Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

547

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan
relevansinya dengan program kerja pada tahap
penyusunan rencan dan prapenuntutan wilayah I.
program kerja pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lainnya yang ada teknis analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis analisis dan prapenuntutan wilayah I.
pemberian pertimbangan hukum
pada tahap prapenuntutan
wilayah I.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing penanganan perkara,
SOP, dan alat lainnya yang ada pelaksanaan koordinasi dan kerja
relevansinya dengan penanganan sama pada tahap prapenuntutan
perkara, pelaksanaan koordinasi wilayah I.
dan kerja sama pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan

SOP, dan alat lainnya yang ada penyajian data dan informasi pada

relevansinya dengan pengelolaan tahap prapenuntutan wilayah I.

dan penyajian data dan informasi

pada tahap prapenuntutan wilayah

I.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian

SOP, dan alat lainnya yang ada bimbingan teknis, pemantauan,

relevansinya dengan pemberian evaluasi dan penyusunan

bimbingan teknis, pemantauan, laporan penganganan perkara

evaluasi dan penyusunan laporan tindak podana terorisme dan

penganganan perkara tindak lintas negara pada tahap

podana terorisme dan lintas negara prapenuntutan wilayah I.

pada tahap prapenuntutan wilayah

I.

10. Tanggung Jawab :

548

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap prapenuntutan wilayah I.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap prapenuntutan wilayah I.

3. Keefektifan dan keakuratan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama pada tahap prapenuntutan wilayah I.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
prapenuntutan wilayah I.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penganganan perkara tindak podana terorisme
dan lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

549
5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana Terorisme pembahasan
dan Lintas
Negara

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

550

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

551

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 552
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

553
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah II sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan : Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV

554

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
No Uraian Tugas Hasil Kerja Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

12 3 4 (Menit) 67

5

1. Memeriksa Dokumen 1 330 75000 0,0044

penyiapan bahan rencana dan

penyusunan program kerja

rencaana dan pada tahap

program kerja prapenuntutan

wilayah II

2. Membimbing Dokumen draft 25 330 75000 0,1100

perumusan perumusan 180 75000 0,4800
180 75000 0,0096
kebijakan teknis, kebijakan teknis 660 75000 0,2200
39600 75000 0,5280
analisis dan dan

pemberian Dokumen draft

pertimbangan analisis

hukum pemberian

pertimbangan

hukum pada

tahap

prapenuntutan

wilayah II

3. Membimbing Dokumen p21 200
penanganan dan dokumen
perkara, administrasi 4
pelaksanaan untuk tahap 2
koordinasi (surat 25
dan kerja perintah, surat 1
sama pengantar,
berita acara)

Laporan
pelaksanaan
koordinasi
dan kerja
sama pada
tahap
prapenuntutan
wilayah II

Pelatihan/
workshop

buku panduan/

No Uraian Tugas Hasil Kerja 555 Waktu Waktu Kebutuhan
Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3 Jumlah
Hasil (Menit) 67

4 5

pedoman

4. Memeriksa Data pada tahap 20 330 75000 0,0880
pengelolaan dan prapenuntutan
penyajian data wilayah II

dan informasi

5. Membimbing Laporan 14 180 75000 0,0336
pemberian pemberian
bimbingan bimbingan 1,4736
teknis, teknis, 1
pemantauan, pemantauan,
evaluasi dan evaluasi dan
penyusunan laporan
laporan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana terorisme
pidana dan lintas
terorisme dan negara pada
lintas negara tahap
pada tahap prapenuntutan
prapenuntutan wilayah II
wilayah II

Jumlah
Jumlah Pegawai

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen rencana dan program kerja pada tahap prapenuntutan wilayah II.

b. Dokumen draft perumusan kebijakan teknis dan Dokumen draft analisis
pemberian pertimbangan hukum pada tahap prapenuntutan wilayah II.

c. Dokumen p21 dan dokumen administrasi untuk tahap 2 (surat perintah, surat
pengantar, berita acara), Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada
tahap prapenuntutan wilayah II, Pelatihan/workshop, Buku panduan/pedoman.

d. Data pada tahap prapenuntutan wilayah II.

e. Laporan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan laporan
penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

8. Bahan Kerja 556
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencan dan program
yang berkenaan dengan kerja pada tahap prapenuntutan
penyusunan rencan dan wilayah II.
program kerja pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis pada tahap prapenuntutan wilayah
analisis dan pemberian II.
pertimbangan hukum pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan penanganan

permasalahan ataupun usulan perkara, pelaksanaan koordinasi

yang berkenaan dengan dan kerja sama pada tahap

penanganan perkara, pelaksanaan prapenuntutan wilayah II.

koordinasi dan kerja sama pada

tahap prapenuntutan wilayah II.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi
yang berkenaan dengan pada tahap prapenuntutan
pengelolaan dan penyajian data wilayah II.
dan informasi pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan
pemberian bimbingan teknis, laporan penganganan perkara
pemantauan, evaluasi dan tindak podana terorisme dan
penyusunan laporan lintas negara pada tahap
penganganan perkara tindak prapenuntutan wilayah II.
podana terorisme dan lintas
negara pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja 557
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan
relevansinya dengan program kerja pada tahap
penyusunan rencan dan prapenuntutan wilayah II.
program kerja pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lainnya yang ada teknis analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum pada tahap
kebijakan teknis analisis dan prapenuntutan wilayah II.
pemberian pertimbangan hukum
pada tahap prapenuntutan
wilayah II.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing penanganan perkara,
SOP, dan alat lainnya yang ada pelaksanaan koordinasi dan kerja
relevansinya dengan penanganan sama pada tahap prapenuntutan
perkara, pelaksanaan koordinasi wilayah II.
dan kerja sama pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan

SOP, dan alat lainnya yang ada penyajian data dan informasi pada

relevansinya dengan pengelolaan tahap prapenuntutan wilayah II.

dan penyajian data dan informasi

pada tahap prapenuntutan wilayah

II.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian

SOP, dan alat lainnya yang ada bimbingan teknis, pemantauan,

relevansinya dengan pemberian evaluasi dan penyusunan

bimbingan teknis, pemantauan, laporan penganganan perkara

evaluasi dan penyusunan laporan tindak podana terorisme dan

penganganan perkara tindak lintas negara pada tahap

podana terorisme dan lintas negara prapenuntutan wilayah II.

pada tahap prapenuntutan wilayah

II.

10. Tanggung Jawab 558
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap prapenuntutan wilayah II.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis analisis dan
pemberian pertimbangan hukum pada tahap prapenuntutan wilayah II.

3. Keefektifan dan keakuratan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama pada tahap prapenuntutan wilayah II.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penganganan perkara tindak podana terorisme
dan lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

559

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana Terorisme pembahasan
dan Lintas
Negara

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan
4. Pejabat Terkait
Indonesia pembahasan

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

560

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

561

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap prapenuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 562
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

563
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan pada tahap penuntutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

d. Pendidikan Formal : Sarjana S2

e. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

f. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/setara

564

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Menyelia
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencana dan Dokumen 24 60 75000 0,156
program kerja susunan
rencana
acara

Nota dinas 6 60
Peningkatan
SDM (dengan
eksternal)

Surat perintah 24 60
kepada
pimpinan untuk
pertemuan
(rapat dengan
eksternal)

Surat tanda 282 15
terima serah
terima kerja ke
wilayah

Dokumen 282 15
rencana
tuntutan
agar tidak ada
disparitas di
Kejari dan
Kejati

2. Menyelia Nota dinas 25 60 75000 0,04
penyiapan bahan kepada 20
perumusan Jaksa di 5 60
kebijakan teknis Direktorat
penanganan
perkara tindak Nota dinas
pidana terorisme terkait usulan
dan lintas negara kebijakan
pada tahap kepada
penuntutan direktur

Surat 60
sebagai

565

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 34 5 67

pedoman ke

wilayah

3. Mendistribusikan Nota 30 60 75000 0,432
tugas analisis dan pendapat 20
pemberian kepada 10 60
pertimbangan Jaksa 300 60
hukum kewilayahan 60
penanganan
perkara tindak Nota
pidana terorisme pendapat
dan lintas negara kepada
pada tahap direktur
penuntutan
Nota
pendapat
kepada
subdit

Nota
pendapat
Jaksa di
Direktorat
TPTLN

4. Menyelia Surat Perintah 282 15 75000 0,282

penyiapan dan Pelaksanaan

pelaksanaan Tahap 2

penanganan

perkara tindak Dokumen input 282 15

pidana terorisme data di aplikasi

dan lintas negara CMS

pada tahap

penuntutan meliputi Surat P16A 282 15

penerimaan dan (Penunjukan

penelitian Jaksa yang

tersangka di menangani

wilayah Kejaksaan Perkara)

Negeri yang

berwenang, Berita Acara 282 15

penelitian barang terkait berkas

bukti di wilayah perkara

Kejaksaan Negeri

yang berwenang Surat dakwaan 282 15

dan/atau dimana

566

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
barang bukti 4 (Menit) 6 7
tersebut berada
dan penyusunan 5
surat dakwaan

5 Menyelia Surat P31 dan 282 15 75000 0,282
penyiapan P33 282
pelaksanaan 282 15
pengendalian Surat perintah 282
penanganan jadwal sidang 15
perkara tindak 282
pidana terorisme Surat P37 dan 15
dan lintas negara P38
pada pelaksanaan 15
diversi, pelimpahan Dokumen
tersangka dan rencana
barang bukti ke tuntutan
pengadilan, upaya
hukum biasa dan Surat P44 dan
kebijakan lain yang P45
diperlukan dalam
pelaksanaan
penuntutan

6 Menyelia Surat P37 dan 282 15 75000 0,0564
penyiapan P38 kepada
pelaksanaan stakeholder
koordinasi dan terkait
kerja sama dalam koordinasi dan
penanganan kerjasama
perkara tindak penangan
pidana terorisme perkara
dan lintas negara terorisme
pada tahap
penuntutan

7 Memberi petunjuk Buku Register 1 60 75000 0,0104
pengelolaan dan RP9 12
penyajian data dan 60
informasi Laporan
bulanan terkait
pengelolaan
dan penyajian
data

567

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
8 Menyelia
penyiapan 5
pelaksanaan
bimbingan teknis Proposal 24 60 75000 0,0768
penanganan
perkara tindak kegiatan
pidana terorisme
dan lintas negara bimtek
pada tahap
penuntutan Makalah/ 24 60
Paper bimtek

Nodis 24 60
pelaksanaan
bimtek

Laporan 24 60
kegiatan
bimtek

9 Memberi petunjuk Nodis/ surat 1 60 75000 0,1424
pelaksanaan terkait evaluasi
pemantauan, Jaksa
evaluasi dan
penyusunan Nodis 36
laporan pemantauan
penanganan tahap 2 60
perkara tahap 15
penuntutan tindak Nodis 282 15
pidana terorisme pemantauan
dan lintas Negara persidangan

Surat P44 282

Jumlah 1,478
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen susunan rencana acara, nota dinas Peningkatan SDM (dengan
eksternal), surat perintah kepada pimpinan untuk pertemuan (rapat dengan
eksternal), surat tanda terima serah terima kerja ke wilayah, dan dokumen
rencana tuntutan agar tidak ada disparitas di Kejari dan Kejati.

b. Nota dinas kepada Jaksa di Direktorat, nota dinas terkait usulan kebijakan kepada
direktur dan surat sebagai pedoman ke wilayah.

568

c. Nota pendapat kepada Jaksa kewilayahan, nota pendapat kepada direktur, nota
pendapat kepada subdit dan nota pendapat Jaksa di Direktorat TPTLN.

d. Surat Perintah Pelaksanaan Tahap 2, dokumen input data di aplikasi CMS, Surat
P16A (Penunjukan Jaksa yang menangani Perkara), berita acara terkait berkas
perkara dan surat dakwaan.

e. Surat P31 dan P33, surat perintah jadwal sidang, surat P37 dan P38, dokumen
rencana tuntutan dan surat P44 dan P45.

f. Surat P37 dan P38 kepada stakeholder terkait koordinasi dan kerjasama
penangan perkara terorisme.

g. Buku Register RP9 dan laporan bulanan terkait pengelolaan dan penyajian data.

h. Proposal kegiatan bimtek, makalah/ paper bimtek, surat nodis pelaksanaan
bimtek dan laporan kegiatan bimtek.

i. Nodis/ surat terkait evaluasi Jaksa, nodis pemantauan tahap 2, nodis pemantauan
persidangan, dan surat P44.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan bahan kerja.

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

perumusan kebijakan teknis terorisme dan lintas negara pada

penanganan perkara tindak pidana tahap penuntutan.

terorisme dan lintas negara pada

tahap penuntutan.

569

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

3. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas analisis dan

permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum

yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak pidana

dan pemberian pertimbangan terorisme dan lintas negara pada

hukum penanganan perkara tindak tahap penuntutan.

pidana terorisme dan lintas negara

pada tahap penuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan terorisme dan lintas negara pada

penanganan perkara tindak pidana tahap penuntutan meliputi

terorisme dan lintas negara pada penerimaan dan penelitian

tahap penuntutan meliputi tersangka diwilayah Kejaksaan

penerimaan dan penelitian Negeri yang berwenang, penelitian

tersangka diwilayah Kejaksaan barang bukti di wilayaj Kejaksaan

Negeri yang berwenang, penelitian Negeri yang berwenang dan/atau

barang bukti di wilayaj Kejaksaan dimana barang bukti tersebut

Negeri yang berwenang dan/atau berada dan penyusunan surat

dimana barang bukti tersebut dakwaan.

berada dan penyusunan surat

dakwaan.

5. Data, informasi, laporan, Penyeliaan pelaksaan

permasalahan ataupun usulan pengendalian penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana terorisme

pengendalian penanganan perkara dan lintas negara pada

tindak pidana terorisme dan lintas pelaksanaan diversi, pelimoahan

negara pada pelaksanaan diversi, tersangka dan barang bukti ke

pelimoahan tersangka dan barang pengadilan, upaya hukum biasa

bukti ke pengadilan, upaya hukum dan kebijakan lain yang

biasa dan kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan.

penuntutan.

6. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan koordinasi dan

yang berkenaan dengan Kerjasama dalam penanganan

koordinasi dan Kerjasama dalam perkara tindak pidana terorisme

penanganan perkara tindak pidana dan lintas negara pada tahap

terorisme dan lintas negara pada penuntutan.

tahap penuntutan.

570

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

7. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi kebijakan lain yang
pengelolaan dan penyajian data diperlukan dalam pelaksanaan
dan informasi diperlukan dalam penuntutan.
pelaksanaan penuntutan.

8. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
bimbingan teknis penanganan pidana terorisme dan lintas
perkara tindak pidana terorisme negara pada tahap penuntutan.
dan lintas negara pada tahap
penuntutan.

9. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan
pemantauan, evaluasi dan perkara tahap penuntutan tindak
penyusunan laporan pidana terorisme dan lintas
penanganan perkara tahap negara.
penuntutan tindak pidana
terorisme dan lintas negara.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan
SOP dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan program
relevansinya dengan penyiapan kerja.
bahan penyusunan rencana dan
program kerja.

571

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan
SOP, dan alat lainnya yang ada pelaksanaan penyiapan bahan
relevansinya dengan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan penyiapan bahan penanganan perkara tindak
perumusan kebijakan teknis pidana terorisme dan lintas
penanganan perkara tindak negara pada tahap penuntutan.
pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap penuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan

SOP dan alat lainnya yang ada analisis dan pemberian

relevansinya dengan analisis dan pertimbangan hukum penanganan

pemberian pertimbangan hukum perkara tindak pidana terorisme

penanganan perkara tindak pidana dan lintas negara pada tahap

terorisme dan lintas negara pada penuntutan.

tahap penuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP, dan alat lainnya yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan penanganan terorisme dan lintas negara pada

perkara tindak pidana terorisme tahap penuntutan meliputi

dan lintas negara pada tahap penerimaan dan penelitian

penuntutan meliputi penerimaan tersangka diwilayah Kejaksaan

dan penelitian tersangka diwilayah Negeri yang berwenang, penelitian

Kejaksaan Negeri yang barang bukti di wilayaj Kejaksaan

berwenang, penelitian barang bukti Negeri yang berwenang dan/atau

di wilayaj Kejaksaan Negeri yang dimana barang bukti tersebut

berwenang dan/atau dimana berada dan penyusunan surat

barang bukti tersebut berada dan dakwaan.

penyusunan surat dakwaan.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyelia pelaksanaan

SOP dan alat lainya yang ada pengendalian penanganan

relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana terorisme

pengendalian penanganan perkara dan lintas negara pada

tindak pidana terorisme dan lintas pelaksanaan diversi, pelimoahan

negara pada pelaksanaan diversi, tersangka dan barang bukti ke

pelimoahan tersangka dan barang pengadilan, upaya hukum biasa

bukti ke pengadilan, upaya hukum dan kebijakan lain yang

biasa dan kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan.

penuntutan.

572

6. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan

SOP dan alat lainnya yang ada pelaksanaan koordinasi dan

relevansinya dengan pelaksanaan Kerjasama dalam penanganan

koordinasi dan Kerjasama dalam perkara tindak pidana terorisme

penanganan perkara tindak pidana dan lintas negara pada tahap

terorisme dan lintas negara pada penuntutan.

tahap penuntutan.

7. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP dan alat lainnya yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi kebijakan lain
pengelolaan dan penyajian data yang diperlukan dalam
dan informasi kebijakan lain yang pelaksanaan penuntutan.
diperlukan dalam pelaksanaan
penuntutan.

8. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan
SOP dan alat lainnya yang ada pelaksanaan bimbingan teknis
relevansinya dengan penanganan perkara tindak
pelaksanaan bimbingan teknis pidana terorisme dan lintas
penanganan perkara tindak negara pada tahap penuntutan.
pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap penuntutan.

9. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP dan alat lainnya yang ada pemantauan, evaluasi dan
relevansinya dengan penyusunan laporan
pelaksanaan pemantauan, penanganan perkara tahap
evaluasi dan penyusunan penuntutan tindak pidana
laporan penanganan perkara terorisme dan lintas negara.
tahap penuntutan tindak pidana
terorisme dan lintas Negara.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan program kerja.

573

2. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan.

3. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan analisis dan
pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana
terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan.

4. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan penanganan
perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara pada tahap
penuntutan meliputi penerimaan dan penelitian tersangka diwilayah
Kejaksaan Negeri yang berwenang, penelitian barang bukti di wilayaj
Kejaksaan Negeri yang berwenang dan/atau dimana barang bukti
tersebut berada dan penyusunan surat dakwaan.

5. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan
pengendalian penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas
negara pada pelaksanaan diversi, pelimoahan tersangka dan barang
bukti ke pengadilan, upaya hukum biasa dan kebijakan lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan.

6. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan koordinasi
dan Kerjasama dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap penuntutan.

7. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan pengelolaan
dan penyajian data dan informasi kebijakan lain yang diperlukan dalam
pelaksanaan penuntutan.

8. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan bimbingan
teknis penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara
pada tahap penuntutan.

9. Kebenaran dan keakuratan menyusun konsep pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara
tahap penuntutan tindak pidana terorisme dan lintas negara.

11. Wewenang 574
:

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Pidana Terorisme dan Pidana Terorisme pembahasan
Lintas Negara dan Lintas
Negara

575

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Terorisme pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Lintas menukar informasi,
Negara menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Seksi Wilayah 1 Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah 2 Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

7. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3
1. Tempat Kerja
2. Suhu Di dalam ruangan
Dingin (suhu dapat diatur)

576

No. Aspek Faktor
12 3

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan tindak pidana terorisme dan lintas
negara pada tahap penuntutan

577

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

578

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk
mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

579
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I
2. Kode Jabatan :-
3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia
:-
a. JPT Utama : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
b. JPT Madya

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan wilayah I sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

580

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 34 5 67

1. Memeriksa Dokumen 24 60 75000 0,0432
penyiapan susunan 6 60
bahan rencana
penyusunan acara
rencana dan
program Nota dinas
kerja Peningkatan
SDM
(dengan
eksternal

Surat 24 60
perintah
kepada
pimpinan
untuk
pertemuan
(rapat
dengan
eksternal)

2. Membimbing Nota 25 60 75000 0,0400
perumusan dinas 20 60
kebijakan kepada 5 60
teknis, Jaksa di
analisis dan Direktorat
pemberian
pertimbangan Nota
hukum dinas
terkait
usulan
kebijakan
kepada
direktur

Surat
sebagai
pedoman
ke
wilayah

581

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 34 5 67

3. Membimbing Surat P37 282 60 75000 0,2256
pelaksanaan dan P38
penanganan kepada
perkara, stakeholder
pelaksanaan terkait
koordinasi koordinasi
dan kerja dan
sama kerjasama
penangan
perkara
terorisme

4. Memeriksa Buku 1 1.590 75000 0,0404
pengelolaan Register 12
dan RP9 120
penyajian
data dan Laporan
informasi bulanan
terkait
pengelolaan
dan
penyajian
data

5. Membimbing Proposal 24 120 75000 0,5216
pemberian kegiatan 24 120
bimbingan bimtek 24 60
teknis, 24 180
pemantauan, Makalah/ 1 60
evaluasi dan Paper
penyusunan bimtek
laporan
penanganan Nodis
perkara pelaksanaan
tindak pidana bimtek
terorisme dan
lintas negara Laporan
pada tahap kegiatan
penuntutan bimtek
wilayah I
Nodis terkait
evaluasi
Jaksa

582

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 34 5 67

Nodis 36 60

pemantauan

tahap 2

Nodis 282 60
pemantauan
persidangan

Surat P44 282 30

Jumlah 0,8708
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen susunan rencana acara, nota dinas Peningkatan SDM (dengan
eksternal dan surat perintah kepada pimpinan untuk pertemuan (rapat dengan
eksternal).

b. Nota dinas kepada Jaksa di Direktorat, nota dinas terkait usulan kebijakan kepada
direktur dan surat sebagai pedoman ke wilayah.

c. Surat P37 dan P38 kepada stakeholder terkait koordinasi dan kerjasama
penangan perkara terorisme.

d. Buku Register RP9 dan laporan bulanan terkait pengelolaan dan penyajian data.

e. Proposal kegiatan bimtek, makalah/ paper bimtek, surat nodis pelaksanaan
bimtek, laporan kegiatan bimtek, nodis/ surat terkait evaluasi Jaksa, nodis
pemantauan tahap 2, nodis pemantauan persidangan, dan Surat P44.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan
yang berkenaan dengan program kerja pada tahap
penyusunan rencana dan penuntutan wilayah I.
program kerja pada tahap
penuntutan wilayah I.

583

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, tahap penuntutan wilayah I.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum tahap
penuntutan wilayah I.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksanaan

yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama pada

pelaksanaan penanganan perkara, tahap penuntutan wilayah I.

pelaksanaan koordinasi dan kerja

sama pada tahap penuntutan

wilayah I.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada
yang berkenaan dengan tahap penuntutan wilayah I.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah I.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi dan terorisme dan lintas negara pada
penyusunan laporan penanganan tahap penuntutan wilayah I.
perkara tindak pidana terorisme
dan lintas negara pada tahap
penuntutan wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja 584
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada penyusunan rencana dan
relevansinya dengan penyiapan program kerja pada tahap
bahan penyusunan rencana dan penuntutan wilayah I.
program kerja pada tahap
penuntutan wilayah I.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum tahap
kebijakan teknis, analisis dan penuntutan wilayah I.
pemberian pertimbangan hukum
tahap penuntutan wilayah I.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara, pelaksanaan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada
penanganan perkara, tahap penuntutan wilayah I.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama pada tahap penuntutan
wilayah I.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan
SOP, dan alat lain yang ada penyajian data dan informasi pada
relevansinya dengan pengelolaan tahap penuntutan wilayah I.
dan penyajian data dan informasi
pada tahap penuntutan wilayah I.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP, dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana terorisme

evaluasi dan penyusunan laporan dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana penuntutan wilayah I.

terorisme dan lintas negara pada

tahap penuntutan wilayah I.

10. Tanggung Jawab 585
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap penuntutan wilayah I.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum tahap penuntutan wilayah I.

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penanganan perkara,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap penuntutan wilayah
I.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah I.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap penuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

586

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Penuntutan Pidana Terorisme pembahasan
dan Lintas
Negara

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

587

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

588

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap penuntutan wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik: 589
1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

590
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas
Negara

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan wilayah II sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib
dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

591

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5 0,132

1. Memeriksa Surat perintah 24 60 75000
penyiapan kepada
bahan pimpinan untuk
penyusunan pertemuan
rencaana dan (rapat dengan
program kerja eksternal)

Surat tanda 282 15
terima serah
terima kerja ke
wilayah

Dokumen 282 15
rencana
tuntutan
agar tidak ada
disparitas di
Kejari dan Kejati

2. Membimbing Nota dinas 25 60 75000 0,040
perumusan kepada Jaksa 20
kebijakan di Direktorat 60
teknis, 5
analisis dan Nota dinas
pemberian terkait usulan
pertimbangan kebijakan
hukum kepada
direktur
60
Surat sebagai
pedoman ke
wilayah

3. Membimbing Nota 30 60 75000 0,432
pelaksanaan pendapat 20
penanganan kepada Jaksa 60
perkara, kewilayahan
pelaksanaan
koordinasi Nota
dan kerja pendapat
sama kepada
direktur

592

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7

5

Nota 10 60
pendapat
kepada subdit

Nota 300 60
pendapat
Jaksa di
Direktorat
TPTLN

4. Memeriksa Buku Register 1 60 75000 0,0104
pengelolaan RP9 12
dan 60
penyajian Laporan
data dan bulanan terkait
informasi pengelolaan
dan penyajian
data

5. Membimbing Proposal 24 60 75000 0,2192
pemberian kegiatan bimtek 24
bimbingan 24 60
teknis, Makalah/ Paper
pemantauan, bimtek 24 60
evaluasi dan 1
penyusunan Nodis 36 60
laporan pelaksanaan 60
penanganan bimtek 282 60
perkara
tindak pidana Laporan 282
terorisme dan kegiatan bimtek
lintas negara
pada tahap Nodis terkait
penuntutan evaluasi Jaksa
wilayah II
Nodis
pemantauan 15
tahap 2 15

Nodis
pemantauan
persidangan

Surat P44

593

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

34 (Menit) 6 7
Jumlah 0,8336
5
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja

a. Dokumen susunan rencana acara, nota dinas Peningkatan SDM (dengan
eksternal dan surat perintah kepada pimpinan untuk pertemuan (rapat dengan
eksternal).

b. Nota dinas kepada Jaksa di Direktorat, nota dinas terkait usulan kebijakan
kepada direktur dan surat sebagai pedoman ke wilayah.

c. Surat P37 dan P38 kepada stakeholder terkait koordinasi dan kerjasama
penangan perkara terorisme.

d. Buku Register RP9 dan laporan bulanan terkait pengelolaan dan penyajian data.

e. Proposal kegiatan bimtek, makalah/ paper bimtek, surat nodis pelaksanaan
bimtek dan laporan kegiatan bimtek, nodis/ surat terkait evaluasi Jaksa, nodis
pemantauan tahap 2, nodis pemantauan persidangan, dan Surat P44.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan
yang berkenaan dengan program kerja pada tahap
penyusunan rencana dan penuntutan wilayah II.
program kerja pada tahap
penuntutan wilayah II.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, tahap penuntutan wilayah II.
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum tahap
penuntutan wilayah II.

594

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksanaan

yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama pada

pelaksanaan penanganan perkara, tahap penuntutan wilayah II.

pelaksanaan koordinasi dan kerja

sama pada tahap penuntutan

wilayah II.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi pada
yang berkenaan dengan tahap penuntutan wilayah II.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah II.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,
yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan
pemberian bimbingan teknis, penanganan perkara tindak pidana
pemantauan, evaluasi dan terorisme dan lintas negara pada
penyusunan laporan penanganan tahap penuntutan wilayah II.
perkara tindak pidana terorisme
dan lintas negara pada tahap
penuntutan wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada penyusunan rencana dan
relevansinya dengan penyiapan program kerja pada tahap
bahan penyusunan rencana dan penuntutan wilayah II.
program kerja pada tahap
penuntutan wilayah II.

595

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum tahap
kebijakan teknis, analisis dan penuntutan wilayah II.
pemberian pertimbangan hukum
tahap penuntutan wilayah II.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara, pelaksanaan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada
penanganan perkara, tahap penuntutan wilayah II.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama pada tahap penuntutan
wilayah II.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pengelolaan dan
SOP, dan alat lain yang ada penyajian data dan informasi pada
relevansinya dengan pengelolaan tahap penuntutan wilayah II.
dan penyajian data dan informasi
pada tahap penuntutan wilayah II.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP, dan alat lain yang ada teknis, pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pemberian penyusunan laporan penanganan

bimbingan teknis, pemantauan, perkara tindak pidana terorisme

evaluasi dan penyusunan laporan dan lintas negara pada tahap

penanganan perkara tindak pidana penuntutan wilayah II.

terorisme dan lintas negara pada

tahap penuntutan wilayah II.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program kerja pada tahap penuntutan wilayah II.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum tahap penuntutan wilayah II.

596

3. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penanganan perkara,
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pada tahap penuntutan wilayah
II.

4. Keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pada tahap
penuntutan wilayah II.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan
lintas negara pada tahap penuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.