminan mereka kepada supplier. Dalam syirkah
ini tidak diperlukan modal sebagai dasarnya melainkan kepercayaan (nama baik) mereka sendiri
sebagai jaminan/garansi. Syirkah ini disebut juga sebagai Syirkah Al Ma`dum, “receivables partnership”.
Mazhab Hanafi, Hambali mengizinkan adanya jenis transaksi ini, yang didasarkan pada fakta bahwa
perwakilan dari sesuatu (nama baik) bisa juga diterima sebagai garansi/jaminan, dan para ahli fiqh
tidak melarangnya.
Akad kerjasama bagi hasil yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah umumnya adalah (1)

syirkah mudharabah dan (2) syirkah inan (musyarakah). Dalam bab ini akan dibahas tentang akuntansi
musyarakah sedangkan untuk mudharabah akan dibahas pada bab yang lain.

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka
untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah masing-masing mitra (LKS dan nasabah) sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan
musyarakah (musyarakah) – saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation, patnership) –
adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi
modal yang disertakan dalam usaha.

Dalam PSAK 106 tentang musyarakah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan
pembahasan akuntansi musyarakah sebagai berikut:

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

394 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan
sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian
dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan
menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.
Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk
pihak lain atas nama mitra tersebut.
Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.
Dalam Accounting, Auditing, Gorvernance Standard for Islamic Financial Institutions, memberikan definisi
beberapa istilah yang terkait dengan musyarakah sebagai berikut:
Musyarakah adalah suatu bentuk kemitraan di antara bank Islam dan para nasabahnya, di mana
masing-masing bagian akan memberikan sumbangsihnya kepada modal tersebut dengan tingkat
yang setara atau berbeda-beda untuk mendirikan suatu proyek baru atau bagian dalam proyek yang
telah ada, di mana masing-masing mereka akan menjadi pemegang saham modal atas dasar tetap
atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi,
kerugian akan dibagi bersama secara sebanding sesuai dengan sumbangsih modal dan apabila tidak
ditentukan lain, tidak akan ditetapkan lain.
Musyarakah tetap adalah Musyarakah di mana bagian mitra dalam modal Musyarakah tetap
sepanjang jangka waktunya yang ditetapkan dalam akad tersebut.
Musyarakah Menurun (musyarakah menurun menjadi Kepemilikan) adalah Musyarakah di
mana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam
Musyarakah sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai
menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal.

8.1.2 Karakteristik Musyarakah

Pembahasan akuntansi musyarakah tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang
karakteristisk musyarakah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan
musyarakah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak
mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan
cara-cara komunikasi modern

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan
kerja sebagai wakil
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses
bisnisnormal
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan
masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan
kesalahan yang disengaja.
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk
kepentingannya sendiri

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 395

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a. Modal
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan
disepakati oleh para mitra.
b. Kerja
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah;
akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra
boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia
boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil
dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan
dalam kontrak.
c. Keuntungan
1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian
musyarakah
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh
keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi
seorang mitra
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad
d. Kerugian
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-
masing dalam modal

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, (paragraf 5 sd 12) dijelaskan karakteristik musyarakah
sebagai berikut:

5. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu
dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra
dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara
bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).

6. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas,
termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

7. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat
meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang
disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
(a) pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya,
dan pendapatan operasional; atau
(b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

8. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja
harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

9. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan
dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang

396 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan
dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).
10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad
musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.
Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar
dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnnya.
11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari
hasil usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
12. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi
musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

8.1.3 Jenis dan Alur Transaksi Musyarakah

Musyarakah dapat dibedakan dua jenis yaitu:
1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra

ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian

dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan
menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha
tersebut.
Alur transaksi Musyarakah dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut:

Gambar : 8 – 1 : Alur transaksi Musyarakah
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam suatu proyek, sesuai kesepakatan LKS Anugrah Gusti (mitra) akan menyerahkan modal

sebesar 70 % dari nilai proyeknya dan Amirullah/nasabah (mitra) memberikan kontribusi modal
sebesar 30% dari nilai proyek. Pada prinsipnya dalam usaha ini, masing-masing pemodal, baik LKS
Anugrah Gusti maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Apakah
haknya dipergunakan atau tidak, hal tersebut merupakan haknya masing-masing pemodal. Jika
pemodal (misalnya LKS Anugrah Gusti) tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha
(hanya setor modal saja) – ini yang disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal lain (misalnya
Amirullah) selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha, disebut dengan mitra pasif.
Dapat juga terjadi LKS Anugrah Gusti dan Amirullah keduanya hanya setor modal saja sedangkan
pengelolaan usaha diserahkan kepada pihak lain. Dalam hal demikian LKS Anugrah Gusti dan
Amirullah dikategorikan sebagai mitra pasif dan pihak lain yang mengelola disebut sebagai mitra
aktif. Namun demikian jika mitra yang hanya menyetor modal saja, tidak mengelola usaha tetapi
memiliki hak utama atau dapat mempengaruhi kepelaksanaan usaha dapat dikategorikan sebagai
mitra aktif.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 397

2. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Besarnya nisbah tidak
harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena
dimungkinkan pemodal/mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibandingkan yang lain. Sedangkan
kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra/pemodal sesuai
besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh di atas kerugian
ditanggung oleh LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan ditanggung oleh Amirullah/nasabah sebesar
30%.

3. Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra/pemodal
melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra/pemodal yang lain secara bertahap sehingga
pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra, disebut
dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut
dengan musyarakah permanen.

8.2 Cakupan Akuntansi Musyarakah

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelumnya
tercantum dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, diganti dengan PSAK 106 tentang
Akuntansi Musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang musyarakah (paragraf 2 s.d. 3) menjelaskan ruang
lingkup akuntansi musyarakah yang diatur dalam PSAK tersebut adalah:

2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang

menggunakan akad musyarakah.
Dalam musyarakah masing-masing mitra memiliki bagian modal dalam musyarakah. Pada
prinsipnya masing-masing pemodal (mitra) memiliki hak atas pengelolaan usaha bersama, namun demikian
mitra juga dapat memberikan kuasa kepada mitra lain untuk mengelola usaha. Jika mitra hanya melakukan
penyertaan modal saja disebut dengan mitra pasif sedangkan mitra yang selain memberikan kontribusi
modal juga melakukan pengelolaan usaha musyarakah disebut dengan mitra aktif. Sebagai pengelola
musyarakah mitra aktif harus memiliki catatan akuntansi yang terpisah dari catatan usaha yang lain, karena
usaha musyarakah merupakan usaha bersama antar mitra, baik mitra pasif maupun mitra pasif. Oleh
karena dalam musyarakah ini merupakan usaha bersama maka untuk musyarakah ini harus dibuat catatan
terpisah dari catatan usaha mitra lainnya. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 13) yang
mengatur sebagai berikut:
13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka

mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah
untuk usaha musyarakah tersebut.
Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya dibahas ketentuan pengkuran,
pengakuan dan penyajian transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah. Sedangkan dalam
PSAK 106 tentang dibahas pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh mitra pasif yaitu mitra yang
hanya melakukan penyetoran modal musyarakah saja, maupun mitra aktif yaitu mitra yang selain
memberikan kontribusi modal juga sekaligus mengelola usaha syirkah. Penggunaan akuntansi mitra aktif
atau akuntansi mitra pasif dalam akuntansi musyarakah dapat dilihat dalam gambar berikut:

398 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Gambar : 8 – 2 : Penggunaan akuntansi musyarakah

Masing-masing pihak dalam transaksi musyarakah ini mempunyai kontribusi modal/dana dan
bersama-sama mengelola usaha, sehingga penggunaan akuntansi musyarakah dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1 Jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS Anugrah Gusti) hanya memberikan kontribusi modal saja
dan tidak ikut serta dalam mengelola usaha atau yang disebut dengan mitra pasif, maka LKS harus
menerapkan Akuntansi Mitra Pasif.

2. Mitra lain (Amirullah) selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha musyarakah
disebut dengan mitra aktif. Oleh karena itu mitra aktif memiliki dua peran yaitu (1) sebagai
menyetor modal dan (2) sebagai pengelola usaha. Mitra aktif sebagai penyetor modal menerapkan
Akuntansi Mitra Aktif untuk paragraf-paragraf yang mengatur tentang penyetoran modal, sedangkan
sebagai mitra yang mengelola usaha musyarakah menerapkan Akuntansi Mitra Aktif untuk paragraf-
paragraf yang berkaitan dengan pengelola usaha. Dalam PSAK 106 hanya mengatur ketentuan mitra
aktif, tidak membedakan ketentuan tentang mitra aktif sebagai penyetor modal atau mitra aktif
sebagai pengelola usaha. Oleh karena itu harus dipahami betul paragraf-paragraf yang berkaitan
dengan penyetor modal dan paragraf-paragraf yang berkaitan dengan pengelola usaha.

3. Sesuai ketentuan dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, mitra aktif pengelola usaha harus
membuat catatan yang terpisah dari catatan usahanya, karena usaha musyarakah ini merupakan
usaha milik bersama para mitra usaha.

Untuk memberikan gambaran akuntansi musyarkah secara utuh (lengkap) baik yang dilakukan oleh
mitra pasif dan mitra aktif diberikan ilutrasi contoh transaksi musyarakah secara lengkap sebagai berikut:

Contoh : 8-1 (ilustrasi umum)

Pada tanggal 01 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan
Amirullah dalam bidang pabrik textil.

Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 399

1. Modal usaha (syirkah) keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 dimana LKS Anugrah Gusti
mendapatkan porsi modal sebesar Rp90.000.000,00 dan porsi modal untuk Amirullah sebesar
Rp60.000.000,00.

2. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugrah Gusti
hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah.

3. Pembagian hasil usaha (nisbah ), untuk LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan untuk
Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).

4. Modal usaha yang menjadi porsi LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif sebesar
Rp90.000.000,00 dibayar dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tanggal 15 Agustus 2008 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp36.000.000,00.
b. Tanggal 20 Agustus 2008 diserahkan modal non kas, berupa sebuah mesin pemintal
“Yamato” sebesar Rp30.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut
tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp32.500.000,00 dan,
c Tanggal 25 Agustus 2008 diserahkan modal non kas berupa sebuah mesin tenun
“Yanmar” sebesar Rp24.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut
tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp18.000.000,00.

5. Sedangkan modal musyarakah yang menjadi porsi Amirullah sebagai mitra aktif sebesar
Rp60.000.000,00 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tanggal 2 Agustus 2008 diserahkan dalam bentuk kas/uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00.
b. Tanggal 5 Agustus 2008 diserahkan “mesin rajut” merk Daitzu seharga Rp30.000.000,00.
(harga wajar saat penyarahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset tersebut sebesar
Rp27.600.000,00.
c. Tanggal 10 Agustus 2008 diserahkan “mesin pewarna” merk Fujitzu seharga
Rp15.000.000,00 (harga wajar / pasar saat penyerahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset
tersebut sebesar Rp16.200.000,00.

Dalam contoh ilustrasi tersebut di atas, LKS Amanah Gusti disebut sebagai mitra pasif, yaitu mitra
yang hanya memberikan modal dan Amirullah sebagai mitra aktif, yaitu mitra yang mengelola usaha dan
juga memberikan kontribusi modal. Atas transaksi musyarakah tersebut di atas dapat diberikan ilustrasi
dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 8 – 3 : Skema ilustrasi transaksi musyarakah

400 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Sesuai ketentuan dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 13), Amirullah sebagai
mitra aktif pengelola harus membuat catatan akuntansi yang terpisah dari usaha Amirullah sendiri. Hal ini
disebabkan usaha musyarakah yang dikelola oleh Amirullah merupakan usaha bersama antara LKS
Anugrah Gusti dengan Amirullah. Oleh karena itu dalam ilustrasi di atas akan dibahas akuntansi
musyarakah sebagai berikut:

1. Akuntansi pada mitra pasif (LKS Amanah Gusti) terkait dengan penyerahan modal
musyarakah sebesar Rp90 juta kepada mitra aktif (Amirullah), penerimaan bagi hasil
musyarakah dan penerimaan kembali modal musyarakah dari mitra aktif – secara lengkap
dibahas dalam butir 8.3 (Akuntansi Mitra Pasif).

2. Akuntansi pada mitra aktif (Amirullah) terkait dengan penyerahan modal sebesar Rp60 juta,
pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah dan saat penerimaan kembali modal musyarakah
– secara lengkap dibahas dalam butir 8.4 (Akuntansi Mitra Aktif penyetor modal).

3. Akuntansi pada mitra aktif (Amirullah) sebagai pengelola musyarakah dengan modal
musyarakah sebesar Rp150 juta, yaitu sebesar Rp90 juta berasal dari mitra pasif (LKS Amanah
Gusti) dan Rp60 juta dari mitra aktif sendiri (Amirullah) – secara lengkap dibahas dalam butir
8.5 (akuntansi mitra aktif pengelola usaha).

8.3 Akuntansi Mitra Pasif

Yang dimaksud dengan mitra pasif adalah mitra dalam musyarakah yang hanya memberikan
kontribusi modal saja, mitra ini tidak ikut mengelola usaha (memberi kuasa pada mitra lain untuk
mengelola usaha musyarakah) karena itu pengelolaan usaha dikuasakan kepada mitra aktif. Pada umumnya
transaksi musyarakah yang banyak dilaksanakan Lembaga Keuangan Syariah saat ini kedudukan Lembaga
Keuangan Syariah hanya sebagai mitra pasif yaitu mitra yang hanya menyertakan modalnya saja dan tidak
ikut mengelola usaha, pengelolaan usaha diserahkan kepada mitra lain (nasabah). Pada umumnya Lembaga
Keuangan Syariah terlibat dalam usaha musyarakah dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah,
misalah murabahah yang bermasalah dikonversi ke musyarakah. Dalam ilustrasi di atas (contoh: 8-1) akan
dibahas akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Anugrah Gusti sebagai mitra pasif, sedangkan akuntansi
yang dilakukan oleh Amirullah sebagai mitra aktif akan dibahas pada butir berikutnya.

8.3.1 Akun-akun pada Mitra Pasif

Mitra pasif hanya melakukan penyetor modal musyarakah baik dalam bentuk modal kas (uang tunai)
dan/atau dalam bentuk modal non kas (barang yang bermanfaat dalam usaha musyarakah tersebut). Hal
ini membawa dampak akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi mitra pasif baik untuk kepentingan
pembuatan Laporan Posisi Keuangan (neraca) maupun Laporan Laba Rugi tidak sama dengan akun yang
dipergunakan dalam akuntansi mitra aktif.

A. Akun-akun untuk Laporan Posisi Keuangan (neraca)
Akun-akun berikut dipergunakan untuk memcatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif

untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca).
1. Investasi Musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang diserahkan kepada mitra pasif, baik
modal kas maupun modal non kas kepada mitra aktif untuk usaha musyarakah. Akun ini didebet
pada saat penyerahan modal musyarakah dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal
musyarakah.
2. Keuntungan Musyarakah Tangguhan
Akun ini dipergunakan untuk mencatat keuntungan yang ditimbul akibat penyerahan modal non kas
musyarakah dimana nilai wajar saat penyerahan lebih besar dari nilai tercatat modal non kas
musyarakah tersebut. Akun ini dikredit pada saat penyetor modal non kas terjadi keuntungan dan
didebet pada saat dilakukan amortisasi untuk dipindahkan sebagai keuntungan penyerahan aset
musyarakah.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 401

3. Cadangan penyisihan kerugian investasi
Akun ini dipergunakan untuk dipergunakan untuk membukukan pembentukan penyisihan kerugian
yang dibentuk atas investasi musyarakah. Akun ini dikredit pada saat pembentukan penyisihan
kerugian dan didebet pada saat digunakan untuk penghapusan investasi musyarakah.

4. Piutang Jatuh Tempo Pengelola Dana (Piutang Mitra Aktif)
Akun ini dipergunakan untuk membukukan pengembalian modal musyarakah yang telah jatuh
tempo dan belum dikembalikan oleh mitra aktif sebagai pengelola. Akun ini didebet pada saat
timbul Piutang Mitra Aktif dan dikredit pada saat piutang dibayar oleh mitra aktif sebagai pengelola.

5. Piutang Pendapatan Bagi Hasil
Akun ini dipergunakan untuk membukukan bagi hasil yang telah dihitung oleh mitra aktif pengelola
tetapi belum diserahkan kepada LKS sebagai mitra pasif, sebesar porsi LKS sebagai mitra pasif
(berdasarkan laporan dari mitra aktif pengelola, bukan atas dasar proyeksi pendapatan yang
dilakukan oleh LKS sebagai mitra pasif). Akun ini dikredit pada saat dilakukan pengakuan
pendapatan dan didebet pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil diterima dari mitra aktif
pengelola.

6. Akumulasi Penurunan Nilai (Penyusutan) Aset Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atau penurunan nilai modal
musyarakah non kas atau aset yang dipergunakan sebagai modal musyarakah yang telah disepakati
pada awal akad untuk dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra pasif. Akun ini dikredit
saat dibentuk penyusutan yang dilakukan dan didebet pada saat diterima kembali modal musyarakah
non kas.

B. Akun-akun untuk Laporan Laba Rugi
Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra pasif

untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi.
1. Kerugian penyerahan aset musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang ditimbul akibat penyerahan modal non kas
musyarakah dimana nilai wajar saat penyerahan lebih kecil dari nilai tercatat modal non kas
musyarakah tersebut. Akun ini didebet pada saat penyetor modal non kas terjadi terjadi kerugian
dan dikredit pada saat dipindahkan ke Laba Rugi pada saat tutup buku pada akhir tahun.
2. Keuntungan penyerahan aset musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan atas amortisasi keuntungan penyerahan modal
non kas musyarakah. Akun ini dikredit pada saat pengakuan amortisasi keuntungan musyarakah
tangguhan atas penyerahan modal non kas musyarakah dan didebet pada saat dipindahkan sebagai
pendapatan usaha utama.
3. Pendapatan Bagi Hasil Investasi Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra
pasif. Pengakuan pendapatan akrual hanya dilakukan jika telah ada laporan bagi hasil dari mitra aktif
pengelola usaha Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah dan
didebet pada saat dipindahkan ke Pendapatan usaha Utama.
4. Beban akad musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad
musyarakah yang disepakati tidak masuk pada bagian investasi musyarakah. Akun ini didebet pada
saat pengakuan biaya akad musyarakah dan dikredit pada saat dipindahkan ke Laba Rugi pada saat
tutup buku akhir tahun.

402 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

5. Kerugian Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian pengelolan musyarakah yang menjadi bagian
kerugian dari mitra pasif yang bukan kesalahan mitra aktif pengelola usaha sebesar porsi penyertaan
modal musyarakah. Akun ini didebet saat terjadinya sebesar kerugian yang menjadi beban mitra
pasif dan di kredit saat tutup buku dipindahkan Pendapatan Usaha Utama.

6. Beban Penyusutan (penurunan) Aset Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset musyarakah
setelah dimulai usaha sebagai akibat kehilangan atau penurunan nilai aset musyarakah termasuk
penyusutan yang dilakukan. Akun ini disajikan sebagai pengurangan pendapatan bagi hasil
musyarakah. Jika modal non kas (barang) musyarakah diperjanjian diawal akan dikembalikan kepada
pemilik dana, maka penyusutan akan menjadi beban pemilik dana, sehingga nisbah untuk pemilik
dana lebih besar. Jika modal non kas (barang) musyarakah diperjanjikan diawal untuk tidak
dikembalikan kepada pemilik dana, maka penyusutan dihitung oleh pengelola usaha dan
diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha.

7. Keuntungan Pengembalian Aset Musyarakah (modal non kas)
Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi musyarakah dengan
modal non kas/barang (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai akibat
penyusutan) lebih besar dari nilai wajar saat diterima kembali modal musyarakah non kas (barang).
Akun ini disajikan sebagai penambah Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah.

8. Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah (modal non kas)
Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih antara nilai bersih investasi musyarakah dengan
modal non kas/barang (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai akibat
penyusutan) lebih kecil dari nilai wajar saat diterima kembali modal mudharabah non kas (barang).
Akun ini disajikan sebagai pengurang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dari jurnal yang dilakukan dalam transaksi musyarakah
pada mitra pasif dapat diberikan ilustrasi contoh umum seperti telah disebut di atas dimana LKS Anugrah
Gusti hanya sebagai penyetor modal saja.

Contoh : 8-1 (ilustrasi umum)
Pada tanggal 01 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan
Amirullah dalam bidang pabrik textil.
Dalam usaha bersama tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Modal Usaha (syirkah) keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 dimana LKS Anugrah Gusti
mendapatkan porsi modal sebesar Rp90.000.000,00 dan porsi modal untuk Amirullah sebesar
Rp60.000.000,00.

2. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugrah Gusti
hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah.

3. Pembagian hasil usaha (nisbah), untuk LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan untuk
Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).

4. Modal usaha yang menjadi porsi LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif sebesar
Rp90.000.000,00 dibayar dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tanggal 15 Agustus 2008 dibayarkan dalam bentuk kas sebesar Rp36.000.000,00.
b. Tanggal 20 Agustus 2008 diserahkan modal non kas, berupa sebuah mesin pemintal
“Yamato” sebesar Rp30.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut
tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp32.500.000,00 dan,

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 403

c Tanggal 25 Agustus 2008 diserahkan modal non kas berupa sebuah mesin tenun
“Yanmar” sebesar Rp24.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin tersebut
tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp18.000.000,00.

5. Modal mitra aktif (akan dibahas dalam butir 8.4 berikutnya).

Dari contoh di atas akan dibahas terlebih dahulu akuntansi yang akan dilakukan oleh mitra pasif
(LKS Anugrah Gusti sebagai penyetor modal) yaitu (1) saat akad musyarakah, yaitu pada saat penyetor
modal musyarakah baik dalam bentuk modal kas maupun non kas (2) selama akad musyarakah, yaitu
selama usaha musyarakah berlangsung (3) penerimaan bagi hasil dan (4) pada akhir akad musyarakah yaitu
pada saat pengembalian modal musyarakah.

8.3.2 Pada Saat Akad

Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra pasif pada saat awal akad atau dimulainya musyarakah
adalah melakukan penyetor modal dalam bentuk uang tunai (modal kas) dan/atau modal non kas/aset
yang bermanfaat dan berkaitan dengan usaha musyarakah kepada mitra aktif sebagai pengelola usaha serta
membayar biaya-biaya yang terkait dengan musyarakah seperti misalnya kelayakan usaha dan sebagainya.

A. Biaya musyarakah

Sebelum akad musyarakah dimulai perlu dilakukan kajian kelayakan usaha yang akan dilaksanakan
dan untuk itu perlu dibayar biaya antara lain biaya study kelayakan dan sebagainya. Biaya-biaya yang
dikeluarkan sebelum akad dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah atau menjadi beban mitra.
Hal ini diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah sebagai berikut:

30. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai
bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Jadi pada dasarnya biaya pra akad tidak dapat diakui sebagai bagian dari modal musyarakah kecuali
semua mitra sepakat, dengan kata lain biaya akad akan menjadi bagian dari investasi musyarakah atau tidak,
tergantung kesepakatan para mitra.

Contoh: 8-2

Tanggal 05 Agustus 2008 dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek,
penelitian kelayakan proyek sebesar Rp1.000.000,00.

1. Pada saat dilakukan pembayaran beban pra akad dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Uang muka pra-akad musyarakah Rp1.000.000,00
Cr. Kas Rp1.000.000,00

2. Pengakuan biaya akad musyarakah,

A. Jika tidak disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai beban
mitra , dilakukan jurnal :

Dr. Biaya akad Rp1.000.000,00

Cr. Uang muka pra-akad musyarakah Rp1.000.000,00

B. Jika disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah maka diakui sebagai pembiayaan,
dilakukan jurnal:

Dr. Investasi Musyarakah Rp1.000.000,00

Cr. Uang muka pra-akad musyarakah Rp1.000.000,00

B. Penyerahan Modal Musyarakah

Modal musyarakah dapat berbentuk tunai dan/atau berupa emas atau perak yang setara. Menurut
para Fuqaha tidak ada perbedaan mengenai hal ini. Modal bisa saja berbentuk trading asets seperti barang,
properti, dan peralatan lainnya. Modal mungkin saja juga berbentuk hak tak berujud, seperti hak paten, hak
gadai, paten dan lain-lain. Kalangan Fuqaha menyetujui pemberian modal berbentuk tipe-tipe aset di atas,
asalkan nilai aset itu sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati bersama. Mazhab Syafi`i dan Maliki

404 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari mitra harus dicampur agar tidak ada hak istimewa di antara
mereka. Meskipun demikian mazhab Hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk tunai, dan
mazhab Hanbali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal. Partisipasi dari para mitra dalam
pekerjaan Musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau
tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah-satu
mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya dan
diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan.

Modal Musyarakah diatur oleh sekelompok asas, di mana yang terpenting adalah modal mitra
haruslah diketahui, yang ditetapkan dan disepakati pada waktu pengadaan akad, dan harus ada dalam
bentuk tunai/semacamnya, namun tidak dalam bentuk hutang, untuk menghindarkan penipuan,
ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam menggunakan modal. Sesuai dengan hukum perundang-
undangan Syariah, apabila modal berada dalam bentuk aset terwujud maupun tidak terwujud, maka dalam
hal ini asas Syariah akan mensyaratkan nilai aset tak berwujud berdasarkan perjanjian dengan para mitra,
dan jumlah modal lembaga keuangan syariah dalam Musyarakah akan diukur dengan nilai pasar yang
sebenarnya, yakni jumlah yang telah dibayarkan atau di mana jumlah ini telah dinilai pada saat mengadakan
akad. Penilaian tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dan atas persetujuan kedua belah pihak. Ada
dua alasan untuk tidak menggunakan nilai historis dalam mengukur aset non moneter yang mewakili
modal lembaga keuangan syariah dalam Musyarakah, yaitu:

1. Penerapan nilai aset yang sudah disepakati kedua belah pihak harus menerima hasil dari
penilaian akuntansi keuangan yang objektif.

2. Penerapan nilai sesungguhnya untuk mengukur aset secara ini akan menjurus ke penerapan
konsep kejujuran penyajian.

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah (paragraf 27 sd 29) menjelaskan investasi
musyarakah yang diserahkan oleh mitra pasif sebagai berikut:

27 Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
musyarakah.

28. Pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan
nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang
nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan
tangguhan.

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa Investasi Musyarakah atau modal syirkah yang diserahkan
oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja tetapi dapat juga dalam bentuk
non kas atau aset yang sejalan dengan usaha yang akan dilaksanakan. Begitu juga penyerahan modal
musyarakah dalam dilakukan secara bertahap atau secara sekaligus. Jika penyerahan modal dilakukan
secara bertahap dari besarnya modal dalam akad yang disepakati, maka timbul kewajiban komitmen
Investasi musyarakah dengan tujuan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki komitmen yang tidak
dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atas penyerahan modal yang akan dipergunakan sebagai usaha
bersama (syirkah).

Contoh : 8-3

Tanggal 01 Agustus 2008 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh
Amirullah, LKS Anugrah Gusti mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas Investasi
Musyarakah sebesar Rp90.000.000,00.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 405

Dengan disepakati musyarakah ini, maka Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyediaan modal
memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu dilakukan jurnal komitmen (rekening administratif):

Dr. Kontra komitmen Investasi Musyarakah Rp90.000.000,00
Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Rp90.000.000,00

Dengan adanya persetujuan pembiayaan musyarakah dan jurnal transaksi tersebut, akun komitmen
(rekening administratif) LKS Anugrah Gusti menunjukkan sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 01/08 Amirullah Jumlah
90.000.000 90.000.000
Saldo 90.000.000
90.000.000

Pertimbangan lain dilakukannya pencatatan dalam kewajiban komitmen adalah modal musyarakah
dapat dilakukan penyerahan modal bertahap sesuai kebutuhannya dan usaha musyarakah dikatakan mulai
berjalan jika seluruh modal telah diserahkan kepada mitra aktif sebagai pengelola untuk melaksanakan
kegiatannya.

Sesuai karakteristiknya, modal musyarakah dapat diserahkan dalam bentuk uang tunai (modal kas)
dan aset (modal non kas) yang dapat menunjang kebutuhan usaha musyarakah (modal non kas).

1) Penyerahan modal musyarakah dalam bentuk kas

Jika modal musyarakah diserahkan dalam bentuk uang tunai (kas) atau setara kas lainnya dalam
PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, mengatur tentang pengakuan dan pengukuran investasi
musyarakah (paragraf 27,28.a) sebagai berikut:

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
musyarakah.

28. Pengukuran investasi musyarakah:
(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

Jadi penyerahan modal musyarakah dalam bentuk modal kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
atau diserahkan oleh mitra pasif kepada mitra aktif.

Contoh : 8-4

Tanggal 15 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam
bentuk uang tunai kepada Amirullah sebagai pengelola usaha sebesar Rp36.000.000,00.

Atas penyerahan modal kas kepada mitra aktif pengelola, maka LKS Anugrah Gusti sebagai mitra
pasif melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Musyarakah Rp36.000.000,00
Cr. Kas/Rekening syirkah Rp36.000.000,00

Dr. Kewajiban Komitmen Invest Musy. Rp36.000.000,00
Cr. Kontra komitmen Investasi Musyarakah Rp36.000.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi akun dan neraca pada LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
15/08 Penyerahan modal 36.000.000 01/08 Amirullah 90.000.000
Saldo 54.000.000
90.000.000 90.000.000

406 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Amirullah Jumlah
36.000.000 36.000.000
15/08 36.000.000

Saldo Pasiva
Jumlah
36.000.000

NERACA
Per 15 Agustus 2008

Aktiva

Uraian Jumlah Uraian

Investasi Musyarakah 36.000.000

2) Penyerahan modal musyarakah dalam bentuk non kas

Penyerahan modal non kas adalah penyerahan modal musyarakah dalam bentuk barang/aset (non
kas) yang berkaitan dan bermanfaat dalam menjalankan kegiatan usaha musyarakah tersebut. Jika
penyerahan modal musyarakah dilakukan dalam bentuk non kas/aset yang bermanfaat dan berkaitan
dengan usaha musyarakah tersebut, maka harus diukur dengan nilai wajar saat penyerahan, sebagaimana
diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 27, 28.b) sebagai berikut:

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif
musyarakah.

28. Pengukuran investasi musyarakah:
(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan
nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
(ii) kerugian pada saat terjadinya.

Oleh karena penyarahan modal non kas (barang) diukur dengan nilai wajar saat penyerahan,
sedangkan modal non kas (barang/aset) memiliki nilai tercatat atau harga perolehan, maka kemungkinan
yang terjadi adalah:

a) Nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal non kas (barang)
b) Nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatat modal non kas (barang)
c) Nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat modal non kas (barang)

a) Nilai wajar saat penyerahan sama dengan nilai tercatat modal musyarakah non kas

Dari ketentuan di atas dijelaskan bahwa penyerahan modal non kas/aset diakui sebesar nilai wajar
saat penyerahan, sehingga dapat terjadi ada perbedaan atau sama antara nilai wajar saat penyerahan dengan
nilai tercatatnya. Jika nilai wajar sama dengan nilai tercatat maka tidak terjadi kerugian atau keuntungan
atas penyerahan modal non kas tersebut.

Contoh: 8 - 5
Tanggal 20 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non kas/aset berupa mesin
pemintal “Yamato” dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin
tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp30.000.000,00.

Atas penyerahan modal non kas/aset kepada mitra aktif pengelola, maka LKS Anugrah Gusti

melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Musyarakah Rp30.000.000,00

Cr. Persediaan / Aset Musyarakah Rp30.000.000,00

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 407

b). Nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai tercatat modal musyarakah non kas

Kemungkinan lain yang terjadi dalam penyerahan modal non kas adalah nilai wajar lebih rendah dari
nilai tercatatnya. Jika penyerahan modal non kas/aset oleh mitra pasif kepada mitra aktif penggelola, nilai
wajar saat penyerahan lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai “Kerugian
Penyerahan Aset Musyarakah” saat terjadinya. Hal ini sesuai dengan PSAK 106 tentang Akuntansi
Musyarakah yang mengatur (paragraf 28.b) sebagai berikut:

28. Pengukuran investasi musyarakah:
(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan
nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
(ii) kerugian pada saat terjadinya.

Jadi kerugian yang timbul atas penyerahan modal non kas diakui sebagai kerugian yang terjadinya.

Contoh: 8-6

Tanggal 20 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non kas/aset berupa mesin

pemintal “Yamato” dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin

tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp32.500.000,00.

Atas penyerahan modal non kas / aset dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatatnya kepada

mitra aktif pengelola, maka LKS Anugrah Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

(1) Dr. Investasi Musyarakah Rp30.000.000,00

Dr. Kerugian penyerahan Aset Musyarakah Rp 2.500.000,00

Cr. Persediaan / Aset Musyarakah Rp32.500.000,00

(2) Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Rp30.000.000,00

Cr. Kontra komitmen investasi Musyarakah Rp30.000.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
36.000.000 01/08 Amirullah Jumlah
Tgl Penyerahan modal kas 30.000.000 90.000.000
15/08 Penyerahan mesin 24.000.000
20/08 Saldo 90.000.000 90.000.000

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Amirullah Jumlah
Tgl Amirullah 36.000.000
15/08 66.000.000
20/08 30.000.000 66.000.000

Saldo

66.000.000

KERUGIAN PENYERAHAN ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Penyerahan mesin 2.500.000 Jumlah

20/08

408 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Aktiva NERACA Pasiva
Per 20 Agustus 2008 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah
Investasi Musyarakah (kas)
Investasi Musyarakah (non kas) 36.000.000
30.000.000

c) Nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat modal musyarakah non kas

Kemungkinan lain yang terjadi dalam penyerahan modal non kas / aset adalah nilai wajar lebih
tinggi dari nilai tercatatnya, sehingga terjadi keuntungan. Jika penyerahan modal musyarakah non kas /
aset oleh LKS sebagai mitra pasif kepada mitra aktif pengelola nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari
nilai tercatatnya, maka selisihnya diakuai sebagai “Keuntungan Musyarakah Tangguhan” dan amortisasi
selama jangka waktu akad. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah yang
mengatur (paragraf 28.b) sebagai berikut:

28. Pengukuran investasi musyarakah:

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan
nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

(ii) kerugian pada saat terjadinya.

Akibat dari nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya, maka keuntungan yang timbul atas
penyerahan modal musyarakah non kas diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama
jangka waktu akad.

Contoh : 8 -7

Tanggal 25 Agustus 2008 LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal non kas/aset berupa mesin
tenun “Yanmar” dengan nilai sebesar Rp24.000.000,00 (nilai wajar saat penyerahan) dan mesin
tersebut tercatat dalam pembukuan LKS Anugrah Gusti sebesar Rp18.000.000,00.

Atas penyerahan modal musyarakah non kas tersebut, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif
melakukan jurnal sebagai berikut:

(1) Dr. Investasi Musyarakah Rp24.000.000,00
Cr. Persediaan / Aset Musyarakah Rp18.000.000,00
Cr. Keuntungan Musyarakah Tangguhan Rp 6.000.000,00

(2) Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Musy Rp24.000.000,00
Cr. Kontra Komitmen Investasi Musyarakah Rp24.000.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
36.000.000 01/08 Amirullah Jumlah
Tgl Penyerahan modal kas 30.000.000 90.000.000
15/08 Penyerahan mesin 24.000.000
20/08 Penyerahan mesin 90.000.000
25/08 Saldo 00
90.000.000

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 409

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Jumlah
Tgl Amirullah 36.000.000
15/08 Amirullah 90.000.000
20/08 Amirullah 30.000.000 90.000.000
25/08
24.000.000

Saldo

90.000.000

KEUNTUNGAN MUSYARAKAH TANGGUHAN

Debet Kredit
Tgl
Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
Saldo Penyerahan mesin 6.000.000
25/08
6.000.000
6.000.000

6.000.000

Aktiva NERACA pasiva
Per 25 Agustus 2008 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Investasi Musyarakah (kas) 36.000.000

Investasi Musyarakah (non kas) 54.000.000
Keuntungan Musyarakah Tangguhan (6.000.000)

Keuntungan Musyarakah Tangguhan atas penyerahan modal musyarakah non kas/aset sebesar
Rp6.000.000,00 tersebut, oleh LKS Anugrah Gusti dilakukan amortisasi selama jangka waktu akad
( misalnya 24 bulan). Oleh karena itu amortisasi Keuntungan Musyarakah Tangguhan adalah :
Rp6.000.000: 24 = Rp250.000,00.

Atas amortisasi Keutungan Musyarakah Tangguhan tersebut LKS Anugrah Gusti melakukan jurnal
sebagai berikut:

Dr. Keuntungan Musyarakah Tangguhan Rp250.000,00
Cr. Keuntungan Penyerahan Aset Musyarakah Rp250.000,00

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

KEUNTUNGAN MUSYARAKAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Amortisasi 1 250.000 25/08 Penyerahan mesin Jumlah
Saldo 6.000.000
30/08 5.750.000
6.000.000 6.000.000

KEUNTUNGAN PENYERAHAN ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Amortisasi 1 Jumlah
250.000
30/08 250.000
250.000
Saldo

250.000

410 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

NERACA
Per 30 Agustus 2008

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
36.000.000 Jumlah
Uraian 54.000.000
Investasi Musyarakah (kas) (5.750.000)
Investasi Musyarakah (non kas)
Keuntungan Msy Tangguhan

d). Penyusutan Modal Musyarakah non kas / Aset Musyarakah

Salah satu penyebab penurunan nilai investasi musyarakah, khususnya investasi musyarakah atas
penyerahan modal non kas/aset musyarakah, adalah penurunan nilai atas penyusutan (pengurangan nilai)
dari aset yang bersangkutan. Pada prinsipnya yang harus menanggung beban penyusutan adalah mitra pasif
sebagai pemilik modal non kas dan merupakan pengurang dari investasi musyarakah. Hal ini sesuai dengan
PSAK 106 paragraf 29 yang menjelaskan sebagai berikut:

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang
nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan
tangguhan.

Namun demikian untuk modal musyarakah non kas yang tidak mungkin dikembalikan kepada mitra pasif
sebagai pemilik modal musyarakah non kas misalnya modal musyarakah non kas berupa barang dagangan
(atau barang persediaan), maka mitra pasif sebagai pemilik modal musyarakah tidak memperhitungkan
beban penyusutan. Disisi lain dalam PSAK 106 paragraf 19 (akuntansi mitra aktif) mempertegas sbb:

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi
musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau
selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui siapa yang menanggung biaya penurunan nilai (penyusutan)
aset musyarakah, sebagaimana disepakati pada awal akad. Jika modal musyarakah non kas sepakat untuk
tidak dikembalikan maka biaya penurunan nilai akan diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil oleh
mitra aktif pengelola, tetapi jika modal musyarakah non kas sepakat untuk dikembalikan kepada
pemiliknya (mitra pasif) maka biaya penurunan nilai (penyusutan) aset musyarakah tersebut menjadi beban
dari mitra pasif, sehingga hal ini dapat mengakibatkan nisbah untuk mitra pasif minta lebih besar

1). Jika modal musyarakah non kas / aset musyarakah sepakat untuk dikembalikan oleh mitra
aktif pengelola kepada mitra pasif.

Umumnya modal non kas / aset yang dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra pasif
sebagai pemilik modal adalah modal non kas / aset berwujud (fixed asset) yang dapat dipergunakan selama
periode usaha musyarakah (dimungkinkan untuk dikembalikan), misalnya mobil, pabrik dan sebagainya.
Jika modal non kas/aset dikembalikan maka yang menanggung penurunan nilai investasi musyarakah
akibat penyusutan adalah pemilik modal non kas dan beban penurunan nilai tersebut mengurangi nilai
investasi. Oleh karena itu dengan kesepakatan modal non kas/aset dikembalikan, oleh pemilik modal non
kas/aset diperhitungkan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil untuknya (nisbahnya lebih besar
dibandingkan jika aset tidak dikembalikan).

Contoh : 8 - 8

(a). Dari contoh di atas penyerahan modal dilakukan dalam bentuk non kas berupa :

Mesin pemintal “Yamato“ (lihat contoh : 8-5) Rp30.000.000,00

Mesin tenun “Yanmar” (lihat contoh : 8-7) Rp24.000.000,00

-------------------

Jumlah modal musyarakah non kas Rp54.000.000,00

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 411

(b).. Jangka waktu akad musyarakah selama 24 bulan, maka penurunan nilai akibat penyusutan

modal non kas /aset dengan mempergunakan garis lurus yaitu:

Mesin pemintal “Yamato” : ( 30.000.000 – 0 ) / 24 = Rp1.250.000,00

Mesin tenun “Yanmar” : ( 24.000.000 – 0 ) / 24 = Rp1.000.000,00

-----------------------

Jumlah penurunan nilai (penyusutan) Rp2.250.000,00

Atas penyusutan modal mudyarakah non kas (barang) tersebut, LKS sebagai mitra pasif melakukan
jurnal sebagai berikut :

(1). Penyusutan mesin pemintal “Yamato” dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Biaya penurunan nilai (penyusutan) Rp1.250.000,00
aset musyarakah (modal non kas) Rp1.250.000,00

Cr. Akumulasi penurunan nilai (peyusutan)
aset musyarakah (modal non kas)

(2). Penyusutan mesin tenun “yanmar” dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Biaya penurunan nilai (penyusutan) Rp1.000.000,00
aset musyarakah (modal non kas) Rp1.000.000,00

Cr. Akumulasi penurunan nilai (peyusutan)
aset musyarakah (modal non kas)

“Beban penurunan nilai investasi musyarakah” atau “beban penyusutan modal non kas” yang
merupakan cerminan dari beban penyusutan modal musyarakah non kas (aset musyarakah yang diserahkan
untuk modal usaha musyarakah) disajikan sebagai pngurang dari “pendapatan bagi hasil musyarakah”.
Sedangkan “akumulasi penurunan nilai investasi musyarakah” atau “akumulasi penyusutan” yang
merupakan cerminan penjumlah / akumulasi penyusutan aset yang dipergunakan sebagai modal
musyarakah disajikan sebagi pengurang (offsetting account) dari Investasi Musyarakah (non kas). Penyajian ini
dimaksudkan untuk mengetahui berapa nilai awal investasi musyarakah, berapa penurunanan nilai yang
terjadi dan berapa nilai bersih dari investasi musyarakah (non kas).

Dengan adanya jurnal transaksi di atas mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

AKUMULASI PENURUNAN NILAI (PENYUSUTAN) ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Saldo 30/08 Mesin pemintal Jumlah
2.250.000 30/08 Mesin tenun
2.250.000 1.250.000
1.000.000

2.250.000

Aktiva NERACA Uraian Pasiva
Per 30 Agustus 2008 Jumlah
Uraian
Investasi Musyarakah (kas) Jumlah
Investasi Musyarakah (non kas) 36.000.000
Akumulasi penurunan nilai 54.000.000
Keuntungan Musyarakah Tangguhan (2.250.000)

(5.750.000)

412 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

2). Jika modal musyarakah non kas/aset musyarakah sepakat untuk tidak dikembalikan oleh
mitra aktif pengelola kepada mitra pasif

Umumnya modal non kas/aset yang tidak kembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada
pemodal/mitra adalah modal non kas/aset yang habis dipergunakan selama dalam proses usaha, misalnya
barang baku (inventory). Jika modal non kas/aset sepakat tidak dikembalikan oleh mitra aktif pengelola
kepada pemilik modal, maka penurunan nilai akibat penyusutan (jika ada) perhitungkan dalam pembagian
hasil usaha yang dilakukan oleh mitra aktif sebagai pengelola sebelum dibagi kepada pihak yang berhak.
Bagi mitra pasif sebagai pemilik modal non kas yang sepakat modal non kas/aset miliknya tidak
dikembalikan oleh mitra aktif pengelola, maka porsi pembagian hasil usaha lebih kecil dibandingkan jika
modal non kas/aset sepakat untuk dikembalikan. Oleh karena modal non kas / aset musyarakah tidak
dikembalikan maka bagi mitra pasif sebagai pemilik aset musyarakah tidak melakukan jurnal atau atau
pembukuan atas penurunan nilai akibat penyusutan tersebut.

C. Pengukuran Modal Musyarakah Non Kas

Dari investasi yang dilakukan perlu diketahui nilai bersih investasinya, yaitu dengan
memperhitungan bagi hasil yang diterima, keuntungan penyerahan aset musyarakah, kerugian musyarakah
yang terjadi dan juga akibat penurunan nilai modal non kas/aset musyarakah yang dipergunakan dalam
usaha tersebut. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah menjelaskan pengukuran investasi
musyarakah sebagai berikut:

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang
nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan
tangguhan.

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa investasi musyarakah nilainya akan berkurang dengan biaya
penyusutan setelah dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jadi biaya penyusutan modal
musyarakah non kas (barang) menjadi beban pemilik modal musyarakah non kas. Berdasarkan transaksi-
transaksi yang telah dibahas di atas, investasi musyarakah yang dilakukan oleh LKS Anugrah Gusti dapat
diketahui pengukuran investasi musyarakah sebagai berikut:

Modal musyarakah non kas awal akad : Rp30.000.000,00
Mesin pemintal “Yamato” Rp24.000.000,00
Mesin tenun “Yanmar” ----------------------
Rp54.000.000,00
Jumlah modal musyarakah non kas

Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):

Mesin pemintal “Yamato” Rp1.250.000,00

Mesin tenun “Yanmar” Rp1.000.000,00

--------------------

Jumlah beban penyusutan Rp2.250.000,00

Amortisasi keuntungan tangguhan (Rp 250.000,00)

---------------------

Jumlah pengurang nilai investasi Rp 2.000.000,00

-----------------------

Rp52.000.000,00

Kerugian investasi musyarakah (jika ada) (Rp ----- )
Nilai bersih investasi musyarakah non kas (akhir)
-----------------------

Rp52.000.000,00

===========

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 413

8.3.3 Selama Akad

Selama akad musyarakah berlangsung mitra yang satu dapat mengembalikan atau mengalihkan
modal musyarakah kepada mitra yang lain. Dalam praktek nasabah sebagai mitra aktif pengelola secara
bertahap mengembalikan modal musyarakah milik Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra pasif, sesuai
kesepakatan diawal akad. Oleh karena itu dalam pembiayaan musyarakah Lembaga Keuangan Syariah
memberikan jadwal pengembalian modal musyarakah (khususnya musyarakah menurun) kepada nasabah
sebagai mitra aktif. Dalam pembiayaan musyarakah tidak pernah ada jadwal pembayaran besarnnya bagi
hasil (nominal) kepada mitra aktif pengelola, karena secara prinsip bagi hasil hanya dapat diketahui jika
usaha musyarakah tersebut sudah berjalan. Dari segi akuntansi cara pengembalian atau pengalihan modal
musyarakah, apakah dilakukan secara bertahap (musyarakah menurun) atau dilakukan pada akhir akad
(musyarakah permanen), memiliki aturan atau ketentuan masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan
pengembalian modal musyarakah non kas atau aset musyarakah. Dalam PSAK 106 telah dibahas
ketentuan pengalihan modal musyarakah baik yang dilakukan secara bertahap (musyrakah menurun)
maupun yang dilakukan pada akhir akad (musyarakah permanen).

A. Musyarakah Permanen
Dalam musyarakah permanen kontribusi modal masing-masing mitra sama sampai akhir akad

(dalam contoh di atas kontribusi modal musyarakah oleh LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan Amirullah
sebesar 30% tetap sampai akhir akad), oleh karena itu pengembalian modal musyarakah dari mitra aktif
pengelola kepada masing-masing mitra dilakukan pada akhir akad. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi
Musyarakah diatur, mengatur akuntansi musyarakah permanen selama akad berlangsung (paragraf 31)
sebagai berikut:

31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai
sebesar:
(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan
kerugian (apabila ada); atau
(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah
setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Pengembalian modal musyarakah dari mitra aktif kepada mitra pasif dalam musyarakah permanen
dilakukan dalam bentuk kas dan dalam bentuk non kas sesuai penyerahan modal awal yaitu dalam bentuk
modal kas dan non kas.

