Kata Pengantar Puji syukur Kami Panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan tuntunan-Nya Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN (LHPS) Periode Semester II Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Penilaian Kinerja KPPN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para Kepala Kantor lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah tantangan atas perubahan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pembinaan dan Supervisi KPPN ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong dan mempertahankan kreativitas kantor pelayanan dalam melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka Kanwil Ditjen Perdaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan adanya suatu rekomendasi yang muncul dari permasalahan yang ada dengan harapan dapat menjadi masukan bagi KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharan, maupun masukan bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam menerbitkan sebuah kebijakan atau peraturan demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa BUN di Daerah yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Kami juga tak lupa memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPPN Kolaka yang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta KPPN Raha yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada bulan Desember 2022, predikat ini tentunya melambangkan komitmen kita untuk terus senantiasa melayani dengan bersih dan bebas dari korupsi serta sebagai motivasi untuk mendorong kreativitas kantor pelayanan untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini dan kami selalu membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran demi penyusunan laporan yang lebih baik. Akhir kata semoga Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Penilaian Kinerja KPPN ini dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi kita semua dan memberikan nilai tambah bagi para pengambil kebijakan demi mewujudkan organisasi yang profesional, modern, akuntabel, efektif, dan efisien. Supendi Kendari, 24 Januari 2023 Supendi Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara ii Ditandatangani secara elektronik
Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip: 1. Memegang teguh Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan PNS; 2. Tidak melakukan praktik KKN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, tidak menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada kami karena jabatan dan/atau kedudukan kami yang dapat merugikan pihak manapun; 3. Senantiasa menjaga citra dan kredibilitas Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN yang objektif, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antarpribadi, baik di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan Kode Etik Pegawai Kementerian Keuangan; 4. Pengumpulan data dilakukan secara on desk maupun on the spot dari KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, serta KPPN Raha dalam rangka pembinaan dan supervisi KPPN. Demikian Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2022 disusun dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditandatangani secara elektronik Supendi Kendari, 24 Januari 2023 iii Halaman Pernyataan
3 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan perbendaharaan dan BUN, menyalurkan pembiayaan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta melakukan penatausahaan pe-nerimaan dan pengeluaran anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi KPPN secara baik, dalam rangka menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel serta menjamin terlaksananya pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan, diperlukan pembinaan dan supervisi pada KPPN oleh Kantor Wilayah DJPb. Disamping itu, pembinaan dan supervisi pada KPPN dilakukan dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong kreativitas serta inovasi KPPN untuk terus melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selaras dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-2595/ PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN, dimana terdapat pengaturan rangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh KPPN yang meliputi 3 (tiga) klaster penguatan diantaranya: (1) Penguatan Manajemen Eksternal, (2) Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan (3) Penguatan Manajemen Internal, maka dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi mulai periode ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempertajam fungsi pembinaan dan supervisi terhadap penguatan dan pengembangan peran KPPN. Selanjutnya hasil pengawasan atas klaster penguatan peran tersebut akan melengkapi unsur-unsur pelaksanaan Pembinaan dan supervisi; dokumentasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi;
4 Bab I Pendahuluan hasil pembinaan dan supervisi; permasalahan; analisis hasil pembinaan serta kesimpulan; dan rekomendasi. B. Tujuan Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Semester II Tahun 2022 ini bertujuan untuk: 1. Memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh satuan kerja di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 2. Memastikan pengelolaan perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 3. Memastikan peran KPPN selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah dan pelaksanaan tugas-tugas khusus lainnya (special mission) berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya dalam mendukung upaya pembangunan di wilayah kerjanya; 4. Memastikan tata kelola internal KPPN berjalan dengan baik, sesuai standar yang telah ditentukan, berkualitas serta menjamin bahwa pimpinan dan seluruh staf/pegawai saling mendukung tercapainya tujuan organisasi; 5. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat; dan 6. Memastikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan telah sesuai dengan kualitas serta standar yang telah ditetapkan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut: 1. Pembinaan dan supervisi KPPN meliputi komponen-komponen berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/ 2019, meliputi: a. Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN; b. Pengelolaan Perbendaharaan Negara; c. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah; d. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission); e. Tata Kelola Internal; dan f. Inovasi dan Prestasi. 2. Pembinaan dan supervisi KPPN dilaksanakan secara on desk (tanpa observasi langsung ke KPPN) dan on the spot (observasi langsung ke KPPN).
5 Bab I Pendahuluan 3. Keterbatasan waktu pelaksanaan, pembinaan dan supervisi menggunakan metode sampling sehingga hasil pembinaan dan supervisi terbatas pada sampling yang diuji. D. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan supervisi KPPN adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah
6 Bab I Pendahuluan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.04/2014; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 940/KMK.09/ 2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Internal dan Pedoman Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan; 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tu-
7 Bab I Pendahuluan gas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan Database Gaji Terpusat; 23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana; 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja; 25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 27. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan; 30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 31. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-805/PB/2019 tanggal 7 Desember 2020 tentang Tindak Lanjut Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2021; 32. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-252/PB/2020 tanggal 26 Maret 2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat Covid-19; 33. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-147/PB/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
8 Bab I Pendahuluan 34. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-6/PB.6/2021 tanggal 30 Maret 2021 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tahun Anggaran 2021; 35. Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1087/PB.3/2021 tanggal 9 Juli 2021 hal Penetapan Target dalam Rangka Perluasan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga; 36. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND685/PB.6/2022 tanggal 22 Juli 2021 hal Penegasan Beberapa Kebijakan Pengaturan Rekonsiliasi Semester I Tahun 2022 Menggunakan Aplikasi MONSAKTI; 37. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN; 38. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND3173/PB.1/2022 tanggal 8 September 2022 hal Standardisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standarisasi Kegiatan Manajemen KPPN dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS).
11 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Bab ini menjabarkan komponen pembinaan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yaitu Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN, Pengelolaan Perbendaharaan Negara, Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission), Tata Kelola Internal, serta Inovasi dan Prestasi. Disamping komponen dan subkomponen yang sudah ada, BAB ini juga akan membahas pula terkait penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah. A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN I. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah Pelaksanaan belanja tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan proses monitoring dan evaluasi yang merupakan rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Infografis 2.1 Komponen Pembinaan dan Supervisi
12 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb dan KPPN diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja dilakukan melalui: 1. reviu belanja (Spending Review); 2. pemantauan dan evaluasi kinerja; 3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; dan 4. telaah pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L tersebut di atas, KPPN mempunyai tugas antara lain: a. Menyediakan data reviu belanja (sebagai bahan masukan Kanwil); b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Satker dalam lingkup wilayah kerjanya; dan c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap Satker wilayah kerjanya. Hasil Pemantauan dan evaluasi kinerja oleh KPPN dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) tingkat KPPN, yang disampaikan kepada Kanwil DJPb (sebagai bahan Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah). Dalam kaitannya dengan kegiatan pembinaan dan 12enyusun12 KPPN, poin utama yang memerlukan perhatian khusus (critical point) yaitu: a. Ketersediaan data dan/atau kemudahan akses data realisasi anggaran, data capaian output/outcome per Satker, data kondisi ekonomi regional, serta data dukung lainnya sebagai bahan analisis dalam RPA, SR, dan KFR. b. Terjalin hubungan kelembagaan yang baik dengan unit-unit lain seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, dan lainnya. Dalam rangka mitigasi berbagai kendala pencapaian poin-poin utama di atas, maka pada kegiatan pembinaan dan supervisi dilakukan beberapa pengujian minimal antara lain: a. On Desk 1. Memonitor perkembangan kinerja anggaran Satker wilayah kerja KPPN melalui Aplikasi OM SPAN; dan 2. Melakukan reviu terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dari KPPN (RPA tingkat KPPN). b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Satker (RPA tingkat KPPN); 2. Memastikan KPPN telah mengumpulkan data dan informasi yang
13 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN memadai, terutama terkait aspekaspek utama dalam kinerja pelaksanaan anggaran yaitu: (1) kesesuaian dengan perencanaan (fokus pada indikator akurasi halaman III DIPA); (2) efektivitas kegiatan (penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, kualitas capaian output); (3) efisiensi kegiatan (Renkas dan pengembalian SPM); dan (4) kepatuhan terhadap regulasi (pengelolaan UP, rekon LPJ, data kontrak, dan dispensasi SPM); 3. Memastikan KPPN memiliki contact person unit/lembaga penyedia data terkait penyusunan RPA, SR, dan KFR; dan 4. Memastikan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KPPN terkait kerjasama kelembagaan dengan mitra daerah telah dilakukan publikasi pada website maupun media sosial KPPN. Data Awal Data awal yang digunakan adalah melakukan evaluasi atas data RPA tingkat KPPN atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belanja Satker yang dilakukan oleh KPPN. II. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran kepada Satker, KPPN secara berkala menyelenggarakan kegiatan pelatihan, Bimtek, dan sejenisnya yang melibatkan seluruh atau beberapa Satker di wilayah kerjanya sesuai kebutuhan maupun berdasarkan hasil kajian/analisis dari laporan hasil aktivitas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat/ pengelola keuangan serta kualitas pelaksanaan anggaran Satker. Pembinaan dalam rangka peningkatan quality assurance pengelolaan APBN yang dilakukan KPPN kepada Satker antara lain: 1. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Satker Yang menjadi Critical point dalam kegiatan ini antara lain: a. Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada Satker terlaksana dan terfasilitasi dengan baik; b. Bendahara Satker memahami dan menjalankan kebijakan baru di bidang perbendaharaan dengan baik; c. Pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis aplikasi/IT kepada Satker;
14 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Untuk memastikan bahwa quality assurance pengelolaan APBN oleh Satker terlaksana dengan baik, maka dalam kegiatan pembinaan dan supervisi baik secara on desk maupun on the spot, dilakukan beberapa pengujian minimal antara lain: a. On Desk Melakukan pengecekan pengumuman/publikasi kegiatan pelatihan/ Bimtek/sosialisasi/workshop kepada Bendahara melalui akun media sosial/website resmi/buku profil KPPN. b. On the Spot Melakukan pemetaan Satker-Satker yang membutuhkan bimbingan teknis perbendaharaan berdasarkan kinerja Satker melalui Aplikasi OM SPAN maupun Laporan RPA. Data awal Data awal pada poin pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan Satker diperoleh melalui dokumentasi kegiatan pembinaan Satker yang dilakukan oleh KPPN kepada pejabat perbendaharaan. Dokumentasi tersebut berupa konten yang diunggah oleh KPPN melalui media sosial serta laporan hasil kegiatan pelaksanaan Bimtek terkait pejabat perbendaharaan. 2. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Satker Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 195/PMK.058/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dimana bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada KPPN, aktivitas pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan: 1. membentuk tim sebagai pelaksana aktivitas pemantauan dan evaluasi kinerja pada tingkat KPPN yang bertugas untuk mengamati perkembangan pelaksanaan anggaran dengan melakukan monitoring atas perkembangan IKPA, menelaah
15 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran dan melakukan identifikasi atas berbagai isu, kendala, dan/atau masalah pelaksanaan anggaran; 2. menyusun rencana kerja yang berisi prosedur, instrumen, alat, dan kerangka waktu pelaksanaan aktivitas pembinaan; dan 3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja. Guna mencapai nilai IKPA yang optimal, dilakukan pembinaan dan supervisi KPPN dengan melakukan pengujian minimal: a. On Desk 1. Melakukan pengecekan penyampaian laporan pelatihan/Bimtek; dan 2. Memonitor perkembangan kinerja anggaran Satker wilayah kerja KPPN melalui Aplikasi OM SPAN. b. On the Spot 1. Melakukan pengecekan rencana kerja tim dalam memantau kinerja anggaran Satker; 2. Melakukan evaluasi kinerja anggaran secara kuantitatif dilakukan setiap hari; 3. Melakukan evaluasi ketercapaian target output dan target strategis secara kualitatif; 4. Melakukan evaluasi kinerja anggaran telah ditindaklanjuti dengan pelatihan/Bimtek/sosialisasi/workshop oleh KPPN, serta diikuti dengan penyusunan laporan atas hasil evaluasi dan pelatihan tersebut. Data Awal Data awal yang digunakan adalah Data IKPA Tingkat KPPN. Tabel 2.1 Nilai IKPA KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. 30 September 2022 Sumber: Aplikasi OM SPAN
16 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 3. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Sistem pembayaran cashless payment berupa implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan penggunaan marketplace dan Digital Payment (Digipay) dipergunakan dalam rangka mendukung program simplifikasi pelaksanaan anggaran sesuai PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2018 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja. Beberapa critical point yang dapat dimitigasi antara lain: a. On Desk 1. Memantau Pengawasan KKP melalui OM SPAN; dan 2. Memantau Laporan marketplace dan Digipay. b. On the spot 1. Memastikan telah dilakukan sosialisasi kepada Satker tentang manfaat penggunaan KKP; 2. Memastikan uji sampling penggunaan nominal UP Satker melalui KKP, telah sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan; 3. Memastikan dalam hal KKP tidak dapat diimplementasikan, terdapat Surat Pernyataan dari KPA Satker; 4. Memastikan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP/UP KKP dan proporsi UP telah dicatat ke dalam Karwas UP/TUP KKP; 5. Memastikan Rekap Laporan Hasil Monev pembayaran KKP telah disusun oleh KPPN; dan 6. Memastikan Laporan Marketplace dan Digipay telah disampaikan. Data Awal Pada kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN dilakukan monitoring atas implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan marketplace serta Digipay. Data awal diperoleh berdasarkan hasil monitoring melalui Aplikasi OM SPAN pada Modul Pengawasan Kartu Kredit Pemerintah dan laporan realisasi marketplace dan Digipay yang disampaikan KPPN setiap bulan.
17 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara I. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017, Satker wajib menyampaikan perencanaan kas harian (RPD Harian) ke KPPN dengan ketentuan: 1) paling lambat 5 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk nilai SPM Rp1 Miliar s.d. Rp500 Miliar; 2) paling lambat 10 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk nilai SPM lebih dari Rp500 Miliar s.d. Rp1 Triliun; dan 3) paling lambat 15 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk nilai SPM lebih dari Rp1 Triliun. Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Dalam rangka pembinaan dan supervisi, hal-hal yang dilakukan sebagai pengujian minimal terkait RPD antara lain: a. On Desk 1. Memonitor pemberian dispensasi atas SPM tanpa RPD Harian melalui OM SPAN; dan 2. Memonitor data RPD melalui OM SPAN. b. On the Spot 1. Memonitor pemberian dispensasi atas SPM tanpa RPD Harian melalui OM SPAN; 2. Memonitor data RPD melalui OM SPAN; 3. Memastikan SPM yang diajukan Satker dan nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar sebelumnya telah menyampaikan RPD Harian; 4. Memastikan penerbitan surat dispensasi RPD telah sesuai dengan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas; dan 5. Memastikan penerbitan penundaan penerbitan SP2D tanpa RPD telah sesuai dengan ketentuan mengenai mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas Data Awal Pembinaan terhadap RPD Satker menggunakan data awal yang diperoleh melalui hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN.
18 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Tabel 2.2 Deviasi RPD Bulanan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Juli s.d September 2022 KPPN Juli Agustus September Kendari 0% 0% 0% Baubau 0% 0% 0% Kolaka 0% 0% 0% Raha 0% 0% 0% II. Penatausahaan Pengeluaran Negara 1. Pra-Penyelesaian Tagihan Yang termasuk ke dalam critical point dalam penatausahaan prapenyelesaian tagihan yaitu: a. Memastikan tata kelola: - Tata kelola Data Supplier; - Tata kelola Data Kontrak; - Penelitian dan pengujian dokumen SPM; dan - Penyampaian RPD pada saat pengajuan SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Meminimalkan potensi kerugian negara, kurang bayar/lebih bayar di awal pengujian tagihan. Hal-hal yang dilakukan dalam pembinaan dan supervisi: a. On Desk 1. Memantau Menu Monitoring Kontrak (Modul Komitmen) pada OM SPAN untuk penyampaian Data Kontrak non-multiyears yang terlambat; dan 2. Memantau RPD pada OM SPAN. b. On the Spot 1. Memastikan penggunaan tipe Supplier sesuai dengan Perdirjen tentang Supplier dan Kontrak (uji sampling dengan melakukan cek record/history Data Supplier yang dilakukan perubahan pada aplikasi SPAN, melalui pendampingan pegawai KPPN pemegang user SPAN); 2. Memastikan perubahan/penonaktifan/merge Data Supplier disertai surat permintaan dan data dukung dari Satker, dan telah melalui prosedur penyelesaian sesuai ketentuan; 3. Memastikan pendaftaran data kontrak telah melalui prosedur penyelesaian sesuai ketentuan; 4. Memastikan addendum/ pembatalan/penutupan Data Kontrak disertai surat permintaan dan data dukung dari Satker, dan telah melalui prosedur penyelesaian sesuai ketentuan; 5. Mengonfirmasi kepada KPPN untuk Data Kontrak nonSumber: Aplikasi OM SPAN (data diolah)
19 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN multiyears yang terlambat diunggah; 6. Memastikan penelitian dan pengujian manual SPM telah sesuai dengan ketentuan ber-laku; 7. Memastikan SPM dengan nilai transaksi besar telah menyampaikan RPD sesuai ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas; dan 8. Memastikan pengembalian/penolakan SPM dilakukan dengan formulir pengembalian/penolakan SPM. Data Awal Data awal pada poin PraPenyelesaian Tagihan difokuskan terhadap monitoring data kontrak dan dan penolakan substantif SPM. Untuk monitoring Data Kontrak periode semester II tahun 2022 diperoleh melalui OM SPAN Modul Komitmen submenu Monitoring Kontrak. Rincian pendaftaran Data Kontrak pada masing-masing KPPN yang digunakan sebagai data awal adalah sebagai berikut: 1. Pada KPPN Kendari terdapat 12 Data Kontrak non-multiyears yang terlambat disampaikan ke KPPN dari total 380 data kontrak (Cut off data tanggal 30 September 2022) 2. Pada KPPN Bau-Bau terdapat 1 data kontrak non-multiyears yang terlambat disampaikan ke KPPN dari total 51 data kontrak (Cut off data tanggal 30 September 2022) 3. Pada KPPN Kolaka tidak terdapat data kontrak non-multiyears yang terlambat disampaikan ke KPPN dari total 41 data kontrak (Cut off data tanggal 30 September 2022) Infografis 2.2 Proses Bisnis Penyampaian Data Kontrak
20 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 4. Pada KPPN Raha tidak terdapat data kontrak non-multiyears yang terlambat disampaikan ke KPPN dari total 21 data kontrak (Cut off data tanggal 30 September 2022) Terkait data penolakan substantif SPM, data awal diambil melalui OM SPAN Modul Pembayaran submenu Rekap Penolakan PMRT. Data yang digunakan sebagai data awal adalah data penolakan SPM periode Juli s.d. September 2022 yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pada KPPN Kendari terdapat 261 penolakan formal dan 13 penolakan secara substantif. 2. Pada KPPN Bau-Bau terdapat 59 penolakan formal dan tidak terdapat penolakan secara substantif. 3. Pada KPPN Kolaka terdapat 30 penolakan formal dan tidak terdapat penolakan secara substantif. 4. Pada KPPN Raha terdapat 30 penolakan formal dan 5 penolakan secara substantif. 1. Penyelesaian Tagihan Critical point dalam pembinaan dan supervisi atas subkomponen penyelesaian tagihan adalah memastikan proses penyelesaian tagihan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas prosedur penerbitan SP2D Gaji Induk, SP2D UP/TUP/GUP, SP2D PTUP/GUP Nihil, SP2D LS Non Gaji Non-Kontraktual, SP2D LS NonGaji Kontraktual, SP2D atas SPM KP/SPM IB/SPM KBC/SPM KBM/SPM KPBB, SP2B BLU/SPHL/SP3HL, dan SP2D Retur/Pengembalian Penerimaan. Pengujian yang dilakukan: a. On Desk 1. Mengecek laporan uji kepatuhan yang dihasilkan oleh UKI-P (berdasarkan KEP-525/PB/ 2017), dan memetakan permasalahan proses bisnis yang terjadi di masing-masing KPPN; dan 2. Memonitor data RPD melalui OM SPAN. b. On the Spot Melakukan uji sampling atas kepatuhan pelaksanaan SOP untuk penerbitan SP2D Gaji Induk, SP2D UP/TUP/GUP, SP2D PTUP/GUP Nihil, SP2D LS Non-Gaji Non-Kontraktual, SP2D LS Non-Gaji Kontraktual, SP2D atas SPM KP/SPM IB/SPM KBC/SPM KBM/SPM KPBB, SP2B BLU/SPHL/ SP3HL, dan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan.
21 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Data Awal Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ADK PMRT melalui monitoring Aplikasi OM SPAN, tidak terdapat ADK PMRT yang belum dilakukan peng-upload-an pada Aplikasi SPAN. 2. Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Penyelesaian SKPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat. Dalam pembinaan dan supervisi yang dilakukan adalah memastikan bahwa proses pengesahan dan penerbitan SKPP sudah sesuai dengan ketentuan. Pengujian yang dilakukan antara lain a. On Desk Tidak dilakukan pengujian b. On The Spot 1. memastikan kesesuaian format SKPP dengan format yang berlaku; 2. memastikan kebenaran isi SKPP dengan data yang ada; 3. memastikan Data Supplier telah dinonaktifkan pada SPAN sebelum pengesahan SKPP; dan 4. memastikan penyelesaian SKPP tidak melebihi 2 (dua) hari kerja. Data Awal Data awal yang dipergunakan dalam pembinaan dan supervisi kegiatan ini adalah dokumen sampel yakni a. Permohonan pengesahan SKPP beserta lampirannya; b. Permohonan penonaktifan Data Supplier; dan c. Laporan informasi Supplier. III. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 1. Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening Pengujian yang dilakukan Tim Pembinaan dan Supervisi antara lain a. On Desk 1. Memastikan ketepatan penyampaian laporan pembukaan rekening Satker/BLU (paling lambat 20 hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening, dan khusus laporan pembukaan rekening pengelolaan kas BLU paling lambat 10 hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening); dan 2. Memastikan KPPN telah mengupdate data pembukaan, pe-
22 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN nutupan, perubahan maupun hal lain terkait rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah melakukan pemutakhiran data pada sistem basis data dan aplikasi rekening (SPRINT) paling lambat 5 hari kerja sejak pemberitahuan dari Satker/bank umum diterima (surat persetujuan/penolakan rekening beserta dokumen pendukung diunggah pada aplikasi SPRINT). b. On the Spot 1. Memastikan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU dilengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja; 2. Memastikan Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening sesuai dengan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dan dokumen pendukung serta ketentuan berlaku; 3. Membandingkan tanggal agenda Surat Permohonan Persetujuan Rekening dari KPA/Pemimpin BLU dengan tanggal penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening; dan 4. Memastikan KPPN telah mengupdate data pembukaan, penutupan, perubahan maupun hal lain terkait rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah melakukan pemutakhiran data pada sistem basis data dan aplikasi rekening (SPRINT) paling lambat 5 hari kerja sejak pemberitahuan dari Satker/bank umum diterima (Surat Persetujuan/penolakan rekening beserta dokumen pendukung diunggah pada aplikasi SPRINT) Data Awal Data awal yang digunakan terhadap poin pembinaan penerbitan surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening diperoleh melalui monitoring terhadap sampel dokumen Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening dari Satker pada masingmasing KPPN, dokumen Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh KPPN, dan monitoring terhadap aplikasi SPRINT milik KPPN. 2. Penerbitan Daftar Saldo Rekening Untuk memastikan penerbitan Daftar Saldo Rekening sudah sesuai, maka pada saat melakukan pembinaan
23 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN KPPN dilakukan pengujian minimal terhadap hal-hal berikut: a. On Desk Menguji ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi Daftar Saldo Rekening. b. On the Spot 1. Memastikan Daftar Saldo Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/ lembaga/satuan kerja; 2. Memastikan satuan kerja menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke KPPN; 3. Memastikan terhadap satuan kerja yang tidak/kembali menyampaikan Laporan Saldo Rekening telah dibuatkan Surat Perintah/ Pencabutan Blokir Rekening sesuai ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja; 4. Memastikan Daftar Saldo Rekening disampaikan ke Kanwil sesuai ketentuan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya); dan 5. Memastikan saldo rekening satuan kerja sudah diunggah pada Aplikasi SPRINT. 3. Pengendalian Rekening Satker Untuk memastikan keakuratan data rekening selanjutnya dilakukan pengujian pada waktu pembinaan dan supervisi KPPN sebagai berikut: a. On Desk Tidak ada pengujian yang dilakukan b. On the Spot 1. Memastikan KPPN melaksanakan rekonsiliasi rekening dengan Satker dan bank umum sesuai ketentuan; 2. Memastikan BAR dibuat dan ditatausahakan dengan baik; Bahan input, alat, atau dokumen yang digunakan sebagai data awal dalam pembinaan dan supervisi kegiatan ini adalah: 1. Berita Acara pelaksanaan rekonsiliasi rekening antara KPPN dengan Satker; 2. Berita Acara pelaksanaan rekonsiliasi rekening antara KPPN dengan bank umum; 4. Tata Kelola Konfirmasi Penerimaan Negara Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, KPPN diberikan kewenangan untuk memberikan konfir-
24 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN masi kebenaran atas setiap setoran penerimaan negara guna memastikan setoran penerimaan negara diterima Beberapa ketentuan pelaksanaan konfirmasi adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara didasarkan pada permohonan konfirmasi dari Satker/ Wajib Pajak/Wajib Setor/ Wajib Bayar. 2. Hasil konfirmasi setoran penerimaan negara berupa Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. 3. Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara diterbitkan dan/atau disampaikan KPPN. 4. Setoran penerimaan negara yang disetor pada Bank/Pos Persepsi dapat dikonfirmasi pada H+1 setelah penyetoran penerimaan negara. Pada saat pembinaan ke KPPN dengan melakukan pengujian minimal: a. On Desk Secara periodik melakukan monitoring Modul Penerimaan pada OM SPAN untuk mendapatkan informasi kesalahan data (a.l. salah Satker/akun, salah nominal, salah potong). b. On the Spot 1. Melakukan klarifikasi ke KPPN terkait tindak lanjut atas kesalahan data penerimaan negara (a.l. surat pemberitahuan kepada Satker); 2. Melakukan uji sampling bahwa penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara telah dilakukan berdasarkan permintaan konfirmasi dari Satker dengan Lampiran a.l. rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi, fotokopi BPN/dokumen yang dipersamakan, dan ADK Konfirmasi; Data Awal Terkait tata kelola konfirmasi penerimaan negara, data yang digunakan oleh tim Pembina dan Supervisi KPPN berupa sampel dokumen Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta lampiran serta kelengkapan dokumen tindak lanjut perbaikan transaksi penerimaan negara yang telah diproses oleh KPPN. 5. Tata Kelola Retur SP2D Retur SP2D biasanya terjadi karena kesalahan pencantuman nama dan/ atau nomor rekening pihak ketiga pada SPM atau karena rekening pihak ketiga sudah tidak aktif, sehingga pihak Bank Operasional tidak dapat melakukan penyaluran dana ke rekening pihak ketiga tersebut.
25 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Dalam rangka percepatan penyelesaian retur SP2D, sejak tahun 2020 Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui nota dinas nomor ND480/PB.3/2020 tanggal 7 April 2020 mendorong untuk percepatan penyelesaian retur SP2D. Pada saat pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN yaitu: a. On Desk Melakukan monitoring di Aplikasi OM SPAN, untuk retur SP2D yang belum diproses oleh SPAN. b. On the Spot 1. Memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan Retur SP2D kepada Satker telah dilakukan; 2. Memastikan perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan laporan perubahan/ informasi supplier; 3. Memastikan Surat Ralat/ Perbaikan Rekening dan dokumen pendukung sesuai dengan Laporan Daftar Retur SP2D; 4. Memastikan input data SPP sesuai dengan Surat Ralat/ Perbaikan Rekening dan dokumen pendukung serta Laporan Daftar Retur SP2D; 5. Memastikan SPP sesuai dengan Surat Ralat/Perbaikan Rekening dan dokumen pendukung, Laporan Daftar Retur SP2D, serta ketentuan penyelesaian dan penatausahaan retur; 6. Memastikan SPP divalidasi dan dicetak serta ditandatangani oleh PPK (Kepala Seksi Bank); 7. Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan; dan 8. Memastikan SPM dicetak dan ditandatangani PPSPM (Kepala Kantor). Data Awal Berkaitan dengan tata kelola retur SP2D, Tim Pembina dan Supervisi KPPN melakukan monitoring melalui Aplikasi OM SPAN pada Modul Bank Submenu Monitoring Retur SP2D untuk memperoleh data awal tingkat penyelesaian retur SP2D pada masingmasing KPPN. 6. Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam rangka menjaga kepatuhan Bank Persepsi, KPPN melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi terkait ketentuan: 1) jam buka/tutup layanan;
26 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 2) layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/nonnasabah; 3) layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran; 4) kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan 5) aktif/tidaknya Menu Penerimaan Negara pada kanal layanan elektronik yang telah mempunyai izin penambahan kanal elektronik. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan KPPN sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dilakukan pengujian minimal berupa: a. On Desk Monitoring dan/atau menginventarisir surat/laporan/BA Uji Petik dari KPPN terkait kinerja bank persepsi. b. On the Spot 1. Memastikan bahwa KPPN melaksanakan uji petik/monitoring dan evaluasi atas kepatuhan bank/pos persepsi terkait kepatuhan jam buka/ tutup loket, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/non-nasabah, layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran, pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, aktif tidaknya Menu Penerimaan Negara pada kanal layanan elektronik selain teller pada bank/pos persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud; Infografis 2.3 Bagan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank/Pos Persepsi
