Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

198

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

199
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tahap eksekusi dan pelaksanaan
eksaminasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

d. Pendidikan Formal : Sarjana S2

e. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

f. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IIIa/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Menyelia Dokumen 15 330 75000 0,067
penyiapan konsep
bahan penyiapan

200

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyusunan bahan 4 (Menit) 6 7
rencana dan penyusunan
program kerja rencana dan 5
tahap eksekusi program kerja
dan eksaminasi tahap
bidang tindak eksaminasi
pidana orang bidang tindak
dan harta benda pidana orang
dan harta
benda

Dokumen 2000 10 75000 0,267
konsep
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana dan
program kerja
tahap eksekusi
bidang tindak
pidana orang
dan harta
benda

Dokumen 1 660 75000 0,004
Kajian
Permohonan
Amnesti

2. Menyelia Dokumen 45 660 75000 0,198
penyiapan konsep
bahan rumusan penyiapan
kebijakan teknis perumusan
penanganan kebijakan
perkara tindak teknis
pidana orang penanganan
dan harta benda perkara
pada tahap tindak pidana
eksekusi dan orang dan
eksaminasi harta benda
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi

201

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7
3. Memberi Dokumen
petunjuk analisis analisis dan 5
dan penyiapan penyiapan
pemberian pemberian 5 660 75000 0,022
pertimbangan pertimbangan
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana orang tindak pidana
dan harta benda orang dan
pada tahap harta benda
eksekusi dan tahap
eksaminasi eksekusi dan
eksaminasi
(Kajian atas
permohonan
grasi dari
terpidana
mati dan
amnesti)

4. Menyelia Surat Petunjuk 45 660 75000 0,198
penyiapan sebagai
pelaksanaan Pengendalian
pengendalian Penanganan
penanganan Perkara
perkara tindak
pidana orang
dan harta benda
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi
meliputi
eksekusi,
pelaksanaan
pidana
pengawasan,
pengawasan
pidana dengan
syarat,
memberikan
pendapat atas
hasil
pengawasan
pidana dengan

202

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
syarat 4 (Menit) 6 7
memberikan
pendapat atas 5
usulan
pembebasan
bersyarat dan
eksaminasi

5. Menyelia Resume Hasil 15 1590 75000 0,198
penyiapan Eksaminasi 3
pelaksanaan Khusus/Umum 990 75000 0,039
koordinasi dan
Kerjasama Laporan Hasil
dalam Pelaksanaan
penanganan Supervisi
perkara tindak
pidana orang
dan harta benda
tahap eksekusi
dan eksaminasi

6. Mendistribusikan Dokumen 45 660 75000 0,198
tugas pelaksanaan
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan penyajian
dan informasi data dan
informasi

7. Menyelia Dokumen 4 1590 75000 0,052
penyiapan konsep
pelaksanaan pelaksanaan
bimbingan bimbingan
teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana orang pidana orang
dan harta benda dan harta
tahap eksekusi benda tahap
dan eksaminasi eksekusi dan
eksaminasi

203

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

8. Memberikan Dokumen 15 1590 75000 0,198
petunjuk pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, evaluasi dan
evaluasi dan penyusunan
penyusunan laporan
laporan penanganan
penanganan perkara tahap
perkara tahap eksekusi dan
eksekusi dan eksaminasi
eksaminasi tindak pidana
tindak pidana orang dan harta
orang dan harta benda
benda

Jumlah 1,441
Jumlah Pegawai

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen konsep penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
tahap eksaminasi bidang tindak pidana orang dan harta benda, dokumen konsep
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahap eksekusi bidang
tindak pidana orang dan harta benda, dokumen Kajian Permohonan Amnesti.

b. Dokumen konsep penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara
tindak pidana orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

c. Dokumen analisis dan penyiapan pemberian pertimbangan hukum penanganan
perkara tindak pidana orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi
(Kajian atas permohonan grasi dari terpidana mati dan amnesti).

d. Surat Petunjuk sebagai Pengendalian Penanganan Perkara.

e. Resume Hasil Eksaminasi Khusus/Umum dan laporan hasil Pelaksanaan
Supervisi.

f. Dokumen pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

g. Dokumen konsep pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap eksekusi dan eksaminasi tindak pidana orang dan
harta benda.

8. Bahan Kerja 204
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program
yang berkenaan dengan konsep kerja tahap eksekusi dan
penyiapan bahan penyusunan eksaminasi bidang tindak pidana
rencana dan program kerja tahap orang dan harta benda.
eksekusi dan eksaminasi bidang
tindak pidana orang dan harta
benda.

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan konsep penanganan perkara tindak

penyiapan perumusan kebijakan pidana orang dan harta benda

teknis penanganan perkara tindak pada tahap eksekusi dan

pidana orang dan harta benda eksaminasi.

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk analisis dan

permasalahan ataupun usulan penyiapan pemberian pertimbangan

yang berkenaan dengan analisis hukum penanganan perkara tindak

dan penyiapan pemberian pidana orang dan harta benda

pertimbangan hukum penanganan tahap eksekusi dan eksaminasi.

perkara tindak pidana orang dan

harta benda tahap eksekusi dan

eksaminasi.

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan pengendalian
yang berkenaan dengan konsep penanganan perkara tindak
pelaksanaan pengendalian pidana orang dan harta benda
penanganan perkara tindak pada tahap eksekusi dan
pidana orang dan harta benda eksaminasi.
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

5. Data, informasi, laporan, Penyelia penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dalam
yang berkenaan dengan konsep penanganan perkara tindak
pelaksanaan koordinasi dan

205

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3
kerja sama dalam penanganan pidana orang dan harta benda
perkara tindak pidana orang dan tahap eksekusi dan eksaminasi.
harta benda tahap eksekusi dan
eksaminasi.

6. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

7. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis
yang berkenaan dengan konsep penanganan perkara tindak
bimbingan teknis penanganan pidana orang dan harta benda
perkara tindak pidana orang dan tahap eksekusi dan eksaminasi.
harta benda tahap eksekusi dan
eksaminasi.

8. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan
pemantauan, evaluasi dan laporan penanganan perkara
penyusunan laporan tahap eksekusi dan eksaminasi
penanganan perkara tahap tindak pidana orang dan harta
eksekusi dan eksaminasi tindak benda.
pidana orang dan harta benda.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan Menyelia penyiapan bahan
yang ada relevansinya dengan penyusunan rencana dan program
rencana dan program kerja tahap kerja tahap eksekusi dan
eksekusi dan eksaminasi bidang eksaminasi bidang tindak pidana
tindak pidana orang dan harta orang dan harta benda.
benda.

206

2. Peraturan perundang-undangan Menyelia penyiapan perumusan
yang ada relevansinya dengan kebijakan teknis penanganan
kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan
perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap
harta benda pada tahap eksekusi eksekusi dan eksaminasi.
dan eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan Memberi petunjuk analisis dan

yang ada relevansinya dengan penyiapan pemberian

analisis dan penyiapan pemberian pertimbangan hukum penanganan

pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan

perkara tindak pidana orang dan harta benda tahap eksekusi dan

harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

eksaminasi.

4. Peraturan perundang-undangan Menyelia penyiapan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pengendalian penanganan perkara

pelaksanaan pengendalian tindak pidana orang dan harta

penanganan perkara tindak pidana benda pada tahap eksekusi dan

orang dan harta benda pada tahap eksaminasi.

eksekusi dan eksaminasi.

5. Peraturan perundang-undangan Menyelia penyiapan
yang ada relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan
pelaksanaan koordinasi dan kerja kerja sama dalam penanganan
sama dalam penanganan perkara perkara tindak pidana orang dan
tindak pidana orang dan harta harta benda tahap eksekusi dan
benda tahap eksekusi dan eksaminasi.
eksaminasi.

6. Peraturan perundang-undangan Mendistribusikan tugas
yang ada relevansinya dengan pengelolaan dan penyajian data
pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan Menyelia penyiapan
yang ada relevansinya dengan pelaksanaan bimbingan teknis
pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak
penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda
pidana orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.
tahap eksekusi dan eksaminasi.

207

8. Peraturan perundang-undangan Memberi petunjuk pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan pemantauan, evaluasi dan
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penyusunan laporan penanganan perkara tahap
penanganan perkara tahap eksekusi dan eksaminasi tindak
eksekusi dan eksaminasi tindak pidana orang dan harta benda.
pidana orang dan harta benda.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Keefektifan dan keakuratan penyusunan konsep penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program kerja tahap eksekusi dan eksaminasi
bidang tindak pidana orang dan harta benda.

2. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan analisis dan penyiapan
pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

4. Kebenaran dan keakuratan penyusunan konsep pelaksanaan
pengendalian penanganan perkara tindak pidana orang dan harta
benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

5. Keakuratan dan keefektifan penyusunan konsep pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

6. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan,
dan analisis data.

7. Kebenaran dan keakuratan penyusunan konsep pelaksanaan
bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta
benda tahap eksekusi dan eksaminasi.

208

8. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tahap eksekusi dan
eksaminasi tindak pidana orang dan harta benda.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan 209
:

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Orang dan Muda Bidang pembahasan
Harta Benda Tindak Pidana
Umum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Pra penuntutan Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
usaha Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

210

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
8. Pejabat Terkait 34

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 211
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan, penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tahap eksekusi dan
pelaksanaan eksaminasi.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

212
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 213
: 12 (Dua Belas)

214
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah 1
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Memeriksa Dokumen 1 3180 75000 0,127
penyiapan bahan bahan

215

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyusunan penyusunan 4 (Menit) 6 7
rencana dan program dan
program kerja rencana kerja 5
pada wilayah I pada tahap
sesuai dengan eksekusi dan
prosedur dan eksaminasi
ketentuan yang wilayah I.
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar.

2. Membimbing Dokumen 3 3180 75000 0,127
rumusan kebijakan bahan
teknis, analisis dan rumusan
pemberian kebijakan
pertimbangan teknis,
hukum pada tahap analisis dan
eksekusi dan pertimbangan
eksaminasi hukum pada
wilayah I. tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah I.

3. Membimbing Dokumen 3 4710 75000 0,188
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerjasama. dan kerja
sama pada
tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah I.

4. Membagi tugas Dokumen 3 4710 75000 0,188
pengelolaan, pengelolaan,
penyajian data dan penyajian data
informasi. dan informasi
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah I.

216

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

5. Membimbing Dokumen 3 4710 75000 0,188
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi, dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana orang dan tindak pidana
harta benda pada orang dan harta
tahap eksekusi benda pada
dan eksaminasi tahap eksekusi
wilayah I. dan eksaminasi
wilayah I.

Jumlah 0,819
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan program dan rencana kerja pada wilayah I pada
tahan eksekusi dan eksaminasi.

b. Dokumen bahan rumusan kebijakan teknis, analisis dan pertimbangan hukum
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

d. Dokumen pengelolaan, penyajian data dan informasi pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan tindak pidana orang dan harta benda pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

8. Bahan Kerja 217
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan program dan rencana kerja pada

yang berkenaan dengan wilayah I pada tahan eksekusi dan

penyiapan bahan program dan eksaminasi.

rencana kerja pada wilayah I pada

tahan eksekusi dan eksaminasi.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan rumusan

permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan

yang berkenaan dengan pertimbangan hukum pada tahap

penyiapan bahan rumusan eksekusi dan eksaminasi wilayah

kebijakan teknis, analisis dan I.

pertimbangan hukum pada tahap

eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama pada
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pelaksanaan koordinasi dan wilayah I.
kerja sama pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah I.

4. Data, informasi, laporan, Pembagian tugas pengelolaan,

permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada

yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi

pelaksanaan pengelolaan, wilayah I.

penyajian data dan informasi pada

tahap eksekusi dan eksaminasi

wilayah I.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemberian bimbingan teknis,
yang berkenaan dengan pemantauan, evaluasi dan
pelaksanaan pemberian penyusunan laporan
bimbingan teknis, pemantauan, penanganan tindak pidana orang
evaluasi dan penyusunan dan harta benda pada tahap
laporan penanganan tindak eksekusi dan eksaminasi wilayah
pidana orang dan harta benda I
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah I.

218

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan Memeriksa penyiapan bahan

yang ada relevansinya dengan program dan rencana kerja pada

program dan rencana kerja pada wilayah I pada tahan eksekusi dan

wilayah I pada tahan eksekusi dan eksaminasi.

eksaminasi.

2. Peraturan perundang-undangan Membimbing rumusan kebijakan
yang ada relevansinya dengan teknis, analisis dan
rumusan kebijakan teknis, pertimbangan hukum pada tahap
analisis dan pertimbangan eksekusi dan eksaminasi
hukum pada tahap eksekusi dan wilayah I.
eksaminasi wilayah I.

3. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan koordinasi dan kerja sama pada
koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi dan eksaminasi
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.
wilayah I.

Membagi tugas pengelolaan,

4. Peraturan perundang-undangan penyajian data dan informasi pada

yang ada relevansinya dengan tahap eksekusi dan eksaminasi

pengelolaan, penyajian data dan wilayah I.

informasi pada tahap eksekusi dan

eksaminasi wilayah I.

5. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan pemberian bimbingan teknis,
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penyusunan laporan penanganan penanganan tindak pidana orang
tindak pidana orang dan harta dan harta benda pada tahap
benda pada tahap eksekusi dan eksekusi dan eksaminasi
eksaminasi wilayah I. wilayah I.

10. Tanggung Jawab 219
:

No. Uraian

12

1. Kelengkapan penyiapan bahan program dan rencana kerja pada wilayah
I pada tahan eksekusi dan eksaminasi.

2. Kelengkapan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis dan
pertimbangan hukum pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan, penyajian data dan informasi
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

5. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan tindak
pidana orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

220

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Orang pembahasan
Eksaminasi dan Harta Benda

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

221

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

222

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan, penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 223
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

224
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah 2

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

h. JPT Utama :

i. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

j. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

k. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

l. Pengawas :-

m. Pelaksana :-

n. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah 2
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

g. Pendidikan Formal : Sarjana S1

h. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

i. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Memeriksa Dokumen 1 3180 75000 0,042
penyiapan bahan bahan

225

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyusunan penyusunan 4 (menit) 6 7
rencaana dan program dan
program kerja rencana kerja 5
pada wilayah II pada tahap
sesuai dengan eksekusi dan
prosedur dan eksaminasi
ketentuan yang wilayah II.
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar.

2. Membimbing Dokumen 3 3180 75000 0,127
rumusan kebijakan bahan
teknis, analisis dan rumusan
pemberian kebijakan
pertimbangan teknis,
hukum pada tahap analisis dan
eksekusi dan pertimbangan
eksaminasi hukum pada
wilayah II. tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah II.

3. Membimbing Dokumen 3 4710 75000 0,188
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerjasama. dan kerja
sama pada
tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah II.

4. Membagi tugas Dokumen 3 4710 75000 0,188
pengelolaan, pengelolaan,
penyajian data dan penyajian data
informasi. dan informasi
pada tahap
eksekusi dan
eksaminasi
wilayah II.

226

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

5. Membimbing Dokumen 3 4710 75000 0,188
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi, dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana orang dan tindak pidana
harta benda pada orang dan harta
tahap eksekusi benda pada
dan eksaminasi tahap eksekusi
wilayah II. dan eksaminasi
wilayah II.

