Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

11. Wewenang 397
:

No. Uraian

12

1. Menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun
pekerjaan di Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara,
Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

2. Memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran rencana tahunan, multi
tahun dan jangka panjang Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

4. Memberikan persetujuan penggunaan anggaran kegiatan di Direktorat
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

5. Menyetujui seleksi pegawai fungsional di Direktorat Tindak Pidana
Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana
Umum Lainnya.

6. Mengambil keputusan tentang permasalahan dalam pekerjaan yang
diajukan oleh pejabat struktural di Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

7. Mengevaluasi dan menganalisis prestasi kerja di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

8. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin pegawai fungsional.

9. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan dan menyempurnakan metode kerja di Direktorat

398

Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Koordinasi, konsultasi,
Bidang Tindak Pidana Republik pembahasan
Umum Indonesia

2. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Orang dan Muda Bidang pembahasan, tukar
Harta Benda Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

3. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban Tindak Pidana menukar informasi,
Umum dan Tindak Umum menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

4. Direktur Tindak Pidana Jaksa Agung Koordinasi,
Terorisme dan Lintas Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

5. Sekretaris Jaksa Agung Jaksa Agung Koordinasi,
pembahasan, tukar
Muda Tindak Bidang Muda Bidang menukar informasi,
menyelesaikan
Tindak Pidana Umum Tindak Pidana permasalahan

Umum

6. Kepala Subdirektorar Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

399

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

7. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Eksaminasi Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

9. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

10. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

11. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
3. Udara Dingin (suhu dapat diatur)
4. Keadaan Ruangan Sejuk
5. Letak Cukup luas
Datar

400

No. Aspek Faktor
3
12
6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Rapat 14 m2

d. Ruang Simpan 3 m2

e. Ruang Spri 7 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Mampu menganalisis permasalahan dan mencari serta menentukan
alternatif pemecahannya.

b) Mampu dalam pengelolaan tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

401

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:
1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

402

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 15 (Lima Belas)

403
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Prapenuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib

dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/setara

404

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
No Uraian Tugas
3 4 (Menit) 6 7
12
5
1. Menyelia
penyiapan Dokumen bahan 1 30 75000 0,0004
bahan penyusunan
penyusunan rencana dan
rencana dan program kerja
program kerja
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

2. Menyelia Dokumen 5 330 75000 0,022
penyiapan bahan
bahan perumusan
perumusan kebijakan
kebijakan teknis teknis
penanganan (Peraturan
perkara tindak Kejaksaan,
pidana narkotika Surat
dan zat adiktif Edaran,dan
lainnya tahap Pedoman)
prapenuntutan penanganan
sesuai dengan perkara tindak
ketentuan yang pidana
berlaku untuk narkotika dan
kelancaran zat adiktif
tugas lainnya tahap
prapenuntutan

405

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7
3. Mendistribusikan Dokumen
tugas analisis analisis dan 5
dan pemberian pemberian
pertimbangan pertimbangan 300 90 75000 0,36
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada zat adiktif
tahap lainnya pada
prapenuntutan tahap
sesuai dengan prapenuntutan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

4. Menyelia Dokumen 300 90 75000 0,36
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika dan zat adiktif
dan zat adiktif lainnya pada
lainnya pada tahap
tahap prapenuntutan
prapenuntutan
meliputi
pemberitahuan
dimulainya
penyidikan,
penelitian
berkas perkara,
penyusunan
rencana surat
dakwaan,
administrasi
bekas perkara,
pemeriksaan
tambahan,
penahanan, dan
tindakan hukum
lain yang
diperlukan

406

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
sesuai dengan 4 (Menit) 6 7
ketentuan yang
berlaku untuk 5
kelancaran
tugas

5. Memberi Dokumen 300 90 75000 0,36
petunjuk koordinasi dan
pelaksanaan kerja sama
koordinasi dan dalam
Kerjasama penanganan
dalam perkara tindak
penanganan pidana narkotika
perkara tindak dan zat adiktif
pidana narkotika lainnya pada
dan zat adiktif tahap
lainnya pada prapenuntutan
tahap (P19)
prapenuntutan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

6. Memberi Laporan internal 1 6600 75000 0,088
petunjuk pengelolaan dan
pengelolaan dan penyajian data
penyajian data dan informasi
dan informasi
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

7. Menyelia Dokumen 68 330 75000 0,299
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan bimbingan
bimbingan teknis
teknis penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika dan zat adiktif

407

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
dan zat adiktif lainnya pada 4 (Menit) 6 7
lainnya pada tahap
tahap prapenuntutan 5
prapenuntutan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

8. Memberi Dokumen 34 330 75000 0,149
petunjuk pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, evaluasi dan
evaluasi dan penyusunan
penyusunan laporan
laporan penanganan
penanganan perkara tahap
perkara tahap prapenuntutan
prapenuntutan tindak pidana
tindak pidana narkotika dan
narkotika dan zat adiktif
zat adiktif sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran
tugas

Jumlah 1,639
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen bahan perumusan kebijakan teknis (Peraturan Kejaksaan, Surat
Edaran, dan Pedoman) penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya tahap prapenuntutan.

c. Dokumen analisis dan pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.

d. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.

408

e. Dokumen koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan (P19).

f. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

g. Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak pidana narkotika dan zat
adiktif.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan

permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.

yang berkenaan dengan

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakana teknis penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotoka
perumusan kebijakan teknis dan zat adiktif lainnya tahap
penanganan perkara tindak prapenuntutan.
pidana narkotoka dan zat adiktif
lainnya tahap prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan analisis dan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak pidana

dan pemberian pertimbangan narkotika dan zat adiktif lainnya

hukum penanganan perkara tindak pada tahap prapenuntutan.

pidana narkotika dan zat adiktif

lainnya pada tahap prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya

pelaksanaan penanganan perkara pada tahap prapenuntutan.

tindak pidana narkotika dan zat

adiktif lainnya pada tahap

prapenuntutan.

409

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

5. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan koordinasi
permasalahan ataupun usulan dan kerja sama dalam penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika dan
pelaksanaan koordinasi dan kerja zat adiktif lainnya pada tahap
sama dalam penanganan perkara prapenuntutan.
tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap
prapenuntutan.

6. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

7. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika
pelaksanaan pelaksanaan dan zat adiktif lainnya pada
bimbingan teknis penanganan tahap prapenuntutan.
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada
tahap prapenuntutan.

8. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemantauan,
permasalahan ataupun usulan evaluasi dan penyusunan
yang berkenaan dengan laporan penanganan perkara
pelaksanaan pelaksanaan tahap prapenuntutan tindak
pemantauan, evaluasi dan pidana narkotika dan zat adiktif.
penyusunan laporan
penanganan perkara tahap
prapenuntutan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif.

9. Perangkat/Alat Kerja 410
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada
relevansinya dengan penyusunan rencana dan program kerja.
rencana dan program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan perumusan
SOP, dan alat lain yang ada kebijakana teknis penanganan
relevansinya dengan perumusan perkara tindak pidana narkotoka
kebijakana teknis penanganan dan zat adiktif lainnya tahap
perkara tindak pidana narkotoka prapenuntutan.
dan zat adiktif lainnya tahap
prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan analisis dan
SOP, dan alat lain yang ada pemberian pertimbangan hukum
relevansinya dengan analisis dan penanganan perkara tindak pidana
pemberian pertimbangan hukum narkotika dan zat adiktif lainnya
penanganan perkara tindak pada tahap prapenuntutan.
pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap
prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan pelaksanaan narkotika dan zat adiktif lainnya

penanganan perkara tindak pidana pada tahap prapenuntutan.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama dalam

relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana

koordinasi dan kerja sama dalam narkotika dan zat adiktif lainnya

penanganan perkara tindak pidana pada tahap prapenuntutan.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap prapenuntutan.