27 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 2. Memastikan KPPN membuat BA atas pelaksanaan uji petik yang ditandatangani Tim Uji Petik dan pejabat berwenang pada KC Bank/Pos Persepsi; 3. Dalam hal ditemukan pelanggaran oleh KC Bank/pos Persepsi pada saat uji petik, KPPN berwenang menerbitkan surat teguran kepada pimpinan KC dimaksud; dan 4. Memastikan KPPN merekam hasil uji petik Monev kepatuhan Bank/Pos Persepsi, mengunggah BA sebagaimana dimaksud pada menu Monev Kepatuhan B/P Persepsi pada Dashboard MPN G3. Data Awal Data yang digunakan terkait poin pembinaan monitoring kepatuhan bank/pos persepsi diperoleh melalui hasil monitoring penyampaian dokumen uji kepatuhan bank/pos persepsi yang dilakukan secara rutin oleh KPPN setiap triwulannya melalui Aplikasi MPN G3. IV. Verifikasi Akuntansi Kegiatan yang dilakukan dalam proses verifikasi akuntansi dalam rangka pengelolaan perbendaharaan yang berkualitas yaitu: 1. Rekonsiliasi Internal Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, unit akuntansi Kuasa BUN melakukan rekonsiliasi dengan Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN ke unit akuntansi di atasnya. Rekonsiliasi internal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.02/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Rekonsiliasi internal dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud dengan istilah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank meliputi aktivitas pencocokan data transaksi pada SPAN dengan rekening koran yang bersumber dari BI/Bank/Pos. Rekonsiliasi bank dilakukan secara harian oleh unit pengelola rekening pada Kuasa BUN. Rekonsiliasi bank secara otomatis dilakukan atas rekening koran dalam bentuk elektronik untuk BI/Bank/Pos yang memiliki interkoneksi dengan SPAN. Rekonsiliasi bank secara manual yaitu dilakukan dalam bentuk hardcopy untuk Bank/Pos yang tidak memiliki interkoneksi dengan SPAN. Critical point yang dilakukan dalam pembinaan dan supervisi yaitu memastikan ke-
28 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN sesuaian data pengeluaran penerimaan di level KPPN. 2. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Penerapan SAKTI secara full module untuk seluruh K/L pada tahun 2022 berdampak pada perubahan proses pelaksanaan rekonsiliasi pada satuan kerja. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-32/PB/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022, pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan menggunakan Aplikasi MONSAKTI. Hasil rekonsiliasi yang semula dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi berubah menjadi dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR), dimana dalam pelaksanaannya proses rekonsiliasi data SPAN dan SAKTI dilakukan secara otomatis secara periodik ke Aplikasi SAKTI (tidak melalui proses upload data). Pengujian yang dilakukan pada saat pembinaan dan supervisi KPPN terkait rekonsiliasi UAKPA yaitu sebagai berikut: a. On Desk Memonitor aplikasi MONSAKTI b. On the Spot 1. Memastikan pengenaan sanksi dan/atau pencabutan sanksi kepada Satker atas penyampaian laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan termasuk memastikan penerapan sanksi terhadap Satker atas pengajuan SPM terkait; dan 2. Rekonsiliasi antara UAKPA/ UAKPA BUN dengan UAKBUNDaerah dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya atau sesuai pengaturan khusus oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Data Awal Data awal terkait poin pembinaan rekonsiliasi tingkat UAKPA didapat dari monitoring Aplikasi MONSAKTI. 3. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjut-
29 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN nya disebut UAKBUN Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat KPPN. Critical point untuk selalu menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah. Pengujian minimal yang dilakukan yaitu: a. On Desk Menguji Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat KPPN serta ketepatan waktu penyampaiannya. b. On the Spot 1. Memastikan Exception Report pada Modul PM, GR, dan CM telah ditindaklanjuti oleh seksi terkait; 2. Memastikan koreksi atas transaksi suspen penerimaan telah diselesaikan; 3. Memastikan analisa laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah telah sesuai dengan petunjuk teknis analisa laporan keuangan; 4. Memastikan Saldo Kas di KPPN menurut Neraca/LAK dengan saldo akhir LKP dan saldo rekening koran telah sesuai, serta apabila terdapat selisih, telah dijelaskan secara memadai dalam CaLK; 5. Memastikan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas Lainnya pada K/L dari Hibah, serta Saldo Kas pada BLU dalam Neraca KPPN telah sesuai dengan Neraca Satker. Apabila terdapat selisih telah dilakukan penelusuran dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan 6. Memastikan LK UAKBUNDaerah dilengkapi dengan monitoring rekonsiliasi, daftar perbandingan saldo kas bendahara pengeluaran antara KPPN dan Satker serta monitoring LPJ Bendahara. 4. Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Ketentuan penerbitan LPJ Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/ PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER3/PB/ 2014 tentang Petunjuk Teknis
30 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Untuk memitigasi kendala-kendala terkait penyampaian LPJ Bendahara dilakukan pengujian minimal pada saat melakukan pembinaan dan supervisi KPPN dengan 2 (metode) yaitu: a. On Desk Memonitor Aplikasi SPRINT. b. On the Spot 1. Memastikan verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban bendahara; 2. Memastikan telah diterbitkan surat teguran terhadap Bendahara Penerimaan apabila terdapat ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan Negara; 3. Memastikan telah diterbitkan surat teguran terhadap Bendahara Pengeluaran apabila terdapat ketidakpatuhan dalam penyetoran ke kas negara; 4. Memastikan Satker menyampaikan LPJ Bendahara melalui monitoring LPJ Bendahara atau memastikan penyampaiannya melalui Aplikasi SPRINT; 5. Memastikan Daftar LPJ Bendahara sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bendahara; 6. Memastikan KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) bagi Satker yang tidak menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran termasuk penerapannya terhadap Satker atas pengajuan SPM terkait; dan 7. Memastikan KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) bagi Satker yang dikenakan sanksi namun telah menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran. Data Awal Data awal berdasarkan Laporan Rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara periode bulan Juli s.d. Oktober 2022 yang rutin disampaikan oleh KPPN kepada Kanwil. 5. Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Penyesuaian sisa pagu DIPA dilakukan dalam hal terdapat setoran pengembalian belanja tahun anggaran
31 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN berjalan yang dilakukan Satker akibat adanya kelebihan pembayaran belanja atas beban APBN termasuk kelebihan pembayaran berdasarkan temuan aparat pemeriksa. Atas pengembalian belanja tersebut maka KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada Satker dan KPPN sehingga akan mengurangi realisasi anggaran belanja Satker dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIPA Satker bersangkutan untuk selanjutnya dapat dipergunakan kembali oleh Satker. Proses tersebut dilakukan untuk menjamin tingkat akurasi data pagu DIPA Satker pada KPPN. Hal-hal yang dilakukan pada saat pembinaan dan supervisi KPPN antara lain: a. On Desk Tidak ada pengujian yang dilakukan. b. On the Spot 1. Memastikan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara dari Satker dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa SSPB dan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara; 2. Memastikan Data BAS pada SPAN sesuai dengan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dan data DIPA; dan 3. Memastikan Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA telah sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara berikut dokumen pendukung dan ketentuan mengenai penyesuaian sisa pagu DIPA. Data Awal Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera/ VeraKI). Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan monitoring terhadap kelengkapan dokumen Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA yang diajukan oleh Satker. Monitoring dilakukan dengan metode sampling dokumen. Berdasarkan hasil monitoring data KPPN lingkup Sulawesi Tenggara tidak terdapat Satker yang mengajukan melakukan proses penyesuaian sisa pagu DIPA sampai dengan periode pembinaan dan supervisi dilaksanakan.
32 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 6. Penerbitan SKTB dan SKP4 Berdasarkan PMK Nomor 96/ PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara, pengembalian disetorkan pada tahun anggaran berjalan dan dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya. Pengujian minimal yang dilakukan pada saat pembinaan KPPN berupa: a. On Desk Tidak ada pengujian yang dilakukan. b. On the Spot 1. Memastikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dari Bank/Pos Persepsi dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara; 2. Memastikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara sesuai dengan dokumen pendukung, SPAN Buku Besar, dan Daftar Penerimaan; 3. Memastikan SKTB sesuai dengan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dan dokumen pendukung serta ketentuan mengenai pengembalian penerimaan negara; 4. Memastikan SKP4 sesuai dengan SKTB dan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara serta ketentuan mengenai pengembalian penerimaan negara; dan 5. Memastikan penambahan informasi lokasi dan informasi rekening dilakukan sesuai dengan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara dan dokumen pendukung melalui pencetakan Laporan Informasi Supplier. C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah I. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan Inisiasi dan fasilitasi kegiatan diskusi/ sharing knowledge/FGD tentang keterkaitan keuangan negara dan perbendaharaan dengan kondisi sosial dan perekonomian daerah merupakan kegiatan yang didasarkan pada arahan Menteri Keuangan terhadap usulan perubahan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan
33 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, ruang diskusi dilaksanakan dalam: 1. kegiatan diskusi, berupa focus group discussion, sharing session, atau seminar lintas lembaga dengan tema Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Perekonomian Daerah; 2. kegiatan diskusi lingkup Internal dengan Tema Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Perekonomian Daerah; dan 3. karya tulis pegawai bertema Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Perekonomian Daerah dalam liputan media massa. Dalam kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN dilakukan pengujian minimal sebagai berikut. a. On Desk Memantau publikasi kegiatan di dalam akun media sosial/website resmi KPPN. b. On the Spot Memastikan KPPN telah menyusun laporan hasil kegiatan diskusi/FGD/sharing knowledge yang dilakukan bersama dengan: 1) praktisi perbendaharaan; 2) Pemda; 3) akademisi/fresh graduate; 4) private sector; atau 5) kelompok masyarakat. Data Awal Data yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan supervisi KPPN terhadap Subkomponen Pembinaan Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan diskusi/FGD terkait keuangan dan perbendaharaan negara yang dilaksanakan oleh KPPN selama periode Juli s.d. Oktober 2022 yang melibatkan pihak KPPN maupun eksternal KPPN, seperti kegiatan FGD dengan seluruh pegawai dan/atau kegiatan FGD bersama dengan Pemda terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. II. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Beberapa poin penting perlu diperhatikan terkait proses penyaluran TKDD antara lain: 1. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Desa (SKPRTD) dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKPRDD) telah sesuai ketentuan; 2. Penunjukan pejabat perbendaharaan dan operator untuk penyaluran dan/ atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan sesuai ketentuan;
34 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 3. Jumlah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan tahapan dan ketentuan persentase pencairan; 4. Verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan sesuai ketentuan; 5. Pendampingan penyusunan pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa; dan 6. Monev ketepatan dan kemanfaatan dana desa. Dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN pengujian yang dilakukan sebagai berikut. a. On Desk Memonitor realisasi penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD dan memonitor persentase penyaluran DAK Fisik sesuai dengan ketentuan di setiap tahapan. b. On the Spot: 1. Memonitor dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang sesuai ketentuan ditandatangani oleh Kepala Daerah; 2. Memonitor perkembangan realisasi penyaluran dan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa melalui laporan yang ditatakelola oleh KPPN; dan 3. Rekonsiliasi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan UAKBUN-Daerah telah dilakukan serta diterbitkan BAR paling lambat tanggal 14 atau sesuai pengaturan khusus oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Data Awal Data awal yang dipergunakan berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.g Bidang PPA II. Dari segi ketepatan waktu penyampaian laporan DAK Fisik dan Dana Desa seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode triwulan II tahun 2022 telah menyampaikan laporan secara tepat waktu. III. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Satker K/L dan Pemda diperlukan pengawasan terhadap KPPN agar dapat berjalan dengan sebaikbaiknya. Pada saat pembinaan dan supervisi KPPN dilakukan pengujian minimal untuk menilai seberapa baik proses pembinaan tersebut berjalan yaitu melalui metode sebagai berikut. a. On Desk Memonitor hasil publikasi kegiatan fasilitasi pembinaan ketaatan pajak oleh Satker, di akun media sosial/website resmi KPPN.
35 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN b. On the Spot Memberikan arahan/dorongan untuk KPPN melakukan kegiatan pembinaan dan/atau melakukan fasilitasi kegiatan pembinaan ketaatan pajak kepada Satker. IV. Penyediaan Layanan Bersama (Co-Location) Dalam rangka memberikan pelayanan secara komprehensif kepada pengguna jasa di bidang keuangan negara yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan para stakeholder, diperlukan adanya layanan bersama (co-location) terkait dengan pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah. Layanan bersama (co-location) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KMK.01/2016 tentang Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di daerah. Pembinaan terkait Layanan CoLocation juga menjadi salah satu subjek pembinaan dan supervisi KPPN. Pengujian yang dilakukan sebagai berikut. a. On Desk Memonitor hasil publikasi layanan bersama di akun media sosial/website resmi KPPN. b. On the Spot Memeriksa kondisi kelayakan dan kenyamanan pada saat dilakukan layanan co-location. Data Awal Berdasarkan monitoring saat ini Layanan Co-Location Kementerian Keuangan telah diimplementasikan pada KPPN Bau-Bau yakni Layanan Bersama Kemenkeu Satu yang telah melibatkan Eselon I Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara seperti KPP, KPPBC, KPKNL, KPPN, dan Kanwil DJPb yang bertempat di KPPN Filial Wakatobi. D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) I. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan
36 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2015. Untuk memastikan proses pengesahan telah dilakukan, hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada saat pembinaan dan supervisi KPPN ialah sebagai berikut. a. On Desk Melakukan pengujian minimal berupa monitoring pengesahan penggunaan dana Satker BLU oleh KPPN melalui Aplikasi OM SPAN. b. On the Spot 1. Melakukan uji sampling prosedur penerbitan SP2B BLU; dan 2. Memastikan prosedur yang dijalankan KPPN dalam menerbitkan SP2B BLU telah sesuai ketentuan. Data Awal Dari 4 (empat) KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya pada KPPN Kendari yang memiliki Satker BLU yaitu sebanyak 2 Satker: 1) Universitas Haluoleo, dan 2) Rumah Sakit Bhayangkara. Pengujian dilakukan dengan pemeriksaan dokumen sampel berupa SP2B dan SP3B BLU. Berdasarkan hasil pengujian pada KPPN Kendari, diperoleh data awal bahwa prosedur penerbitan SP3B BLU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. II. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 1. Akurasi Data Kredit Program Dalam rangka implementasi investasi pemerintah dalam pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan atas proses bisnis penyaluran kredit program agar pembiayaan ultra mikro lebih efektif, efisien, dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro. Terdapat 2 (dua) poin utama yang perlu diperhatikan terkait usaha menjaga ketepatan sasaran kredit program yaitu: a) memastikan keabsahan pengguna/ operator sistem informasi Monev; dan b) menjaga akurasi data debitur. Untuk menguji hal-hal tersebut dilakukan pengujian minimal melalui metode sebagai berikut. a. On Desk Memonitor laporan monitoring dan evaluasi semesteran dari KPPN b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi, sesuai pengguna/operator terbaru;
37 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 2. Hardcopy/softcopy dokumen penyaluran dari lembaga penyalur/linkage ditatausahakan dengan rapi dan mudah diakses; 3. Memastikan KPPN telah melakukan Monev kesesuaian data debitur pada Aplikasi Monev Pembiayaan UMi dengan dokumen penyalur; dan 4. Memantau catatan temuan KPPN dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi dan progres tindak lanjutnya. Data Awal Terkait akurasi data kredit program, pengujian dilakukan dengan memeriksa Surat Keputusan Kepala KPPN tentang Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Operator Aplikasi SIKP UMi pada KPPN) serta melakukan observasi dan interviu lang-sung terhadap operator Aplikasi SIKP-UMi dalam hal perekaman dan pemeriksaan data debitur serta dokumen penyalur pada aplikasi SIKP UMi. 2. Survei Lapangan Debitur Untuk memperoleh data keekonomian debitur yang ter-update setiap semester, KPPN secara periodik perlu melakukan survei lapangan secara langsung kepada para debitur di lingkup kerjanya. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan minimal sebagai berikut. a. On Desk Memonitor Laporan Monitoring dan Evaluasi semesteran dari KPPN c. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah melaku-kan survei lapangan kepada debitur setiap semester, untuk pengukuran Nilai Keekonomian Debitur; dan 2. Memastikan data debitur telah terekam di Aplikasi SIKPUMi. E. Tata Kelola Internal I. Kinerja Organisasi 1. Pengelolaan Kinerja Organisasi Pengelolaan kinerja organisasi pada KPPN berpedoman utama pada PMK Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. Ketentuan yang ingin dicapai di antaranya: a. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Evaluasi ini memperhitungkan atau melihat kebenaran dari perhitungan Evaluasi Capaian IKU, Nilai Sasaran Strategis, dan Nilai Kinerja Perspektif.