Akuntansi Syariah by Wiroso

sebagai penguran pendapatan margin murabahah). Akun ini didebet pada saat pemberian potongan
sebesar potongan yang diberikan dan dikredit pada saat dipindahkan ke Laba Rugi pada akhir tahun.
5. Diskon Murabahah
Akun ini dipergunakan untuk mencatat diskon dari pemasok yang diperoleh setelah akad
murabahah ditandatangani dan telah diperjanjiakan dalam akad, yang merupakan bagian Lembaga
Keuangan Syariah sebagai penjual sebesar porsi diskon yang telah diperjanjikan dalam akad. Akun
ini merupakan penambah pendapatan margin murabahah yang merupakan pendapatan milik
bersama antara Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola dana dan pemodal sebagai pemilik
dana. Akun ini dikredit pada saat diterima sebesar diskon yang menjadi hak Lembaga Keuangan
Syariah sebagai penjual dan dikredit pada saat dpindahkan atau diperhitungkan ke pendapatan usaha
utama.
6. Pendapatan non operasi lainnya
Akun ini dipergunakan untuk mencatat diskon dari pemasok yang diterima oleh Lembaga
Keuangan syariah, dimana diskon tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya dengan pembeli. Akun
ini dikredit pada saat diterima diskon dari pemasok sebesar penerimaan diskon dan dikredit pada
saat dipindahkan ke Laba Rugi pada akhir tahun..
7. Beban kerugian Murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban kerugian yang timbul dari transaksi murabahah yang
dialami oleh pejual akibat kemungkinan tidak tertagihnya piutang murabahah. Juga dipergunakan
untuk mencatat kerugian yang timbul akibat pengadaan barang yang menjadi tanggung jawab
Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual. Akun ini didebet pada saat pembentukan penyisihan
kerugian dan dikredit pada saat dipindahkan kelaba rugi pada akhir tahun.

8. Kerugian penurunan aset murabahah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian penurunan aset murabahah atau persediaan aset
murabahah yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual sebelum dilakukan
penjualan kepada pembeli akhir. Akun ini didebet pada saat nilai bersih aset murabahah lebih kecil
dari nilai tercatat atau perolehan dan dikredit pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir tahun.

Untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh akuntansi Murabahah pada
Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dapat diberikan ilustrasi contoh umum sebagai berikut:

Contoh : 4-1 (ilustrasi umum)

Aminah dan LKS Ridho Gusti sepakat melakukan jual beli Mobil Kijang dengan data sebagai
berikut:

1. Harga barang:

a. harga pokok Mobil Kijang pokok sebesar Rp140.000.000,00.

b. keuntungan sebesar Rp24.000.000,00.

c. harga jual yang disepakati sebesar Rp164.000.000,00.

2. Sebagai tanda keriusan atas jual beli tersebut Aminah memberikan uang muka kepada LKS
Ridho Gusti sebesar Rp20.000.000,00.

3. Pembayaran disepakati dengan cara angsuran sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

4. Keterlambatan dalam membayar angsuran Aminah dikenakan denda sebesar Rp500.000,00
dan akan disetorkan oleh LKS Ridho Gusti ke Dana Kabijakan (sosial) atas nama Aminah.

Atas jual beli dengan Aminah tersebut LKS Ridho Gusti melakukan pembelian Mobil Kijang ke
PT Barakah dengan data-data sebagai berikut:

1. Harga on the road yang disepakati sebesar Rp140.000.000,00.

2. Untuk tanda keseriusan LKS Ridho Gusti memberikan uang muka sebesar Rp30.000.000,00
dengan kesepakatan jika dibatalkan dipotong sebesar 50%.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 83

3. Sisa harga jual mobil jika dibayar lunas ke rekening PT Barakah yang ada di LKS Ridho Gusti,
setelah barang diterima.

Dari contoh tersebut di atas dapat digambarkan alur transaksi dalam gambar/skema transaksi sebagai
berikut:

Gambar 4-5 : alur transaksi murabahah (1)
Dalam ilustrasi contoh di atas akan dibahas terlebih dahulu akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga
Keuangan Syariah sebagai penjual (Akuntansi Penjual) dan juga sekilas akuntansi pembeli yang dilakukan
oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat pengadaan barang dari PT Barakah. Sedangkan pembahasan
akuntansi yang dilakukan oleh Aminah sebagai pembeli (Akuntansi Pembeli) akan dibahas dalam
pembahasan berikutnya (lihat butir 4.4)
Dari ilustrasi di atas beberapa hal yang terkait dengan akuntansi pada LKS Ridho Gusti sebagai
penjual yang akan dibahas yaitu:
1. Uang Muka Murabahah, akan dibahas uang muka yang diterima oleh LKS Ridho Gusti sebagai
penjual dari Aminah sebagai pembeli. Disamping itu dibahas juga uang muka yang dibayar LKS
sebagai pembeli kepada PT Barakah serta pengaruh uang muka jika pesanan dibatalkan.
2. Pengadaan barang yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti sebagai penjual, penerimaan Diskon
Murabahah, Pengukuran aset murabahah setelah diperoleh, Pengadaan barang oleh LKS sebagai
penjual diwakilkan kepada pihak lain (nasabah atau pihak ketiga).
3. Penjualan barang dari LKS Ridho Gusti kepada Aminah, dengan pengakuan keuntungan saat
penyerahan barang, keuntungan secara proporsional dan keuntungan setelah seluruh piutang
diterima termasuk potongan pelunasan.
4. Pengenaan Denda.

84 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

4.3.2 Uang muka Murabahah

Dalam murabahah, yang dimaksud dengan uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli
kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Dalam transaksi murabahah
terdapat dua pengertian yang terkait dengan pembayaran dimuka ini yaitu :
1. Hamish Gedyyah

Ini adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas permintaan pembeli untuk
memastikan bahwa si pemesan adalah serius di dalam pesanannya. Tetapi, apabila janji mengikat
dan pemesan pembelian menolak membeli aset, maka kerugian sebenarnya bagi pembeli harus
dipenuhi dari jumlah ini.
2. Urboun
Ini adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula)
pada saat pemesan membeli sebuah aset dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan
penjualan dan mengambil aset, maka urboun akan menjadi bagian dari harga dan jika tidak
meneruskan penjualan maka urboun akan menjadi hak penjual.

Jika memerhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN, maka yang dimaksud
uang muka dalam akuntansi murabahah ini adalah sebagai Hamish Gedyyah, bukan sebagai Urboun. Jadi
sesuai dengan pengertian tersebut yang dimaksud dengan uang muka adalah sebagaimana yang dijelaskan
pada pengertian Hamish Gedyyah walaupuan banyak yang memberikan istilah urboun.
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 (fatwa, 2006), tentang Murabahah
mengatur uang muka sebagai berikut:

4. Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang
muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat
meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian
yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Selain ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di atas, dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah menjelaskan
sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk
meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS

dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya

kepada nasabah.
Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut di atas, maka dalam PSAK 102 tentang Akuntansi
Murabahah (paragraf 30) menjelaskan pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 85

30 Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
(a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
(b) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang
(merupakan bagian pokok); dan
(c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah
diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

Bagi Lembaga Keuangan Syariah, uang muka murabahah dapat dilihat dari dua sudut yaitu:
1. Penerimaan Uang Muka dari pembeli (kedudukan LKS sebagai penjual)
Dalam contoh di atas, yaitu uang muka dari Aminah sebagai pembeli kepada LKS Ridho
Gusti sebagai penjual, yang merupakan tanda keseriusan atas pemesanan pembelian barang
yang besarnya sesuai kesepakatan antara Aminah sebagai pembeli dan LKS Ridho Gusti
sebagai penjual. Dalam catatan akuntansi LKS sebagai penjual akun yang dipergunakan untuk
mencatat transaksi ini adalah “Hutang Uang Muka Murabahah”.
2. Pembayaran Uang muka kepada pemasok (kedudukan LKS sebagai pembeli)
Dalam contoh di atas, yaitu uang muka yang dibayar oleh LKS Ridho Gusti sebagai
pembeli kepada PT Barakah sebagai pemasok, yang besarnya sesuai kesepakatan sebagai tanda
keseriusan atas pemesanan pembelian barang yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti kepada
PT Barakah. Dalam catatan akuntansi LKS sebagai penjual akun yang dipergunakan adalah
“Piutang Uang Muka Murabahah”.
Kedua akun (Hutang Uang Muka dan Piutang Uang Muka) tidak boleh dieliminir (saling hapus),

karena hutang Uang Muka sebagai kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Piutang Uang Muka sebagai
harta Lembaga Keuangan Syariah.

A. Penerimaan uang muka dari pembeli
Sebagai tanda keseriusan pembeli untuk membeli barang yang dipesan, LKS sebagai penjual dapat

meminta kepada pembeli untuk memberikan uang muka yang besarnya sesuai kesepakatan. Hal tersebut
sesuai ketentuan berikut:

1. Fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IX/2000, kedua, butir 4 tentang Murabahah menjelaskan
“Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan.”

2. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk
meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 30 butir (a) menjelaskan pengakuan dan

pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
30 Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
Akun yang dipergunakan untuk mencatat penerimaan uang muka oleh LKS sebagai penjual dari
pembeli adalah “Hutang Uang Muka “ sebesar uang muka yang diterima.
Dalam PerBankan Syariah, Bank Indonesia mengatur uang muka dalam Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (selanjutnya disebut PAPSI) sebagai berikut:
a. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah.
b. Dalam murabahah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank, bukan kepada

pemasok.

86 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

c. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan
(tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).

d. Tetapi apabila murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi
dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:

1) Potongan uang muka oleh pemasok;

2) Biaya administrasi;

3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

Dalam ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tersebut hanya dapat
diakui sebagai uang muka jika uang muka yang dibayar kepada LKS sebagai penjual (bukan kepada
pemasok). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pengadaan barang adalah tanggung jawab LKS sebagai
penjual, karena dalam fatwa DSN disebutkan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam
transaksi murabahah prinsip pengadaan barang menjadi tanggung jawab LKS sebagai penjual. Oleh karena
itu yang memberikan uang muka kepada pemasok adalah LKS sebagai penjual terkait dengan pengadaan
barang.

Contoh: 4-2

Tanggal 5 Januari 2007 LKS Ridho Gusti sebagai penjual menerima pembayaran uang muka dari
Aminah sebagai pembeli, sebagai tanda keseriusannya dalam memesan untuk membeli barang sesuai
kesepakatan sebesar Rp20.000.000,00.

Atas penerimaan uang muka dari Aminah oleh LKS Ridho Gusti melakukan jurnal:

Dr. Kas Rp20.000.000

Cr. Hutang Uang Muka Murabahah Rp20.000.000,00

Sehingga atas penerimaan uang muka dari Aminah tersebut mutasi akun dan neraca dalam
pembukuan LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

HUTANG UANG MUKA MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Aminah Jumlah
Tgl 20.000.000 05/01 20.000.000
Saldo
20.000.000
20.000.000

NERACA
Per 05 Januari 2007

Aktiva Pasiva

Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Hutang Uang Muka Murabahah 20.000.000

B. Pembayaran uang muka LKS kepada pemasok

Untuk memenuhi kebutuhan barang yang dipesan atau dibeli oleh pembeli, LKS melakukan juga
pengadaan barang. Sebagai tanda keseriusan LKS dalam melakukan pembelian, LKS dapat menyerahkan
uang muka kepada pemasok (produsen). Akun yang dipergunakan untuk mencatat pembayaran uang muka
oleh LKS sebagai pembeli kepada pemasok adalah “Piutang Uang Muka”. Akun Hutang Uang Muka dan
Piutang Uang Muka tidak diperkenankan untuk dieliminasi (saling menghapus).

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 87

Contoh : 4-3

Tanggal 6 Januari 2007 LKS Ridho Gusti membayar uang muka atas pemesanan barang kepada PT
Barakah (pemasok) uang muka sebesar Rp30.000.000,00. Uang muka tersebut sebagai tanda
keseriusan atas pembelian barang yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti. Disepakati LKS Ridho
Gusti dan PT Barakah bahwa jika LKS Ridho Gusti membatalkan pesanannya, maka uang muka
dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Atas pembayaran uang muka yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti kepada PT Barakah

(pemasok/produsen) tersebut, LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang Uang Muka Murabahah Rp30.000.000,00

Cr. Kas / Rekening PT Barakah Rp30.000.000,00

Atas transaksi itu, mutasi akun-akun dan Posisi Keuangan (Neraca) LKS Ridho Gusti adalah sebagai

berikut:

PIUTANG UANG MUKA MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan Jumlah
30.000.000
06/01 PT Barakah 30.000.000
30.000.000
Saldo

30.000.000

NERACA
Per 06 Januari 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
Uraian Jumlah
30.000.000 Hutang Uang Muka Murabahah 20.000.000
Piutang Uang Muka Murabahah

C. Pembatalan Murabahah oleh pembeli

Dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, dapat terjadi pembatalan pesanan murabahah
oleh pembeli karena alasan tertentu atas keinginan pembeli. Oleh karena Lembaga Keuangan Syariah
sudah melakukan proses pengadaan barang, maka jika murabahah dibatalkan kemungkinan yang terjadi
bagi LKS sebagai penjual adalah:

1. LKS mengalami kerugian
2. LKS tidak mengalami kerugian
3. Pembatalan dilakukan LKS sebagai penjual sendiri, karena kesalahannya.

1) Pembatalan Murabahah dan LKS sebagai penjual mengalami kerugian

Jika dalam pembatalan pesanan murabahah dilakukan oleh pembeli dan atas pembatalan tersebut
LKS sebagai penjual mengalami kerugian, seperti misalnya terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan
terkait dengan pengadaan barang, potongan dari pemasok dan sebagainya, maka kerugian riil yang dialami
oleh LKS sebagai penjual diganti dari uang muka yang diterima dari pembeli, sehingga uang muka yang
dikembalikan kepada nasabah sebagai pembeli adalah sebesar uang muka yang diterima dikurangi dengan
kerugian riil yang dialami oleh LKS. Dalam Fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IX/2000, tentang
Murabahah ketentuan kedua butir 5 sampai dengan butir 7 menjelaskan sebagai berikut:

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang
muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta
kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

88 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang
ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Sesuai ketentuan dalam butir 6 dalam Fatwa tersebut di atas, jika uang muka lebih kecil dari
kerugian riil yang dialami oleh LKS, maka LKS dapat meminta tambahan sisa kerugian riil kepada nasabah,
sehingga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kerugian tetapi sebagai piutang kepada nasabah. Selain
ketentuan dalam Fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 di atas, dalam Fatwa DSN nomor 13/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah butir 3 sampai dengan butir 5 mengatur sebagai
berikut:

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada
LKS dari uang muka tersebut.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada
nasabah.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya
kepada nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah,
menjelaskan pengakuan dan pengukuran uang muka (paragraf 30) adalah sebagai berikut:

30 Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah
diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Yang perlu dipahami bahwa kerugian Lembaga Keuangan Syariah yang diperkenankan dimintakan
ganti kepada nasabah (pembeli) adalah kerugian riil atas transaksi Murabahah Berdasarkan Pesanan
Bersifat Mengikat. Sedangkan untuk Murabahah yang tanpa pesanan atau murabahah berdasarkan pesanan
yang sifatnya tidak mengikat, nasabah diberi hak untuk menentukan pilihan untuk membeli atau tidak
membeli, sehingga Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat meminta ganti rugi atas pembatalan pembelian
atau pesanan tersebut. Kerugian yang dialami oleh LKS penjual, kemungkinan yang terjadi adalah:

1. Kerugian riil yang dialami oleh LKS sebagai penjual lebih kecil dari uang muka yang diterima
dari pembeli

2. Kerugian riil yang dialami oleh LKS sebagai penjual lebih besar dari yang muka yang diterima
dari pembeli.

(a) Kerugian LKS lebih kecil dari uang muka pembeli

Jika kerugian yang diderita oleh LKS sebagai penjual atas pembatalan pesanan murabahah oleh
pembeli jumlahnya lebih kecil dari uang muka yang diterima, maka uang muka setelah dikurangi dengan
kerugian riil LKS sebagai penjual dikembalikan kepada pembeli.

Contoh : 4-4

Tgl 8 Januari 2007 Aminah membatalkan pesanan pembelian mobil kijang. Atas pembatalan
pesanan oleh Aminah tersebut, LKS Ridho Gusti membatalkan juga pesanan Mobil Kijang pada PT
Barakah. Atas pembatalan yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti tersebut, sesuai kesepakatan PT
Barakah melakukan pemotongan uang muka sebesar 50% dari uang muka yang dibayar, sehingga
LKS Ridho Gusti mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (50% x Rp30.000.000,00) – lihat
contoh 4 – 3.

Atas pembatalan pesanan tersebut LKS Ridho Gusti akan menerima sisa uang muka dari PT
Barakah sebesar Rp15.000.000,00, dilakukan jurnal sebagai berikut :

Dr. Kas Rp15.000.000,00
Dr. Kerugian Pemesanan Murabahah Rp15.000.000,00
Cr. Piutang Uang muka
Rp30.000.000,00

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 89

Dalam Transakasi Murabahah Berdasarkan Pesanan kerugian yang dialami oleh LKS Ridho Gusti
sebesar Rp15.000.000,00 harus diganti oleh Aminah sebagai pembeli dari uang muka yang telah diserahkan
kepada LKS Ridho Gusti. Oleh karena itu jurnal yang dilakukan oleh LKS Rdho Gusti adalah sebagai
berikut:

Dr. Hutang uang muka (Titipan Uang Muka) Rp20.000.000,00
Cr. Kerugian Pemesanan Murabahah (penggantian) Rp15.000.000,00
Cr. Kas/rekening pembeli ( Aminah) Rp 5.000.000,00

(b) Kerugian LKS lebih besar dari uang muka pembeli

Jika kerugian riil pembatalan murabahah yang diderita oleh LKS sebagai penjual lebih besar dari
uang muka yang diterima dari pembeli, maka LKS dapat meminta kekurangan kerugian kepada pembeli.
Oleh karena itu atas kekurangan tersebut harus diperlakukan sebagai piutang kepada pembeli tidak dapat
diperlakukan sebagai kerugian.

Contoh : 4-5
Selain kerugian atas pemotongan uang muka oleh PT Barakah sebesar Rp15.000.000,00 (50% dari
uang muka), atas pembatalan tersebut LKS Ridho Gusti juga dibeBankan beban lain yang tidak
dapat dihindari (riil cost) oleh PT Barakah sebesar Rp7.500.000,00 sehingga jumlah kerugian yang
ditanggung oleh LKS Ridho Gusti sebesar Rp22.500.000,00.

Pada saat PT Barakah mengenakan denda kepada LKS Ridho Gusti dilakukan jurnal:

Dr. Kas Rp 7.500.000,00

Dr. Kerugian Pesanan Murabahah Rp22.500.000,00

Cr. Piutang Uang Muka Rp30.000.000,00

Pada saat pembebanan kerugian riil LKS kepada Aminah, maka LKS Ridho Gusti melakukan jurnal:

Dr. Hutang Uang muka Rp20.000.000,00

Dr. Piutang Nasabah (Aminah) Rp 2.500.000,00

Cr. Kerugian Pesanan Murabahah (penggantian) Rp22.500.000,00

(c) Kekurangan kerugian dilakukan hapus buku

Jika atas kekurangan penggantian kerugian pembatalan murabahah tidak dibayar oleh nasabah, dan
kekurangan tersebut dilakukan hapus buku, maka diakui sebagai kerugian pesanan murabahah.

Contoh : 4-5
Karena sesuatu hal, Aminah tidak mau membayar kekurangan kerugian yang dialami oleh Lembaga
Keuangan Syariah sebesar Rp2.500.000,00, dan atas kebijakan intern LKS Ridho Gusti piutang
tersebut dihapuskan.

Oleh karena itu atas penghapusan piutang tersebut, LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian pesanan Murabahah Rp2.500.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp2.500.000,00

2) Pembatalan Murabahah dan LKS tidak mengalami kerugian

Hal yang berbeda jika atas pembatalan pesanan oleh pembeli (Aminah) tersebut, LKS Ridho Gusti
sebagai penjual tidak mengalami kerugian, misalnya dalam contoh 4 -3 di atas tidak dibatalkan pesanan
kepada pemasok sehingga oleh pemasok (PT Barakah) tidak melakukan pemotongan uang muka dan LKS
Ridho Gusti tidak mengalami kerugian. Jika LKS tidak mengalami kerugian maka seluruh uang muka yang
diterima LKS dari pembeli, dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Contoh: 4-6

Tgl 8 Januari 2007 Aminah membatalkan pesanan pembelian mobil kijang. Setelah menerima
pemberitahuan dari Aminah LKS Ridho Gusti tidak membatalkan pesananannya ke PT Barakah,
karena pada saat yang sama diterima pesanan barang yang serupa dari pihak lain.

90 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Pengadaan barang yang dilakukan oleh LKS Baitul Ridho dalam rangka pesanan pembeli (Aminah).

Walaupun pesanan barang tersebut dibatalkan oleh Aminah sebagai pembeli, karena LKS melihat potensi

lain, maka pesanan pengadaan barang ke PT Barakah sebagai pemasok tidak dibatalkan, oleh karena itu

LKS Ridho Gusti tidak mengalami kerugian apapun (tidak dipotong oleh PT Barakah). Untuk itu uang

muka pembeli (Aminah) yang diterima sebesar Rp20.000.000,00 harus dikembalinya seluruhnya kepada

Aminah. Oleh karena itu jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

Dr. Hutang Uang Muka Murabahah Rp20.000.000,00

Cr. Kas / Rekening Aminah Rp20.000.000,00

3) Pembatalan pesanan karena kesalahan LKS sebagai penjual

Pembatalan pesanan murabahah tidak selalu dilakukan oleh pembeli, tetapi dapat pula dilakukan
oleh LKS sebagai penjual karena kesalahan yang dilakukan oleh LKS. Jika pembatalan murabahah
berdasarkan pesanan akibat kesalahan LKS sebagai penjual, maka segala risiko yang timbul termasuk
kerugian yang diderita atas pembatalan tersebut ditanggung oleh LKS sebagai penjual. Oleh karena itu
uang muka pembeli tidak diperkenankan untuk dipotong.

Contoh : 4-7
Karena mendapat penawaran yang lebih menjanjikan LKS Ridho Gusti membatalkan pemesanan
mobil antik kepada PT Barakah (bukan atas kesalahan atau permintaan Aminah). Sesuai
kesepakatan atas pembatalan tersebut PT Barakah memotong uang muka yang telah dibayar
sebanyak Rp15.000.000,00 (50% x Rp30.000.000,00).

Atas transaksi tersebut, LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban Kerugian Pesanan Murabahah Rp15.000.000,00

Dr. Kas Rp15.000.000,00

Cr. Piutang Uang Muka Rp30.000.000,00

4.3.3 Pengadaan aset (barang) Murabahah

Ketentuan syariah jelas sekali menerangkan bahwa jual beli Murabahah adalah jual beli atas barang
(bukan jual beli uang). Oleh karena dalam jual beli murabahah penjual harus memiliki barang, maka
pengadaan barang menjadi tanggung jawab penjual, bukan menyediakan uang untuk membeli barang.
Disini perbedaan yang mendasar antara LKS dengan Lembaga Keuangan Non Syariah, khususnya
perbankan.

Baik Murabahah berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, pengadaan barang prinsipnya
menjadi tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual. Hal ini dinyatakan dalam fatwa DSN
nomor 4/DSN-MUI/IX/2000, tentang Murabahah pada ketentuan pertama butir-2 dibawah dijelaskan
sebagai berikut :

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini
harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai
harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Adapun yang disyariatkan pada barang yang diakadkan (barang yang dijualbelikan) ada empat syarat:

1. Barangnya harus ada
Maka tidak boleh mengadakan akad jual beli barang yang tidak ada sebelum ditemukan barang itu,

dan barang terancam tidak ada. Contoh pertama, jual beli anaknya anak onta, dan jual beli buah sebelum
ada pada pohonnya. Contoh kedua, jual beli janin, dan jual beli air susu yang masih di dalam teteknya.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 91

Keduanya meragukan antara ada dan tidak ada. Keduanya terancam tidak ada. Dalilnya secara garis besar
adalah bahwa rasulullah saw mencegah jual beli buah-buahan yang belum jelas matangnya. Dan disamakan
juga jual beli permata yakut, ternyata kaca. Dalam hal ini ada kesalahan dalam jenis, maka tidak boleh
beraqad jual beli. Karena barangnya tidak ada. Namun dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah
jual beli salam, istishna’’.

2. Barangnya berupa harta yang jelas harganya
Harta menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang cenderung bisa dicetak dan mungkin bisa

disimpan untuk waktu butuh. Dengan kata lain setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia dan ia
mengambil manfaat darinya dengan cara/jalan yang sudah biasa. Yang lebih benar adalah setiap benda
yang bernilai materi di kalangan manusia. Sedangkan harta yang jelas harganya adalah sesuatu yang
mungkin disimpan beserta dibolehkan secara syara’. Dengan kata lain sesuatu yang pasti bisa disimpan dan
boleh dimanfaatkan sewaktu bisa dipilih. Maka tidak boleh diadakan aqad jual beli untuk barang yang tidak
berupa harta, seperti manusia yang merdeka, bangkai dan darah. Dan tidak boleh berjual beli harta yang
tidak ada harganya, seperti cecak dan babi bagi seorang muslim. Menurut Abu Hanafi boleh berjual beli
alat-alat musik karena mungkin bisa diambil manfaat dari alat-alat musik yang tersusun darinya. Menurut
dua sahabatnya dan imam-imam lainnya, tidak boleh jual beli barang-barang ini karena mempersiapkan
pada kerusakan.

3. Barangnya dimiliki sendiri, artinya terjaga
Yaitu apa-apa yang termasuk di bawah halaman pemiliknya yang khusus. Maka tidak boleh jual beli

barang yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti jual beli ilalang walaupun di tanah yang telah dimiliki, air
yang tidak dijaga, kayu, rumput, hewan-hewan buruan yang masih di tempat-tempat liar, debu sahara dan
logamnya, sinar matahari dan udara, barang-barang temuan dari laut dan hewan-hewan darat yang masih di
tanah liar. Adapun barang yang tidak dimiliki oleh si penjual maka bukan merupakan syarat beraqad tapi
syarat pelaksanaan seperti keterangan yang akan datang.

4. Barang itu dapat diserahkan sewaktu aqad
Tidak boleh beraqad jual beli barang yang sulit diserahkan meskipun dimiliki oleh si penjual, seperti

hewan yang lari, burung yang terbang di udara, dan ikan di air kecuali setelah berada di tangan pemiliknya.

Dalam akuntansinya, hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang yang dilakukan oleh
Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual adalah:

1. Aset Murabahah yang meliputi harga perolehan dan biaya tambahan yang berkaitan dengan
pengadaan barang.

2. Diskon Murabahah yang diperoleh dari pemasok baik yang diperoleh sebelum akad maupun
setelah akad murabahah.

3. Pengukuran aset murabahah.

A. Aset Murabahah

Dalam transaksi murabahah yang diperjualbelikan adalah barang, oleh karena itu pengadaan barang
merupakan tanggung jawab penjual sehingga penjual harus melakukan pencatatan penerimaan barang
(dagangan) tersebut. Sehubungan dengan penerimaan barang murabahah dari pemasok, PSAK 102
(paragraf 18) menetapkan ketentuan sebagai berikut:

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dari ketentuan tersebut aset murabahah yang diperoleh dicatat sebagai persediaan, sehingga dalam
pelaksanaan akuntansi aset murabahah harus juga diperhatikan ketentuan dalam PSAK 14 tentang
persediaan misalnya:

1. Dalam PSAK 14 tentang persediaan paragraf 03 dijelaskan yang maksud persediaan adalah aset:

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau

92 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk dipergunakan dalam proses
produksi atau pemberian jasa

2. Persediaan tersebut termasuk pula persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria berikut:

a. Dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan FOB Shipping Point (Franco gudang
penjual).

b. Dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan FOB Destination Point (Franco
gudang pembeli).

3. Dalam PSAK 14 (paragraf 6 sd 7) dijelaskan sebagai berikut:

a. Biaya perolehan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau
dipakai.

b. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya
(kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak),
biaya pengangkutan, pengamanan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
diartibusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount),
rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Walaupun pengertian persediaan di atas meliputi juga aset yang masih dalam proses produksi,
namun dalam transaksi murabahah persediaan yang dimaksud adalah persediaan untuk barang jadi yang
akan dijual kembali, karena dalam jual beli murabahah barangnya harus ada saat dilakukan transaksi. Untuk
aset yang masih dalam proses produksi dapat dipergunakan pada transaksi salam dan istishna’, karena
kedua prinsip tersebut penyerahan barang dilakukan kemudian.

1) Pembelian barang

Pada prinsipnya pengadaan barang menjadi tanggung jawab LKS sebagai penjual, sebelum
dilakukan transaksi murabahah. Akun yang dipergunakan oleh LKS sebagai penjual untuk mencatat barang
yang dibeli adalah “persediaan” diakui sebesar harga perolehan barang tersebut.

Contoh : 4-8

Tanggal 10 Januari 2007 atas pesanan pembelian barang dari Aminah, LKS Ridho Gusti membeli
sebuah mobil kijang dari PT Barakah, seharga Rp140.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
LKS Ridho Gusti telah membayar uang muka sebesar Rp30.000.000.

Atas pembelian mobil kijang tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

Dr. Persediaan / Aset Murabahah Rp140.000.000,00

Cr. Kas / Rekening PT Barakah Rp110.000.000,00

Cr. Piutang Uang Muka Rp 30.000.000,00

Atas transaksi dan jurnal di atas, akun dan posisi keuangan LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

PERSEDIAAN / ASET MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan Jumlah
140.000.000
10/01 Mobil kijang 140.000.000
Saldo 140.000.000
Debet
Tgl Keterangan 140.000.000 Kredit
Jumlah
06/01 PT Barakah PIUTANG UANG MUKA MURABAHAH
30.000.000
Jumlah Tgl Keterangan 00
30.000.000 10/01 Pelunasan pembayaran
Saldo 30.000.000
30.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 93

Aktiva NERACA Pasiva
Per 10 Januari 2007 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Persediaan/Aset Murabahah 140.000.000 20.000.000
Piutang Uang Muka Murabahah 0 Hutang Uang Muka Murabahah

2) Pengeluaran biaya tambahan

Harga perolehan adalah kas atau setara kas yang dikeluarkan atas pengadaan barang, sampai barang
tersebut dapat dipergunakan atau dapat dijual. Jadi komponen harga perolehan barang adalah harga barang
ditambah dengan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan hingga barang tersebut dapat diperjual atau
dipergunakan. Khusus biaya pengangkutan yang dapat ditambahkan sebagai unsur harga perolehan, sangat
tergantung pada syarat penyerahan barang. Jika penyerahan barang dilakukan ditempat atau gudang
penjual maka biaya pengangkutan dapat ditambahkan sebagai harga perolehan, sebaliknya jika penyerahan
barang dilakukan digudang pembeli (LKS) maka biaya pengangkutan yang dikeluarkan tidak dapat
ditambahkan pada harga perolehan. Biaya yang dikeluarkan oleh LKS sebagai penjual berkaitan dengan
pengadaan barang dapat ditambahkan dalam harga perolehan :

Contoh : 4-9

Pada tanggal 10 Januari 2007, sebelum dijual kepada Aminah, LKS Ridho Gusti membayar uang
balik nama dan biaya uji coba, biaya perbaikan lainnya atas mobil antik tersebut sebesar
Rp5.000.000,00, sehingga mobil dapat dipergunakan atau jual.

Atas pengeluaran biaya balik nama dan biaya perbaikan mobil antik tersebut, jurnal yang dilakukan
oleh LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut :

Dr. Persediaan/Aset Murabahah Rp5.000.000,00
Cr. Kas Rp5.000.000,00

Atas transaksi itu dalam perkiraan Aset/Persediaan dan posisi neraca LKS Ridho Gusti dapat
diperlihatkan sebagai berikut:

PERSEDIAAN/ASET MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Mobil kijang Jumlah
Tgl Biaya balik nama dan lain-lain 140.000.000
10/01 145.000.000
10/01 5.000.000 145.000.000

Saldo

145.000.000

Aktiva NERACA Pasiva
Per 10 Januari 2007 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Persediaan/Aset Murabahah 145.000.000

B. Penerimaan Diskon Murabahah
Pengadaan barang menjadi tanggung jawab LKS sebagai penjual. Jika dalam pengadaan barang

yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual memperoleh diskon dari pemasok, maka diskon tersebut tidak
dapat langsung diakui sebagai pendapatan LKS sebagai penjual. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah,
paragraf 20 dan 21 mengatur pengakuan dan pengukuran diskon sebagai berikut:

94 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

20 Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang
disepakati maka bagian yang menjadi hak pembeli.
(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad
yang menjadi bagian hak penjual.
(d) pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam
akad.

21 Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan
biaya pengembalian; atau
(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Fatwa DSN nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah mengatur diskon
sebagai berikut:

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah
harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan
perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Jadi berkaitan dengan diskon murabahah ini dapat dikategorikan dalam:

1. Diskon sebelum akad murabahah.

2. Diskon setelah akad murabahah dan diperjanjikan dalam akad.

(1) Hak penjual (Lembaga Keuangan Syariah).

(2) Hak Pembeli (nasabah).

3. Diskon setelah akad dan tidak diperjanjikan.

1) Diskon dari pemasok yang diterima LKS sebagai penjual, sebelum akad murabahah
dengan pembeli akhir

Dalam transaksi murabahah mengadaan barang dilakukan sebelum akad murabahah dilaksanakan.
Pada saat pengadaan barang dilakukan oleh LKS sebagai penjual, sebelum akad murabahah dilakukan
dicatat pada persediaan. Oleh karena itu jika memperoleh diskon sebelum akad murabahah dilaksanakan
akan mengurangi nilai persediaan LKS sebagai penjual. Dalam PSAK 14 tentang Persediaan (paragraf 7)
dijelaskan bahwa diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam
menentukan biaya pembelian.Ini berarti harga perolehan barang tersebut berkurang saat diperoleh diskon
dari pemasok. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 20 huruf a mengatur pengakuan dan
pengukuran diskon sebagai berikut:

20 Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

Jadi diskon yang diterima oleh LKS sebagai penjual sebelum akad murabahah dengan pembeli
dilaksanakan, diakui sebagai pengurang harga perolehan (atau hak pembeli).

Contoh : 4-10

Pada tanggal 10 Januari 2007 LKS Ridho Gusti menerima diskon harga atas pembelian mobil kijang
dari PT Barakah harga perolehan sebesar Rp145.000.000,00 (harga barang ditambah dengan beban
lain).

Pada tanggal 15 Januari 2007 LKS Ridho Gusti mendapatkan diskon dari PT Barakah sebesar
Rp3.000.000,00 atas pembelian mobil kijang yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2007.

Oleh karena diskon tersebut diperoleh sebelum dilakukan akad murabahah, maka atas diskon yang
diterima tanggal 15 Januari 2007 tersebut dilakukan jurnal :

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 95

Dr. Rekening PT Barakah Rp3.000.000,00

Cr. Persediaan / Aset Murabahah Rp3.000.000,00

Atas transaksi tersebut perkiraan Aset/Persediaan Murabahah dan posisi neraca LKS Ridho Gusti sebagai
berikut :

PERSEDIAAN/ASET MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Harga barang
Tgl Biaya balik nama 140.000.000 Penurunan Nilai Jumlah
10/01 3.000.000
10/01 5.000.000 Saldo
142.000.000
145.000.000 145.000.000

Aktiva NERACA Pasiva
Per 30 Januari 2007 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Persediaan/Aset Murabahah 142.000.000

Misalnya pada tanggal 16 Januari 2007 LKS Ridho Gusti melakukan transaksi jual beli murabahah
kepada Aminah, berapa harga perolehan yang harus diberitahukan oleh LKS Ridho Gusti kepada Aminah?
LKS Ridho Gusti harus memberitahukan harga perolehan barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan, sehingga harga perolehan yang harus disampaikan LKS Ridho Gusti kepada Aminah adalah
sebesar Rp142.000.000,00 (yang tercatat sebagai persediaan sebesar Rp142.000.000,00). Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Murabahah bagian pertama butir 6 dijelaskan sebagai berikut:

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga
beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok
barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Oleh karena itu kejujuran Lembaga Keuangan Syariah sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan
transaksi Murabahah sesuai ketentuan syariah yang berlaku.

2) Diskon dari pemasok diterima oleh LKS sebagai penjual, setelah akad murabahah
ditandatangani oleh pembeli (nasabah)

Jika LKS sebagai penjual memperoleh diskon dari pemasok setelah akad ditanda tangani maka
diskon tersebut dibagi sebagai kesepakatan dalam akad. Pembagian diskon setelah akan harus tercantum
dalam akad dan ditanda tangani antara penjual dan pembeli.

Fatwa DSN nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah mengatur diskon
sebagai berikut:

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan
perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 20 huruf c mengatur pengakuan dan
pengukuran diskon sebagai berikut:

20 Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang
menjadi bagian hak penjual.

Karena diskon setelah diperjanjikan dalam akad maka sebagian merupakan hak penjual dan sebagai
merupakan hak pembeli.

96 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Contoh : 4-11

Atas transaksi jual beli Murabahah atas mobil Kijang yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti dengan
Aminah diperoleh diskon dari pemasok sebesar Rp5.000.000,00 (setelah akad ditanda tangani
antara LKS Ridho Gusti dan Aminah). Dalam akad murabahah yang ditandatangani sepakati bahwa
atas diskon yang diperoleh setelah akad ditandatangani dibagi untuk LKS Ridho Gusti 40% dan
untuk Aminah sebesar 60%.

Perhitungan yang dilakukan LKS sebagai penjual dan jurnal yang dilakukan atas penerimaan diskon
dari pemasok adalah sebagai berikut:

a. Diskon yang menjadi hak LKS sebagai penjual yaitu sebesar 40% x Rp5.000.000,00=
Rp2.000.000,00.

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Pemasok Rp2.000.000,00

Cr. Diskon Murabahah Rp2.000.000,00

Diskon murabahah yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai penambah
keuntungan / margin murabahah, sehingga menambah porsi pendapatan yang akan dibagikan
kepada investor dalam pembagian hasil usaha.

b. Diskon yang menjadi hak nasabah sebagai pembeli yaitu sebesar 60% x Rp5.000.000,00=
Rp3.000.000,00.

Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Pemasok Rp3.000.000,00

Cr. Hutang diskon Murabahah Rp3.000.000,00

Pada saat dilakukan pembayaran diskon dari pemasok kepada pembeli, jurnal yang dilakukan oleh
LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

Dr. Hutang diskon Murabahah Rp3.000.000,00
Cr. Kas / Rek pembeli (Aminah) Rp3.000.000,00

3) Apabila diskon tidak diperjanjikan dalam akad

Apabila dalam akad murabahah yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti dengan Aminah tidak
mencantumkan ketentuan pembagian diskon (karena diskon tersebut diberikan oleh pemasok atas
kebijakan pemasok yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Jika tidak diperjanjikan diskon yang diterima LKS
sebagai penjual diakui sebagai pendapatan operasi lain. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah,
(paragraf 20 dan 21) mengatur pengakuan dan pengukuran diskon sebagai berikut:

20 Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(d) pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan
dalam akad

Jika atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh LKS dan nasabah tidak diperjanjikan diskon yang
diterima dari pemasok oleh LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening pemasok Rp5.000.000,00
Cr. Pendapatan Operasi Lainnya Rp5.000.000,00

C. Pengukuran aset murabahah setelah diperoleh

Barang yang diperoleh untuk dijual dicatat dalam “persediaan”, oleh karena itu dalam melakukan
pencatatan barang murabahah sebagai persediaan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam
PSAK 14 tentang persediaan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Beberapa ketentuan dalam
PSAK 14 tentang Persediaan, misalnya paragraf 6 dan 7 menjelaskan bahwa Biaya Persediaan harus
meliputi semua pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 97

kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). Biaya pembelian
persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak (kecuali yang kemudian dapat ditagihkan
kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat diartribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon (trade discount),
rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Sedangkan dalam
paragraf 5 dalam PSAK yang sama dijelaskan bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai
realisasi bersih, yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value).Yang dimaksud dengan “nilai
realisasi bersih” adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya
penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, (paragraf 19) menjelaskan pengakuan dan
pengukuran aset murabahah sebagai berikut:

19 Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
(a) jika murabahah pesanan mengikat:
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum
diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai
aset:
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang
lebih rendah; dan
(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya
diakui sebagai kerugian.

Dalam “murabahah pesanan mengikat”, jika terjadi penurunan nilai aktiva tersebut diakui sebagai
beban dan mengurangi nilai aktiva. Sedangkan dalam “murabahah tanpa pesanan” atau “murabahah
pesanan mengikat dan terdapat indikasi kuat batal” maka Aset Murabahah dinilai berdasarkan nilai mana
yang lebih rendah, antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direaliasai dan apabila nilai bersih
yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian Bank. Hal
ini disebabkan karena pada murabahah ini barang adalah milik Bank (masih dalam penguasaan Bank).

Dari ketentuan PSAK 102 tersebut dapat dikategorikan beberapa hal yang terkait dengan aset murabahah
adalah:

a. Penilaian persediaan sebesar biaya perolehan (hal ini telah dibahas dalam butir sebelumnya).
b. Penurunan nilai aset sebelum diserahkan pada murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat.
c. pengukuran aset untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah berdasarkan pesanan yang

tidak mengikat.

1) Penurunan nilai aset sebelum diserahkan pada murabahah berdasarkan pesanan yang

mengikat

Jika aset murabahah dalam murabahah berdasarkan pesanan mengikat terjadi penurunan nilai

sebelum diserahkan kepada nasabah karena karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai

tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Contoh : 4-12

Pada tanggal 30 Januari 2007, pada akhir periode (tanggal pelaporan) dilakukan penilaian persediaan

sebuah mobil kijang yang telah dibeli dari PT Barakah, sebelum diserahkan kepada Aminah

mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000,00

Atas penurunan nilai aktiva karena usang (sebelum jual beli) tersebut, jurnal yang dilakukan oleh

LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

Dr. Kerugian penurunan nilai aset murabahah Rp2.000.000,00

Cr. Persediaan/Aset murabahah Rp2.000.000,00

Atas transaksi tersebut perkiraan Persediaan / Aset Murabahah dan posisi neraca LKS Ridho Gusti

sebagai berikut:

98 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

ASET / PERSEDIAAN MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Mobil kijang
Tgl Biaya balik nama 140.000.000 15/01 Potongan harga Jumlah
10/01 Penurunan nilai 3.000.000
10/01 5.000.000 30/01 Saldo 2.000.000

145.000.000 140.000.000
145.000.000

Aktiva NERACA Pasiva
Per 30 Januari 2007 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Persd/Asets Murabahah 140.000.000

Catatan : penilaian aktiva Murabahah ini dapat dilakukan pada akhir bulan/akhir periode pelaporan, atas
Aset Murabahah yang masih menjadi persediaan (belum diserahkan kepada pemesan).

2) Pengukuran aset untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah berdasarkan pesanan
yang tidak mengikat

Dalam PSAk 102 tentang Akuntansi Murabahah dijelaskan pengukuran aset murabahah tanpa
pesanan dan tidak mengikat sebagai berikut:

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah;
dan
(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui
sebagai kerugian.

D. Pengadaan barang oleh LKS sebagai penjual diwakilkan kepada pihak lain (nasabah atau
pihak ketiga)

Secara prinsip tanggung jawab pengadaan barang adalah tanggung jawab Lembaga Keuangan
Syariah sebagai penjual, namun menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-
MUI/IX/2000 dimungkinkan Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan kepada nasabah atau pihak ketiga
untuk mengadakan barang. Dalam fatwa tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual
beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Apabila ditelaah lebih dalam dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad murabahah
harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank, sehingga akad murabahah tidak dapat
dilaksanakan apabila barangnya tidak ada. Pada saat Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan kepada pihak
ketiga atau nasabah untuk membeli barang dengan penyerahkan uang untuk membeli barang, maka
barangnya belum ada, sehingga atas transaksi tersebut akad yang dipergunakan adalah akad wakalah
(bukan akad murabahah). Jika akad yang dipergunakan adalah akad wakalah, maka hutang nasabah atau
pihak ketiga sebesar uang yang diterima dan diakui sebagai piutang wakalah dan nasabah atau pihak ketiga
berhutang untuk menyerahkan barangnya.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 99

Contoh: 4-13

LKS Ridho Gusti dan Aminah sepakat melakukan transaksi jual beli dengan Aminah atas mobil
Inova dengan harga pokok Rp120.000.000,00 ditambah keuntungan yang disepakati sebesar
Rp25.200.000,00 sehingga harga jual disepakati Rp145.200.000,00. Atas transaksi tersebut LKS
Ridho Gusti mewakilkan Aminah untuk membeli mobil Inova tersebut dan LKS menyerahkan uang
tunai sebesar Rp120.000.000 kepada Aminah untuk pembelian mobil tersebut.

Dari contoh tersebut dapat digambarkan alur transaksi murabahah yang dilakukan dengan
mewakilkan kepada nasabah sebagai berikut:

Gambar 4-6 : pembelian barang diwakilkan
Dari ilustrasi di atas dilakukan beberapa jurnal yang terkait dengan tahapan transaksi tersebut sebagai
berikut:

1. Pada saat LKS Ridho Gusti menyerahkan uang tunai kepada Aminah sebesar Rp120.000.000,00
akad yang dipergunakan adalah akad wakalah. LKS Ridho Gusti melakukan jurnal adalah sebagai
berikut:

Dr. Piutang Wakalah Rp120.000.000,00
Cr. Kas / Rekening Aminah Rp120.000.000,00

2. Setelah Aminah melaksanakan tugasnya untuk membeli barang dan menyerahkan barang tersebut
kepada LKS Ridho Gusti, maka LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan/Aset Murabahah Rp120.000.000,00
Cr. Piutang Wakalah Rp120.000.000,00

3. Setelah barang menjadi milik LKS Ridho Gusti, selanjutnya LKS Ridho Gusti melakukan akad

Murabahah dengan Aminah. LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut (dengan asumsi
pembayaran dilakukan secara tangguh untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dengan risiko cukup

besar) dengan pengakuan keuntungan secara proporsional.

Dr. Piutang Murabahah (Aminah) Rp145.200.000,00

Cr. Margin Murabahah Tangguhan Rp 25.200.000,00

Cr. Persediaan / Aset Murabahah Rp120.000.000,00

Jurnal tersebut berlaku juga apabila sebagai wakil Lembaga Keuangan Syaiah untuk membeli barang
adalah nasabah atau pembeli akhir (Aminah). Jadi pada saat akad wakalah hutang pemegang wakil adalah
sebesar uang yang diterima. Hal ini sangat berbeda jika akad murabahah, hutang pembeli adalah sebesar
harga jual yaitu harga perolehan barang ditambahan keuntungan yang disepakati.

100 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

4.3.4 Penjualan Barang dan Pembayaran Harga Barang

Sebelum dilakukan pembahasan yang rinci mengenai penjualan barang dan pembayarannya, perlu
dibahas sekilas perbedaan antara murabahah dengan kredit kendaraan bermotor atau kredit pemilikan
rumah yang dilakukan oleh Bank Konvensional.

Jika pada Bank Konvensional, Kredit Kendaraan Bermotor Bank menyediakan uang kepada
nasabah untuk membeli kendaraan bermtor, Kredit Pemilikan Rumah Bank menyediakan uang kepada
nasabah untuk membeli rumah. Hutang nasabah adalah hutang uang untuk membeli barang ditambah
dengan bunga yang diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari sisa uang yang belum dibayar
(pokok setelah dikurangi angsuran). Oleh karena itu hutang nasabah dikategorikan menjadi hutang pokok
dan hutang bunga (yang diperhitungakan dari sisa pokoknya tadi).

Berbeda dengan murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik untuk pembelian
kendaraan bermotor atau pembeliaan rumah, LKS menyediakan barang untuk diperjualbelikan. Jika
murabahah pembayaran dilakukan dengan tangguh maka yang terhutang bagi pembeli adalah sebesar harga
jual barang yaitu pokok ditambah keuntungan sebagai hutang nasabah dan tidak membedakan hutang
pokok dan hutang margin. Berapapun yang dibayarkan oleh pembeli merupakan pengurang dari hutang
nasabah. Pembagian porsi pokok dan margin hanya dilakukan oleh LKS karena sebagian dari pendapatan
margin yang nyata-nyata diterima merupakan haknya pemodal.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah,
dijelaskan proses penjualan dalam jual beli murabahah sebagai berikut:

Ketentuan pertama:

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai
harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu
yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Ketentuan kedua:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.

2. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang
dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima
(membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji
tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Ketentuan Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya
dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera
melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan
hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pemba-yaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 101

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditelaah bahwa penjualan barang kepada pembeli adalah
sebesar harga jual yaitu harga beli (harga perolehan) ditambah keuntungan. Oleh karena itu dalam
melakukan penjualan barang dalam transaksi murabahah berkaitan erat dengan :

a. Harga peroleh, yang sebelumnya dicatat dalam akun persediaan.
b. Keuntungan dilakukan negosiasi hingga disepakati kedua pihak dan dicatat dalam akun

Margin Murabahah Tangguhan.
c. Harga jual disepakati tercatat dalam akun Piutang Murabahah.

Akun-akun ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, setiap pembayaran hutang oleh
pembeli (penerimaan piutang murabahah), bagi LKS sebagai penjual terkandung sebagian penerimaan
margin murabahah.

A. Harga Perolehan Aset Murabahah

Hal yang terkait dengan murabahah adalah harga perolehan barang yang diperjual belikan yang harus
diberitahukan dengan jujur oleh penjual kepada pembeli. Harga perolehan barang tersebut telah dibahas
dalam butir terdahulu tentang Pengadaan Aset Murabahah di atas (lihat butir 4.3.3).

B. Piutang Murabahah

Jika murabahah pembayarannya dilakukan dengan tangguh oleh pembeli, maka oleh LKS sebagai
penjual diakui sebagai piutang kepada pembeli sebesar harga jual barang, yaitu harga perolehan ditambah
dengan keuntungan yang disepakati dan akun yang dipergunakan adalah “Piutang Murabahah”. Hal ini
sejalan dengan kentuan dalam PSAK 102 tentang Murabahah, yang mengatur pengakuan dan pengukuran
piutang murabahah (paragraf 22) sebagai berikut:

22 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah
keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah,
dijelaskan proses penjualan dalam jual beli murabahah sebagai berikut:

Ketentuan Keempat: Hutang dalam Murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya

dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera
melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan
hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pemba-yaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.
Penentuan harga jual yang terdiri dari harga perolehan diberitahukan oleh penjual ditambah
keuntungan murabahah yang dilakukan dengan negosiasi antara penjual dan pembeli terjadi sebelum akad
murabahah dilakukan. Jika harga jual telah disepakati, akad murabahah ditandatangani dan pembayaran
harga barang dilakukan dengan tangguh, maka harga jual berubah menjadi hutang yang memiliki karakter
“tetap” sampai kapanpun kecuali dibayar. Hal ini dapat dilihat pada saat hutang tersebut diperpanjang,
tidak diperkenankan untuk menambah sisa kewajiban (lihat fatwa tentang penyelesaian piutang
murabahah).

Dalam OOIFI Ada beberapa alternatif yang telah dikaji dalam pengukuran piutang Murabahah pada
akhir periode laporan keuangan, yaitu:

a. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur setara dengan nilai kasnya, sebagai
contoh jumlah utang yang jatuh tempo (kewajiban nasabah) pada akhir periode laporan
keuangan mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu.

102 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

b. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai buku (jumlah yang diminta
dari nasabah pada akhir periode), tidak ada cadangan yang dilakukan untuk piutang ragu-ragu.
Kerugian yang berasal dari tidak tertagihnya piutang diakui pada waktu terjadinya dan setelah
mengecek kepastian tidak tertagihnya piutang tersebut.

c. Piutang Murabahah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai bukunya dan piutang ragu-
ragu harus diperlakukan sebagai cadangan umum resiko investasi.

d. Piutang Murarabah (Murabahah Receivables) harus diukur pada nilai bukunya mengurangi
cadangan untuk piutang ragu-ragu. Bank Islam juga harus membuat cadangan umum untuk
resiko-resiko investasi untuk menutup piutang Murabahah yang gagal, tetapi tidak akan
diidentifikasi seperti itu sampai suatu waktu di masa yang akan datang.

e. Piutang Murabahah harus diukur pada nilai bukunya dan Bank Islam menentukan metode
penilaian, asalkan Bank Islam mengungkapkan metode tersebut di dalam kebijakan
akuntansinya.

Yang dipilih adalah alternatif pertama yaitu Piutang Murabahah harus diukur pada akhir periode
laporan keuangan pada nilai setara kasnya, karena alternatif ini mengarah kepada aplikasi konsep keyakinan
yang memadai dan konsep matching pendapatan dengan biaya-biaya. Pengukuran piutang Murabahah pada
nilai setara kasnya harus memberikan informasi yang lebih relevan di dalam laporan keuangan Bank-Bank
Syariah. Jika Bank Syariah (atau Dewan Pengawas) merasa perlu untuk membuat cadangan umum untuk
resiko-resiko investasi disamping cadangan khusus untuk piutang ragu-ragu ini merupakan pilihan yang
tersedia bagi Bank syariah atau Dewan Pengawas. Penggunaan nilai setara kas merupakan implementasi
dari persyaratan minimum menjadikan laporan keuangan Bank-Bank Syariah comparable (bisa
dibandingkan). Ini juga merupakan implementasi dari konsep kemampuan untuk dibandingkan.

C. Keuntungan yang disepakati

Penentuan keuntungan dalam murabahah dilakukan dengan cara negosiasi antara penjual dan
pembeli. Bagaimana cara menghitung keuntungan, dengan metode apa yang dipergunakan dalam
menghitung keuntungan, sepenuhnya hak penjual dengan kata lain pembeli tidak perlu tahu hal tersebut
karena yang dilakukan negosiasi pembeli adalah hasil akhir dari perhitungan keuntungan tersebut. Dalam
butir sebelumnya telah dibahas, bahwa transaksi murabahah yang disepakati adalah harga jual dan harga
perolehan harus diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Dengan harga perolehan diberitahukan dan
harga jual disepakati, maka keuntungan murabahah pun disepakati, karena harga jual merupakan harga
perolehan ditambah dengan keuntungan. Harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah keuntungan
tersebut diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah,
dijelaskan proses penjualan dalam jual beli murabahah sebagai berikut:

Ketentuan pertama:

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai
harga beli plus keuntungannya.

PSAK 102 tentang murabahah tidak pengatur bagaimana cara penjual menghitung keuntungan.
PSAK 102 hanya mengatur “cara pengakuan keuntungan murabahah”. Keuntungan murabahah tidak
terkait dengan penurunan atau sisa modal. Dalam PSAK 102 tentang Murabahah, paragraf 23 sampai
dengan paragraf 25 mengatur pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah sebagai berikut:

23 Keuntungan murabahah diakui:
(a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi

satu tahun; atau
(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut

untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling
sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah
tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya relatif kecil.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 103

(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.
Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif
besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk
transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang
serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi
murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan
kasnya.

24 Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah
piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan
terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase
keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset
murabahah.

25 Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi
murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta
pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan
keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Thn Angsuran (Rp) Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)

1 500,00 400,00 100,00

2 300,00 240,00 60,00

3 200,00 160,00 40,00

Jadi dalam PSAK tidak diatur cara atau metode perhitungan margin atau keuntungan murabahah,

dipersilakan untuk menggunakan metode apapun yang sesuai. Yang diatur dalam PSAK 102 adalah

pengakuan dan pengukuran keuntungan sebagaimana diatur dalam paragraf 23 sampai dengan paragraf 25

tersebut di atas. Dari ketentuan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 23 sampai dengan 25

tersebut pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pengakuan keuntungan Pembayaran harga barang
1 Saat Penyerahan Barang
• Tunai atau jangka waktu kurang dari satu tahun
2 Proporsional • Lebih dari satu tahun dengan risiko relatif kecil
3 Seluruh Piutang Tertagih Lebih dari satu tahun dan beban relatif besar
Tangguh dengan risiko dan beban cukup besar

Penggunaan cara pengakuan keuntungan di atas sangat mempengaruhi perlakuan akuntansi yang
harus dilakukan yaitu berkaitan dengan pengakuan keuntungan sendiri, pembayaran angsuran (khususnya
dalam pencatatan yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual)

PSAK 23 tentang Pendapatan, paragraf 06 menjelaskan pendapatan adalah arus kas masuk bruto
dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk
tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Dalam PSAK 23 tentang pendapatan (paragraf 13 sd 18), mengatur pengukuran dan pengakuan
pendapatan dari penjualan barang sebagai berikut:
1. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi (paragraf 13) :

a. perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan
barang kepada pembeli.

b. perushaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian afektif atas barang yang dijual
c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir

kepada perusahaan tersebut; dan
e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan

andal.

104 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

2. Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan manfaat kepemilikan
kepada pembeli memerlukan pengujian keadaan transaksi tersebut. Pada umumnya, pemindahan
risiko dan manfaat kepemilikan bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau penguasaan
atas barang tersebut kepada pembeli. Hal ini terjadi pada kebanyakan penjualan eceran. Dalam hal
lain, pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan
hak miliki atau penguasaan atas barang tersebut (paragraf 14).

3. Jika perusahaan tersebut menahan risiko signifikan dari kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah
suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan risiko kepemilkan
yang signifikan dengan berbagai cara, misalnya: (paragraf 15)

a. bila perusahaan manahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak
memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;

b. bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan bergantung pada pendapatan pembeli yang
bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan.

c. bila pengiriman barang bergantung pada instalasinya, dan istalasi tersebut merupakan bagian
signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan

d. bila pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak
dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur.

4. Jika perusahaan hanya penahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan, transaksi tersebut adalah
suatu penjualan dan pendapatan diakui. Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang
semata-mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Dalam hal seperti itu, jika
perusahaan telah memindahkan manfaat kepemilikan dan risiko yang signifikan, transaksi tersebut
adalah suatu penjualan dan pendapatan harus diakui. Contoh lain perusahaan yang hanya menahan
risiko tidak signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan eceran dengan syarat dapat
dikembalikan bila pelanggan tidak puas. Pendapatan dalam hal ini diakui pada waktu penjualan
dilakukan jika penjual dapat mengestimasi secara andal retur yang akan terjadi dan mengakui suatu
kewajiban untuk retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lain yang relevan
(paragraf 16).

5. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi
tersebut akan mengalir kepada perusahaan. Kadang-kadang, kemungkinan hal tersebut terjadi sangat
kecil, sampai imbalan diterima atau suatu ketidakpastian dihilangkan. Misalnya, belum ada kepastian
bahwa pemerintahan asing akan memberikan izin pengiriman imbalan untuk suatu penjualan di
negara asing. Namun, bila suatu ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah tertentu yang
telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang pemulihannya tidak
lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai beban, menggantikan penyesuaian jumlah pendapatan
yang diakui semula (paragraf 17).

6. Pendapatan dan beban sehubungan dengan suatu transaksi atau peristiwa tertentu diakui secara
bersamaan; proses ini biasanya mengacu pada pengaitan pendapatan dengan beban (matching revenue
and expense). Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, biasanya
dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat
dipenuhi. Tetapi, pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan
andal. Dalam keadaan demikian, setiap imbalan yang telah diterima untuk penjualan barang tersebut
diakui sebagai suatu kewajiban (paragraf 18).

Oleh karena unsur murabahah yaitu harga perolehan, keuntungan dan harga jual merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan unsur lainnya maka akuntansi yang terkait dengan
penjualan dan pembayaran harga barang dilakukan sesuai dengan pengakuan keuntungan dalam
murabahah yaitu:

1. Penjualan dengan pengakuan keuntungan saat penyerahan barang
2. Penjualan dengan pengakuan keuntungan secara proporsional
3. Pengakuan keuntungan setelah pelunasan piutang

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 105

4.3.5 Penjualan dengan pengakuan keuntungan saat penyerahan barang

Salah satu perbedaan akuntansi Murabahah yang tercantum dalam PSAK 59 tentang Akuntansi
Perbankan Syariah dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah adalah ketentuan yang jelas dan
gamblang tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan keuntungan murabahah. Salah satu pengakuan
dan pengukuran keuntungan murabahah dilakukan pada saat penyerahan barang. Murabahah merupakan
transaksi jual beli barang sehingga pengakuan keuntungan dilakukan pada saat penyerahan barang tidak
terkait dengan pembayaran harga barang yang dilakukan.

Pengakuan keuntungan saat penyerahan barang dijelaskan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi
Murabahah sebagai berikut:

23 Keuntungan murabahah diakui:
(a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak
melebihi satu tahun; atau
(b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut
untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang
paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh
dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya
relatif kecil.

Jadi pengakuan keuntungan saat penyerahan dilakukan untuk murabahah dengan pembayaran
tangguh yang tidak lebih dari satu tahun, tanpa membedakan risiko yang akan timbul. Disamping itu dapat
dilakukan untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun dengan risiko yang relatif
kecil. Pengertian risiko relatif kecil dimaksud adalah antara lain jika murabahah tersebut dijamin dengan
jaminan kas (cash collateral) dengan pencairan tanpa syarat.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap pengaruh pengakuan keuntungan murabahah terhadap
akuntansi yang dilakukan oleh penjual dapat diberikan ilustrasi contoh berikut:

Pada tanggal 16 Februari 2007 dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara LKS Ridho Gusti
dengan Aminah, dengan harga jual sebesar Rp164.000.000,00 dengan keuntungan yang disepakati
sebesar Rp24.000.000,00. Sesuai dengan catatan yang ada pada LKS Ridho Gusti nilai persediaan
(harga perolehan) mobil kijang yang dipesanan oleh Aminah sebesar Rp140.000.000,00 (lihat
contoh sebelumnya). Atas jual beli tersebut Aminah telah menyerahkan uang muka sebesar
Rp20.000.000,00 . Aminah sepakat pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh dalam
jangka waktu 10 bulan, yaitu sampai dengan 16 Desember 2007 dengan pembayaran angsuran
sebagai berikut:
1. 15 Maret 2007 sebesar Rp60.000.000,00
2. 15 Juni 2007 sebesar Rp48.000.000,00
3. 15 September 2007 sebesar Rp30.000.000
4. 15 Desember 2007 sebesar Rp6.000.000,00

Atas transaksi tersebut di atas dapat dilakukan tahapan-tahapan jurnal akuntansi yang terkait dengan
(1) penerimaan uang muka dri pembeli, (2) penyerahan barang kepada pembeli, (3) penerimaan
pembayaran angsuran, (4) angsuran yang telah jatuh tempo belum dibayar oleh pembeli, (5) penerimaan
pembayaran angsuran yang tertunggak, (6) penerimaan pembayaran lebih kecil dari kewajiban, (7)
potongan kewajiban pembeli baik potongan angsuran maupun potongan pelunasan piutang sebelum jatuh
tempo.

A. Penerimaan Uang Muka dari pembeli

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, jika nasabah memberikan uang muka sebagai tanda keseriusan
untuk membeli barang, maka uang muka diperlakukan sebagai berikut:

1. Uang muka yang diterima diakui sebagai ”Hutang Uang Muka” sebesar uang muka yang diterima
2. Jika akad dilaksanakan uang muka sebagai pengurang ”Piutang Murabahah” (tidak

diperkenankan sebagai pembayaran angsuran.

106 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Contoh : 4-14

Tanggal 01 Februari 2007 diterima uang muka sebesar Rp20.000.000,00 dari Aminah sebagai tanda

keseriusan pembelian barang yang dilakukan dari LKS Ridho Gusti.

Atas penerimaan pembayaran uang muka dari Aminah. LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai

berikut:

Dr. Kas/Rekening Aminah Rp20.000.000,00

Cr. Hutang Uang Muka Murabahah Rp20.000.000,00

Atas jurnal dari transaksi tersebut akun dan penyajian neraca pada LKS Ridho Gusti adalah sbb:

HUTANG UANG MUKA

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah

Saldo 20.000.000 01/02 Aminah 20.000.000

20.000.000 20.000.000

NERACA
Per 01 Februari 2007

Aktiva Pasiva
Jumlah
Uraian Jumlah Uraian 20.000.000
Hutang Uang Muka

B. Penyerahan barang kepada pembeli

Dalam transaksi murabahah, yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual adalah menyerahkan barang
bukan menyerahkan uang. Untuk murabahah dengan pengakuan pendapatan keuntungan saat penyerahan
barang, akun-akun yang berkaitan barang adalah (1) Persediaan sebesar harga perolehan barang, (2)
Pendapatan Keuntungan Murabahah sebesar keuntungan murabahah yang disepakati, dan (3) Piutang
Murabahah sebesar harga jual barang yang disepakati yaitu harga perolehan ditambah dengan keuntungan
yang disepakati.

Contoh : 4-15

Tanggal 15 februari 2007 dilakukan akad Murabahah dan penyerahan barang oleh LKS Ridho Gusti

kepada Aminah dengan data sebagai berikut:

Harga perolehan barang Rp140.000.000,00

Keuntungan disepakati Rp 24.000.000,00

------------------------

Harga jual disepakati Rp164.000.000,00

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti sebagai penjual adalah sebagai berikut:

(1) Dr. Piutang Murabahah Rp164.000.000,00

Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp24.000.000,00

Cr. Persediaan Rp140.000.000,00

(2) Dr. Hutang Uang Muka Murabahah Rp20.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp20.000.000,00

Atas penyerahan barang tersebut, LKS sebagai penjual langsung pengakui keuntungan sebesar

keuntungan yang disepakati walaupun pembayaran harga barang akan dilakuka kemudian. Oleh karena itu

atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho Gusti

adalah sebagai berikut:

PERSEDIAAN / ASET MURABAHAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah

10/01 Mobil kijang 140.000.000 15/01 Potongan harga 3.000.000

10/01 Biaya balik nama 5.000.000 30/01 Penurunan nilai 2.000.000

15/02 Penjualan 140.000.000

Saldo 00

145.000.000 145.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 107

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
UM Aminah Jumlah
Tgl Keterangan 164.00.000 15/02 Saldo 20.000.000
15/02 Aminah 144.000.000
164.000.000
164.000.000
Kredit
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH Jumlah
24.000.000
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan
Tgl 15/02 Aminah 24.000.000
24.000.000
Saldo 24.000.000 Kredit
Jumlah
HUTANG UANG MUKA (Titipan Uang Muka Pembeli) 20.000.000

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 20.000.000
Mobil kijang
Tgl 20.000.000 01/02 Aminah Pasiva
15/02 Jumlah

Saldo 0 0
20.000.000
24.000.000
NERACA
Per 15 Februari 2007

Aktiva Jumlah Uraian
144.000.000
Uraian (140.000.000) Hutang Uang Muka
Piutang Murabahah Laba Rugi Berjalan
Persediaan (Aset Murabahah)
Pendapatan

Sesuai ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15, pendapatan yang dibagikan oleh
LKS kepada pemilik dana (investor) dalam pembagian hasil usaha adalah pendapatan yang nyata-nyata
diterima (cash basis). Oleh karena pengakuan pendapatan keuntungan murabahah sebesar Rp24.000.000,00
belum terjadi aliran kas masuk (belum nyata-nyata diterima) atau hanya dalam pengakuan saja, maka
pendapatan tersebut tidak dapat dibagikan kepada pemilik dana (investor) dalam pembagian hasil usaha.
Pendapatan tersebut hanya sebatas pencatatan untuk kepentingan laporan keuangan saja.

C. Penerimaan pembayaran angsuran dari pembeli

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, besarnya angsuran atas pembayaran harga barang

didasarkan pada kesepatan yang dilakukan antara LKS (Ridho Gusti) sebagai penjual dengan nasabah

(Aminah) sebagai pembeli. Secara umum besarnya pembayaran angsuran tersebut dipengaruhi oleh faktor

kemampuan pembeli dalam melakukan pembayaran.

Contoh : 4-16

Tanggal 15 maret 2007 diterima pembayaran angsuran dari Aminah atas harga barang sebesar

Rp60.000.000,00 .

Atas penerimaan angsuran tersebut LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Aminah Rp60.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp60.000.000,00

Dari jurnal tersebut di atas LKS tidak ada pengakuan keuntungan (pendapatan) dari transaksi
murabahah karena pengakuan pendapatan telah dilakukan pada saat jatuh tempo angsuran (contoh 4-15).
Namun dalam angsuran terkandung unsur keuntungan yang benar-benar diterima (terjadi aliran kas masuk
atas pendapatan atau keuntungan). Oleh karena itu untuk kepentingan perhitungan pembagian hasil usaha

108 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dengan investor
sebagai pemilik modal (shaibul maal) porsi keuntungan dari angsuran yang diterima harus diperhitungkan
dalam pembagian hasil usaha (profit distribution). Inilah perbedaan mendasar dengan Lembaga Keuangan
non Syariah yang tidak pernah memperhitungkan hal ini. Besarnya porsi keuntungan yang diperhitungan
dalam pembagian hasil usaha (walau tidak ada pengakuan keuntungan dalam laporan laba rugi) adalah
sebagai berikut:

Keuntungan : 24.000.000 Rp60.000.000 = Rp10.000.000
---------------- X
144.000.000

Jadi keuntungan Rp10.000.000,00 tersebut di atas hanya untuk kepentingan perhitungan pembagian
hasil usaha, tidak untuk laporan laga rugi, karena pengakuan pendapatan untuk kepentingan laporan laba
rugi telah dilakukan pada saat penyerahan barang.

Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa:

1. Dalam akuntansi syariah harus dapat dibedakan dengan jelas dan transparan pendapatan untuk
kepentingan Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) dan pendapatan untuk kepentingan
pembagian hasil usaha.

2. Diperlukan ada kejujuran, transparansi dan keakuratan data oleh Lembaga Keuangan Syariah,
khususnya yang terkait dengan data-data untuk keperluan pembagian hasil usaha.

Untuk mendukung keperluan tersebut di atas dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Syariah, dalam lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PSAK diberikan
contoh “Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil”. Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi
akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan UM Aminah Jumlah
164.00.000 15/02 Angsuran ke-1 20.000.000
15/02 Aminah Saldo 60.000.000
15/03 84.000.000
Aktiva 164.000.000
Uraian 164.000.000
Pasiva
Kas NERACA Jumlah
Persediaan (Aset Murabahah) Per 15 Maret 2007
Piutang Murabahah 0
Jumlah Uraian
60.000.000 Hutang Uang Muka 24.000.000
(140.000.000) Laba Rugi Berjalan
84.000.000
(pendapatan)

D. Angsuran jatuh tempo belum membayar (angsuran tertunggak)

Akuntansi syariah mempergunakan asumsi dasar akrual, dengan kata lain Lembaga Keuangan
Syariah dapat mengakui pendapatan dari angsuran yang telah jatuh tempo, walaupun nasabah belum
melakukan pembayaran angsuran. Hal ini dimaksudkan memberikan informasi dari Laporan Keuangan
dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut secara lengkap.

Contoh: 4-17
Angsuran kedua sebesar Rp48.000.000,00 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 (jatuh tempo
angsuran) belum melakukan pembayaran oleh Aminah.

Atas angsuran yang telah jatuh tempo dan pembeli belum melakukan pembayaran. LKS Ridho
Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 109

Dr. Piutang Murabahah jatuh Tempo Rp48.000.000,00
Cr. Piutang Murabahah Rp48.000.000,00

Dalam metode pengakuan pendapatan saat penyerahan barang ini, pada saat angsuran menunggak
tidak ada pengakuan pendapatan, karena pengakuan pendapatan telah dilakukan pada saat penyerahan
barang. Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho
Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
164.00.000 15/02 UM Aminah
Tgl Keterangan 15/03 Angsuran ke-1 Jumlah
15/02 Aminah 164.000.000 15/06 Angsuran ke-2 JT 20.000.000
Saldo 60.000.000
48.000.000
36.000.000
164.000.000

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angs ke-2 Jt Jumlah
Tgl 48.00.000
15/06 48.000.000
48.000.000
Saldo

48.000.000

NERACA
Per 15 Juni 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
60.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan
Kas 36.000.000 (pendapatan) 0
Persediaan (Aset Murabahah) 48.000.000
Piutang Murabahah 24.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

Jika atas angsuran yang tertunggak tersebut nasabah hanya membayar sebagian dari jumlah angsuran,
maka hutang nasabah berkurang sebesar angsuran yang dibayar dan tidak mempengaruhi pengakuan
keuntungan murabahah.

Contoh : 4-18

Tanggal 25 Juni 2007 Aminah melakukan pembayaran sebagian angsuran murabahah yang telah
jatuh tempo tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (angsuran kedua sebesar
Rp48.000.000,00).

Atas pembayaran sebagian angsuran tersebut, LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Aminah Rp30.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp30.000.000,00

Dalam jurnal tersebut tidak dilakukan jurnal untuk pengakuan pendapatan atas keuntungan
murabahah, karena pengakuan pendapatan atas keuntungan murabahah telah dilakukan pada saat
penyerahan barang. Walaupun tidak ada pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan
Syariah, namun dalam dari angsuran tersebut terkandung aliran kas atas keuntungan, maka untuk porsi
keuntungan dari angsuran tersebut harus diperhitungan dalam pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh
Lembaga Keuangan Syariah. Porsi keuntungan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian
hasil usaha (bukan untuk kepentingan laporan laba rugi) adalah sebagai berikut:

24.000.000

Keuntungan = ---------------- X 30.000.000 = Rp5.000.000

144.000.000

110 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Jadi perhitungan keuntungan Rp5.000.000,00 tersebut di atas hanya untuk keperluan pembagian hasil
usaha, bukan untuk kepentingan Laporan keuangan (laporan laba rugi) karena pengakuan pendapatan
untuk kepentingan Laporan Laba Rugi telah dilakukan pada awal saat penyerahan barang. Atas jurnal
transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho Gusti adalah sebagai
berikut:

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angs ke-2 jatuh tempo Pembayaran
Tgl 48.00.000 25/06 Saldo Jumlah
15/06 30.000.000
18.000.000
48.000.000 48.000.000

NERACA
Per 25 Juni 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
90.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan
Kas 36.000.000 (pendapatan) 0
Persediaan (Aset Murabahah) 18.000.000
Piutang Murabahah 24.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

E. Penerimaan pembayaran angsuran yang tertunggak

Pembayaran angsuran murabahah yang tertunggak sebesar jumlah angsuran, tidak membedakan
pokok dan margin. Jika LKS mengakui keuntungan murabahahan seluruhnya saat penyerahan barang,
maka angsuran yang tertunggak dipindahkan dari piutang murabahah ke Piutang Murabahah Jatuh Tempo
sebesar angsuran. Dalam angsuran tertunggak ini tidak ada pengakuan keuntungan murabahah (tidak ada
pengakuan pendapatan murabahah akrual), karena pengakuan keuntungan telah dilakukan seluruhnya pada
saat penyerahan barang (lihat contoh 4-18). Oleh karena itu jika diterima pembayaran angsuran hanya
mengakui berkurangnya hutang nasabah (piutang murabahah jatuh tempo).

Contoh : 4-19
Tanggal 30 Juni 2007 diterima dari Aminah pembayaran sisa angsuran yang tertunggak sebesar
Rp18.000.000,00 (angsuran tertunggak Rp48.000.000,00 - lihat contoh 4-17, dibayar sebagian
sebesar Rp20.000.000,00 – lihat contoh 4-18).

Atas pembayaran sisa angsuran tersebut, LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Aminah Rp18.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp18.000.000,00

Dalam jurnal tersebut tidak dilakukan jurnal untuk pengakuan pendapatan atas keuntungan
murabahah, karena pengakuan pendapatan atas keuntungan murabahah telah dilakukan pada saat
penyerahan barang. Walaupun tidak ada pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan
Syariah, porsi pendapatan dari angsuran tersebut harus diperhitungan dalam pembagian hasil usaha yang
dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Porsi keuntungan yang dipergunakan sebagai dasar
perhitungan pembagian hasil usaha (bukan untuk kepentingan laporan laba rugi) adalah sebagai berikut:

24.000.000
Keuntungan = ---------------- X 18.000.000 = Rp3.000.000

144.000.000

Jadi perhitungan keuntungan Rp3.000.000,00 tersebut di atas hanya untuk keperluan pembagian
hasil usaha, bukan untuk kepentingan Laporan keuangan (laporan laba rugi) karena pengakuan pendapatan
untuk kepentingan Laporan Laba Rugi telah dilakukan pada awal saat penyerahan barang. Atas jurnal
transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho Gusti adalah sebagai
berikut:

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 111

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angsuran ke-2 jatuh tempo Pembayaran Jumlah
Tgl 48.00.000 25/06 Pelunasan 30.000.000
15/06 Saldo 18.000.000

30/06 00
48.000.000
48.000.000
Pasiva
NERACA Jumlah
Per 30 Juni 2007
00
Aktiva Jumlah Uraian
108.000.000 Hutang Uang Muka 24.000.000
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan
Kas 36.000.000 (pendapatan)
Persediaan (Aset Murabahah)
Piutang Murabahah 00
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

F. Pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajiban

Dalam penerimaan pembayaran angsuran dapat terjadi lebih kecil dari jumlah angsuran yang

disepakati di awal. Bagi pembeli berapapun besarnya angsuran yang dibayar akan mengurangi hutangnya

kepada LKS sebagai penjual, tetapi bagi LKS sebagai penjual memiliki dampak terhadap penentuan berapa

besarnya porsi pendapatan keuntungan murabahah yang akan dipergunakan sebagai komponen

perhitungan pembagian hasil usaha. Sebagian pendapatan keuntungan murabahah yang nyata-nyata

diterima (cash basis) merupakan hak pemilik modal (shahibul maal) berupa bagi hasil

Contoh : 4-20

Tanggal 15 September 2007 Aminah sebagai pembeli melakukan pembayaran angsuran ketiga

sebesar Rp15.000.000 (jumlah kewajiban angusan pada tanggal tersebut sebesar Rp30.000.000,00).

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti sebagai penjual adalah sebagai

berikut :

Dr. Kas/rekening pembeli Rp15.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp15.000.000,00

Porsi keuntungan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha (bukan

untuk kepentingan laporan laba rugi) adalah sebagai berikut:

Keuntungan = 24.000.000 15.000.000 = Rp2.500.000
---------------- X
144.000.000

Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho Gusti
adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
15/02 Aminah 164.00.000
15/02 UM Aminah 20.000.000
15/03 Angsuran ke-1 60.000.000
15/06 Angs ke-2 JT 48.000.000
15/09 Pembayaran sebagian 15.000.000
Saldo 21.000.000
164.000.000
164.000.000

112 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

NERACA
Per 30 Juni 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
123.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan
Kas 21.000.000 (pendapatan) 00
Persediaan (Aset Murabahah)
Piutang Murabahah 00 24.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

G Potongan Angsuran Murabahah

Dalam pelaksanaan murabahah, LKS sebagai penjual dapat memberikan potongan kewajiban pembeli
berupa:

1. Potongan angsuran murabahah.
2. Potongan pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Potongan kewajiban pembeli atas pembayaran angsuran, LKS sebagai penjual harus memperhatikan
dasar pemberian potongan angsuran yaitu:

1. Merupakan akibat prestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam melakukan pembayaran
angsuran seperti misalnya ketepatan waktu membayar, pembayaran angsuran lebih banyak dan
lebih dahulu dari yang ditetapkan. Potongan angsuran akibat hal ini diakui sebagai pengurang
pendapatan keuntungan (margin) murabahah sehingga akan membawa dampak
berkurangannya pendapatan yang akan dibagikan kepada pemodal (shahibul maal).

2. Merupakan akibat dari ketidak mampuan pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran.
Potongan angsuran akibat hal ini diakui sebagai beban operasi lain.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan
Murabahah (Al-Khashm FI AL-Murabahah) yang mengatur potongan kewajiban sebagai berikut:

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam
transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan
tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Sedangkan dalam PASK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 27 diatur ketentuan potongan
angsuran murabahah sebagai berikut:

28 Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang
keuntungan murabahah;
(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Contoh : 4-21

Tanggal 30 September 2007 Aminah melakukan pembayaran sisa angsuran ketiga sebesar
Rp15.000.000 dan atas pembayaran angsuran tersebut LKS Ridho Gusti memberikan potongan
angsuran kepada Aminah sebesar Rp1.000.000,00.

Potongan angsuran tersebut dikategorikan dalam dua kategori. Hal ini memerlukan kejujuran,
transparansi dan pemikiran yang bijak dari Lembaga Keuangan Syariah, karena akibat penentuan kategori
ini akan membawa dampak terhadap pendapatan atau beban, yang akhirnya membawa dampak pada
besarnya pembagian keuangan yang akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 113

1. Potongan angsuran akibat dari ketepatan waktu atau prestasi pembeli

Sesuai ketentuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (paragraf 28) di atas

potongan angsuran sebagai akibat ketepatan waktu atau prestasi dari pembeli murabahah

dalam melakukan pembayaran angsuran murabahah, diakui sebagai pengurang dari

keuntungan murabahah. Prestasi nasabah dimaksud antara lain pembayaran angsuran

dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, membayar beberapa angsuran tanpa ada

tunggakan dan sebagainya. Potongan angsuran yang diberikan oleh Lembaga Keuangan

Syariah kepada nasabah sebagai pembeli atas prestasi yang dilakukan diakui sebagai

pengurang keuntungan murabahah, sehingga Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal

sebagai berikut:

(a) Dr. Kas Rp15.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp15.000.000,00

(b) Dr. Potongan Angsuran Murabahah Prestasi Rp1.000.000,00

Cr. Kas/Rekening pembeli (Aminah) Rp1.000.000,00

Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho

Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
164.00.000 15/02
Tgl Keterangan 15/03 UM Aminah Jumlah
15/02 Aminah 15/06 Angsuran ke-1 20.000.000
15/09 Angsuran ke-2 60.000.000
30/09 Pembyaran sebagian 48.000.000
Pelunasan angsuran ke-3 15.000.000
Saldo 15.000.000
6.000.000
164.000.000 164.000.000

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 15/02 Aminah Jumlah
23.000.000 30/09 Potongan angsuran 24.000.000
Saldo 23.000.000 (1.000.000)

23.000.000

POTONGAN ANGSURAN MURABAHAH PRESTASI

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Potongan angsuran Jumlah
1.000.000
30/09 1.000.000
1.000.000
Saldo

1.000.000

NERACA
Per 30 September 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
138.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan
Kas 00
Persediaan (Aset Murabahah) 6.000.000 Pendapatan
Piutang Murabahah 00 (24.000.000–1.000.000) 23.000.000
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

114 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

2. Potongan angsuran akibat penurunan kemampuan membayar pembeli.

Yang dimaksud penurunan kemampuan membayar pembeli antara lain potongan diberikan
untuk penyesuaian bunga pasar konvensional atau inisiatif lain dari Lembaga Keuangan Syariah
untuk nasabahnya. Sesuai ketantuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (paragraf 28)
di atas potongan angsuran sebagai akibat penurunan kemampuan nasabah dalam melakukan
pembayaran, diakui sebagai beban Lembaga Keuangan Syariah sendiri (tidak diperkenankan sebagai
pengurang keuntungan murabahah yang mengakibatnya berkurangnya pendapatan yang akan
dibagikan ke pemodal). Oleh karena itu atas potongan angsuran murabahah tersebut, Lembaga
Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut :

(1) Dr. Kas Rp15.000.000,00
Cr. Piutang Murabahah Rp15.000.000,00

(2) Dr. Beban Potongan angsuran Murabahah Rp1.000.000,00

Cr. Kas/Rekening pembeli (Aminah) Rp1.000.000,00

Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho
Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan 164.00.000
15/02 UM Aminah Jumlah
15/02 Aminah 15/03 Angsuran ke-1 20.000.000
15/06 Angsuran ke-2 60.000.000
15/09 Pembayaran sebagian 48.000.000
30/09 Pelunasan angsuran ke-3 15.000.000
Saldo 15.000.000
6.000.000
164.000.000 164.000.000

BEBAN POTONGAN ANGSURAN MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Beban Angs Jumlah
Tgl 1.000.000
30/09 1.000.000
1.000.000
Saldo

1.000.000

NERACA
Per 30 September 2007

Aktiva Jumlah Uraian pasiva
Jumlah
Uraian 138.000.000 Hutang Uang Muka
Kas (140.000.000) Laba Rugi Berjalan 00
Persediaan (Aset Murabahah)
Piutang Murabahah 6.000.000 Pendapatan 24.000.000
Piutang Mrbh Jatuh Tempo 00 Beban ops lain (1.000.000)

Porsi keuntungan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha (bukan
untuk kepentingan laporan laba rugi) adalah sebagai berikut:

24.000.000
Keuntungan = ---------------- X 15.000.000 = Rp2.500.000

144.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 115

H. Potongan pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo

Dalam melakukan pembayaran angsuran dimungkinkan pembeli melakukan pelunasan sebelum
jatuh tempo angsurannya. Yang menjadi kewajiban bagi pembeli dalam melakukan pembayaran sebelum
jatuh tempo adalah sebesar sisa kewajibannya, tidak dikenal pembayaran hanya dilakukan atas porsi
pokoknya saja. Jika LKS sebagai penjual memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo,
besarnya potongan merupakan kebijakan LKS sebagai penjual dan tidak diperkenankan diperjanjikan.
Potongan pelunasan sebelum jatuh tempo akan mengurangi pendapatan keuntungan murabahah, sehingga
akan mengurangi juga pendapatan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dalam perhitungan
pembagian hasil usaha.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan
Pelunasan Dalam Murabahah diatur sebagai berikut :

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan
LKS.

Sedangkan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, (paragraf 26 dan 27) diatur sebagai berikut:
26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau
lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
27 Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan
salah satu metode berikut:
(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan
keuntungan murabahah; atau
(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan
kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Contoh : 4- 22
Tanggal 30 Oktober 2007 (sebelum jatuh tempo 15 Desember 2007) Aminah melakukan pelunasan
seluruh sisa hutangnya pada LKS Ridho Gusti sebesar Rp6.000.000,00 Atas pelunasan tersebut
LKS Ridho Gusti memberikan potongan pelunasan sebesar Rp500.000,00.

Atas transaksi tersebut jurnal yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual adalah sebagai berikut:

(1) Dr. Kas/Rekening Aminah Rp6.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp6.000.000,00

(2) Dr. Beban potongan Pelunasan Murabahah Rp500.000,00

Cr. Kas / Rekening Aminah Rp500.000,00

Sesuai ketentuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (paragraf 26) di atas Beban
Potongan Pelunasan Murabahah merupakan pengurang keuntungan murabahah (bukan sebagai beban
operasional Lembaga Keuangan Syariah), sehingga memiliki dampak berkurangnya pendapatan yang akan
dibagikan kepada pimilik modal (investor) dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

Porsi keuntungan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha (bukan
untuk kepentingan laporan laba rugi) adalah sebagai berikut:

24.000.000

Keuntungan = ---------------- X 6.000.000,00 = Rp1.000.000,00

144.000.000

Atas jurnal transaksi tersebut di atas, posisi akun-akun yang terkait dan neraca pada LKS Ridho
Gusti adalah sebagai berikut:

116 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan 164.000.000 Jumlah
15/02 UM Aminah 20.000.000
15/02 Aminah 15/03 Angsuran ke-1 60.000.000
15/06 Angsuran ke-2 48.000.000
15/09 Pembayaran sebagian 20.000.000
30/09 Pelunasan angsuran ke-3 10.000.000
30/10 Pelunasan piutang
Saldo 6.000.000
00
164.000.000
164.000.000
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH
Kredit
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
Tgl 24.000.000
22.500.000 15/02 Aminah (1.000.000)
22.500.000 30/09 Potongan angsuran
30/10 Potongan pelunasan (500.000)

Saldo 22.500.000

NERACA Pasiva
Per 30 Oktober 2007 Jumlah

Aktiva Jumlah Uraian 00
144.000.000 Hutang Uang Muka
Uraian (140.000.000) Laba Rugi Berjalan 22.500.000
Kas
Persediaan (Aset Murabahah) 00 Pendapatan
Piutang Murabahah 00
Piutang Mrbh Jatuh Tempo

4.3.6 Penjualan Dengan Pengakuan Keuntungan Proporsional

Metode lain pengakuan pendapatan keuntungan murabahah yang diatur dalam PSAK 102 tentang
Akuntansi Murabahah adalah dilakukan secara proposional. Yang dimaksud proporsional disini adalah
proporsional atau selalu sebanding terhadap pokok dan margin, bukan proporsional waktu sebagaimana
yang selama ini dipahami. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan
pembeli, namun perlakukan pada LKS sebagai penjual setiap angsuran terkandung unsur pokok dan unsur
keuntungan yang proporsional dengan perbandingan pokok dan keuntungan yang telah disepakati dalam
akad murabahah.

PSAK 102 tentang Murabahah, paragraf 23 huruf b butir (ii), paragraf 24 dan 25 menjelaskan pengakuan
dan pengukuran pendapatan secara proporsional sebagai berikut:

23 Keuntungan murabahah diakui:

(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan
keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut
ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya
transaksi murabahah-nya:

(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari
piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh
dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola
dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

24 Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah
piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan
terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 117

keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

25 Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi
murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta
pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan
keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Thn Angsuran (Rp) Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)

1 500,00 400,00 100,00

2 300,00 240,00 60,00

3 200,00 160,00 40,00

Pengakuan pendapatan ini memiliki dampak pada akun dan jurnal yang akan dilakukan. dengan

adanya pengakuan pendapatan secara proporsional, maka keuntungan yang telah disepakati sebelum diakui

sebagai pendapatan keuntungan murabahah dicatat dalam akun “Margin Murabahah Tangguhan”. Dan ini

akan membawa pengaruh pada saat terjadi pembayaran angsuran dan dilakukan pengakuan pendapatan

keuntungan murabahah, angsuran yang telah jatuh tempo tetapi nasabah belum melakukan pembayaran,

dilakukan pengakuan pendapatan keuntungan murabahah akrual. Juga akan membawa dampak jika

Lembaga Keuangan Syariah memberikan potongan pelunasan yang dilakukan nasabah sebelum jatuh

tempo pelunasan dan sebagainya.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap perlakukan akuntansi atas penjualan barang dengan

pembayaran tangguh dan pengakuan pendapatan keuntungan murabahah dilakukan secara proporsional

dapat diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Februari 2007 dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara LKS Ridho Gusti

dengan Aminah, dengan harga jual sebesar Rp164.000.000,00 dengan keuntungan yang disepakati

sebesar Rp24.000.000,00. Sesuai dengan catatan yang ada pada LKS Ridho Gusti nilai persediaan

(harga perolehan) mobil kijang yang dipesanan oleh Aminah sebesar Rp140.000.000,00(lihat contoh

sebelumnya). Atas jual beli tersebut Aminah telah menyerahkan uang muka sebesar

Rp20.000.000,00

Aminah sepakat pembayaran harga barang dilakukan secara tangguh dalam jangka waktu 14 bulan,

yaitu sampai dengan 15 April 2008 dengan pembayaran angsuran sebagai berikut:

No Tanggal Jumlah (rp)

1 15 maret 2007 60.000.000

2 15 Juli 2007 48.000.000

3 15 Nopember 2007 30.000.000

4 15 April 2008 6.000.000

Dalam adminitrasi LKS Ridho Gusti sebagai penjual, pembayaran angsuran tersebut terdiri dari

kompenen sebagai berikut:

Tanggal Angsuran Porsi Pokok Porsi Keuntungan Total Angsuran

15 Maret 2007 50.000.000 10.000.000 60.000.000

15 Juli 2007 40.000.000 8.000.000 48.000.000

15 Nop 2007 25.000.000 5.000.000 30.000.000

15 April 2008 5.000.000 1.000.000 6.000.000

Total 120.000.000 24.000.000 144.000.000

Supaya dapat membandingkan dengan perlakukan jurnal dari pengakuan saat penyerahan barang,

maka dalam transaksi ini dilakukan tahapan-tahapan jurnal akuntansi yang sama terkait dengan (1)

penerimaan uang muka dari pembeli, (2) penyerahan barang kepada pembeli, (3) penerimaan pembayaran

angsuran, (4) angsuran yang telah jatuh tempo belum dibayar oleh pembeli, (5) penerimaan pembayaran

angsuran yang tertunggak, (6) penerimaan pembayaran lebih kecil dari kewajiban, (7) potongan kewajiban

pembeli baik potongan angsuran maupun potongan pelunasan piutang sebelum jatuh tempo.

118 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

A. Penerimaan uang muka dari pembeli

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, jika nasabah memberikan uang muka sebagai tanda keseriusan
untuk membeli barang, maka uang muka diperlakukan sebagai berikut:

1. Uang muka yang diterima diakui sebagai ”Hutang Uang Muka” sebesar uang muka yang diterima.

2. Jika akad dilaksanakan uang muka sebagai pengurang ”Piutang Murabahah” (tidak
diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).

Contoh : 4-23

Tanggal 01 Februari 2007 diterima uang muka sebesar Rp20.000.000,00 dari Aminah sebaga tanda
keseriusan pembelian barang yang dilakukan dari LKS Ridho Gusti

Atas penerimaan pembayaran uang muka dari Aminah. LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai
berikut:

Dr. Kas/Rekening Aminah Rp20.000.000,00
Cr. Hutang Uang Muka Murabahah Rp20.000.000,00

Atas jurnal dari transaksi tersebut akun dan penyajian neraca pada LKS Ridho Gusti adalah sebagai
berikut:

HUTANG UANG MUKA (Titipan Uang Muka Pembeli)

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 01/02 Aminah Jumlah
20.000.000 20.000.000
Saldo 20.000.000
20.000.000

Aktiva NERACA Pasiva
Per 01 Februari 2007 Jumlah
Uraian Uraian
Jumlah

Hutang Uang Muka 20.000.000

B. Penyerahan barang kepada pembeli

Dalam transaksi murabahah, yang dilakukan oleh LKS sebagai penjual adalah menyerahkan barang

bukan menyerahkan uang, oleh karena itu pengadaan barang dilakukan sendiri oleh LKS sebagai penjual.

Untuk murabahah dengan pengakuan pendapatan keuntungan secara proporsional, akun-akun yang

berkaitan barang adalah:

(1) Persediaan sebesar harga perolehan barang,

(2) Margin Murabahah Tangguhan sebesar keuntungan murabahah yang disepakati yang ditangguhkan

penerimaannya. Akun Margin Murabahah Tangguhan disajikan sebagai pengurang Piutang

Murabahah.

(3) Piutang Murabahah sebesar harga jual barang yang disepakati yaitu harga perolehan ditambah

dengan keuntungan yang disepakati.

Contoh : 4-24

Tanggal 15 februari 2007 dilakukan akad Murabahah dan penyerahan barang oleh LKS Ridho Gusti

kepada Aminah dengan data sebagai berikut:

Harga perolehan barang Rp140.000.000,00

Keuntungan disepakati Rp 24.000.000,00

-------------------------

Harga jual disepakati Rp164.000.000,00

Atas transaksi murabahah dan penyerahan mobil antik kepada Tuan Abdullah, Bank Syariah

Amanah Ummat melakukan jurnal :

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 119

Dr. Piutang Murabahah Rp164.000.000,00

Cr. Persediaan / Aset Murabahah Rp140.000.000,00

Cr. Margin Murabahah Tangguhan Rp 24.000.000,00

Atas uang muka yang diserahkan Aminah kepada LKS Ridho Gusti sebesar Rp20.000.000,00

dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang Uang Muka Rp20.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp20.000.000,00

Atas transaksi jual beli tersebut tampak pada perkiraan “Piutang Murabahah” dan perkiraan

“Margin Murbahah Tangguhan” serta posisi neraca LKS Ridho Gusti adalah:

PERSEDIAAN / ASET MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Mobil kijang 140.000.000 15/01 Potongan harga
Tgl Biaya balik nama 30/01 Penurunan nilai Jumlah
10/01 5.000.000 15/02 Penjualan 3.000.000
10/01 Saldo 2.000.000
140.000.000
145.000.000
00
145.000.000

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Keterangan UM Aminah
164.000.000 15/02 Saldo Jumlah
15/02 Aminah 20.000.000
144.000.000
164.000.000 164.000.000

MARGIN MURABAHAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl 15/02 Aminah Jumlah
24.000.000 24.000.000
Saldo 24.000.000 24.000.000

HUTANG UANG MUKA (Titipan Uang Muka Pembeli) Kredit
Jumlah
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 20.000.000
Tgl Mobil kijang
20.000.000 01/02 Aminah 20.000.000
15/02
Pasiva
Saldo 0 Jumlah
20.000.000
0
NERACA 00
Per 15 Februari 2007

Aktiva Jumlah Uraian

Uraian 144.000.000 Hutang Uang Muka
Piutang Murabahah (24.000.000) Laba Rugi Berjalan
Margin Murabahah Tangguhan (140.000.000)
Persediaan (Aset Murabahah) (pendapatan)

120 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

C. Penerimaan Pembayaran Angsuran dari Pembeli

Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara

angsuran, sesuai kesepakatan yang dilakukan antara Bank syariah dengan pembeli. Dalam pembahasan

berikut hanya diberikan berkaitan dengan cara pembayaran yang dilakukan secara angsuran saja.

Contoh : 4-25

Tanggal 15 maret 2007 diterima pembayaran angsuran dari Aminah atas harga barang sebesar

Rp60.000.000,00.

Dalam catatan LKS Ridho Gusti sebagai penjual, pembayaran angsuran tersebut terdiri dari kompenen

sebagai berikut:

Tanggal Angsuran Porsi Pokok Porsi Keuntungan Total Angsuran

15 Maret 2007 50.000.000 10.000.000 60.000.000

Atas pembayaran angsuran tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Aminah Rp60.000.000,00

Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp10.000.000,00

Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp10.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp60.000.000,00

Atas pembayaran angsuran tersebut tampak pada perkiraan “Piutang Murabahah” dan perkiraan
“Margin Murbahah Tangguhan” serta posisi neraca Bank syariah adalah:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Jumlah Tgl Keterangan Kredit
164.000.000 15/02 UM Aminah
Tgl Keterangan 15/03 Pembayaran angsuran ke-1 Jumlah
15/02 Aminah 164.000.000 Saldo 20.000.000
60.000.000
84.000.000
164.000.000

MARGIN MURABAHAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Pemby angs ke 1 10.000.000 15/02 Aminah Jumlah
Saldo 14.000.000 24.000.000
15/03 24.000.000 24.000.000

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH Kredit
Jumlah
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 10.000.000
Tgl 05/03 Angsuran ke-1 Aminah
10.000.000
Saldo 10.000.000
10.000.000 pasiva
Jumlah
NERACA
Per 15 Februari 2007 0
10.000.000
Aktiva Jumlah Uraian

Uraian 60.000.000 Hutang Uang Muka
Kas 84.000.000 Laba Rugi Berjalan
Piutang Murabahah (14.000.000)
Margin Murabahah Tangguhan (140.000.000) (pendapatan)
Persediaan (Aset Murabahah)

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 121

D. Angsuran jatuh tempo belum dibayar (Angsuran tertunggak)

Dalam metode pengakukan pendapatan keuntungan murabahah secara proporsional, saat angsuran

jatuh tempo dan belum dibayar maka LKS sebagai penjual harus melakukan jurnal yang terkait dengan

pengakuan pendapatan keuntungan murabahah yang telah menjadi haknya. (pengakuan pendapatan

keuntungan murabahah akrual), sebesar porsi keuntungan dalam angsuran tersebut. LKS sebagai penjual

melakukan pengakuan pendapatan keuntungan murabahah, namun atas pengakuan pendapatan

keuntungan murabahah tersebut LKS tidak diperkenankan untuk membagikan kepada pemilik modal

(shahibul maal) dalam perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh LKS, karena pendapatan

tersebut hanya dalam pengakuan saja bukan pendapatan yang nyata-nyata diterima.

Contoh: 4-26

Angsuran kedua sebesar Rp48.000.000,00 sampai dengan tanggal 15 Juli 2007 (jatuh tempo

angsuran) belum melakukan pembayaran oleh Aminah.

Dalam adminitrasi LKS Ridho Gusti sebagai penjual, pembayaran angsuran tersebut terdiri dari komponen

sebagai berikut:

Tanggal Angsuran Porsi Pokok Porsi Keuntungan Total Angsuran

15 Juli 2007 40.000.000 8.000.000 48.000.000

Atas tertunggaknya angsuran murabahah dari Aminah, LKS Ridho Gusti dapat pengakuan

pendapatan murabahah (biasanya dilakukan pada akhir bulan). Dalam catatan LKS Ridho Gusti angsuran

tersebut terdiri dari porsi pokok sebesar Rp40.000.000,00 dan porsi keuntungan sebesar Rp8.000.000,00.

Atas tertunggaknya angsuran Aminah tersebut LKS Ridho Gusti melakukan jurnal sebagai berikut:

(1) Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp48.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp48.000.000,00

(2) Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp8.000.000,00

Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp8.000.000,00

Apabila angsuran murabahah tertunggak, LKS dapat melakukan pengakuan pendapatan, karena

dalam akuntansi entitas syariah menpergunakan asumsi dasar akrual. Namum atas margin murabahah

tertunggak yang telah diakui sebagai pendapatan yaitu sebesar Rp8.000.000,00 tidak diperkenankan

dibagikan kepada pemilik dana mudharabah yang dihimpun (tidak diperkenankan sebagai unsur

pendapatan yang dibagikan dalam profit distribution), karena dalam Fatwa DSN nomor 15/DSN-

MUI/IX/2000 dinyatakan:

(2). Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem

Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar

penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).

Dengan adanya transaksi tersebut saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS Ridho Gusti

adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah

15/02 Aminah 164.000.000 15/02 UM Aminah 20.000.000

15/03 Pembayaran angsuran ke-1 60.000.000

15/07 Angsuran ke-2 48.000.000

Saldo 36.000.000

164.000.000 164.000.000

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angsuran ke-2 jth tempo Jumlah
Tgl 48.000.000
15/07 48.000.000
48.000.000
Saldo

48.000.000

122 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

MARGIN MURABAHAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
10.000.000 15/02 Aminah Jumlah
Tgl Pemby angs ke 1 8.000.000 24.000.000
15/03 Angsuran ke 2 6.000.000
15/07 Saldo 24.000.000 24.000.000

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH Kredit
Jumlah
Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan 10.000.000
Tgl Saldo 15/03 Angsuran 1 Aminah 8.000.000
18.000.000 15/07 Angsuran ke 2
18.000.000 18.000.000

NERACA Pasiva
Per 15 Juli 2007 Jumlah

Aktiva Jumlah Uraian 0
60.000.000 Hutang Uang Muka
Uraian 36.000.000 Laba Rugi Berjalan 18.000.000
Kas (6.000.000)
Piutang Murabahah 48.000.000 (pendapatan)
Margin Murabahah Tangguhan
Piutang Murabahah JT (140.000.000)
Margin Murabahah Tangguhan JT
Persediaan (Aset Murabahah)

E. Penerimaan pembayaran angsuran tertunggak

Jika LKS sebagai penjual menerima pembayaran angsuran murabahah yang tertunggak dan

sebelumnya telah dilakukan pengakuan pendapatan keuntungan murabahah (akrual), maka LKS sebagai

penjual harus memperhitungan besarnya porsi pendapatan keuntungan murabahah yang akan

dipergunakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan LKS, karena dengan diterima

pembayaran angsuran berarti telah terjadi aliran kas atas pendapatan keuntungan murabahah (walaupun

pada saat penerimaan pembayaran angsuran LKS tidak melakukan jurnal pengakuan pendapatan

keuntungan murabahah).

Contoh : 4-27

Tanggal 30 Juni 2007 diterima dari Aminah pembayaran sisa angsuran yang tertunggak sebesar

Rp48.000.000,00 (lihat contoh 4-26).

Jurnal atas penerimaan pembayaran angsuran tanggal 30 Juni 2007, LKS Ridho Gusti sebagai penjual

melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Aminah Rp48.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp48.000.000,00

Dalam jurnal penerimaan pembayaran angsuran tertunggak ini tidak ada pengakuan pendapatan,
karena LKS Ridho Gusti telah melakukan jurnal pengakuan pendapatan pada saat angsuran murabahah
jatuh tempo dan Aminah belum melakukan pembayara. Namun dalam pembayaran Piutang Murabahah
Jatuh Tempo sebesar Rp48.000.000,00 tersebut terkandung aliran kas masuk atas pendapatan (margin)
murabahah sebesar Rp8.000.000,00 (24.000.000/144.000.000 x 48.000.000 = 8.000.000). Oleh karena itu
walaupun LKS Ridho Gusti tidak melakukan jurnal pendapatan margin murabahah tetapi dalam
pembagian hasil usaha, pendapatan Rp8.000.000,00 tersebut harus dimasukkan dalam unsur pendapatan
yang dibagikan (sebagai pendapatan yang dibagikan dalam profit distribution).

Dengan adanya transaksi tersebut saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS Ridho Gusti
adalah sebagai berikut:

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 123

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Angs ke 2 jth tempo 48.000.000 30/07 Pembayaran Jumlah
Saldo 48.000.000
15/07 48.000.000
00
NERACA 48.000.000
Per 30 Juli 2007
pasiva
Aktiva Jumlah Uraian Jumlah

Uraian 108.000.000 Hutang Uang Muka 00
Kas 36.000.000 Laba Rugi Berjalan
Piutang Murabahah (6.000.000) 18.000.000
Margin Mrbh Tangguhan (pendapatan)
Piutang Murabahah JT 00
Margin Mrbh Tangguhan JT (00)
Persediaan (Aset Murabahah) (140.000.000)

F. Pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajiban

Dalam akuntansi murabahah apabila pembeli membayar lebih kecil dari kewajibannya harus dibagi
antara porsi pokok dan porsi marginnya, tidak dikenal pembayaran pokok dulu atau pembayaran margin
dulu. Dalam transaksi jual beli murabahah yang terhutang adalah harga jual barang, tidak dikenal adanya
hutang pokok atau hutang margin. Pembagian porsi pokok dan porsi margin hanya dilakukan oleh LKS,
karena pembagian pendapatan (margin) terkait dengan pembagian hasil usaha yang akan dilakukan dengan
pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah. Dalam pembayaran angsuran murabahah
terkandung hak para pemilik dana mudharabah yang dihimpun.

Contoh: 4-28

Tanggal 15 Nopember 2007 Aminah sebagai pembeli melakukan pembayaran angsuran ketiga

sebesar Rp15.000.000,00 Jumlah kewajiban angsuran pada tanggal tersebut sebesar

Rp30.000.000,00dan dalam administrasi LKS Ridho Gusti sebagai penjual, pembayaran angsuran

tersebut terdiri dari kompenen sebagai berikut:

Tanggal Angsuran Porsi Pokok Porsi Keuntungan Total Angsuran

15 Nopember 2007 25.000.000 5.000.000 30.000.000

Jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

(1) Dr. Kas / Rekening Aminah Rp15.000.000

Cr. Piutang Murabahah Rp15.000.000

(2) Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp2.500.000

Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp2.500.000,00

Perhitungan:

120.000.000

Porsi pokok : --------------- x 15.000.000 = 12.500.000

144.000.000

24.000.000

Porsi margin : -------------- x 15.000.000 = 2.500.000

144.000.000

Pada tanggal 15 Nopember 2007 (dapat juga dilakukan pada saat tutup buku akhir bulan) sisa

angsuran yang belum dibayar dilakukan pengakuan pendapatan, sehingga LKS Ridho Gusti melakukan

jurnal sebagai berikut:

(1) Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp15.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp15.000.000,00

124 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

(2) Dr. Pendapatan Margin Murabahah Rp2.500.000,00
Cr. Margin Murabahah Tangguhan Rp2.500.000,00

Perhitungan: Porsi pokok 120.000.000
a. : --------------- x (30.000.000 - 15.000.000)

144.000.000
= 12.500.000

24.000.000

b. Porsi margin : ---------------- x (30.000.000 - 15.000.000)

144.000.000

= 2.500.000
Oleh karena angsuran yang tersisa belum dibayar, sehingga belum terjadi aliran kas masuk, maka
pendapatan sebesar Rp2.500.000 (porsi pendapatan keuntungan murabahah dari sisa angsuran yang belum
dibayar) tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada pemodal (tidak termasuk komponen perhitungan
pembagian hasil usaha). Dengan adanya transaksi tersebut saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS
Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Aminah 164.000.000 15/02
Tgl 15/03 UM Aminah Jumlah
15/02 15/07 Pemby angsuran ke-1 20.000.000
15/11 Angsuran ke-2 JT 60.000.000
15/11 Pembayaran tunai 48.000.000
Angsuran jatuh tempo 15.000.000
Saldo 15.000.000
6.000.000
164.000.000 164.000.000

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angs ke-2 jatuh tempo 48.000.000 30/07 Pembayaran
Tgl Sebagian angsuran JT 15.000.000 Saldo Jumlah
15/07 63.000.000 48.000.000
15/11 15.000.000
63.000.000

MARGIN MURABAHAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Pembayaran angs ke 1 10.000.000 15/02 Aminah Jumlah
Tgl Angsuran ke 2 8.000.000 24.000.000
15/03 Pembayaran tunai 2.500.000
15/07 Angsuran jth tempo 2.500.000 24.000.000
15/11 Saldo 1.000.000
15/11 24.000.000

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Saldo 15/03 Angsuran ke-1 Aminah
23.000.000 15/07 Angsuran ke-2 Jumlah
23.000.000 15/11 Pembayaran tunai 10.000.000
15/11 Angsuran Jt 8.000.000
2.500.000
2.500.000
23.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 125

NERACA
Per 15 Nopember 2007

Aktiva Jumlah Uraian pasiva
123.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian Laba Rugi Berjalan
Kas 6.000.000 23.000.000
Piutang Murabahah (1.000.000) (pendapatan)
Margin Mrbh Tangguhan 15.000.000
Piutang Murabahah JT
Margin Mrbh Tangguhan JT (140.000.000)
Persediaan (Aset Murabahah)

G. Potongan angsuran murabahah

Dalam praktek banyak LKS yang memberikan potongan terhadap angsuran murabahah yang
dilakukan oleh pembeli. Hal ini diberikan karena pembeli melakukan pembayaran angsuran tepat waktu
atau lebih awal dari yang ditentukan (mempunyai etikat yang sangat baik). Dalam PSAK 102 tentang
Akuntansi Murabahah (paragraf 28) diatur pemberian potongan angsuran murabahah diakui sebagai
berikut:

28 Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan
murabahah;

(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Hal tersebut sejalan dengan Fatwa DSN Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan
Tagihan Murabahah (Al-Khashm Fi Al-Murabahah).

1 LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam
transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan
tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.

3 Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Contoh : 4-29

Tanggal 30 Nopember 2007 Aminah melakukan pembayaran sisa angsuran ketiga sebesar
Rp15.000.000 dan atas pembayaran angsuran tersebut LKS Ridho Gusti memberikan potongan
angsuran kepada Aminah sebesar Rp1.000.000,00

Sesuai ketentuan dalam PSAK 102 di atas bahwa potongan angsuran tersebut merupakan akibat dari
prestasi nasabah atau ketidak mampuan nasabah. Oleh karena itu atas transaksi tersebut jurnal yang
dilakukan oleh LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

(1). Potongan angsuran akibat prestasi nasabah.

Pemberian potongan disebabkan karena pembayaran angsuran sebelumnya dilakukan selalu tepat
waktu (diberikan apresiasi). Yang dimaksud disini adalah nasabah memiliki prestasi lebih, misalnya
melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, melakukan pembayarang angsuran dua kali sekaligus dan
berikutnya tetap melakukan pembayaran angsuran, dan sebagainya maka atas pemberian potongan
angsuran tersebut dilakukan jurnal:

(1) Dr. Kas/Rekening Aminah Rp15.000.000,00
Cr. Piutang Murabahah Jatuh tempo Rp15.000.000,00

(2) Dr. Potongan Angs Murabahah – Prestasi Nasabah Rp1.000.000,00
Cr. Kas/Rekening Aminah Rp1.000.000,00

126 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Dengan adanya transaksi tersebut saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS Ridho Gusti
adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
15/07 Angs ke-2 jth tempo 48.000.000 30/07 Pembayaran 48.000.000
15/11 Sebagian angsuran Jt 15.000.000 30/11 Pembayaran 15.000.000
Saldo
63.000.000 00
63.000.000

POTONGAN ANGSURAN MURABAHAH – PRESTASI NASABAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Pot prestasi nsb Jumlah
Tgl 1.000.000
30/11 1.000.000
1.000.000
Saldo

1.000.000

NERACA
Per 15 Nopember 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
138.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian Laba Rugi Berjalan
Kas 6.000.000 0
Piutang Murabahah (1.000.000) Pendapatan
Margin Mrbh Tangguhan 22.000.000
Piutang Murabahah JT 00
Margin Mrbh Tangguhan JT
Persediaan (Aset Murabahah) (140.000.000)

(2). Potongan angsuran akibat ketidak mampuan nasabah melakukan pembayaran

Dikategorikan sebagai ketidak mampuan nasabah antara lain karena potongan angsuran tersebut

dipergunakan untuk penyesuaian harga pasar. Oleh karena itu jika contoh 4-29 di atas, potongan diberikan

akibat ketidak mampunan nasabah, maka jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Dr. Kas / Rekening Aminah Rp15.000.000,00

Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp15.000.000,00

(2) Dr. Potongan Angs Mbh – Beban Operasi Rp1.000.000,00

Cr. Kas / Rekening Aminah Rp1.000.000,00

Dengan adanya transaksi tersebut saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS Ridho Gusti

adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angs ke 2 jth tempo 48.000.000 30/07 Pembayaran
Tgl Sebagian angsuran Jt 15.000.000 30/11 Pembayaran Jumlah
15/07 Saldo 48.000.000
15/11 63.000.000 15.000.000

00
63.000.000

POTONGAN ANGS MURABAHAH – BEBAN OPERASI

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Pot prestasi nsb Jumlah
Tgl 1.000.000
30/11 1.000.000
1.000.000
Saldo

1.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 127

NERACA
Per 30 Nopember 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
138.000.000 Hutang Uang Muka Jumlah
Uraian Laba Rugi Berjalan
Kas 6.000.000 0
Piutang Murabahah (1.000.000) Pendapatan
Margin Mrbh Tangguhan (Beban) 23.000.000
Piutang Murabahah JT 00 (1.000.000)
Margin Mrbh Tangguhan JT
Persediaan (Aset Murabahah) (140.000.000)

Tidak dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan karena pembayaran angsuran tersebut di atas
merupakan pembayaran angsuran yang tertunggak, jurnal pengakuan pendapatan keuntungan murabahah
telah dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo angsuran. Dalam pembayaran angsuran tersebut terkandung
aliran kas atas pendapatan keuntungan murabahah sebesar Rp2.500.000,00 (sebesar saat pengakuan
pendapatan), sehingga jumlah Rp2.500.000,00 merupakan komponen pembagian hasil usaha.

Sesuai ketentuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, bahwa potongan angsuran
karena prestasi pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran diakui sebagai “Potongan Angsuran
Murabahah – Prestasi nasabah” dan sebagai pengurang “pendapatan margin murbahaah”. Sedangkan
potongan angsuran karena ketidak mampuan pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran diakui
sebagai “Beban Murabahah – Potongan angsuran” dan sebagai Beban Operasi Lain.

H. Potongan pelunasan piutang Murabahah sebelum jatuh tempo

Dalam transaksi murabahah, yang mejadi hutang pembeli/nasabah adalah harga jual barang
dikurangi dengan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran yang telah dilakukan. Hutang
nasabah tidak ada pembedaan antara hutang pokok atau hutang margin sebagaimana dilakukan di
konvensional. Oleh karena itu apabila pembeli melakukan pelunasan seluruh hutang sebelum jatuh tempo,
yang harus dibayar adalah sebesar kewajibannya (sisa hutangnya yang didalamnya juga terkandung unsur
pokok dan margin) tidak dikenal hanya hutang pokok saja. Pembeli yang melakukan pelunasan hutangnya
sebelum jatuh tempo, pemberian potongan merupakan hak dari LKS.

Dalam Fatwa DSN Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam
Murabahah dijelaskan

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan
LKS

Sehubungan dengan akuntansinya, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (paragraf 26-27)
menjelaskan sebagai berikut:

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau
lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

27. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah
satu metode berikut:
(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan
keuntungan murabahah; atau
(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan
kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Contoh: 4-30
Tanggal 30 Desember 2007 (sebelum jatuh tempo 15 April 2008) Aminah melakukan pelunasan
seluruh sisa hutangnya pada LKS Ridho Gusti sebesar Rp6.000.000,00 Dalam adminitrasi LKS
Ridho Gusti sebagai penjual, pembayaran angsuran tersebut terdiri dari kompenen sebagai berikut:

128 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

Tanggal Angsuran Porsi Pokok Porsi Keuntungan Total Angsuran

15 April 2008 5.000.000 1.000.000 6.000.000

Atas pelunasan tersebut LKS Ridho Gusti memberikan potongan pelunasan sebesar Rp500.000,00.

Jurnal yang dilakukan oleh LKS Ridho Gusti sehubungan dengan pelunasan dipercepat atau
pelunasan sebelum jatuh tempo seluruh piutang murabahah dapat mempergunakan salah satu alternatif
berikut:
A. Alternatif pertama

(1) Dr. Kas / Rekening Aminah Rp6.000.000,00
Cr. Piutang Murabahah Rp6.000.000,00

(2) Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp1.000.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp1.000.000,00

(3) Dr. Potongan Pelunasan Piutang Murabahah Rp500.000,00
Cr. Kas / Rekening Aminah Rp500.000,00

Alternatif pertama ini dapat diketahui langsung dalam laporan laba rugi (pembukuan) Lembaga
Keuangan Syariah, besarnya potongan pelunasan yang diberikan kepada nasabah

B. Alternatif kedua Rp5.500.000,00
Dr. Kas / Rekening Aminah Rp1.000.000,00
Dr. Margin Murabahah Tangguhan
Cr. Piutang Murabahah Rp6.000.000,00
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp 500.000,00

LKS dapat memilih salah satu dari kedua alternatif tersebut dan dengan adanya jurnal transaksi di
atas mengakibatkan saldo akun-akun dan posisi keuangan pada LKS Ridho Gusti adalah sebagai berikut:

PIUTANG MURABAHAH

Debet Kredit

Tgl Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Jumlah
15/02 Aminah 164.000.000
15/02 UM Aminah 20.000.000
15/03 Pembayaran angs ke1 60.000.000
15/07 Angsuran ke 2 48.000.000
15/11 Pembayaran tunai 15.000.000
15/11 Angsuran jth tempo 15.000.000
30/12 Pelunasan 6.000.000
Saldo
00
164.000.000 164.000.000

PIUTANG MURABAHAH JATUH TEMPO

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Angs ke 2 jth tempo
Tgl Sebagian angsuran Jt 48.000.000 30/07 Pembayaran Jumlah
15/07 Pembayaran 48.000.000
15/11 15.000.000 30/11 Saldo 15.000.000

63.000.000 00
63.000.000

MARGIN MURABAHAH TANGGUHAN

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
15/02 Aminah Jumlah
Tgl Pembayaran angs ke 1 10.000.000 24.000.000
15/03 Angsuran ke 2 8.000.000
15/07 Pembayaran tunai 2.500.000 24.000.000
15/11 Angsuran jth tempo 2.500.000
15/11 Pelunasan angs 1.000.000
30/12 Saldo
00
24.000.000

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 129

PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Saldo Jumlah
24.000.000 15/03 Angsuran ke-1Aminah 10.000.000
24.000.000 15/07 Angsuran ke 2 8.000.000
15/11 Pembayaran tunai 2.500.000
15/11 Angsuran Jauh Tempo 2.500.000
30/12 Pelunasan angsuran 1.000.000

24.000.000

POTONGAN ANGS MURABAHAH – BEBAN OPERASI

Debet Keterangan Jumlah Tgl Keterangan Kredit
Tgl Potongan prestasi nasabah Jumlah
1.000.000
30/11 1.000.000
1.000.000
Saldo

1.000.000

NERACA
Per 30 Desember 2007

Aktiva Jumlah Uraian Pasiva
Jumlah
Uraian 144.000.000 Hutang Uang Muka
Kas 00 Laba Rugi Berjalan 0
Piutang Murabahah
Margin Murabahah Tangguhan (00) Pendapatan 24.000.000
Piutang Murabahah JT 00 (Beban Ops Lain) (1.000.000)
Margin Murabahah Tangguhan JT
Persediaan (Aset Murabahah) (140.000.000)

4.3.7 Penjualan dengan pengakuan keuntungan setelah pelunasan pokok

Alternatif ketiga pengakuan keuntungan murabahah dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah
adalah dilakukan setelah pelunasan pokoknya. Pengakuan pendapatan setelah pelunasan ini dipergunakan
jika penagihan harga barang memiliki risiko yang sangat besar dalam arti kemungkinan tidak dibayarnya
cukup besar. Pada dasarnya pada awal melakukan transaksi murabahah, penggunaan metode ini tidak
terjadi karena tidak mungkin terjadi transaksi jika telah diketahui risiko tidak dibayarnya harga barang
sangat tinggi..

Dalam PSAK 102 tentang Murabahah, paragraf 23 huruf b, iii dijelaskan pengakuan keuntungan
metode ini sebagai berikut:

23 Keuntungan murabahah diakui:
(b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk

transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai
dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk
transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah
tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Untuk Lembaga Keuangan Bank Syariah, Bank Indonesia mengatur dalam PAPSI ketentuan
pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih
sebagai berikut:

Pengakuan keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan
untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan
piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, hal ini terjadi bila tidak ada kepastian yang
memadai akan penagihan kasnya misalnya untuk piutang murabahah dalam kualitas macet. Contoh

130 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )

perhitungan keuntungan dengan pengakuan keuntungan diakhir untuk suatu transaksi murabahah
dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran
dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pelunasan terhadap pokok
diakui terlebih dahulu dan setelah pokok lunas angsuran berikutnya diakui sebagai keuntungan
adalah sebagai berikut:

Tahun Angsuran (Rp) Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)

1 500,00 500,00 0

2 300,00 300,00 0

3 200,00 0 200,00

Pada prinsipnya ketentuan di atas dilaksanakan untuk piutang murabahah yang bermasalah atau macet.

Contoh : 4-31
Dalam catatan Lembaga Keuangan Syariah, terdapat hutang nasabah bermasalah (macet) sebesar
Rp1.000.000,00 yang terdiri saldo pokok murabahah sebesar Rp800.000,00 dan saldo margin
murabahah tangguhan sebesar Rp200.000,00. Atas hutang tersebut nasabah melakukan pembayaran
sebagai berikut:
Tanggal 2 Nopember 2009 melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00
Tanggal 15 Nopember 2009 melakukan pembayaran sebesar Rp300.000,00
Tanggal 25 Nopember 209 melakukan pembayaran sebesar Rp200.000,00
Atas transaksi tersebut Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut:
1. Tanggal 2 Nopember 2009 menerima pembayaran sebesar Rp500.000,00 jurnal yang dilakukan

adalah:

Dr. Kas / Rekening Nasabah Rp500.000,00

Cr. Piutang Murabahah (pokok) Rp500.000,00

2. Tanggal 15 Nopember 2009 menerima pembayaran sebesar Rp300.000,00 jurnal yang
dilakukan adalah:

Dr. Kas / Rekening Nasabah Rp300.000,00

Cr. Piutang Murabahah (pokok) Rp300.000,00

3. Tanggal 25 Nopember 2009 menerima pembayaran sebesar Rp200.000,00 jurnal yang
dilakukan adalah:

(a) Dr. Kas Rp200.000,00

Cr. Piutang Murabahah Rp200.000,00

(b) Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp200.000,00

Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp200.000,00

Dengan adanya penerimaan pembayaran kedua ini maka seluruh saldo pokok murabahah telah
terbayar semua, sehingga sisanya dipergunakan untuk pembayaran margin murabahah yang belum dibayar.

Contoh : 4-32

Dalam catatan Lembaga Keuangan Syariah, hutang Aminah sebesar Rp1.200.000,00 yang terdiri
saldo pokok murabahah sebesar Rp1.000.000,00 dan saldo margin murabahah tangguhan sebesar
Rp200.000,00. Setelah dilakukan negosiasi Hj. Aminah sepakat untuk melakukan pembayaran
hutangnya dalam dua tahap yaitu masing-masing sebesar Rp600.000,00.

Dengan adanya transaksi tersebut Lembaga Keuangan Syariah melakukan jurnal sebagai berikut;

1. Penerimaan pembayaran tahap pertama sebesar Rp600.000,00 jurnal yang dilakukan adalah
sebagai berikut:

Dr Kas Rp600.000,00
Cr. Piutang Murbahah (porsi pokok) Rp600.000,00

BAB IV. Akuntansi Murabahah | 131

2. Penerimaan pembayaran tahap kedua sebesar Rp600.000,00 jurnal yang dilakukan adalah sebagai
berikut:

(a) Dr. Kas / Rekening Nasabah Rp600.000,00
Dr. Piutang Murabahah Rp600.000,00

(b) Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp200.000
Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp200.000

4.3.8 Denda Kepada Pembeli

Dalam transaksi murabahah, jika pembeli yang mampun tetapi tidak memenuhi kewajibannya dapat
dikenakan denda sedangkan untuk nasabah yang tidak mampu tidak diperkenankan untuk dikenakan
denda. Dana yang diterima dari denda diakui sebagai dana kebajikan tidak diperkenankan diakui sebagai
pendapatan.

Pengenaan denda kepada pembeli atas tidak dipenuhi kewajiban pembeli dalam melakukan
pembayaran ansguran harga barang dimaksudkan untuk memberikan kedisiplinan, karena dengan tidak
dipenuhinya pembayaran angsuran maka sebagian dari hak investor atas bagi hasil juga tertahan.

Jadi pengenaan denda tidak dapat dilakukan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban,
sebagaimana yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Konvensional, tetapi hanya kepada nasabah yang
mampu tetapi tidak mau. Untuk mengetahui hal ini LKS harus memahami kondisi dari pembeli yang
bersangkutan. Hal ini yang membuktikan bahwa hubungan LKS dengan nasabahnya adalah hubungan
kemitraan, bukan hubungan pinjam meminjam.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, paragraf 29 dinyatakan ketentuan tentang denda
sebagai berikut:

29 Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang
diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Fatwa DSN Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-
nunda Pembayaran

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang
mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan
itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan
dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
Jika memperhatikan ketentuan di atas, maka denda yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan
Syariah bukan sebagai kewajiban yang harus dibayar nasabah karena pengenaan denda tersebut sangat
dipengaruhi oleh kondisi nasabah dan dana yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan tetapi
diserahkan sebagai dana sosial. Hal ini berbeda dengan pengenaan denda pada Lembaga Keuangan non
Syariah yang dikategorikan sebagai kewajiban yang harus dibayar nasabah dan diakui sebagai pendapatan
non operasi lainnya
Contoh : 4-33

Pada tanggal 25 Maret 2007, atas keterlambatan pembayaran angsuran tanggal 15 Maret 2007, LKS
Ridho Gusti mengenakan denda keterlambatan kepada Aminah sebesar Rp500.000,00.

Atas penerimaan dana denda dari Aminah tersebut LKS Ridho Gusti menlakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Aminah Rp500.000,00

Cr. Rekening Dana Kebajikan (giro / tabungan) Rp500.000,00

132 |Akuntansi Transaksi Syariah ( Wiroso, IAI, 2011 )