Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

9. Perangkat/Alat Kerja 298
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan bahan

SOP, dan alat lain yang ada penyusunan rencana dan program

relevansinya dengan bahan kerja wilayah II pada tahap

penyusunan rencana dan program prapenuntutan.

kerja wilayah II pada tahap

prapenuntutan.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum wilayah II
kebijakan teknis, analisis dan pada tahap prapenuntutan.
pemberian pertimbangan hukum
wilayah II pada tahap
prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penanganan perkara, pelaksanaan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama wilayah
penanganan perkara, II pada tahap prapenuntutan.
pelaksanaan koordinasi dan kerja
sama wilayah II pada tahap
prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data

relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi wilayah II pada tahap

pengelolaan dan penyajian data prapenuntutan.

dan informasi wilayah II pada tahap

prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pemberian bimbingan

SOP dan alat lain yang ada teknis dan pemantauan, evaluasi,

relevansinya dengan pemberian dan penyusunan laporan

bimbingan teknis dan pemantauan, penanganan perkara tindak pidana

evaluasi, dan penyusunan laporan keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya pada tahap prapenuntutan

umum dan tindak pidana umum wilayah II.

lainnya pada tahap prapenuntutan

wilayah II.

10. Tanggung Jawab 299
:

No. Uraian

12

1. Kelengkapan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja
wilayah II pada tahap prapenuntutan.

2. Keakuratan dan kebenaran perumusan kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum wilayah II pada tahap prapenuntutan.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi
dan kerja sama wilayah II pada tahap prapenuntutan.

4. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi wilayah II pada tahap prapenuntutan.

5. Keefektifan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

300

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana pembahasan
Kemanana
Negara,
Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
I Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Koordinasi dan
Republik pembahasan
Indonesia

301

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
4. Pejabat Terkait 34

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 302
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan
negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
prapenuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

303

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan.

f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

304
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama : -

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan pada tahap penuntutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan pelaksana/setara

305

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Menyelia
penyiapan 5
bahan
penyusunan Surat perintah 150 15 75000 0,4100
rencana dan permohonan
program kerja dari penyidik
pada tahap
penuntutan Surat pengantar 150 15

Surat pendapat 150 15
dari JPU yang
bersangkutan

Laporan hasil 200 60
pelaksanaan
penanganan
perkara

Dokumen 150 15
Rendak
(Rencana
Dakwaan)

Dokumen terkait 200 15
laporan sidang
dari daerah
terkait perkara
(menelaah)

Nota dinas 150 15
terkait Rencana
Tuntutan untuk
menelaah

Nota dinas 150 30
kepada
pimpinan
terkait laporan
putusan

2. Menyelia Dokumen 150 330 75000 0,6608
penyiapan rencana
bahan dakwaan
perumusan untuk
kebijakan teknis dakwaan
penanganan

306

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
perkara tindak Surat edaran 4 (Menit) 6 7
pidana terkait 4
keamanan Petunjuk 5
negara, Pimpinan
ketertiban umum kepada 15
dan tindak daerah
pidana umum
lainnya tahap
penuntutan

3. Mendistribusikan Dokumen 150 15 75000 0,0900
tugas analisis analisa 150
dan pemberian Kegiatan 30
pertimbangan tahap II
hukum
penanganan Laporan
perkara tindak pengaduan
pidana penangan
keamanan perkara di
negara, daerah
ketertiban umum (pertimbangan
dan tindak hukum
pidana umum kepada
lainnya pada pimpinan)
tahap
penuntutan

4. Menyelia Laporan 70 120 75000 0,2240
penyiapan Dinamika 70
pelaksanaan kelompok 120
penanganan
perkara tindak Berita Acara
pidana Expose
keamanan perkara
negara,
ketertiban umum
dan tindak
pidanan umum
lainnya pada
tahap
penuntutan
meliputi
penerimaan dan
penelitian
tersangka di

307

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
wilayah 4 (Menit) 6 7
Kejaksaan
Negeri yang 5
berwenang,
penelitian
barang bukti di
wilayah
Kejaksaan
Negeri yang
berwenang
dan/atau dimana
barang bukti
tersebut berada
dan penyusunan
surat dakwaan

5. Menyelia Berita Acara 70 120 75000 0,1120
pelaksanaan Expose
pengendalian perkara
penanganan
perkara tindak
pidana
keamanan
negara,
ketertiban umum
dan tindak
pidana umum
lainnya pada
pelaksanaan
diversi,
perlimpahan
tersangka dan
barang bukti ke
pengadilan,
upaya
hukum biasa
dan kebijakan
lain yang
diperlukan
dalam
pelaksanaan
penuntutan

308

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Menit) 6 7
6 Menyelia Surat
penyiapan Permohonan 5
pelaksanaan Kerjasama
koordinasi dan dengan 150 15 75000 0,0600
Kerjasama penyidik &
dalam pengamanan 150 15
penanganan
perkara tindak Surat dan
pidana dokumen
keamanan Kerjasama
negara, dengan
ketertiban umum penyidik
dan tindak Kejari
pidana umum
lainnya pada
tahap
penuntutan.

7 Memberi Laporan perkara 150 30 75000 0,1200
petunjuk kepada
pengelolaan dan pimpinan
penyajian data
dan informasi Laporan 150 30
pengaduan

8 Menyelia Laporan hasil 6 30 75000 0,0040
penyiapan kegiatan FGD 2
pelaksanaan 2 30
bimbingan Laporan hasil
teknis kegiatan IHT 30
penanganan
perkara tindak Laporan
pidana kegiatan
keamanan sosialisasi
negara, peraturan teknis
ketertiban umum
dan tindak
pidana umum
lainnya pada
tahap
penuntutan

309

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
12 3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

4 (Menit) 6 7

5

9 Memberi Dokumen 96 60 75000 0,0768
petunjuk rekapan laporan
pelaksanaan penanganan
pemantauan, perkara dari
evaluasi dan setiap daerah
penyusunan
laporan
penanganan
perkara tahap
penuntutan
tindak pidana
keamanan
negara,
ketertiban umum
dan tindak
pidana umum
lainnya.

Jumlah 1,7576
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Surat perintah permohonan dari penyidik, surat pengantar, surat pendapat dari
JPU yang bersangkutan, laporan hasil pelaksanaan penanganan perkara,
dokumen Rendak (Rencana Dakwaan), dokumen terkait laporan sidang dari
daerah terkait perkara (menelaah), nota dinas terkait Rencana Tuntutan untuk
menelaah, dan nota dinas kepada pimpinan terkait laporan putusan

b. Dokumen rencana dakwaan untuk dakwaan, surat edaran terkait petunjuk
pimpinan kepada daerah.

c. Dokumen analisa Kegiatan tahap II dan laporan pengaduan penangan perkara di
daerah (pertimbangan hukum kepada pimpinan).

d. Laporan Dinamika kelompok dan Berita Acara Expose perkara

e. Berita Acara Expose perkara

f. Surat Permohonan kerjasama dengan penyidik & pengamanan serta surat dan
dokumen kerjasama dengan penyidik Kejari

g. Laporan perkara kepada pimpinan dan laporan pengaduan

310

h. Laporan hasil kegiatan FGD, laporan hasil kegiatan IHT dan laporan kegiatan
sosialisasi peraturan teknis.

i. Dokumen rekapan laporan penanganan perkara dari setiap daerah

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan
permasalahan ataupun usulan rencana dan program kerja pada
yang berkenaan dengan tahap penuntutan
rencana dan program kerja
pada tahap penuntutan

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

perumusan kebijakan teknis keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya tahap penuntutan

umum dan tindak pidana umum

lainnya tahap penuntutan

3. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas analisis
permasalahan ataupun usulan dan pemberian pertimbangan
yang berkenaan dengan analisis hukum penanganan perkara
dan pemberian pertimbangan tindak pidana keamanan negara,
hukum penanganan perkara ketertiban umum dan tindak
tindak pidana keamanan pidana umum lainnya pada tahap
negara, ketertiban umum dan penuntutan
tindak pidana umum lainnya
pada tahap penuntutan

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan dan

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan penanganan perkara

yang berkenaan dengan tindak pidana keamanan negara,

pelaksanaan penanganan perkara ketertiban umum dan tindak

tindak pidana keamanan negara, pidanan umum lainnya pada tahap

ketertiban umum dan tindak penuntutan

pidanan umum lainnya pada tahap

penuntutan

311

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

5. Data, informasi, laporan, Peneyeliaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan pengendalian

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana

pelaksanaan pengendalian keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya pada pelaksanaan diversi,

umum dan tindak pidana umum perlimpahan tersangka dan barang

lainnya pada pelaksanaan diversi, bukti ke pengadilan, upaya hukum

perlimpahan tersangka dan barang biasa dan kebijakan lain yang

bukti ke pengadilan, upaya hukum diperlukan dalam pelaksanaan

biasa dan kebijakan lain yang penuntutan

diperlukan dalam pelaksanaan

penuntutan

6. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan koordinasi dan
yang berkenaan dengan Kerjasama dalam penanganan
koordinasi dan Kerjasama perkara tindak pidana keamanan
dalam penanganan perkara negara, ketertiban umum dan
tindak pidana keamanan tindak pidana umum lainnya
negara, ketertiban umum dan pada tahap penuntutan
tindak pidana umum lainnya
pada tahap penuntutan

7. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi

8. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan
permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
bimbingan teknis penanganan pidana keamanan negara,
perkara tindak pidana keamanan ketertiban umum dan tindak
negara, ketertiban umum dan pidana umum lainnya pada tahap
tindak pidana umum lainnya pada penuntutan
tahap penuntutan

9. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan

312

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

pemantauan, evaluasi dan perkara tahap penuntutan tindak

penyusunan laporan penanganan pidana keamanan negara,

perkara tahap penuntutan tindak ketertiban umum dan tindak

pidana keamanan negara, pidana umum lainnya.

ketertiban umum dan tindak

pidana umum lainnya.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada
relevansinya dengan rencana tahap penuntutan
dan program kerja pada tahap
penuntutan

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan

SOP, dan alat lain yang ada perumusan kebijakan teknis

relevansinya dengan perumusan penanganan perkara tindak pidana

kebijakan teknis penanganan keamanan negara, ketertiban

perkara tindak pidana keamanan umum dan tindak pidana umum

negara, ketertiban umum dan lainnya tahap penuntutan

tindak pidana umum lainnya tahap

penuntutan

3. Peraturan perundang-undangan, Mendistribusikan tugas analisis dan

SOP, dan alat lain yang ada pemberian pertimbangan hukum

relevansinya dengan analisis dan penanganan perkara tindak pidana

pemberian pertimbangan hukum keamanan negara, ketertiban

penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana umum

keamanan negara, ketertiban lainnya pada tahap penuntutan

umum dan tindak pidana umum

lainnya pada tahap penuntutan

4. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan dan
SOP, dan alat lain yang ada pelaksanaan penanganan perkara
relevansinya dengan penanganan tindak pidana keamanan negara,
perkara tindak pidana keamanan ketertiban umum dan tindak
negara, ketertiban umum dan

313

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

tindak pidanan umum lainnya pada pidanan umum lainnya pada tahap

tahap penuntutan penuntutan

5. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pengendalian penanganan perkara

relevansinya dengan pengendalian tindak pidana keamanan negara,

penanganan perkara tindak pidana ketertiban umum dan tindak pidana

keamanan negara, ketertiban umum lainnya pada pelaksanaan

umum dan tindak pidana umum diversi, perlimpahan tersangka dan

lainnya pada pelaksanaan diversi, barang bukti ke pengadilan, upaya

perlimpahan tersangka dan barang hukum biasa dan kebijakan lain

bukti ke pengadilan, upaya hukum yang diperlukan dalam

biasa dan kebijakan lain yang pelaksanaan penuntutan

diperlukan dalam pelaksanaan

penuntutan

6. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan
SOP, dan alat lain yang ada pelaksanaan koordinasi dan
relevansinya dengan koordinasi Kerjasama dalam penanganan
dan Kerjasama dalam perkara tindak pidana keamanan
penanganan perkara tindak negara, ketertiban umum dan
pidana keamanan negara, tindak pidana umum lainnya
ketertiban umum dan tindak pada tahap penuntutan
pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan

7. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi

8. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada bimbingan teknis penanganan

relevansinya dengan bimbingan perkara tindak pidana keamanan

teknis penanganan perkara tindak negara, ketertiban umum dan

pidana keamanan negara, tindak pidana umum lainnya pada

ketertiban umum dan tindak pidana tahap penuntutan

umum lainnya pada tahap

penuntutan

314

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

9. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pemantauan, evaluasi dan

relevansinya dengan pelaksanaan penyusunan laporan penanganan

pemantauan, evaluasi dan perkara tahap penuntutan tindak

penyusunan laporan penanganan pidana keamanan negara,

perkara tahap penuntutan tindak ketertiban umum dan tindak pidana

pidana keamanan negara, umum lainnya.

ketertiban umum dan tindak pidana

umum lainnya.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan rencana dan program kerja
pada tahap penuntutan.

2. Kebenaran dan keakuratan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban
umum dan tindak pidana umum lainnya tahap penuntutan.

3. Kebenaran dan keakuratan analisis dan pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya pada tahap penuntutan.

4. Keakuratan dan keefektifan penyiapan dan pelaksanaan penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak
pidanan umum lainnya pada tahap penuntutan.

5. Keakuratan dan keefektifan penyiapan pelaksanaan pengendalian
penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum
dan tindak pidana umum lainnya pada pelaksanaan diversi, perlimpahan
tersangka dan barang bukti ke pengadilan, upaya hukum biasa dan
kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan.

6. Keefektifan dan keakuratan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan
Kerjasama dalam penanganan perkara tindak pidana keamanan negara,

315

ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada tahap
penuntutan.

7. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi.

8. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan
perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak
pidana umum lainnya pada tahap penuntutan.

9. Keefektifan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan
penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana keamanan negara,
ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

11. Wewenang :

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara

3. Mengevaluasi pejabat, penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan

316

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi, konsultasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan
Negara, Ketertiban Tindak Pidana
Umum dan Tindak Umum
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana pembahasan, tukar
Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum, permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi & Pidana pembahasan, tukar
Eksaminasi Keamanan menukar informasi,
Negara, menyelesaikan
Ketertiban Umum, permasalahan
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

4. Kepala Bagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Keamanan pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban menukar informasi,
Umum, dan Tindak menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

317

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
5. Kepala Seksi Wilayah I 34

Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

8. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

No. Aspek 318 Faktor
12 3
10. Prasarana: 12 m2
6 m2
a. Ruang Kerja 3 m2
b. Ruang Tamu
c. Ruang Simpan

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal penyiapan pelaksanaan penanganan perkara,
penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pada tahap penuntutan.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

319

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk
mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

320

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

321
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah 1

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan wilayah 1 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

322

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Jam) 6 7
1. Memeriksa
penyiapan 5
bahan
penyusunan Surat perintah 150 15 75000 0,3100
rencaana dan permohonan
program kerja dari penyidik

Surat pengantar 150 15

Surat pendapat 150 15
dari JPU yang 60
bersangkutan 15
15
Laporan hasil 100
pelaksanaan 15
penanganan 30
perkara

Dokumen 150
Rendak
(Rencana
Dakwaan)

Dokumen terkait 100
laporan sidang
dari daerah
terkait perkara
(menelaah)

Nota dinas 150
terkait Rencana
Tuntutan untuk
menelaah

Nota dinas 150
kepada
pimpinan
terkait laporan
putusan

2. Membimbing Dokumen 150 330 75000 0,7508
perumusan rendak untuk
kebijakan teknis, dakwaan
analisis dan
pemberian

323

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pertimbangan Dokumen 4 (Jam) 6 7
hukum, analisa 150
Kegiatan 5
tahap II
15

Surat edaran 4 15
terkait
Petunjuk
Pimpinan
kepada
daerah (teknis
penanganan
perkara)

Laporan 150 30
pengaduan
penangan
perkara di
daerah
(pertimbangan
hukum
kepada
pimpinan)

3. Membimbing Laporan 70 120 75000 0,2840
pelaksanaan Dinamika 70
penanganan kelompok 150 120
perkara,
pelaksanaan Berita Acara 150
koordinasi dan Expose
kerja sama perkara

Surat 15
Permohonan
Kerjasama 15
dengan
penyidik &
pengamanan

Surat dan
dokumen
Kerjasama
dengan
penyidik
Kejari

324

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Jam) 6 7
4. Memeriksa
pengelolaan dan 5 0,1200
penyajian
data dan informasi Laporan perkara 150 30 75000
kepada
pimpinan

Laporan 150 30
pengaduan

5. Membimbing Laporan hasil 6 30 75000 0,1576
pemberian kegiatan FGD 2
bimbingan teknis, 2 30
pemantauan, Laporan hasil
evaluasi dan kegiatan IHT 96 30
penyusunan
laporan Laporan 120
penanganan kegiatan
perkara tindak sosialisasi
pidana keamanan peraturan teknis
negara, ketertiban
umum dan tindak Dokumen
pidana umum rekapan laporan
lainnya pada penanganan
tahap penuntutan perkara dari
wilayah 1 setiap daerah

Jumlah 1,2848
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Surat perintah permohonan dari penyidik, surat pengantar, surat pendapat dari
JPU yang bersangkutan, laporan hasil pelaksanaan penanganan perkara,
dokumen rendak (Rencana Dakwaan), dokumen terkait laporan sidang dari
daerah terkait perkara (menelaah), nota dinas terkait Rencana Tuntutan untuk
menelaah, dan nota dinas kepada pimpinan terkait laporan putusan.

b. Dokumen rendak untuk dakwaan, dokumen analisa kegiatan tahap II, surat
edaran terkait petunjuk pimpinan kepada daerah (teknis penanganan perkara),
dan laporan pengaduan penangan perkara di daerah (pertimbangan hukum
kepada pimpinan).

c. Laporan Dinamika kelompok, Berita Acara Expose perkara, Surat Permohonan
Kerjasama dengan penyidik & pengamanan dan Surat dan dokumen Kerjasama
dengan penyidik Kejari.

d. Laporan perkara kepada pimpinan dan laporan pengaduan.

325

e. Laporan hasil kegiatan FGD, laporan hasil kegiatan IHT, laporan kegiatan
sosialisasi peraturan teknis dan dokumen rekapan laporan penanganan perkara
dari setiap daerah.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja pada tahap penuntutan tahap

penyusunan rencana dan program I.

kerja pada tahap penuntutan tahap

I.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis, dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, wilayah I pada tahap penuntutan.
analisis, dan pemberian
pertimbangan hukum wilayah I
pada tahap penuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksaan
yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama.
penanganan perkara, pelaksaan
koordinasi dan kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemberian bimbingan teknis,
yang berkenaan dengan pemantauan, evaluasi dan
pemberian bimbingan teknis, penyusunan laporan penanganan
pemantauan, evaluasi dan perkara tindak pidana keamanan
penyusunan laporan penanganan negara, ketertiban umum dan tindak
perkara tindak pidana keamanan pidana umum lainnya pada tahap
negara, ketertiban umum dan penuntutan wilayah 1.

326

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
tindak pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan wilayah 1.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan penyusunan

SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada

relevansinya dengan penyiapan tahap penuntutan tahap I.

penyusunan rencana dan program

kerja pada tahap penuntutan tahap

I.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis, dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum wilayah I
kebijakan teknis, analisis, dan pada tahap penuntutan.
pemberian pertimbangan hukum
wilayah I pada tahap penuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan penanganan perkara, pelaksaan

pelaksanaan penanganan koordinasi dan kerja sama.

perkara, pelaksaan koordinasi dan

kerja sama.

4. Peraturan perundang-undangan Memeriksa pengelolaan dan
yang ada relevansinya dengan penyajian data dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pemberian bimbingan teknis,

pelaksanaan pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi dan

teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan

penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan

perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan

negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada

tahap penuntutan wilayah 1.

327

tindak pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan wilayah 1.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap penuntutan tahap I.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan
pemberian pertimbangan hukum wilayah I pada tahap penuntutan.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksaan koordinasi dan
kerja sama.

4. Kebenaran dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

5. Keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya
pada tahap penuntutan wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

328

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Penuntutan Pidana pembahasan
Keamanan
Negara,
Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
II Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

329

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
4. Pejabat Terkait 34

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 330
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dala, hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan wilayah I.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

331
d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).
e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan 332
: 9 (Sembilan)

333
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya

d. Administrator : Subdirektorat Penuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama,
pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak
pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada
tahap penuntutan wilayah 2 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

334

6. Tugas Pokok : Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
No Uraian Tugas Hasil Kerja
4 (Jam) 6 7
12 3
5
1. Memeriksa Surat perintah
penyiapan permohonan 150 15 75000 0,3100
bahan dari penyidik
penyusunan 150 15
rencaana dan Surat pengantar 150 15
program kerja
Surat pendapat
dari JPU yang 100 60
bersangkutan
150 15
Laporan hasil
pelaksanaan 100 15
penanganan
perkara 150 15
150 30
Dokumen
Rendak
(Rencana
Dakwaan)

Dokumen terkait
laporan sidang
dari daerah
terkait perkara
(menelaah)

Nota dinas
terkait Rencana
Tuntutan untuk
menelaah

Nota dinas
kepada
pimpinan
terkait laporan
putusan

2. Membimbing Dokumen 150 330 75000 0,7508
perumusan rendak untuk 150
kebijakan dakwaan 15
teknis, analisis
dan pemberian Dokumen
analisa

335

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
Kegiatan 4 (Jam) 6 7
pertimbangan tahap II
hukum, 5
Surat edaran
terkait 4 15
Petunjuk
Pimpinan 150 30
kepada
daerah (teknis
penanganan
perkara)

Laporan
pengaduan
penangan
perkara di
daerah
(pertimbangan
hukum
kepada
pimpinan)

3. Membimbing Laporan 70 120 75000 0,2840
pelaksanaan Dinamika 70
penanganan kelompok 150 120
perkara,
pelaksanaan Berita Acara 150
koordinasi dan Expose
kerja sama perkara

Surat 15
Permohonan
Kerjasama 15
dengan
penyidik &
pengamanan

Surat dan
dokumen
Kerjasama
dengan
penyidik
Kejari

336

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
4 (Jam) 6 7
4. Memeriksa Laporan perkara
pengelolaan kepada 5
dan penyajian pimpinan
data dan 150 30 75000 0,1200
informasi Laporan
pengaduan 150 30

5. Membimbing Laporan hasil 6 30 75000 0,1576
pemberian kegiatan FGD 2
bimbingan 2 30
teknis, Laporan hasil
pemantauan, kegiatan IHT 96 30
evaluasi dan
penyusunan Laporan 120
laporan kegiatan
penanganan sosialisasi
perkara tindak peraturan teknis
pidana
keamanan Dokumen
negara, rekapan laporan
ketertiban penanganan
umum dan perkara dari
tindak pidana setiap daerah
umum lainnya
pada tahap
penuntutan
wilayah II

Jumlah 1,2848
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Surat perintah permohonan dari penyidik, surat pengantar, surat pendapat dari
JPU yang bersangkutan, laporan hasil pelaksanaan penanganan perkara,
dokumen rendak (Rencana Dakwaan), dokumen terkait laporan sidang dari
daerah terkait perkara (menelaah), nota dinas terkait Rencana Tuntutan untuk
menelaah, dan nota dinas kepada pimpinan terkait laporan putusan.

b. Dokumen rendak untuk dakwaan, dokumen analisa kegiatan tahap II, surat
edaran terkait petunjuk pimpinan kepada daerah (teknis penanganan perkara),
dan laporan pengaduan penangan perkara di daerah (pertimbangan hukum
kepada pimpinan).

337

c. Laporan Dinamika kelompok, Berita Acara Expose perkara, Surat Permohonan
Kerjasama dengan penyidik & pengamanan dan Surat dan dokumen Kerjasama
dengan penyidik Kejari.

d. Laporan perkara kepada pimpinan dan laporan pengaduan.

e. Laporan hasil kegiatan FGD, laporan hasil kegiatan IHT, laporan kegiatan
sosialisasi peraturan teknis dan dokumen rekapan laporan penanganan perkara
dari setiap daerah.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja pada tahap penuntutan tahap

penyusunan rencana dan program II.

kerja pada tahap penuntutan tahap

II.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis, dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum
perumusan kebijakan teknis, wilayah II pada tahap penuntutan.
analisis, dan pemberian
pertimbangan hukum wilayah II
pada tahap penuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan penanganan perkara, pelaksaan
yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama.
penanganan perkara, pelaksaan
koordinasi dan kerja sama.

4. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemberian bimbingan teknis,
yang berkenaan dengan pemantauan, evaluasi dan

338

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

pemberian bimbingan teknis, penyusunan laporan penanganan

pemantauan, evaluasi dan perkara tindak pidana keamanan

penyusunan laporan penanganan negara, ketertiban umum dan tindak

perkara tindak pidana keamanan pidana umum lainnya pada tahap

negara, ketertiban umum dan penuntutan wilayah II.

tindak pidana umum lainnya pada

tahap penuntutan wilayah II.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa penyiapan penyusunan

SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja pada

relevansinya dengan penyiapan tahap penuntutan tahap II.

penyusunan rencana dan program

kerja pada tahap penuntutan tahap

II.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing perumusan kebijakan
SOP, dan alat lain yang ada teknis, analisis, dan pemberian
relevansinya dengan perumusan pertimbangan hukum wilayah II
kebijakan teknis, analisis, dan pada tahap penuntutan.
pemberian pertimbangan hukum
wilayah II pada tahap
penuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan penanganan perkara, pelaksaan

pelaksanaan penanganan koordinasi dan kerja sama.

perkara, pelaksaan koordinasi dan

kerja sama.

4. Peraturan perundang-undangan Memeriksa pengelolaan dan
yang ada relevansinya dengan penyajian data dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

339

5. Peraturan perundang-undangan Membimbing pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pemberian bimbingan teknis,

pelaksanaan pemberian bimbingan pemantauan, evaluasi dan

teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan

penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana keamanan

perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan

negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya pada

tindak pidana umum lainnya pada tahap penuntutan wilayah II.

tahap penuntutan wilayah II.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan penyusunan rencana dan program kerja
pada tahap penuntutan tahap II.

2. Kebenaran dan keakuratan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan
pemberian pertimbangan hukum wilayah II pada tahap penuntutan.

3. Keefektifan pelaksanaan penanganan perkara, pelaksaan koordinasi dan
kerja sama.

4. Kebenaran dan keakuratan pengelolaan dan penyajian data dan
informasi.

5. Keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana
keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya
pada tahap penuntutan wilayah II.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

340

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
1. Kepala Subdirektorat 34

Penuntutan Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Pidana pembahasan
2. Kepala Seksi Wilayah Keamanan
I Negara,
Ketertiban Umum
dan Tindak
Pidana Umum
Lainnya

Subdirektorat Koordinasi,
Penuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

341

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
3. Pejabat Terkait 34

Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

4. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 342
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, perumusan
kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

b) Terampil dalam hal pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam hal pengelolaan dan penyajian data dan informasi.

d) Terampil dalam melaksanakan pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara
tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana
umum lainnya pada tahap penuntutan wilayah II.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

343

d. Minat Kerja:
1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

344

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

345
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara,
d. Administrator Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum
Lainnya
:-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pada tahap
eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim TK. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IIIa/setara

346

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Menyelia
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencana dan Dokumen 1435 10 75000 0,1913
program kerja penyiapan
bahan
penyusunan
rencana dan
program kerja

2. Menyelia Dokumen 1435 15 75000 0,1913
penyiapan bahan perumusan 1435
perumusan kebijakan
kebijakan teknis teknis
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana keamanan tindak
negara, pidana
ketertiban umum keamanan
dan tindak pidana negara,
umum lainnya ketertiban
tahap eksekusi umum dan
dan eksaminasi tindak
pidana
umum
lainnya
tahap
eksekusi
dan
eksaminasi.

3. Mendistribusikan Dokumen 20 75000 0,3827
tugas analisis analisis dan
dan pemberian pemberian
pertimbangan pertimbanga
hukum n hukum
penanganan penanganan
perkara tindak perkara
pidana keamanan tindak
negara, pidana
ketertiban umum keamana,
dan tindak pidana ketertiban
umum lainnya umum dan
pada tahap tindak
pidana

347

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
eksekusi dan umum 4 (Menit) 6 7
eksaminasi lainnya pada
tahap 5
eksekusi
dan
eksaminasi

4. Menyelia Dokumen 50 120 75000 0,0800
penyiapan pelaksanaan
pelaksanaan penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana
pidana keamanan keamanan
negara, negara,
ketertiban umum ketertiban
dan tindak umum, dan
pidanan umum tindak pidana
lainnya pada umum lainnya
tahap eksekusi pada tahap
dan eksaminasi eksekusi dan
meliputi eksekusi, eksaminasi
pelaksanaan
pidana
pengawasan,
pengawasan
pidana dengan
syarat,
memberikan
pendapat atas
hasil
pengawasan
pidana dengan
syarat,
memberikan
pendapat atas
usulan
pembebasan
bersyarat,
eksaminasi,
pengajuan grasi,
upaya hukum luar
biasa, amnesti,
abolisi dan
rehabilitasi serta
kebijakan lain
yang diperlukan.