Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja

98

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu pendapat,
argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau
alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan, mengarahkan atau
menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

99
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Kepala Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidanan Umum

d. Administrator : Kepala Bagian Keuangan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan pengujian tagihan Surat Pemerintah Pembayaran,
penerbitan Surat Pemerintah Membayar, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
anggaran dan penerimaan negara, belanja pegawai, dan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklapim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

100

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Membimbing
pelaksanaan 5
pengujian
tagihan Surat Dokumen 200 120 75000 0,3200
Pemerintah pengujian tagihan
Pembayaran Surat Pemerintah
Pembayaran

2. Membimbing Dokumen Surat 200 180 75000 0,4800
pelaksanaan Pemerintah
penerbitan Membayar
Surat
Pemerintah
Membayar

3. Membimbing Dokumen 4 120 75000 0,0064
pelaksanaan pemantauan
pemantauan dan evaluasi
dan pelaksanaan
mengevaluasi anggaran dan
pelaksanaan penerimaan
anggaran dan negara, dan
penerimaan revisi Daftar
negara, dan Isian
revisi Daftar Pelaksanaan
Isian Anggaran
Pelaksanaan
Anggaran

Jumlah 0,8064
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen pengujian tagihan Surat Pemerintah Pembayaran.

b. Dokumen Surat Pemerintah Membayar.

c. Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan penerimaan
negara, belanja pegawai, dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

8. Bahan Kerja 101
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Membimbing pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pengujian tagihan Surat Pemerintah
yang berkenaan dengan Pembayaran.
pelaksanaan pengujian tagihan
Surat Pemerintah Pembayaran.

2. Data, informasi, laporan, Membimbing pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan penerbitan Surat Pemerintah
yang berkenaan dengan Surat Membayar.
Perintah Membayar.

3. Data, informasi, laporan, Membimbing pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan dan evaluasi
yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dan
pemantauan dan evaluasi penerimaan negara, belanja
pelaksanaan anggaran dan pegawai, dan revisi Daftar Isian
penerimaan negara, belanja Pelaksanaan Anggaran.
pegawai, dan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada pengujian tagihan Surat
relevansinya dengan pelaksanaan Pemerintah Pembayaran.
pengujian tagihan Surat
Pemerintah Pembayaran.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada penerbitan Surat Pemerintah
relevansinya dengan Membayar.

102

pelaksanaan penerbitan Surat
Pemerintah Membayar.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pemantauan dan evaluasi

relevansinya dengan pemantauan pelaksanaan anggaran dan

dan evaluasi pelaksanaan penerimaan negara, belanja

anggaran dan penerimaan negara, pegawai, dan revisi Daftar Isian

belanja pegawai, dan revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran

Isian Pelaksanaan Anggaran.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pengujian tagihan Surat
Pemerintah Pembayaran.

2. Kebenaran dan keakuratan penerbitan Surat Perintah Membayar.

3. Keefektifan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
penerimaan negara, belanja pegawai, dan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, ringkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

103

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang lebih
berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarakan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Bagian Sekretariat Jaksa Koordinasi, konsultasi,
Keuangan Agung Muda pembahasan
Bidang Tindak
Pidana Umum

2. Kepala Subbagian Bagian Keuangan Koordinasi,
Perbendaharaan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

104

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
9. Pejabat Terkait 34

Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya 105
:

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal pengujian Surat Perintah Pembayaran.

b) Terampil dalam penerbitan Surat Perintah Membayar.

c) Terampil dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
penerimaan negara, belanja pegawai, dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama
sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

106

d. Minat Kerja:
1) A (Artistik).
2) C (Konvensional).
3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:
1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu pendapat,
argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau
alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan, mengarahkan atau
menempatkan benda.

107

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik

17. Kelas Jabatan : 9 (Sembilan)

108
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta
Benda

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama :-

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama :-

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan
perkara di bidang tindak pidana orang dan harta benda sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. II

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon II/setara

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Efektif Pegawai
12 3 Hasil Penyelesaian
6 7
1. Mengarahkan Dokumen (Menit)
penyusunan rencana dan
rencana dan program kerja 45
program kerja penanganan
penanganan perkara tindak 3 1590 75000 0,063
perkara tindak

109

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Efektif Pegawai
12 3 Hasil Penyelesaian
pidana orang dan pidana orang dan 6 7
harta benda. harta benda. (Menit)

45

2. Mengarahkan Dokumen 2400 15 75000 0,48

penyiapan konsep

perumusan rumusan

kebijakan teknis kebijakan

penanganan teknis

perkara tindak penanganan

pidana orang dan perkara tindak

harta benda pidana orang

meliputi dan harta

prapenutupan, benda, meliputi

penuntutan, prapenuntutan,

eksekusi dan penuntutan,

eksaminasi. eksekusi dan

eksaminasi.

3. Mengarahkan Dokumen 126 120 75000 0,202
pemberian pertimbangan
pertimbangan hukum
hukum penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana orang
pidana orang dan dan harta
harta benda. benda.

4. Mengarahkan Dokumen 166 120 75000 0,26
pelaksaanaan
pengendalian pengendalian
penanganan
perkara tindak penanganan
pidana orang dan
harta benda perkara tindak
sesuai dengan
ketentuan yang pidana orang dan
diatur oleh
Kejaksaan. harta benda

sesuai dengan

ketentuan yang

diatur oleh

Kejaksaan.

5. Mengarahkan Dokumen 36 120 75000 0,057
pelaksanaan koordinasi dan
koordinasi dan Kerjasama
kerja sama dengan

110

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Efektif Pegawai
12 3 Hasil Penyelesaian
dengan kementrian atau 6 7
kementrian atau lembaga dan (Menit)
Lembaga dan pemerintah
pemerintah daerah,s erta 45
daerah, serta orgaisai lain
organisasi lain dalam
dalam penanganan
penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana orang dan
pidana orang dan harta benda.
harta benda.

6. Mengarahkan Dokumen 36 120 75000 0,057
pengelolaan data pengelolaan data
dan laporan dan laporan
pelaksanaan pelaksanaan
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana orang dan pidana orang dan
harta benda. harta benda.

7. Mengarahkan Dokumen 8 660 75000 0,070
pemberian pemberian
bimbingan teknis bimbingan teknis
dalam dalam
penanganan penanganan
perkara tindak perkara tindak
pidana orang dan pidana orang dan
harta benda. harta benda.

8. Mengarahkan Dokumen 36 330 75000 0,158
pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, evaluasi dan
evaluasi, dan penyusunan
penyusunan laporan.
laporan.

9. Mengarahkan Dokumen urusan 1000 15 75000 0,2

pelaksanaan ketatausahaan

urusan dan

ketatausahaan kerumahtanggaan

dan direktorat.

111

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Efektif Pegawai
12 Hasil Penyelesaian
kerumahtanggan 6 7
direktorat. (Menit)

45

10. Mengarahkan Dokumen 12 120 75000 0,019
pelaksanaan pelaksanaan
fungsi lain yang fungsi lain yang
diberikan oleh diberikan oleh
Jaksa Agung Jaksa Agung
Muda Bidang Muda Bidang
Tindak Pidana Tindak Pidana
Umum. Umum.

Jumlah 1,565
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen rencana dan program kerja penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda.

b. Dokumen konsep rumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda, meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi
dan eksaminasi.

c. Dokumen pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan
harta benda.

d. Dokumen pengendalian penanganan perkara tindak pidana orang dan harta
benda sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan.

e. Dokumen koordinasi dan kerja sama dengan kementrian atau lembaga dan
pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda.

f. Dokumen pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara
tindak pidana orang dan harta benda.

g. Dokumen pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda.

h. Dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

i. Dokumen urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

j. Dokumen pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Umum.

8. Bahan Kerja 112
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pengarahan penyusunan rencana
permasalahan ataupun usulan dan program kerja penanganan
yang berkenaan dengan rencana perkara tindak pidana orang dan
dan program kerja penanganan harta benda.
perkara tindak pidana orang dan
harta benda.

2. Data, informasi, laporan, Pengarahan penyiapan rumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis penanganan
yang berkenaan dengan perkara tindak pidana orang dan
rumusan kebijakan teknis harta benda, meliputi
penanganan perkara tindak prapenuntutan, penuntutan,
pidana orang dan harta benda, eksekusi dan eksaminasi.
meliputi prapenuntutan,
penuntutan, eksekusi dan
eksaminasi.

3. Data, informasi, laporan, Pengarahan pemberian

permasalahan ataupun usulan pertimbangan hukum penanganan

yang berkenaan dengan perkara tindak pidana orang dan

pertimbangan hukum penanganan harta benda.

perkara tindak pidana orang dan

harta benda.

4. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan pengendalian penanganan perkara

yang berkenaan dengan tindak pidana orang dan harta

pengendalian penanganan perkara benda sesuai dengan ketentuan

tindak pidana orang dan harta yang diatur oleh Kejaksaan.

benda sesuai dengan ketentuan

yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dengan

yang berkenaan dengan kementrian atau lembaga dan

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah,serta organisasi

kementrian atau lembaga dan lain dalam penanganan perkara

pemerintah daerah,s erta orgaisai tindak pidana orang dan harta

lain dalam penanganan perkara benda

113

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas
3
12
tindak pidana orang dan harta
benda.

6. Data, informasi, laporan, Pengarahan pengelolaan data

permasalahan ataupun usulan dan laporan pelaksanaan

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pengelolaan data dan laporan pidana orang dan harta benda.

pelaksanaan penanganan perkara

tindak pidana orang dan harta

benda.

7. Data, informasi, laporan, Pengarahan pemberian
permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis dalam
yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak
pemberian bimbingan teknis pidana orang dan harta benda
dalam penanganan perkara
tindak pidana orang dan harta
benda.

8. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan, evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan.
pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan.

9. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan urusan
permasalahan ataupun usulan ketatausahaan dan
yang berkenaan dengan urusan kerumahtanggaan direktorat
ketatausahaan dan
kerumahtanggaan direktorat.

10. Data, informasi, laporan, Pengarahan pelaksanaan fungsi
permasalahan ataupun usulan lain yang diberikan oleh Jaksa
yang berkenaan dengan Agung Muda Bidang Tindak
pelaksanaan fungsi lain yang Pidana Umum.
diberikan oleh Jaksa Agung Muda
Bidang Tindak Pidana Umum.

9. Perangkat/Alat Kerja 114
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan penyusunan rencana dan program

pelaksanaan penyusunan rencana kerja penanganan perkara tindak

dan program kerja penanganan pidana orang dan harta benda.

perkara tindak pidana orang dan

harta benda.

2. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan penyiapan rumusan kebijakan
pelaksanaan penyiapan rumusan teknis penanganan perkara
kebijakan teknis penanganan tindak pidana orang dan harta
perkara tindak pidana orang dan benda.
harta benda.

3. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pemberian
yang ada relevansinya dengan pertimbangan hukum penanganan
pemberian pertimbangan hukum perkara tindak pidana orang dan
penanganan perkara tindak harta benda.
pidana orang dan harta benda.

4. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pengendalian penanganan perkara

pelaksanaan pengendalian tindak pidana orang dan harta

penanganan perkara tindak pidana benda sesuai dengan ketentuan

orang dan harta benda sesuai yang diatur oleh Kejaksaan.

dengan ketentuan yang diatur oleh

Kejaksaan.

5. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan koordinasi dan kerja sama dengan

pelaksanaan koordinasi dan kerja kementrian atau lembaga dan

sama dengan kementrian atau pemerintah daerah,serta organisasi

lembaga dan pemerintah daerah, lain dalam penanganan perkara

serta organisasi lain dalam tindak pidana orang dan harta

penanganan perkara tindak pidana benda.

orang dan harta benda.

115

6.

Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pengelolaan data dan laporan

pelaksanaan pengelolaan data dan pelaksanaan penanganan

laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan

perkara tindak pidana orang dan harta benda.

harta benda.

7. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pemberian bimbingan teknis

pelaksanaan pemberian bimbingan dalam penanganan perkara

teknis dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta

tindak pidana orang dan harta benda.

benda.

8. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan

yang ada relevansinya dengan pemantauan, evaluasi dan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan.

dan penyusunan laporan.

9. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan urusan ketatausahaan dan
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan direktorat.
ketatausahaan dan
kerumahtanggaan direktorat.

10. Peraturan perundang-undangan Mengarahkan pelaksanaan
yang ada relevansinya dengan fungsi lain yang diberikan oleh
pelaksanaan fungsi lain yang Jaksa Agung Muda Bidang
diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Bidang Tindak Pidana Umum.

10. Tanggung Jawab :

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan penyusunan rencana dan
program kerja penanganan perkara tindak pidana orang dan harta
benda.

116

2. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan
teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda,
meliputi.

3. Keefektifan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum penanganan
perkara tindak pidana orang dan harta benda.

4. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pengendalian penanganan
perkara tindak pidana orang dan harta benda sesuai dengan ketentuan
yang diatur oleh Kejaksaan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementrian
atau lembaga dan pemerintah daerah,serta organisasi lain dalam
penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda.

6. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pengelolaan data dan laporan
pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda.

7. Keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dalam
penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda.

8 Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan.

9. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan direktorat.

10. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan dan multi tahun
pekerjaan di Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
termasuk pekerjaan yang dikontrakkan.

117

2. Memastikan pelaksanaan tujuan dan sasaran rencana tahunan, multi
tahun dan jangka panjang Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta
Benda.

3. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan di Direktorat Tindak
Pidana Orang dan Harta Benda termasuk melakukan pengawasan
terhadap pekerjaan yang dikontrakkan,

4. Memberikan persetujuan penggunaan anggaran kegiatan di Direktorat
Tindak Pidana Orang dan Harta Benda.

5. Menyetujui seleksi pegawai fungsional di Direktorat Tindak Pidana
Orang dan Harta Benda.

6. Mengambil keputusan tentang permasalahan dalam pekerjaan yang
diajukan oleh pejabat struktural di Direktorat Tindak Pidana Orang dan
Harta Benda.

7. Mengevaluasi dan menganalisis prestasi kerja di Direktorat Tindak
Pidana Orang dan Harta Benda.

8. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin pegawai fungsional,

9. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan dan menyempurnakan metode kerja di Direktorat
Tindak Pidana Orang dan Harta Benda.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Koordinasi, konsultasi,
Bidang Tindak Pidana Republik pembahasan
Umum Indonesia

118

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

2. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Narkotika dan Muda Bidang pembahasan, tukar
Zat Adiktif Lainnya Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

3. Direktur Tindak Jaksa Agung Koordinasi,
Pidana Keamanan Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara, Ketertiban Tindak Pidana menukar informasi,
Umum dan Tindak Umum menyelesaikan
Pidana Umum permasalahan
Lainnya

4. Direktur Tindak Pidana Jaksa Agung Koordinasi,
Terorisme dan Lintas Muda Bidang pembahasan, tukar
Negara Tindak Pidana menukar informasi,
Umum menyelesaikan
permasalahan

5. Sekretaris Jaksa Agung Jaksa Agung Koordinasi,
pembahasan, tukar
Muda Tindak Bidang Muda Bidang menukar informasi,
menyelesaikan
Tindak Pidana Umum Tindak Pidana permasalahan

Umum

6. Kepala Subdirektorar Direktorat Tindak Koordinasi,
Prapenuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

7. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Eksaminasi Harta Benda menukar informasi,

119

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal
12
34

menyelesaikan
permasalahan

9. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

10. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

11. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

No. Aspek 120 Faktor
12 3
6 m2
b. Ruang Tamu 14 m2
c. Ruang Rapat
d. Ruang Simpan 3 m2
e. Ruang Spri 7 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Mampu menganalisis permasalahan dan mencari serta menentukan
alternatif pemecahannya.

b) Mampu dalam pengelolaan bidang tindak pidana orang dan harta benda.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang

121

sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur :-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

122

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 15 (Lima Belas)

123
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Prapenuntutan

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama : -

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

d. Administrator :-

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja,
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian
pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan
pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian
bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan
perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan
tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S2

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. III

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon III/setara

124

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Menyelia
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencana dan Dokumen konsep 1 2640 75000 0,035
program kerja. rencana dan
program kerja
(Rencana Strategis)

2. Menyelia Dokumen 5 7920 75000 0,10
penyiapan bahan Peraturan Jaksa
perumusan Agung,
kebijakan teknis Keputusan jaksa
penanganan agung, Instruksi
perkara tindak jaksa agung,
pidana orang dan Surat Edaran,
harta benda tahap Petunjuk Teknis
prapenuntutan.

3. Menyelia analisis Dokumen 1 47520 75000 1,18
dan pemberian Pemberian
pertimbangan petunjuk 1 13200
hukum pertimbangan
penanganan hukum dan
perkara tindak ekspose pada
pidana orang dan penyidik
harta benda pada
tahap Dokumen
prapenuntutan. Pemberian
petunjuk
pertimbangan
hukum pada
pelapor

Dokumen 1 28200

pertimbangan

hukum melalui

Surat

125

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
4. Menyelia
penyiapan 5
pelaksanaan
penanganan Surat penunjukan 1 60 75000 0,04
perkara tindak P16 (Jaksa Peneliti)
pidana orang dan untuk mengikuti
harta benda pada perkembangan
tahap penanganan
prapenuntutan perkara
meliputi
pemberitahuan Menerbitkan P17 1 180
dimulainya tentang tindak
penyidikan, lanjut SPDP (P17
penelitian berkas pada hari ke 30 dan
perkara, 60 dan Surat
pemberian Pengembalian
petunjuk SPDP pada hari ke
kelengkapan 90)
berkas perkara,
penyusunan Memerintahkan 1 840
rencana surat pada jaksa P16
dakwaan, (Jaksa Peneliti)
administrasi untuk melakukan
berkas perkara, penelitian berkas
pemeriksaan perkara dalam
tambahan, waktu 7 hari untuk
penahanan, dan menentukan sikap.
tindak hukum lain (P18)
yang diperlukan.
Pemberian petunjuk 1 840
kelengkapan
berkas perkara
(P19)

Memberikan 1 60
pemberitahuan
batas waktu
penyidikan
tambahan telah
lewat 14 hari (P20)

Ekspose 1 120
menentukan
kelengkapan syarat
materiil dan formil

Berita Acara 1 120
Koordinasi hasil
tindak lanjut P19

126

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

yang belum

dipenuhi secara

keseluruhan

Ekspose berkas 1 120
perkara memenuhi
kelengkapan syarat
materiil dan formil

Penerbitan P21 1 30
(Berkas perkara 1 300
dinyatakan
lengkap)
Penerbitan P24
(Berita Acara
Pendapat)

Penyusunan 1 180
Rencana Surat
Dakwaan

Administrasi berkas 1 60
perkara

Pengecekan 1 180
Barang Bukti

Pembuatan surat 1 60
persetujuan
perpanjangan
penahanan tahap
penyidikan (T4)

Penerbitan Surat 1 30
Perintah Pra
peradilan

Pra Peradilan 1 300

5. Menyelia Dokumen konsep 1 600 75000 0,008
penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan kerja sama.
koordinasi dan (PPA, OJK, Polri,
kerja sama dengan Kementerian
kementrian atau Hukum dan HAM,
Lembaga dan Menko

127

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12 3
pemerintah Polhuhankam, 4 (Menit) 6 7
daerah, serta Ombudsman, dan
organisasi lain Komjak RI) 5
dalam penanganan
perkara tindak
pidana orang dan
harta benda tahap
prapenuntutan

6 Menyelia Laporan Bulanan 12 1440 75000 0,02
pengelolaan dan Laporan Triwulan 4 480
penyajian data dan Laporan Tahunan 1 300
informasi

7 Menyelia Surat Perintah 1 60 75000 0,036
penyiapan Bahan paparan 1
pelaksanaan Pelaksanaan 1 120
bimbingan teknis
penanganan 120
perkara tindak
pidana orang dan
harta benda tahap
prapenuntutan

8 Menyelia Dokumen supervisi 1 1200 75000 0,03
pelaksanaan penangan perkara
pemantauan, tahap 1 180
evaluasi, dan prapenuntutan 1 1080
penyususnan
laporan Dokumen
penanganan Eksaminasi Umum
perkara tahap
prapenuntutan Dokumen
tindak pidana Eksaminasi Khusus
orang dan harta
benda.

Jumlah 1,454
Jumlah Pegawai 1

128

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen konsep rencana dan program kerja (Rencana Strategis).

b. Dokumen Peraturan Jaksa Agung, Keputusan jaksa agung, Instruksi jaksa
agung, Surat Edaran, Petunjuk Teknis

c. Dokumen Pemberian petunjuk pertimbangan hukum dan ekspose pada
penyidik, dokumen Pemberian petunjuk pertimbangan hukum pada pelapor,
dokumen pertimbangan hukum melalui Surat.

d. Surat penunjukan P16 (Jaksa Peneliti) untuk mengikuti perkembangan
penanganan perkara, menerbitkan P17 tentang tindak lanjut SPDP (P17 pada
hari ke 30 dan 60 dan Surat Pengembalian SPDP pada hari ke 90),
Memerintahkan pada jaksa P16 (Jaksa Peneliti) untuk melakukan penelitian
berkas perkara dalam waktu 7 hari untuk menentukan sikap. (P18), pemberian
petunjuk kelengkapan berkas perkara (P19),Memberikan pemberitahuan
batas waktu penyidikan tambahan telah lewat 14 hari (P20), ekspose
menentukan kelengkapan syarat materiil dan formil, berita acara Koordinasi
hasil tindak lanjut P19 yang belum dipenuhi secara keseluruhan, ekspose
berkas perkara memenuhi kelengkapan syarat materiil dan formil, penerbitan
P21 (Berkas perkara dinyatakan lengkap, penerbitan P24 (Berita Acara
Pendapat), penyusunan Rencana Surat Dakwaan, administrasi berkas
perkara, pengecekan barang bukti, pembuatan surat persetujuan
perpanjangan penahanan tahap penyidikan (T4), penerbitan Surat Perintah
Pra peradilan, dan Pra Peradilan.

e. Dokumen konsep koordinasi dan kerja sama (PPA, OJK, Polri, Kementerian
Hukum dan HAM, Menko Polhuhankam, Ombudsman, dan Komjak RI).

f. Laporan Bulanan, laporan Triwulan, dan laporan Tahunan.

g. Surat Perintah, bahan paparan, dan pelaksanaan.

h. Dokumen supervisi penangan perkara tahap prapenuntutan, dokumen
Eksaminasi Umum, dan dokumen Eksaminasi Khusus.

8. Bahan Kerja :

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan rencana dan
permasalahan ataupun usulan program kerja.
yang berkenaan dengan
pelaksanaan penyiapan rencana
dan program kerja.

129

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

2. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan bahan

permasalahan ataupun usulan perumusan kebijakan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

perumusan kebijakan teknis pidana dan harta benda tahap

penanganan perkara tindak pidana prapenuntutan.

dan harta benda tahap

prapenuntutan.

3. Data, informasi, laporan, Pemberian petunjuk analisis dan
permasalahan ataupun usulan pemberian pertimbangan hukum
yang berkenaan dengan analisis penanganan perkara tindak
dan pemberian pertimbangan pidana orang dan harta benda
hukum penanganan perkara pada tahap prapenuntutan.
tindak pidana orang dan harta
benda pada tahap
prapenuntutan.

4. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan penanganan perkara tindak pidana

yang berkenaan dengan orang dan harta benda pada tahap

penanganan perkara tindak pidana prapenuntutan.

orang dan harta benda pada tahap

prapenuntutan.

5. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan pelaksanaan

permasalahan ataupun usulan koordinasi dan kerja sama dengan

yang berkenaan dengan kementerian atau lembaga dan

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta organisasi

kementerian atau lembaga dan lain dalam penanganan perkara

pemerintah daerah, serta tindak pidana orang dan harta

organisasi lain dalam penanganan benda pada tahap prapenuntutan.

perkara tindak pidana orang dan

harta benda pada tahap

prapenuntutan.

6. Data, informasi, laporan, Pendistribusian tugas
permasalahan ataupun usulan pengelolaan dan penyajian data
yang berkenaan dengan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

130

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

7. Data, informasi, laporan, Penyeliaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan pelaksanaan bimbingan teknis

yang berkenaan dengan penanganan perkara tindak

pelaksanaan bimbingan teknis pidana orang dan harta benda

penanganan perkara tindak pidana pada tahap prapenuntutan.

orang dan harta benda pada tahap

prapenuntutan.

8. Data, informasi, laporan, Memberi petunjuk pelaksanaan
permasalahan ataupun usulan pemantauan,evaluasi dan
yang berkenaan dengan penyusunan laporan penanganan
pemantauan, evaluasi dan perkara tahap prapenuntutan
penyusunan laporan penanganan tindak pidana orang dan benda.
perkara tahap prapenuntutan
tindak pidana orang dan benda.

9. Perangkat/Alat Kerja :

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Menyelia pelaksanaan penyiapan
SOP, dan alat lain yang ada rencana dan program kerja.
relevansinya dengan pelaksanaan
penyiapan rencana dan program
kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan bahan
SOP dan alat lain yang ada perumusan kebijakan teknis
relevansinya dengan penanganan perkara tindak
Pelaksanaan penyiapan bahan pidana dan harta benda tahap
perumusan kebijakan teknis prapenuntutan.
penanganan perkara tindak
pidana dan harta benda tahap
prapenuntutan.

3. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada analisis dan pemberian
relevansinya dengan pertimbangan hukum penanganan
pelaksanaan analisis dan perkara tindak pidana orang dan

131 harta benda pada tahap
prapenuntutan.
pemberian pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak
pidana orang dan harta benda
pada tahap prapenuntutan.

4. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP, dan alat lainnya yang ada penanganan perkara tindak pidana

relevansinya dengan pelaksanaan orang dan harta benda pada tahap

penyiapan pelaksanaan prapenuntutan.

penanganan perkara tindak pidana

orang dan harta benda pada tahap

prapenuntutan.

5. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP dan alat lainnya yang ada koordinasi dan kerja sama dengan

relevansinya dengan pelaksanaan kementerian atau lembaga dan

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta

kementerian atau lembaga dan organisasi lain dalam penanganan

pemerintah daerah, serta perkara tindak pidana orang dan

organisasi lain dalam penanganan harta benda pada tahap

perkara tindak pidana orang dan prapenuntutan.

harta benda pada tahap

prapenuntutan.

6. Peraturan perundang-undangan, Mendistribusikan tugas
SOP dan alat lainnya yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan dan informasi.
Pelaksanaan pengelolaan dan
penyajian data dan informasi.

7. Peraturan perundang-undangan, Menyelia penyiapan pelaksanaan

SOP, dan alat lainnya yang ada bimbingan teknis penanganan

relevansinya dengan pelaksanaan perkara tindak pidana orang dan

penyiapan pelaksanaan bimbingan harta benda pada tahap

teknis penanganan perkara tindak prapenuntutan.

pidana orang dan harta benda

pada tahap prapenuntutan.

8. Peraturan perundang-undangan, Memberi petunjuk pelaksanaan

SOP, dan alat lainnya yang ada pemantauan,evaluasi dan

relevansinya dengan Pelaksanaan penyusunan laporan

pemantauan,evaluasi dan penanganan perkara tahap

penyusunan laporan penanganan prapenuntutan tindak pidana

perkara tahap prapenuntutan orang dan benda.

tindak pidana orang dan benda.

10. Tanggung Jawab 132
:

No. Uraian

12

1. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan penyiapan rencana dan
program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana dan harta benda
tahap prapenuntutan.

3. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan analisis dan pemberian
pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan
harta benda pada tahap prapenuntutan.

4. Keakuratan dan kebenaran pelaksanaan penyiapan pelaksanaan
penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap
prapenuntutan.

5. Keefektifan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan
kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain
dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada
tahap prapenuntutan.

6. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian
data dan informasi.

7. Keefektifan dan keakuratan pelaksanaan penyiapan pelaksanaan
bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta
benda pada tahap prapenuntutan.

8. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak
pidana orang dan benda.

11. Wewenang 133
:

No. Uraian
12
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau mengawasi pekerjaan.

2. Mengambil keputusan tentang masalah pekerjaan yang diajukan oleh
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pegawai yang setara.

3. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau pemimpin tim dan
berfungsi sebagai pejabat peninjau pada evaluasi kinerja pegawai
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia bawahan.

4. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia bawahan, pemimpin tim,
pemimpin kelompok.

5. Mendengarkan dan menyelesaikan keluhan kelompok atau
pengaduan pegawai.

6. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin (misalnya teguran) pegawai
fungsional bawahan.

7. Merekomendasi penghargaan bagi pegawai fungsional dan perubahan
kelas jabatan.

8. Menemukan dan melaksanakan cara untuk menghapuskan atau
mengurangi hambatan dalam pekerjaan, meningkatkan
pengembangan tim, atau menyempurnakan metode kerja.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Direktur Tindak Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Pidana Orang dan Pidana Orang pembahasan
Benda dan Harta Benda

134

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

2. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Penuntutan Pidana Orang pembahasan, tukar
dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

3. Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Koordinasi,
Eksekusi dan Pidana Orang pembahasan, tukar
Eksaminasi dan Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

4. Kepala Subbagian Tata Direktorat Tindak Koordinasi,
Usaha Pidana Orang dan pembahasan, tukar
Harta Benda menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

5. Kepala Seksi Wilayah 1 Subdirektorar Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

6. Kepala Seksi Wilayah 2 Subdirektorat Koordinasi,
Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

135

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

f. Ruang Kerja 12 m2

g. Ruang Tamu 6 m2

Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan
bahan perumusan kebijaka teknis dan pemberian pertimbangan hukum.

136

b) Terampil dalam pelaksanaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan kerja sama.

c) Terampil dalam pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara
tindak pidana orang dan harta benda.

b. Bakat Kerja:

G = Intelegensia : Kemampuan belajar secara umum.

Q = Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan
dalam bahan verbal atau dalam tabel.

V = Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan akurat.

c. Temperamen Kerja:

D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang
sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan
tertentu.

T = Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut perangkap batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

d. Minat Kerja:

1) A (Artistik).

2) C (Konvensional).

3) R (Realistik).

e. Upaya Fisik:

1) Duduk.

2) Berdiri.

3) Berjalan. : Pria/Wanita
f. Kondisi Fisik:

1) Jenis Kelamin

2) Umur 137
:-

3) Tinggi badan :-

4) Berat badan :-

5) Postur tubuh :-

6) Penampilan :-

g. Fungsi Pekerja:

D2 = Menganalisis data.
Mempelajari mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan
kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif.

O1 = Berunding.
Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu
pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat
keputusan.

B4 = Mengerjakan dengan Perkakas/Komputer.
Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan
atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan,
mengarahkan atau menempatkan benda.

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan : Baik
17. Kelas Jabatan : 12 (Dua Belas)

138
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Wilayah I

2. Kode Jabatan :-

3. Unit Kerja : Kejaksaan Agung Republik Indonesia

a. JPT Utama : -

b. JPT Madya : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

c. JPT Pratama : Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda

d. Administrator : Subdirektorat Prapenuntutan

e. Pengawas :-

f. Pelaksana :-

g. Jabatan Fungsional :-

4. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja, perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum,
pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama, pengelolaan dan penyajian data dan
informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap
prapenuntutan wilayah I sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar
kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

5. Kualifikasi Jabatan :

a. Pendidikan Formal : Sarjana S1

b. Pendidikan dan Pelatihan: Diklatpim Tk. IV

c. Pengalaman Kerja : Minimal 3 kali menduduki jabatan eselon IV/setara

139

6. Tugas Pokok :

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan
3 Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai
12
4 (Menit) 6 7
1. Memeriksa
penyiapan bahan 5
penyusunan
rencaana dan Dokumen 1 2640 75000 0,035
program kerja konsep rencana
dan program
kerja (Rencana
Strategis)

2. Membimbing Dokumen 5 7920 75000 0,528
perumusan Peraturan
kebijakan teknis, Jaksa Agung,
analisis dan Keputusan
pemberian jaksa agung,
pertimbangan Instruksi jaksa
hukum, agung, Surat
Edaran,
Petunjuk
Teknis

3. Membimbing Surat 1 60 75000 0,046
pelaksanaan penunjukan P16 1
penanganan (Jaksa Peneliti) 1
perkara, untuk mengikuti
pelaksanaan perkembangan
koordinasi dan penanganan
kerja sama perkara

Menerbitkan P17 180
tentang tindak
lanjut SPDP 840
(P17 pada hari
ke 30 dan 60 dan
Surat
Pengembalian
SPDP pada hari
ke 90)

Memerintahkan
pada jaksa P16
(Jaksa Peneliti)
untuk melakukan
penelitian berkas
perkara dalam
waktu 7 hari

140

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

untuk

menentukan

sikap. (P18)

Pemberian 1 840
petunjuk
kelengkapan
berkas perkara
(P19)

Memberikan 1 60
pemberitahuan
batas waktu
penyidikan
tambahan telah
lewat 14 hari
(P20)

Expose 1 120
menentukan
kelengkapan
syarat materiil
dan formil

Berita Acara 1 120
Koordinasi hasil
tindak lanjut P19
yang belum
dipenuhi secara
keseluruhan

Expose berkas 1 120
perkara
memenuhi
kelengkapan
syarat materiil
dan formil

Penerbitan P21 1 30
(Berkas perkara
dinyatakan
lengkap)

Penerbitan P24 1 300
(Berita Acara
Pendapat)

141

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

Penyusunan 1 180

Rencana Surat

Dakwaan

Administrasi 1 60
berkas perkara

Pengecekan 1 180
Barang Bukti

Pembuatan surat 1 60
persetujuan
perpanjangan
penahanan
tahap penyidikan
(T4)

Penerbitan Surat 1 30
Perintah Pra
peradilan

Pra Peradilan 1 300

4. Membimbing Laporan Bulanan 12 1440 75000 0,26
pengelolaan dan 4 480
penyajian data Laporan Triwulan
dan informasi 1 300
Laporan
Tahunan

5. Membimbinga Surat Perintah 1 60 75000 0,036
pemberian bimtek 1 120
bimbingan teknis, 1 120
pemantauan, Bahan paparan 1 1200
evaluasi dan bimtek
penyusunan
laporan Pelaksanaan
penanganan bimtek
perkara tindak
pidana orang dan Dokumen
harta benda pada supervisi
tahap penangan
prapenuntutan perkara tahap
wilayah 1 prapenuntutan

142

No Uraian Tugas Hasil Kerja Jumlah Waktu Waktu Kebutuhan

Hasil Penyelesaian Efektif Pegawai

(Menit)

12 3 4 5 67

Dokumen 1 180

Eksaminasi

Umum

Dokumen 1 1080

Eksaminasi

Khusus

Jumlah 0,906
Jumlah Pegawai 1

7. Hasil Kerja :

a. Dokumen konsep penyusunan rencana dan program kerja (rencana strategis).

b. Dokumen Peraturan Jaksa Agung, Keputusan jaksa agung, Instruksi jaksa
agung, Surat Edaran, Petunjuk Teknis

c. Surat penunjukan P16 (Jaksa Peneliti) untuk mengikuti perkembangan
penanganan perkara, menerbitkan P17 tentang tindak lanjut SPDP (P17 pada
hari ke 30 dan 60 dan Surat Pengembalian SPDP pada hari ke 90),
memerintahkan pada jaksa P16 (Jaksa Peneliti) untuk melakukan penelitian
berkas perkara dalam waktu 7 hari untuk menentukan sikap. (P18), pemberian
petunjuk kelengkapan berkas perkara (P19), memberikan pemberitahuan
batas waktu penyidikan tambahan telah lewat 14 hari (P20), ekspose
menentukan kelengkapan syarat materiil dan formil, berita acara koordinasi
hasil tindak lanjut P19 yang belum dipenuhi secara keseluruhan, ekspose
berkas perkara memenuhi kelengkapan syarat materiil dan formil, penerbitan
P21 (Berkas perkara dinyatakan lengkap), penerbitan P24 (Berita Acara
Pendapat), penyusunan Rencana Surat Dakwaan, administrasi berkas
perkara, pengecekan barang bukti, pembuatan surat persetujuan
perpanjangan penahanan tahap penyidikan (T4), Penerbitan Surat Perintah
Pra peradilan, dan Pra Peradilan.

d. Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan laporan Tahunan.

e. Surat Perintah bimbingan teknis, bahan paparan bimbingan teknis,
pelaksanaan bimbingan teknis, dokumen supervisi penangan perkara tahap
prapenuntutan, dokumen Eksaminasi Umum, dan dokumen Eksaminasi
Khusus.

8. Bahan Kerja 143
:

No. Bahan Kerja Penggunaan dalam Tugas

12 3

1. Data, informasi, laporan, Pemeriksaan penyiapan

permasalahan ataupun usulan penyusunan rencana dan program

yang berkenaan dengan kerja.

penyusunan rencana dan program

kerja.

2. Data, informasi, laporan, Pembimbingan perumusan
permasalahan ataupun usulan kebijakan teknis, analisis dan
yang berkenaan dengan pemberian pertimbangan hukum.
perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian
pertimbangan hukum.

3. Data, informasi, laporan, Pembimbingan penanganan

permasalahan ataupun usulan perkara, pelaksanaan koordinasi

yang berkenaan dengan dan Kerjasama.

penanganan perkara, pelaksanaan

koordinasi dan Kerjasama.

4. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pengelolaan dan
permasalahan ataupun usulan penyajian data dan informasi.
yang berkenaan dengan
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Data, informasi, laporan, Pembimbingan pemberian

permasalahan ataupun usulan bimbingan teknis, pemantauan,

yang berkenaan dengan evaluasi dan penyusunan laporan

pemberian bimbingan teknis, penangannan perkara tindak pidana

pemantauan, evaluasi dan orang dan harta benda pada

penyusunan laporan penangannan wilayah I.

perkara tindak pidana orang dan

harta benda pada wilayah I.

9. Perangkat/Alat Kerja 144
:

No. Perangkat Kerja Penggunaan untuk Tugas

12 3

1. Peraturan perundang-undangan, Memeriksa pelaksanaan penyiapan
SOP, dan alat lainnya yang ada penyusunan rencana dan program
relevansinya dengan pelaksanaan kerja.
penyiapan penyusunan rencana
dan program kerja.

2. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lainnya yang ada perumusan kebijakan teknis,
relevansinya dengan analisis dan pemberian
pelaksanaan perumusan pertimbangan hukum.
kebijakan teknis, analisis dan
pemberian pertimbangan hukum.

3. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksaan
SOP, dan alat lainnya yang ada penanganan perkara, pelaksanaan
relevansinya dengan pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama.
penanganan perkara,
pelaksanaan koordinasi dan
Kerjasama.

4. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan
SOP, dan alat lain yang ada pengelolaan dan penyajian data
relevansinya dengan pelaksanaan dan informasi.
pengelolaan dan penyajian data
dan informasi.

5. Peraturan perundang-undangan, Membimbing pelaksanaan

SOP, dan alat lain yang ada pemberian bimbingan teknis,

relevansinya dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pemberian bimbingan teknis, penyusunan laporan

pemantauan, evaluasi dan penangannan perkara tindak

penyusunan laporan penangannan pidana orang dan harta benda

perkara tindak pidana orang dan pada wilayah I.

harta benda pada wilayah I.

10. Tanggung Jawab 145
:

No Uraian
.

12

1. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana
dan program kerja.

2. Kebenaran dan keakuratan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis,
analisis dan pemberian pertimbangan hukum.

3. Kebenaran dan keakuratan pelaksaan penanganan perkara, pelaksanaan
koordinasi dan Kerjasama.

4. Keakuratan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi .

5. Keakuratan dan keefektifan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penangannan perkara
tindak pidana orang dan harta benda pada wilayah I.

11. Wewenang :

No. Uraian

12

1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,
menetapkan dan menyesuaikan prioritas jangka pendek, dan
menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan.

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan berdasarkan prioritas, tingkat
kesulitan dan persyaratan tugas serta kemampuan pegawai.

3. Mengevaluasi kinerja bawahan dari aspek waktu dan kualitas
pekerjaan.

4. Memberikan saran atau petunjuk kepada pegawai masalah pekerjaan
dan administrasi.

146

5. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan dari pegawai.

6. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti peringatan dan teguran,
memberikan rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus yang
lebih berat.

7. Menemukan cara pengembangan output atau meningkatkan kualitas
pekerjaan yang diarahkan.

8. Mengembangkan standar kinerja berdasarkan perubahan tuntutan
tugas dan fungsi.

12. Korelasi Jabatan :

No. Nama Jabatan Unit Kerja/Instansi Dalam Hal

12 34

1. Kepala Subdirektirorat Direktorat Tindak Koordinasi, konsultasi,
Prapenuntutan Pidana Orang pembahasan
dan Harta Benda

2. Kepala Seksi Wilayah Subdirektorat Koordinasi,
2 Prapenuntutan pembahasan, tukar
menukar informasi,
menyelesaikan
permasalahan

8. Pejabat Terkait Kejaksaan Republik Koordinasi dan

Indonesia pembahasan

9. Pejabat Terkait Instansi Terkait Koordinasi dan
pembahasan

147

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No. Aspek Faktor
12 3

1. Tempat Kerja Di dalam ruangan

2. Suhu Dingin (suhu dapat diatur)

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Cukup luas

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan Tempat Kerja Bersih

9. Getaran Tidak ada

10. Prasarana:

a. Ruang Kerja 12 m2

b. Ruang Tamu 6 m2

c. Ruang Simpan 3 m2

14. Resiko Bahaya :

No. Fisik/Mental Penyebab

1. Resiko Fisik -
2. Resiko Mental -

15. Syarat Jabatan :

a. Keterampilan Kerja:

a) Terampil dalam hal penyusunan rencana dan program kerja, serta
perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum.