Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

497
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II
2.
3. Kode Jabatan :-

4. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

5. a. JPT Utama :

6. b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
No
1 c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

Tugas Pokok :

Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
2 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Memeriksa Dokumen 1 990 75000 0.0132
penyiapan bahan bahan
penyusunan penyusunan
rencaana dan

498

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
program kerja rencana dan 4 (Menit) 6 7
sesuai dengan program kerja.
prosedur dan 5
ketentuan yang
berlaku agar tugas
dapat berjalan
dengan lancar.

2. Membimbing Dokumen 16 1650 75000 0.3520
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum sesuai pertimbangan
dengan prosedur hukum,
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar.

3. Membimbing Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerja sama sesuai dan kerja
dengan prosedur sama.
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar.

4. Memeriksa Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi sesuai data dan
dengan prosedur informasi.
dan ketentuan
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar.

499

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

5. Membimbing Dokumen 12 1650 75000 0.2640
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara tindak
dan zat adiktif pidana
lainnya pada tahap narkotika dan
eksekusi dan zat adiktif
eksaminasi lainnya pada
wilayah II sesuai tahap eksekusi
dengan prosedur dan eksaminasi
dan ketentuan wilayah II.
yang berlaku agar
tugas dapat
berjalan dengan
lancar.

Jumlah 1.1572
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

8. Bahan Kerja 500
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyiapan bahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja.
yang berkenaan dengan
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Data, informasi, laporan, Perumusan kebijakan teknis,
permasalahan ataupun usulan analisis dan pemberian
yang berkenaan dengan pertimbangan hokum.
perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan koordinasi dan
permasalahan ataupun usulan kerja sama.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan koordinasi dan
kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pengelolaan dan penyajian data
permasalahan ataupun usulan dan informasi.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian bimbingan teknis,
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan
pemberian bimbingan teknis, perkara tindak pidana narkotika dan
pemantauan, evaluasi dan zat adiktif lainnya pada tahap
penyusunan laporan penanganan eksekusi dan eksaminasi wilayah II.
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya pada tahap
eksekusi dan eksaminasi wilayah
II.

9. Perangkat/Alat Kerja 501
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan bahan penyusunan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja.
relevansinya dengan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan Merumuskan kebijakan teknis,
yang ada relevansinya dengan analisis dan pemberian
perumusan kebijakan teknis, pertimbangan hokum.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan koordinasi dan kerja
yang ada relevansinya dengan sama.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama.

4. Peraturan perundang-undangan Mengelola dan menyajikan data
yang ada relevansinya dengan dan informasi.
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan Memberikan bimbingan teknis,
yang ada relevansinya dengan pemantauan, evaluasi dan
pemberian bimbingan teknis, penyusunan laporan
pemantauan, evaluasi dan penanganan perkara tindak
penyusunan laporan penanganan pidana narkotika dan zat adiktif
perkara tindak pidana narkotika lainnya pada tahap eksekusi dan
dan zat adiktif lainnya pada tahap eksaminasi wilayah II.
eksekusi dan eksaminasi wilayah
II.

10. Tanggung Jawab 502
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

4. Keefektifan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan
zat adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

503

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana Narkotika pembahasan
Eksaminasi dan Zat Adiktif
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

504

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

505

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 506
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

507
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Kode Jabatan :-
3. Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia
:
a. JPT Utama

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Membimbing Surat Masuk 5000 5 75000 0.3333
urusan Surat Keluar
ketatausahaan 2000 10 75000 0.2667
Direktorat Tindak
Pidana Narkotika

508

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
dan Zat Adiktif 4 (Menit) 6 7
Lainnya
5

2. Membimbing Nota Dinas 1500 10 75000 0.2000
urusan 1500 10 75000 0.2000
kerumahtanggaan Penggandaan
Direktorat Tindak Surat kearsipan &
Pidana Narkotika Kerumahtanggaan
dan Zat Adiktif
Lainnya

Jumlah 1.000
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Surat Masuk dan Surat Keluar.

b. Nota Dinas, Surat Kearsipan & Kerumahtanggaan.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan urusan ketatausahaan
permasalahan ataupun usulan Direktorat Tindak Pidana Narkotika
yang berkenaan dengan urusan dan Zat Adiktif Lainnya.
ketatausahaan Direktorat Tindak
Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya.

2. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan urusan
permasalahan ataupun usulan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan urusan Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
kerumahtanggaan Direktorat Lainnya.
Tindak Pidana Narkotika dan Zat
Adiktif Lainnya.

509

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan urusan
SOP, dan alat lain yang ada ketatausahaan Direktorat Tindak
relevansinya dengan urusan Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
ketatausahaan Direktorat Tindak Lainnya.
Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
Lainnya.

2. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan urusan
SOP, dan alat lain yang ada kerumahtanggaan Direktorat
relevansinya dengan urusan Tindak Pidana Narkotika dan Zat
kerumahtanggaan Direktorat Adiktif Lainnya.
Tindak Pidana Narkotika dan Zat
Adiktif Lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan urusan ketatausahaan Direktorat Tindak
Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

2. Kebenaran dan keakuratan urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak
Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

510

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, ringkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarakan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana
Umum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

511

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Narkotika pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Zat Adiktif menukar informasi,
Lainnya menyelesaikan
permasalahan

5. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

6. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

No. Aspek 512 Faktor
12 3
10. Prasarana: 12 m2
a. Ruang Kerja 6 m2
b. Ruang Tamu 3 m2
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

513

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

514

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

515
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
2. Kode Jabatan Negara
:-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama :

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan
perkara dibidang tindak pidana terorisme dan lintas negara sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. II

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon II/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Jam) 6 7
1. Mengarahkan Dokumen
penyusunan penyusunan 5
rencana dan rencana dan
program kerja program kerja 3 1590 75000 0,063
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak

516

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pidana terorisme pidana terorisme 4 (Jam) 6 7
dan lintas negara. dan lintas
negara. 5

2. Mengarahkan Dokumen 36 660 75000 0,316
penyiapan perumusan
perumusan kebijakan
kebijakan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorismen pidana
dan lintas negara terorismen dan
meliputi lintas negara
prapenuntutan, meliputi
penuntutan prapenuntutan,
eksekusi dan penuntutan
eksaminasi. eksekusi dan
eksaminasi.

3. Mengarahkan Dokumen 324 60 75000 0,259
pemberian pemberian
pertimbangan pertimbangan
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorisme pidana
dan lintas negara. terorisme dan
lintas negara.

4. Mengarahkan Dokumen 400 60 75000 0,32
pelaksaanaan pelaksaanaan
pengendalian pengendalian
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorisme pidana terorisme
dan lintas negara dan lintas negara
sesuai dengan sesuai dengan
ketentuan yang ketentuan yang
diatur oleh diatur oleh
Kejaksaan. Kejaksaan.

5. Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pelaksanaan pelaksanaan

517

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
koordinasi dan koordinasi dan 4 (Jam) 6 7
kerja sama kerja sama
dengan dengan 5
kementrian atau kementrian atau
Lembaga dan Lembaga dan
pemerintah pemerintah
daerah, serta daerah, serta
organisasi lain organisasi lain
dalam dalam
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorisme pidana terorisme
dan lintas negara. dan lintas
negara.

6 Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pengelolaan data pengelolaan data
dan laporan dan laporan
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorisme pidana terorisme
dan lintas negara. dan lintas
negara.

7 Mengarahkan Dokumen 56 330 75000 0,246
pemberian pemberian
bimbingan teknis bimbingan teknis
dalam dalam
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana terorisme pidana terorisme
dan lintas negara. dan lintas
negara.

8 Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan, pemantauan,
evaluasi, dan evaluasi, dan
penyusunan penyusunan
laporan laporan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak

518

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pidana terorisme pidana terorisme 4 (Jam) 6 7
dan lintas negara dan lintas negara
5

9 Mengarahkan Dokumen 12 330 75000 0,052
pelaksanaan pelaksanaan
urusan urusan
ketatausahaan ketatausahaan
dan dan
kerumahtanggan kerumahtanggan
direktorat. direktorat.

10 Mengarahkan Dokumen 12 120 75000 0,019
pelaksanaan pelaksanaan
fungsi lain yang fungsi lain yang
diberikan oleh diberikan oleh
Jaksa Agung Jaksa Agung
Muda Tindak Muda Tindak
Pidana Umum. Pidana Umum.

Jumlah 1,748
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyusunan rencana dan program kerja penanganan perkara
tindak pidana terorisme dan lintas negara.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
terorismen dan lintas negara meliputi prapenuntutan, penuntutan eksekusi
dan eksaminasi.

c. Dokumen pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara.

d. Dokumen pelaksaanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh
Kejaksaan.

e. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian atau
Lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

f. Dokumen pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara
tindak pidana terorisme dan lintas negara.

519

g. Dokumen pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

i. Dokumen pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan
direktorat.

j. Dokumen pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pengarahan penyusunan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
penyusunan rencana dan pidana terorisme dan lintas
program kerja penanganan negara.
perkara tindak pidana terorisme
dan lintas negara.

2. Data, informasi, laporan, Pengarahan penyiapan perumusan

permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana terorismen

perumusan kebijakan teknis dan lintas negara meliputi

penanganan perkara tindak pidana prapenuntutan, penuntutan

terorismen dan lintas negara eksekusi dan eksaminasi.

meliputi prapenuntutan,

penuntutan eksekusi dan

eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

pemberian pertimbangan hukum terorisme dan lintas negara.

penanganan perkara tindak pidana

terorisme dan lintas negara.

4. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksaanaan
permasalahan ataupun usulan pengendalian penanganan perkara
yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme dan lintas
pelaksaanaan pengendalian

520

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

penanganan perkara tindak pidana negara sesuai dengan ketentuan

terorisme dan lintas negara sesuai yang diatur oleh Kejaksaan.

dengan ketentuan yang diatur oleh

Kejaksaan.

5. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama
yang berkenaan dengan dengan kementrian atau
pelaksanaan koordinasi dan Lembaga dan pemerintah
kerja sama dengan kementrian daerah, serta organisasi lain
atau Lembaga dan pemerintah dalam penanganan perkara
daerah, serta organisasi lain tindak pidana terorisme dan
dalam penanganan perkara lintas negara.
tindak pidana terorisme dan
lintas negara.

6. Data, informasi, laporan, Pengarahan pengelolaan data

permasalahan ataupun usulan dan laporan pelaksanaan

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pelaksanaan pengelolaan data dan pidana terorisme dan lintas

laporan pelaksanaan penanganan negara.

perkara tindak pidana terorisme

dan lintas negara.

7. Data, informasi, laporan, Pengarahan pemberian

permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis dalam

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pelaksanaan pemberian bimbingan pidana terorisme dan lintas

teknis dalam penanganan perkara negara.

tindak pidana terorisme dan lintas

negara.

8. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi, dan

yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan

pelaksanaan pemantauan, perkara tindak pidana terorisme

evaluasi, dan penyusunan laporan dan lintas negara .

penanganan perkara tindak pidana

terorisme dan lintas negara.

521

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

9. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan dan
yang berkenaan dengan kerumahtanggan direktorat.
pelaksanaan urusan
ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan fungsi
permasalahan ataupun usulan lain yang diberikan oleh Jaksa
yang berkenaan dengan Agung Muda Tindak Pidana
pelaksanaan fungsi lain yang Umum.
diberikan oleh Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan penyusunan rencana

SOP dan alat lain yang ada dan program kerja penanganan

relevansinya dengan penyusunan perkara tindak pidana terorisme

rencana dan program kerja dan lintas negara.

penanganan perkara tindak pidana

terorisme dan lintas negara.

2. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan penyiapan
SOP dan alat lain yang ada perumusan kebijakan teknis
relevansinya dengan perumusan penanganan perkara tindak pidana
kebijakan teknis penanganan terorismen dan lintas negara
perkara tindak pidana terorismen meliputi prapenuntutan, penuntutan
dan lintas negara meliputi eksekusi dan eksaminasi.
prapenuntutan, penuntutan
eksekusi dan eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada pemberian pertimbangan hukum
relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana
pemberian pertimbangan hukum terorisme dan lintas negara.

522

penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara.

4. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksaanaan

SOP dan alat lain yang ada pengendalian penanganan perkara

relevansinya dengan pelaksaanaan tindak pidana terorisme dan lintas

pengendalian penanganan perkara negara sesuai dengan ketentuan

tindak pidana terorisme dan lintas yang diatur oleh Kejaksaan.

negara sesuai dengan ketentuan

yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan

SOP dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama dengan

relevansinya dengan pelaksanaan kementrian atau Lembaga dan

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta

kementrian atau Lembaga dan organisasi lain dalam penanganan

pemerintah daerah, serta perkara tindak pidana terorisme

organisasi lain dalam penanganan dan lintas negara.

perkara tindak pidana terorisme

dan lintas negara.

6. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pengelolaan data

SOP dan alat lain yang ada dan laporan pelaksanaan

relevansinya dengan pengelolaan penanganan perkara tindak

data dan laporan pelaksanaan pidana terorisme dan lintas

penanganan perkara tindak pidana negara.

terorisme dan lintas negara.

7. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada pemberian bimbingan teknis
relevansinya dengan pemberian dalam penanganan perkara
bimbingan teknis dalam tindak pidana terorisme dan
penanganan perkara tindak lintas negara.
pidana terorisme dan lintas
negara.

8. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada pemantauan, evaluasi, dan
relevansinya dengan pelaksanaan penyusunan laporan
pemantauan, evaluasi, dan penanganan perkara tindak
penyusunan laporan penanganan pidana terorisme dan lintas
perkara tindak pidana terorisme negara.
dan lintas negara.

523

9. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada urusan ketatausahaan dan
relevansinya dengan pelaksanaan kerumahtanggan direktorat.
urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada fungsi lain yang diberikan oleh
relevansinya dengan Jaksa Agung Muda Tindak
pelaksanaan fungsi lain yang Pidana Umum.
diberikan oleh Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara meliputi prapenuntutan,
penuntutan eksekusi dan eksaminasi.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

4. Kebenaran dan keakuratan pelaksaanaan pengendalian penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian
atau Lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

6. Keakuratan dan kebenaran pengelolaan data dan laporan pelaksanaan
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

524

7. Keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dalam penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara.

8. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara.

9. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun
pekerjaan di Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara,
Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

2. Memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran rencana tahunan, multi
tahun dan jangka panjang Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

4. Memberikan persetujuan penggunaan anggaran kegiatan di Direktorat
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

5. Menyetujui seleksi pegawai fungsional di Direktorat Tindak Pidana
Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana
Umum Lainnya.

525

6. Mengambil keputusan tentang permasalahan dalam pekerjaan yang
diajukan oleh pejabat struktural di Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

7. Mengevaluasi dan menganalisis prestasi kerja di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

8. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin pegawai fungsional,

9. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan dan menyempurnakan metode kerja di Direktorat
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Koordinasi, konsultasi,
Bidang Tindak Pidana Republik pembahasan
Umum Indonesia

2. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan, tukar
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

3. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban Tindak Pidana menukar informasi,
Umum dan Tindak Umum menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

4. Direktur Tindak Pidana Jaksa Agung Koordinasi,
Orang dan Harta Benda Muda Bidang pembahasan, tukar

526

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 3 4

Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

5. Sekretaris Jaksa Agung Jaksa Agung Koordinasi,
pembahasan, tukar
Muda Tindak Bidang Muda Bidang menukar informasi,
menyelesaikan
Tindak Pidana Umum Tindak Pidana permasalahan

Umum

6. Kepala Subdirektorar Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Eksaminasi Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

9. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

10. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

11. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

527

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Rapat 14 m2

d. Ruang Simpan 3 m2

e. Ruang Spri 7 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

528

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Mampu menganalisis permasalahan dan mencari serta menentukan
alternatif pemecahannya.

b) Mampu dalam pengelolaan bidang tindak pidana terorisme dan lintas
negara.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 529
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk
mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 15 (Lima Belas)

530
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Prapenuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/setara

531

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (Menit) 6 7

1. Menyelia Dokumen 5
penyiapan penyusunan
bahan rencana dan 1 330 75000 0,0044
penyusunan program kerja
rencana dan pada tahap
program kerja prapenuntutan
tindak pidana
terorisme dan
lintas negara

2. Menyelia Dokumen 50 660 75000 0,4400
penyiapan perumusan
bahan kebijakan
perumusan teknis dan
kebijakan analisis
teknis, analisis pemberian
dan pemberian pertimbangan
pertimbangan Hukum
hukum penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana
pidana terorisme dan
terorisme dan lintas negara
lintas negara pada tahap
pada tahap prapenuntutan
prapenuntutan (surat edaran)

3. Menyelia Dokumen 400 120 75000 0,6400
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana terorisme
pidana dan lintas
terorisme dan negara pada
lintas negara tahap
pada tahap prapenuntutan
prapenuntutan
meliputi
pemberitahuan
dimulainya
penyidikan,
penelitian

532

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
berkas 4 (Menit) 6 7
perkara,
pemberian 5
petunjuk
kelengkapan
berkas
perkara,
penyusunan
rencana surat
dakwaan,
administrasi
berkas
perkara,
pemeriksaan
tambahan,
penahanan,
dan Tindakan
hukum lain
yang
diperlukan

4. Memberi Laporan 8 120 75000 0,0128
petunjuk pelaksanaan
pelaksanaan koordinasi
koordinasi dan dan kerja
Kerjasama sama dalam
dalam penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana terorisme
pidana dan lintas
terorisme dan negara pada
lintas negara tahap
pada tahap prapenuntutan
prapenuntutan

5. Memberi Dokumen 40 60 75000 0,0320
petunjuk pengelolaan dan
pengelolaan penyajian data
dan penyajian dan informasi
data dan
informasi

533

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

6. Menyelia Laporan 28 60 75000 0,0224
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan bimbingan
bimbingan teknis
teknis, penanganan
pelaksanaan perkara tindak
pemantauan, pidana terorisme
evaluasi dan dan lintasnegara
penyusunan pada tahap
laporan prapenuntutan
penanganan
perkara tindak
pidana
terorisme dan
lintas negara
pada tahap
prapenuntutan

Jumlah 1,1516
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyusunan rencana dan program kerja pada tahap prapenuntutan
tindak pidana terorisme dan lintas negara.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis dan analisis pemberian pertimbangan
hukum penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
prapenuntutan (surat edaran).

c. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap prapenuntutan.

d. Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara
tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.

e. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

f. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.

8. Bahan Kerja 534
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan
yang berkenaan dengan program kerja pada tahap
penyusunan rencana dan prapenuntutan tindak pidana
program kerja pada tahap terorisme dan lintas negara.
prapenuntutan tindak pidana
terorisme dan lintas negara.

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis,
yang berkenaan dengan analisis dan pemberian
penyiapan bahan perumusan pertimbangan hukum
kebijakan teknis, analisis dan penanganan perkara tindak
pemberian pertimbangan hukum pidana terorisme dan lintas
penanganan perkara tindak negara pada tahap
pidana terorisme dan lintas prapenuntutan.
negara pada tahap
prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana terorisme
pelaksanaan penanganan dan lintas negara pada tahap
perkara tindak pidana terorisme prapenuntutan.
dan lintas negara pada tahap
prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk koordinasi dan

permasalahan ataupun usulan kerja sama dalam penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana keamanan

koordinasi dan kerja sama dalam negara, ketertiban umum, dan

penanganan perkara tindak pidana pidana umum lainnya tahap

keamanan negara, ketertiban prapenuntutan.

umum, dan pidana umum lainnya

tahap prapenuntutan.

5. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pengelolaan
permasalahan ataupun usulan dan penyajian data dan
yang berkenaan dengan informasi.

535

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

6. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis,
yang berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan,
pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan
pelaksanaan pemantauan, laporan penanganan perkara
evaluasi dan penyusunan tindak pidana terorisme dan lintas
laporan penanganan perkara negara pada tahap
tindak pidana terorisme dan prapenuntutan.
lintas negara pada tahap
prapenuntutan.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan

SOP dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan program

relevansinya dengan penyusunan kerja pada tahap prapenuntutan

rencana dan program kerja pada tindak pidana terorisme dan lintas

tahap prapenuntutan tindak pidana negara.

terorisme dan lintas negara.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan
SOP dan alat lainnya yang ada perumusan kebijakan teknis,
relevansinya dengan perumusan analisis dan pemberian
kebijakan teknis, analisis dan pertimbangan hukum
pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
negara pada tahap prapenuntutan.
prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP dan alat lainnya yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan pelaksanaan terorisme dan lintas negara pada

penanganan perkara tindak pidana tahap prapenuntutan.

536

terorisme dan lintas negara pada
tahap prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk koordinasi dan

SOP dan alat lainnya yang ada kerja sama dalam penanganan

relevansinya dengan koordinasi perkara tindak pidana keamanan

dan kerja sama dalam penanganan negara, ketertiban umum, dan

perkara tindak pidana keamanan pidana umum lainnya tahap

negara, ketertiban umum, dan prapenuntutan.

pidana umum lainnya tahap

prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pengelolaan dan
SOP dan alat lainnya yang ada penyajian data dan informasi.
relevansinya dengan pengelolaan
dan penyajian data dan informasi.

6. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP dan alat lainnya yang ada bimbingan teknis, pemantauan

relevansinya dengan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

bimbingan teknis, pemantauan penanganan perkara tindak pidana

evaluasi dan penyusunan laporan keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap prapenuntutan.

umum dan tindak pidana umum

lainnya tahap prapenuntutan.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap prapenuntutan tindak pidana terorisme dan lintas negara.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terorisme
dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.

537

4. Keefektifan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum, dan pidana umum lainnya
tahap prapenuntutan.

5. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

6. Keefektifan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya tahap
prapenuntutan.

11. Wewenang

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

538

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Terorisme dan Muda Bidang pembahasan
Lintas Negara Tindak Pidana
Umum

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Direktorat Tindak Koordinasi,
Tata Usaha Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,

539

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
34

menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 540
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan penanganan perkara,
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan data laporan.

d) Terampil dalam pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana terorisme
dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

541
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 542
: 12 (Dua Belas)

543
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah I sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan : Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan IV / setara

544

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
No Uraian Tugas Hasil Kerja
4 (Menit) 6 7
12 3
5
1. Memeriksa Dokumen
penyiapan rencana dan 1 330 75000 0,0044
bahan program kerja
penyusunan pada tahap
rencaana dan prapenuntutan
program kerja wilayah I

2. Membimbing Dokumen draft 25 330 75000 0,1100
perumusan perumusan
kebijakan teknis, kebijakan teknis
analisis dan dan
pemberian Dokumen draft
pertimbangan analisis
hukum, pemberian
pertimbangan
hukum pada
tahap
prapenuntutan
wilayah I

3. Membimbing Dokumen p21 200 180 75000 0,4800
penanganan dan dokumen
perkara, administrasi 4
pelaksanaan untuk tahap 2
koordinasi dan (surat 25
kerja sama perintah, surat 1
pengantar,
berita acara) 180 75000 0,0096

Laporan 660 75000 0,2200
pelaksanaan 39600
koordinasi 75000 0,5280
dan kerja
sama pada
tahap
prapenuntutan
wilayah I

Pelatihan/
workshop

buku panduan/

545

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pedoman 4 (Menit) 6 7
4. Memeriksa
pengelolaan dan 5
penyajian data
dan informasi Data pada tahap 20 330 75000 0,0880
prapenuntutan
wilayah I

5. Membimbing Laporan 14 180 75000 0,0336
pemberian pemberian
bimbingan bimbingan
teknis, teknis,
pemantauan, pemantauan,
evaluasi dan evaluasi dan
penyusunan laporan
laporan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana terorisme
pidana terorisme dan lintas
dan lintas negara pada
negara pada tahap
tahap prapenuntutan
prapenuntutan wilayah I
wilayah I

Jumlah 1,4736
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen rencana dan program kerja pada tahap prapenuntutan wilayah I.

b. Dokumen draft perumusan kebijakan teknis dan Dokumen draft analisis
pemberian pertimbangan hukum pada tahap prapenuntutan wilayah I.

c. Dokumen p21 dan dokumen administrasi untuk tahap 2 (surat perintah, surat
pengantar, berita acara), Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada
tahap prapenuntutan wilayah I, Pelatihan/workshop, Buku panduan/pedoman.

d. Data pada tahap prapenuntutan wilayah I.

e. Laporan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

8. Bahan Kerja :

546

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencan dan program
yang berkenaan dengan kerja pada tahap prapenuntutan
penyusunan rencan dan wilayah I.
program kerja pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis pada tahap prapenuntutan wilayah
analisis dan pemberian I.
pertimbangan hukum pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan penanganan

permasalahan ataupun usulan perkara, pelaksanaan koordinasi

yang berkenaan dengan dan kerja sama pada tahap

penanganan perkara, pelaksanaan prapenuntutan wilayah I.

koordinasi dan kerja sama pada

tahap prapenuntutan wilayah I.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi
yang berkenaan dengan pada tahap prapenuntutan
pengelolaan dan penyajian data wilayah I.
dan informasi pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan
pemberian bimbingan teknis, laporan penganganan perkara
pemantauan, evaluasi dan tindak podana terorisme dan
penyusunan laporan lintas negara pada tahap
penganganan perkara tindak prapenuntutan wilayah I.
podana terorisme dan lintas
negara pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja :