Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

597

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Penuntutan Pidana Terorisme pembahasan
dan Lintas
Negara

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
3. Udara Dingin (suhu dapat diatur)
4. Keadaan Ruangan Sejuk
5. Letak Cukup luas
6. Penerangan Datar
Terang

598

No. Aspek Faktor
12 3

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap penuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

599

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

600

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

601
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi
dan eksaminasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan : Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 1 kali menduduki jabatan eselon III/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Memimpin Dokumen formulir 1 60 75000 0,0008
penyiapan SKP sebagai
bahan

602

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3 7
penyusunan Kasubdit pada awal 4 (menit) 6
rencana dan tahun 0,0016
program 5
kerja Laporan Tahunan
pelaksanaan SKP 1 120 75000

Laporan bulanan 12 120 75000 0,0192
hasil rekapitulasi

Laporan triwulan 4 120 75000 0,0064

Laporan insidental 6 1590 75000 0,1272

2. Memimpin Dokumen 250 30 75000 0,100
penyiapan kelengkapan 4
bahan berkas eksekusi 5 120 75000 0,0064
perumusan
kebijakan Nodis hasil rapat 120 75000 0,084
teknis penempatan Napi
penanganan Terpidana Teroris
perkara
tindak pidana Laporan
terorisme dan pelaksanaan
lintas negara pemindahan Napi
pada tahap Terpidana Teroris
eksekusi dan
eksaminasi

3. Memimpin Nota dinas 24 990 75000 0,316
analisis dan 2
pemberian pendapat/ bersifat
pertimbangan
hukum incidental
penanganan
perkara mengenai
tindak pidana
terorisme dan pertimbangan
lintas negara
pada tahap atas nama
eksekusi dan
eksaminasi direktorat

terorisme dan

lintas negara /

atas nama Jaksa

Agung Muda

Tindak Pidana

Umum

Laporan hasil 3180 75000 0,0848
eksaminasi

603

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

4. Memimpin Nota Pendapat 3 1590 75000 0,0636
penyiapan Jaksa Agung atas
pelaksanaan permohonan dalam 2 1590 75000 0,0424
penanganan tindak pidana 8 990 75000 0,1056
perkara berupa grasi,
tindak pidana amnesti maupun
terorisme dan abolisi dalam
lintas negara perkara terorisme
pada tahap
eksekusi dan Laporan eksaminasi
eksaminasi perkara
meliputi
eksekusi, Laporan supervisi
pelaksanaan terkait pengawasan
pidana ke kejati (daerah)
pengawasan,
pengawasan
pidana
dengan
syarat,
memberikan
pendapat
atas hasil
pengawasan
pidana
dengan
syarat,
memberikan
pendapat
atas ususlan
pembebasan
bersyarat,
eksaminasi,
pengajuan
grasi, upaya
hukum luar
biasa,
amnesti,
abolisi dan
rehabilitasi
serta
kebijakan lain
yang
diperlukan

604

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

5. Memimpin Laporan hasil 48 180 75000 0,115
pelaksanaan koordinasi terkait 5
koordinasi dengan instansi luar 4 60 75000 0,004
dan
Kerjasama Laporan hasil 990 75000 0,052
dalam koordinasi terhadap
penanganan pemindahan napiter
perkara
tindak pidana Laporan
terorisme dan pelaksanaan Focus
lintas negara Group Discussion
pada tahap terkait terorisme.
eksekusi dan
eksaminasi

6. Memimpin Dokumen laporan 6 120 75000 0,0096
pengelolaan insidental
dan pengelolaan dan
penyajian penyajian data dan
data dan informasi pada
informasi tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah

7. Memimpin Laporan 4 990 75000 0,0528
pelaksanaan pelaksanaan
bimbingan bimbingan teknis 4 120 75000 0,0064
teknis triwulan 5
penanganan 120 75000 0,008
perkara Surat petunjuk
tindak pidana teknis
terorisme dan
lintas negara Surat hasil bimtek
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi

8. Memimpin Laporan hasil 2 990 75000 0,0264
pelaksanaan supervisi 3 1590 75000 0,0636
pemantauan,
evaluasi dan Laporan hasil
penyusunan eksaminasi bersifat
laporan insidental
penanganan

605

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
perkara 4 (menit) 6 7
tahap
eksekusi dan 5
eksaminasi
tindak pidana
terorisme dan
lintas negara

Jumlah 1,214
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen formulir SKP sebagai kasubdit pada awal tahun, laporan Tahunan
pelaksanaan SKP, laporan bulanan hasil rekapitulasi, laporan triwulan, dan
laporan incidental.

b. Dokumen kelengkapan berkas eksekusi, nota dinas hasil rapat penempatan Napi
Terpidana Teroris, dan laporan pelaksanaan pemindahan Napi Terpidana
Teroris.

c. Nota dinas pendapat/ bersifat incidental mengenai pertimbangan atas nama
direktorat terorisme dan lintas negara / atas nama Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum dan laporan hasil eksaminasi.

d. Nota Pendapat Jaksa Agung atas permohonan dalam tindak pidana berupa
grasi, amnesti maupun abolisi dalam perkara terorisme, laporan eksaminasi
perkara, dan laporan supervisi terkait pengawasan ke kejati (daerah).

e. Laporan hasil koordinasi terkait dengan instansi luar, laporan hasil koordinasi
terhadap pemindahan napiter, dan laporan pelaksanaan Focus Group
Discussion terkait terorisme.

f. Dokumen laporan insidental pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah.

g. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis triwulan, Surat petunjuk teknis, dan Surat
hasil bimbingan teknis.

h. Laporan hasil supervisi dan laporan hasil eksaminasi bersifat insidental.

8. Bahan Kerja 606
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan bahan kerja.

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

perumusan kebijakan teknis terorisme dan lintas negara pada

penanganan perkara tindak pidana tahap eksekusi dan eksaminasi.

terorisme dan lintas negara pada

tahap eksekusi dan eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan analisis dan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak pidana

dan pemberian pertimbangan terorisme dan lintas negara pada

hukum penanganan perkara tindak tahap eksekusi dan eksaminasi.

pidana terorisme dan lintas negara

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

4. Data, informasi, laporan, pelaksanaan penanganan perkara

permasalahan ataupun usulan tindak pidana terorisme dan lintas

yang berkenaan dengan negara pada tahap eksekusi dan

penanganan perkara tindak pidana eksaminasi meliputi eksekusi,

terorisme dan lintas negara pada pelaksanaan pidana pengawasan,

tahap eksekusi dan eksaminasi pengawasan pidana dengan syarat,

meliputi eksekusi, pelaksanaan, memberikan pendapat atas hasil

pidana pengawasan, pengawasan pengawasan pidana dengan syarat,

pidana dengan syarat, memberikan pendapat atas ususlan

memberikan pendapat atas usulan pembebasan bersyarat,

pembebasan bersyarat eksaminasi, pengajuan grasi, upaya

eksaminasi, pengajuan grasi, hukum luar biasa, amnesti, abolisi

upaya hukum luar biasa, amnesti, dan rehabilitasi serta kebijakan lain

abolisi dan rehabilitasi serta yang diperlukan.

kebijakan lain yang diperlukan.

607

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

5. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan koordinasi dan

permasalahan ataupun usulan kerja sama dalam penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana terorisme

koordinasi dan kerja sama dalam dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi.

terorisme dan lintas negara pada

tahap eksekusi dan eksaminasi.

6. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

7. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan bimbingan teknis
permasalahan ataupun usulan penganganan perkara tindak
yang berkenaan dengan pidana terorisme dan lintas
bimbingan teknis penganganan negara pada tahap eksekusi dan
perkara tindak pidana terorisme eksaminasi.
dan lintas negara pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

8. Pelaksanaan pemantauan
Data, informasi, laporan, evaluasi, dan penyusunan
permasalahan ataupun usulan laporan penanganan perkara
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pemantauan evaluasi, dan tindak pidana terorisme dan lintas
penyusunan laporan penanganan negara.
perkara tahap eksekusi dan
eksaminasi tindak pidana
terorisme dan lintas negara.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan penyiapan
SOP dan alat lain yang ada bahan penyusunan rencana dan
relevansinya dengan pelaksanaan program kerja.

