RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

- 679 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 762,263,583 762,263,583 653,207,193 100 % 850,000,000
1 1 6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Peralatan Prosentase 100 % 100 % 712,263,583 712,263,583 453,207,193 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 800,000,000 Badan
1 1 6 2 dan Perlengkapan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Kantor kebutuhan dan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
peralatan kantorr Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
yang representatif Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 0 Penyelenggaraan Prosentase 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 50,000,000 Badan
1 1 6 9 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Konsultasi SKPD kebutuhan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
perjalanan dinas Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 72,000,000 72,000,000 122,000,000 100 % 77,000,000
1 1 9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah yang layak
digunakan
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 27,000,000 27,000,000 37,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 27,000,000 Badan
1 1 9 1 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Pemeliharaan dan dinas/operasional Taman, Umum - Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Pajak Kendaraan yang layak Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Perorangan Dinas digunakan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
atau Kendaraan Dinas Umum Publik masyarakat untuk
Jabatan menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif

- 680 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 2.0 0 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 30,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 15,000,000 Badan
1 1 9 9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
dan Bangunan digunakan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Lainnya Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilProsentase sarana 100 % 100 % 35,000,000 35,000,000 55,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 35,000,000 Badan
1 1 9 0 itasi Sarana dan prasarana kantor Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Prasarana Gedung yang layak Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Kantor atau digunakan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Bangunan Lainnya Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 PROGRAM Cakupan 100 % 100 % 344,302,347 344,152,347 393,454,997 100 % 344,302,347
1 2 PENGUATAN pembinaan Ideologi
IDEOLOGI Pancasila dan
PANCASILA DAN Karakter
KARAKTER Kebangsaan
KEBANGSAAN
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah pserta 150 or 150 or 344,302,347 344,152,347 393,454,997 150 or 344,302,347
1 2 1 Teknis dan sosialisasi dan ang ang ang
Pemantapan pelatihan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 150 or 150 or 344,302,347 344,152,347 393,454,997 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 150 or 344,302,347 Badan
1 2 1 4 Koordinasi di Bidang sosialisasi dan ang ang Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun ang Kesatuan
Ideologi Wawasan pelatihan Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Kebangsaan, Bela Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Negara, Karakter Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Bangsa, Pembauran Umum masyarakat untuk
Kebangsaan, Bineka menciptakan kondisi
Tunggal Ika dan masyarakat yang
Sejarah Kebangsaan kondusif

- 680 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 2.0 0 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 30,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 15,000,000 Badan
1 1 9 9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
dan Bangunan digunakan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Lainnya Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilProsentase sarana 100 % 100 % 35,000,000 35,000,000 55,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 35,000,000 Badan
1 1 9 0 itasi Sarana dan prasarana kantor Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Prasarana Gedung yang layak Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Kantor atau digunakan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Bangunan Lainnya Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 PROGRAM Cakupan 100 % 100 % 344,302,347 344,152,347 393,454,997 100 % 344,302,347
1 2 PENGUATAN pembinaan Ideologi
IDEOLOGI Pancasila dan
PANCASILA DAN Karakter
KARAKTER Kebangsaan
KEBANGSAAN
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah pserta 150 or 150 or 344,302,347 344,152,347 393,454,997 150 or 344,302,347
1 2 1 Teknis dan sosialisasi dan ang ang ang
Pemantapan pelatihan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 150 or 150 or 344,302,347 344,152,347 393,454,997 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 150 or 344,302,347 Badan
1 2 1 4 Koordinasi di Bidang sosialisasi dan ang ang Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun ang Kesatuan
Ideologi Wawasan pelatihan Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Kebangsaan, Bela Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Negara, Karakter Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Bangsa, Pembauran Umum masyarakat untuk
Kebangsaan, Bineka menciptakan kondisi
Tunggal Ika dan masyarakat yang
Sejarah Kebangsaan kondusif

- 681 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 PROGRAM Prosentase 100 % 100 % 871,058,100 1,139,076,250 1,009,259,170 100 % 871,058,100
1 3 PENINGKATAN pendidikan politik
PERAN PARTAI kepada Partai Politik
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK
DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Prosentase kegiatan 80 % 80 % 871,058,100 1,139,076,250 1,009,259,170 80 % 871,058,100
1 3 1 Teknis dan peendidikan politik
Pemantapan kepada masyarakat
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 11 par 11 par 725,062,000 993,080,150 978,656,030 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 11 par 725,062,000 Badan
1 3 1 3 Kebijakan Di Bidang pembinaan pol pol Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun pol Kesatuan
Pendidikan Politik, administrasi dan Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Etika Budaya Politik, pengelolaan Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Peningkatan keuangan Parpol Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Demokrasi, Fasilitasi Umum masyarakat untuk
Kelembagaan menciptakan kondisi
Pemerintahan, masyarakat yang
Perwakilan dan Partai kondusif
Politik, Pemilihan

- 681 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 PROGRAM Prosentase 100 % 100 % 871,058,100 1,139,076,250 1,009,259,170 100 % 871,058,100
1 3 PENINGKATAN pendidikan politik
PERAN PARTAI kepada Partai Politik
POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK
DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Prosentase kegiatan 80 % 80 % 871,058,100 1,139,076,250 1,009,259,170 80 % 871,058,100
1 3 1 Teknis dan peendidikan politik
Pemantapan kepada masyarakat
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 11 par 11 par 725,062,000 993,080,150 978,656,030 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 11 par 725,062,000 Badan
1 3 1 3 Kebijakan Di Bidang pembinaan pol pol Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun pol Kesatuan
Pendidikan Politik, administrasi dan Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Etika Budaya Politik, pengelolaan Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Peningkatan keuangan Parpol Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Demokrasi, Fasilitasi Umum masyarakat untuk
Kelembagaan menciptakan kondisi
Pemerintahan, masyarakat yang
Perwakilan dan Partai kondusif
Politik, Pemilihan

- 682 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 125 or 125 or 145,996,100 145,996,100 30,603,140 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 125 or 145,996,100 Badan
1 3 1 4 Koordinasi Di Bidang pelaksanaan ang ang Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun ang Kesatuan
Pendidikan Politik, koordinasi di bidang Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Etika Budaya Politik, pendidikan politik Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Peningkatan Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Demokrasi, Fasilitasi Umum masyarakat untuk
Kelembagaan menciptakan kondisi
Pemerintahan, masyarakat yang
Perwakilan dan Partai kondusif
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 0 0 PROGRAM Prosentase Status 71 % 71 % 222,985,000 222,985,000 254,712,640 71 % 222,985,000
1 4 PEMBERDAYAAN Kelembagaan
DAN PENGAWASAN Orkemas yang
ORGANISASI Berbadan Hukum
KEMASYARAKATAN
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Prosentase tingkat 75 % 75 % 222,985,000 222,985,000 254,712,640 75 % 222,985,000
1 4 1 Teknis dan keaktifan organisasi
Pemantapan kemasyarakatan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah organisasi 109 or 109 or 222,985,000 222,985,000 254,712,640 Kota Dana Memperkuat peningkatan Ormas/LS 109 or 222,985,000 Badan
1 4 1 3 Kebijakan dibidang kemasyarakatan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial M ang Kesatuan
Pendaftaran Ormas, yang terfasilitasi Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Pemberdayaan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Ormas, Evaluasi dan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Mediasi Sengketa Umum Publik masyarakat untuk

- 682 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 125 or 125 or 145,996,100 145,996,100 30,603,140 Kota Dana Revolusi peningkatan Masyarakat 125 or 145,996,100 Badan
1 3 1 4 Koordinasi Di Bidang pelaksanaan ang ang Madiun, Transfer Mental dan ketahanan sosial Kota Maiun ang Kesatuan
Pendidikan Politik, koordinasi di bidang Taman, Umum- Pembanguna masyarakat dan Bangsa
Etika Budaya Politik, pendidikan politik Banjarejo Dana n harmonisasi dan Politik
Peningkatan Alokasi Kebudayaan kehidupan sosial
Demokrasi, Fasilitasi Umum masyarakat untuk
Kelembagaan menciptakan kondisi
Pemerintahan, masyarakat yang
Perwakilan dan Partai kondusif
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 0 0 PROGRAM Prosentase Status 71 % 71 % 222,985,000 222,985,000 254,712,640 71 % 222,985,000
1 4 PEMBERDAYAAN Kelembagaan
DAN PENGAWASAN Orkemas yang
ORGANISASI Berbadan Hukum
KEMASYARAKATAN
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Prosentase tingkat 75 % 75 % 222,985,000 222,985,000 254,712,640 75 % 222,985,000
1 4 1 Teknis dan keaktifan organisasi
Pemantapan kemasyarakatan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah organisasi 109 or 109 or 222,985,000 222,985,000 254,712,640 Kota Dana Memperkuat peningkatan Ormas/LS 109 or 222,985,000 Badan
1 4 1 3 Kebijakan dibidang kemasyarakatan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial M ang Kesatuan
Pendaftaran Ormas, yang terfasilitasi Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Pemberdayaan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Ormas, Evaluasi dan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Mediasi Sengketa Umum Publik masyarakat untuk

- 683 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ormas, Pengawasan menciptakan kondisi
Ormas dan Ormas masyarakat yang
Asing di Daerah kondusif
8 0 0 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 553,661,370 553,661,370 565,160,490 100 % 553,661,370
1 5 PEMBINAAN DAN koordinasi yang
PENGEMBANGAN dilakukan dengan
KETAHANAN pemangku
EKONOMI, SOSIAL, kepentingan
DAN BUDAYA
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah koordinasi 3 kali 3 kali 553,661,370 553,661,370 565,160,490 3 kali 553,661,370
1 5 1 Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 100 or 100 or 60,000,000 60,000,000 21,138,360 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyarakat 100 or 60,000,000 Badan
1 5 1 3 Kebijakan di Bidang sosialisasi ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Kota ang Kesatuan
Ketahanan Ekonomi, Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Sosial, Budaya dan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Fasilitasi Pencegahan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Penyalagunaan Umum Publik masyarakat untuk
Narkotika, Fasilitasi menciptakan kondisi
Kerukunan Umat masyarakat yang
Beragama dan kondusif
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 200 or 200 or 493,661,370 493,661,370 544,022,130 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 200 or 493,661,370 Badan
1 5 1 4 Koordinasi di Bidang pelatihan dan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota ang Kesatuan
Ketahanan Ekonomi, penyuluhan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Sosial, Budaya dan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Fasilitasi Pencegahan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Penyalagunaan Umum Publik masyarakat untuk
Narkotika, Fasilitasi menciptakan kondisi
Kerukunan Umat masyarakat yang
Beragama dan kondusif
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

- 683 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ormas, Pengawasan menciptakan kondisi
Ormas dan Ormas masyarakat yang
Asing di Daerah kondusif
8 0 0 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 553,661,370 553,661,370 565,160,490 100 % 553,661,370
1 5 PEMBINAAN DAN koordinasi yang
PENGEMBANGAN dilakukan dengan
KETAHANAN pemangku
EKONOMI, SOSIAL, kepentingan
DAN BUDAYA
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah koordinasi 3 kali 3 kali 553,661,370 553,661,370 565,160,490 3 kali 553,661,370
1 5 1 Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 100 or 100 or 60,000,000 60,000,000 21,138,360 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyarakat 100 or 60,000,000 Badan
1 5 1 3 Kebijakan di Bidang sosialisasi ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Kota ang Kesatuan
Ketahanan Ekonomi, Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Sosial, Budaya dan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Fasilitasi Pencegahan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Penyalagunaan Umum Publik masyarakat untuk
Narkotika, Fasilitasi menciptakan kondisi
Kerukunan Umat masyarakat yang
Beragama dan kondusif
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 200 or 200 or 493,661,370 493,661,370 544,022,130 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 200 or 493,661,370 Badan
1 5 1 4 Koordinasi di Bidang pelatihan dan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota ang Kesatuan
Ketahanan Ekonomi, penyuluhan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Sosial, Budaya dan Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Fasilitasi Pencegahan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Penyalagunaan Umum Publik masyarakat untuk
Narkotika, Fasilitasi menciptakan kondisi
Kerukunan Umat masyarakat yang
Beragama dan kondusif
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

- 684 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 PROGRAM Konflik horisontal di 0 0 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 0 1,503,198,050
1 6 PENINGKATAN dalam masyarakat Konflik Konflik Konflik
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah konflik 0 konfl 0 konfl 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 0 konfl 1,503,198,050
1 6 1 Teknis dan ik ik ik
Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 1055 o 1055 o 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 1055 o 1,503,198,050 Badan
1 6 1 4 Koordinasi di Bidang rakor rang rang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota rang Kesatuan
Kewaspadaan Dini, Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Kerjasama Intelijen, Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Pemantauan Orang Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Asing, Tenaga Kerja Umum Publik masyarakat untuk
Asing dan Lembaga menciptakan kondisi
Asing, Kewaspadaan masyarakat yang
Perbatasan Antar kondusif
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
TOTAL 7,347,363,564 7,914,931,714 8,614,931,714 7,440,099,981

- 684 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 0 0 PROGRAM Konflik horisontal di 0 0 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 0 1,503,198,050
1 6 PENINGKATAN dalam masyarakat Konflik Konflik Konflik
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
8 0 0 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah konflik 0 konfl 0 konfl 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 0 konfl 1,503,198,050
1 6 1 Teknis dan ik ik ik
Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial
8 0 0 2.0 0 Pelaksanaan Jumlah peserta 1055 o 1055 o 1,503,198,050 1,803,048,050 1,697,980,990 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 1055 o 1,503,198,050 Badan
1 6 1 4 Koordinasi di Bidang rakor rang rang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota rang Kesatuan
Kewaspadaan Dini, Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Bangsa
Kerjasama Intelijen, Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Pemantauan Orang Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Asing, Tenaga Kerja Umum Publik masyarakat untuk
Asing dan Lembaga menciptakan kondisi
Asing, Kewaspadaan masyarakat yang
Perbatasan Antar kondusif
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
TOTAL 7,347,363,564 7,914,931,714 8,614,931,714 7,440,099,981

- 685 -




Tabel 5.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan
Urusan Pemerintahan


Penyesuaian
Aspek/ Fokus/ Bidang Realisasi Target RPJMD Target RKPD
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Kinerja Tahun 2022 Tahun Keterangan
Pembangunan Daerah Tahun 2021
2022*

1 2 3 4 5 6 7
I ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
a Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi
1 Laju Pertumbuhan % 4,73 3,06-5,11 5,19 Indikator
Ekonomi makro
2 PDRB Per Kapita juta 74,65 60,01 77,65 Indikator
makro
3 Indeks Pembangunan Indeks 6,87 6,4 6,88 Indikator
Ekonomi Inklusif Tujuan Kota
4 Indeks Gini Indeks 0,345 0,37 0,332 Indikator
Tujuan Kota
5 Angka Kemiskinan % 5,09 4,87 4,92 Indikator
sasaran kota

b Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Indeks Pembangunan Indeks 81,25 81,7 81,70 Indikator
Manusia (IPM) Tujuan Kota
I Urusan Pemerintahan
Bidang Sosial
1 Persentase PMKS yang % 91,07% 92% 92% Indikator
dapat terpenuhi kebutuhan Tujuan PD
dasar minimal
2 Persentase PMKS yang % 99,66% 93% 93% Indikator
mendapatkan perlindungan Sasaran PD
dan jaminan sosial
3 Persentase PMKS yang % - 90% 90% Indikator
diberdayakan Sasaran PD
4 Persentase PMKS yang % - 19% 19% Indikator
mendapatkan rehabilitasi Sasaran PD
sosial
6 persentase PSKS yang % - 50% 50% Indikator
berperan aktif dalam Program PD
Pemberdayaan Sosial
7 persentase PMKS yang % 99,66% 90% 93% Indikator
mendapatkan perlindungan Program PD
dan jaminan sosial
9 Persentase PMKS yang % - 100% 100% Indikator
mendapatkan pelayanan Program PD
rehabilitasi sosial
10 Persentase perlindungan % 100% 100% 100% Indikator
dan Jaminan Sosial pada Program PD
saat tanggap dan paska
bencana bagi korban
bencana
12 Persentase Pengelolaan % 100% 100% 100% Indikator
Taman makam Pahlawan Program PD
dalam kondisi baik
13 Persentase penyandang % 100% 100% 100% Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan
pengemisyang terpenuhi

- 686 -




1 2 3 4 5 6 7
kebutuhan dasarnya di
luar panti (Indikator SPM)

14 Persentase korban bencana % 100% 100% 100% Lppd
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota
15 Jumlah layanan data dan layanan 3 layanan 3 3 Lppd
pengaduaan yang dimiliki

16 Jumlah data penyandang orang 1512 orang 820 820 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjur usia
terlantar dan gepeng yang
untuk masuk dalam data
terpadu FM dan OTM
17 Jumlah Tim Reaksi Cepat tim 2 tim 2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, Lppd
yang dibentuk SLRT)
18 Jumlah penyandang orang 1512 orang 820 820 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
dijangkau
19 Jumlah kendaraan roda unit 4 unit 4 4 Lppd
empat yang akses khusus
layanan kedaruratan yang
dimiliki
20 Jumlah penyandang orang 1512 orang 160 820 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
menerima paket
permakanan sesuai standar
gizi
21 Jumlah rumah unit 2 unit 2 2 Lppd
singgah/shelter/tempat
tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar
22 Jumlah penyandang orang 245 orang 50 245 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
menerima paket sandang
23 Jumlah penyandang orang 1 orang 9 9 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
memanfaatkan alat bantu
24 Jumlah alat bantu yang unit 18 peralatan 7 18 Lppd
tersedia di rumah
singgah/shelter
25 Jumlah paket perbekalan paket 1 paket 1 1 Lppd
kesehatan yang tersedia
26 Jumlah penyandang orang 51 orang 165 165 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
memanfaatkan paket
perbekalan kesehatan

- 687 -




1 2 3 4 5 6 7
27 Jumlah tenaga kesehatan orang 1 orang 1 1 Lppd
yang disediakan di rumah
singgah
28 Jumlah pekerja sosial orang 177 orang 176 (Peksos 177 Lppd
professional dan/atau TKS Profesional 2,
dan/atau relawan sosial TKSK 3, TKS 13,
yang disediakan PSM 135, TAGANA
23)
29 Jumlah penyandang orang 120 orang 60 120 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan bimbingan
fisik, mental dan sosial
sesuai standar di keluarga,
masyarakat, Dinas Sosial,
Rumah Singgah/Shelter
dan/atau pusat
kesejahteraan social
30 Jumlah bimbingan sosial kali 2 kegiatan 2 2 Lppd
yang dilaksanakan kepada
keluarga dan masyarakat
31 Jumlah penyandang orang 6 orang 5 5 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
difasilitasi untuk
mendapatkan dokumen
kependudukan
32 Jumlah penyandang orang 107 orang 107 107 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan akses
layanan pendidikan dan
kesehatan dasar
33 Jumlah penyandang orang 245 orang 222 222 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
mendapatkan layanan
penelusuran keluarga
34 Jumlah penyandang orang 245 orang 15 15 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
direunifikasi dengan
keluarga
35 Jumlah penyandang orang 10 orang 62 64 Lppd
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng yang
dirujuk
36 Jumlah korban bencana orang 5734 orang 3.300 3300 Lppd
yang mendapat makanan
37 Jumlah korban bencana orang 0 1.000 1.000 Lppd
yang menerima paket
sandang
38 Jumlah tempat tempat - 0 0 Lppd
penampungan pengungsi
yang dimiliki

- 688 -




1 2 3 4 5 6 7
39 Jumlah paket permakanan 5734 paket 0 3300 Lppd
khusus bagi kelompok
rentan
40 Jumlah korban bencana 4 orang 300 300 Lppd
yang meneriman pelayanan
dukungan psikososial
41 Jumlah Pekerja Sosial 177 orang 176 (Peksos 177 Lppd
Profesional/tenaga Profesional 2,
kesejahteraan sosial TKSK 3, TKS 13,
dan/atau relawan sosial PSM 135, TAGANA
yang tersedia 23)
42 Jumlah Warga Negara 107,53% 95 97 Spm
penyandang disabilitas
yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar
panti
43 Jumlah anak terlantar 137,42% 460 465 Spm
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar
panti
44 Jumlah Warga Negara 204,44% 137 139 Spm
lanjut Usia terlantar yang
memperoleh rehabilitasi
sosial di luar panti
45 Jumlah warga negara/ 100% 92 94 Spm
gelandangan dan pengemis
yang memperoleh
rehabilitasi sosial dasar
tuna sosial diluar panti
46 Jumlah Warga Negara 173,76% 36 36 Spm
Korban Bencana Kota yang
memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial

II Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Indeks Pembangunan Indeks 94,38 94,44 94,44 Indikator
Gender (IPG) tujuan kota
2 Indeks Pemberdayaan Indeks 77,18 77,18 77,18 Lanjutan
Gender (IDG) indikator
sasaran kota
dan Indikator
Tujuan PD
4 Persentase Partisipasi % 7,83% 13% 13% Indikator
Perempuan di Lembaga Sasaran PD
Pemerintahan
5 Persentase Pengaduan % 100% 100% 100% Indikator
Tindak Kekerasan yang Sasaran PD
Diselesaikan
6 persentase anggaran sub % - 100% 100% Indikator
kegiatan tahun N+1 yang di Sasaran PD
ARG melalui PPRG
7 persentase keluarga yang % 3% 6% 6% Indikator
berkualitas Sasaran PD
8 Persentase pengaduan % 100% 100% 100% Indikator
tindak kekerasan yang Sasaran PD
diselesaikan
9 Prevalensi kekerasan nilai - 0,003 nilai 3 Indikator
terhadap anak Sasaran PD

- 689 -




1 2 3 4 5 6 7
10 persentase Alokasi % 14,25% 15% 15% Indikator
Anggaran APBD yang di Program PD
ARG
11 persentase RT yang % 5% 10% 10% Indikator
memiliki data keluarga Program PD
berkualitas
12 Jumlah dokumen Data Do - 1 dokumen 1 dokumen Indikator
terpilah gender dan anak kumen Program PD
13 persentase penanganan % 100% 100% 100% Indikator
pengaduan tindak Program PD
kekerasan terhadap
perempuan
14 Prevalesi kasus kekerasan - 0,003 0 Indikator
terhadap anak Program PD
15 Persentase Lembaga yang % - 12,50% 12,50% Indikator
aktif dalam Pemenuhan Program PD
Hak Anak
16 Persentase kasus % - 0,04% 0,04% Indikator
kekerasan terhadap anak Program PD
17 Persentase ARG pada % 14,25% 15% 15% Lppd
belanja langsung APBD
18 Persentase anak korban % 0,002% 0,00% 0.03 Lppd
kekerasan yangditangani
instansi terkait kabupaten
19 Rasio kekerasan terhadap 8,7402% 0,00% 0,00% Lppd
perempuan, termasuk
TPPO (per100.000
penduduk perempuan)
20 Jumlah lembaga 36 lembaga 63 63 Lppd
pemerintah tingkat daerah
kabupaten/kota yang telah
dilatih PUG
21 Jumlah program PUG ada 34 program 96 96 Lppd
perangkat daerah yang
sudah dievaluasi melalui
analisis gender di tingkat
kabupaten/kota
22 Jumlah media massa 2 media 4 (Madiun Today, 4 (Madiun Lppd
(cetak, elektronik) yang massa RRI, Radar Today, RRI,
bekerja sama dengan Madiun, Radio Radar Madiun,
pemkab/kota (dinas pppa) Suara Madiun) Radio Suara
untuk melakukan KIE Madiun)
pencegahan kekerasan
terhadap anak
23 Jumlah lembaga layanan 15 lembaga 15 15 Lppd
anak yang telah memiliki
standar pelayanan minimal
24 Persentase korban % 100% 100% 100% Lppd
kekerasan anak yang
terlayani
25 Jumlah lembaga layanan 15 lembaga 15 15 Lppd
anak yang mendapat
pelatihan
26 Jumlah lembaga layanan 14 lembaga 15 15 Lppd
anak yang mendapatkan
bantuan keuangan/fasilitas
oleh pemkab/kota (APBD
kab/kota)
27 Jumlah organisasi 1 organisasi 20 25 Lppd
kemasyarakatan yang
bergerak dlm bidang
perempuan tingkat

- 690 -




1 2 3 4 5 6 7
kabupaten/kota yang
mendapatkan pelatihan



28 Jumlah kader perempuan 45 orang 45 45 Lppd
tingkat kabupaten/kota
yang sudah dilatih
29 Jumlah lembaga layanan 1 lembaga 10 15 Lppd
pemberdayaan perempuan
yang mendapat pelatihan
30 Jumlah lembaga layanan 20 lembaga 20 20 Lppd
pemberdayaan perempuan
yang mendapatkan
bantuan keuangan oleh
pemerintah
kabupaten/kota
31 Jumlah kebijakan/program 3 kebijakan 2 2 Lppd
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
termasuk TPPO pada
perangkat daerah yang
sudah dievaluasi
32 Jumlah lembaga 1 lembaga 1 1 Lppd
penyediaan layanan
perlindungan hak
perempuan yg telah
terstandardisasi
33 Persentase korban % 100% 100% 100% Lppd
kekerasan perempuan yang
terlayani

c. Fokus Seni Budaya dan
Olahraga
I Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
2 Jumlah prestasi pemuda Prestasi 171 prestasi 16 prestasi 171 Indikator
Tujuan PD
4 Jumlah pemuda/ group Pemuda - 30 pemuda/ 30 pemuda/ Indikator
ditingkat kota yang / group group group Sasaran PD
memenuhi standar
kompetisi tingkat provinsi
5 Persentase Kualitas % 100% 100% 100% Indikator
Sarpras Sasaran PD
7 Persentase peningkatan % - 20% 20% Indikator
pengembangan kapasitas Program PD
daya saing keolahragaan
8 Persentase peningkatan % - 10% 10% Indikator
pengembangan kapasitas Program PD
daya saing kepemudaan
9 Tingkat partisipasi pemuda % 43,10% 40,81% 43,10% Lppd
dalam kegiatan ekonomi
mandiri
10 Tingkat partisipasi pemuda % 47,19% 45,49% 47,19% Lppd
dalam organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan
11 Peningkatan prestasi medali 97 33 70 Lppd
olahraga

- 691 -




1 2 3 4 5 6 7
12 Jumlah pemuda yang orang 135 orang 100 135 Lppd
mendapat pelatihan
kewirausahaan
13 Jumlah pemuda yang orang 135 orang 0 135 Lppd
mendapat bantuan
Kewirausahaan
14 Jumlah pemuda yang orang 100 orang 100 100 Lppd
mendapat pelatihan
kaderpengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukaelawanan dan
kepeloporan pemuda
15 Jumlah pengelola orang 5 orang 5 orang 5 orang Lppd
organisasi kepemudaan
yang mendapat pelatihan
manajemen organisasi
kepemudaan
16 Jumlah pelatih olah raga orang 158 orang 158 158 Lppd
yang memiliki kompetensi
di satuan2 pendidikan
17 Jumlah penyelenggaraan event 2 event 3 3 Lppd
event OR prestasi tingkat
daerah
18 Jumlah Pemuda orang 6 orang 7 7 Indikator
Berprestasi yang dikirim Lama
kompetisi

II Urusan Pemerintahan
Bidang Kebudayaan
2 Jumlah kesenian dan - 32 objek 63 63 Indikator
kebudayaan yang Tujuan PD
terlestarikan
4 Jumlah pelaku seni budaya Orang/ 27 group/ 510 42 orang/group 42 Indikator
yang melakukan pagelaran group orang orang/group Sasaran PD
5 jumlah cagar budaya dan 5 objek 5 5 Indikator
WBTB yang berpotensi jadi Sasaran PD
destinasi wisata
6 persentase seni budaya % 6,8% 100% 100% Indikator
yang dilestarikan Program PD
7 persentase % 25% 100% 100% Indikator
benda/bangunan cagar Program PD
budaya yang dilestarikan
9 Persentase SDM, Lembaga % 100% 100% 100% Indikator
dan pranata kesenian yang Program PD
dibina
10 Terlestarikannya Cagar obyek 20 20 20 Lppd
Budaya
11 Jumlah obyek pemajuan obyek 32 obyek 366 366 Lppd
kebudayaan yang
dilindungi (inventarisasi,
pengamanan pemeliharaan,
penyelamatan dan
publikasi)
12 Jumlah obyek pemajuan obyek 32 obyek 366 366 Lppd
kebudayaan
yangdikembangkan
(penyebarluasan,
pengkajian, penayaan
keberagaman)
13 Jumlah obyek pemajuan obyek 32 obyek 366 366 Lppd
kebudayaan yang
dimanfaatkan (membangun
karakter bangsa,

- 692 -




1 2 3 4 5 6 7
meningkatkan ketahanan
budaya, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat)


14 Jumlah SDM, lembaga dan orang 65 orang 100 100 Lppd
pranata yang dibina
(peningkatankompetensi,
standarisasi dan sertifikasi,
serta peningkatan
kapasitas tata kelola)
15 Register cagar budaya obyek 148 cagar 148 148 Lppd
(pendaftaran, pengjasian, budaya
penetapan, pencatatan,
pemeringkatan,
penghapusan)
16 Perlindungan cagar budaya obyek 20 cagar 20 20 Lppd
kabupaten/kota budaya
(penyelamatan, zonasi,
pemeliharaan dan
pemugaran)
17 Layanan perijzinan 0 cagar 0 0 Lppd
membawa cagar budaya budaya
kabupaten/kota ke luar
provinsi dengan dukungan
data
18 Pengembangan cagar obyek 2 cagar 2 2 Lppd
budaya kabupaten/kota budaya
(penelitian, revitalisasi,
adaptasi)
19 Pemanfaatan cagar budaya obyek 20 cagar 20 20 Lppd
kabupaten/kota (dalam hal budaya
agama, sosial, pendidikan,
ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan
pariwisata)
20 Pengelolaan, pengamanan, 0 0 0 Lppd
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi
museum
21 Peningkatan akses 0 0 0 Lppd
masyarakat dalam
penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan
22 Peningkatan akses 0 0 0 Lppd
masyarakat dalam
pengelolaan sarana dan
prasarana museum
kabupaten/kota
23 Pembentukan tim orang 0 6 6 Lppd
pendaftaran cagar budaya
24 Pembentukan tim ahli 11 tim 0 11 Lppd
cagar budaya
kabupaten/kota
25 Fasilitas sertifikasi tim ahli 0 0 0 Lppd
cagar budya
26 Pemetaan sdm cagar 0 0 0 Lppd
budayadan permuseuman
27 Peningkatan kompetensi 0 0 0 Lppd
sdm cagar budaya dan
pemuseuman
kabupaten/kota

- 693 -




1 2 3 4 5 6 7
28 Penyediaan sarana dan 0 0 0 Lppd
prasarana pendaftaran
cagar budaya dan
permuseuman
29 Penyelenggaraan kegiatan 0 0 0 Lppd
museum yang melibatkan
masyarakat

II ASPEK PELAYANAN
UMUM
a Fokus Lelayanan Urusan
Pemerintahan Wajib
1 Terkait Pelayanan Dasar
I Urusan Pemerintahan
Bidang Pendidikan
1 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 11,39 11,15 11,39 Indikator
sasaran kota
2 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,41 14,41 14,41 Indikator
sasaran kota
3 Persentase Guru dan % 65% 65% 65% Indikator
Tenaga Kependidikan yang Tujuan PD
bersertifikat Pendidik
4 Angka Partisipasi PAUD % 100% 100% 100% Indikator
dan Pendidikan Dasar Tujuan PD
5 APM Paud, SD, dan SMP % 130% 100% 97,50% Indikator
Sasaran PD
6 Persentase Guru, kasek % 65% 65% 65% Indikator
dan Pengawas Sasaran PD
berkompetensi
7 Persentase sekolah yang % 85% 100% 100% Indikator
memenuhi SNP Sasaran PD
8 Presentase Sekolah yang % 84% 100% 100% Indikator
Berkurikulum SNP Sasaran PD
9 Wajib belajar 9 tahun % 100% 100% 100% Indikator
Program PD
10 Presentase Sekolah yang % 84% 100% 100% Indikator
Berkurikulum SNP Program PD
11 Persentase Tenaga Pendidik % 65% 20% 65 Indikator
Bersertifikasi yang Program PD
Berprestasi
12 Tingkat partisipasi warga 2.483 4.210 4.210 Lppd
negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD
13 Tingkat partisipasi warga 13.908 16.750 16.750 Lppd
negara usia 7-12 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
14 Tingkat partisipasi warga 5.977 7.750 7.750 Lppd
negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama
15 Tingkat partisipasi warga 176 195 195 Lppd
negara usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
16 Jumlah Satuan Pendidikan lembaga 100 16 99 Lppd
Anak Usia Dini
Terakreditasi

- 694 -




1 2 3 4 5 6 7
17 Jumlah peserta didik PAUD Anak 130 50 130 Lppd
yang menerima
perlengkapan dasar peserta
didik dari Pemerintah
Daerah
18 Jumlah peserta didik PAUD Anak 130 90 130 Lppd
yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan
19 Jumlah kebutuhan Rasio 01:15 01.14 1,15 Lppd
minimal pendidik PAUD
20 Jumlah pendidik pada Orang 543 470 550 Lppd
PAUD
21 Jumlah pendidik PAUD Orang 482 465 480 Lppd
yang memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau
sarjana (S1) bidang
pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau
psikologi dan sertifikat
profesi guru pendidikan
anak usia dini
22 Jumlah kepala sekolah Orang 30 10 30 Lppd
PAUD yang memiliki ijazah
D-IV atau S1, sertifikat
pendidik dan surat tanda
tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala
sekolah untuk PAUD
formal atau sertifikat
pendidikan dan pelatihan
kepala satuan PAUD non-
formal dari lembaga
pemerintah yang
berwenang
23 Jumlah SD dan SMP Negeri lembaga 70 70 70 Lppd
Terakreditasi
24 Jumlah peserta didik anak 2.767 2.658 2352 Lppd
jenjang sekolah dasar yang
menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah
25 Jumlah peserta didik anak 2.886 3.284 3.284 Lppd
jenjang sekolah menengah
pertama yang menerima
perlengkapan dasar peserta
didik dari Pemerintah
Daerah
26 Jumlah peserta didik pada anak 13.336 11.400 13.336 Lppd
jenjang sekolah dasar yang
menerima pembebasan
biaya pendidikan
27 Jumlah peserta didik pada anak 9.648 10.500 10.500 Lppd
jenjang sekolah menengah
pertama yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan
28 Jumlah kebutuhan rasio 01:17 01.23 01.23 Lppd
minimal pendidik pada
jenjang sekolah dasar
29 Jumlah kebutuhan rasio 01:14 01.28 01.28 Lppd
minimal pendidik pada

- 695 -




1 2 3 4 5 6 7
jenjang sekolah menengah
pertama
30 Jumlah pendidik pada orang 1208 760 1208 Lppd
jenjang sekolah dasar
31 Jumlah pendidik pada orang 813 371 813 Lppd
jenjang sekolah menengah
pertama
32 jumlah kebutuhan minimal rasio 01:61 01.04 01.04 Lppd
tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah dasar
33 jumlah kebutuhan minimal rasio 01:39 01.05 0105 Lppd
tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah
pertama
34 jumlah tenaga orang 332 171 171 Lppd
kependidikan pada jenjang
sekolah dasar
35 jumlah tenaga orang 119 80 80 Lppd
kependidikan pada jenjang
sekolah menengah pertama
36 Jumlah pendidik pada orang 1233 648 1233 Lppd
jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana
(S1) dan sertifikat pendidik
37 Jumlah pendidik pada orang 723 666 723 Lppd
jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki
ijazah diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1) dan
sertifikat pendidik
38 Jumlah kepala sekolah orang 67 70 70 Lppd
pada jenjang sekolah dasar
yang memiliki ijazah D-IV
atau S1, sertifikat pendidik
dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah
39 Jumlah kepala sekolah orang 22 20 20 Lppd
pada jenjang sekolah
menengah pertama yang
memiliki ijazah D-IV atau
S1, sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah
40 Jumlah tenaga penunjang orang 148 175 175 Lppd
lainnya pada jenjang
sekolah dasar yang
memiliki ijazah
SMA/sederajat
41 Jumlah tenaga penunjang orang 128 78 128 Lppd
lainnya pada jenjang
sekolah menengah pertama
yang memiliki
ijazahSMA/sederajat
42 Jumlah satuan pendidikan lembaga 3 1 3 Lppd
kesetaraan terakreditasi
43 Jumlah peserta didik 0 0 0 Lppd
pendidikan kesetaraan
yang menerima
perlengkapan dasar peserta

- 696 -




1 2 3 4 5 6 7
didik dari Pemerintah
Daerah

44 Jumlah peserta didik 0 0 0 Lppd
pendidikan kesetaraan
yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan
45 Jumlah kebutuhan Orang 01:04 01.27 01.27 Lppd
minimal pendidik pada
satuan pendidikan
kesetaraan
46 Jumlah pendidik pada Orang 43 37 42 Lppd
satuan pendidikan
kesetaraan
47 Jumlah pendidik pada satuan Orang 43 37 42 Lppd
pendidikan kesetaraan yang
memiliki ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1)
48 Jumlah kepala sekolah pada Orang 67 70 70 Lppd
jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
49 Jumlah kepala sekolah Orang 7 6 7 Lppd
pada satuan pendidikan
kesetaraan yang memiliki
ijazah D-IV atau S1
50 jumlah warga negara usia Orang 94,04% 26.450 26.450 spm
7-15 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar(SD/MI,
SMP/MTs)
51 jumlah warga negara usia 7-18 Orang 12,74% 210 210 spm
tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah
yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
52 jumlah warga negara usia Orang 96,17% 4.250 4.250 spm
5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
53 Rata-rata kemampuan % - 1 1 spm
literasi dan numerasi siswa
berdasarkan hasil asesmen
Nasional

II Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan
1 Angka Harapan Hidup Skor 72,83 72,83 72,83 Indikator
sasaran kota
2 Persentase Keluarga Sehat % 52% 52% 52% Indikator
tujuan PD
5 Persentase rumah tangga % 69,43% 70,00% 70,00% Indikator
sehat Sasaran PD
6 Persentase rumah sehat % 94,41% 88,00% 88,00% Indikator
Sasaran PD
7 Persentase rata-rata upaya % 59,67% 62,00% 62,00% Indikator
kesehatan bersumber Sasaran PD
masyarakat berstrata puri
8 Indeks Keluarga Sehat % 0,51 indek 0,52 0,52 Indikator
Sasaran PD

- 697 -




1 2 3 4 5 6 7
9 Persentase tenaga % 85,00% 90,00% 90,00% Indikator
kesehatan yang Sasaran PD
teregristrasi
10 Persentase capaian aplikasi % 84,32% 84,60% 84,60% Indikator
sarana prasarana Sasaran PD
kesehatan (ASPAK)
Puskesmas
11 Persentase peningkatan % 85,00% 74,00% 86,00% Indikator
sarana pelayanan Sasaran PD
kefarmasian yang
beroperasi sesuai standart
12 Persentase masyarakat % 93,63% 98,00% 98,00% Indikator
Kota Madiun yang memiliki Sasaran PD
jaminan kesehatan
13 Persentase rata-rata IKM % 84,92% 86,20% 86,20% Indikator
puskesmas se- Kota Sasaran PD
Madiun
14 Rata - rata nilai PKP % 86,63% 86,92% 86,92% Indikator
Puskesmas Sasaran PD
15 Persentase indikator SPM % 58,33% 66,67% 66,67% Indikator
(Standar Pelayanan Program PD
Minimal) Kesehatan
mencapai target
16 Persentase kualitas Sumber % 85% 90% 85% Indikator
Daya Manusia (SDM) Program PD
Kesehatan yang sesuai
standar
17 Persentase Fasilitas % 87,88% 87% 87,88% Indikator
Pelayanan Farmasi, Program PD
Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP), Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP)
dan Depot Air Minum
(DAM) sesuai Standar
18 Persentase Upaya % 59,67% 62% 62% Indikator
Kesehatan Bersumberdaya Program PD
Masyarakat (UKBM) yang
mengalami kenaikan strata
19 Rasio daya tampung RS skor 0,48% 0.48% 0.48% Lppd
terhadap Jumlah
Penduduk
20 Persentase RS Rujukan % 100% 100% 100% Lppd
Tingkat kabupaten/kota
yang terakreditasi
21 Persentase ibu hamil % 100% 100% 100% Lppd
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
22 Persentase ibu bersalin % 100% 100% 100% Lppd
mendapatkan pelayanan
persalinan
23 Persentase bayi baru lahir % 100% 100% 100% Lppd
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
24 Cakupan pelayanan % 99,78% 100% 100% Lppd
kesehatan balita sesuai
standar
25 Persentase anak usia % 89,26% 100% 100% Lppd
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
26 Persentase orang usia 15- % 100% 100% 100% Lppd
59 tahun mendapatkan

- 698 -




1 2 3 4 5 6 7
skrining kesehatan sesuai
standar

27 Persentase warga negara % 99,33% 100% 100% Lppd
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
28 Persentase penderita % 54,99% 100% 100% Lppd
hipertensi yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
29 Persentase penderita DM % 100% 100% 100% Lppd
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
30 Persentase ODGJ berat % 100% 100% 100% Lppd
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
31 Persentase orang terduga % 52,68% 100% 100% Lppd
TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai
standar
32 Persentase orang dengan % 100% 100% 100% Lppd
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai
standar
33 Jumlah RS Rujukan tempat 8 8 8 Lppd
kabupaten/kota yang
memenuhi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan (SPA) sesuai
standar
34 Jumlah RS dibina dan tempat 8 8 8 Lppd
dipersiapkan akreditasinya
35 Jumlah dukungan logistik Jenis 5 jenis 5 Jenis 5 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
36 Jumlah SDM kesehatan Orang 347 330 347 Lppd
untuk pelayanan antenatal
37 Jumlah dukungan logistik Jenis 3 jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
38 Jumlah SDM kesehatan Orang 305 291 305 Lppd
untuk pelayanan
persalinan sesuai standar
39 Jumlah dukungan logistik Jenis 6 jenis 6 Jenis 6 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
40 Jumlah SDM kesehatan Orang 305 289 305 Lppd
untuk pelayanan neonatal
esensial sesuai standar
41 Jumlah dukungan logistik Jenis 9 jenis 9 Jenis 9 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
42 Jumlah SDM kesehatan Orang 1068 571 1068 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
43 Jumlah dukungan logistik Jenis 2 jenis 5 Jenis 5 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
44 Jumlah SDM kesehatan Orang 380 371 380 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
anak usia pendidikan dasar
sesuai standar

- 699 -




1 2 3 4 5 6 7
45 Jumlah dukungan logistik Jenis 3 jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
46 Jumlah SDM kesehatan Orang 590 578 590 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
47 Jumlah dukungan logistik Jenis 3 jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
48 Jumlah SDM kesehatan Orang 1050 1286 1286 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
49 Jumlah dukungan logistik Jenis 3 jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
50 Jumlah SDM kesehatan Orang 164 156 164 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
51 Jumlah dukungan logistik Jenis 3 jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
52 Jumlah SDM kesehatan orang 178 169 178 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
53 Jumlah dukungan logistik Jenis 4 jenis 4 Jenis 4 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
54 Jumlah SDM kesehatan Orang 30 30 30 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
55 Jumlah dukungan logistik Jenis 6 jenis 7 Jenis 7 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
56 Jumlah SDM kesehatan Orang 300 748 748 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
57 Jumlah dukungan logistik jenis 4 jenis 4 Jenis 4 Jenis Lppd
kesehatan yang tersedia
58 Jumlah SDM kesehatan % 377 376 377 Lppd
untuk pelayanan kesehatan
sesuai standar
59 Persentase ibu hamil % 100% 100% 100% Spm
mendapatkan pelayanan
Kesehatan ibu hamil
60 Persentase ibu bersalin % 100,29% 100% 100% Spm
mendapatkan pelayanan
persalinan
61 Persentase bayi baru lahir % 101,19% 100% 100% Spm
mendapatkan pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir
62 Cakupan pelayanan % 99,78% 100% 100% Spm
Kesehatan balita sesuai
standar
63 Persentase anak usia % 89,26% 100% 100% Spm
Pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanaan
Kesehatan sesuai standar
64 Persentase orang usia 15- % 118,04% 100% 100% Spm
59 tahun mendapatkan
skrining Kesehatan sesuai
standar
65 Persentase warga negara % 99,33% 100% 100% Spm
usia 60 Tahun ke atas
mendapatkan skrining
Kesehatan sesuai standar
66 Persentase penderita % 54,99% 100% 100% Spm
Hipertensi yang

- 700 -




1 2 3 4 5 6 7
mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar

67 Persentase Penderita % 118,04% 100% 100% Spm
diabetes melitus (DM) yang
mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar
68 Persentase orang dengan % 115,09% 100% 100% Spm
gangguan jiwa (ODGJ)
berat yang mendapatkan
pelayanan Kesehatan jiwa
sesuai standar
69 Persentase orang terduga % 52,68% 100% 100% Spm
Tubercolosis (TBC)
mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar
70 Persentase orang dengan % 102,10% 100% 100% Spm
resiko terinfeksi (human
immunodefiviency virus)
HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV
sesuai standar

III Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1 Indeks Ketentraman Indeks 78,74 77,05 77,05 Lanjutan
Indikator
Tujuan Kota
2 Indeks Rasa Aman Indeks 81,00 76,2 76,2 Lanjutan
Indikator
sasaran kota
4 Nilai Keamanan dan Skor 72,45 76,1 76,1 Indikator
Ketertiban Tujuan PD
5 Persentase masyarakat % 98,57% 97% 97% Indikator
yang taat Perda dan Perwal Sasaran PD
6 Persentase Tingkat % 100% 100% 100% Indikator
Penanganan Kejadian Sasaran PD
Kebakaran
7 Persentase Kasus K3 % 100% 97% 97% Indikator
(Ketertiban, Ketenteraman Program PD
dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
8 Pelayanan Penyelamatan % 100% 100% 100% Indikator
dan Evakuasi Korban Program PD
Kebakaran
9 Persentase Gangguan % 100% 97% 97% Lppd
Trantibum yang dapat
diselesaikan
10 Persentase Perda dan % 100% 100% 100% Lppd
Perkada yang ditegakkan
11 Persentase pelayanan % 100% 100% 100% Lppd
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
12 Waktu tanggap (response menit 15 menit 15 menit 15 menit Lppd
time) penanganan
kebakaran
13 Jumlah pelanggaran dan 2.876 2.000 2.000 Lppd
pengaduan trantibum

- 701 -




1 2 3 4 5 6 7
dalam Kab/Kota yang
ditangani
14 Jumlah Satlinmas yang Orang 1.348 orang 1.300 orang 1.300 Lppd
terlatih dan dikukuhkan
15 Jumlah Perda dan Perkada 93 perda dan 76 76 Lppd
yang ditegakkan perwal
16 Jumlah Polisi Pamong Praja Orang 5 orang 5 orang 5 orang Lppd
yang memiliki kualitas
sebagai PPNS
17 Tersedianya SOP dalam Ada 35 SOP 35 SOP Lppd
penegakan Perda dan
Perkada serta penanganan
gangguan trantibum
18 Tersedianya sarana Ada 12 bidang 12 bidang Lppd
prasarana minimal barang (685 barang (685
barang) barang)

19 Jumlah dan jenis layanan Jenis 5 layanan 5 jenis 5 jenis Lppd
penyelamatan dan evakuasi
pada kondisi
membahayakan manusia
(operasi darurat non
kebakaran) oleh Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di
kabupaten/kota
20 Tersedianya pos sektor Lokasi Ada 1 pos garasi 1 pos garasi Lppd
damkar yang dilengkapi Damkar Damkar
sarana prasarana damkar,
sarana prasarana
penyelamatan di kantor
kecamatan
21 Tersedianya aparatur Ada ada 3 shift ada 3 shift Lppd
selama 24 (jam) yang selama 24 jam selama 24
dilaksanakan secara di garasi jam di
bergantian (shift) di kantor Damkar garasi
kecamatan Damkar
22 Pos Damkar yang 1 pos ada 1 pos garasi ada 1 pos Lppd
dilengkapi dengan damkar garasi
sarana/prasarana damkar, damkar
sarana prasarana
penyelamatan dan evakuasi
di setiap keluarahan/desa
23 Jumlah dan jenis sarana 11 sarpras 34 Jenis (187 34 Jenis Lppd
prasarana pemadaman, buah) (187 buah)
penyelamatan dan evakuasi
24 Jumlah aparatur pemadam orang 22 orang 9 orang 7 Orang Lppd
kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi
Pemadam sebagaimana
dimaksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2009
tentang Standar Kualifikasi
Aparatur Pemadam
Kebakaran
25 Jumlah relawan kebakaran orang 21 orang 22 orang 22 orang Lppd
di bawah binaan Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan atau
perangkat daerah yang
menyelenggarakan sub
urusan kebakaran

- 702 -




1 2 3 4 5 6 7
26 Jumlah peningkatan jenis 2 kegiatan 4 Jenis 4 Jenis Lppd
kapasitas aparatur
pemadam kebakaran
27 Pelayanan Warga Negara % 100% 100% 100% Spm
yang memperoleh layanan
akibat dari penegakan
hukum perda dan Perkada
28 Pelayanan warga negara % 100% 100% 100% Spm
yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
30 Indeks Resiko Bencana Indeks 130,84 indeks 114 indeks 114 indeks Indikator
Tujuan PD
32 Persentase Korban % 100% 100% 100% Indikator
Bencana yang tertangani Sasaran PD
33 Persentase terlatihnya % 100% 100% 100% Indikator
masyarakat dalam Sasaran PD
penanganan bencana
34 Persentase bantuan % 100% 100% 100% Indikator
bencana kepada korban Sasaran PD
bencana
35 Persentase penyampaian % 100% 100% 100% Indikator
informasi kebencanaan Sasaran PD
secara berkala
36 Persentase sarana % 100% 100% 100% Indikator
prasarana penanggulangan Sasaran PD
bencana dalam kondisi
baik
37 Jumlah Destana yang % 4 desa/ 5 desa/ 5 desa/ Indikator
terbentuk kelurahan kelurahan kelurahan Sasaran PD
39 Persentase Korban % 100% 100% 100% Indikator
Bencana Yang Ditangani Program PD
40 Persentase Tingkat % 100% 0% 0% Indikator
Pemenuhan atau Program PD
Kecukupan Sarana Dan
Prasarana Penanggulangan
Bencana
41 Jumlah warga negara yang Orang 2.575 orang 845 orang 3.350 Lppd
memperoleh layanan
informasi rawan bencana
42 Jumlah warga negara yang Orang 1.101 orang 50 orang 1.125 Lppd
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana
43 Jumlah warga negara yang orang 12 orang 400 orang 400 orang Lppd
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana
44 Persentase penyelesaian % 0 100% 100% Lppd
dokumen KRB sampai
dengan dinyatakan
sah/legal
45 Persentase jumlah % 100% 100% 100% Lppd
penduduk di kawasan
rawan bencana yang
memperoleh informasi
rawan bencana sesuai jenis
ancaman bencana
46 Persentase penyelesaian % 0 0 0 Lppd
dokumen RPB sampai
dinyatakan sah/legal

- 703 -




1 2 3 4 5 6 7
47 Persentase penyelesaian % 0 0 0 Lppd
dokumen Renkon sampai
dinyatakan sah/legal
48 Persentase jumlah aparatur % 44,50% 5% 47% Lppd
dan warga negara yang ikut
pelatihan
49 Persentase warga negara % 42,76% 5% 45% Lppd
yang ikut pelatihan
50 Persentase warga negara % 100% 100% 100% Lppd
yang mendapat layanan
pusdalops penanggulangan
bencana dan sarana
prasarana penanggulangan
bencana
51 Persentase warga negara 0 0 0 Lppd
yang mendapat peralatan
perlindungan
52 Persentase kecepatan 0 0 0 Lppd
respon kurang dari 24 jam
untuk setiap status KLB
53 Persentase kecepatan % 100% 100% 100% Lppd
respon kurang dari 24 jam
untuk setiap status darurat
bencana
54 Persentase jumlah petugas % 100% 100% 100% Lppd
yang aktif dalam
penanganan darurat
bencana
55 Persentase jumlah korban % 100% 100% 100% Lppd
berhasil dicari, ditolong
dan dievakuasi terhadap
kejadian bencana
56 Jumlah Warga Negara yang % 100% 100% 100% Spm
memperoleh Layanan
Informasi Rawan Bencana
57 Jumlah Warga Negara yang % 100% 100% 100% Spm
memperolah Layanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
58 Jumlah Warga Negara yang % 100% 100% 100% Spm
memperoleh Layanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

2 Tidak Terkait Pelayanan
Dasar
I Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja
1 Tingkat Pengangguran skor 8,15 5,74 7,47 Lanjutan
Terbuka (TPT) Indikator
sasaran kota
2 persentase calon tenaga % 79,15% 20% 60% Indikator
kerja yang ditempatkan Tujuan PD
3 persentase perselisihan % 100% 100% 100% Indikator
hubungan industrial yang Tujuan PD
terselesaikan
7 persentase calon tenaga % 40% 40% 40% Indikator
kerja yang memiliki Sasaran PD
sertifikat pelatihan berbasis
kompetensi

- 704 -




1 2 3 4 5 6 7
8 persentase peningkatan % 10% 15% 15% Indikator
pemberian informasi Sasaran PD
peluang kerja kepada
pencari kerja
9 persentase perusahaan % 100% 100% 100% Indikator
yang menerapkan Sasaran PD
perlindungan tenaga kerja
10 persentase peningkatan % 10% 10% 10% Indikator
tenaga kerja sektor Sasaran PD
informal yang
mendapatkan jaminan
sosial
14 Persentase jumlah peserta % 20% 25% 25% Indikator
pelatihan yang berbasis Program PD
kompetensi
15 Persentase Pencari Kerja % 10% 10% 10% Indikator
yang ditempatkan melalui Program PD
informasi bursa kerja
16 persentase perusahaan % 16% 16% 16% Indikator
yang mengesahkan Program PD
peraturan perusahan
17 Persentase kegiatan yang % 84,62% 76,92% 80% Lppd
dilaksanakan yang
mengacu ke rencana
tenaga kerja
18 Persentase Tenaga Kerja % 69,17% 68% 68,50% Lppd
Bersertifikat Kompetensi
19 Tingkat Produktivitas 10.748.101.00 12.500.000.000 12.500.000. Lppd
Tenaga Kerja 0 000
20 Persentase Perusahaan % 100% 71,50% 85% Lppd
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan).
21 Persentase Tenaga kerja % 71,61% 51% 71,50% Lppd
yang ditempatkan (dalam
dan luar negeri) melalui
mekanisme layanan Antar
Kerja dalam wilayah
kabupaten/kota
22 Dokumen perencanaan Do Ada 1 1 Lppd
tenaga kerja kumen
kabupaten/kota.
23 Persentase akurasi 0 0 0 Lppd
proyeksi indikator dalam
rencana tenaga kerja.
24 Jumlah perusahaan yang 0 10 10 Lppd
menyusun rencana tenaga
kerja di kabupaten/kota.
25 Persentase penerapan % 44% 30% 40% Lppd
Program PBK dengan
kualifikasi klaster
26 Persentase instruktur % 100% 30% 64% Lppd
bersertifikat kompetensi
27 Rasio jumlah instruktur % 100% 50% 85% Lppd
terhadap peserta pelatihan
28 Persentase LPK yang % 36% 38% 38% Lppd
terakreditasi
29 Persentase LPK yang % 92,86% 100% 100% Lppd
memiliki perizinan

- 705 -




1 2 3 4 5 6 7
30 Jumlah penganggur yang % 90 orang 230 230 Lppd
dilatih
31 Persentase lulusan % 100% 100% 100% Lppd
bersertifikat pelatihan
32 Persentase penyerapan % 100% 20% 86% Lppd
lulusan
33 Lulusan bersertifikat % 44,44% 20% 40,50% Lppd
kompetensi
34 Jumlah Calon Pekerja % 0% 25% 25% Lppd
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
diberikan pelatihan
35 Jumlah pelatihan Calon % 0% 25% 25% Lppd
Pekerja Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI)
36 Persentase perusahaan % 0% 1% 1% Lppd
yang menerapkan program
peningkatan produktivitas
37 Data tingkat produktivitas % tidak ada 63% 63% Lppd
total
38 Persentase perusahaan % 20,25% 25% 25% Lppd
yang telah memiliki
Peraturan Perusahaan (PP)
39 Persentase perusahaan % 61,90% 30% 60% Lppd
yang telah memiliki
Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)
40 Rekapitulasi tahunan 21 SP/SB 23 23 Lppd
jumlah konfederasi SP/SB
yang tercatat, federasi
SP/SB yang tercatat,
SP/SB di perusahaan yang
tercatat, SP/SB di luar
perusahaan yang tercatat
dan anggota SP/SB di
perusahaan
41 Persentase perusahaan % 8,96% 100% 100% Lppd
yang sudah menyusun
struktur skala upah.
42 Persentase perusahaan % 100% 70% 95% Lppd
yang telah terdaftar sebagai
peserta BPJS
Ketenagakerjaan
43 Persentase jumlah % 2,52% 5% 5% Lppd
perusahaan yang berselisih
44 Jumlah mogok kerja 0 5 5 Lppd
45 Jumlah penutupan 3 perusahaan 10 10 Lppd
perusahaan
46 Jumlah perselisihan 0 15 15 Lppd
kepentingan
47 Jumlah perselisihan antar 0 1 1 Lppd
Serikat Pekerja / Serikat
Buruh (SP/SB) dalam 1
(satu) perusahaan
48 Jumlah perselisihan PHK 8 15 8 Lppd
49 Jumlah pekerja/buruh 14 orang 60 14 Lppd
yang ter-PHK
50 Jumlah perselisihan yang 0 50 50 Lppd
diselesaikan melalui
perundingan bipartite

- 706 -




1 2 3 4 5 6 7
51 Lembaga Kerja Sama (LKS) tidak ada 1 1 Lppd
Tripartit kabupaten/kota
yang diberdayakan
52 Persentase perselisihan % 100% 70% 85% Lppd
hubungan industrial yang
diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama oleh
Mediator Hubungan
Industrial
53 Jumlah lowongan kerja 173 115 168 Lppd
yang tersedia di wilayah
kabupaten/kota
54 Jumlah pencari kerja yang orang 546 orang 325 540 Lppd
terdaftar di kab/kota
55 Jumlah Bursa Kerja 19 BKK 19 19 Lppd
Khusus (BKK) wilayah
kab/kota
56 Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 Lppd
Khusus terdaftar dalam
satu kabupaten/kota
57 Jumlah Pejabat Fungsional 0 1 1 Lppd
Pengantar Kerja
58 Jumlah Lembaga 0 0 0 Lppd
Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) antar kerja
lokal dalam satu wilayah
kab/kota
59 Jumlah perjanjian kerja 46 perjanjian 50 50 Lppd
yang disahkan oleh dinas
bidang ketenagakerjaan
Kab/Kota.
60 Jumlah penempatan tenaga 0 0 0 Lppd
kerja melalui Informasi
Pasar Kerja (IPK) Online
(SISNAKER)
61 Jumlah Calon Pekerja % 78,26% 10% 78% Lppd
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan sosialisasi
62 Jumlah Calon Pekerja 46 orang 50 50 Lppd
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
terdata
63 Jumlah Calon Pekerja 0 0 0 Lppd
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan fasilitasi
kepulangan
64 Jumlah Calon Pekerja 0 0 0 Lppd
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan kerja
65 Data pemberdayaan 0 0 0 Lppd
Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) purna dan
keluarganya

- 707 -




1 2 3 4 5 6 7
66 Jumlah Layanan Terpadu 0 0 0 Lppd
Satu Atap (LTSA) yang
dibentukan

II Urusan Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1 Nilai Indek Kepuasan Indeks A-87,44 A-85 87,50 Indikator
Masyarakat (IKM) Bidang Tujuan PD
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 Persentase Kepemilikan % 95,47% 92,45% 95,50 Indikator
Dokumen Kependudukan Sasaran PD
dan Pencatatan Sipil
3 Persentase Pengaduan % 100% 70,00% 100% Indikator
Masyarakat yang Sasaran PD
terselesaikan
4 Persentase Penerbitan % 96,48% 84,00% 96,50 Indikator
Dokumen Kependudukan Program PD
5 Persentase Penerbitan % 94,45% 94,25% 94,25% Indikator
Dokumen Akta Pencatatan Program PD
Sipil
6 Akurasi database % 99,44% 99,10% 99,45 Indikator
kependudukan Program PD
7 Perekaman KTP elektronik % 93,19% 98,50% 98,50% Lppd
8 Persentase anak usia 01-7 % 84,68% 90,00% 90,00% Lppd
tahun kurang 1 (satu) hari
yang memiliki KIA
9 Kepemilikan akta kelahiran % 97,50% 99,00% 99,00% Lppd
10 Jumlah OPD yang telah 37,50% 39,39% 39,39% Lppd
memanfaatkan data
kependudukan
berdasarkan perjanjian
kerja sama
11 Penerbitan akta % 100% 99,10% 100.00 Lppd
perkawinan
12 Penerbitan akta perceraian % 100% 99,10% 100.00 Lppd
13 Penerbitan akta kematian % 100% 98,75% 100.00 Lppd
14 Penyajian data % 100% 100% 100% Lppd
kependudukan

III Urusan Pemerintahan
Bidang Pangan
1 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 80,84 80,84 80,84 Indikator
Tujuan PD
2 Skor Pola Pangan Harapan skor 95,8 indeks 95,6 95,6 Indikator
Sasaran PD
3 persentase Angka % 102,9% 100 100 Indikator
Kecukupan Energi (%) Program PD
4 Persentase Pangan Segar % 94% 80 80 Indikator
Aman yang Teruji (%) Program PD
5 Persentase Daerah Rentan % - - - Indikator
dan Rawan Pangan Program PD
6 Persentase ketersediaan % 181,01% 100 100 Lppd
pangan (Tersedianya
cadangan beras/ jagung
sesuai kebutuhan)
7 Tersedianya infrastruktur Ada/ Ada tidak Ada/ 1 Lppd
pergudangan dan sarana tidak
pendukung lainnya untuk

- 708 -




1 2 3 4 5 6 7
penyimpanan cadangan
pangan

8 Tersalurkannya pangan Ada/ Tidak tidak tidak Lppd
pokok dan pangan lainnya tidak
9 Tersedianya regulasi harga Ada/ Tidak tidak tidak Lppd
minimum daerah untuk tidak
pangan lokal
10 Terlaksananya kegiatan Ada/ Ada ada ada Lppd
pemberdayaan masyarakat tidak
dalam rangka pemenuhan
konumsi pangan yang
beragam dan bergizi
seimbang
11 Tersedianya peta unit Ada 1 1 Lppd
ketahanan dan kerentanan
pangan
12 Tertanganinya kerawanan Ada/ Ada ada ada Lppd
pangan tidak
13 Tersalurkannya cadangan Ada/ Tidak tidak tidak Lppd
pangan pada daerah rentan tidak
rawan pangan
14 Terlaksananya pengawasan Ada/ Ada ada ada Lppd
keamanan pangan segar tidak

IV Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
1 Contraception Prevalency % 69,80% 62,54% 62,54% Indikator
Rate diatas rata-rata Sasaran PD
nasional
3 Menurunnya Unmet Need % < 8 % 8,00% 8,00% Indikator
Program PD
4 Meningkatnya kepesertaan % 70% 81,00% 81,00% Indikator
anggota Tribina PUS yang Program PD
ber-KB
5 Meningkatnya Jumlah SSK SSK 4 SSK 7 SSK 7 SSK Indikator
Program PD
6 Meningkatnya Kampung Kampun 3 KAMPUNG 4 KAMPUNG KB 4 KAMPUNG Indikator
KB yang berstandar g KB KB KB Program PD
paripurna
7 Persentase pemakaian % 69,84% 72,78% 72,78% Lppd
kontrasepsi Modern
(Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
8 Persentase kebutuhan ber- % 11,90% <7.9% 8,00% Lppd
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)
9 Tersedianya dokumen tidak - - Lppd
Grand Design
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
yang diPerdakan







10 Median Usia Kawin 27 tahun Wanita >21 24,8 Lppd
Pertama Perempuan tahun
(MUKP) seluruh wanita
umur 25-49 tahun

- 709 -




1 2 3 4 5 6 7
11 Angka Kelahiran Remaja skor 0,75 0,53 1,56 Lppd
umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR
15-19)
12 Persentase masyarakat % 100% 100% 100% Lppd
yang terpapar isi pesan
Program KKBPK (advokasi
dan KIE)
13 Jumlah stakeholders/ Stake 24 16 24 Lppd
pemangku kepentingan dan holders
mitra kerja (termasuk
organisasi
kemasyarakatan) yang
berperan serta aktif dalam
pengelolaan program
KKBPK
14 Persentase Fasilitasi % 97,73% 97,78% 97,78% Lppd
Kesehatan (Faskes) yang
siap melayani KB MKJP
15 Persentase Peserta KBAktif % 30,13% 51,00% 51,00% Lppd
(PA) Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)
16 Pemerintah Daerah 56 KKBPK 56 56 Lppd
Provinsi yang memiliki
Kelompok Kerja KKBPK
yang efektif
17 Persentase pelayanan KB % 48,46% 45,01% 48,48% Lppd
Pasca Persalinan
18 Persentase kesertaan KB di % 69,84% 64,96% 18,51% Lppd
Kabupaten dan Kota
dengan kesertaan rendah
19 Persentase kesertaan KB % 100% 100% 100% Lppd
keluarga Penerima
Bantuan Iuran (PBI)

V Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan
Informatika
1 Indeks Sistem Indeks 3,06 2,85 (BAIK) 2,85 Lanjutan
Pemerintahan Berbasis Indikator
Elektronik (SPBE) Sasaran
Kota
2 Indeks Domain Layanan indeks 3,95 2,87 2,87 Indikator
SPBE Tujuan PD
3 Indeks Domain Manajemen 2,30 1,93 2,81 Indikator
SPBE Tujuan PD
4 Tingkat Keterbukaan Skor 97,33 91 91 Indikator
Informasi Publik Sasaran PD
5 Persentase Organisasi % 100% 100% 100% Indikator
Perangkat Daerah (OPD) Sasaran PD
yang terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo
6 Persentase OPD yang % 83% 77% 77% Indikator
memenuhi Standart Program PD
Layanan Informasi Publik
Persentase perangkat % 100% 100% 100% Indikator
daerah yang saling Program PD
terkoneksi di Jaringan
Intra Pemerintah atau
menggunakan akses
internet yang diamankan

- 710 -




1 2 3 4 5 6 7
yang disediakan oleh Dinas
Kominfo




10 Persentase Layanan Publik % 100% 73,00% 100% Lppd
yang diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi
11 Persentase masyarakat % 81,71% 81,90% 81,90% Lppd
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
12 Informasi tentang sumber % 100% 100% 100% Lppd
daya yang tersedia untuk
pelayanan
13 Akses publik terhadap % 100% 100% 100% Lppd
informasi keuangan daerah
14 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang terkoneksi di
Jaringan Intra Pemerintah
atau menggunakan akses
internet yang diamankan
yang disediakan oleh Dinas
Kominfo
15 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang menggunakan
akses internet yang
berkualitas yang
disediakan Dinas Kominfo
16 Tersedianya sistem Ada/ ada Ada Ada Lppd
elektronik komunikasi intra tidak
pemerintah yang
disediakan Dinas Kominfo
(berbasis suara, video, teks,
data dan sinyal lainnya)
dengan memanfaatkan
17 Persentase kegiatan (event), % 100% 100% 100% Lppd
perangkat daerah dan
pelayanan publik pada
Pemerintah Daerah yang
dimanfaatkan secara
daring dengan
memanfaatkan domain dan
sub domain Instansi
Penyelenggara Negara
sesuaidengan PM Kominfo
No.5/2015
18 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang memiliki
portal dan situs web yang
sesuai standar
19 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang
mengimplementasikan
layanan aplikasi umum
dan aplikasi khusus yang
ditetapkan sesuai dengan

- 711 -




1 2 3 4 5 6 7
ketentuan perundang-
undangan




20 Persentase layanan SPBE % 100% 100% 100% Lppd
(layanan publik dan
layanan administrasi
pemerintahan) yang
tercantum dalam dokumen
proses bisnis yangtelah
diimplementasikan secara
elektronik
21 Persentase layanan SPBE % 18,75% 15% 15% Lppd
(layanan publik dan
layanan administrasi
pemerintahan) yang
memanfaatkan sertifikat
elektronik
22 Persentase sistem % 100% 100% 100% Lppd
elektronik yang terdaftar
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
23 Persentase layanan publik % 100% 82% 100% Lppd
dan layanan administrasi
yang terintegrasi dengan
sistem penghubung
layanan pemerintah
24 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang menggunakan
layanan pusat data
pemerintah
25 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang menyimpan
data di pusat data
pemerintah
26 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang
memperbaharui datanya
sesuai siklus jenis data
(sesuai renstra kominfo)
27 Persentase data yang dapat % 100% 100% 100% Lppd
berbagi pakai
28 Persentase perangkat % 100% 100% 100% Lppd
daerah yang
mengimplementasi inovasi
yang mendukung smart
city
29 Persentase ASN pengelola % 100% 100% 100% Lppd
TIK yang tersertifikasi
kompetensi dibawah
pengelolaan Dinas Kominfo
30 Tersedianya peraturan Ada/ ada Ada Ada Lppd
daerah atau peraturan tidak
kepala daerah terkait
implementasi e-government
31 Persentase komunitas % 100% 100% 100% Lppd
masyarakat/mitra strategis
pemerintah daerah
kabupaten/ kota yang
menyebarkan informasi
dan kebijakan pemerintah

- 712 -




1 2 3 4 5 6 7
dan pemerintah
kabupaten/kota




32 Persentase konten % 100% 100% 100% Lppd
informasi terkait program
dan kebijakan pemerintah
dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai
dengan strategi komunikasi
(STRAKOM)
33 Persentase diseminasi dan % 100% 100% 100% Lppd
layanan informasi publik
yang dilaksanakan sesuai
dengan strategi komunikasi
(STARKOM) dan SOP yang
telah ditetapkan

VI Urusan Pemerintahan
Bidang Statistik
1 Persentase Organisasi 100% 100% 100% Indikator
Perangkat Daerah (OPD) Sasaran PD
yang menggunakan data
statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan
daerah
2 Jumlah kompilasi statistik 1 1 1 Indikator
sektoral yang dilakukan Program PD
3 Persentase OPD yang % 100% 100% 100% Lppd
menggunakan data
statistik dalam melakukan
evaluasi pembangunan
daerah
4 Tersedianya buku profil Ada/ ada Ada Ada Lppd
daerah tidak
5 Jumlah survey statistik Kali 1 survey 1 1 Lppd
sektoral yang dilakukan
6 Jumlah survey statistik Kali 1 kompilasi 1 1 Lppd
sektoral yang mendapat
rekomendasi dari BPS
7 Jumlah kompilasi stastik kali 1 survey 1 1 Lppd
sektoral yang mendapat
rekomendasi dari BPS
8 Persentase kelengkapan % 0% 100% 100% Lppd
metadata kegiatan statistik
9 Persentase kelengkapan % 0% 100% 100% Lppd
metadata variabel dari
kegiatan statistik

VII Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian
1 Presentase informasi % 100% 100% 100% Indikator
Daerah yang wajib Sasaran PD
diamankan dengan
persandian
2 Persentase OPD yang % 100% 100% 100% Indikator
menggunakan layanan Program PD
persandian untuk
pengamanan informasi
3 Tingkat keamanan % 83,57% 67% 83.57% Lppd
informasi pemerintah

- 713 -




1 2 3 4 5 6 7
4 Persentase kegiatan 0% 0 0 Lppd
strategis yang telah
diamankan melalui
kegiatan pengamanan
sinyal dibanding
banyaknya jumah kegiatan
strategis yang harus
diamankan
5 Persentase system % 100% 100% 100% Lppd
elektronik yang telah
menerapkan prinsip sistem
manajemen yang telah
menerapkan prinsip2
manajemen keamanan
informasi (SMKI) dan atau
aplikasi persandian
dibanding jumlah sistem
elektronik yang ada pada
pemerintah daerah
6 Persentase sistem % 100% 75% 100% Lppd
elektronik/asset informasi
yang telah diaudit dengan
resiko kategori rendah
7 Persentase titik yang % 100% 88,80% 100% Lppd
diamankan dibanding
dengan jumlah seluruh
titik pada pemerintah
daerah berdasarkan
PolaHubungan Komunikasi
Sandi (PHKS) yang
ditetapkan

VII Urusan Pemerintahan
I Bidang Perpustakaan
1 Nilai tingkat kegemaran skor 2,6 2,42 2,42 Indikator
membaca masyarakat Tujuan PD
2 Indeks Pembangunan Indeks 10,61 8,9 8,9 Indikator
Literasi Masyarakat Kota Sasaran PD
Madiun
3 Persentase perpustakaan % 6% 5,95% 5,95% Indikator
sesuai standar nasional Program PD
perpustakaan
4 Persentase koleksi nasional % 37% 37% 37% Indikator
dan naskah kuno yang Program PD
dilestarikan
5 Rasio ketercukupan koleksi 379,01% 1 penduduk : 3 1 penduduk Lppd
perpustakaan dengan Buku : 3 Buku
penduduk
6 Persentase % 4,70% 4,30% 4,30% Lppd
ketermanfaatkan
perpustakaan oleh
masyarakat
7 Rasio ketercukupan tenaga 0,37% 3 tenaga 3 tenaga Lppd
perpustakaan dengan perpustakaan : perpustakaa
penduduk 369 penduduk n : 369
penduduk
8 Jumlah pemasyarakatan % 51,93% 57% 57% Lppd
gemar membaca di
masyarakat
9 Jumlah naskah kuno yang eksempl 56 naskah 10 eksemplar 0 Lppd
diakuisisi/ dialih media ar kuno

- 714 -




1 2 3 4 5 6 7
(digitalisasi)/ terdaftar yang
ada di wilayahnya

10 Jumlah naskah kuno yang 56 naskah NIHIL 0 Lppd
dialih aksara dan dialih kuno
bahasa
11 Jumlah koleksi budaya 0 NIHIL NIHIL Lppd
etnis nusantara yang
tersimpan dan/atau
terdaftar yang ada di
wilayahnya (item)

IX Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan
1 Indeks Penyelenggaraan Indeks 59 57 57 Indikator
Kearsipan Tujuan PD
2 Persentase Perangkat % 9% 9% 9% Indikator
Daerah yang Tertib Arsip Sasaran PD
3 Tingkat ketersediaan arsip Skor 100 skor 86% 86% Indikator
sebagai bahan Program PD
akuntabilitas kinerja (alat
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
4 Tingkat keberadaan dan Skor 83,33% 8,4 8,4 Indikator
keutuhan arsip sebagai Program PD
bahan pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan
rakyat
5 persentase arsip aktif yang % 100% 9% 100% Lppd
telah dibuatkan daftar
arsip
6 persentase arsip in-aktif % 100% 9% 100% Lppd
yang telah dibuatkan daftar
arsip
7 Persentase arsip statis yang % 100% 6% 100% Lppd
telah dibuatkan sarana
bantu temu balik
8 Persentase jumlah arsip belum belum belum Lppd
yang dimasukkan dalam dilaksanakan dilaksanakan dilaksanaka
SIKN melalui JIKN pemusnahan n
9 Pemusnahan arsip yang kali belum 1 kali 1 kali Lppd
sesuai NSPK dilaksanakan
pemusnahan
10 Perlindungan dan Daftar 22 arsip 28 daftar arsip 28 daftar Lppd
penyelamatan arsip akibat arsip yang arsip yang
bencana yang sesuai NSPK diselamatkan diselamatka
n
11 Penyelamatan arsip 1 arsip belum belum Lppd
perangkat daerah provinsi dilaksanakan dilaksanaka
yang digabung dan atau n
dibubarkan dan pemekaran
daerah kabupaten/ kota
yang sesuai NSPK di
provinsi

- 715 -




1 2 3 4 5 6 7
12 Autentifikasi arsip statis arsip 1 arsip 24 arsip hasil 24 arsip Lppd
dan arsip hasil alih media alih media hasil alih
yang dikelola oleh lembaga media
kearsipan provinsi yang
sesuai NSPK
13 Pencarian arsip statis yang Daftar 1 arsip belum belum Lppd
pengelolaannya menjadi arsip dilaksanakan dilaksanaka
kewenangan daerah n
provinsi yang dinyatakan
hilang dalam bentuk daftar
pencarian arsip yang sesuai
NSPK
14 Penerbitan izin penggunaan 1 arsip belum belum Lppd
arsip yang bersifat tertutup dilaksanakan dilaksanaka
yang disimpan di lembaga n
kearsipan daerah provinsi
yang sesuai NSPK

3 Fokus Pelayanan Urusan
Pilihan
I Urusan Pemerintahan
Bidang Transmigrasi
1 Persentase pendaftar % 3% 3% 3% Indikator
transmigrasi yang Sasaran PD
terfasilitasi
2 persentase Penduduk yang % - 20% 20% Indikator
mendapatkan sosialisasi Program PD
ketransmigrasian
3 Jumlah kawasan tidak ada tidak ada tidak ada Lppd
transmigrasi yang kawasan kawasan kawasan
difasilitasi penetapannya transmigrasi transmigrasi transmigrasi
4 Jumlah satuan pemukiman tidak ada tidak ada tidak ada Lppd
transmigrasi yang pemukiman pemukiman pemukiman
difasilitasi transmigrasi transmigrasi transmigrasi
pembangunannya yang yang difasilitas yang
difasilitas difasilitas
5 Jumlah satuan pemukiman tidak ada tidak ada tidak ada Lppd
yang dibina pemukiman pemukiman pemukiman
transmigrasi transmigrasi transmigrasi
yang dibina yang dibina yang dibina

4 Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan
I Sekretariat Daerah
1 Nilai Indeks reformasi Indeks 65,55% (B) 68 (B) 68 Lanjutan
birokrasi Indikator
Tujuan Kota
2 Nilai akuntabilitas kinerja Skor 70,97 BB (76) BB (71) Lanjutan
pemerintah Daerah indikator
sasaran kota
3 Persentase Penyediaan data % 100% 100% 100% Indikator
dan informasi yang Tujuan PD
mutakhir, valid,
komperehensif, aman,
transparan dan cepat
dalam rangka fasilitasi
pengambilan keputusan
4 Nilai Laporan Tinggi/ Lanjutan
Penyelanggaraan Sangat Sangat tinggi Tinggi Tinggi Indikator
Pemerintah Daerah Tinggi Sasaran
Kota

- 716 -




1 2 3 4 5 6 7
5 Indeks kepuasan Indeks 86,456 (baik) 83 (baik) 86,5 Lanjutan
masyarakat (IKM) Indikator
Pemerintah Kota Madiun Sasaran
Kota
6 Nilai indeks Reformasi Indeks B B B Indikator
Birokrasi Perangkat Daerah Sasaran
Rutin Semua
PD dan
Indikator
Tujuan
Kecamatan
7 Nilai evaluasi implementasi Skor BB A A Indikator
SAKIP Perangkat Daerah Program
Rutin Semua
PD
8 Persentase Indeks RB % 72% 72% 72% Indikator
Perangkat Daerah di Tujuan PD
Pemerintah Kota Madiun
bernilai baik
9 Persentase Nilai SAKIP % 100% 100% 100% Indikator
Perangkat Daerah di Sasaran PD
Pemerintah Kota Madiun
yang berpredikat BB
10 Persentase IKM Unit Kerja % 100% 100% 100% Indikator
Pelayanan yang berpredikat Sasaran PD
baik
12 Persentase Penyediaan % 100% 100% 100% Indikator
Data Bidang Pemerintahan Program PD
dan Kesejahteraan Rakyat
14 Persentase Penyediaan % 100% 100% 100% Indikator
Data Bidang Perekonomian Program PD
dan Pembangunan
Persentase jumlah total % 0,00% 0,00% 0,00% Lppd
proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya. Yang
ditandatangani pada
kuartal pertama
Persentase jumlah % 17,71% 21,60% 21,60% Lppd
pengadaan yang dilakukan
dengan metode kompetitif
17 Rasio nilai belanja yang % 32,66% 87,60% 87,60% Lppd
dilakukan melalui
pengadaan

II Sekretariat DPRD
2 Indeks Kepuasan Pimpinan Indeks 90,297 80 Indikator
dan Anggota DPRD Tujuan PD
terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD
4 Persentase Tertib % 100% 100% 100% Indikator
Administrasi Sasaran PD
5 Persentase Kompetensi % 100% 100% 100% Indikator
Sumber Daya Manusia Sasaran PD
6 Persentase Sarana dan % 100% 100% 100% Indikator
Prasarana yang berkualitas Sasaran PD
7 Persentase Fasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
Penyusunan Produk Sasaran PD
Hukum yang Sesuai
dengan Standart Pelayanan
8 Persentase Fasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
Penganggaran APBD yang Sasaran PD

- 717 -




1 2 3 4 5 6 7
Sesuai Dengan Standart
Pelayanan
9 Persentase Fasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
Pengawasan Pelaksanaan Sasaran PD
APBD yang Sesuai dengan
Standart Pelayanan
10 Indeks Kepuasan Indeks 90,297 80 80 Indikator
Masyarakat (IKM) DPRD Program PD
terhadap layanan Tugas
dan Fungsi

5 Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan
III Perencanaan
2 Indeks Perencanaan Indeks 34 34 34 Indikator
Tujuan PD
5 Indeks Kualitas RPJMD Indeks 35 33 35 Indikator
Sasaran PD
6 Indeks Kualitas RKPD Indeks 35 33 35 Indikator
Sasaran PD
7 Persentase capaian kinerja % 100% 92% 96% Indikator
program RKPD Sasaran PD
8 Nilai SAKIP pada komponen Skor 23,65 24,5 24,5 Indikator
perencanaan Sasaran PD
9 persentase program % 0 0 0 Indikator
penangan covid-19 yang Sasaran PD
dilaksanakan
10 persentase sasaran % 92% 92% 92% Indikator
Perangkat Daerah yang Sasaran PD
berbasis outcome
11 Persentase Perangkat % 100% 100% 100% Indikator
Daerah yang Dokumen Program PD
Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Sesuai
Ketentuan
12 Persentase Pelaksanaan % 100% 100% 100% Indikator
Program Pembangunan Program PD
Daerah

IV Keuangan
1 Opini BPK terhadap WTP/ WTP WTP WTP Lanjutan
Laporan Keuangan WDP Sebelumnya
Indikator
Sasaran
Kota Menjadi
Indikator
Tujuan PD
3 Persentase pemanfaatan % 58,3% 96% 96% Indikator
aset daerah Sasaran PD
5 Persentase tersusunnya % 100% 100% 100% Indikator
Laporan BTT Sasaran PD
6 Persentase Pengelolaan kas % 100% 100% 100% Indikator
daerah yang akuntabel Sasaran PD
7 Persentase Tersusunnya % 100% 100% 100% Indikator
dokumen Perencanaan Sasaran PD
Pengangggaran yang tepat
waktu dan berkualitas
8 Persentase Laporan % 100% 100% 100% Indikator
Keuangan OPD yang sesuai Sasaran PD
SAP

- 718 -




1 2 3 4 5 6 7
9 Persentase bidang tanah % 86,9% 80% 88% Indikator
pemerintah kota yang Sasaran PD
bersertifikat
10 Realisasi kinerja keuangan % 100% 100% 100% Indikator
yang memenuhi target Program PD
11 Pengelolaan Aset yang % 100% 100% 100% Indikator
berkondisi baik Program PD
12 Rasio Belanja Pegawai di % 22,66% 21,20% 22.66% Lppd
luar guru dan tenaga
kesehatan
13 Rasio PAD terhadap PDRB % 1,81% 2,50% 2,50% Lppd
Non Migas
14 Rasio Belanja Urusan % 78,03 60,90% 78,03% Lppd
Pemerintahan Umum
(expenditures)
15 Deviasi realisasi belanja % 0,79% 80% 80% Lppd
terhadap belanja total
dalam APBD
16 Deviasi realisasi PAD % 1,06% 95,50% 95,50% Lppd
terhadap anggaran PAD
dalam APBD
17 Manajemen Aset Ya/ ya Ya Ya Lppd
tidak
18 Rasio anggaran sisa % 0,23% 20,10% 20,10% Lppd
terhadap total belanja
dalam APBD tahun
sebelumnya
20 Capaian Target Pajak % 107% 100% 86.255.000. Indikator
Daerah 000 Tujuan PD
21 Persentase peningkatan % 7% 5% 7% Indikator
target pajak daerah Tujuan PD
23 persentase peningkatan % 5% 5% 5% Indikator
objek pajak yang dipantau Sasaran PD
dengan IT
24 persentase peningkatan % 5% 5% 5% Indikator
pembayaran pajak melalui Sasaran PD
transaksi elektronik
25 persentase Pencapaian % 7% 100% 7% Indikator
Target Pajak daerah Sasaran PD
berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah
26 persentase Peningkatan % 7% 10% 7% Indikator
Data Potensi Wajib Pajak Program PD
Daerah
27 Peningkatan Capaian % 16% 41% 16% Indikator
Penagihan Pajak Daerah Program PD

IV Kepegawaian
2 Indeks Sistem Merit Indeks 238 190 243 Indikator
Tujuan PD
4 Prosentase Penempatan % 71% 50% 62,53% Indikator
Pegawai dalam Jabatan Sasaran PD
sesuai dengan SKJ
7 Persentase kesesuaian % 100% 100% 100% Indikator
usulan pengadaan sesuai Sasaran PD
dengan jumlah formasi
yang dibutuhkan
8 Persentase perencanaan % 100% 100% 100% Indikator
ASN sesuai dengan Sasaran PD
kebutuhan
9 Persentase SKP ASN yang % 100% 90% 99% Indikator
bernilai baik (lebih dari 75) Sasaran PD

- 719 -




1 2 3 4 5 6 7
10 Persentase Pelanggaran % 0,09% 0,25% 0,25% Indikator
Disiplin ASN Sasaran PD
11 Persentase terpenuhinya % 100% 100% 100% Indikator
penggajian, penghargaan Sasaran PD
sesuai dengan aturan yang
berlaku
12 Persentase data % 100% 100% 100% Indikator
kepegawaian yang Sasaran PD
mutakhir
13 Persentase Pemberhentian % 100% 100% 100% Indikator
ASN tepat waktu Sasaran PD
14 Nilai IKM Pelayanan Indeks 87,51 skor 87,6 87,6 Indikator
Kepegawaian Program PD
15 Rasio Pegawai Pendidikan % 63% 222% 222% Lppd
Tinggi dan Menegah/Dasar
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)
16 Rasio pegawai Fungsional % 9,72% 14% 14% Lppd
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)
17 Rasio Jabatan Fungsional % 71,54% 80% 80% Lppd
bersertifikat Kompetensi
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)

V Pendidikan dan Pelatihan
1 Persentase ASN yang % 39,76 33% 33% Indikator
mengikuti pengembangan % Sasaran PD
komptenesi sesuai PP 11
Thn 2017
2 Persentase Realisasi % 23,07% 12% 15% Indikator
Pengembangan SDM Program PD

VI Penelitian dan
Pengembangan
1 Indeks Inovasi Daerah Indeks 2693 (52,99) 1900 55,6 Indikator
Sasaran
Kota dan
Indikator
Sasaran PD
2 Indeks kualitas Indeks 35 34 34 Indikator
penelitian/kajian Sasaran PD
3 persentase program SMART % 80% 85% 85% Indikator
CITY yang dilaksanakan Sasaran PD
4 persentase peningkatan % 5% 5% 5% Indikator
jumlah usulan jenis data Sasaran PD
untuk diajukan
rekomendasi
5 persentase hasil % 100% 100% 100% Indikator
penelitian/kajian yang Program PD
dapat dimanfaatkan

6 Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan
VII Inspektorat Daerah
2 Penilaian Mandiri SPIP Skor 3.46 3.2 4,10 Indikator
Tujuan PD

- 720 -




1 2 3 4 5 6 7
5 Laporan keuangan % 100% 100% 100% Indikator
tersampaikan tepat waktu Sasaran PD
6 Nilai IKM Inspektorat Indeks 89 indeks 89 indeks 89 indeks Indikator
Sasaran PD
7 Nilai Survey Kepuasan atas Nilai 4.17 4.15 4.15 Indikator
KInerja Inspektorat Sasaran PD
8 Persentase Tindak lanjut % 100% 100% 100% Indikator
pengaduan masyarakat Sasaran PD
yang terselesaikan dengan
cepat dan tepat
9 Persentase tenaga % 100% 100% 100% Indikator
pemeriksa dan aparatur Sasaran PD
pengawasan yang
bersertifikat dan
profesional
10 Persentase Laporan BMD % 100% 100% 100% Indikator
yang tersampikan secara Sasaran PD
tertib dan tepat waktu
11 Persentase Rumusan % 100% 100% 100% Indikator
Kebijakan Penyelenggaraan Sasaran PD
Pengawasan yang disusun
sesuai dengan Etika dan
Profesionalisme
12 Persentase Laporan % 100% 100% 100% Indikator
Monitoring dan Evaluasi Sasaran PD
Pemenuhan Administrasi
Pengawasan yang
tersampaikan secara tertib
dan tepat waktu
13 Persentase laporan tindak % 100% 100% 100% Indikator
lanjut hasil pengawasan Sasaran PD
internal dan eksternal yang
tersampaikan secara tertib
dan tepat waktu
14 Persentase Jumlah % - 60% 60% Indikator
Rekomendasi Hasil Sasaran PD
Pemeriksaan Ketaatan yang
Dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja
perangkat daerah
15 Persentase jumlah % - 60% 60% Indikator
rekomendasi hasil Sasaran PD
pemeriksaan kinerja yang
dimanfaatkan untuk
peningkatan kinerja
perangkat daerah
16 Persentase rekomendasi % - 60% 60% Indikator
hasil pengawasan lainnya Sasaran PD
yang dimanfaatkan untuk
peningkatan kinerja
perangkat daerah
17 Persentase rekomendasi % - 60% 60% Indikator
hasil reviu rencana Sasaran PD
keuangan daerah yang
dimanfaatkan untuk
peningkatan kinerja
keuangan daerah
18 Penilaian mandiri Nilai - 71 nilai 71 nilai Indikator
pelaksanaan reformasi Sasaran PD
birokrasi Pemerintah Kota
Madiun

- 721 -




1 2 3 4 5 6 7
19 Nilai rata - rata evaluasi Nilai - 76,01 76,01 Indikator
SAKIP oleh Inspektorat Sasaran PD
minimal dalam kategori
Baik pada perangkat
daerah Kota Madiun
20 Penilaian mandiri Nilai - 2.00 2.00 Indikator
maturitas SPIP Terintegrasi Sasaran PD
21 Penilaian Mandiri Indeks 3.0 2.0 3.52 Indikator
Kapabilitas APIP Sasaran PD
22 Jumlah perangkat daerah Unit - 1 unit 1 unit Indikator
di lingkungan Pemerintah Sasaran PD
Kota Madiun yang
diusulkan untuk
mendapatkan predikat
menuju WBK
23 Persentase rekomendasi % - 60% 60% Indikator
rencana aksi hasil Sasaran PD
koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi yang
dimanfaatkan untuk
peningkatan kinerja
perangkat daerah
24 Persentase rekomendasi % - 60% 60% Indikator
hasil reviu dokumen Sasaran PD
perencanaan pembangunan
daerah yang dimanfaatkan
untuk peningkatan kinerja
perangkat daerah
25 Indeks persepsi pegawai Indeks - 3.50 3.50 Indikator
Inspektorat atas Kepuasan Sasaran PD
Kinerja Inspektorat Kota
Madiun
26 Persentase realisasi % - 60% 60% Indikator
dukungan layanan Sasaran PD
manajemen pengawasan
internal
27 Persentase realisasi % - 60% 60% Indikator
pelaksanaan Program Kerja Sasaran PD
Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat Kota
Madiun
28 persentase OPD yang % 30% 35% 35% Indikator
maturitas SPI nya level 3 Program PD
29 persentase Dokumen % 100% 100% 100% Indikator
Kebijakan dan Sisdur Program PD
Pengawasan serta Asistensi
yang Terpenuhi
30 Maturitas Sistem skor 3 3 3 Lppd
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
31 Peningkatan Kapabilitas Skor 2+ 2+ 2+ Lppd
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

7 Unsur Kewilayahan
VII Kecamatan
I
2 Persentase peningkatan % 44% 44% 44% Indikator
kelurahan yang Sasaran PD
terklasifikasi swasembada
di Kecamatan Manguharjo

- 722 -




1 2 3 4 5 6 7
3 Persentase peningkatan % 33% 44% 44% Indikator
kelurahan yang Sasaran PD
terklasifikasi swasembada
di Kecamatan Kartoharjo
4 Persentase peningkatan % 11% 33% 33% Indikator
kelurahan yang Sasaran PD
terklasifikasi swasembada
di Kecamatan Taman
5 Nilai Indeks Pelayanan Indeks 3,08 3,08 3,08 Indikator
Publik di Kecamatan Sasaran PD
Manguharjo
6 Nilai Indeks Pelayanan Indeks 2,90 2,93 2,93 Indikator
Publik di Kecamatan Sasaran PD
Kartoharjo
7 Nilai Indeks Pelayanan Indeks 3,25 3,3 3,3 Indikator
Publik di Kecamatan Sasaran PD
Taman
8 Persentase terfasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
pencegahan gangguan Sasaran PD
keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kecamatan
Manguharjo
9 Persentase terfasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
pencegahan gangguan Sasaran PD
keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kecamatan
Kartoharjo
10 Persentase terfasilitasi % 100% 100% 100% Indikator
pencegahan gangguan Sasaran PD
keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kecamatan
Taman
12 Persentase lembaga % 100% 100% 100% Indikator
kemasyarakatan yang Program
berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat
diwilayah Kecamatan
Manguharjo
13 Persentase lembaga % 100% 100% 100% Indikator
kemasyarakatan yang Program
berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat
diwilayah Kecamatan
Kartoharjo
14 Persentase lembaga % 100% 100% 100% Indikator
kemasyarakatan yang Program
berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat
diwilayah Kecamatan
Taman
15 Indeks Kepuasan Indeks 90,490 skor 90,03 90.50 Indikator
Masyarakat Kecamatan Program
Manguharjo
16 Indeks Kepuasan Indeks 87,7 skor 87,75 87.75 Indikator
Masyarakat Kecamatan Program
Kartoharjo
17 Indeks Kepuasan Indeks 88,117 skor 88,46 88.46 Indikator
Masyarakat Kecamatan Program
Taman
18 Persentase kewenangan % 100% 100% 100% Indikator
yang dijalankan Kecamatan Program
Manguharjo dan tidak
dilaksanakan OPD lain

- 723 -




1 2 3 4 5 6 7
19 Persentase kewenangan % 100% 100% 100% Indikator
yang dijalankan Kecamatan Program
Kartoharjo dan tidak
dilaksanakan OPD lain
20 Persentase kewenangan % 100% 100% 100% Indikator
yang dijalankan Kecamatan Program
Taman dan tidak
dilaksanakan OPD lain
21 Persentase % 100% 100% 100% Indikator
pengkoordinasian Program
ketentraman dan
ketertiban umum di
Kecamatan Manguharjo
22 Persentase % 100% 100% 100% Indikator
pengkoordinasian Program
ketentraman dan
ketertiban umum di
Kecamatan Kartoharjo
23 Persentase % 100% 100% 100% Indikator
pengkoordinasian Program
ketentraman dan
ketertiban umum di
Kecamatan Taman

8 Unsur Pemerintahan
Umum
IX Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 Indeks Kerukunan Indeks 74,36 B (74,40) B (74,40) Lanjutan
(Harmonis) (Harmonis) (Harmonis) Indikator
Sasaran
Kota dan
Indikator
Tujuan PD
2 persentase konflik yang % 100% 100% 100% Indikator
tertangani Sasaran PD
3 Persentase Partai Politik % 100% 100% 100% Indikator
pemenang Pemilu yang Sasaran PD
lolos verifikasi
4 Jumlah Peningkatan organisa 68,8% 1 organisasi 1 organisasi Indikator
Orkemas yang Berbadan si Sasaran PD
Hukum
5 Jumlah Konflik Kejadian -10 -10 -10 Indikator
Keagamaan, Kehidupan / konflik Sasaran PD
Sosial dan Budaya
6 Cakupan pembinaan % 100% 100% 100% Indikator
Ideologi Pancasila dan Program PD
Karakter Kebangsaan
7 persentase pendidikan % 100% 100% 100% Indikator
politik kepada Partai Politik Program PD
Pemenang Pemilu
8 persentase Status % 69% 69% 69% Indikator
Kelembagaan Orkemas Program PD
9 persentase koordinasi yang % 100% 100% 100% Indikator
dilakukan dengan Program PD
pemangku kepentingan
13 Persentase konflik yang % 100% 100% 100% Indikator
terfasilitasi Program PD

III ASPEK DAYA SAING
DAERAH
A Kemampuan Ekonomi