411

6. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data
SOP, dan alat lain yang ada dan informasi.
relevansinya dengan pengelolaan
dan penyajian data dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada bimbingan teknis penanganan
relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana narkotika
bimbingan teknis penanganan dan zat adiktif lainnya pada tahap
perkara tindak pidana narkotika prapenuntutan.
dan zat adiktif lainnya pada tahap
prapenuntutan.

8. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan pemantauan,
SOP, dan alat lain yang ada evaluasi dan penyusunan laporan
relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tahap
pemantauan, evaluasi dan prapenuntutan tindak pidana
penyusunan laporan penanganan narkotika dan zat adiktif.
perkara tahap prapenuntutan
tindak pidana narkotika dan zat
adiktif.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan perumusan kebijakana
teknis penanganan perkara tindak pidana narkotoka dan zat adiktif
lainnya tahap prapenuntutan.

3. Kebenaran dan keakuratan analisis dan pemberian pertimbangan
hukum penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap prapenuntutan.

4. Keefektifan dan keakuratan pernyiapan pelaksanaan penanganan
perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap
prapenuntutan.

412

5. Keefektifan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada
tahap prapenuntutan.

6. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

7. Keefektifan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.

8. Keefektifan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

413

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana
UMum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Narkotoka pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

414

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 3 4

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

No. Aspek 415 Faktor
3 m2 3
12
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan penanganan perkara,
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam melaksanakan pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

416

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

417

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

418
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah I sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

419

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (menit) 6 7

1. Memeriksa 5
penyiapan bahan
penyusunan Dokumen 6 3300 75000 0,264
rencana dan bahan
program kerja penyusunan
sesuai dengan rencana dan
prosedur dan program kerja
ketentuan yang
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar

2. Membimbing Dokumen 360 60 75000 0,288
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum sesuai pertimbangan
dengan prosedur hukum
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

3. Membimbing Dokumen 1080 10 75000 0,144
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara, perkara,
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerja sama sesuai dan kerja
dengan prosedur sama
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

420

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
4. Memeriksa
pengelolaan dan 5
penyajian data dan
informasi sesuai Dokumen 1440 5 75000 0,096
dengan prosedur
dan ketentuan pengelolaan
yang berlaku agar
tugas dapat dan penyajian
berjalan dengan
lancar data dan

informasi

5. Membimbing Dokumen 12 600 75000 0,096
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis dan
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
prapenuntutan lainnya pada
wilayah I sesuai tahap
dengan prosedur prapenuntutan
dan ketentuan wilayah I
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

Jumlah 0,888
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan
kerja sama.

421

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah I.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan

permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.

yang berkenaan dengan

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hukum.
perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penanganan
permasalahan ataupun usulan perkara, pelaksanaan koordinasi
yang berkenaan dengan dan kerja sama.
pelaksanaan penanganan
perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis dan
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan penanganan perkara
pemberian bimbingan teknis dan tindak pidana narkotika dan zat
pemantauan, evaluasi dan adiktif lainnya pada tahap
penyusunan penanganan perkara prapenuntutan wilayah I.
tindak pidana narkotika dan zat

422

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
adiktif lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lainnya yang ada rencana dan program kerja.
relevansinya dengan penyusunan
rencana dan program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Merumuskan kebijakan teknis,
SOP, dan alat lainnya yang ada analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum.
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penanganan
SOP, dan alat lainnya yang ada perkara, pelaksanaan koordinasi
relevansinya dengan pelaksanaan dan kerja sama.
penanganan perkara,
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama.

4. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data
SOP, dan alat lainnya yang ada dan informasi.
relevansinya dengan pengelolaan
dan penyajian data dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Memberian bimbingan teknis dan

SOP, dan alat lainnya yang ada pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan penanganan perkara

bimbingan teknis dan pemantauan, tindak pidana narkotika dan zat

evaluasi dan penyusunan adiktif lainnya pada tahap

penanganan perkara tindak pidana prapenuntutan wilayah I.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap prapenuntutan wilayah

I.

10. Tanggung Jawab 423
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

424
5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana Narkotika pembahasan
dan Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan
4. Pejabat Terkait
Indonesia pembahasan

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

425

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

426

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 427
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

428
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah II sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

d. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

429

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (Menit) 6 7

1. Memeriksa 5
penyiapan bahan
penyusunan Dokumen 6 3300 75000 0,264
rencana dan bahan
program kerja penyusunan
sesuai dengan rencana dan
prosedur dan program kerja
ketentuan yang
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar

2. Membimbing Dokumen 360 60 75000 0,288
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum sesuai pertimbangan
dengan prosedur hukum
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

3. Membimbing Dokumen 1080 10 75000 0,144

pelaksanaan pelaksanaan

penanganan penanganan

perkara, perkara,

pelaksanaan pelaksanaan

koordinasi dan koordinasi

kerja sama sesuai dan kerja

dengan prosedur sama

dan ketentuan

yang berlaku agar

tugas dapat

berjalan dengan

lancar

430

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
4. Memeriksa
pengelolaan dan 5
penyajian data dan
informasi sesuai Dokumen 1440 5 75000 0,096
dengan prosedur
dan ketentuan pengelolaan
yang berlaku agar
tugas dapat dan penyajian
berjalan dengan
lancar data dan

informasi

5. Membimbing Dokumen 12 3300 75000 0,528
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis dan
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
prapenuntutan lainnya pada
wilayah II sesuai tahap
dengan prosedur prapenuntutan
dan ketentuan wilayah II
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

Jumlah 1,32
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan
kerja sama.

431

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah II.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan

permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.

yang berkenaan dengan

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hukum.
perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penanganan
permasalahan ataupun usulan perkara, pelaksanaan koordinasi
yang berkenaan dengan dan kerja sama.
pelaksanaan penanganan
perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis dan

permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan

yang berkenaan dengan penyusunan penanganan perkara

pemberian bimbingan teknis dan tindak pidana narkotika dan zat

pemantauan, evaluasi dan adiktif lainnya pada tahap

penyusunan penanganan perkara prapenuntutan wilayah II.

tindak pidana narkotika dan zat

432

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
adiktif lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan

SOP, dan alat lainnya yang ada rencana dan program kerja.

relevansinya dengan penyusunan

rencana dan program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Merumuskan kebijakan teknis,
SOP, dan alat lainnya yang ada analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum.
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penanganan

SOP, dan alat lainnya yang ada perkara, pelaksanaan koordinasi

relevansinya dengan pelaksanaan dan kerja sama.

penanganan perkara,

pelaksanaan koordinasi dan kerja

sama.

4. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data

SOP, dan alat lainnya yang ada dan informasi.

relevansinya dengan pengelolaan

dan penyajian data dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Memberian bimbingan teknis dan

SOP, dan alat lainnya yang ada pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan penanganan perkara

bimbingan teknis dan pemantauan, tindak pidana narkotika dan zat

evaluasi dan penyusunan adiktif lainnya pada tahap

penanganan perkara tindak pidana prapenuntutan wilayah II.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap prapenuntutan wilayah

II.

10. Tanggung Jawab 433
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi

434
5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Tindak Pidana pembahasan
Narkotika dan
Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Koordinasi dan
4. Pejabat Terkait Republik pembahasan
Indonesia

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

435

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

436

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap prapenuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 437
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

438
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 4 kali menduduki jabatan eselon III/setara

439

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (menit) 6 7

1. Menyelia 5
penyiapan bahan
penyusunan Dokumen 1 3180 75000 0,0424
rencana dan bahan
program kerja penyusunan
sesuai dengan rencana dan
ketentuan yang program kerja
berlaku untuk pada tahap
kelancaran tugas. penuntutan.

2. Menyelia Dokumen 30 990 75000 0,3960
penyiapan bahan bahan
perumusan perumusan
kebijakan teknis kebijakan
penanganan teknis
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara
dan zat adiktif tindak pidana
lainnya tahap narkoba dan
penuntutan sesuai zat adiktif
dengan ketentuan lainnya tahap
yang berlaku untuk penuntutan.
kelancaran tugas.

3. Mendistribusikan Dokumen 150 330 75000 0,6600
tugas analisis dan analisis dan
pemberian pemberian
pertimbangan pertimbangan
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
penuntutan sesuai lainnya pada
dengan ketentuan tahap
yang berlaku untuk penuntutan.
kelancaran tugas.

440

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
4. Menyelia
penyiapan 5
pelaksanaan
penanganan Dokumen - - 75000 -
perkara tindak pelaksanaan
pidana narkotika penanganan
dan zat adiktif perkara tindak
lainnya pada tahap pidana
penuntutan narkotika dan
meliputi zat adiktif
penerimaan dan lainnya pada
penelitian tahap
tersangka di penuntutan.
wilayah Kejaksaan
Negeri yang
berwenang,
penelitian barang
bukti di wilayah
Kejaksaat Negeri
yang berwenang
dan/atau dimana
barang bukti
tersebut berada
dan penyusunan
surat dakwaan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas.

5. Menyelia Dokumen 34 330 75000 0,1496
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan pengendalian
pengendalian penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana
pidana narkotika narkotika dan
dan zat adiktif zat adiktif
lainnya pada lainnya pada
pelaksanaan pelaksanaan
diversi, diversi,
pelimpahan pelimpahan
tersangka, dan tersangka, dan
barang bukti ke barang bukti ke
pengadilan, upaya pengadilan,

441

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
hukum biasa dan upaya hukum 4 (menit) 6 7
kebijakan lain yang biasa dan
diperlukan dalam kebijakan lain 5
pelaksanaan yang diperlukan
penuntutan sesuai dalam
dengan ketentuan pelaksanaan
yang berlaku untuk penuntutan.
kelancaran tugas.

6. Menyelia Dokumen 200 80 75000 0,2133
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan koordinasi
koordinasi dan dan
Kerjasama dalam Kerjasama
penanganan dalam
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara
dan zat adiktif tindak pidana
lainnya pada tahap narkotika dan
penuntutan sesuai zat adiktif
dengan ketentuan lainnya pada
yang berlaku untuk tahap
kelancaran tugas. penuntutan.

7. Memberi petunjuk Dokumen 200 120 75000 0,0800
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi sesuai data dan
dengan ketentuan informasi.
yang berlaku untuk
kelancaran tugas.

8. Menyelia Dokumen 68 330 75000 0.2992
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan bimbingan
bimbingan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
penuntutan sesuai lainnya pada
dengan ketentuan tahap
penuntutan.

442

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
yang berlaku untuk 4 (menit) 6 7
kelancaran tugas.
5

9. Memberi petunjuk Dokumen 34 60 75000 0,0272
pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan, pemantauan,
evaluasi dan evaluasi dan
penyusunan penyusunan
laporan laporan
penanganan penanganan
perkara tahap perkara tahap
penuntutan tindak penuntutan
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya sesuai zat adiktif
dengan ketentuan lainnya.
yang berlaku untuk
kelancaran tugas.

Jumlah 1,8677
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja pada tahap
penuntutan.

b. Dokumen bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak
pidana narkoba dan zat adiktif lainnya tahap penuntutan.

c. Dokumen analisis dan pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

d. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

e. Dokumen pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada pelaksanaan diversi, pelimpahan
tersangka, dan barang bukti ke pengadilan, upaya hukum biasa dan kebijakan
lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan.

f. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dalam penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

g. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

443

h. Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

i. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan

permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja pada

yang berkenaan dengan tahap penuntutan.

penyusunan rencana dan program

kerja pada tahap penuntutan.

2. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan perumusan

permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkoba

perumusan kebijakan teknis dan zat adiktif lainnya tahap

penanganan perkara tindak pidana penuntutan.

narkoba dan zat adiktif lainnya

tahap penuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan analisis dan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak pidana

dan pemberian pertimbangan narkotika dan zat adiktif lainnya

hukum penanganan perkara tindak pada tahap penuntutan.

pidana narkotika dan zat adiktif

lainnya pada tahap penuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan narkotika dan zat adiktif lainnya

pelaksanaan penanganan perkara pada tahap penuntutan.

tindak pidana narkotika dan zat

adiktif lainnya pada tahap

penuntutan.

5. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengendalian penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika

444

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

pelaksanaan pengendalian dan zat adiktif lainnya pada

penanganan perkara tindak pidana pelaksanaan diversi, pelimpahan

narkotika dan zat adiktif lainnya tersangka, dan barang bukti ke

pada pelaksanaan diversi, pengadilan, upaya hukum biasa

pelimpahan tersangka, dan barang dan kebijakan lain yang

bukti ke pengadilan, upaya hukum diperlukan dalam pelaksanaan

biasa dan kebijakan lain yang penuntutan.

diperlukan dalam pelaksanaan

penuntutan.

6. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan Kerjasama dalam
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
pelaksanaan koordinasi dan pidana narkotika dan zat adiktif
Kerjasama dalam penanganan lainnya pada tahap penuntutan.
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada tahap
penuntutan.

7. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

8. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika

pelaksanaan bimbingan teknis dan zat adiktif lainnya pada tahap

penanganan perkara tindak pidana penuntutan.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap penuntutan.

9. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemantauan,

permasalahan ataupun usulan evaluasi dan penyusunan

yang berkenaan dengan laporan penanganan perkara

pelaksanaan pemantauan, tahap penuntutan tindak pidana

evaluasi dan penyusunan laporan narkotika dan zat adiktif lainnya.

penanganan perkara tahap

penuntutan tindak pidana narkotika

dan zat adiktif lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja 445
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada
relevansinya dengan penyusunan tahap penuntutan.
rencana dan program kerja pada
tahap penuntutan.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan perumusan
SOP dan alat lain yang ada kebijakan teknis penanganan
relevansinya dengan perumusan perkara tindak pidana narkoba dan
kebijakan teknis penanganan zat adiktif lainnya tahap
perkara tindak pidana narkoba penuntutan.
dan zat adiktif lainnya tahap
penuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan analisis dan
SOP dan alat lain yang ada pemberian pertimbangan hukum
relevansinya dengan analisis dan penanganan perkara tindak pidana
pemberian pertimbangan hukum narkotika dan zat adiktif lainnya
penanganan perkara tindak pada tahap penuntutan.
pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap penuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP dan alat lain yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan pelaksanaan narkotika dan zat adiktif lainnya

penanganan perkara tindak pidana pada tahap penuntutan.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap penuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP dan alat lain yang ada pengendalian penanganan perkara

relevansinya dengan pelaksanaan tindak pidana narkotika dan zat

pengendalian penanganan perkara adiktif lainnya pada pelaksanaan

tindak pidana narkotika dan zat diversi, pelimpahan tersangka, dan

adiktif lainnya pada pelaksanaan barang bukti ke pengadilan, upaya

diversi, pelimpahan tersangka, dan hukum biasa dan kebijakan lain

barang bukti ke pengadilan, upaya yang diperlukan dalam

hukum biasa dan kebijakan lain pelaksanaan penuntutan.

yang diperlukan dalam

pelaksanaan penuntutan.

446

6. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada koordinasi dan Kerjasama dalam
relevansinya dengan penanganan perkara tindak
pelaksanaan koordinasi dan pidana narkotika dan zat adiktif
Kerjasama dalam penanganan lainnya pada tahap penuntutan.
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada
tahap penuntutan.

7. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan Menyajikan data
SOP dan alat lain yang ada dan informasi.
relevansinya dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

8. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada bimbingan teknis penanganan
relevansinya dengan perkara tindak pidana narkotika
pelaksanaan bimbingan teknis dan zat adiktif lainnya pada
penanganan perkara tindak tahap penuntutan.
pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap penuntutan.

9. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan pemantauan,
SOP dan alat lain yang ada evaluasi dan penyusunan
relevansinya dengan laporan penanganan perkara
pelaksanaan pemantauan, tahap penuntutan tindak pidana
evaluasi dan penyusunan narkotika dan zat adiktif lainnya.
laporan penanganan perkara
tahap penuntutan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap penuntutan.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis penanganan
perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya tahap penuntutan.