608

penyiapan bahan penyusunan
rencana dan program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada penyiapan bahan perumusan
relevansinya dengan kebijakan teknis penanganan
pelaksanaan penyiapan bahan perkara tindak pidana terorisme
perumusan kebijakan teknis dan lintas negara pada tahap
penanganan perkara tindak eksekusi dan eksaminasi.
pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan analisis

SOP, dan alat lain yang ada dan pemberian pertimbangan

relevansinya dengan pelaksanaan hukum penanganan perkara tindak

analisis dan pemberian pidana terorisme dan lintas negara

pertimbangan hukum penanganan pada tahap eksekusi dan

perkara tindak pidana terorisme eksaminasi.

dan lintas negara pada tahap

eksekusi dan eksaminasi.

4. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan pelaksanaan terorisme dan lintas negara pada

penanganan perkara tindak pidana tahap eksekusi dan eksaminasi

terorisme dan lintas negara pada meliputi eksekusi, pelaksanaan

tahap eksekusi dan eksaminasi pidana pengawasan, pengawasan

meliputi eksekusi, pelaksanaan pidana dengan syarat, memberikan

pidana pengawasan, pengawasan pendapat atas hasil pengawasan

pidana dengan syarat, memberikan pidana dengan syarat, memberikan

pendapat atas hasil pengawasan pendapat atas ususlan

pidana dengan syarat, memberikan pembebasan bersyarat,

pendapat atas ususlan eksaminasi, pengajuan grasi,

pembebasan bersyarat, upaya hukum luar biasa, amnesti,

eksaminasi, pengajuan grasi, abolisi dan rehabilitasi serta

upaya hukum luar biasa, amnesti, kebijakan lain yang diperlukan.

abolisi dan rehabilitasi serta

kebijakan lain yang diperlukan.

5. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan koordinasi

SOP dan alat lain yang ada dan kerja sama dalam penanganan

relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana terorisme

koordinasi dan kerja sama dalam dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi.

terorisme dan lintas negara pada

tahap eksekusi dan eksaminasi.

609

6. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan, Memimpin pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada bimbingan teknis penganganan
relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana terorisme
bimbingan teknis penganganan dan lintas negara pada tahap
perkara tindak pidana terorisme eksekusi dan eksaminasi.
dan lintas negara pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

8. Peraturan perundang-undangan, Memimpim pelaksanaan

SOP dan alat lain yang ada pemantauan evaluasi, dan

relevansinya dengan pelaksanaan penyusunan laporan

pemantauan evaluasi, dan penanganan perkara tahap

penyusunan laporan penanganan eksekusi dan eksaminasi tindak

perkara tahap eksekusi dan pidana terorisme dan lintas

eksaminasi tindak pidana terorisme negara.

dan lintas negara.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran, keakuratan dan keefektifan pelaksanaan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program kerja.

2. Kebenaran, keakuratan dan keefektifan pelaksanaan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan analisis dan pemberian
pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

4. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi
meliputi eksekusi, pelaksanaan pidana pengawasan, pengawasan

610

pidana dengan syarat, memberikan pendapat atas hasil pengawasan
pidana dengan syarat, memberikan pendapat atas ususlan pembebasan
bersyarat, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa,
amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta kebijakan lain yang diperlukan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi
dan eksaminasi.

6. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi.

7. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan bimbingan teknis penganganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap eksekusi
dan eksaminasi.

8. Keefektifan, kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pemantauan
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tahap eksekusi
dan eksaminasi tindak pidana terorisme dan lintas negara.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

611

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Pidana Terorisme dan Pidana Terorisme pembahasan
Lintas Negara dan Lintas
Negara

2. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenununtan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Seksi Wilayah 1 Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah 2 Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,

612

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
34

menyelesaikan
permasalahan

6. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

7. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 613
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

614
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 615
: 12 (Dua Belas)

616
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah I sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

617

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Memeriksa Dokumen 1 180 75000 0,0024
penyiapan formulir SKP 1
bahan sbgai kasubdit 180 75000 0,0024
penyusunan pada awal tahun
rencana dan
program kerja Laporan tahunan
pelaksanaan
SKP

Laporan bulanan 12 180 75000 0,0288
hasil rekapitulasi

Laporan triwulan 4 180 75000 0,0096

Laporan 3 1590 75000 0,063
insidental

2. Membimbing Dokumen 125 330 75000 0,550
perumusan kelengkapan 2
kebijakan berkas 2 240 75000 0,0064
teknis, analisis eksekusi 6
dan pemberian
pertimbangan Nodis hasil
hukum, rapat
penempatan
napi terpidana 240 75000 0,0064
terorisme
990 75000 0,0792
Laporan
pelaksanaan
pemindahan
narapidana
terorisme

Nota dinas
pendapat/
bersifat
incidental
mengenai
pertimbangan
atas nama

618

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (menit) 6 7

5

direktorat

terorisme dan

lintas negara /

atas nama

jampidum

(tergantung isi

dari surat)

Laporan hasil 2 3180 75000 0,0848
eksaminasi
(berisi
kesimpulan
perkara saran
dan pendapat
dari DIR
TPTLN Untuk
ke JAMPIDUM

3. Membimbing Laporan hasil 24 330 75000 0,1056
pelaksanaan koordinasi terkait
koordinasi dan dengan instansi 3
kerja sama luar (pembuatan 2
buku panduan
TPPO (tindak 180 75000 0,072
pidana
perdagangan 990 75000 0,0264
orang)
(buku panduan
tindak pidana
pendanaan
terorisme)
(pembuatan app,
integrasi tppo)

Laporan hasil
koordinasi
terhadap
pemindahan
napiter

Laporan
pelaksanaan
Focus Group
Discussion
terkait
terorisme.

619

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
4. Memeriksa
pengelolaan 5
dan penyajian
data dan Dokumen 6 180 75000 0,0144
informasi laporan insidental
pengelolaan dan
penyajian data
dan informasi
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah I

5. Membimbing Laporan 2 1590 75000 0,0424
pemberian pelaksanaan
bimbingan bimtek (ttpo, 2 240 75000 0,0064
teknis, terorisme, 2 180
pemantauan, penyelundupan 2 1590 75000 0,0048
evaluasi dan dsbg) triwulan 4 3180
penyusunan 75000 0,0424
laporan Surat petunjuk
penanganan teknis 75000 0,169
perkara tindak
pidana Surat hasil
terorisme dan bimtek
lintas negara
pada tahap Laporan hasil
eksekusi dan supervisi
eksaminasi
wilayah I Laporan hasil
eksaminasi
bersifat
insidental

Jumlah 1,252
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen formulir SKP sbgai kasubdit pada awal tahun, laporan tahunan
pelaksanaan SKP, laporan bulanan hasil rekapitulasi, laporan triwulan, dan
laporan incidental.

b. Dokumen kelengkapan berkas eksekusi, nota dinas hasil rapat penempatan napi
terpidana terorisme, laporan pelaksanaan pemindahan narapidana terorisme,
nota dinas pendapat/ bersifat incidental mengenai pertimbangan atas nama
direktorat terorisme dan lintas negara/atas nama jampidum, dan laporan hasil
eksaminasi.

620

c. Laporan hasil koordinasi terkait dengan instansi luar (pembuatan buku panduan
TPPO (tindak pidana perdagangan orang, buku panduan tindak pidana
pendanaan terorisme, pembuatan app, dan integrasi tppo), laporan hasil
koordinasi terhadap pemindahan narapidana terorisme, dan laporan
pelaksanaan Focus Group Discussion terkait terorisme.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah I.

e. Laporan pelaksanaan bimtek (ttpo, terorisme, penyelundupan dsbg) triwulan,
Surat petunjuk teknis, Surat hasil bimbingan teknis, Laporan hasil supervisi,
Laporan hasil eksaminasi bersifat incidental.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja pada tahap eksekusi dan

penyusunan rencana dan program eksaminasi wilayah I.

kerja pada tahap eksekusi dan

eksaminasi wilayah I.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan

permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan

yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum

perumusan kebijakan teknis, pada tahap eksekusi dan

analisis dan pemberian eksaminasi wilayah I.

pertimbangan hukum pada tahap

eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama pada
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pelaksanaan koordinasi dan kerja wilayah I.
sama pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pengelolaan dan penyajian data wilayah I.

621

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
dan informasi pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah I.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian

permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,

yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan

pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana

pemantauan, evaluasi dan terorisme dan lintas negara pada

penyusunan laporan penanganan tahap eksekusi dan eksaminasi

perkara tindak pidana terorisme wilayah I.

dan lintas negara pada tahap

eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan

SOP, dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan program

relevansinya dengan penyiapan kerja pada tahap eksekusi dan

bahan penyusunan rencana dan eksaminasi wilayah I.

program kerja pada tahap eksekusi

dan eksaminasi wilayah I.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lainnya yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis, analisis dan eksekusi dan eksaminasi wilayah I.
pemberian pertimbangan hukum
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama pada
relevansinya dengan pelaksanaan tahap eksekusi dan eksaminasi
koordinasi dan kerja sama pada wilayah I.
tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah I.

622

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan
SOP dan alat lain yang ada penyajian data dan informasi pada
relevansinya dengan pengelolaan tahap eksekusi dan eksaminasi
dan penyajian data dan informasi wilayah I.
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana terorisme

evaluasi dan penyusunan laporan dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

terorisme dan lintas negara pada

tahap eksekusi dan eksaminasi

wilayah I.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah I.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah I.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

11. Wewenang 623
:

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Terorisme pembahasan
Eksaminasi dan Lintas
Negara

624

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

No. Aspek 625 Faktor
3 m2 3
12
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

626

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

627

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

628
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama : -

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah II sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

d. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(menit) 6 7

45

1. Memeriksa Dokumen formulir 1 180 75000 0,0024
penyiapan SKP sebagai
bahan

629

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyusunan kasubdit pada (menit) 6 7
rencana dan awal tahun
program kerja 45

Laporan tahunan 1 180 75000 0,0024
pelaksanaan SKP

Laporan bulanan 12 180 75000 0,0288
hasil rekapitulasi

Laporan triwulan 4 180 75000 0,0096

Laporan 3 1590 75000 0,063
insidental

2. Membimbing Dokumen 125 330 75000 0,550
perumusan kelengkapan 2
kebijakan berkas 2
teknis, analisis eksekusi 6
dan pemberian
pertimbangan Nota dinas 2 240 75000 0,0064
hukum,
hasil rapat

penempatan

napi terpidana

terorisme

Laporan 240 75000 0,0064
pelaksanaan
pemindahan
napi terpidana
terorisme

Nota dinas 990 75000 0,0792
pendapat
bersifat
incidental
mengenai
pertimbangan
atas nama
direktorat
terorisme dan
lintas negara

Laporan hasil 3180 75000 0,0848
eksaminasi

630

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
(menit) 6 7
3. Membimbing
pelaksanaan 45
koordinasi dan
kerja sama Laporan hasil 24 330 75000 0,1056
koordinasi terkait
dengan indtansi
luar (pembuatan
buku panduan
TPPO, tindak
pidana
perdagangan
orang, buku
panduan tindak
pidana
pendanaan
terorisme,
pembuatan app,
integrasi tppo).

Laporan hasil 3 180 75000 0,072
koordinasi
terhadap
pemindahan napi
terpidana
terorisme

Laporan 2 990 75000 0,0264
pelaksanaan
Focus Group
Discussion

terkait
terorisme.

4. Memeriksa Dokumen laporan 6 180 75000 0,0144
pengelolaan insidental
dan penyajian pengelolaan dan
data dan penyajian data
informasi dan informasi
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah II

5. Membimbing Laporan 2 1590 75000 0,0424
pemberian pelaksanaan
bimbingan bimbingan teknis
teknis, triwulan

631

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
pemantauan, (menit) 6 7
evaluasi dan
penyusunan 45
laporan
penanganan Surat Petunjuk 2 180 75000 0,0064
perkara tindak Teknis
pidana
terorisme dan Surat hasil 2 180 75000 0,0048
lintas negara bimbingan teknis
pada tahap
eksekusi dan Laporan hasil 2 1590 75000 0,0424
eksaminasi supervisi
wilayah II
Laporan hasil 4 3180 75000 0,169
eksaminasi
bersifat
insidental

Jumlah 1,252
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen formulir SKP sbgai kasubdit pada awal tahun, laporan tahunan
pelaksanaan SKP, laporan bulanan hasil rekapitulasi, laporan triwulan, dan
laporan incidental.

b. Dokumen kelengkapan berkas eksekusi, nota dinas hasil rapat penempatan napi
terpidana terorisme, laporan pelaksanaan pemindahan napi terpidana terorisme,
nota dinas pendapat bersifat incidental mengenai pertimbangan atas nama
direktorat terorisme dan lintas negara, dan laporan hasil eksaminasi.

c. Laporan hasil koordinasi terkait dengan indtansi luar (pembuatan buku panduan
TPPO, tindak pidana perdagangan orang, buku panduan tindak pidana
pendanaan terorisme, pembuatan app, integrasi tppo), Laporan hasil koordinasi
terhadap pemindahan napi terpidana terorisme, dan laporan pelaksanaan Focus
Group Discussion terkait terorisme.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah II.

e. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis triwulan, Surat Petunjuk Teknis, Surat
hasil bimbingan teknis, Laporan hasil supervisi, dan laporan hasil eksaminasi
bersifat incidental.

8. Bahan Kerja 632
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja pada tahap eksekusi dan

penyusunan rencana dan program eksaminasi wilayah II.

kerja pada tahap eksekusi dan

eksaminasi wilayah II.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, pada tahap eksekusi dan
analisis dan pemberian eksaminasi wilayah II.
pertimbangan hukum pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah
II.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama pada
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pelaksanaan koordinasi dan kerja wilayah II.
sama pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan

permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada

yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi

pengelolaan dan penyajian data wilayah II.

dan informasi pada tahap eksekusi

dan eksaminasi wilayah II.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi dan terorisme dan lintas negara pada
penyusunan laporan penanganan tahap eksekusi dan eksaminasi
perkara tindak pidana terorisme wilayah II.
dan lintas negara pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah
II.

9. Perangkat/Alat Kerja 633
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan

SOP, dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan program

relevansinya dengan penyiapan kerja pada tahap eksekusi dan

bahan penyusunan rencana dan eksaminasi wilayah II.

program kerja pada tahap eksekusi

dan eksaminasi wilayah II.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lainnya yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis, analisis dan eksekusi dan eksaminasi wilayah
pemberian pertimbangan hukum II.
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama pada
relevansinya dengan pelaksanaan tahap eksekusi dan eksaminasi
koordinasi dan kerja sama pada wilayah II.
tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah II.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan
SOP dan alat lain yang ada penyajian data dan informasi pada
relevansinya dengan pengelolaan tahap eksekusi dan eksaminasi
dan penyajian data dan informasi wilayah II.
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana terorisme

evaluasi dan penyusunan laporan dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi wilayah

terorisme dan lintas negara pada II.

tahap eksekusi dan eksaminasi

wilayah II.

10. Tanggung Jawab 634
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah II.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah II.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

635

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Terorisme pembahasan
Eksaminasi dan Lintas
Negara

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

636

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

637

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 638
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

639
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Membimbing P-18 (Surat yang 250 60 75000 0,20
urusan menyatakan
ketatausahaan Berkas Perkara
Direktorat Tindak belum lengkap)
Pidana Terorisme
dan Lintas P-19 (Surat yang 250 30 75000 0,10
Negara berisi petunjuk

640

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(menit)

12 3 4 5 67

JPU kepada

penyidik)

P-21 (Surat 400 40 75000 0,213
bahwa Berkas
Perkara telah
lengkap

T-4 (Surat 400 30 75000 0,160
Perpanjangan
Penahanan)

Konsep dinas 12 180 75000 0,0288
yang akan
ditandatangani
pimpinan dan
didistribusikan

Nodis rahasia 400 10 75000 0,053
(P-41/surat
rencana tuntutan
JPU)

Dokumen 12 1590 75000 0,2544
laporan
Penerimaan
Surat Masuk
(bulanan)

Dokumen 4 40 75000 0,0021
Penerimaan
Surat Masuk
(triwulan)

Dokumen 1 30 75000 0,0004
Penerimaan
Surat Masuk
(tahunan)

Dokumen 12 30 75000 0,0048
Kompulir Rekap
Penanganan
perkara Tahap
pra penuntutan
(bulanan)

641

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(menit)

12 3 4 5 67

Dokumen 12 30 75000 0,0048

Kompulir Rekap

Penanganan

perkara Tahap

Penuntutan

(bulanan)

Dokumen 12 30 75000 0,0048
Kompulir Rekap
Penanganan
perkara Tahap
Eksekusi
(bulanan)

2. Membimbing Nota dinas 12 120 75000 0,0192
kerumahtanggaan kebutuhan ATK, 6 120 75000 0,0096
Direktorat Tindak perbulan
Pidana Terorisme
dan Lintas Nota dinas
Negara Permintaan
Kerumahtanggan

Jumlah 1,0556
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen P-18 (Surat yang menyatakan Berkas Perkara belum lengkap), P-19
(Surat yang berisi petunjuk JPU kepada penyidik), P-21 (Surat bahwa Berkas
Perkara telah lengkap, T-4 (Surat Perpanjangan Penahanan), konsep dinas yang
akan ditandatangani pimpinan dan didistribusikan, Nota dinas rahasia (P-
41/surat rencana tuntutan JPU), dokumen laporan Penerimaan Surat Masuk
(bulanan), dokumen Penerimaan Surat Masuk (triwulan), dokumen Penerimaan
Surat Masuk (tahunan), dokumen Kompulir Rekap Penanganan perkara Tahap
pra penuntutan (bulanan), dokumen Kompulir Rekap Penanganan perkara
Tahap Penuntutan (bulanan), dan dokumen Kompulir Rekap Penanganan
perkara Tahap Eksekusi (bulanan)Dokumen urusan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara.

b. Nota dinas kebutuhan ATK, perbulan dan Nota dinas Permintaan
Kerumahtanggan

8. Bahan Kerja 642
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pembimbingan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan urusan Pidana Terorisme dan Lintas
ketatausahaan Direktorat Tindak Negara.
Pidana Terorisme dan Lintas
Negara.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan urusan
permasalahan ataupun usulan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan Pidana Terorisme dan Lintas
kerumahtanggaan Direktorat Negara.
Tindak Pidana Terorisme dan
Lintas Negara.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Pembimbingan urusan
SOP dan alat lainnya yang ada ketatausahaan Direktorat Tindak
relevansinya dengan urusan Pidana Terorisme dan Lintas
ketatausahaan Direktorat Tindak Negara.
Pidana Terorisme dan Lintas
Negara.

2. Peraturan perundang-undangan, Pembimbingan urusan
SOP dan alat lainnya yang ada kerumahtanggaan Direktorat
relevansinya dengan Tindak Pidana Terorisme dan
kerumahtanggaan Direktorat Lintas Negara.
Tindak Pidana Terorisme dan
Lintas Negara.

10. Tanggung Jawab 643
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
Pidana Terorisme dan Lintas Negara.

2. Kebenaran dan keakuratan urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
Pidana Terorisme dan Lintas Negara.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

644

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Terorisme dan Muda Tindak pembahasan
Lintas Negara Pidana Umum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Lintas Negara menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

6. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

645

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan
penyimpanan data.

646

b) Terampil dalam melaksanakan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-