1) Pengalihan dalam bentuk uang tunai

Jika pengembalian modal musyarakah kas dilakukan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra pasif
pada akhir akad musyarakah, maka dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan sebagai
berikut:

31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai
sebesar:

(a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan
kerugian (apabila ada); atau

Jadi sesuai ketentuan tersebut di atas pengembalian kepada mitra pasif untuk musyarakah permanen
dinilai sebesar kas yang dibayar diawal dikurangi dengan kerugian yang menjadi beban mitra pasif (bila ada),
yaitu kerugian yang diakibatkan bukan kesalahan mitra aktif pengelola.

Contoh : 8 - 9

Tanggal 25 Agustus 2010 diterima oleh LKS Anugrah Gusti pengembalian modal musyarakah
sebesar Rp36.000.000,00 dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola.

Atas penurunan modal musyarakah milik LKS Anugrah Gusti dengan cara mengalihkan kepada
mitra musyarakah lainnya (Amirullah) tersebut, oleh LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif melakukan
jurnal

414 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Dr. Kas/Rekening syirkah Rp36.000.000
Cr. Investasi Musyarakah Rp36.000.000

Atas transaksi tersebut mengakibat perubahan posisi akun dan laporan keuangan sebagai berikut:

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
36.000.000 25/08 Pengalihan modal Jumlah
Tgl Keterangan 30.000.000 36.000.000
15/08 Amirullah 24.000.000 Saldo
20/08 Amirullah 90.000.000 54.000.000
25/08 Amirullah 90.000.000

Aktiva NERACA Uraian Pasiva
Per 25 Agustus 2010 Jumlah
Uraian
Investasi Musyarakah (kas) Jumlah
Investasi Musyarakah (non kas) 00
Akumulasi penyusutan (non kas)
Keuntungan Musyarakah Tangguhan 54.000.000
(51.750.000)

(00)

2) Pengembalian modal musyarakah non kas (disepakati dikembalikan)

Pengalihan atau pengembalian modal non kas (barang) merupakan pengembalian modal non kas
(barang) yang pada awal diserahkan sebagai modal musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi
Musyarakah diatur pengalihan modal non kas dari mitra aktif ke mitra pasif sebagai berikut:

31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai
sebesar:

(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah
setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengalihan modal musyarakah non kas dari mitra pasif ke
mitra aktif diakui sebesar nilai wajar saat penyerahan.dikurangi penyusutan dan kerugian yang menjadi
beban mitra pasif. dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa beban penyusutan ditanggung oleh
mitra pasif, oleh karena itu modal musyarakah non kas memiliki nilai buku atau nilai tercatat yaitu harga
perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jika dalam penerimaan kembali modal non
kas/aset musyarakah mempergunakan nilai wajar atau nilai pasar saat diterima kembali oleh mitra pasif
(karena nantinya dapat dijual lagi) maka dapat terjadi perbedaan dengan nilai tercatatnya.

a. Jika nilai wajar pengalihan/pengembalian modal non kas lebih kecil dari nilai tercatat

Jika disepakati aset musyarakah (modal musyarakah non kas) dikembalikan oleh mitra aktif
pengelola dan saat penyerahan kembali tersebut nilai wajar aset musyarakah lebih kecil dari nilai
tercatatnya, sehingga terjadi kerugian. Jika terjadi demikian maka selisih nilai wajar saat penyerahan dengan
nilai tercatatnya diakui sebagai Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah saat terjadinya.

Contoh 8 – 10

Menjelang berakhirnya akad musyarakah, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menerima

kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, modal musyarakah non kas berupa mesin

pemintal “Yamato” nilai wajar saat penyerahan Rp500.000,00 dengan nilai buku/tercatat sebagai

berikut:

Nilai perolehan mesin pemintal “Yamato” Rp30.000.000,00

Akumulasi penyusutan (s.d. bulan ke 23) Rp28.750.000,00

-----------------------

Nilai buku (tercatat) modal non kas / aset musyarakah Rp 1.250.000,00

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 415

Pengembalian modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis akan
mengakibatkan timbul kerugian (penurunan nilai investasi). Oleh karena itu LKS akan melakukan jurnal
sebagai berikut:

Dr. Persediaan / Aset Musyarakah Rp 500.000
Dr. Akumulasi penyusutan Rp28.750.000
Dr. Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah Rp 750.000
Cr. Investasi Musyarakah (non kas)
Rp30.000.000

a. Jika nilai wajar pengalihan/pengembalian modal non kas lebih besar dari nilai tercatat

Jika aset musyarakah (modal musyarakah non kas) sepakat dikembalikan oleh mitra aktif pengelola
dan nilai wajar saat penyerahan lebih besar dari nilai tercatatnya, maka selisih nilai wajar saat penyerahan
aset musyarakah (modal musyarakah non kas) dengan nilai tercatatnya diakui sebagai “Keuntungan
Pengembalian Aset Musyarakah”.

Contoh 8 – 11

Menjelang berakhirnya akad musyarakah, LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif menerima

kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, modal musyarakah non kas berupa mesin

tenun “Yanmar” dengan nilai wajar saat penerimaan sebesar Rp2.500.000. Sedangkan nilai tercatat

mesin tenun “Yanmar” sebagai berikut:

Nilai perolehan mesin tenun “Yanmar” Rp24.000.000,00

Akumulasi penyusutan (s.d. bulan ke 23) Rp23.000.000,00

-----------------------

Nilai buku (tercatat) modal non kas/aset musyarakah Rp 1.000.000,00

Penerimaan kembali modal musyarakah non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis
mengakibatkan keuntungan. Oleh karena itu LKS melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Aset Rp 2.500.000,00
Dr. Akumulasi penyusutan Rp23.000.000,00
Cr. Keuntungan Penngembalian Aset Msy
Cr. Investasi Musyarakah Rp 1.500.000,00
Rp24.000.000,00

Dari jurnal transaksi pengembalian modal musyarakah kas dan non kas (mesin pemintal ”Yamto”

dan mesin tenun ”Yanmar”) akan mengakibatkan perubahan akun-akun dan laporan posisi keuangan
(neraca) sebagai berikut:

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
36.000.000
15/08 Amirullah 36.000.000 25/08 Pengembalian kas 30.000.000
20/08 Amirullah 30.000.000 25/08 Pengembalian non kas 24.000.000
25/08 Amirullah 24.000.000 25/08 Pengembalian non kas
Saldo 00
90.000.000
90.000.000

Aktiva NERACA Uraian Pasiva
Per 25 Agustus 2010 Jumlah
Uraian
Investasi Musyarakah (kas) Jumlah
Investasi Musyarakah (non kas) 00
Akumulasi penyusutan (non kas) 00
Keuntungan Musyarakah Tangguhan
(00)
(00)

416 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Dari ilustrasi transaksi-transaksi sebelumnya, maka pada akhir akad investasi musyarakah yang
dilakukan oleh LKS Anugrah Gusti, khususnya modal non kas / aset musyarakah menunjukkan data
sebagai berikut:

Modal musyarakah non kas (Mesin pemintal “Yamato”)

Nilai wajar saat penyerahan” Rp30.000.000,00

Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):

Akumulasi Penyusutan (s.d. bulan 23) Rp28.750.000,00

Amortisasi keuntungan tangguhan (Rp 00,00 )

-----------------------

Jumlah pengurang nilai investasi Rp 28.750.000,00

----------------------

Rp 1.250.000,00

Kerugian pengembalian aset musyarakah Rp 750.000,00

----------------------

Nilai bersih investasi musyarakah Rp 500.000,00

==========

Modal musyarakah non kas (mesin tenun “Yanmar”) :

Nilai wajar saat penyerahan Rp24.000.000,00

Penurunan nilai (penyusutan modal non kas):

Akumulasi penyusutan (sd bulan 23) Rp23.000.000,00

Amortisasi keuntungan tangguhan (Rp 6.000.000,00)

-----------------------

Jumlah pengurang nilai investasi (Rp17.00.000,00)

----------------------

Rp 7.000.000,00

Keuntungan pengembalian aset musyarakah Rp 1.500.000,00
----------------------

Nilai bersih investasi musyarakah Rp 8.500.000,00
==========

B. Musyarakah Menurun

Salah satu jenis musyarakah adalah musyarakah menurun yaitu jika mitra aktif secara bertahap
mengembalikan modal milik mitra pasif sehingga pada akhir akad seluruh modal musyarakah menjadi
milik mitra aktif. Pengalihan modal musyarakah dari mitra pasif kepada mitra aktif atau pengembalian
modal musyarakah milik LKS Anugrah Gusti sebagai mitra pasif oleh Amirullah sebagai mitra aktif
dilakukan sesuai kesepakatan awal (jadwal pengembalian modal pada awal akad), sehingga diharapkan pada
akhir akad seluruh modal musyarakah sudah menjadi miliki Amirullah sebagai mitra aktif. Dalam PSAK
106 tentang Akuntansi Musyarakah diatur, mengatur akuntansi musyarakah menurun selama akad
berlangsung (paragraf 31) sebagai berikut:

32. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara
bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad
dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

Dalam pengembalian modal musyarakah menurun hanya diatur pengembalian modal musyarakah
dalam bentuk uang tunai (kas). Pengembalian modal musyarakah non kas (barang) tidak diatur karena
pengembalian modal non kas baru dilakukan setelah akad berakhir karena masih dipergunakan dalam
usaha musyarakah.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 417

Contoh : 8 - 12

Tanggal 1 Nopember 2008, LKS Anugrah Gusti menerima kembali modal musyarakah sebesar
Rp25.000.000,00 dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola, dalam rangka pengalihan modal LKS
Anugrah Gusti ke Amirullah.

Atas pengalihan modal musyarakah kepada Amirullah sebagai mitra aktif, LKS Anugrah Gusti
sebagai mitra pasif melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening syirkah Rp25.000.000
Cr. Investasi Musyarakah Rp25.000.000

Dengan adanya jurnal transaksi di atas mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca LKS
Anugrah Gusti sebagai berikut:

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
15/08 Amirullah 36.000.000 01/11 Pengembalian kas 25.000.000
20/08 Amirullah 30.000.000
25/08 Amirullah 24.000.000 Saldo 65.000.000
90.000.000
90.000.000

Aktiva NERACA Pasiva
Per 1 Nopember 2008 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Investasi Musyarakah (kas) 11.000.000
Investasi Musyarakah (non kas) 54.000.000
Akumulasi penyusutan (non kas) (2.250.000)
Keuntungan Msy Tangguhan (5.750.000)

Untuk musyarakah menurun pengembalian modal non kas (barang) baru dilakukan pada akhir akad
karena modal non kas yang berupa barang yang bermanfaat tersebut masih diperlukan selama dalam
proses produksi.

8.3.4 Pengakuan Hasil Usaha

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, mengatur keuntungan atau kerugian musyarakah
pada mitra pasif sebagai berikut:

34 Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai
kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Standar pengukuran yang diungkapkan berbeda antara transaksi Investasi Musyarakah (tetap atau
menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selama tahun buku, dengan yang berlanjut untuk lebih dari
suatu tahun buku. Dalam hal pertama, keuntungan dan kerugian diakui setelah likuidasi dan hal ini
merupakan penerapan asas Syariah tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku terkecuali setelah
melindungi modal, yakni likuidasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal (keuntungan) atau jika
kekurangan dari modal (kerugian). Kedua, jika transaksi Investasi Musyarakah berlanjut untuk lebih dari
satu tahun buku, maka pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan
atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut, berdasarkan atas konsep
berjangka untuk tujuan membuat laporan keuangan dengan cara untuk mencapai tujuan (menentukan hak
dan kewajiban dari semua pihak bersangkutan).

418 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

A. Perlakuan hasil usaha musyarakah

Hasil usaha musyarakah dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad, dan bagi hasil
yang diterima diakui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah. Sesuai karakternya hasil musyarakah baru
diketahui setelah usaha berjalan dan sesuai realisasinya. Oleh kerana itu jika pemilik modal (mitra pasif)
sudah memastikan bagi hasilnya (dengan memberikan jadwal pembayaran nominal bagi hasil kepada
pengelola) maka risiko sudah berada sepenuhnya pada mitra aktif pengelola, sehingga hal ini
menghilangkan karakter aau makna musyarakah.

Contoh : 8 - 13

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar
Rp5.000.000,00 dimana pembagian bagi hasil 30 untuk Amirullah dan 70 untuk Bank Syariah.

Jadi porsi bagi hasil milik bank syariah adalah : 70/100 x Rp5.000.000,00 = Rp3.500.000,00

(a) Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil musyarakah - kas

Dr. Kas/Rekening syirkah Rp3.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil musyarakah Rp3.500.000,00

Karena pendapatan tersebut diterima kas, maka pendapatan tersebut merupakan unsur
pendapatan dalam pembagian hasil usaha.

(b) Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil musyarakah - akrual

Dr. Pendapatan yadit Musyarakah Rp3.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil musyarakah Rp3.500.000,00

Oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara kas, hanya dalam pengakuan
saja maka pendapatan tersebut bukan sebagai unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha
(profit distribution) bank, dan akan menjadi unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha
setelah pendapatan tersebut diterima secara kas.

Pada saat diterima kas jurnal yang dilakukan adalah :

Dr. Rekening mitra/ kas/ kliring dsb Rp3.500.000,00
Cr Pendapatan yadit Musyarakah Rp3.500.000,00

Walaupun tidak ada pencatatan dalam pendapatan bank syariah karena, ada aliran kas
masuk atas pembayaran pendapatan musyarakah, maka jumlah atau aliran kas masuk tersebut
harus diperhitungan sebagai unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha.

B. Perlakuan Rugi Investasi Musyarakah

Musyarakah merupakan usaha yang dikelola bersama oleh pemilik modal dan sesuai ketentuan
Fatwa DSN jika terjadi kerugian dibagi kepada masing-masing pemodal sesuai dengan besarnya kontribusi
modal musyarakah yang diberikan.

Jika misalnya dalam periode Nopember terjadi kerugian sebesar Rp1.000.000,00 Maka kerugian
yang ditanggung oleh LKS hanya sebesar porsi modal musyarakah yaitu sebesar 60% x Rp1.000.000
= Rp600.000,00.

1) Rugi Investasi Musyarakah dalam satu periode pelaporan

Pengakuan kerugian musyarakah

Dr. Kerugian musyarakah Rp600.000,00
Cr. Investasi Musyarakah Rp600.000,00

2) Kerugian Investasi Musyarakah sebagai akibat kelalaian mitra

Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan
mitra musyarakah.

Dr. Piutang mitra Rp1.000.000,00
Cr. Investasi Musyarakah Rp1.000.000,00

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 419

8.3.5 Akhir Akad

Ketentuan yang diatur dalam “Akhir Akad” hanya sebatas ketentuan tentang modal musyrakah yang
telah jatuh tempo sampai dengan akhir akad belum dibayar atau belum dikembalikan seluruhnya oleh mitra
aktif sebagai pengelola. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah mengatur akhir akad
musyarakah sebagai berikut:

33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui
sebagai piutang.

Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui
sebagai piutang musyarakah.

Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah,
mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan
kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah. Pada saat akad berakhir,
saldo Investasi Musyarakah yang belum diterima diakui sebagai piutang musyarakah.

Contoh : 8 - 14

Sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2010 (jatuh tempo akad musyarakah) sisa modal
musyarakah sebesar Rp11.000.000, harus dikembalikan oleh Amirullah sebagai mitra aktif namun
hingga tanggal jatuh tempo pembayaran Amirullah sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal
tersebut.

Oleh karena hingga tanggal jatuh tempo mitra aktif belum membayar sisa kewajiban untuk
mengembalian modal musyarakah, maka LKS sebagai mitra pasif melakukan jurnal :

Dr. Piutang Mitra Rp11.000.000,00
Cr. Investasi Musyarakah Rp11.000.000,00

Atas jurnal tersebut akan mengakibatkan perubahan akun dan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Amirullah 36.000.000 01/11 Pengalihan modal kas
Tgl Amirullah 30.000.000 25/08 Pengalihan modal non kas Jumlah
15/08 Amirullah 24.000.000 25/08 Angsuran jatuh tempo 25.000.000
20/08 Saldo 54.000.000
25/08 11.000.000

90.000.000 00
90.000.000

PIUTANG MITRA

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Angsuran jatuh tempo Jumlah
11.000.000
25/08 11.000.000
11.000.000
Saldo

11.000.000

NERACA
Per 25 Agustus 2010

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
00 Jumlah
Uraian
Investasi Musyarakah 11.000.000
Piutang Mitra

Jika pada tanggal 30 Agustus 2010 Amirullah melakukan pembayaran sisa kewajibannya atas
pengembalian modal musyarakah sebesar Rp11.000.000,00, maka LKS melakukan jurnal:

Dr. Kas / Rek Nasabah Rp11.000.000,00

420 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Cr. Piutang Mitra Rp11.000.000,00

Sehingga atas pembayaran kewajiban tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi akun piutang
mitra dan laporan posisi keuangan sebagai berikut:

PIUTANG MITRA

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Angsuran jatuh tempo Pembayaran Jumlah
11.000.000 30/08 Saldo 11.000.000
25/08
00
11.000.000 11.000.000

NERACA Pasiva
Per 30 Agustus 2010 Jumlah

Aktiva Jumlah Uraian
00
Uraian 00
Investasi Musyarakah
Piutang Mitra

8.4 Akuntansi Mitra Aktif (pemilik modal musyarakah)

Sesuai karakter musyarakah, bahwa masing-masing mitra memiliki kontribusi modal dalam usaha
musyarakah dan masing-masing mitra juga terlibat dalam melaksanakan usaha. Dalam prakteknya ada
mitra yang hanya menyerahkan modal saja dan tidak terlibat usaha, hal demikian disebut dengan mitra
pasif. Disamping itu mitra lain selain memiliki kontribusi modal juga mengelola usaha, hal demikian
disebut dengan mitra aktif. Jadi mitra aktif dapat memiliki dua peran (1) sebagai pemilik modal
musyarakah (2) sebagai pengelola.

Oleh karena harus dibuat catatan terpisah, maka dalam melakukan pencatatan akuntansi yang terkait
dengan penyerahan modal sendiri kepada usaha syirkah, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan akuntansi mitra pasif (pemodal saja), karena kedudukannya sama dengan penyetor modal
lain.

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi Perbankan Syariah hanya mengatur akuntansi musyarakah dari
bank syariah sebagai mitra pasif, tidak mengatur tentang akuntansi dari segi nasabah sebagai mitra aktif.
Namun dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah selain mengatur akuntansi dari mitra pasif (yang
umumnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah) juga dibahas akuntansi dari mitra aktif (nasabah)
sebagai pengelola usaha musyarakah dan sebagai pemilik modal. Dalam PSAK 106, khusus ketentuan yang
berkaitan dengan aktuntansi mitra aktif tidak dipisahkan sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Jika
diperhatikan ketentuan dalam PSAK tersebut, dalam mitra aktif diatur sebagai pemilik modal musyarakah
juga mitra aktif sebagai pengelola musyarakah. Dalam akuntansi mitra aktif ini akan dibahas terlebih
dahulu akuntansi mitra aktif sebagai pemilik dana (penyetor modal) sedangkan akuntansi mitra aktif
sebagei pengelola akan dibahas dalam butir 8.5 berikutnya. Beberapa hal yang dibahas dalam akuntansi
mitra aktif sebagai penyetor modal adalah (1) Akuntansi yang terkait pada saat akad musyarakah (2)
Akuntansi yang terkait selama akad musyarakah berlangsung, (3) Akuntansi yang terkait dengan pembagian
hasil usaha dan (4) akuntansi yang terkait pada akhir akad musyarakah.

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 421

8.4.1. Akun-akun Mitra Aktif (sebagai pemilik modal musyarakah)

Oleh karena dalam musyarakah harus dibuat catatan terpisah dari catatan usaha pengelola usaha
(mitra aktif), maka mitra aktif sebagai salah satu penyetor modal juga harus mencatat atas penyertaan
modal dalam usaha musyarakah tersebut. Akun-akun yang dipergunakan tidak berbeda dengan akun-akun
yang dipergunakan dalam akuntansi mitra pasif.

A. Akun-akun untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra aktif

(sebagai pemilik modal) untuk kepentingan penyusutan laporan posisi keuangan (neraca).
1. Investasi Musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang disisihkan oleh mitra aktif untuk
kerja sama (proyek musyarakah), baik modal kas dan modal non kas. Akun ini di debet pada saat
penyerahan modal musyarakah dalam kerja sama musyarakah, baik modal kas sebesar penyerahan
maupun non kas sebesar nilai wajar saat penyerahan. Akun ini dikredit pada saat pengembalian
modal musyarakah kepada mitra aktif.
2. Selisih Penilaian Aset Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih lebih antara nilai wajar (nilai pasar) saat penyerahan
dengan nilai tercatat (nilai buku) untuk penyerahan modal non kas musyarakah yang dilakukan oleh
mitra aktif. Akun ini dikredit saat penyerahan modal non kas musyarakah dan didebet pada saat
dilakukan amortisasi atas selisih penilaian modal non kas musyarakah tersebut.
3. Akumulasi Penurunan Nilai (Penyusutan) Aset Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atau penurunan nilai modal
musyarakah non kas atau aset milik mit2ra aktif pemilik modal yang dipergunakan sebagai modal
musyarakah yang telah disepakati pada awal akad untuk dikembalikan oleh mitra aktif pengelola
kepada mitra aktif pemilik dana. Akun ini dikredit saat dibentuk penyusutan yang dilakukan dan
didebet pada saat diterima kembali modal musyarakah non kas.

B. Akun-akun untuk Laporan Laba Rugi
Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi musyarakah dalam akuntansi mitra aktif

sebagai penyetor (pemilik) modal untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi.
1. Keuntungan Penyisihan Aset Musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengakuan keuntungan selisih penilaian modal non kas
musyarakah, yaitu nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat (nilai buku) modal non
kas musyarakah yang diserahkan. Akun ini di kredit saat pengakuan keuntungan yang dilakukan dan
diperhitungkan sebagai penambah hasil investasi musyarakah.
2. Kerugian Penyisihan Aset Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengakuan kerugian yang terjadi atas selisih penilaian modal
non kas musyarakah, yaitu jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat (nilai buku) modal non kas
musyarakah yang diserahkan. Akun ini di debet saat pengakuan keuntungan yang dilakukan dan
diperhitungkan sebagai pengurang hasil investasi musyarakah.
3. Kerugian Investasi Musyarakah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang ditimbul akibat kelalaian mitra pasif dalam
pengelolaan musyarakah. Akun ini didebet pada saat timbul kerugian dan dikredit pada saat
dipindahkan ke Pendapatan Usaha Utama

422 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

4. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra
aktif. Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah dan didebet pada
saat dipindahkan ke Pendapatan Usaha Utama.

5. Beban akad musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan akad musyarakah. Akun
ini didebet pada saat pengakuan beban akad musyarakah dan dikredit pada saat dipindahkan ke
Laba Rugi pada saat tutup buku akhir tahun.

6. Beban Penyusutan (penurunan) Aset Musyarakah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset musyarakah
setelah dimulai usaha sebagai akibat penyusutan yang dilakukan.. Akun ini disajikan sebagai
pengurangan pendapatan bagi hasil musyarakah. Jika modal non kas (barang) musyarakah
diperjanjian diawal akan dikembalikan kepada pemilik dana, maka penyusutan akan menjadi beban
mitra aktif pemilik modal, sehingga nisbah untuk pemilik dana lebih besar. Jika modal non kas
(barang) musyarakah diperjanjikan diawal untuk tidak dikembalikan kepada pemilik dana, maka
penyusutan dihitung oleh pengelola usaha dan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha pada
mitra aktif pengelola usaha.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dari jurnal yang dilakukan dalam transaksi musyarakah
dapat pada mitra aktif sebagai penyetor (pemilik) modal. Ilustrasi di bawah merupakan lanjutan atau bagian
dari ilustrasi umum dimuka, dimana transaksi musyarakah pada mitra pasif telah dibahas dalam butir 8.3
dimuka. Dalam ilustrasi ini akan dibahas akuntansi mitra aktif sebagai penyetor(pemilik modal) sedangkan
akuntansi mitra aktif sebagai pengelola akan dibahas dalam butor 8.5.

Contoh: 8-1 (ilustrasi umum)

1. Modal Usaha (syirkah) keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 dimana LKS Anugrah Gusti
mendapatkan porsi modal sebesar Rp90.000.000,00 dan porsi modal untuk Amirullah sebesar
Rp60.000.000,00.

2. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Anugrah Gusti
hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah.

3. Pembagian hasil usaha (nisbah), untuk LKS Anugrah Gusti sebesar 70% dan untuk
Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh (revenue sharing).

4. Modal mitra pasif (telah dibahas pada butir 8.3. di atas)

5. Sedangkan modal musyarakah yang menjadi porsi Amirullah sebagai mitra aktif sebesar
Rp60.000.000,00 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tgl 2 Agustus 2008 diserahkan dalam bentuk kas / uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00.

b. Tgl 5 Agustus 2008 diserahkan “mesin rajut” merk Daitzu seharga Rp30.000.000,00
(harga wajar saat penyarahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset tersebut sebesar
Rp27.600.000,00.

c. Tanggal 10 Agustus 2008 diserahkan “mesin pewarna” merk Fujitzu seharga
Rp15.000.000,00 (harga wajar / pasar saat penyerahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset
tersebut sebesar Rp16.200.000,00.

Dari contoh di atas akan dibahas akuntansi yang akan dilakukan oleh mitra aktif (Amirullah) sebagai
penyetor modal yaitu (1) sat akad musyarakah, yaitu pada saat penyetor modal musyarakah baik dalam
bentuk modal kas maupun non kas (2) selama akad musyarakah, yaitu selama usaha musyarakah
berlangsung (3) penerimaan bagi hasil dan (4) pada akhir akad musyarakah yaitu pada saat pengembalian
modal musyarakah. Jika diperhatikan kedudukan Amirullah ini sama dengan kedudukan Lembaga

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 423

Keuangan Syariah yang hanya sebagai penyetor modal saja (mitra pasif), oleh karena itu dalam
melaksanakan akuntansinya juga harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam akuntansi mitra pasif.

8.4.2 Pada Saat Akad Musyarakah

Ketentuan akuntansi musyarakah pada saat akad musyarakah ini dibahas tentang biaya akad
musyarakah, modal musyarakah yang disisihkan oleh mitra aktif, baik modal kas maupun modal non kas
musyarakah.

A. Biaya Akad Musyarakah

Untuk memperoleh keyakinan keberhasilan pelaksanaan musyarakah, maka sebelum musyarakah
dilaksanakan dapat dilakukan studi kelayakan atas proyek yang akan dilaksanakan dan untuk itu
dikeluarkan biaya. Atas biaya-biaya yang dikeluarkan akibat akad musyarakah, PSAK 106 tentang
Akuntansi Musyarakah (paragraf 18) mengatur pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui
sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Jadi biaya pra akad musyarakah pada prinsipnya tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah
kecuali atas persetujuan dari seluruh mitra musyarakah, baik mitra pasif maupun mitra aktif.

Contoh: 8-15

Untuk keperluan studi kelayakan proyek yang akan dilaksanakan dengan akad musyarakah,
Amirullah membayar biaya untuk studi kelayakan proyek sebesar Rp500.000,00.

Atas transaksi tersebut Amirullah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Bank Rp500.000
Cr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah Rp500.000,00

Jika akad dilaksanakan maka biaya tersebut diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah,
sehingga Amirullah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah Rp500.000,00
Cr. Investasi Musyarakah Rp500.000,00

Jika akad musyarakah batal dilaksanakan, maka biaya tersebut merupakan kerugian yang harus
ditanggung oleh Amirullah, sehingga jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Uang Muka Pra Akad Musyarakah Rp500.000
Cr. Beban Akad Musyarakah Rp500.000,00

B. Penyisihan modal musyarakah oleh mitra aktif

Dalam musyarakah masing-masing mitra memiliki kontribusi modal, baik mitra pasif yang hanya
setor modal saja tanpa ikuti pengelola usaha maupun mitra aktif yang selain mengelola usaha juga
menyetor modal. Penyisihan modal musyarakah oleh mitra aktif dapat dilakukan dalam bentuk kas
maupun dalam non kas/aset yang bermanfaat untuk melaksanakan usaha musyarakah seperti yang
dilakukan oleh mitra pasif.

1) Penyisihan modal kas musyarakah

Istilah lain dipergunakan oleh mitra aktif penyetor modal. Kalau oleh Lembaga Keuangan Syariah
sebagai mitra pasif menyerahkan modal musyarakah sedangkan dalam mitra aktif karena yang
bersangkutan juga mengelola usaha maka dipergunakan istilah penyisihan modal musyarakah. Seperti yag
dilakukan oleh mitra yang lain penyisihan modal musyarakah oleh mitra aktif dapat dilakukan dalam
bentuk kas maupun dalam bentuk non kas/aset yang bermanfaat dan terkait dengan usaha musyarakah
tersebut. Jika penyerahan modal musyarakh dalam bentuk kas (tunai) maka PSAK 106 tentang Akuntansi
Musyarakah (paragraf 14 s/d 15) menjelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dari mitra
aktif sendiri sebagai berikut:

424 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

14. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
15 Pengukuran investasi musyarakah:

(a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan

Akun yang dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah baik modal kas maupun modal non
kas (barang) adalah “investasi musyarakah”.

Contoh: 8-16

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Amirullah telah sepakat untuk melakukan usaha bersama
(syirkah/musyarakah) atas perusahaan texil dengan LKS Anugrah Gusti. Modal musyarakah yang
menjadi porsi Amirullah adalah sebesar Rp60.000.000,00 dan pembayaran dilakukan secara
bertahap sesuai kesepakatan.

Atas kesepakatan musyarakah di atas Amirullah sebagai mitra aktif penyetor modal melakukan
jurnal sebagai berikut:

Dr. Kontra Kewajiban Komitmen Invest Musy Rp60.000.000,00

Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah Rp60.000.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai
berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 01/08 Syirkah dg LKS
Jumlah
60.000.000

Dicatat dalam “Kewajiban Komitmen Investasi Musyarakah” karena kesepatan usaha bersama
(syirkah) tersebut tidak dapat dibatalkan sepihak, sehingga masing-masing pihak mengakui memiliki
kewajiban komitmen. Penyerahan modal musyarakah diperkenankan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan
modal untuk pelaksanaan usaha musyarakah tersebut:

Contoh : 8-17

Tanggal 2 Agustus 2008 Amirullah sebagai mitra aktif pemilik modal usaha bersama (musyarakah),
menyisihkan modal musyarakah dalam bentuk kas sebesar Rp15.000.000,00.

Atas transaksi tersebut Amirullah sebagai mitra aktif spemilik modal melakukan jurnal adalah sebagai
berikut:

(1) Dr. Kewajiban Komitmen Invest Musyarakah Rp15.000.000,00

Cr. Kontra Kewajiban Komitmen Invest Musyarakah Rp15.000.000,00

(2) Dr. Investasi Musyarakah Rp15.000.000,00
Cr. Kas/Bank Rp15.000.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi akun-akun dan neraca
Amirulllah sebagai mitra aktif pemilik modal sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Penyerahan modal 15.000.000 01/08 Syirkah dengan LKS Jumlah
Tgl Saldo 45.000.000 60.000.000
02/08 60.000.000
60.000.000

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 425

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Syirkah LKS Jumlah
15.000.000 15.000.000
02/08 15.000.000

Saldo Pasiva
Jumlah
15.000.000

NERACA
Per 02 Agustus 2008

Aktiva Jumlah Uraian
Uraian 15.000.000

Investasi Musyarakah

2) Penyisihan modal non kas musyarakah

Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah yang tidak membedakan melakukan kegiatan usaha pada
sektor keuangan (moneter) atau sektor riil. Oleh karena itu dalam penyerahan modal dalam musyarakah
kepada mitra aktif tidak harus dalam bentuk modal kas (uang tunai) seperti yang selama ini dilaksanakan
oleh Lembaga Keuangan Bank. Dalam penyerahan modal musyarakah dimungkinkan untuk menyerahkan
modal dalam bentuk non kas (aset) yang terkait dengan musyarakah tersebut. Dalam PSAK 106 tentang
Akuntansi Musyarakah (paragraf 14 dan 15) telah mengatur pengakuan dan pengukuran penyerahan modal
non kas musyarakah sebagai berikut:

14. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

15 Pengukuran investasi musyarakah:

(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai
wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset
musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama
masa akad musyarakah.

Jika penyerahan modal non kas musyarakah maka harus dilakukan penilaian nilai wajar atau nilai
pasar saat penyerahan, maka kemungkinan yang terjadi adalah (1) nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi
dari nilai buku sehingga timbul keuntungan dan (2) nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai buku
sehingga timbul kerugian.

a). Penyerahan modal non kas musyarakah (nilai wajar lebih tinggi nilai buku)

Dalam penyerahan modal non kas, kemungkinan pertama adalah nilai wajar saat penyerahan lebih
tinggi dari nilai tercatatnya sehingga timbul keuntungan. Jika nilai wajar saat penyerahan modal non
kas/aset musyarakah lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai “Selisih Penilaian
Aset Musyarakah” dan diamortisasi selama jangka waktu akad.

Contoh : 8-18

Tgl 5 Agustus 2008 Amirullah sebagai mitra aktif pemilik modal, menyisihkan modal musyarakah
non kas berupa sebuah mesin rajut merk “Daitzu” seharga Rp30.000.000,00 (harga wajar saat
penyarahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset tersebut sebesar Rp27.600.000,00.

Dengan adanya penyisihan modal musyarakah non kas/aset musyarakah tersebut jurnal yang

dilakukan oleh Amirullah sebagai mitra aktif pemilik modal adalah sebagai berikut:

(1) Dr. Kewajiban Komitmen Invest Musyarakah Rp30.000.000,00

Cr. Kontra Kewajiban Komitmen Invest Musyarakah Rp30.000.000,00

(2) Dr. Investasi Musyarakah Rp30.000.000,00
Cr. Persediaan/Aset Musyarakah Rp27.600.000,00
Cr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah Rp 2.400.000,00

426 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca
Amirullah sebagai pemilik modal sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Penyerahan modal 15.000.000 01/08 Syirkah dg LKS Jumlah
Tgl Mesin rajut 30.000.000 60.000.000
02/08 Saldo 15.000.000
05/08 60.000.000 60.000.000

INVESTASI MUSYARAKAH Kredit
Jumlah
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 45.000.000
Syirkah LKS 45.000.000
Tgl Mesin Rajut 15.000.000
02/08 Kredit
05/08 30.000.000 Saldo Jumlah
2.400.000
45.000.000 2.400.000

SELISIH PENILAIAN ASET MUSYARAKAH Pasiva
Jumlah
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan
Tgl 05/08 Mesin Rajut 2.400.000
2.400.000 Saldo
Saldo 2.400.000

NERACA
Per 05 Agustus 2008

Aktiva Jumlah Uraian
Uraian Selisih penilaian aset musyarakah
15.000.000
Investasi Musyarakah (kas) 30.000.000
Investasi Musyarakah (non kas)
Akumulasi penyusutan (non kas) (00)

Sesuai PSAK 106 paragraf 15 huruf b, maka atas “Selisih Penilaian Aset Musyarakah” tersebut

dilakukn amortisasi selama jangka waktu akad (yaitu selama 2 tahun), sehingga besarnya amortisasi yang

dilakukan setiap bulan adalah sebesar Rp2.400.000 : 24 = Rp100.000,00 per bulan sehingga jurnal yang

dilakukan oleh Amirullah sehubungan pengakuan keuntungan penyerahan aset musyarakah adalah sebagai

berikut:

Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah Rp100.000,00

Cr. Keuntungan Penyisihan Aset Musyarakah Rp100.000,00

Dengan jurnal transaksi di atas akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca

Amirullah sebagai pemilik modal sebagai berikut:

SELISIH PENILAIAN ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Amortisasi agustus 100.000 05/08 Mesin Rajut Jumlah
Tgl Saldo
30/08 2.300.000 2.400.000
2.400.000
2.400.000

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 427

KEUNTUNGAN PENYISIHAN ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Saldo 30/08 Amortisasi agustus Jumlah
100.000
100.000 100.000
100.000
NERACA
Per 30 Agustus 2008 Pasiva
Jumlah
Aktiva Jumlah Uraian
Uraian 20.000.000 Selisih penilaian aset musyarakah 2.300.000
30.000.000
Investasi Musyarakah (kas)
Investasi Musyarakah (non kas) (00)
Akumulasi penyusutan (non kas)

b) Modal non kas musyarakah (nilai wajar lebih rendah nilai buku)

Kemungkinan lain yang terjadi apabila penyerahan modal musyarakah dalam bentuk non kas (aset)
adalah nilai wajar saat penyerahan lebih rendah dari nilai buku aset tersebut sehingga menimbulkan
kerugian dan diakui seluruhnya saat terjadinya.

Contoh : 8-19

Tanggal 10 Agustus 2008, Amirullah sebagai mitra aktif pemilik modal menyerahkan modal
musyarakah non kas berupa sebuah mesin pewarna merk “Fujitzu” seharga Rp15.000.000,00 (harga
wajar / pasar saat penyerahan). Nilai tercatat (nilai buku) aset tersebut sebesar Rp16.200.000,00.

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh Amirullah sebagai mitra aktif pemilik modal
adalah sebagai berikut:

Dr. Kewajiban Komitmen Invest Musy Rp15.000.000,00

Cr. Kontra Kewajiban Komitmen Invest Musy Rp15.000.000,00

Dr. Investasi Musyarakah Rp15.000.000,00
Cr. Kerugian Penyisihan Aset Musyarakah Rp 1.200.000,00
Cr. Aset Musyarakah / Persediaan Rp16.200.000,00

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca
Amirullah sebagai pemilik modal sebagai berikut:

KEWAJIBAN KOMITMEN INVESTASI MUSYRAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Penyerahan modal 15.000.000 01/08 Syirkah dg LKS Jumlah
Mesin rajut 30.000.000 60.000.000
02/08 Mesin pewarna 15.000.000
05/08 Saldo 60.000.000
10/08 0
60.000.000 Kredit
Debet Jumlah
Tgl INVESTASI MUSYARAKAH
60.000.000
02/08 Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 60.000.000
05/08
10/08 Syirkah LKS 15.000.000
Mesin Rajut
Mesin pewarna 30.000.000

15.000.000

Saldo

60.000.000

428 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

KERUGIAN PENYISIHAN ASET MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Mesin pewarna Jumlah
1.200.000 1.200.000
10/08 1.200.000

Saldo Pasiva
Jumlah
1.200.000
2.400.000
NERACA
Per 10 Agustus 2008

Aktiva Jumlah Uraian
Uraian 15.000.000 Selisih penilaian aset musyarakah
45.000.000
Investasi Musyarakah (kas)
Investasi Musyarakah (non kas) (00)
Akumulasi penyusutan (non kas)

c) Penyusutan modal musyarakah non kas/aset musyarakah

Hal yang berkaitan erat dengan modal musyarakah non kas/aset musyarakah yang dipergunakan
sebagai modal musyarakah adalah penyusutan atas aset tersebut. Dalam PSAK 106 paragraf 19 dijelaskan
sebagai berikut:

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi
musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

(a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan

(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau
selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Dari ketentuan di atas harus disepakati modal musyarakah non kembalikan kepada pemilik modal atau
tidak.

(1) Modal musyarakah non kas sepakat untuk dikembalikan kepada pemilik modal

Oleh dari kedudukan mitra aktif disini sama dengan mitra pasif sebagai pemilik modal, maka atas
ketentuan di atas, jika pada awal akad sepakat modal musyarakah non kas akan dikembalikan oleh mitra
aktif pengelola kepada mitra aktif pemilik modal, maka yang menanggung penyusutan adalah mitra aktif
pemilik dana.

Contoh : 8-23

Tanggal 5 Agustus 2008 Amirullah menyerahkan “mesin rajut” merk Daitzu seharga
Rp30.000.000,00 (harga wajar saat penyarahan). (contoh: 8-18)

Tanggal 10 Agustus 2008 Amirullah mnyerahkan “mesin pewarna” merk Fujitzu seharga
Rp10.000.000,00 (harga wajar/pasar saat penyerahan). (contoh : 8 – 20)

Perhitungan penyusutan dengan mempergunakan metode garis lurus adalah sbb:

No Nama mesin Perhitungan penyusutan Beban per bulan

1. Mesin Rajut 30.000.000 – 0 / 24 1.250.000

2. Mesin Pewarna 15.000.000 – 0 / 24 625.000

Jumlah beban penyusutan per bulan 1.875.000

Dengan adanya penyusutan modal non kas (barang) tersebut setiap bulan Amirullah sebagai pemilik

modal melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban penyusutan (penurunan nilai) Rp1.875.000

Cr. Akumulasi penyusutan (penurunan nilai) Rp1.875.000

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca
Amirullah sebagai pemilik modal sebagai berikut:

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 429

AKUMULASI PENURUNAN NILAI (PENYUSUTAN) ASET MUSYRAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Saldo 30/08 Penurunan nilai Jumlah
1.875.000 1.875.000
1.875.000
1.875.000

NERACA
Per 30 Agustus 2008

Aktiva Pasiva
Jumlah
Uraian Jumlah Uraian

Investasi Musyarakah (kas) 15.000.000 2.300.000
Investasi Musyarakah (non kas) 45.000.000 Selisih penilaian aset musyarakah
Akumulasi penyusutan (non kas) (1.875.000)

(2) Modal musyarakah non kas sepakat untuk tidak dikembalikan

Jika modal musyarakah non kas atau aset musyarakah yang dipergunakan sebagai modal musyarakah
tersebut sepakat untuk dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra aktif pemilik dana, maka
beban penyusutan dilakukan oleh mitra aktif pengelola usaha dan diperhitungkan dengan pembagian hasil
usaha.

8.4.3 Selama akad musyarakah

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah hanya dibahas kegiatan yang dilakukan oleh mitra
aktif tanpa membedakan kegiatan sebagai pemilik modal atau sebagai pengelola usaha. Dalam bahasan ini
akan disampaikan kegiatan yang dilakukan oleh mitra aktif sebagai pemilik dana, yaitu menerima hasil
usaha musyarakah dan pengalihan modal musyarakah (pengembalian modal pada mitra pasif) yang
dilakukan pada akhir akad (musyarakah permanen) dan dapat juga pengembalian modal musyarakah
dilakukan secara bertahap (musyarakah menurun).

A. Penerimaan hasil usaha musyarakah

Tujuan dari musyarakah adalah hasil usaha, yang akan dibagi kepada semua mitra sesuai nisbah yang
disepakati awal akad termasuk untuk mitra aktif. Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah,
(paragraf 23 sd 26) mengatur pengakuan dan pengukuran tentang hasil usaha musyarakah sebagai berikut:

23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan
kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui
sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

24 Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai
aset musyarakah.

25. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut
ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

26. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan
bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola
usaha yang dilakukan secara terpisah.

Dari ketentuan tersebut diatur tentang pembagian hasil usaha dari pendapatan yang diperoleh
maupun pembagian kerugian investasi musyarakah.

1) Bagi hasil Investasi Musyarakah

Jika dalam usaha musyrakah memperoleh hasil maka dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal
akad dan oleh pemilik modal diakui sebagai “Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah”.

430 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Contoh : 8-21

Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar
Rp5.000.000,00 dimana pembagian bagi hasil 30% untuk Amirullah dan 70% untuk LKS Anugrah
Gusti.

Atas hasil usaha musyarakah tersebut yang menjadi porsi bagi hasil milik Amirullah mitra aktif
pemilik modal adalah : 30/100 x Rp5.000.000,00= Rp1.500.000,00.

(a) Apabila penerimaan pendapatan bagi hasil musyarakah diterima secara tunai maka jurnal yang
dilakukan :

Dr. Kas/Rekening syirkah Rp1.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp1.500.000,00

(b) Apabila bagi hasil musyarakah tersebut baru dilaporkan saja dan belum dibayar secara kas,
maka pengakuan pendapatan akrual dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pendapatan yang diterima Musyarakah Rp1.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Rp1.500.000,00

Pada saat diterima kas jurnal yang dilakukan adalah :

Dr. Rekening mitra/kas/kliring dsb Rp1.500.000,00
Cr Pendapatan yang diterima Musyarakah
Rp1.500.000,00

2). Kerugian Investasi Musyarakah

Jika misalnya dalam periode Nopember terjadi kerugian sebesar Rp1.000.000,00 maka kerugian yang
ditanggung oleh Amirullah hanya sebesar porsi modal musyarakah yaitu sebesar 40% x Rp1.000.000 =
Rp400.000,00.

(a) Rugi Investasi Musyarakah dalam satu periode pelaporan

Dr. Kerugian musyarakah Rp400.000
Cr. Investasi Musyarakah Rp400.000

(b). Kerugian Investasi Musyarakah sebagai akibat kelalaian mitra

Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau
penyimpangan mitra musyarakah.

Dr. Piutang mitra Rp1.000.000
Cr. Investasi Musyarakah Rp1.000.000

B. Pengembalian modal

Berbeda dengan mudharabah dimana dalam prinsipnya modal mudharabah dikembalikan setelah
akad mudharabah berakhir, tapi dalam musyarakah selama periode usaha berjalan dipekenankan modal
mitra yang satu dialihkan kepada mitra yang lain (musyrakah menurun) sesuai kesepakatan diawal akad.
Baik mudharabah maupun musyarakah selama akad berlangsung jumlah modalnya sama sampai akhir akad,
hanya saja dalam mudharabah dikembalikan setelah akad berakhir, sedangkan dalam musyarakah beralih
dari satu mitra ke mitra yang lain (musyarakah menurun) sehingga tidak ada pengurangan modal
musyarakah. Jadi pengembalian modal musyarakah permanen dikembalikan pada akhir akad musyrakah
dan musyarakah menurun dialihkan dari mitra satu kemitra lain sesuai kesepakatan.

1) Pengembalian Musyarakah permanen

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (paragraf 20) dijelaskan pengakuan dan
pengukuran yang dilakukan oleh mitra aktif berkaitan dengan pengalihan modal dari mitra pasif ke mitra
aktif sebagai berikut:

BAB VIII. Akuntansi Musyarakah | 431

20 Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai
sebesar:

(a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan
kerugian (apabila ada); atau

(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah
dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Ketentuan di atas dilakukan oleh mitra aktif pada saar pengalihan modal musyrakah dari mitra pasif
ke mitra aktif. Pengembalian modal musyarakah permanen dalam dilakukan dalam bentuk kas dan dalam
bentuk non kas.

A. Pengembalian modal kas

Jika pengembalian modal kas (tunai) dinilai jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah
pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada). Oleh karena musyarakah permanen maka
pengembalian dilakukan seluruh modal musyarakah non kas pada akhir akad.

Contoh : 8-22

Tanggal 2 Agustus 2010 pada saat berakhirnya akad musyarakah, Amirullah sebagai mitra aktif
pemilik modal menerima kembali modal musyarakah dalam bentuk kas sebesar Rp15.000.000,00.

Dengan adanya penerimaan modal kas tersebut Amirullah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rek Syirkah Rp15.000.000
Cr. Investasi Musyarakah Rp15.000.000

Dengan adanya pengembalian modal kas tersebut maka posisi akun dan laporan keuangan
Amirullah adalah sebagai berikut:

INVESTASI MUSYARAKAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Syirkah LKS 15.000.000 02/08 Pengembalian modal Jumlah
Tgl Mesin Rajut 30.000.000 15.000.000
02/08 Mesin pewarna 15.000.000 Saldo
05/08 60.000.000 45.000.000
10/08 60.000.000

NERACA
Per 02 Agustus 2010

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
00 Selisih penilaian aset musyarakah Jumlah
Uraian
Investasi Musyarakah (kas) 45.000.000 00
Investasi Musyarakah (non kas) (45.000.000)
Akumulasi penyusutan (non kas)

Dengan adanya pengembalian modal kas tersebut, sesuai ketentuan paragraf 20 PSAk 106 tentang

akuntansi musyarakah, maka investasi musyarakah dinilai sebagai berikut:

Penerimaan kembali invest musyarakah Rp15.000.000,00

Kerugian (jika ada) Rp 0,00

--------------------

Nilai bersih investasi musyarakah Rp15.000.000,00

B. Pengembalian modal non kas

Dalam musyarakah permanen, pengembalian modal baik modal kas (tunai) maupun modal non kas
(barang) dilakukan pada akhir akad. Untuk pengembalian modal non kas (barang) maka nilai investas
musyarakah nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah
dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

432 | Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )