- 724 -
1 2 3 4 5 6 7
I Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
3 persentase Usaha Mikro % 0,05% 0,08% 0,08% Indikator
yang beromset naik Tujuan PD
4 persentase koperasi yang % 80% 83% 83% Indikator
bersertifikat NIK Tujuan PD
7 Persentase Peningkatan % 3% 3% 3% Indikator
Jumlah Koperasi Yang Sasaran PD
Bersertifikat Nik
8 Persentase jumlah koperasi % 2,50% 2,50% 2,50% Indikator
yang jenis usahanya Sasaran PD
bertambah
9 Persentase Peningkatan % 15% 15% 15% Indikator
Pelaku Usaha Yang Sasaran PD
Beromset Naik Setelah
Dipromosikan
10 Persentase peningkatan % 10% 10% 10% Indikator
Pelaku Usaha Mikro Yang Sasaran PD
Beromset Naik Setelah
Pembinaan
14 Persentase Usaha Mikro % 7% 7% 7% Indikator
dibina yang beromzet naik Program PD
15 Persentase jumlah koperasi % 75,00% 75,00% 75,00% Indikator
yang disetujui permohonan Program PD
bersertfikat NIK
16 Persentase koperasi yang % 2,50% 2,50% 2,50% Indikator
dibina dan jenis usahanya Program PD
bertambah
17 Meningkatnya Koperasi % 83,33% 80,65% 83,00% Lppd
yang berkualitas
18 Meningkatnya Usaha Mikro % 100% 0,43% 100% Lppd
yang menjadi wirasausaha
19 Persentase fasilitasi % 0,64% 80% 80% Lppd
penerbitan ijin usaha
simpan pinjam yang
diterbitkan untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
20 Persentase fasilitasi 0% 0 0 Lppd
penerbitan izin pembukaan
kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor
kasusaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota
21 Persentase pemeriksaan % 19,23% 16,13% 19% Lppd
dan pengawasan yang
dilakukan untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
22 Persentase usaha simpan % 25,64% 19,35% 25.5% Lppd
pinjam oleh koperasi yang
dinilai kesehatannya untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
23 Persentase koperasi yang % 96,15% 96,77% 96,77% Lppd
mengikuti pelatihan untuk
koperasi dengan wilayah
- 725 -
1 2 3 4 5 6 7
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
24 Persentase jumlah anggota % 2,80% 2,35% 2,60 Lppd
koperasi yang telah
mengikuti pelatihan
perkoperasian untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/ kota
25 Persentase koperasi yang % 22,44% 22,58% 22,58% Lppd
telah menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan
perkoperasianuntuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam
daerahkabupaten/kota
26 Persentase koperasi yang % 0,00% 1,29% 1,29% Lppd
diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan
27 Persentase fasilitasi % 80,77% 81,29% 81,29% Lppd
penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi (NIK) untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
28 Persentase koperasi yang % 83,33% 80,65% 83,00% Lppd
diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
29 Persentase yang diberikan % 1,28% 1,29% 1,15% Lppd
dukungan fasilitasi
pemasaran untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
30 Persentase koperasi yang % 89,74% 78,71% 89,00% Lppd
diberikan dukungan
fasilitasi pendampingan
kelembagaan dan usaha
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota
31 Persentase koperasi yang % 1,28% 1,29% 1,29%
diberikan dukungan
fasilitasi kemitraan untuk
koperasi denganwilayah
keanggotaan dalam daerah Lppd
kabupaten/kota
32 Rasio pertumbuhan % 0,34% 0,42% 0,42% Lppd
wirausaha baru yang
berskala mikro
33 Persentase jumlah usaha % 100% 100% 100% Lppd
mikro yang diinput ke
dalam sistem online data
system (ODS)
34 Persentase jumlah usaha % 0,16% 0,14% 0,15 Lppd
mikro yang bermitra
35 Persentase jumlah usaha % 0,02% 0,04% 0,04% Lppd
mikro yang diberikan
dukungan fasilitasi
- 726 -
1 2 3 4 5 6 7
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha
36 Persentase jumlah % 0,14% 0,28% 0,28% Lppd
usahamikro yang diberikan
dukungan fasilitasi
pemasaran
37 Rasio usaha mikroyang % 0,76% 0,84% 0,84% Lppd
diberikan dukungan
fasilitasi pelatihan
38 Persentase jumlah usaha % 0,19% 0,12% 0,17% Lppd
mikro yang diberikan
pendampingan melalui
lembaga pendampingan
II Urusan Pemerintahan
Bidang Penanaman Modal
1 ICOR Poin 0,42 4,79 4,79 Indikator
Tujuan PD
2 Nilai Realisasi Penanaman M 202 M 193 M 193 Indikator
Modal Sasaran PD
3 Persentase penerbitan ijin % 99,86% 80% 100% Indikator
sesuai SP Sasaran PD
4 Jumlah Rekomendasi rekom 2 rekom 2 rekom 2 rekom Indikator
Terhadap peraturan Sasaran PD
daerah/peraturan walikota
yang terkait dengan
investasi
5 Persentase terpenuhinya % - 80% 80% Indikator
informasi yang dibutuhkan Sasaran PD
investor
6 Persentase ketersediaan % - 100% 100% Indikator
dokumen perencanaan Program PD
penanaman modal
7 Persentase investor yang % 19% 26% 26% Indikator
merealisasikan Program PD
investasinya
8 Persentase Pelayanan % 99,86% 85% 85% Indikator
Perizinan Terselesaikan Program PD
9 Jumlah Perusahaan yang Pe 100 100 perusahaan 100 Indikator
melaporkan LKPM rusahaa perusahaan perusahaan Program PD
n
10 persentase Jenis Izin Yang % 100% 100% 100% Indikator
Diproses Secara Elektronik Program PD
11 Persentase peningkatan % -38,30% 1,05% 1,05% Lppd
investasi dikabupaten/
kota
12 PERDA mengenai Do tidak ada 1 dokumen 1 dokumen Lppd
pemberian fasilitas/ kumen insentif
intensif penanaman modal
yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota
13 Standar operasional Do tidak ada 0 0 Lppd
prosedur pelaksanaan kumen insentif
pemberian fasilitas insentif
penanaman modal
14 Laporan evaluasi Do 0 0 0 Lppd
pelaksanaan pemberian kumen
fasilitas/insentif
penanaman modal
15 Kegiatan seminar bisnis, Kali 1 kegiatan 1 kali 1 kali Lppd
forum, one on one meeting
- 727 -
1 2 3 4 5 6 7
16 Kegiatan pameran Kali 0 0 0 Lppd
penanaman modal
17 Kegiatan penerimaan misi Kali 0 1 kali 1 kali Lppd
penanaman modal
18 Konsultasi perizinan dan Orang 206 275 275 Lppd
non perizinan penanaman konsultasi
modal
19 Penerbitan perizinan dan Buah 2861 1600 3000 Lppd
non perizinan penanaman
modal
20 Laporan realisasi M 202.144.392.0 193 M 193 Lppd
penanaman modal 38,81
21 Pembinaan aparatur Orang 21 aparatur 15 orang 21 Lppd
penanaman modal tingkat
kabupaten/kota
22 Pembinaan penanaman Pe 498 100 perusahaan 300 Lppd
modal PMA dan PMDN rusahaa perusahaan
n
23 Tersedianya data dan Buah 1 1 buah 1 buah Lppd
informasi perizinan dan
non peizinan
kabupaten/kota
III Urusan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan
Perikanan
1 Rasio pendapatan pelaku skor 1,43% 1,25 1,25 Indikator
usaha perikanan dengan Sasaran PD
Biaya Produksi
2 Jumlah total produksi Ton 277 ton 280 280 Indikator
perikanan budidaya (ton) Program PD
3 Tingkat Konsumsi Makan kg/ 16,1 kg/ 15,7 16 Indikator
Ikan (kg/kapita/tahun) kapita/t kapital/ tahun Program PD
ahun
4 Jumlah total produksi ton - 89 89 Indikator
perikanan tangkap (ton) Program PD
5 Jumlah Total Produksi Ton 367 ton 369 369 Lppd
Perikanan (Tangkap dan
Budidaya) kabupaten/kota
(sumber data: one data
KKP)
6 Jumlah rumah tangga RTP 435 RTP 435 RTP 435 RTP Lppd
nelayan yang melakukan
diversifikasi usaha (RTP)
7 Persentase Tempat Ada/ 0 tidak ada tidak ada Lppd
Pelelangan Ikan yang tidak
operasional
8 Jumlah Izin Usaha Ada/ 0 tidak ada tidak ada Lppd
Perikanan (IUP) di bidang tidak
pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu)
Daerah kabupaten/ kota
yang diterbitkan
9 Jumlah pembudidaya ikan orang 180 245 245 Lppd
yang memperoleh kegiatan
pemberdayaan (pendidikan
dan pelatihan/penyuluhan
dan pendampingan/
kemitraan usaha/
kemudahan akses iptek
dan informasi/dan
penguatan kelembagaan)
- 728 -
1 2 3 4 5 6 7
10 Jumlah benih budidaya air ekor 450314 ekor 497,400 ekor 497,400 Lppd
tawar dan air payau yang ekor
diproduksi
IV Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata
2 Jumlah Kunjungan Orang 351.554 orang 400.000 400.000 Indikator
Wisatawan Tujuan PD
3 Jumlah destinasi wisata Destinas 34 destinasi 20 destinasi 34 Indikator
daerah yang berwawasan i Sasaran PD
lingkungan
4 Persentase Peningkatan % 107% 10% 100% Indikator
Pelaku Ekonomi Kreatif Sasaran PD
yang berkualitas
6 Persentase Peningkatan % 1600% 20% 100% Indikator
Destinasi Wisata Daerah Program PD
8 Persentase Peningkatan % 50% 10% 100% Indikator
Pemasaran Pariwisata yang Program PD
diselenggarakan
10 Persentase SDM pariwisata % 18,68% 19,00% 19,00% Indikator
pembekalan sektor Program PD
kepariwisataan
11 Persentase pertumbuhan % -96,01% 2% 2% Lppd
jumlah wisatawan
mancanegara per
kebangsaan
12 Persentase peningkatan % 0,23% 7% 7% Lppd
perjalanan wisatawan
nusantara yang datang ke
kabupaten/kota
13 Tingkat hunian akomodasi % 69,42% 100% 100% Lppd
14 Kontribusi sektor % 16,39% 5% 16,39% Lppd
pariwisata terhadap PDRB
harga berlaku
15 Kontribusi sektor % 265,90% 265,90% 265,90% Lppd
pariwisata terhadap PAD
16 Jumlah kelengkapan 34 sarpras 0 34 Lppd
infrastruktur dasar,
fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata
17 Jumlah tanda daftar usaha 738 TDUP 704 738 Lppd
pariwisata per sub jenis
usaha di kabupaten/kota
18 Jumlah wisatawan orang 21 orang 900 900 Lppd
mancanegara per
kebangsaan
19 Jumlah promosi event kali 6 kegiatan 5 6 Lppd
daerah yang terlaksana di
dalam negeri
20 Jumlah event luar negeri 0 0 0 Lppd
yang diikuti provinsi
21 Jumlah industri pariwisata 0 2 kali 2 kali Lppd
daerah yang berpartisipasi
pada even promosi
pariwisata di dalam negeri
22 Persentase tenaga kerja di % 19,32% 19,00% 19,00% Lppd
sektor parwisata yang
disertifikasi
23 Jumlah lokasi yang tempat 34 lokasi 3 34 Lppd
memperoleh pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan
- 729 -
1 2 3 4 5 6 7
kemitraan usaha
masyarakat
V Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian
2 Rasio Pendapatan Pelaku skor 1,4% 1,214 1,214 Indikator
Usaha Peternakan dengan Sasaran PD
biaya produksi
3 Rasio Pendapatan Petani rasio 1,05 1,12 1,12 Indikator
dengan Biaya Produksi Sasaran PD
4 Efektifitas Sarana % 50% 55 60 Indikator
Pertanian (%) Program PD
5 persentase Pengembangan % 50% 50 75 Indikator
Prasarana yang Berfungsi Program PD
dengan baik (%)
persentase Penurunan % 10% 10 10 Indikator
Kejadian dan Jumlah Program PD
Kasus Penyakit Hewan
Menular (%)
8 persentase Lahan Aman % 89,5% 72 74 Indikator
Bencana Pertanian (%) Program PD
9 persentase kelompok tani % - 10 10 Indikator
yang memiliki Izin Usaha Program PD
Pertanian (%)
persentase Jumlah SDM % 15% 20 20 Indikator
Pertanian Terlatih (%) Program PD
11 Produktivitas pertanian per 17.776 7,22 ton/Ha 7 Lppd
hektar per tahun
12 Sarana pertanian yang Jenis 1 2 2 Lppd
diberikan
13 Prasarana pertanian yang Jenis 1 unit 3 jenis 3 jenis Lppd
digunakan
14 Penerbitan izin usaha Kali - 2 2 Lppd
pertanian
15 Persentase prasarana yang % 66,70% 75 75 Lppd
digunakan
16 Persentase jumlah usulan % - 50 50 Lppd
izin usaha pertanian
dikab/kota
17 Persentase fasilitasi % 70,29% 50 50 Lppd
penanggulangan bencana
(%)
VI Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan
1 Persentase Pertumbuhan % 10,16 2,44 10.16 Lanjutan
PDRB Sektor Perdagangan Indikator
Sasaran
Kota
2 Persentase Pertumbuhan % 11,32 0,76 11.32 Indikator
PDRB Sektor Jasa Sasaran
Kota
5 Persentase Nilai Kontribusi 25,25 24,05 25.25 Indikator
Sektor Perdagangan Tujuan PD
terhadap PDRB
6 Persentase Pertumbuhan % 1,3% 0,6 0,6 Indikator
Volume Usaha Sasaran PD
Perdagangan
7 Persentase Layanan UTTP - 100% 100% Indikator
dan pengawasan BDKT Sasaran PD
yang terealisasi
- 730 -
1 2 3 4 5 6 7
8 Persentase Peningkatan - 14,59% 14,59% Indikator
Pendapatan Retribusi Pasar Sasaran PD
Rakyat
9 persentase perusahaan % 114% 100% 100% Indikator
yang memperbarui Program PD
perijinan
11 Persentase pelaksanaan % 100% 100% 100% Indikator
pengawasan bahan pokok Program PD
dan barang penting
12 persentase UTTP dan BDKT % 100% 100% 100% Indikator
yg telah melakukan tera Program PD
dan pengawasan BDKT
14 Persentase produk % 100% 100% 100% Indikator
perdagangan yang Program PD
dipromosikan
15 persentase pasar yang % 100% 100% 100% Indikator
dikelola sarana Program PD
distribusinya
16 Persentase pelaku usaha % 23,89% 100% 100% Lppd
yang memperoleh izin
sesuai dengan ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan
17 Persentase Kinerja % 53,09% 100% 100% Lppd
Realisasi Pupuk
18 Persentase alat–alat ukur, % 116,94% 100% 100% Lppd
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang
berlaku
19 Persentase perizinan yang
diterbitkan sesuai dengan
ketentuan untuk izin :
a. Pusat perbelanjaan % 100% 100% 100% Lppd
b. Toko swalayan % 75% 100% 100% Lppd
20 Persentase penerbitan TDG % 33,33% 100% 100% Lppd
21 Persentase gudang yang % 56,33% 100% 100% Lppd
tidak mempunyai TDG
22 Persentase penerbitan % 100% 100% 100% Lppd
STPW yang tepat waktu
untuk :
23 Persentase pemeriksaan % tidak ada 100% 100% Lppd
fasilitas penyimpanan
bahan berbahaya dan
pengawasan distribusi,
pengemasan dan pelabelan
bahan berbaya di tingkat
daerah Kab/Kota
24 Persentase penerbitan Ada/ tidak ada Tidak ada Tidak ada Lppd
SPKA yang tepat waktu tidak
25 Persentase pengembangan % 100% 50% 100% Lppd
dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan di
wilayah kerjanya
26 Persentase koefisien variasi Ada/ Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lppd
harga antar waktu tidak
27 Jumlah pupuk dan % 79,44% 100% 100% Lppd
pestisida yang tersalurkan
ditera/tera ulang dalam
tahun berjalan
- 731 -
1 2 3 4 5 6 7
38 Persentase kesesuaian % 100% 100% 100% Lppd
BDKT yang diawasi
terhadap ketentuan yang
berlaku
VII Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian
2 persentase IKM yang % 40% 42% 42% Indikator
berstandarisasi Tujuan PD
4 persentase komoditi % 70% 75% 75% Indikator
makanan dan minuman Sasaran PD
yang memenuhi
standarisasi
5 persentase pengajuan % 90% 90% 90% Indikator
rekomendasi permodalan Sasaran PD
yang disetujui
6 persentase pengajuan % 100% 100% 100% Indikator
perijinan NIB yang Sasaran PD
direkomendasi
7 persentase peningkatan % 9% 10% 10% Indikator
IKM terpublikasikan Sasaran PD
10 Persentase IKM yang % 12,83% 10,00% 12,50 Indikator
mengikuti publikasi produk Program PD
11 persentase IKM yang mutu % 2,50% 5% 5% Indikator
produk dan kapasitasnya Program PD
meningkat
12 Pertambahan jumlah % 3,85% 0,02% 3,75% Lppd
industri kecil dan
menengah di
Kabupaten/Kota
13 Persentase pencapaian % 0,00% 0,02% 0,02% Lppd
sasaran pembangunan
industri termasuk turunan
indikator pembangunan
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIK
14 Persentase jumlah hasil % 100% 25% 85% Lppd
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Industri (IUI)
Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
15 Persentase jumlah hasil % 0% 0% 0% Lppd
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
Izin Perluasan Industri
(IPUI) Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
16 Persentase jumlah hasil % 0% 0% 0% Lppd
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
Izin Usaha Kawasan
Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI) yang
lokasinya di Daerah
Kabupaten/ Kota
- 732 -
1 2 3 4 5 6 7
17 Tersedianya informasi % 810% 45% 832 Lppd
industri secara lengkap dan
terkini
18 Persentase jumlah % 0% 0% 0% Lppd
penetapan izin usaha
kawasan industri (IUKI)
dan izin perluasan
kawasan industri (IPKI)
yang lokasinya di daerah
kabupaten/ kota
19 Persentase % 75% 100% 100% Lppd
terselesaikannya dokumen
RIPIK sampai dengan
ditetapkannya menjadi
PERDA
20 Persentase jumlah izin % 14,29% 50% 50% Lppd
yang diterbitkan usaha
industri (IUI) kecil dan IUI
menengah yang diterbitkan
21 Persentase jumlah izin % tidak ada 0% 0% Lppd
perluasan industri (IPUI)
bagi industri kecil dan
menengah yang diterbitkan
22 Persentase data % 2,47% 1% 4,20% Lppd
perusahaan industri kecil,
menengah dan perusahaan
kawasan industri di kab/
kota yang masuk dalam SII
Nas terhadap total populasi
perusahaan industri kecil,
menengah dan perusahaan
kawasan industri di
kab/kota
B Fasilitas Wilayah
Infrastruktur
1 Livable City (Indeks Indeks 89,40 88,19 89,40 Indikator
Kenyamanaan Kota) Tujuan Kota
I Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1 Indeks Infrastruktur Indeks 97,99 98,25 98,25 Lanjutan
Indikator
Sasaran
Kota dan
Indikator
Tujuan PD
2 Persentase kawasan bebas % 80,70% 80,89% 80,89% Indikator
banjir/genangan Sasaran PD
3 Persentase bangunan % 100% 100% 100% Indikator
gedung sesuai dengan Sasaran dan
ketentuan Indikator
Program PD
4 Persentase Ketaatan % 100% 100% 100% Indikator
Pemanfaatan ruang sesuai Sasaran PD
RTRW
5 Persentase Rumah tangga % 100% 100% 100% Indikator
yang terlayani kebutuhan Sasaran PD
air minum
6 Persentase tingkat kondisi % 94,03% 95,00% 95,00% Indikator
jalan kota yang mantab Sasaran PD
7 Persentase jalan dalam % 94,50% 95,00% 95,00% Indikator
kondisi mantab Program PD
- 733 -
1 2 3 4 5 6 7
8 Persentase rawan % 19,30% 19,09 19,09 Indikator
banjir/genangan Program PD
9 Persentase pelaku jasa % 95% 62,83% 62,83% Indikator
kontruksi yang memenuhi Program PD
standar kompetensi
10 Persentase Rumah Tangga % 98,14% 100% 100% Indikator
yang terlayani kebutuhan Program PD
air minum
11 Presentase panjang % 80,03% 80,06% 80,06% Indikator
drainase dalam kondisi Program PD
baik
12 Ketaatan terhadap RTRW % 100% 100% 100% Indikator
Program PD
13 Persentase bangunan % 100% 100% 100% Indikator
sesuai dengan ketentuan Program PD
14 Rasio luas kawasan % 100% 79.47% 80,06% Lppd
permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian
banjir di WS Kewenangan
Kab/Kota
15 Rasio luas kawasan 0 0 0 Lppd
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi
oleh infrastruktur
pengaman pantai di WS
Kewenangan Kab/Kota
16 Rasio luas daerah irigasi 0 0 0 Lppd
kewenangan
kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan
irigasi
17 Persentase jumlah rumah % 98,14% 100% 100% Lppd
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota
18 Persentase jumlah rumah % 98,02% 99% 99% Lppd
tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air
limbah domestik
19 Rasio kepatuhan IMB % 99,52% 72,68 72,68 Lppd
kab/kota
20 Tingkat kemantapan Jalan % 99,06% 94,05% 95% Lppd
Kabupaten/ Kota
21 Rasio tenaga % 95% 59.4% 62,83% Lppd
operator/teknisi/ analisis
yang memiliki sertifikat
kompetensi
22 Luas kawasan permukiman Km 6,7 3,5 Km 6,35 Lppd
rawan banjir di WS
kewenangan
kabupaten/kota (ha)
23 Panjang sungai di kawasan M 72.776 19.334 M 58.720 Lppd
permukiman yang rawan
banjir di WS kewenangan
kabupaten/kota (m)
- 734 -
1 2 3 4 5 6 7
24 Luas kawasan permukiman 0 0 0 Lppd
sepanjang pantai yang
rawan abrasi erosi dan
akresi di WS kewenangan
kabupaten/kota (HA)
25 Panjang pantai di kawasan 0 0 0 Lppd
permukiman yg rawan
abrasi, erosi, akresi di WS
kewenangan kab/kota (ha)
26 Rencana Tata Pengaturan Ada/ ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd
air dan tata pengairan/[oa tidak
pengelolaan SD Air WS
Kewenangan
kabupaten/kota
27 Rencana teknis tata Ada/ ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd
pengaturan air dan tata tidak
pengairan/rencana
pengelolaan sumber daya
air kewenangan
kabupaten/kota
28 Data prasarana dan sarana ada 6 pintu 0 2 Lppd
pengaman pantai dan air, 4 pompa
sungai milik pemerintah banjir, 9
kab/kota kolam retensi
29 Persentase panjang 0 0 0 Lppd
jaringan irigasi primer
kondisi baik
30 Persentase panjang 0 0 0 Lppd
jaringan irigasi sekunder
dalam kondisi baik
31 Persentase panjang 0 0 0 Lppd
jaringan irigasi tersier
dalam kondisi baik
32 Penetapan dokumen Ada/ ada Ada Ada Lppd
RISPAM kabupaten/kota tidak
(Ada /Tidak)
33 Tersusun dan Ada/ ada Ada Ada Lppd
ditetapkannya JAKSTRADA tidak
Kab/Kota (Ada/Tidak)
34 Jumlah BUMD dan/atau 1 BUMD 1 1 Lppd
UPTD Kab/Kota
Penyelenggara SPAM
(Ada/Tidak)
35 Jumlah izin yang diberikan 0 0 0 Lppd
kepada Badan Usaha
untuk melakukan
Penyelenggaraan SPAM
36 Jumlah kerjasama 0 0 0 Lppd
penyelenggaraan SPAM
dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
lain.
37 Jumlah rumah dengan 0 0 0 Lppd
akses unit pengolahan
setempat untuk kegiatan
pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan SPALD
S
38 Jumlah rumah dengan 0 0 0 Lppd
akses sambungan rumah
untuk kegiatan pemenuhan
pelayanan dasar
menggunakan SPALD-T
- 735 -
1 2 3 4 5 6 7
39 Jumlah rumah dengan 0 0 0 Lppd
akses unit pengolahan
setempat dan data jumlah
rumah dengan akses
sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan
pelayanan dasar
menggunakan SPALD S
dan SPALD T
40 Jumlah rumah yang sudah 0 0 0 Lppd
menerima pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
41 Jumlah rumah yang sudah 0 0 0 Lppd
menerima pelayanan jasa
pengolahan lumpur tinja
42 Jumlah rumah yang sudah 0 0 0 Lppd
menerima pelayanan jasa
pengolahan air limbah
domestik
43 Kinerja penyediaan % 98,02 100 100 Lppd
pelayanan SPALD S akses
dasar
44 Kinerja penyediaan 0 0 0 Lppd
pelayanan SPALD S akses
aman
45 Kinerja penyediaan 0 0 0 Lppd
pelayanan SPALD T akses
aman
46 Kinerja penyediaan unit 0 0 0 Lppd
pengolahan setempat
47 Kinerja penyediaan sarana 0 0 0 Lppd
pengangkutan lumpur tinja
48 Kinerja penyediaan 0 0 0 Lppd
prasarana pengolahan
lumpur tinja
49 Kinerja penyediaan 0 0 0 Lppd
sambungana rumah yang
tersambung ke IPALD
50 Kinerja penyediaan jasa 0 0 0 Lppd
penyedotan lumpur tinja
51 Rasio bangunan gedung % 19,13% 98% 98% Lppd
(kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret
sederhana) yang laik fungsi
52 Jumlah IMB yang diberikan Buah 171 415 415 Lppd
oleh Pemerintah Kab/Kota
dalam tahun eksisting
53 Penetapan Peraturan Ada/ ada Ada Ada Lppd
Daerah tentang Bangunan/ tidak
Gedung (ada/tidak)
54 Penetapan Keputusan Ada/ ada Ada Ada Lppd
Bupati/ Walikota tentang tidak
Tim Ahli Bangunan/
Gedung (Ada/tidak)
55 Jumlah bangunan gedung unit 20 unit 20 Unit 20 Unit Lppd
yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk
dilindungi dan dilestarikan
56 Jumlah bangunan gedung unit 20 unit 20 Unit 20 Unit Lppd
yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk
kepentingan strategis
daerah
- 736 -
1 2 3 4 5 6 7
57 Jumlah bangunan gedung unit 230 230 230 Lppd
negara milik Pemerintah
Kab/Kota
58 Jumlah bangunan gedung unit 23 unit 5 Unit 12 Lppd
negara milik peerintah
kabupaten/kota yang
dipelihara/ dirawat
59 Panjang jalan berdasarkan km 433,485 Km 433,095 Km 433.095 Lppd
yang ditetapkan Kepala
Daerah dalam SK Jalan
Kewenangan Kab/Kota
60 Panjang jalan yang km 1,888 Km 0,45 km 3,7 Lppd
dibangun
61 Panjang jembatan yang m 31,8 m 20 m 30 Lppd
dibangun
62 Panjang jalan yang km 2,391 km 3,5 km 3,5 km Lppd
ditingkatkan
(struktur/fungsi)
63 Panjang jembatan yang 0 0 0 Lppd
diganti/dilebarkan
64 Panjang jalan yang km 8,563 km 5 km 6,2 Lppd
direkonstruksi/
direhabilitasi
65 Panjang jembatan yang 0 0 0 Lppd
direhabilitasi
66 Panjang jalan yang km 51 km 40 km 52 Lppd
dipelihara
67 Panjang jembatan yang Km 3,9 km 3,8 km 3,9 Lppd
dipelihara
68 Jumlah Pelatihan Tenaga Kali 2 orang 3 3 Lppd
Ahli Konstruksi di wilayah
kabupaten/kota
69 Jumlah tenaga kerja Orang 495 orang 125 75 Lppd
konstruksi yang terlatih di
wilayah kabupaten/kota
70 Jumlah tenaga kerja Orang 236 orang 30 10 Lppd
konstruksi terlatih yang
tersertifikasi ahli di wilayah
kabupaten/kota
71 Terselenggaranya Sistem Ada/ ada Ada Ada Lppd
Informasi Pembina Jasa tidak
Konstruksi Cakupan
kabupaten/kota yang aktif
dengan data termutakhir
72 Tersedianya data dan Ada/ tidak Ada Ada Lppd
informasi potensi pasar tidak
jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang
bersumber dari APBD
Kab/kota
73 Tersedianya data dan Ada/ tidak Tidak Ada Tidak Ada Lppd
informasi potensi pasar tidak
jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang
bersumber dari APBD
74 Tersedianya data dan Ada/ tidak Ada Ada Lppd
informasi potensi pasar tidak
jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang
- 737 -
1 2 3 4 5 6 7
bersumber dari pendanaan
lainnya
75 Tersedianya data dan Ada/ ada Ada Ada Lppd
informasi paket pekerjaan tidak
jasa konstruksi sesuai
kewenangannya yang
sudah dan sedang
dilaskanakan oleh badan
usaha jasa konstruksi yang
termutakhir secara berkala
76 Tersedianya data dan profil data 1 1 1 Lppd
OPD sub-urusan jasa
konstruksi kabupaten/kota
77 Tersedianya data dan Ada/ ada Tidak Ada Ada Lppd
informasi pelatihan tenaga tidak
operator dan teknisi/analis
konstruksi di wilayah
kabuapten/kota yang
dilaksanakan sendiri atau
melalui kerjasama dengan
Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Kerja (LPPK) yang
diregistrasi oleh menteri
yang membidangi jasa
konstruksi, asosiasi profesi,
perguruan tinggi dan
instansi pemerintah
lainnya
78 Tersedianya data dan Ada/ ada Tidak Ada Ada Lppd
informasi tenaga kerja tidak
konstruksi yang terlatih di
wilayah kabupaten/kota
yang dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan operator
dan teknisi/analis
79 Tersedianya data dan Ada/ ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd
informasi tenaga kerja tidak
konstruksi terlatih yang
tersertifikasi
operator/teknisi/analis di
wilayah kab/kota
80 Tersedianya data dan Ada/ ada Ada Ada Lppd
informasi badan usaha tidak
yang mendapatkan
pembinaan di wilayah
kabupaten/kota
81 Tersedianya data dan Ada/ tidak Ada Ada Lppd
informasi pemenuhan tidak
komitmen permohonan
IUJK badan usaha dan
TDUP yang disetujui
82 Tersedianya data dan Ada/ tidak Ada Ada Lppd
informasi hasil pengawasan tidak
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
- 738 -
1 2 3 4 5 6 7
83 Tersedianya data dan Ada/ ada Ada Ada Lppd
informasi kecelakaan tidak
konstruksi pada proyek
yang menjadi kewenangan
pengawasannya
84 Tersedianya data dan Ada/ tidak Ada Ada Lppd
informasi hasil pengawasan tidak
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
85 Jumlah badan usaha yang 165 badan 122 100 Lppd
memiliki IUJKN di wilayah usaha
kab/kota
86 Jumlah usaha 0 0 0 Lppd
perseorangan yang
memiliki TDUP diwilayah
kabupaten/kota
87 Jumlah badan usaha yang 80 badan 50 50 Lppd
memiliki IUJKN yang usaha
terlibat dalam proyek di
wilayah Kab/Kota
88 Jumlah badan usaha yang 165 badan 100 100 Lppd
mendapatkan pembinaan usaha
di wilayah Kab/Kota
89 Jumlah pemenuhan 0 30 30 Lppd
komitmen permohonan
IUJK badan usaha dan
TDUP yang disetujui
90 Jumlah pengawasan terkait 0 50 50 Lppd
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
91 Jumlah kecelakaan 0 0 0 Lppd
konstruksi pada proyek
yang menjadi kewenangan
pengawasannya
92 Jumlah pengawasan terkait % 0 100 100 Lppd
ketidaksesuaian jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha,
bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
93 Jumlah Warga Negara yang % 98,13% 100 100 SPM
memperoleh kebutuhan
pokok air minum sehari-
hari
94 Persentase Warga Negara % 98,02% 90 90 SPM
yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestik
- 739 -
1 2 3 4 5 6 7
II Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1 Indeks Sarana Prasarana Indeks 89,22 90,14 90,14 Sebelumnya
Permukiman Indikator
Sasaran
Kota Menjadi
Indikator
Tujuan PD
2 Indeks Perumahan Indeks 99,74% 99,68 99,68 Lanjutan
Permukiman Indikator
Sasaran PD
3 Indeks Pengelolaan PSU, Indeks 76,47% 78,48 78,48 Lanjutan
RTH, PJU dan Indikator
Permakaman Sasaran PD
4 persentase Pengembangan % 100% 100% 100% Indikator
Perumahan Program PD
5 persentase kawasan % 99,39% 99,00% 99,00% Indikator
permukiman yang tidak Program PD
kumuh
6 persentase Peningkatan % 100% 100% 100% Indikator
Prasarana, Sarana dan Program PD
Utilitas Umum (PSU)
7 Penyediaan dan rehabilitasi 0 0 0 lppd
rumah layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota
8 Fasilitasi penyediaan Kk 65 105 KK 105 KK lppd
rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak
relokasi program
pemerintah
kabupaten/kota
9 Persentase kawasan % 68,32% 55,95% 55,95% lppd
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten/kota yang
ditangani
10 Berkurangnya jumlah unit Unit 133 60 unit 100 lppd
RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni)
11 Jumlah perumahan yang Unit 41 40 40 lppd
sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum)
12 Jumlah rumah yang berada 0 0 0 lppd
pada kawasan rawan
bencana dan rencana
penanganannya
13 Jumlah rumah yang 0 0 0 lppd
terkena bencana alam
14 Jumlah RT, KK dan Jiwa 0 0 0 lppd
korban yang rumahnya
terkena bencana alam
15 Jumlah unit rumah korban 0 0 0 lppd
bencana yang direhabilitasi
sesuai dengan rencana aksi
16 Jumlah unit rumah korban 0 0 0 lppd
bencana yang dibangun
kembali sesuai dengan
rencana aksi
- 740 -
1 2 3 4 5 6 7
17 Jumlah unit rumah korban 0 0 0 lppd
bencana yang dibangun
baru/relokasi sesuai
dengan rencana aksi
18 Jumlah unit dan lokasi 0 0 0 lppd
rumah sewa yang akan
menjadi tempat tinggal
sementara korban bencana
19 Jumlah RT, KK dan Jiwa 0 0 0 lppd
korban bencana yang
terfasilitasi
20 Jumlah rumah tangga 0 0 0 lppd
penerima layanan yang
telah mendapatkan
fasilitasi ganti kerugian
aset properti berdasarkan
rencana pemenuhan SPM
21 Jumlah rumah tangga 0 0 0 lppd
penerima kegiatan layanan
yang belum mendapatkan
fasilitasi penggantian hak
atas tanah dan/atau
bangunan berdasarkan
rencana pemenuhan SPM
22 Jumlah rumah tangga 0 0 0 lppd
penerima kegiatan layanan
subsidi uang sewa
berdasarkan rencana
pemenuhan SPM
23 Jumlah rumah tangga KK 65 rumah 105 KK 105 KK lppd
penerima kegiatan layanan tangga
yang telah mendapatkan
penyediaan rumah layak
huni berdasarkan rencana
pemenuhan SPM
24 Jumlah rumah tangga 0 0 0 lppd
penerima layanan yang
belum mendapatkan
penyediaan rumah layak
huni berdasarkan rencana
pemenuhan SPM
25 Jumlah total luasan (Ha) 0 0 0 lppd
pengadaan tanah
26 Jumlah luasan (Ha) Ha 64,49 Ha 28,41 ha 28,41 ha lppd
kawasan permukiman
kumuh < 10 Ha
27 Jumlah unit peningkatan Unit 133 unit 60 unit 100 lppd
kualitas RTLH
28 Jumlah luasan (ha) ha 31,98 Ha 12,08 ha 8,35 lppd
penanganan infrastruktur
kawasan kumuh
29 Jumlah rumah di kab/kota unit 41.409 rumah 42.379 42.379 lppd
30 Jumlah unit PK RTLH unit 133 rumah 60 unit 100 lppd
31 Jumlah rumah tidak layak unit 133 rumah 240 unit 240 unit lppd
huni
32 Jumlah rumah yang tidak unit 0 0 0 lppd
dihuni
33 Rasio rumah dan KK % 125,98% 170% 170% lppd
34 Jumlah rumah unit 120 rumah 50 50 lppd
pembangunan baru
35 Jumlah perumahan yang unit 41 rumah 40 40 lppd
terfasilitasi PSU
- 741 -
1 2 3 4 5 6 7
36 Jumlah unit rumah yang unit 6096 rumah 5948 unit 6245 lppd
sudah difasilitasi air
minum
37 Jumlah unit rumah yang unit 6096 rumah 5948 unit 6245 lppd
terfasilitasi jalan
lingkungan
38 Jumlah unit rumah yang unit 6096 rumah 5948 unit 6245 lppd
terfasiltasi akses sanitasi
(on site / off site)
39 Jumlah perumahan yang unit 41 5948 unit 5948 unit lppd
terfasilitasi RTNH pengembang
40 Jumlah unit rumah yang Unit 6096 rumah 5948 unit 6245 lppd
terfasilitasi akses PJU
41 Jumlah pengembang yang orang 41 pengembang 40 40 lppd
tersertifikasi
42 Jumlah pengembang yang Orang 41 pengembang 40 40 lppd
terregistrasi
43 Jumlah pengembang yang orang 41 pengembang 40 40 lppd
mendapat penyuluhan atau
pelatihan
44 Jumlah Warga Negara % 100% 100% 100% Spm
korban bencana yang
memperoleh rumah layak
huni
45 Jumlah Warga Negara yang % 100% 100% 100% spm
terkena relokasi akibat
program Pemerintah
Daerah kabupaten/kota
yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang
layak huni
III Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan
1 persentase Pengelolaan Izin % 100% 100% 100% Indikator
Lokasi Program PD
2 Persentase penyelesaian % 100% 100% 100% Indikator
sengketa tanah garapan Program PD
3 persentase Penatagunaan % 100% 100% 100% Indikator
Tanah Program PD
4 Persentase pemanfaatan % 100% 100% 100% Lppd
tanah yang sesuai dengan
peruntukkan tanahnya
diatas izin lokasi
dibandingkan dengan luas
izin lokasi yang diterbitkan
5 Persentase penetapan ha 30,52 30,52 ha 30,52 ha Lppd
tanah untuk pembangunan
fasilitas umum
6 Tersedianya lokasi 100% 0 100 Lppd
pembangunan dalam
rangka penanaman modal.
7 Tersedianya Tanah Obyek 0 0 0 Lppd
Landreform (TOL) yang siap
diredistribusikan yang
berasal dari Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee
8 Tersedianya tanah untuk 0 0 0 Lppd
masyarakat.
- 742 -
1 2 3 4 5 6 7
9 Penangan sengketa tanah kali 1 1 1 Lppd
garapan yang dilakukan
melalui mediasi
10 SK Izin Lokasi Yang Do 100 1 100 Lppd
Diterbitkan Oleh kumen
Bupati/Wali kota
11 SK Bupati/Walikota tidak ada 0 0 Lppd
tentang Penetapan Tanah
Obyek Landreform yang
bersumber dari Tanah
Kelebihan Maksimum/
Absentee dan Daftar
Subyek
12 SK Bupati/Walikota tidak ada 0 0 Lppd
tentang Penetapan
Besarnya Ganti Rugi
Kepada Bekas Pemilik
Tanah Kelebihan
Maksimum/Absentee.
13 Dokumen Izin membuka tidak ada 0 0 Lppd
tanah
14 Dokumen Perencanaan tidak ada 0 0 Lppd
Penggunaan Tanah
Kabupaten/Kota
IV Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup
1 Indeks Kualitas Indeks 58,99% 57,77 57,77 Lanjutan
Lingkungan Hidup indikator
Sasaran
Kota dan
Indikator
Tujuan PD
2 Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 52,61 51,3 51,3 Indikator
sasaran PD
3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks 83,78 82,9 82,9 Indikator
sasaran PD
4 persentase pengelolaan % 98,04% 98,50% 98,50% Indikator
sampah rumah tangga dan sasaran PD
sampah sejenis sampah
rumah tangga
5 persentase data % 69,23% 71,79% 71,79% Indikator
Perencanaan LH yang Program PD
tersedia
6 persentase titik sampel % 55,90% 49% 49% Indikator
kualitas air dan udara yang Program PD
memenuhi baku mutu
7 persentase jumlah spesies % 94,32% 94,32% 94,32% Indikator
KEHATI Lokal Daerah Program PD
8 persentase pengendalian % 72,5% 71,5 71,5 Indikator
bahan berbahaya dan Program PD
beracun (B3) dan limbah
bahan berbahaya dan
beracun(limbah B3)
9 persentase pelaku usaha / % 54,65% 64,70% 64,70% Indikator
kegiatan yang taat Program PD
terhadap Izin Lingkungan
dan Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
10 persentase Peningkatan % 90% 100% 100% Indikator
Pendidikan, Pelatihan dan Program PD
- 743 -
1 2 3 4 5 6 7
Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
11 persentase penanganan % 140% 100% 100% Indikator
pengaduan lingkungan Program PD
hidup
12 persentase penanganan % 73,98% 73% 73% Indikator
sampah rumah tangga dan Program PD
sampah sejenis sampah
rumah tangga
13 Terlaksananya pengelolaan % 98,04% 98,50% 98,50% Lppd
sampah di wilayah
Kab/Kota
14 Ketaatan penanggung % 0% 100% 100% Lppd
jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah
Kab/Kota
15 Tersedianya data dan ada ada ada Lppd
informasi penanganan
sampah di wilayah
kabupaten/kota
16 Tersedianya informasi % 1,576 1,6035 1,6035 Lppd
terkait rasio angkutan
pengelolaan sampah
terhadap volume timbulan
sampah
17 Tersedianya informasi % 5,99 5,983 5,983 Lppd
terkait kapasitas TPA
terhadap volume timbulan
sampah
18 Tersedianya informasi belum belum memiliki belum Lppd
terkait jumlah TPST dibagi memiliki memiliki
jumlah sampah pada
masing - masing
lingkungan
19 Data izin PPLH dan PUU % 100,00% 64,70% 100% Lppd
LH yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah
kabupaten/kota
20 Rasio pejabat pengawas LH tidak ada belum ada belum ada Lppd
di daerah (PPLHD) di PPLHD PPLHD
provinsi terhadap usaha
yang izin lingkungan, izin
PPLH dan PUULH yang
diterbitkan oleh pemerintah
kabupaten/kota
21 Penetapan hak MHA terkait tidak ada tidak ada MHA tidak ada Lppd
dengan PPLH yang berada MHA
di Daerah kabupaten/ kota
22 Terfasilitasinya kegiatan tidak ada tidak ada MHA tidak ada Lppd
peningkatan pengetahuan MHA
dan ketrampilan
masyarakat hukum adat
terkait PPLH
23 Jumlah lembaga % 100% 100% 100% Lppd
kemasyarakatan yang
diberikan diklat
24 Penanganan Pengaduan % 100% 100% 100% Lppd
masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang diterbitkan
- 744 -
1 2 3 4 5 6 7
oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota, lokasi
usaha dan dampaknya di
daerah kabupaten/kota
yang ditangani.
V Urusan Pemerintahan
Bidang Perhubungan
1 Kinerja ruas jalan % 0,34 0,42 0,42 Indikator
Tujuan PD
2 Kecepatan lalu lintas Km/jam 38,05 kam/ 39 km/jam 39 km/jam Indikator
jam Sasaran PD
3 Kinerja Angkutan Umum % 40% 41% 41% Indikator
Sasaran PD
4 Persentase Peningkatan % 84% 88% 88% Indikator
Sarana dan Prasarana, Program PD
serta fasilitas perlengkapan
lalu lintas
5 Rasio konektivitas 0 - - Lppd
kabupaten/kota
6 Kinerja lalu lintas % 0,34% 0,42 0,42 Lppd
kabupaten/kota
7 Persentase tersedianya % 100% 100% 100% Lppd
fasilitas penyelenggaraan
terminal penumpang
angkutan jalan Tipe C
8 Terlaksananya pelayanan % 106,63% 100% 100% Lppd
uji berkala
9 Penetapan tarif fangkutan % 100% 100% 100% Lppd
orang antar kota dalam
kabupaten, serta angkutan
perkotaan dan pedesaan
kelas ekonomi
10 Persentase pelaksanaan % 100% 100% 100% Lppd
manajemen dan rekayasa
lalu lintas untuk jaringan
jalan Kabupaten atau Kota
2022* dan 2023* merupakan target baru yang disesuaikan berdasarkan hasil realisasi tahun
2021
Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 dan BPS Kota Madiun, 2021
- 745 -
BAB VI
PENUTUP
Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
(RKPD-P) merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. RKPD-P tahun 2022 Kota Madiun disusun sesuai
dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya
sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2022, diperlukan perubahan perencanaan
pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja
pembangunan daerah.
Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 memuat perubahan
pendapatan dan belanja pada masing-masing urusan, yang terangkum dalam
program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya.
Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta
harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rancangan
RKPD_P Kota Madiun Tahun 2022 yang telah tersusun ini digunakan sebagai
pedoman untuk:
1. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2022 agar tercapai keterpaduan,
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program
pembangunan daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan
menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan PPAS) Kota Madiun Tahun 2022;
3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) Kota Madiun Tahun 2022;
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota Madiun Tahun 2022 secara berkala.
- 746 -
Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini
diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara
berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan. Selain itu, RKPD-P Kota
Madiun 2022 dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan
program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan
terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-
tahun berikutnya.
WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum
BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19750117 199602 1 001