Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

348

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
5. Menyelia
penyiapan 5
pelaksanaan
koordinasi dan Dokumen 100 330 75000 0,4400
Kerjasama dalam pelaksanaan
penanganan koordinasi dan
perkara tindak kerja sama
pidana keamanan dalam
negara, penanganan
ketertiban umum perkara tindak
dan tindak pidana pidana
umum lainnya keamanan
pada tahap negara,
eksekusi dan ketertiban
eksaminasi umum dan
tindak pidana
umum pada
tahap eksekusi
dan
eksaminasi

6. Memberi petunjuk Dokumen 1435 10 75000 0,1913
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan penyajian
dan informasi data dan
informasi

7 Menyelia Dokumen 40 330 75000 0,1760
pelaksanaan bimbingan
bimbingan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana keamanan keamanan
negara, negara,
ketertiban umum ketertiban
dan tindak pidana umum dan
umum lainnya tindak pidana
pada tahap umum lainnya
eksekusi dan pada tahap
eksaminasi eksekusi dan
eskaminasi

8. Memberi petunjuk Dokumen 60 60 75000 0,0480
pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan, pemantauan,
evaluasi dan evaluasi, dan

349

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyusunan penyusunan 4 (Menit) 67
laporan laporan
penanganan penanganan 5
perkara tahap perkara tahap
eksekusi dan eksekusi dan
eksaminasi tindak eksaminasi
pidana keamanan tindak pidana
negara, keamanan
ketertiban umum negara,
dan tindak pidana ketertiban
umum lainnya. umum dan
tindak pidana
lainnya

Jumlah 1,7163
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya tahap
eksekusi dan eksaminasi.

c. Dokumen analisis dan pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara
tindak pidana keamana, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya
pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

d. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan
eksaminasi.

e. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara
tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum
pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

f. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
g. Dokumen bimbingan teknis penanganan perkara tindak keamanan negara,

ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan
eskaminasi.

h. Dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap eksekusi dan eksaminasi tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana lainnya.

8. Bahan Kerja 350
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan

yang berkenaan dengan program kerja.

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

perumusan kebijakan teknis keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap eksekusi dan

umum dan tindak pidana umum eksaminasi.

lainnya tahap eksekusi dan

eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pemberian tugas analisis dan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak pidana

dan pemberian pertimbangan keamana, ketertiban umum dan

hukum penanganan perkara tindak tindak pidana umum lainnya pada

pidana keamana, ketertiban umum tahap eksekusi dan eksaminasi.

dan tindak pidana umum lainnya

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan keamanan negara, ketertiban

pelaksanaan penanganan perkara umum, dan tindak pidana umum

tindak pidana keamanan negara, lainnya pada tahap eksekusi dan

ketertiban umum, dan tindak eksaminasi.

pidana umum lainnya pada tahap

eksekusi dan eksaminasi.

5. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dalam
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana
pelaksanaan koordinasi dan kerja keamanan negara, ketertiban
sama dalam penanganan perkara umum dan tindak pidana umum

351

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

tindak pidana keamanan negara, pada tahap eksekusi dan

ketertiban umum dan tindak eksaminasi.

pidana umum pada tahap eksekusi

dan eksaminasi.

6. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pengelolaan
permasalahan ataupun usulan dan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

7. Data, informasi, laporan, Penyeliaan pelaksanaan bimbingan
permasalahan ataupun usulan teknis penanganan perkara tindak
yang berkenaan dengan keamanan negara, ketertiban
bimbingan teknis penanganan umum dan tindak pidana umum
perkara tindak keamanan negara, lainnya pada tahap eksekusi dan
ketertiban umum dan tindak eskaminasi
pidana umum lainnya pada tahap
eksekusi dan eskaminasi.

8. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi, dan penyusunan
pelaksanaan pemantauan, laporan penanganan perkara
evaluasi, dan penyusunan tahap eksekusi dan eksaminasi
laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
tahap eksekusi dan eksaminasi ketertiban umum dan tindak
tindak pidana keamanan pidana lainnya.
negara, ketertiban umum dan
tindak pidana lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada penyusunan rencana dan
relevansinya dengan penyiapan program kerja.

352

bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan

SOP, dan alat lain yang ada perumusan kebijakan teknis

relevansinya dengan penyiapan penanganan perkara tindak pidana

bahan perumusan kebijakan teknis keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap eksekusi dan

umum dan tindak pidana umum eksaminasi.

lainnya tahap eksekusi dan

eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan, Memberi tugas analisis dan

SOP, dan alat lain yang ada pemberian pertimbangan hukum

relevansinya dengan analisis dan penanganan perkara tindak pidana

pemberian pertimbangan hukum keamana, ketertiban umum dan

penanganan perkara tindak tindak pidana umum lainnya pada

pidana keamana, ketertiban umum tahap eksekusi dan eksaminasi

dan tindak pidana umum lainnya

pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara tindak pidana
relevansinya dengan penyiapan keamanan negara, ketertiban
pelaksanaan penanganan perkara umum, dan tindak pidana umum
tindak pidana keamanan negara, lainnya pada tahap eksekusi dan
ketertiban umum, dan tindak eksaminasi.
pidana umum lainnya pada tahap
eksekusi dan eksaminasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama dalam

relevansinya dengan penyiapan penanganan perkara tindak pidana

pelaksanaan koordinasi dan kerja keamanan negara, ketertiban

sama dalam penanganan perkara umum dan tindak pidana umum

tindak pidana keamanan negara, pada tahap eksekusi dan

ketertiban umum dan tindak pidana eksaminasi.

umum pada tahap eksekusi dan

eksaminasi.

6. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pengelolaan
SOP dan alat lain yang ada dan penyajian data dan
relevansinya dengan pengelolaan informasi.
dan penyajian data dan informasi.

353

7. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan

SOP dan alat lain yang ada pelaksanaan bimbingan teknis

relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tindak

bimbingan teknis penanganan keamanan negara, ketertiban

perkara tindak keamanan negara, umum dan tindak pidana umum

ketertiban umum dan tindak pidana lainnya pada tahap eksekusi dan

umum lainnya pada tahap eksekusi eskaminasi.

dan eskaminasi.

8. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP dan alat lain yang ada pemantauan, evaluasi, dan
relevansinya dengan pelaksanaan penyusunan laporan
pemantauan, evaluasi, dan penanganan perkara tahap
penyusunan laporan penanganan eksekusi dan eksaminasi tindak
perkara tahap eksekusi dan pidana keamanan negara,
eksaminasi tindak pidana ketertiban umum dan tindak
keamanan negara, ketertiban pidana lainnya
umum dan tindak pidana lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban
umum dan tindak pidana umum lainnya tahap eksekusi dan eksaminasi.

3. Keefektifan dan keakuratan analisis dan pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana keamana, ketertiban umum dan
tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

4. Keefektifan penyiapan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya
pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

354

5. Keefektifan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum pada tahap eksekusi dan eksaminasi.

6. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

7. Keefektifan dan keakuratan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis
penanganan perkara tindak keamanan negara, ketertiban umum dan
tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan eskaminasi.

8. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tahap eksekusi dan
eksaminasi tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan
tindak pidana lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan

355

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan
Negara, Ketertiban Tindak Pidana
Umum dan Tindak Umum
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum, permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

4. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum, permasalahan
dan Tindak

356

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
4
12 3

Pidana Umum
Lainnya

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat permasalahan
Eksekusi dan
Eksaminasi Koordinasi,
pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

No. Aspek 357 Faktor
12 3
9. Getaran Tidak ada
10. Prasarana: 12 m2

f. Ruang Kerja 6 m2
g. Ruang Tamu 3 m2
Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan
kerja sama.

c) Terampil dalam melaksanakan pengolahan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pada
tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

358

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

359

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

360
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah 1
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan:Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal menjabat golongan IV/ setara

361

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Memeriksa
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencaana dan Dokumen 1435 10 75000 0,1913
program kerja bahan
penyusunan
rencana dan
program kerja

2. Membimbing Dokumen 717 60 75000 0,5736
perumusan rumusan
kebijakan teknis, kebijakan
analisis dan teknis,
pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum, pertimbangan
hukum

3. Membimbing Dokumen 30 60 75000 0,0240
pelaksanaan pelaksanaan
koordinasi dan koordinasi
kerja sama dan kerja
sama

4. Memeriksa Dokumen 717 30 75000 0,2868
pengelolaan dan pengelolaan
penyajian data dan dan penyajian
informasi data dan
informasi

5. Membimbing Dokumen 40 120 75000 0,0640
pemberian pemberian
bimbingan teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana keamanan perkara tindak
negara, ketertiban pidana
umum dan tindak keamanan
pidana umum negara,

362

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
lainnya pada tahap ketertiban 4 (Menit) 6 7
prapenuntutan umum dan
wilayah I tindak pidana 5
umum lainnya
pada tahap
prapenuntutan
wilayah I

Jumlah 1,1397
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen rumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan
wilayah I

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan
yang berkenaan dengan program kerja.
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan rumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum.
rumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

363

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi dan keamanan negara, ketertiban
penyusunan laporan penanganan umum dan tindak pidana umum
perkara tindak pidana keamanan lainnya pada tahap prapenuntutan
negara, ketertiban umum dan wilayah I
tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada penyiapan bahan penyusunan
relevansinya dengan rencana dan program kerja.
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing rumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan rumusan pertimbangan hukum.
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

364

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama.
relevansinya dengan pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP, dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana keamanan

evaluasi dan penyusunan laporan negara, ketertiban umum dan

penanganan perkara tindak pidana tindak pidana umum lainnya pada

keamanan negara, ketertiban tahap prapenuntutan wilayah I.

umum dan tindak pidana umum

lainnya pada tahap prapenuntutan

wilayah I.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

11. Wewenang 365
:

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana pembahasan
Keamanan
Eksaminasi Negara,

366

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
4
12 3

Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

No. Aspek 367 Faktor
12 3
12 m2
a. Ruang Kerja 6 m2
b. Ruang Tamu 3 m2
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah 1.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

368

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

369

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

370
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya pada tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan IV/ setara

371

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Memeriksa
penyiapan 5
bahan
penyusunan Dokumen bahan 1435 10 75000 0,1913
rencaana dan penyusunan
program kerja rencana dan
program kerja

2. Membimbing Dokumen 718 60 75000 0,5744
perumusan rumusan
kebijakan kebijakan
teknis, analisis teknis,
dan pemberian analisis dan
pertimbangan pemberian
hukum, pertimbangan
hukum

3. Membimbing Dokumen 20 120 75000 0,0320
pelaksanaan pelaksanaan 718
koordinasi dan koordinasi 40 30 75000 0,2872
kerja sama dan kerja
sama 10 75000 0,0640
4. Memeriksa
pengelolaan Dokumen
dan penyajian pengelolaan
data dan dan penyajian
informasi data dan
informasi
5. Membimbing
pemberian Dokumen
bimbingan pemberian
teknis, bimbingan
pemantauan, teknis,
evaluasi dan pemantauan,
penyusunan evaluasi dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tindak penanganan
pidana perkara tindak
keamanan pidana
keamanan

372

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7
negara, negara,
ketertiban ketertiban 5
umum dan umum dan
tindak pidana tindak pidana
umum lainnya umum lainnya
pada tahap pada tahap
prapenuntutan prapenuntutan
wilayah II wilayah II

Jumlah 1,1489
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen bahan penyusunan rencana dan program kerja.

b. Dokumen rumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

c. Dokumen pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

d. Dokumen pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

e. Dokumen pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan
wilayah II.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan
yang berkenaan dengan program kerja.
penyusunan rencana dan
program kerja.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan rumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum.
rumusan kebijakan teknis,

373

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi dan keamanan negara, ketertiban
penyusunan laporan penanganan umum dan tindak pidana umum
perkara tindak pidana keamanan lainnya pada tahap prapenuntutan
negara, ketertiban umum dan wilayah II
tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada penyiapan bahan penyusunan
relevansinya dengan rencana dan program kerja.
penyusunan rencana dan
program kerja.

374

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing rumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan rumusan pertimbangan hukum.
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada koordinasi dan kerja sama.
relevansinya dengan pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan, membimbing pemberian bimbingan

SOP, dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana keamanan

evaluasi dan penyusunan laporan negara, ketertiban umum dan

penanganan perkara tindak pidana tindak pidana umum lainnya pada

keamanan negara, ketertiban tahap prapenuntutan wilayah II.

umum dan tindak pidana umum

lainnya pada tahap prapenuntutan

wilayah II.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyiapan bahan
penyusunan rencana dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

375

4. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan 376
:

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Eksekusi dan Pidana pembahasan
Eksaminasi Keamanan
Negara,
Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Eksekusi dan pembahasan, tukar
Eksaminasi menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
3. Udara Dingin (suhu dapat diatur)
4. Keadaan Ruangan Sejuk
5. Letak Cukup luas
6. Penerangan Datar
Terang

377

No. Aspek Faktor
3
12
7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap eksekusi dan eksaminasi wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

378

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

379

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

380
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana
Umum Lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Jam) 6 7

5

1. Mendistribusikan Dokumen urusan 1000 60 75000 0.8000

tugas urusan ketatausahaan

ketatausahaan Direktorat Tindak

Direktorat Tindak Pidana Keamanan

381

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
Pidana Negara, Ketertiban 4 (Jam) 6 7
Keamanan Umum, dan Tindak
Negara, Pidana Umum 5
Ketertiban Umum, Lainnya
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Mendistribusikan Dokumen urusan 100 120 75000 0.1600
tugas urusan kerumahtanggaan
kerumahtanggaan Direktorat Tindak
Direktorat Tindak Pidana
Pidana Keamanan
Keamanan Negara,
Negara, Ketertiban Umum,
Ketertiban Umum, dan Tindak
dan Tindak Pidana Umum
Pidana Umum Lainnya
Lainnya

Jumlah 0.9000
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen urusan ketatausahaan Direktorat Tindak Pidana Keamanan
Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

b. Dokumen urusan kerumahtanggaan Direktorat Tindak Pidana Keamanan
Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan Direktorat Tindak
yang berkenaan dengan urusan Pidana Keamanan Negara,
ketatausahaan Direktorat Tindak Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Keamanan Negara, Pidana Umum Lainnya.
Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

382

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

2. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas urusan

permasalahan ataupun usulan kerumahtanggaan Direktorat

yang berkenaan dengan urusan Tindak Pidana Keamanan

kerumahtanggaan Direktorat Negara, Ketertiban Umum, dan

Tindak Pidana Keamanan Negara, Tindak Pidana Umum Lainnya.

Ketertiban Umum, dan Tindak

Pidana Umum Lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Mendistribusikan tugas urusan
SOP, dan alat lain yang ada ketatausahaan Direktorat Tindak
relevansinya dengan urusan Pidana Keamanan Negara,
ketatausahaan Direktorat Tindak Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Keamanan Negara, Pidana Umum Lainnya.
Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

2. Peraturan perundang-undangan, Mendistribusikan tugas urusan

SOP, dan alat lain yang ada kerumahtanggaan Direktorat

relevansinya dengan urusan Tindak Pidana Keamanan

kerumahtanggaan Direktorat Negara, Ketertiban Umum, dan

Tindak Pidana Keamanan Negara, Tindak Pidana Umum Lainnya.

Ketertiban Umum, dan Tindak

Pidana Umum Lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keefektifan pelaksanaan urusan ketatausahaan
Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

383

2. Kebenaran dan keefektifan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, ringkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarakan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan 384
:

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan
Negara, Ketertiban Tindak Pidana
Umum dan Tindak Umum
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

4. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Eksaminasi Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

385

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

386

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

387

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

387
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif
2. Lainnya
3.
Kode Jabatan :-
4.
Unit Kerja : Kejaksaan Republik Indonesia
5.
a. JPT Utama :
6.
No b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
1
c. JPT Pratama :

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan
perkara dibidang tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.

Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2.

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. II.

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon II/setara.

Tugas Pokok :

Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
2 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Mengarahkan Dokumen 3 1590 75000 0,04
penyusunan rencana dan
rencana dan program kerja
program kerja penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika

388

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
dan zat adiktif dan zat adiktif 4 (Menit) 6 7
lainnya sesuai lainnya
dengan 5
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

2. Mengarahkan Dokumen 59 330 75000 0,259
penyiapan penyiapan
perumusan perumusan
kebijakan teknis kebijakan
penanganan teknis
perkara tindak penanganan
pidana narkotika perkara tindak
dan zat adiktif pidana
meliputi narkotika dan
prapenuntutan, zat adiktif
penuntutan meliputi
eksekusi dan prapenuntutan,
eksaminasi penuntutan
sesuai dengan eksekusi dan
ketentuan yang eksaminasi
berlaku untuk
kelancaran tugas

3. Mengarahkan Dokumen 474 90 75000 0,568
pemberian pemberian
pertimbangan pertimbangan
hukum hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana narkotika pidana
dan zat adiktif narkotika dan
lainnya sesuai zat adiktif
dengan lainnya
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

4. Mengarahkan Dokumen 308 120 75000 0,492
pelaksaanaan pengendalian
pengendalian penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika

389

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pidana narkotika dan zat adiktif 4 (Menit) 6 7
dan zat adiktif lainnya sesuai
lainnya sesuai dengan 5
dengan ketentuan yang
ketentuan yang diatur oleh
diatur oleh Kejaksaan
Kejaksaan sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

5. Mengarahkan Dokumen 36 120 75000 0,057
pelaksanaan koordinasi dan
koordinasi dan kerja sama
kerja sama dengan
dengan kementrian atau
kementrian atau Lembaga dan
Lembaga dan pemerintah
pemerintah daerah, serta
daerah, serta organisasi lain
organisasi lain dalam
dalam penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika dan zat adiktif
dan zat adiktif lainnya
lainnya sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

6. Mengarahkan Dokumen 36 120 75000 0,057
pelaksanaan pengelolaan data
pengelolaan data dan laporan
dan laporan pelaksanaan
pelaksanaan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika dan zat adiktif
dan zat adiktif lainnya
lainnya sesuai
dengan
ketentuan yang

390

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
berlaku untuk 4 (Menit) 6 7
kelancaran tugas
5

7. Mengarahkan Dokumen 68 120 75000 0,108
pelaksanaan pemberian
pemberian bimbingan teknis
bimbingan teknis dalam
dalam penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana narkotika
pidana narkotika dan zat adiktif
dan zat adiktif lainnya
lainnya sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

8. Mengarahkan Dokumen 36 120 75000 0,057
pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, evaluasi, dan
evaluasi, dan penyusunan
penyusunan laporan
laporan sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

9. Mengarahkan Dokumen 1500 10 75000 0,2

pelaksanaan pelaksanaan

urusan urusan

ketatausahaan ketatausahaan

dan dan

kerumahtanggan kerumahtanggan

direktorat sesuai direktorat

dengan

ketentuan yang

berlaku untuk

kelancaran tugas

10. Mengarahkan Dokumen 12 120 1260 0,019
pelaksanaan pelaksanaan

391

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
fungsi lain yang fungsi lain yang 4 (Menit) 6 7
diberikan oleh diberikan oleh
Jaksa Agung Jaksa Agung 5
Muda Tindak Muda Tindak
Pidana Umum Pidana Umum
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku untuk
kelancaran tugas

Jumlah 1,85
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen rencana dan program kerja penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya.

b. Dokumen penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif meliputi prapenuntutan, penuntutan eksekusi
dan eksaminasi.

c. Dokumen pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

d. Dokumen pengendalian penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan.

e. Dokumen koordinasi dan kerja sama dengan kementrian atau Lembaga dan
pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

f. Dokumen pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara
tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

g. Dokumen pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

h. Dokumen pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

i. Dokumen pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan
direktorat.

j. Dokumen pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

8. Bahan Kerja 392
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyusunan rencana dan program

permasalahan ataupun usulan kerja penanganan perkara tindak

yang berkenaan dengan pidana narkotika dan zat adiktif

penyusunan rencana dan program lainnya gumpulan, pengelolaan,

kerja penanganan perkara tindak dan analisis data.

pidana narkotika dan zat adiktif

lainnya.

2. Data, informasi, laporan, Penyiapan perumusan kebijakan

permasalahan ataupun usulan teknis penanganan perkara tindak

yang berkenaan dengan pidana narkotika dan zat adiktif

perumusan kebijakan teknis meliputi prapenuntutan, penuntutan

penanganan perkara tindak pidana eksekusi dan eksaminasi.

narkotika dan zat adiktif meliputi

prapenuntutan, penuntutan

eksekusi dan eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemberian

permasalahan ataupun usulan pertimbangan hukum penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana narkotika dan

pelaksanaan pemberian zat adiktif lainnya.

pertimbangan hukum penanganan

perkara tindak pidana narkotika

dan zat adiktif lainnya.

4. Data, informasi, laporan, Pengendalian penanganan
permasalahan ataupun usulan perkara tindak pidana narkotika
yang berkenaan dengan dan zat adiktif lainnya sesuai
pengendalian penanganan dengan ketentuan yang diatur
perkara tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan.
dan zat adiktif lainnya sesuai
dengan ketentuan yang diatur
oleh Kejaksaan.

5. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan koordinasi dan kerja

permasalahan ataupun usulan sama dengan kementrian atau

yang berkenaan dengan Lembaga dan pemerintah daerah,

koordinasi dan kerja sama dengan serta organisasi lain dalam

kementrian atau Lembaga dan penanganan perkara tindak pidana

pemerintah daerah, serta narkotika dan zat adiktif lainnya.

393

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
organisasi lain dalam penanganan
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya.

6. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pengelolaan data

permasalahan ataupun usulan dan laporan pelaksanaan

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pengelolaan data dan laporan pidana narkotika dan zat adiktif

pelaksanaan penanganan perkara lainnya.

tindak pidana narkotika dan zat

adiktif lainnya.

7. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis dalam
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
pemberian bimbingan teknis pidana narkotika dan zat adiktif
dalam penanganan perkara lainnya.
tindak pidana narkotika dan zat
adiktif lainnya.

8. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan pemantauan,
permasalahan ataupun usulan evaluasi, dan penyusunan
yang berkenaan dengan laporan.
pelaksanaan pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan
laporan.

9. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan dan
yang berkenaan dengan kerumahtanggan direktorat.
pelaksanaan urusan
ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Data, informasi, laporan, Pelaksanaan fungsi lain yang
permasalahan ataupun usulan diberikan oleh Jaksa Agung
yang berkenaan dengan Muda Tindak Pidana Umum.
pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

9. Perangkat/Alat Kerja 394
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyusun rencana dan program

SOP dan alat lainnya yang ada kerja penanganan perkara tindak

relevansinya dengan penyusunan pidana narkotika dan zat adiktif

rencana dan program kerja lainnya gumpulan, pengelolaan,

penanganan perkara tindak pidana dan analisis data.

narkotika dan zat adiktif lainnya

gumpulan, pengelolaan, dan

analisis data.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyiapkan perumusan kebijakan
SOP dan alat lainnya yang ada teknis penanganan perkara tindak
relevansinya dengan perumusan pidana narkotika dan zat adiktif
kebijakan teknis penanganan meliputi prapenuntutan, penuntutan
perkara tindak pidana narkotika eksekusi dan eksaminasi.
dan zat adiktif meliputi
prapenuntutan, penuntutan
eksekusi dan eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan, Melaksanakan pemberian
SOP dan alat lainnya yang ada pertimbangan hukum penanganan
relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana narkotika
pemberian pertimbangan hukum dan zat adiktif lainnya.
penanganan perkara tindak
pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya.

4. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan pengendalian

yang ada relevansinya dengan penanganan perkara tindak pidana

pelaksanaan pengendalian narkotika dan zat adiktif lainnya

penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang

narkotika dan zat adiktif lainnya diatur oleh Kejaksaan.

sesuai dengan ketentuan yang

diatur oleh Kejaksaan.

5. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan koordinasi dan kerja
yang ada relevansinya dengan sama dengan kementrian atau
pelaksanaan koordinasi dan kerja Lembaga dan pemerintah daerah,
sama dengan kementrian atau serta organisasi lain dalam
Lembaga dan pemerintah daerah, penanganan perkara tindak pidana
serta organisasi lain dalam narkotika dan zat adiktif lainnya.

395

penanganan perkara tindak pidana
narkotika dan zat adiktif lainnya.

6. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan pengelolaan data
yang ada relevansinya dengan dan laporan pelaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan penanganan perkara tindak
pengelolaan data dan laporan pidana narkotika dan zat adiktif
pelaksanaan penanganan lainnya.
perkara tindak pidana narkotika
dan zat adiktif lainnya.

7. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan pemberian

yang ada relevansinya dengan bimbingan teknis dalam

pelaksanaan pemberian bimbingan penanganan perkara tindak

teknis dalam penanganan perkara pidana narkotika dan zat adiktif

tindak pidana narkotika dan zat lainnya.

adiktif lainnya.

8. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan pemantauan,
yang ada relevansinya dengan evaluasi, dan penyusunan
pelaksanaan pelaksanaan laporan.
pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan.

9. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan urusan
yang ada relevansinya dengan ketatausahaan dan
pelaksanaan urusan kerumahtanggan direktorat.
ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Peraturan perundang-undangan Melaksanakan fungsi lain yang
yang ada relevansinya dengan diberikan oleh Jaksa Agung
pelaksanaan fungsi lain yang Muda Tindak Pidana Umum.
diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

10. Tanggung Jawab 396
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya
gumpulan, pengelolaan, dan analisis data.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis penanganan
perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif meliputi prapenuntutan,
penuntutan eksekusi dan eksaminasi.

3. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pemberian pertimbangan
hukum penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya.

4. Kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan pengendalian penanganan
perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian
atau Lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

6. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan data dan laporan
pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif
lainnya.

7. Keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dalam
penanganan perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

8. Keefektifan dan kesesuaian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan.

9. Keefektifan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan
direktorat.

10. Kesesuaian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum.