Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

248

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

5. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dengan

yang berkenaan dengan kementrian atau Lembaga dan

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta organisasi

kementrian atau Lembaga dan lain dalam penanganan perkara

pemerintah daerah, serta tindak pidana keamanan negara,

organisasi lain dalam penanganan ketertiban umum dan tindak pidana

perkara tindak pidana keamanan umum lainnya.

negara, ketertiban umum dan

tindak pidana umum lainnya.

6. Data, informasi, laporan, Pengarahan pengelolaan data

permasalahan ataupun usulan dan laporan pelaksanaan

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pengelolaan data dan laporan pidana keamanan negara,

pelaksanaan penanganan perkara ketertiban umum dan tindak

tindak pidana keamanan negara, pidana umum lainnya.

ketertiban umum dan tindak

pidana umum lainnya.

7. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pemberian bimbingan teknis

yang berkenaan dengan dalam penanganan perkara

pemberian bimbingan teknis dalam tindak pidana keamanan negara,

penanganan perkara tindak pidana ketertiban umum dan tindak

keamanan negara, ketertiban pidana umum lainnya.

umum dan tindak pidana umum

lainnya.

8. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi, dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan.
pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan.

9. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan dan
yang berkenaan dengan urusan kerumahtanggan direktorat.
ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

249

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

10. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan fungsi
permasalahan ataupun usulan lain yang diberikan oleh Jaksa
yang berkenaan dengan Agung Muda Tindak Pidana
pelaksanaan fungsi lain yang Umum.
diberikan oleh Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan penyusunan rencana

SOP dan alat lain yang ada dan program penanganan perkara

relevansinya dengan penyusunan tindak pidana keamanan negara,

rencana dan program penanganan ketertiban umum dan tindak pidana

perkara tindak pidana keamanan umum lainnya.

negara, ketertiban umum dan

tindak pidana umum lainnya.

2. Peraturan perundang-undangan, Mengarahkan perumusan
SOP, dan alat lain yang ada kebijakan teknis penanganan
relevansinya dengan perumusan perkara tindak pidana keamanan
kebijakan teknis penanganan negara, ketertiban umum dan
perkara tindak pidana keamanan tindak pidana umum lainnya
negara, ketertiban umum dan meliputi tahap prapenuntutan,
tindak pidana umum lainnya penuntutan dan eksekusi dan
meliputi tahap prapenuntutan, eksaminasi.
penuntutan dan eksekusi dan
eksaminasi.

3. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pemberian
yang ada relevansinya dengan pertimbangan hukum penanganan
pemberian pertimbangan hukum perkara tindak pidana keamanan
penanganan perkara tindak negara, ketertiban umum dan
pidana keamanan negara, tindak pidana umum lainnya.
ketertiban umum dan tindak
pidana umum lainnya.

250

4. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pengendalian penanganan perkara

pelaksanaan pengendalian tindak pidana keamanan negara,

penanganan perkara tindak pidana ketertiban umum, dan tindak

keamanan negara, ketertiban pidana umum lainnya sesuai

umum, dan tindak pidana umum dengan ketentuan yang diatur oleh

lainnya sesuai dengan ketentuan Kejaksaan.

yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan koordinasi dan kerja sama dengan

koordinasi dan kerja sama dengan kementrian atau Lembaga dan

kementrian atau Lembaga dan pemerintah daerah, serta

pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan

organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana keamanan

perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan

negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

tindak pidana umum lainnya.

6. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pengelolaan data

yang ada relevansinya dengan dan laporan pelaksanaan

pengelolaan data dan laporan penanganan perkara tindak

pelaksanaan penanganan perkara pidana keamanan negara,

tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak

ketertiban umum dan tindak pidana pidana umum lainnya.

umum lainnya.

7. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pemberian

yang ada relevansinya dengan bimbingan teknis dalam

pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak

penanganan perkara tindak pidana pidana keamanan negara,

keamanan negara, ketertiban ketertiban umum dan tindak

umum dan tindak pidana umum pidana umum lainnya.

lainnya.

8. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pemantauan, evaluasi, dan

pelaksanaan pemantauan, penyusunan laporan.

evaluasi, dan penyusunan laporan.

9. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan urusan ketatausahaan dan
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan direktorat.
kerumahtanggan direktorat.

251

10. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan fungsi lain yang diberikan oleh
pelaksanaan fungsi lain yang Jaksa Agung Muda Tindak
diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Tindak Pidana Umum.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak
pidana umum lainnya meliputi tahap prapenuntutan, penuntutan dan
eksekusi dan eksaminasi.

3. Kebenaran dan keakuratan pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya.

4. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pengendalian penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak
pidana umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh
Kejaksaan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian
atau Lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya.

6. Keefektifan dan keakuratan pengelolaan data dan laporan pelaksanaan
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya.

252

7. Keefektifan dan kebenaran pemberian bimbingan teknis dalam
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya.

8. Keefektifan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan.

9. Keefektifan dan kebenaran pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggan direktorat.

10. Keefektifan dan kebenaran pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun
pekerjaan di Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara,
Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

2. Memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran rencana tahunan, multi
tahun dan jangka panjang Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

4. Memberikan persetujuan penggunaan anggaran kegiatan di Direktorat
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

5. Menyetujui seleksi pegawai fungsional di Direktorat Tindak Pidana
Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana
Umum Lainnya.

253

6. Mengambil keputusan tentang permasalahan dalam pekerjaan yang
diajukan oleh pejabat struktural di Direktorat Tindak Pidana Terhadap
Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum
Lainnya.

7. Mengevaluasi dan menganalisis prestasi kerja di Direktorat Tindak
Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak
Pidana Umum Lainnya.

8. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin pegawai fungsional,

9. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan dan menyempurnakan metode kerja di Direktorat
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan
Tindak Pidana Umum Lainnya.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Koordinasi, konsultasi,
Bidang Tindak Pidana Republik pembahasan
Umum Indonesia

2. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan, tukar
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

3. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Orang dan Muda Bidang pembahasan, tukar
Harta Benda Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

254

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

4. Direktur Tindak Pidana Jaksa Agung Koordinasi,
Terorisme dan Lintas Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

5. Sekretaris Jaksa Agung Jaksa Agung Koordinasi,
pembahasan, tukar
Muda Tindak Bidang Muda Bidang menukar informasi,
menyelesaikan
Tindak Pidana Umum Tindak Pidana permasalahan

Umum Koordinasi,
pembahasan, tukar
6. Kepala Subdirektorar Direktorat Tindak menukar informasi,
Prapenuntutan Pidana Keamanan menyelesaikan
Negara, Ketertiban permasalahan
Umum dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

7. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

8. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Eksaminasi Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

9. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

255

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
10. Pejabat Terkait 34

11. Kejaksaan Republik Koordinasi dan
Pejabat Terkait
Indonesia pembahasan

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Rapat 14 m2

d. Ruang Simpan 3 m2

e. Ruang Spri 7 m2

14. Resiko Bahaya 256
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Mampu menganalisis permasalahan dan mencari serta menentukan
alternatif pemecahannya.

b) Mampu dalam pengelolaan bidang tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

257

3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk
mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 15 (Lima Belas)

258
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Prapenuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
d. Administrator Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya
:-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum
lainnya pada tahap prapenuntutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/ Setara

259

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
1. Menyelia
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencana dan Nota dinas 360 30 75000 0,0720
program kerja kepada Direktur
dalam hal
penanganan
tahap
prapenuntutan,
perkara yang
hasil
penyelidikanya
dilakukan oleh
Barekskim dan
penyidik PPNS
di Kementrian

Nota dinas dari 360 20 75000 0,0720
direktur ke
jampidum terkait
hal yang sama

Nota dinas dari 360 20 75000 0,0720
jampidum
kepada jaksa
agung

Laporan terusan 360 20 75000 0,096
dari jaksa yang
menangani
perkara di
tingkat pra
penuntutan
kepada direktur .

Laporan dari 1500 10 75000 0,200

seluruh satker di

Indonesia terkait

penanganan

perkara

Kamnegtibum

dan TPUL

dalam tahap

prapenuntutan

260

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (menit) 6 7
2. Menyelia
penyiapan bahan 5
perumusan
kebijakan teknis Dokumen 12 60 75000 0,009
penanganan bahan
perkara tindak perumusan
pidana keamanan kebijakan
negara, ketertiban teknis
umum dan tindak penanganan
pidana umum perkara tindak
lainnya tahap pidana
prapenuntutan keamanan
negara,
ketertiban
umum dan
tindak pidana
umum lainnya
tahap
prapenuntutan

Nota 63 15 75000 0,0126
pendapat
kepada
direktur
kepada jaksa
agung

Laporan 63 15 75000 0,0126
Disposisi
kepada kasie
untuk
memberikan
saran dan
pendapat
terkait
permasalahan
mendesak
yang harus di
tindaklanjuti
atas petunjuk
pimpinan

3. Mendistribusikan Dokumen 34 120 75000 0,0272
tugas berkenaan analisis dan
dengan analisis pemberian
dan pemberian pertimbangan
pertimbangan hukum
hukum penanganan

261

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penanganan perkara tindak 4 (menit) 6 7
perkara tindak pidana
pidana keamanan keamanan 5
negara, ketertiban negara,
umum dan tindak ketertiban
pidana umum umum dan
lainnya pada tindak pidana
tahap umum lainnya
prapenuntutan pada tahap
prapenuntutan

Surat kepada 34 60 75000 0,0272
Kejaksaan
Tinggi daerah

Laporan 34 30 75000 0,0136
kepada
direktur
berkaitan
dengan
pemberian
pertimbangan
hukum
kepada satker
Kejaksaan
Tinggi

4. Menyelia Dokumen 272 15 75000 0,054
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana
pidana keamanan keamanan
negara, ketertiban negara dan
umum dan tindak ketertiban umum
pidanan umum dan tindak
lainnya pada pidana umum
tahap lainnya pada
prapenuntutan tahap
meliputi prapenuntutan
pemberitahuan
dimulainya Laporan 272 15 75000 0,054
penyidikan, SPDP(surat
penelitian berkas pemberitahuan
perkara, dimulianya
pemberian penyidikan)

262

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
petunjuk 4 (menit) 6 7
kelengkapan
berkas perkara, 5
penyusunan
rencana surat Berkas perkara 200 15 75000 0,040
dakwaan, dari penyidik
administrasi
berkas perkara, Distribusi berkas 150 60 75000 0,12
pemeriksaan perkara untuk
tambahan, diteliti kepada
penahanan, dan jaksa peneliti
tindak hukum lain melalui kasie
yang diperlukan. wilayah

Dokumen 150 60 75000 0,12
Permintaan hasil
penelitian
berkas perkara
dari jaksa
peneliti

Pemberian 132 15 75000 0,026
pendapat terkait
permohonan
perpanjangan
penahanan dari
penyidik

Surat terbitan 240 15 75000 0,048
perpanjangan
masa tahanan

5. Memberi petunjuk Berita acara 200 60 75000 0,16
pelaksanaan koordinasi
koordinasi dan
kerja sama dalam Laporan kepada 200 30 75000 0,088
penanganan pimpinan terkait
perkara tindak koordinasi
pidana keamanan
negara, ketertiban
umum dan tindak
pidana umum
lainnya tahap
prapenuntutan

6. Memberi petunjuk Laporan 12 30 75000 0,0048
pengelolaan dan Bulanan

263

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
penyajian data Lap Triwulan 4 (menit) 6 7
dan informasi 4 75000 0,0011
5

20

Laporan 1 60 75000 0,0008
Tahunan

Laporan perkara 48 15 75000 0,0096
penting
insidental

7. Menyelia Nota dinas 48 20 75000 0,0128
penyiapan Focus Group 24
pelaksanaan Discussion 15 75000 0,0048
bimbingan teknis 24
penanganan Laporan
perkara tindak pelaksanaan
pidana keamanan menjadi
negara, ketertiban narasumber
umum dan tindak dalam
pidana umum bimbingan
lainnya tahap teknis
prapenuntutan
Koordinasi
penyiapan 30 75000 0,0096
bahan
bimbingan
teknis

8. Memberi petunjuk Dokumen 408 30 75000 0,163
pelaksanaan laporan 408
pemantauan, pelaksanaan 30 75000 0,163
evaluasi, dan pemantauan
penyususnan eval dan
laporan penyusunan
penanganan laporan
perkara tahap penanganan
prapenuntutan perkara yang
tindak pidana dikoordinasikan
keamanan dengan kabag
negara, ketertiban panil
umum dan tindak
pidana umum Nota dinas dan
lainnya. penyampaian
laporan
pemantauan
eval dan

264

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(menit)

12 345 67

penyusunan

laporan dari 34

kejati pada

bagian panil

jampidum

Jumlah 1,848
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Nota dinas kepada Direktur dalam hal penanganan tahap prapenuntutan,
perkara yang hasil penyelidikanya dilakukan oleh Barekskim dan penyidik PPNS
di Kementrian, nota dinas dari direktur ke jampidum terkait hal yang sama, nota
dinas dari jampidum kepada jaksa agung, laporan terusan dari jaksa yang
menangani perkara di tingkat pra penuntutan kepada direktur, dan laporan dari
seluruh satker di Indonesia terkait penanganan perkara Kamnegtibum dan TPUL
dalam tahap prapenuntutan.

b. Dokumen bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya
tahap prapenuntutan, nota pendapat kepada direktur kepada jaksa agung, dan
laporan Disposisi kepada kasie untuk memberikan saran dan pendapat terkait
permasalahan mendesak yang harus di tindaklanjuti atas petunjuk pimpinan.

c. Dokumen analisis dan pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara
tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum
lainnya pada tahap prapenuntutan, surat kepada Kejaksaan Tinggi daerah,
dan laporan kepada direktur berkaitan dengan pemberian pertimbangan
hukum kepada satker Kejaksaan Tinggi.

d. Dokumen pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara
dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntut,
laporan SPDP (surat pemberitahuan dimulianya penyidikan), Berkas perkara
dari penyidik, distribusi berkas perkara untuk diteliti kepada jaksa peneliti melalui
kasie wilayah, dokumen Permintaan hasil penelitian berkas perkara dari jaksa
peneliti, pemberian pendapat terkait permohonan perpanjangan penahanan dari
penyidik, surat terbitan perpanjangan masa tahanan.

e. Berita acara koordinasi dan laporan kepada pimpinan terkait koordinasi.

f. Laporan Bulanan, laporan Triwulan, laporan Tahunan, dan laporan perkara
penting incidental.

g. Nota dinas Focus Group Discussion, laporan pelaksanaan menjadi narasumber
dalam bimbingan teknis, dan koordinasi penyiapan bahan bimbingan teknis.

265

h. Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan eval dan penyusunan laporan
penanganan perkara yang dikoordinasikan dengan kabag panil, dan nota dinas
dan penyampaian laporan pemantauan eval dan penyusunan laporan dari 34
kejati pada bagian panil jampidum.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja pada

yang berkenaan dengan bahan tahap prapenuntutan tindak pidana

rencana dan program kerja pada kemananan negara, ketertiban

tahap prapenuntutan tindak pidana umum dan tindak pidana umum

kemananan negara, ketertiban lainnya.

umum dan tindak pidana umum

lainnya.

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan bahan penanganan perkara tindak pidana

perumusan kebijakan teknis keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap prapenuntutan.

umum dan tindak pidana umum

lainnya tahap prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas analisis
permasalahan ataupun usulan dan pemberian pertimbangan
yang berkenaan dengan analisis hukum penanganan perkara
dan pemberian pertimbangan tindak pidana keamanan negara,
hukum penanganan perkara ketertiban umum dan tindak
tindak pidana keamanan pidana umum lainnya pada tahap
negara, ketertiban umum dan prapenuntutan.
tindak pidana umum lainnya
pada tahap prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan keamanan negara dan ketertiban

pelaksanaan penanganan perkara umum dan tindak pidana umum

tindak pidana keamanan negara lainnya pada tahap prapenuntutan.

dan ketertiban umum dan tindak

pidana umum lainnya pada tahap

prapenuntutan.

266

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

5. Data, informasi, laporan, Penyeliaa penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan koordinasi dan
yang berkenaan dengan kerja sama dalam penanganan
pelaksanaan koordinasi dan perkara tindak pidana keamanan
kerja sama dalam penanganan negara, ketertiban umum, dan
perkara tindak pidana pidana umum lainnya tahap
keamanan negara, ketertiban prapenuntutan.
umum, dan pidana umum
lainnya tahap prapenuntutan.

6. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pengelolaan
permasalahan ataupun usulan dan penyajian data dan
yang berkenaan dengan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

7. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pelaksanaan bimbingan teknis pidana keamanan negara,

penanganan perkara tindak pidana ketertiban umum dan tindak

keamanan negara, ketertiban pidana umum lainnya tahap

umum dan tindak pidana umum prapenuntutan.

lainnya tahap prapenuntutan.

8. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pemantauan evaluasi dan

yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan

pelaksanaan pemantauan evaluasi perkara tahap prapenuntun

dan penyusunan laporan tindak pidana keamanan negara,

penanganan perkara tahap ketertiban umum, dan tindak

prapenuntun tindak pidana pidana umum lainnya.

keamanan negara, ketertiban

umum, dan tindak pidana umum

lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja 267
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan

SOP, dan alat kerja lain yang ada rencana dan program kerja pada

relevansinya dengan penyiapan tahap prapenuntutan tindak pidana

bahan rencana dan program kerja kemananan negara, ketertiban

pada tahap prapenuntutan tindak umum dan tindak pidana umum

pidana kemananan negara, lainnya.

ketertiban umum dan tindak pidana

umum lainnya.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan

SOP, dan alat kerja lain yang ada perumusan kebijakan teknis

relevansinya dengan penyiapan penanganan perkara tindak pidana

bahan perumusan kebijakan teknis keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap prapenuntutan.

umum dan tindak pidana umum

lainnya tahap prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Mendistribusikan tugas analisis dan

SOP, dan alat kerja lain yang ada pemberian pertimbangan hukum

relevansinya dengan analisis dan penanganan perkara tindak pidana

pemberian pertimbangan hukum keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya pada tahap prapenuntutan.

umum dan tindak pidana umum

lainnya pada tahap prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan
SOP, dan alat kerja lain yang ada penanganan perkara tindak pidana
relevansinya dengan pelaksanaan keamanan negara dan ketertiban
penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum
keamanan negara dan ketertiban lainnya pada tahap prapenuntutan.
umum dan tindak pidana umum
lainnya pada tahap prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan
SOP, dan alat kerja lain yang ada koordinasi dan kerja sama dalam
relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana
koordinasi dan kerja sama dalam keamanan negara, ketertiban
penanganan perkara tindak pidana

268 umum, dan pidana umum lainnya
tahap prapenuntutan.
keamanan negara, ketertiban
umum, dan pidana umum lainnya
tahap prapenuntutan.

6. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pengelolaan
SOP, dan alat kerja lain yang dan penyajian data dan
ada relevansinya dengan informasi.
pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan

SOP, dan alat kerja lain yang ada pelaksanaan bimbingan teknis

relevansinya dengan pelaksanaan penanganan perkara tindak

bimbingan teknis penanganan pidana keamanan negara,

perkara tindak pidana keamanan ketertiban umum dan tindak

negara, ketertiban umum dan pidana umum lainnya tahap

tindak pidana umum lainnya tahap prapenuntutan.

prapenuntutan.

8. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP, dan alat kerja lain yang ada pemantauan evaluasi dan
relevansinya dengan pelaksanaan penyusunan laporan penanganan
pemantauan evaluasi dan perkara tahap prapenuntun tindak
penyusunan laporan penanganan pidana keamanan negara,
perkara tahap prapenuntun tindak ketertiban umum, dan tindak
pidana keamanan negara, pidana umum lainnya.
ketertiban umum, dan tindak
pidana umum lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan rencana dan program kerja
pada tahap prapenuntutan tindak pidana kemananan negara, ketertiban
umum dan tindak pidana umum lainnya.

2. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban
umum dan tindak pidana umum lainnya tahap prapenuntutan.

269

3. Kebenaran dan keakuratan analisis dan pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan.

4. Kebenaran dan keakuratan penyiapan pelaksanaan penanganan perkara
tindak pidana keamanan negara dan ketertiban umum dan tindak pidana
umum lainnya pada tahap prapenuntutan.

5. Kebenaran dan keakuratan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama dalam penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum, dan pidana umum lainnya tahap prapenuntutan.

6. Kebenaran dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

7. Keefektifan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum
lainnya tahap prapenuntutan.

8. Keefektifan pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap prapenuntun tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

270

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan
Negara, Ketertiban Tindak Pidana
Umum dan Tindak Umum
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana pembahasan, tukar
Eksaminasi Keamanan menukar informasi,
Negara,

271

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 3 4

Ketertiban Umum menyelesaikan
dan Tindak permasalahan
Pidana Umum
Lainnya

4. Kepala Bagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

5. Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
Dingin (suhu dapat diatur)

272

No. Aspek Faktor
3
12
3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan
hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara

273

tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana
umum lainnya pada tahap prapenuntutan.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan 274
:-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

275
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah 1 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

276

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Efektif Pegawai
Hasil Penyelesaian
6 7
(Menit)

45

1. Memeriksa Nota dinass 180 20 75000 0,048
penyiapan kepada Direktur
bahan dalam hal
penyusunan penanganan
rencaana dan tahap
program kerja prapenuntutan,
perkara yang
hasil
penyelidikanya
dilakukan oleh
Barekskim dan
penyidik PPNS
di Kementrian

Penyiapan nota 180 30 75000 0,0720
dinas dari
direktur ke
jampidum terkait
hal yang sama

Nota dinas dari 180 30 75000 0,0960
jampidum
kepada jaksa
agung

Laporan terusan 180 40 75000 0,096
dari jaksa yang
menangani
perkara di
tingkat pra
penuntutan
kepada direktur .

Laporan dari 750 15 75000 0,150
seluruh satker di
Indonesia terkait
penanganan
perkara
Kamnegtibum
dan TPUL
dalam tahap
prapenuntutan

277

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Efektif Pegawai
Hasil Penyelesaian
6 7
(Menit)

12 3 45

2. Membimbing Dokumen 6 60 75000 0,0048
perumusan bahan
kebijakan perumusan
teknis, kebijakan
analisis dan teknis
pemberian penanganan
pertimbangan perkara tindak
hukum. pidana
keamanan
negara, 32 15 75000 0,0064
ketertiban
umum dan 32 15 75000 0,0064
tindak pidana
umum lainnya 33 30 75000 0,0132
tahap
prapenuntutan 17 60 75000 0,0136

Nota
pendapat
kepada
direktur
kepada jaksa
agung

Disposisi
kepada kasie
untuk
memberikan
saran dan
pendapat
terkait
permasalahan
mendesak
yang harus di
tindaklanjuti
atas petunjuk
pimpinan

Surat edaran
kepada derah
terhadap
kebijakan
pimpinan

Dokumen
analisis dan

278

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Efektif Pegawai
Hasil Penyelesaian
6 7
(Menit)

12 3 45

pemberian

pertimbangan

hukum

penanganan

perkara tindak

pidana

keamanan

negara,

ketertiban

umum dan

tindak pidana

umum lainnya

pada tahap

prapenuntutan

Surat kepada 17 60 75000 0,0136
daerah kejati

Laporan 17 30 75000 0,0068
kepada
direktur
berkaitan
dengan
pemberian
pertimbangan
hukum
kepada satker
kejati

3. Membimbing Laporan SPDP 136 40 75000 0,0725
pelaksanaan (surat
penanganan pemberitahuan
perkara, dimulianya
pelaksanaan penyidikan)
koordinasi
dan kerja Berkas perkara 136 40 75000 0,0725
sama dari penyidik

Distribusi berkas 50 60 75000 0,040
perkara untuk
diteliti kepada
jaksa peneliti
melalui kasie
wilayah

279

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 345 67

Permintaan hasil 100 60 75000 0,080

penelitian

berkas perkara

dari jaksa

peneliti

Pemberian 75 60 75000 0,060
pendapat terkait
permohonan
perpanjangan
penahanan dari
penyidik

Surat terbitan 75 60 75000 0,06
perpanjangan
masa tahanan

Pengendalian 66 40 75000 0,0352
penyusunan
petunjuk atas
kelengkapan
berkas perkara

Pengendalian 120 40 75000 0,064
Penyusunan
rencana
dakwaan

Berita acara 100 90 75000 0,12
koordinasi

Laporan 110 60 75000 0,088
kepada
pimpinan
terkait
koordinasi

4. Memeriksa Laporan 12 30 75000 0,0048
pengelolaan Bulanan
dan penyajian 4 90 75000 0,0048
data dan Laporan
informasi Triwulan

Laporan 1 60 75000 0,0008
Tahunan

280

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 345 67

Laporan perkara 24 30 75000 0,0096

penting

insidental

5. Membimbing Nota dinas 24 60 75000 0,0192
pemberian Focus Group
bimbingan Discussion
teknis,
pemantauan, Laporan 12 60 75000 0,0096
evaluasi dan pelaksanaan
penyusunan menjadi
laporan narasumber
penanganan dalam bimtek
perkara tindak
pidana Koordinasi 12 60 75000 0,0096
keamanan penyiapan
negara, bahan
ketertiban bimbingan
umum dan teknis
tindak pidana
umum lainnya Dokumen 204 60 75000 0,1632
pada tahap laporan
prapenuntutan pelaksanaan
wilayah 1 pemantauan
eval dan
penyusunan
laporan
penanganan
perkara yang
dikoordinasikan
dengan kabag
panil

Nota dinas dan 204 50 75000 0,136
penyampaian
laporan
pemantauan
eval dan
penyusunan
laporan dari 34
kejati pada
bagian panil
jampidum

Jumlah 1,492
Jumlah Pegawai 1

281

7. Hasil Kerja :

a. Nota dinass kepada Direktur dalam hal penanganan tahap prapenuntutan,
perkara yang hasil penyelidikanya dilakukan oleh Barekskim dan penyidik
PPNS di Kementrian, penyiapan nota dinas dari direktur ke jampidum terkait
hal yang sama, nota dinas dari jampidum kepada jaksa agung, laporan terusan
dari jaksa yang menangani perkara di tingkat pra penuntutan kepada direktur,
dan laporan dari seluruh satker di Indonesia terkait penanganan perkara
Kamnegtibum dan TPUL dalam tahap prapenuntutan.

b. Dokumen bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya
tahap prapenuntutan, nota pendapat kepada direktur kepada jaksa agung,
disposisi kepada kasie untuk memberikan saran dan pendapat terkait
permasalahan mendesak yang harus di tindaklanjuti atas petunjuk pimpinan,
surat edaran kepada derah terhadap kebijakan pimpinan, dokumen analisis dan
pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan, surat kepada daerah kejati, dan laporan kepada direktur
berkaitan dengan pemberian pertimbangan hukum kepada satker kejati.

c. Laporan SPDP (surat pemberitahuan dimulianya penyidikan), berkas perkara
dari penyidik, distribusi berkas perkara untuk diteliti kepada jaksa peneliti
melalui kasie wilayah, permintaan hasil penelitian berkas perkara dari jaksa
peneliti, pemberian pendapat terkait permohonan perpanjangan penahanan
dari penyidik, surat terbitan perpanjangan masa tahanan, pengendalian
penyusunan petunjuk atas kelengkapan berkas perkara, pengendalian
Penyusunan rencana dakwaan, Berita acara koordinasi, dan laporan kepada
pimpinan terkait koordinasi.

d. Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan perkara
penting incidental.

e. Nota dinas Focus Group Discussion, laporan pelaksanaan menjadi narasumber

dalam bimtek, koordinasi penyiapan bahan bimbingan teknis, dokumen laporan
pelaksanaan pemantauan eval dan penyusunan laporan penanganan perkara
yang dikoordinasikan dengan kabag panil, dan nota dinas dan penyampaian
laporan pemantauan eval dan penyusunan laporan dari 34 kejati pada bagian
panil jampidum.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja wilayah I pada tahap

penyusunan rencana dan program prapenuntutan.

282

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
kerja wilayah I pada tahap
prapenuntutan.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, wilayah I pada tahap
analisis dan pemberian prapenuntutan.
pertimbangan hukum wilayah I
pada tahap prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Membimbing pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksanaan

yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama wilayah

penanganan perkara, pelaksanaan I pada tahap prapenuntutan.

koordinasi dan kerja sama wilayah

I pada tahap prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Memeriksa pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data

yang berkenaan dengan dan informasi wilayah I pada tahap

pengelolaan dan penyajian data prapenuntutan.

dan informasi wilayah I pada tahap

prapenuntutan.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis dan pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi, dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis dan penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi, dan keamanan negara, ketertiban
penyusunan laporan penanganan umum dan tindak pidana umum
perkara tindak pidana keamanan lainnya pada tahap prapenuntutan
negara, ketertiban umum dan wilayah I.
tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja 283
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan

SOP, dan alat lain yang ada penyusunan rencana dan program

relevansinya dengan bahan kerja wilayah I pada tahap

penyusunan rencana dan program prapenuntutan.

kerja wilayah I pada tahap

prapenuntutan.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum wilayah I
kebijakan teknis, analisis dan pada tahap prapenuntutan.
pemberian pertimbangan hukum
wilayah I pada tahap
prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara, pelaksanaan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama wilayah
penanganan perkara, I pada tahap prapenuntutan.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama wilayah I pada tahap
prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data

relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi wilayah I pada tahap

pengelolaan dan penyajian data prapenuntutan.

dan informasi wilayah I pada tahap

prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP dan alat lain yang ada teknis dan pemantauan, evaluasi,

relevansinya dengan pemberian dan penyusunan laporan

bimbingan teknis dan pemantauan, penanganan perkara tindak pidana

evaluasi, dan penyusunan laporan keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya pada tahap prapenuntutan

umum dan tindak pidana umum wilayah I.

lainnya pada tahap prapenuntutan

wilayah I.

10. Tanggung Jawab 284
:

No. Uraian

12

1. Kelengkapan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
wilayah I pada tahap prapenuntutan.

2. Keakuratan dan kebenaran perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum wilayah I pada tahap prapenuntutan.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama wilayah I pada tahap prapenuntutan.

4. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi wilayah I pada tahap prapenuntutan.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

285

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana pembahasan
Kemanana
Negara,
Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

286

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
4. Pejabat Terkait 34

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 287
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam hal pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah 1.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

288
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 289
: 9 (Sembilan)

290
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah 2

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah 2 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

291

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

1. Memeriksa Nota dinass 180 20 75000 0,048
penyiapan kepada Direktur
bahan dalam hal
penyusunan penanganan
rencaana dan tahap
program kerja prapenuntutan,
perkara yang
hasil
penyelidikanya
dilakukan oleh
Barekskim dan
penyidik PPNS
di Kementrian

Penyiapan nota 180 30 75000 0,0720
dinas dari
direktur ke
jampidum terkait
hal yang sama

Nota dinas dari 180 30 75000 0,0960
jampidum
kepada jaksa
agung

Laporan terusan 180 40 75000 0,096
dari jaksa yang
menangani
perkara di
tingkat pra
penuntutan
kepada direktur .

Laporan dari 750 15 75000 0,150
seluruh satker di
Indonesia terkait
penanganan
perkara
Kamnegtibum
dan TPUL
dalam tahap
prapenuntutan

292

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7
2. Membimbing Dokumen
perumusan bahan 5
kebijakan perumusan
teknis, kebijakan 6 60 75000 0,0048
analisis dan teknis
pemberian penanganan
pertimbangan perkara tindak
hukum, pidana
keamanan
negara, 32 15 75000 0,0064
ketertiban
umum dan 32 15 75000 0,0064
tindak pidana
umum lainnya 33 30 75000 0,0132
tahap
prapenuntutan 17 60 75000 0,0136

Nota
pendapat
kepada
direktur
kepada jaksa
agung

Disposisi
kepada kasie
untuk
memberikan
saran dan
pendapat
terkait
permasalahan
mendesak
yang harus di
tindaklanjuti
atas petunjuk
pimpinan

Surat edaran
kepada derah
terhadap
kebijakan
pimpinan

Dokumen
analisis dan

293

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7

5

pemberian

pertimbangan

hukum

penanganan

perkara tindak

pidana

keamanan

negara,

ketertiban

umum dan

tindak pidana

umum lainnya

pada tahap

prapenuntutan

Surat kepada 17 60 75000 0,0136
daerah kejati

Laporan 17 30 75000 0,0068
kepada
direktur
berkaitan
dengan
pemberian
pertimbangan
hukum
kepada satker
kejati

3. Membimbing Laporan SPDP 136 40 75000 0,0725
pelaksanaan (surat
penanganan pemberitahuan 136 40 75000 0,0725
perkara, dimulianya 50
pelaksanaan penyidikan)
koordinasi
dan kerja Berkas perkara
sama dari penyidik

Distribusi berkas 60 75000 0,040
perkara untuk
diteliti kepada
jaksa peneliti
melalui kasie
wilayah

294

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

Permintaan hasil 100 60 75000 0,080

penelitian

berkas perkara

dari jaksa

peneliti

Pemberian 75 60 75000 0,060
pendapat terkait
permohonan
perpanjangan
penahanan dari
penyidik

Surat terbitan 75 60 75000 0,06
perpanjangan
masa tahanan

Pengendalian 66 40 75000 0,0352
penyusunan
petunjuk atas
kelengkapan
berkas perkara

Pengendalian 120 40 75000 0,064
Penyusunan
rencana
dakwaan

Berita acara 100 90 75000 0,12
koordinasi

Laporan 110 60 75000 0,088
kepada
pimpinan
terkait
koordinasi

4. Memeriksa Laporan 12 30 75000 0,0048
pengelolaan Bulanan
dan penyajian 4 90 75000 0,0048
data dan Laporan
informasi Triwulan

Laporan 1 60 75000 0,0008
Tahunan

295

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

Laporan perkara 24 30 75000 0,0096

penting

insidental

5. Membimbing Nota dinas 24 60 75000 0,0192
pemberian Focus Group
bimbingan Discussion
teknis,
pemantauan, Laporan 12 60 75000 0,0096
evaluasi dan pelaksanaan
penyusunan menjadi
laporan narasumber
penanganan dalam bimtek
perkara tindak
pidana Koordinasi 12 60 75000 0,0096
keamanan penyiapan
negara, bahan
ketertiban bimbingan
umum dan teknis
tindak pidana
umum lainnya Dokumen 204 60 75000 0,1632
pada tahap laporan
prapenuntutan pelaksanaan
wilayah 2 pemantauan
eval dan
penyusunan
laporan
penanganan
perkara yang
dikoordinasikan
dengan kabag
panil

Nota dinas dan 204 50 75000 0,136
penyampaian
laporan
pemantauan
eval dan
penyusunan
laporan dari 34
kejati pada
bagian panil
jampidum

Jumlah 1,492
Jumlah Pegawai 1

296

7. Hasil Kerja :

a. Nota dinass kepada Direktur dalam hal penanganan tahap prapenuntutan,
perkara yang hasil penyelidikanya dilakukan oleh Barekskim dan penyidik PPNS
di Kementrian, penyiapan nota dinas dari direktur ke jampidum terkait hal yang
sama, nota dinas dari jampidum kepada jaksa agung, laporan terusan dari jaksa
yang menangani perkara di tingkat pra penuntutan kepada direktur, dan laporan
dari seluruh satker di Indonesia terkait penanganan perkara Kamnegtibum dan
TPUL dalam tahap prapenuntutan.

b. Dokumen bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya tahap
prapenuntutan, nota pendapat kepada direktur kepada jaksa agung, disposisi
kepada kasie untuk memberikan saran dan pendapat terkait permasalahan
mendesak yang harus di tindaklanjuti atas petunjuk pimpinan, surat edaran
kepada derah terhadap kebijakan pimpinan, dokumen analisis dan pemberian
pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan,
surat kepada daerah kejati, dan laporan kepada direktur berkaitan dengan
pemberian pertimbangan hukum kepada satker kejati.

c. Laporan SPDP (surat pemberitahuan dimulianya penyidikan), berkas perkara
dari penyidik, distribusi berkas perkara untuk diteliti kepada jaksa peneliti melalui
kasie wilayah, permintaan hasil penelitian berkas perkara dari jaksa peneliti,
pemberian pendapat terkait permohonan perpanjangan penahanan dari
penyidik, surat terbitan perpanjangan masa tahanan, pengendalian penyusunan
petunjuk atas kelengkapan berkas perkara, pengendalian Penyusunan rencana
dakwaan, Berita acara koordinasi, dan laporan kepada pimpinan terkait
koordinasi.

d. Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan perkara
penting incidental.

e. Nota dinas Focus Group Discussion, laporan pelaksanaan menjadi narasumber

dalam bimtek, koordinasi penyiapan bahan bimbingan teknis, dokumen laporan
pelaksanaan pemantauan eval dan penyusunan laporan penanganan perkara
yang dikoordinasikan dengan kabag panil, dan nota dinas dan penyampaian
laporan pemantauan eval dan penyusunan laporan dari 34 kejati pada bagian
panil jampidum.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja wilayah II pada tahap

penyusunan rencana dan program prapenuntutan.

297

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
kerja wilayah II pada tahap
prapenuntutan.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, wilayah II pada tahap
analisis dan pemberian prapenuntutan.
pertimbangan hukum wilayah II
pada tahap prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Membimbing pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksanaan

yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama wilayah

penanganan perkara, pelaksanaan II pada tahap prapenuntutan.

koordinasi dan kerja sama wilayah

II pada tahap prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Memeriksa pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi wilayah II pada tahap
pengelolaan dan penyajian data prapenuntutan.
dan informasi wilayah II pada
tahap prapenuntutan.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis dan pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi, dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis dan penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi, dan keamanan negara, ketertiban
penyusunan laporan penanganan umum dan tindak pidana umum
perkara tindak pidana keamanan lainnya pada tahap prapenuntutan
negara, ketertiban umum dan wilayah II.
tindak pidana umum lainnya pada
tahap prapenuntutan wilayah II.