Jumlah 0,734
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan program dan rencana kerja pada wilayah II pada
tahan eksekusi dan eksaminasi.

b. Dokumen bahan rumusan kebijakan teknis, analisis dan pertimbangan hukum
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

d. Dokumen pengelolaan, penyajian data dan informasi pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan tindak pidana orang dan harta benda pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

8. Bahan Kerja 227
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan program dan rencana kerja pada

yang berkenaan dengan wilayah II pada tahan eksekusi dan

penyiapan bahan program dan eksaminasi.

rencana kerja pada wilayah II pada

tahan eksekusi dan eksaminasi.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbigan rumusan kebijakan
permasalahan ataupun usulan teknis, analisis dan pertimbangan
yang berkenaan dengan hukum pada tahap eksekusi dan
penyiapan bahan rumusan eksaminasi wilayah II.
kebijakan teknis, analisis dan
pertimbangan hukum pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah
II.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama pada
yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi
pelaksanaan koordinasi dan kerja wilayah II.
sama pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

4. Data, informasi, laporan, Pembagian tugas pengelolaan,

permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada

yang berkenaan dengan tahap eksekusi dan eksaminasi

pelaksanaan pengelolaan, wilayah II.

penyajian data dan informasi pada

tahap eksekusi dan eksaminasi

wilayah II.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan
pelaksanaan pemberian laporan penanganan tindak
bimbingan teknis, pemantauan, pidana orang dan harta benda
evaluasi dan penyusunan pada tahap eksekusi dan
laporan penanganan tindak eksaminasi wilayah II
pidana orang dan harta benda

228 Penggunaan dalam Tugas
3
No. Bahan Kerja

12
pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan Memeriksa penyiapan bahan

yang ada relevansinya dengan program dan rencana kerja pada

program dan rencana kerja pada wilayah II pada tahan eksekusi dan

wilayah II pada tahan eksekusi dan eksaminasi.

eksaminasi.

2. Peraturan perundang-undangan Membimbing rumusan kebijakan
yang ada relevansinya dengan teknis, analisis dan
rumusan kebijakan teknis, analisis pertimbangan hukum pada tahap
dan pertimbangan hukum pada eksekusi dan eksaminasi
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.
wilayah II.

3. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan koordinasi dan kerja sama pada
koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi dan eksaminasi
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.
wilayah II.

4. Peraturan perundang-undangan Membagi tugas pengelolaan,

yang ada relevansinya dengan penyajian data dan informasi pada

pengelolaan, penyajian data dan tahap eksekusi dan eksaminasi

informasi pada tahap eksekusi dan wilayah II.

eksaminasi wilayah II.

5. Peraturan perundang-undangan Membimbing pemberian
yang ada relevansinya dengan bimbingan teknis, pemantauan,
pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan
pemantauan, evaluasi dan laporan penanganan tindak
penyusunan laporan penanganan pidana orang dan harta benda
tindak pidana orang dan harta

229 pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.
benda pada tahap eksekusi dan
eksaminasi wilayah II.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kelengkapan penyiapan bahan program dan rencana kerja pada wilayah
II pada tahan eksekusi dan eksaminasi.

2. Kelengkapan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis dan
pertimbangan hukum pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap eksekusi
dan eksaminasi wilayah II.

4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan, penyajian data dan informasi
pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

5. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan tindak
pidana orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi
wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

230

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Orang pembahasan
Eksaminasi dan Harta Benda

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Koordinasi,
Republik pembahasan, tukar
Indonesia menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi,
pembahasan, tukar
menukar informasi,

231

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
34

menyelesaikan
permasalahan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

232

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan, penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

233

e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

234
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama : -

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Memimpin urusan Dokumen urusan 1000 60 75000 0,8

ketatausahaan ketatausahaan

Direktorat Tindak Direktorat Tindak

Pidana Orang Pidana Orang dan

dan Harta Benda Harta Benda

235

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

2. Memimpin urusan Dokumen urusan 50 330 75000 0,22
kerumahtanggaan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Direktorat Tindak
Pidana Orang Pidana Orang
dan Harta Benda dan Harta Benda

Jumlah 1,02
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen urusan ketatausahaan Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta
Benda.

b. Dokumen urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak Pidana Orang dan
Harta Benda.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pembimbingan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan Pidana Orang dan Harta Benda.
pelaksanaan urusan
ketatausahaan Direktorat Tindak
Pidana Orang dan Harta Benda.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan urusan
permasalahan ataupun usulan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan Pidana Orang dan Harta Benda.
pelaksanaan urusan
kerumahtanggaan Direktorat
Tindak Pidana Orang dan Harta
Benda.

9. Perangkat/Alat Kerja 236
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan urusan
yang ada relevansinya dengan ketatausahaan Direktorat Tindak
urusan ketatausahaan Direktorat Pidana Orang dan Harta Benda.
Tindak Pidana Orang dan Harta
Benda.

2. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan urusan
yang ada relevansinya dengan kerumahtanggaan Direktorat
urusan kerumahtanggaan Tindak Pidana Orang dan Harta
Direktorat Tindak Pidana Orang Benda.
dan Harta Benda.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan urusan ketatausahaan
Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda.

2. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

237

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Orang dan Muda Bidang pembahasan
Harta Benda Tindak Pidana
Umum

2. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Pra Penuntutan Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

238

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

4. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Orang pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

No. Aspek 239 Faktor
3 m2 3
12
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal urusan ketatausahaan Direktorat Tindak Pidana Orang
dan Harta Benda.

b) Terampil dalam hal urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak Pidana
Orang dan Harta Benda.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

240
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 241
: 9 (Sembilan)

242
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan
Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana
2. Kode Jabatan Umum Lainnya
3. Unit Kerja :-

a. JPT Utama : Kejaksaan Agung Republik Indonesia
b. JPT Madya
c. JPT Pratama :
d. Administrator
e. Pengawas : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
f. Pelaksana
g. Jabatan Fungsional :-
4. Ikhtisar Jabatan
:-

:-

:-

:-

:

Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan
perkara dibidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak
pidana umum lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. II

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon II/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Mengarahkan Dokumen 3 1590 75000 0,063
penyusunan rencana dan
rencana dan program
program kerja penanganan
penanganan perkara tindak

243

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
perkara tindak pidana 4 (Menit) 6 7
pidana keamanan keamanan
negara, negara, 5
ketertiban umum ketertiban umum
dan tindak pidana dan tindak
umum lainnya. pidana umum
lainnya

2. Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
penyiapan perumusan
perumusan kebijakan
kebijakan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana keamanan pidana
negara, keamanan
ketertiban umum negara,
dan tindak pidana ketertiban
umum lainnya umum dan
meliputi tindak pidana
prapenuntutan, umum lainnya
penuntutan meliputi tahap
eksekusi dan prapenuntutan,
eksaminasi penuntutan
dan eksekusi
dan
eksaminasi

3. Mengarahkan Dokumen 1619 15 75000 0,323

pemberian pemberian

pertimbangan pertimbangan

hukum hukum

penanganan penanganan

perkara tindak perkara tindak

pidana keamanan pidana

negara, keamanan

ketertiban umum negara,

dan tindak pidana ketertiban

umum lainnya umum dan

tindak pidana

umum lainnya

244

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
4. Mengarahkan
pelaksaanaan 5
pengendalian
penanganan Dokumen 392 60 75000 0,3136
perkara tindak pelaksaanaan
pidana keamanan pengendalian
negara, penanganan
ketertiban umum, perkara tindak
dan tindak pidana pidana
umum lainnya keamanan
sesuai dengan negara,
ketentuan yang ketertiban umum,
diatur oleh dan tindak
Kejaksaan pidana umum
lainnya sesuai
dengan
ketentuan yang
diatur oleh
Kejaksaan

5. Mengarahkan Dokumen 450 30 75000 0,18
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi dan
kerja sama kerja sama
dengan dengan
kementrian atau kementrian atau
Lembaga dan Lembaga dan
pemerintah pemerintah
daerah, serta daerah, serta
organisasi lain organisasi lain
dalam dalam
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana keamanan pidana
negara, keamanan
ketertiban umum negara,
dan tindak pidana ketertiban umum
umum lainnya dan tindak
pidana umum
lainnya

6. Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pengelolaan data pengelolaan data
dan laporan dan laporan
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak

245

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pidana keamanan pidana 4 (Menit) 6 7
negara, keamanan
ketertiban umum negara, 5
dan tindak pidana ketertiban umum
umum lainnya dan tindak
pidana umum
lainnya

7. Mengarahkan Dokumen 70 120 75000 0,112
pemberian pemberian
bimbingan teknis bimbingan teknis
dalam dalam
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana keamanan pidana
negara, keamanan
ketertiban umum negara,
dan tindak pidana ketertiban umum
umum lainnya dan tindak
pidana umum
lainnya

8. Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan, pemantauan,
evaluasi, dan evaluasi, dan
penyusunan penyusunan
laporan laporan

9. Mengarahkan Dokumen 1200 15 75000 0,24

pelaksanaan pelaksanaan

urusan urusan

ketatausahaan ketatausahaan

dan dan

kerumahtanggan kerumahtanggan

direktorat direktorat

10 Mengarahkan Dokumen 12 120 75000 0,019
pelaksanaan pelaksanaan
fungsi lain yang fungsi lain yang
diberikan oleh diberikan oleh
Jaksa Agung Jaksa Agung

246

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
Muda Tindak Muda Tindak 4 (Menit) 6 7
Pidana Umum Pidana Umum
5

Jumlah 1,72
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen rencana dan program penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya meliputi
tahap prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi dan eksaminasi.

c. Dokumen pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

d. Dokumen pelaksaanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya sesuai
dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan.

e. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian atau
Lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana
umum lainnya.

f. Dokumen pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara
tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum
lainnya.

g. Dokumen pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

i. Dokumen pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan
direktorat.

j. Dokumen pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

8. Bahan Kerja 247
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pengarahan penyusunan rencana

permasalahan ataupun usulan dan program penanganan perkara

yang berkenaan dengan tindak pidana keamanan negara,

penyusunan rencana dan program ketertiban umum dan tindak pidana

penanganan perkara tindak pidana umum lainnya.

keamanan negara, ketertiban

umum dan tindak pidana umum

lainnya.

2. Data, informasi, laporan, Pengarahan perumusan kebijakan

permasalahan ataupun usulan teknis penanganan perkara tindak

yang berkenaan dengan pidana keamanan negara,

perumusan kebijakan teknis ketertiban umum dan tindak pidana

penanganan perkara tindak pidana umum lainnya meliputi tahap

keamanan negara, ketertiban prapenuntutan, penuntutan dan

umum dan tindak pidana umum eksekusi dan eksaminasi.

lainnya meliputi tahap

prapenuntutan, penuntutan dan

eksekusi dan eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pengarahan pemberian

permasalahan ataupun usulan pertimbangan hukum penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana keamanan

pemberian pertimbangan hukum negara, ketertiban umum dan tindak

penanganan perkara tindak pidana pidana umum lainnya.

keamanan negara, ketertiban

umum dan tindak pidana umum

lainnya.

4. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pengendalian penanganan perkara

yang berkenaan dengan tindak pidana keamanan negara,

pengendalian penanganan perkara ketertiban umum, dan tindak pidana

tindak pidana keamanan negara, umum lainnya sesuai dengan

ketertiban umum, dan tindak ketentuan yang diatur oleh

pidana umum lainnya sesuai Kejaksaan.

dengan ketentuan yang diatur oleh

Kejaksaan.