The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jaksa Agung Tindak Pidana Umum

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusufprabowo.yp, 2021-11-02 05:21:22

Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jaksa Agung Tindak Pidana Umum

447

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan analisis dan pemberian
pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

4. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

5. Keefektifan pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada pelaksanaan diversi,
pelimpahan tersangka, dan barang bukti ke pengadilan, upaya hukum
biasa dan kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
penuntutan.

6. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dalam
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya
pada tahap penuntutan.

7. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

8. Keefektifan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

9. Keefektifan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

448

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana
Umum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya

449

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
34

menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
3. Udara Dingin (suhu dapat diatur)
4. Keadaan Ruangan Sejuk
Cukup luas

450

No. Aspek Faktor
12 3

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan penanganan perkara,
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam melaksanakan pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan.

451

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

452

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

453
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah 1 sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

e. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IIId/setara

454

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (Menit) 6 7

1. Memeriksa 5
penyiapan bahan
penyusunan Dokumen 1 3180 75000 0,0424
rencaana dan penyiapan
program kerja bahan
Jaksa Agung Muda penyusunan
Tindak Pidana rencaana dan
Umum program kerja
pada tahap
penuntutan
tahap I

2. Membimbing Dokumen 15 1590 75000 0,3180
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum Jaksa pertimbangan
Agung Muda hukum pada
Tindak Pidana tahap
Umum penuntutan
wilayah I

3. Membimbing Dokumen 100 330 75000 0,4400
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara, perkara,
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan dan
kerja sama Jaksa koordinasi
Agung Muda kerja sama
Tindak Pidana pada tahap
Umum penuntutan
wilayah I

4. Memeriksa Dokumen 100 180 75000 0,2400
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi Jaksa data dan
Agung Muda informasi pada
Tindak Pidana tahap
Umum penuntutan
wilayah I

455

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
5. Membimbing
pemberian 5
bimbingan teknis,
pemantauan, Dokumen 34 330 75000 0,1496
evaluasi dan pemberian
penyusunan bimbingan
laporan teknis,
penanganan pemantauan,
perkara tindak evaluasi dan
pidana narkotika penyusunan
dan zat adiktif laporan
lainnya pada tahap penanganan
penuntutan perkara tindak
wilayah I Jaksa pidana
Agung Muda narkotika dan
Tindak Pidana zar adiktif
Umum lainnya pada
tahap
penuntutan
wilayah I

Jumlah 1,1900
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyiapan bahan penyusunan rencaana dan program kerja pada
tahap penuntutan tahap I.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum pada tahap penuntutan wilayah I.

c. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan dan koordinasi
kerja sama pada tahap penuntutan wilayah I.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah I.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zar
adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah I.

8. Bahan Kerja 456
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja pada
yang berkenaan dengan tahap penuntutan tahap I.
penyusunan rencaana dan
program kerja pada tahap
penuntutan tahap I.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hukum pada tahap
perumusan kebijakan teknis, penuntutan wilayah I.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum pada
tahap penuntutan wilayah I.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penanganan perkara,

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan dan koordinasi kerja

yang berkenaan dengan sama pada tahap penuntutan

pelaksanaan penanganan perkara, wilayah I.

pelaksanaan dan koordinasi kerja

sama pada tahap penuntutan

wilayah I.

4. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi pada tahap
yang berkenaan dengan penuntutan wilayah I.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah I.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis,
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak
pemantauan, evaluasi dan pidana narkotika dan zar adiktif
penyusunan laporan lainnya pada tahap penuntutan
penanganan perkara tindak wilayah I.
pidana narkotika dan zar adiktif
lainnya pada tahap penuntutan
wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja 457
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada
relevansinya dengan penyusunan tahap penuntutan tahap I.
rencana dan program kerja pada
tahap penuntutan tahap I.

2. Peraturan perundang-undangan, Merumuskan kebijakan teknis,
SOP dan alat lain yang ada analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum penuntutan wilayah I.
pada tahap penuntutan wilayah I.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penanganan

SOP dan alat lain yang ada perkara, pelaksanaan dan

relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi kerja sama pada tahap

penanganan perkara, pelaksanaan penuntutan wilayah I.

dan koordinasi kerja sama pada

tahap penuntutan wilayah I.

4. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data
SOP dan alat lain yang ada dan informasi pada tahap
relevansinya dengan pengelolaan penuntutan wilayah I.
dan penyajian data dan informasi
pada tahap penuntutan wilayah I.

5. Peraturan perundang-undangan, Pemberian bimbingan teknis,
SOP dan alat lain yang ada pemantauan, evaluasi dan
relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan
bimbingan teknis, pemantauan, penanganan perkara tindak
evaluasi dan penyusunan pidana narkotika dan zar adiktif
laporan penanganan perkara lainnya pada tahap penuntutan
tindak pidana narkotika dan zar wilayah I.
adiktif lainnya pada tahap
penuntutan wilayah I.

10. Tanggung Jawab 458
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap penuntutan tahap I.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap penuntutan wilayah I.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penanganan perkara,
pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pada tahap penuntutan wilayah
I.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah I.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zar adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

459

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Penuntutan Pidana Narkoba pembahasan
dan Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

460

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

461

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah 1.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 462
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

463
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah 1 sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan

tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal menjabat golongan IIId/ setara

464

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (Menit) 6 7

1. Memeriksa 5
penyiapan bahan
penyusunan Dokumen 1 3180 75000 0,0424
rencaana dan penyiapan
program kerja bahan
Jaksa Agung Muda penyusunan
Tindak Pidana rencaana dan
Umum. program kerja
pada tahap
penuntutan
tahap II.

2. Membimbing Dokumen 15 1590 75000 0,3180
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum Jaksa pertimbangan
Agung Muda hukum pada
Tindak Pidana tahap
Umum. penuntutan
wilayah II.

3. Membimbing Dokumen 100 180 75000 0,2400
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara, perkara,
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan dan
kerja sama Jaksa koordinasi
Agung Muda kerja sama
Tindak Pidana pada tahap
Umum. penuntutan
wilayah II.

4. Memeriksa Dokumen 100 180 75000 0,2400
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi Jaksa data dan
Agung Muda informasi pada
Tindak Pidana tahap
Umum.

465

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 34 5 67

penuntutan

wilayah II.

5. Membimbing Dokumen 34 660 75000 0,2992
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara tindak
dan zat adiktif pidana
lainnya pada tahap narkotika dan
penuntutan zar adiktif
wilayah II Jaksa lainnya pada
Agung Muda tahap
Tindak Pidana penuntutan
Umum. wilayah II.

Jumlah 1,1396
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyiapan bahan penyusunan rencaana dan program kerja pada
tahap penuntutan tahap II.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum pada tahap penuntutan wilayah II.

c. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan dan koordinasi
kerja sama pada tahap penuntutan wilayah II.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah II.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zar
adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah II.

8. Bahan Kerja 466
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja pada
yang berkenaan dengan tahap penuntutan tahap II.
penyusunan rencaana dan
program kerja pada tahap
penuntutan tahap II.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hukum pada tahap
perumusan kebijakan teknis, penuntutan wilayah II.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum pada
tahap penuntutan wilayah II.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan penanganan perkara,

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan dan koordinasi kerja

yang berkenaan dengan sama pada tahap penuntutan

pelaksanaan penanganan perkara, wilayah II.

pelaksanaan dan koordinasi kerja

sama pada tahap penuntutan

wilayah II.

4. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi pada tahap
yang berkenaan dengan penuntutan wilayah II.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah II.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis,
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak
pemantauan, evaluasi dan pidana narkotika dan zar adiktif
penyusunan laporan lainnya pada tahap penuntutan
penanganan perkara tindak wilayah II.
pidana narkotika dan zar adiktif
lainnya pada tahap penuntutan
wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja 467
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada
relevansinya dengan penyusunan tahap penuntutan tahap II.
rencana dan program kerja pada
tahap penuntutan tahap II.

2. Peraturan perundang-undangan, Merumuskan kebijakan teknis,
SOP dan alat lain yang ada analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis, analisis dan penuntutan wilayah II.
pemberian pertimbangan hukum
pada tahap penuntutan wilayah
II.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penanganan
SOP dan alat lain yang ada perkara, pelaksanaan dan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi kerja sama pada tahap
penanganan perkara, penuntutan wilayah II.
pelaksanaan dan koordinasi kerja
sama pada tahap penuntutan
wilayah II.

4. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data
SOP dan alat lain yang ada dan informasi pada tahap
relevansinya dengan pengelolaan penuntutan wilayah II.
dan penyajian data dan informasi
pada tahap penuntutan wilayah II.

5. Peraturan perundang-undangan, Pemberian bimbingan teknis,
SOP dan alat lain yang ada pemantauan, evaluasi dan
relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan
bimbingan teknis, pemantauan, penanganan perkara tindak
evaluasi dan penyusunan pidana narkotika dan zar adiktif
laporan penanganan perkara lainnya pada tahap penuntutan
tindak pidana narkotika dan zar wilayah II.
adiktif lainnya pada tahap
penuntutan wilayah II.

10. Tanggung Jawab 468
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap penuntutan tahap II.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap penuntutan wilayah II.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penanganan perkara,
pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pada tahap penuntutan wilayah
II.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah II.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zar adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

469

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Penuntutan Pidana Narkoba pembahasan
dan Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

470

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

471

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap penuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 472
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

473
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
2.
3. Kode Jabatan :-

4. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

5. a. JPT Utama :

6. b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
No
1 c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan

dengan tertib dan lancar.

Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/setara

Tugas Pokok :

Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
2 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Merencanakan Dokumen 1 660 7500 0.0088
penyiapan bahan laporan
penyusunan penyusunan

474

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
rencana dan rencana dan 4 (menit) 6 7
program kerja program kerja.
sesuai dengan 5
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas.

2. Merencanakan Dokumen 34 660 75000 0.2992
penyiapan bahan perumusan
perumusan kebijakan
kebijakan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotoka
lainnya tahap dan zat
eksekusi dan adiktif lainnya
eksaminasi sesuai tahap
dengan ketentuan eksekusi dan
yang berlaku untuk eksaminasi.
kelancaran tugas.

3. Mendistribusikan Dokumen 24 660 75000 0.2112
tugas analisis dan analisis dan
pemberian pemberia
pertimbangan pertimbangan
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
eksekusi dan lainnya pada
eksaminasi sesuai tahap
dengan ketentuan eksekusi dan
yang berlaku untuk eksaminasi.
kelancaran tugas.

475

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
4. Menyelia
penyiapan 5
pelaksanaan
penanganan Dokumen 24 330 75000 0.1056
perkara tindak pelaksanaan
pidana narkotika penanganan
dan zat adiktif perkara tindak
lainnya pada tahap pidana
eksekusi dan narkotika dan
eksaminasi zat adiktif
meliputi eksekusi, lainnya pada
pelaksanaan tahap eksekusi
pidana dan
pengawasan, eksaminasi.
pengawasan
pidana dengan
syarat,
memberikan
pendapat atas
hasil pengawasan
pidana dengan
syarat,
memberikan
pendapat atas
usulan
pembebasan
bersyarat,
eksaminasi,
pengajuan grasi,
upaya hukum luar
biasa, amnesti,
abolisi dan
rehabilitasi serta
kebijakan lain yang
diperlukan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku untuk
kelancaran tugas.

5. Menyelia Dokumen 24 330 75000 0.1056
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan koordinasi dan
koordinasi dan kerja sama
Kerjasama dalam dalam
penanganan penanganan

476

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
perkara tindak perkara tindak 4 (menit) 6 7
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan 5
lainnya pada tahap zat adiktif
eksekusi dan lainnya pada
eksaminasi sesuai tahap eksekusi
dengan ketentuan dan
yang berlaku untuk eksaminasi.
kelancaran tugas.

6. Memberi petunjuk Dokumen 24 330 75000 0.1056
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi sesuai data dan
dengan ketentuan informasi.
yang berlaku untuk
kelancaran tugas.

7. Menyelia Dokumen 24 660 75000 0.2112
pelaksanaan bimbingan
bimbingan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya pada tahap zat adiktif
eksekusi dan lainnya pada
eksaminasi sesuai tahap eksekusi
dengan ketentuan dan
yang berlaku untuk eksaminasi.
kelancaran tugas.

8. Memberi petunjuk Dokumen 24 660 75000 0.2112
pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan, pemantauan,
evaluasi dan evaluasi, dan
penyusunan penyusunan
laporan laporan
penanganan penanganan
perkara tahap perkara tahap
eksekusi dan eksekusi dan
eksaminasi tindak eksaminasi
pidana narkotika tindak pidana
dan zat adiktif narkotika dan

477

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
lainnya sesuai zat adiktif 4 (menit) 6 7
dengan ketentuan lainnya.
yang berlaku untuk 5
kelancaran tugas.

Jumlah 1.2584
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
narkotoka dan zat adiktif lainnya tahap eksekusi dan eksaminasi.

c. Dokumen analisis dan pemberia pertimbangan hukum penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

d. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

e. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

f. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

g. Dokumen bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap eksekusi dan eksaminasi tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.
yang berkenaan dengan
penyusunan rencana dan
program kerja.

478

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

2. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan perumusan

permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotoka

perumusan kebijakan teknis dan zat adiktif lainnya tahap

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi.

narkotoka dan zat adiktif lainnya

tahap eksekusi dan eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan analisis dan
permasalahan ataupun usulan pemberia pertimbangan hukum
yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak
dan pemberia pertimbangan pidana narkotika dan zat adiktif
hukum penanganan perkara lainnya pada tahap eksekusi dan
tindak pidana narkotika dan zat eksaminasi.
adiktif lainnya pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

4. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak
yang berkenaan dengan pidana narkotika dan zat adiktif
pelaksanaan penanganan lainnya pada tahap eksekusi dan
perkara tindak pidana narkotika eksaminasi.
dan zat adiktif lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi.

5. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dalam
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
pelaksanaan koordinasi dan pidana narkotika dan zat adiktif
kerja sama dalam penanganan lainnya pada tahap eksekusi dan
perkara tindak pidana narkotika eksaminasi.
dan zat adiktif lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi.

6. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

479

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

7. Data, informasi, laporan, Penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika

pelaksanaan bimbingan teknis dan zat adiktif lainnya pada

penanganan perkara tindak pidana tahap eksekusi dan eksaminasi.

narkotika dan zat adiktif lainnya

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

8. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemantauan,
permasalahan ataupun usulan evaluasi, dan penyusunan
yang berkenaan dengan laporan penanganan perkara
pelaksanaan pemantauan, tahap eksekusi dan eksaminasi
evaluasi, dan penyusunan tindak pidana narkotika dan zat
laporan penanganan perkara adiktif lainnya.
tahap eksekusi dan eksaminasi
tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja.
relevansinya dengan
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan perumusan
SOP, dan alat lain yang ada kebijakan teknis penanganan
relevansinya dengan perumusan perkara tindak pidana narkotoka
kebijakan teknis penanganan dan zat adiktif lainnya tahap
perkara tindak pidana narkotoka eksekusi dan eksaminasi.
dan zat adiktif lainnya tahap
eksekusi dan eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan analisis dan
SOP, dan alat lain yang ada pemberia pertimbangan hukum

480 penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya
relevansinya dengan analisis dan pada tahap eksekusi dan
pemberia pertimbangan hukum eksaminasi.
penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara tindak

relevansinya dengan pelaksanaan pidana narkotika dan zat adiktif

penanganan perkara tindak pidana lainnya pada tahap eksekusi dan

narkotika dan zat adiktif lainnya eksaminasi.

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama

relevansinya dengan pelaksanaan dalam penanganan perkara

koordinasi dan kerja sama dalam tindak pidana narkotika dan zat

penanganan perkara tindak pidana adiktif lainnya pada tahap

narkotika dan zat adiktif lainnya eksekusi dan eksaminasi.

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

6. Peraturan perundang-undangan, Mengelola dan menyajikan data
SOP, dan alat lain yang ada dan informasi.
relevansinya dengan pengelolaan
dan penyajian data dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada bimbingan teknis penanganan
relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana narkotika
bimbingan teknis penanganan dan zat adiktif lainnya pada
perkara tindak pidana narkotika tahap eksekusi dan eksaminasi.
dan zat adiktif lainnya pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

8. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan pemantauan,

SOP, dan alat lain yang ada evaluasi, dan penyusunan

relevansinya dengan pelaksanaan laporan penanganan perkara

pemantauan, evaluasi, dan tahap eksekusi dan eksaminasi

penyusunan laporan penanganan tindak pidana narkotika dan zat

perkara tahap eksekusi dan adiktif lainnya.

eksaminasi tindak pidana narkotika

dan zat adiktif lainnya.

10. Tanggung Jawab 481
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapam bahan penyusunan rencana
dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan penyiapam bahan perumusan kebijakan
teknis penanganan perkara tindak pidana narkotoka dan zat adiktif
lainnya tahap eksekusi dan eksaminasi.

3. Keefektifan dan keakuratan analisis dan pemberia pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi.

4. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya
pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

6. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

7. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan
perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

8. Keefektifan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tahap eksekusi dan eksaminasi tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

11. Wewenang 482
:

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan
Zat Adiktif Lainnya Pindana Umum

483

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

484

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

485

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan penanganan perkara,
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam melaksanakan pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan
pelaksanaan eksaminasi.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 486
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

487
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I
2.
3. Kode Jabatan :-

4. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

5. a. JPT Utama :

6. b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
No
1 c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah 1 sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

Tugas Pokok :

Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
2 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

1. Memeriksa Dokumen 1 990 75000 0.0132
penyiapan bahan bahan
penyusunan penyusunan
rencaana dan

488

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
program kerja rencana dan 4 (menit) 6 7
sesuai dengan program kerja
prosedur dan 5
ketentuan yang
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar

2. Membimbing Dokumen 18 1650 75000 0.3960
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum sesuai pertimbangan
dengan prosedur hukum,
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

3. Membimbing Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerja sama sesuai dan kerja
dengan prosedur sama
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

4. Memeriksa Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi sesuai data dan
dengan prosedur informasi
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

489

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (menit) 6 7

5

5. Membimbing Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara tindak
dan zat adiktif pidana
lainnya pada tahap narkotika dan
eksekusi dan zat adiktif
eksaminasi lainnya pada
wilayah I sesuai tahap eksekusi
dengan prosedur dan eksaminasi
dan ketentuan wilayah I
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar

Jumlah 1.2012
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

8. Bahan Kerja 490
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.
yang berkenaan dengan
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hokum.
perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan koordinasi dan
permasalahan ataupun usulan kerja sama.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan koordinasi dan
kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis,

permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan

yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan

pemberian bimbingan teknis, perkara tindak pidana narkotika dan

pemantauan, evaluasi dan zat adiktif lainnya pada tahap

penyusunan laporan penanganan eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

perkara tindak pidana narkotika

dan zat adiktif lainnya pada tahap

eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja 491
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja.
relevansinya dengan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan Merumuskan kebijakan teknis,
yang ada relevansinya dengan analisis dan pemberian
perumusan kebijakan teknis, pertimbangan hokum.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan koordinasi dan kerja
yang ada relevansinya dengan sama.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama.

4. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan pengelolaan dan
yang ada relevansinya dengan penyajian data dan informasi.
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan Memberikan bimbingan teknis,

yang ada relevansinya dengan pemantauan, evaluasi dan

pemberian bimbingan teknis, penyusunan laporan

pemantauan, evaluasi dan penanganan perkara tindak

penyusunan laporan penanganan pidana narkotika dan zat adiktif

perkara tindak pidana narkotika lainnya pada tahap eksekusi dan

dan zat adiktif lainnya pada tahap eksaminasi wilayah I.

eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

10. Tanggung Jawab 492
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

4. Keefektifan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

493

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Narkotika pembahasan
Eksaminasi dan Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

494

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

495

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 496
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)


Click to View FlipBook Version