LHPS Semester II Tahun 2022 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

38 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN b. Ketepatan Waktu Penandatangan Kontrak Kinerja. Ketepatan waktu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Kinerja bahwa kontrak kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Ketepatan waktu dinilai dari penyampaian Laporan Capaian Kinerja oleh KPPN ke Kantor Wilayah, yaitu paling lambat tanggal 7 pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari (triwulanan). d. Evaluasi Capaian Kinerja Internal. Evaluasi ini dilihat dari metode KPPN dalam melakukan evaluasi capaian kinerja internal untuk mengetahui pencapaian dari tujuan yang telah direncanakan serta kesesuaiannya dan juga dampak dari pencapaian tersebut. Evaluasi capaian kinerja internal dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan. a. On Desk Menguji pelaporan hasil capaian kinerja masing-masing KPPN termasuk perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dan realisasi capaian kinerja pegawai KPPN secara triwulanan. b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah melakukan Internalisasi Pengelolaan Kinerja di lingkungan kerjanya; 2. Memastikan manual IKU KPPN telah dilakukan updating terakhir sesuai arahan Kantor Pusat. Data Awal Data awal yang digunakan adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) bulanan dan triwulanan yang dilaksanakan oleh seluruh KPPN serta Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan secara rutin secara triwulanan oleh KPPN ke Kanwil. Selama periode semester II, tidak ditemukan adanya keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan KPPN ke Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) pada KPPN mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2016 tentang Standar Operasional Prosedur KPPN dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/ 2017 tentang Uji Kepatuhan sebagai dasar hukum. Ketentuan yang ingin dicapai melalui subkomponen Standar

39 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Operasional Prosedur (SOP) ini adalah memastikan KPPN telah menerapkan dan melaksanakan SOP, secara berkala KPPN telah melakukan internalisasi dan evaluasi terhadap SOP yang dilaksanakan serta melakukan observasi langsung maupun tidak langsung terkait pemahaman seluruh pegawai KPPN terhadap SOP yang ada. Pengujian yang dilakukan: a. On Desk 1. Menetapkan dan memelajari sampel SOP di tiap seksi KPPN, untuk dilakukan pengujian kepatuhan pelaksanaannya di lapangan sehingga dalam 1 tahun dapat mereviu pelaksanaan seluruh SOP KPPN; dan 2. Menyiapkan form uji kepatuhan SOP sebagaimana ditetapkan dalam KEP-525/PB/2017. b. On the Spot 1. Menguji kepatuhan pegawai KPPN dalam melaksanakan tahapan/prosedur SOP tertentu, yang telah disepakati Tim Pembina sebelum On the Spot dilakukan; dan 2. Memberikan arahan agar secara berkala dilakukan FGD/sharing session proses bisnis di masingmasing seksi, dan mendapatkan hasil reviu. Data Awal Dalam kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN, dilakukan observasi langsung terhadap penerapan SOP di KPPN dengan wawancara terhadap samplel pegawai pada seksi PD/PDMS. Tidak ditemukan adanya permasalahan implementasi SOP di seluruh KPPN. 3. Sistem Manajemen Mutu Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan sebagai bagian dari quality assurance dari Reformasi Birokrasi serta pengakuan atas layanan publik terbaik yang memenuhi standar pelayanan, KPPN perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan pada KPPN adalah ISO 9001:2015 sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/ 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di KPPN. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memastikan KPPN secara konsisten dan kontinyu telah menetapkan, menerapkan, dan terus meningkatkan kualitas Sistem Manajemen Mutu (SMM) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN yang sesuai

40 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN dengan persyaratan ISO dan peraturan perundang-undangan. Pengujian minimal yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN terkait Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan sebagai berikut: a. On Desk Menguji dokumentasi pelaporan terakhir atas pelaksanaan SMM ISO KPPN. b. On the Spot 1. Melakukan pengujian kepatuhan atas pelaksanaan tugas KPPN; 2. Memastikan KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO (Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini; 3. Memastikan KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN sesuai ketentuan; 4. Menguji frekuensi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, dan tindak lanjut Form Tindakan Perbaikan; dan 5. Memastikan implementasi SMM ISO 9001:2015 di KPPN sesuai dengan checklist monitoring dan evaluasi dalam pedoman implementasi SMM ISO 9001:2015. Data Awal Untuk data awal yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap dokumen induk masing masing KPPN yang terdiri dari dokumen pedoman mutu, konteks organisasi, dan kebijakan mutu. Selain itu, data diperoleh dari dokumen update catatan mutu/ arsip yang disusun setiap awal tahun serta dokumentasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). II. Manajemen SDM 1. Pola Mutasi Internal Pembinaan dan supervisi dilakukan dengan mengacu pada critical point yang ingin dicapai yakni untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: a. KPPN telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; dan b. KPPN menerapkan pola mutasi internal sesuai dengan kompetensi pegawai. Pengujian minimal yang dilakukan adalah: a. On Desk Menerima dan menguji salinan Keputusan Kepala KPPN untuk mutasi internal KPPN.

41 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN b. On the Spot Memonitor bahwa mutasi internal di KPPN telah memperhatikan kompetensi pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan. Data Awal Monitoring dilakukan atas pemenuhan dokumen pembinaan selama periode bulan Juli s.d Oktober 2022. 2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Subkomponen ini menekankan pada upaya pengembangan pegawai KPPN berdasarkan kompetensinya. Pengujian minimal yang dilakukan meliputi: a. On Desk Menginventarisir usulan pelaksanaan diklat/pelatihan dari KPPN, laporan/ kendala terkait kapasitas SDM dari KPPN. b. On the Spot 1. Menganalisis dan/atau merekomendasikan jenis pelatihan yang sesuai kebutuhan pegawai masing-masing KPPN dan memastikan KPPN telah mengupayakan pelaksanaan pelatihan tersebut (melalui surat usulan, atau pelaksanaan sharing knowledge); dan 2. Memastikan bahwa setiap pegawai KPPN telah memiliki kesempatan mengikuti diklat/ GKM maupun bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Data Awal Data awal yang dipergunakan berupa penelitian dokumen usulan diklat pegawai selama periode Juli s.d Oktober 2022. 3. Penetapan Kinerja Individu Pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/ KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pengelolaan kinerja pegawai, KPPN melakukan penilaian atas kinerja pegawai yang didasarkan atas Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangkutan untuk menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai dan nilai Prestasi Kerja Pegawai. Pengujian yang dilakukan: a. On Desk 1. Memonitor capaian target di Laporan Capaian Kinerja KPPN; dan 2. Memonitor penyampaian Kontrak Kinerja KPPN.

42 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN b. On the Spot Melakukan pengujian atas dokumen pendukung hasil capaian kinerja. Data Awal Dokumen capaian kinerja pegawai serta Surat Keputusan Kepala KPPN terkait penunjukan pegawai berprestasi (best employee) pada KPPN serta dokumen kuesioner pemilihan pegawai berprestasi. 4. User SPAN Pengelolaan User SPAN pada KPPN bertujuan untuk memastikan validitas penggunaan user yang ada di KPPN dan memastikan agar seluruh user SPAN yang ada pada KPPN telah diadministrasikan sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN. Critical point dari subkomponen pembinaan ini adalah memastikan bahwa user SPAN sesuai dengan surat penunjukan Kepala KPPN dan memastikan perubahan user dilakukan sesuai dengan prosedur. Pengujian minimal yang dilakukan berupa: a. On Desk Membandingkan ST/Surat Cuti pegawai pemegang User SPAN dengan proses penyelesaian tagihan di SPAN. b. On the Spot Membandingkan ST/Surat Cuti pegawai pemegang User SPAN dengan proses penyelesaian tagihan di SPAN dan/atau dengan BA penggunaan user SPAN. Data Awal Data awal ialah dokumen Surat Keputusan Kepala KPPN terkait penunjukan user SPAN, Berita Acara Pergantian User dan interviu langsung secara acak terhadap pegawai Seksi PD/PDMS, Seksi Bank, serta Seksi Vera/VeraKI pada saat kegiatan pembinaan. 5. Pengelolaan Layanan Administrasi Pegawai Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Critical point dalam pembinaan Pengelolaan Layanan Administrasi Pegawai adalah memastikan bahwa hakhak kepegawaian bagi para pegawai telah dikelola dengan baik di KPPN. a. On Desk Memantau kelengkapan dokumen kepegawaian masing-masing pegawai

43 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN di aplikasi kepegawaian dan memantau ketepatan waktu penyampaian dokumen kepegawaian. b. On the Spot 1. Memastikan tata cara pengajuan dan pemberian izin cuti dilakukan sesuai ketentuan; 2. Memastikan pegawai telah memiliki Karpeg, Karis/Karsu, Kartu BPJS, Taspen. Bagi pegawai yang belum memiliki, memastikan permohonan telah dilakukan dengan dilampiri dokumen sesuai ketentuan; 3. Memastikan penerbitan KGB sesuai dengan persyaratan pegawai yang berhak mendapatkan KGB dan dilakukan sesuai ketentuan; 4. Memastikan UKP/Usul Pengangkatan PNS dilakukan terhadap pegawai yang memenuhi syarat pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS; 5. Memastikan pegawai yang akan memasuki masa pensiun telah dilakukan pengajuan usulan pensiun sesuai ketentuan; 6. Memastikan pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan; 7. Memastikan izin pegawai yang akan ke luar negeri telah dilakukan sesuai ketentuan; 8. Memastikan pengangkatan pejabat pengganti telah dilakukan sesuai ketentuan; 9. Memastikan pejabat yang wajib lapor telah melaporkan LHKPN sesuai ketentuan; 10. Memastikan pegawai telah menyampaikan LP2P sesuai ketentuan Data Awal Pengujian yang dilakukan dalam hal pengelolaan layanan administrasi pegawai yakni dengan melakukan monitoring dokumen Surat Izin Cuti, serta sampling dosir pegawai KPPN. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang terdapat di dalam dosir seperti Karpeg, Karis/Karsu, Kartu BPJS, dan Taspen, KGB, Usulan UKP/Usul Pengangkatan PNS, dan dokumen arsip kepegawaian lainnya. Pengamatan secara langsung terhadap layanan administrasi kepegawaian telah dilakukan pada saat pembinaan on the spot di seluruh KPPN. Hasilnya, KPPN telah tertib

44 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN dalam penerbitan izin cuti dan layanan administrasi pegawai. 6. Penatausahaan Laporan Kepegawaian Penatausahaan laporan kepegawaian dilakukan melalui Aplikasi PBNOpen dan Aplikasi HRIS. Critical point yang dilakukan yaitu memastikan bahwa data pegawai KPPN terkelola dengan profesional, data tersimpan lengkap dan ter-update, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, serta pelaporan kepegawaian telah dilakukan secara tepat waktu. Pengujian minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. On Desk 1. Memastikan data pegawai pada aplikasi kepegawaian ter-update; 2. Memantau kelengkapan dokumen kepegawaian masingmasing pegawai di aplikasi kepegawaian; dan 3. Memantau ketepatan waktu penyampaian dokumen kepegawaian. b. On the Spot 1. Penyusunan laporan kepegawaian, penatausahaan, serta pengarsipan telah dilaksanakan dengan baik; dan 2. Uji sampling penyusunan dokumen kepegawaian telah disusun sesuai ketentuan. Data Awal Sumber data yang digunakan adalah laporan kepegawaian berupa Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai dan updating data pegawai KPPN yang dicetak melalui PBNOpen. III. Manajemen Keuangan Pembinaan dan supervisi terhadap pengelolaan keuangan di KPPN diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas KPPN selaku unit kerja yang transparan dan akuntabel di samping perannya sebagai Kuasa BUN di daerah. Poin utama pembinaan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan supervisi terhadap penyusunan rencana anggaran KPPN bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara RKA K/L dengan rencana kerja yang dimiliki KPPN. Pengujian minimal yang dilakukan antara lain: a. Memastikan penyusunan RKA K/L sesuai dengan rencana kerja KPPN dan Daftar Perhitungan Anggaran; b. Memastikan Satker KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diterima; dan c. Memastikan rencana kegiatan telah disusun dan selalu up to date. Data Awal

45 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Data awal yang digunakan dalam poin penyusunan rencana anggaran yakni monitoring dokumen RKA K/L KPPN dan update rencana keuangan/ kegiatan KPPN. 2. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Supervisi terhadap pengelolaan gaji/tunjangan pegawai dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji/tunjangan pegawai yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang dengan berpedoman pada PMK Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar hukum. Pengujian minimal yang dilakukan antara lain: a. On Desk Menginventarisir data tagihan gaji dan tunjangan KPPN (sebagai Satker) melalui OM SPAN. b. On the Spot 1. Memastikan penerbitan daftar gaji sesuai dengan daftar perubahan pegawai termasuk kebenaran perhitungan tagihan negara; 2. Memastikan proses pembuatan SKPP dan pengiriman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta data pegawai telah dinonaktifkan; 3. Memastikan daftar lembur sesuai dengan SPTPL dan daftar hadir kerja lembur; 4. Memastikan daftar perhitungan uang makan sesuai dengan rekap daftar hadir pegawai; 5. Memastikan daftar tunjangan kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai, jumlah dropping sesuai dengan permintaan dana, dan potongan PPh Pasal 21 telah disetor, serta LPP Tukin disampaikan ke Kantor Pusat; 6. Menguji dokumen pendukung pengajuan tagihan KPPN, berdasarkan Aplikasi OM SPAN. Data Awal Data awal yang digunakan terkait poin pembinaan terhadap pengelolaan gaji/tunjangan pegawai diperoleh melalui observasi terhadap beberapa dokumen yakni diantaranya laporan tunjangan kinerja pegawai yang disusun setiap bulan, sampling daftar hadir kerja lembur atau SPTPL, serta daftar pembayaran uang lembur dan uang makan kerja lembur. 3. Penyelesaian Tagihan KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah juga memiliki kewajiban sebagai satuan kerja yang wajib melakukan penyelesaian tagihan sesuai dengan

46 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN PMK Nomor 190/PMK.05/2012 beserta perubahan-nya. Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa KPPN sebagai satuan kerja dalam mengelola tagihan telah sesuai dengan ketentuan. Berikut beberapa pengujian minimal yang dilakukan: a. On Desk Menginventarisir data tagihan KPPN (sebagai Satker) melalui Aplikasi OM SPAN. b. On the Spot 1. Memastikan rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya telah disampaikan ke KPPN untuk tagihan-tagihan yang menurut ketentuan harus disertai dengan rencana penarikan dana; 2. Memastikan penyedia barang/ jasa segera menyampaikan tagihan setelah dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih); 3. Memastikan dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa telah dilengkapi dengan bukti-bukti, yang sah; 4. Memastikan kesesuaian dokumen SPP dengan SPM termasuk dokumen pendukungnya; 5. Memastikan pelaksanaan pengujian SPM oleh PPSPM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan; 6. Memastikan jangka waktu proses penyelesaian tagihan (penerbitan SPP/SPM) tidak melebihi batas waktu yang terdapat dalam ketentuan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; 7. Memastikan penatausahaan dokumen SPP, SPM, dan dokumen pendukung dilakukan dengan rapi dan aman; dan 8. Menguji dokumen pendukung pengajuan tagihan KPPN, berdasarkan Aplikasi OM SPAN. Data Awal Data awal yang digunakan dengan melakukan sampling atas dokumen SPP, SPM, beserta dokumen lampirannya. Dokumen sampling yang dipergunakan adalah dokumen SPP dan SPM yang digunakan terkait pembayaran UP dan GUP/GUP KKP pada KPPN. 4. Pembukuan Bendahara Untuk memastikan Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada KPPN selaku satuan kerja dan memastikan pembukuan bendahara telah sesuai dengan dasar hukum PMK Nomor 162/PMK.05/2013 ten-

47 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN tang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Pengujian minimal yang dilakukan terhadap poin pembinaan pembukuan bendahara: a. On Desk Memonitor Aplikasi SPRINT. b. On the Spot 1. Memastikan saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp50 juta; 2. Melakukan pengecekan pembukuan bendahara antara lain melalui pengecekan saldo BKU dan Buku Pembantu; 3. Memastikan rekonsiliasi internal antara Bendahara Pengeluaran dan petugas UAKPA telah dilakukan; 4. Memastikan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada pembukuan Bendahara sama dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca UAKPA; 5. Memastikan LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat tanggal 10); dan 6. Memastikan kepatuhan penyetoran penerimaan pajak. Data Awal Sumber data pembinaan terhadap pembukuan bendahara yaitu berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang disampaikan setiap bulannya, Berita Acara Rekonsiliasi Internal, dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA. 5. Penatausahaan Laporan Keuangan Untuk memastikan akuntabilitas Laporan Keuangan UAKPA KPPN, Pembinaan dan supervisi yang dilakukan antara lain: a. On Desk 1. Menguji Laporan UAKPA KPPN; dan 2. Memonitor ketepatan waktu penyampaian data UAKPA ke UAPPA-W. b. On the Spot: 1. Memastikan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA telah dilakukan melalui pengecekan BAR Internal; 2. Memastikan nilai persediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan pada aplikasi persediaan, SIMAK-BMN, dan Aplikasi SAIBA telah sama; 3. Memastikan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dilakukan sesuai ketentuan;

48 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 4. Memastikan rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W dilakukan tepat waktu; dan 5. Memastikan laporan capaian output 6. belanja telah disampaikan secara bulanan melalui Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran. Data Awal Data awal didapatkan dari dokumen laporan keuangan tingkat UAKPA milik KPPN, Berita Acara Rekonsiliasi Internal, serta observasi langsung terhadap pencatatan pada aplikasi persediaan, SIMAK BMN serta SAKTI milik KPPN. IV. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pembinaan dan Supervisi KPPN yang dilakukan terhadap Subkomponen Tata Usaha dan Rumah Tangga berfokus pada bagaimana KPPN selaku satuan kerja dapat melakukan pengelolaan aset, quality control terhadap sarana prasarana yang memadai dan penatausahaan terhadap prosedur pengadaan barang/jasa. Critical point unsur pembinaan yaitu: 1. Tata Usaha Pembinaan dan Supervisi KPPN yang dilakukan pada Subkomponen Tata Usaha menitikberatkan pada pengelolaan aset, pengawasan terhadap penyelesaian sarana dan prasarana khususnya new front office KPPN. Penatausahaan persuratan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan dan penatausahaan persuratan secara elektronik ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/ KMK.01/2019 tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Pengadaan Barang/Jasa Supervisi dan pembinaan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa pada KPPN dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengujian minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Memastikan perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan keten-tuan pengadaan barang/jasa; 2. Memastikan barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam Aplikasi Persediaan/Aplikasi SIMAK BMN; 3. Memastikan dokumen pengadaan dan penerimaan barang/jasa telah ditatausahakan; dan

49 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 4. Memastikan tidak ada potensi kerugian negara/lebih bayar/kurang bayar. Data Awal Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa pada masing-masing KPPN tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Seluruh dokumen pengadaan telah ditatausahakan dengan baik serta pencatatan dan penyelesaian tagihannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebean APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan barang milik negara meliputi: 1. Pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; 2. Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan 3. Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. Untuk memastikan bahwa KPPN selaku Unit Kuasa Pengguna Barang telah melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan. Pengujian minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. On Desk Memonitor laporan BMN. b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN sesuai dengan Pedoman Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Memastikan penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia Penghapusan Arsip berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu; 3. Memastikan laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi barang (BAST, kuitansi, SK Penghapusan, dan lain-lain); 4. Memastikan ketersediaan kendaraan operasional sesuai dengan tingkat kebutuhan operasionalisasi KPPN; dan 5. Memastikan kondisi rumah dinas layak huni bagi pejabat/pegawai.

50 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Data Awal Data awal diperoleh melalui monitoring dokumen yang dikirimkan oleh KPPN. Pengujian dilakukan dengan memeriksa beberapa dokumen pengelolaan BMN, seperti laporan BMN dan Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait Penghapusan Arsip. 4. Sarana Prasarana dan Tata Ruang Standar fasilitas, sarana dan prasarana merupakan salah satu standar pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/ 2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal DJPb. Pengujian minimal yang dilakukan ialah sebagai berikut. a. On Desk Tidak dilakukan pengujian. b. On the Spot 1. Memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar Pelayanan, antara lain: a) Visi Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; b) Standar dan Maklumat Pelayanan telah dipasang di KPPN; 2. Memastikan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan dan sesuai dengan kondisi yang ada; 3. Memastikan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN; 4. Memastikan letak sarana dan prasarana telah memenuhi tata ruang kantor sesuai dengan estetika; 5. Kelayakan pencahayaan/sirkulasi udara/penggunaan listrik telah memerhatikan keamanan, kesehatan, kenyamanan pegawai serta mengutamakan hemat energi; dan 6. Memastikan kondisi dan tata ruang kantor telah memenuhi kenyamanan dalam pelayanan penataan, kebersihan, pelaksanaan prinsip Go Green, dan menguji kelayakan fungsi fasilitas di FO, Ruang tunggu, dan ruang konsultasi sebagai-mana pedoman standar pelayanan. Data Awal Tim pembina melakukan monitoring terhadap dokumen dan metode inventarisasi sarana prasarana yang dilakukan oleh KPPN. Dokumen yang

51 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN diperiksa beberapa di antaranya terdiri dari checklist harian sarana prasarana yang terdapat di seluruh ruangan KPPN serta Daftar Barang Ruang (DBR) yang harus ter-update dan diletakkan di masing-masing ruangan KPPN. Dari hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa pada umumnya seluruh KPPN telah memiliki kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana tata ruang. Meskipun demikian masih terdapat temuan yang sifatnya minor seperti Daftar DBR yang belum diperbaharui. V. Kepatuhan Internal 1. Sistem Pengendalian Internal Pembinaan dan supervisi dilakukan dengan tujuan agar KPPN selaku UKI-P telah menjalankan proses pengendalian secara optimal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/ 2017. Pengujian minimal yang dilakukan terhadap poin sistem pengendalian internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. On Desk Memantau pelaporan pemantauan pengendalian internal KPPN. b. On the Spot 1. KPPN telah membangun lingkungan pengendalian yang mampu menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan pengendalian internal dan manajemen yang sehat; 2. KPPN telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; 3. KPPN telah mengomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait; 4. KPPN telah melakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal; 5. KPPN telah melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara periodik; dan 6. KPPN telah menyampaikan laporan pemantauan pengendalian internal. Data Awal Data awal diperoleh dari hasil monitoring terhadap dokumen Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yang disampaikan KPPN kepada Kanwil setiap bulan. 2. LHP Aparat Pengawas Pengujian yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan dan supervisi terhadap poin pembinaan ini di antaranya: a. On Desk Memonitor penyampaian LHP KPPN.

52 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah mengomunikasikan penugasan aparat pengawas fungsional secara berjenjang; 2. Memastikan KPPN menatausahakan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional; dan 3. Memastikan KPPN menindaklanjuti dan menuntaskan tiap rekomendasi/temuan dari aparat pengawas fungsional. Data Awal Terkait LHP Aparat Pengawas, sampai dengan periode pembinaan semester II tahun 2022 tidak terdapat KPPN lingkup Sulawesi Tenggara yang menjadi sampel dari kegiatan audit internal dan eksternal yang melibatkan aparat pengawas. VI. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Kepala KPPN, selaku Top Management memiliki peranan penting sebagai kunci utama penggerak berjalannya KPPN sebagai suatu organisasi. Supervisi dilakukan untuk menilai dan memastikan Kepala KPPN selaku pimpinan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, Kepala KPPN perlu memastikan terwujudnya harmoni dan sinergi dengan seluruh jajaran pegawai KPPN dan pihakpihak eksternal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Beberapa poin yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan pembinaan yaitu: a. Komunikasi dan Koordinasi Internal, yang bertujuan menghindari terjadinya konflik internal KPPN baik yang berkaitan dengan persoalan dinas maupun pribadi. b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal. Tujuan dari poin pembinaan ini utamanya bersifat nonteknis dengan fokus utama memastikan KPPN telah menciptakan hubungan kelembagaan yang baik dengan unit kerja lain dan/atau stakeholder-nya. VII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Keterbukaan Informasi Publik Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan negara. Dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang menjadi Critical point yaitu konten dalam media sosial KPPN apakah telah sesuai dengan standar Keterbukaan Informasi Publik.

53 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN 2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Untuk memastikan KPPN mampu mempertahankan kepercayaan dan kepuasan stakeholder yang ditunjukan dengan indeks kepuasan mitra kerja KPPN berada dalam kategori memuaskan, maka pembinaan yang dilakukan antara lain: a. On Desk Memonitor website/media 53ocial KPPN terkait dengan konten informasi peningkatan layanan. b. On the Spot 1. Observasi pelayanan/interaksi petugas FO dengan stakeholder (selama pandemi observasi dengan stakeholder dilakukan secara virtual melalui jaringan komunikasi yang telah tersedia; 2. KPPN melaksanakan survei, Kanwil merekap saat pembinaan atau membantu menyelesaikan pelaksanaan survei; 3. Terdapat upaya perbaikan KPPN dalam menindaklanjuti ketidakpuasan pelanggan; 4. Memantau dan mendorong efektivitas sarana Mini TLC unit kerja sebagai media pengembangan kompetensi stakeholder, khususnya bagi stakeholder yang memerlukan pembinaan secara intensif terkait pelaksanaan tugas/layanan perbendaharaan; dan 5. Pembentukan Liaison Officer (LO) sesuai dengan pembagian Satker K/L lingkup kerjanya, beserta grup media sosial oleh LO yang bersangkutan Data Awal Sumber data yang digunakan pada poin pembinaan ini diperoleh melalui hasil indeks kepuasan pengguna layanan KPPN atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari penyampaian kuesioner penilaian kepuasan mitra kerja KPPN. 3. Pengelolaan Pengaduan Dalam rangka mewujudkan unit pelayanan yang menerapkan sistem birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya tata kelola pengaduan yang jelas di KPPN. Supervisi dilakukan untuk mengukur keseriusan dan komitmen KPPN dalam meng-akomodasi stakeholder yang ingin melaporkan adanya indikasi pelanggaran maupun dalam rangka memberikan wadah bagi stakeholder dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan KPPN agar menjadi upaya perbaikan bagi KPPN. Pengujian minimal yang dilakukan terhadap poin pembinaan ini adalah:

54 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN a. On Desk Memonitor website/media sosial KPPN telah memublikasikan tentang sarana pengaduan KPPN. b. On the Spot KPPN telah menetapkan petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan dan Aplikasi SIPANDU telah dimanfaatkan dalam mengelola pengaduan. Data Awal Data Awal Pengelolaan pengaduan berdasarkan hasil monitoring pada website masing-masing KPPN. 4. Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rangka mewujudkan unit pelayanan yang menerapkan sistem birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel, KPPN berkomitmen dan secara konsisten menerapkan pengendalian gratifikasi sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-43/PB/ 2019 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan dan Penilaian ZI menuju WBK di Lingkungan DJPb. Pengujian minimal yang dilakukan dalam supervisi di antaranya mencakup hal-hal berikut: a. On Desk Memonitor website/media sosial KPPN telah memublikasikan tentang pengendalian gratifikasi. b. On the Spot 1. Memastikan KPPN telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan ZI; 2. Memastikan KPPN memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan 3. Memastikan KPPN telah menyusun komponen pengungkit dan komponen hasil. Data Awal Data dan informasi pengendalian gratifikasi diperoleh melalui monitoring kegiatan public campaign pada media sosial/micro-website KPPN serta penatausahaan dokumen pengendalian gratifikasi berupa SK Kepala KPPN tentang Petugas Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Pengendalian Gratifikasi yang dibuat dan disampaikan ke Kanwil setiap bulan oleh KPPN. F. Inovasi dan Prestasi I. Inovasi Penilaian inovasi ini mengacu pada KMK Nomor 362/KMK.01/2019 tentang

55 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Pedoman Penilaian Inovasi sebagai dasar hukum. Dalam kegiatan pembinaan dan supervisi terhadap subkomponen ini terdapat 2 (dua) poin utama yang dinilai dengan rincian sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan 2. Perluasan manfaat hasil inovasi Tujuan yang ingin dicapai adalah inovasi yang diusulkan oleh KPPN dapat direplikasi di unit lain. Pengujian minimal yang dilakukan terdiri dari: a. On Desk 1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi dokumen proposal inovasi dari KPPN; dan 2. Melakukan penilaian proposal inovasi sesuai ketentuan yang berlaku. b. On the Spot Menguji kelayakan/operasionalisasi inovasi KPPN Data Awal Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh KPPN dan monitoring secara langsung pada KPPN. II. Prestasi KPPN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan diharapkan dapat memperoleh pencapaian atau prestasi, baik di lingkup internal maupun eksternal serta prestasi di berbagai bidang di tingkat regional maupun nasional. Critical point pada pembinaan yang dilakukan dalam subkomponen ini adalah: 1. Mempertahankan/meningkatkan prestasi yang telah dicapai Pada setiap periode pembinaan dan 55upervise KPPN, diharapkan agar KPPN dapat meningkatkan prestasi sebagai unit kerja/prestasi pegawai KPPN atau minimal mempertahankan capaian prestasi yang telah didapat. 2. Prestasi baru KPPN diharapkan dapat memeroleh prestasi baru dari prestasi yang sudah pernah diraih. Pembinaan dan supervisi dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan dorongan terhadap KPPN dalam mencapai prestasi baru. Pengujian minimal yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan dan supervisi adalah sebagai berikut: a. On Desk Memonitor capaian prestasi KPPN. b. On the Spot Mendorong dan memotivasi KPPN untuk selalu berupaya mencapai prestasi baru.

56 Bab II Unsur Pembinaan dan Supervisi KPPN Halaman ini sengaja dikosongkan

59 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN A. Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pembinaan dan supervisi terhadap KPPN di wilayah kerjanya, yaitu KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Raha, serta KPPN Kolaka dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN. Pembinaan dilakukan dalam dua bentuk yaitu konsultasi dan fasilitasi. Pembinaan dalam bentuk konsultasi dilakukan untuk memberikan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas KPPN yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dilakukan untuk mendukung serta meningkatkan kapasitas KPPN dalam penyelenggaraan tugas. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dilakukan dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas KPPN dan/atau pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis/sosialisasi kepada KPPN dan/atau mitra kerja KPPN sedangkan Supervisi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan tugas KPPN yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Supervisi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan tugas KPPN yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan mengamati secara seksama terhadap kegiatan KPPN dalam rangka memperoleh informasi, sedangkan evaluasi dilakukan dengan penilaian atas kegiatan oleh KPPN. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan ke dalam Matrik Hasil Pembinaan dan Supervisi. Pembinaan dan Supervisi KPPN oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan metode on desk dan on the spot. Metode on desk dilakukan di lokasi Kanwil DJPb tanpa observasi langsung ke KPPN yang dilakukan dengan menyelenggarakan konsultasi dan/atau fasilitasi, mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi dan menganalisis data dan dokumen untuk pembinaan dan supervisi dalam satu semester. Data yang digunakan Gambar 3.1 Exit Meeting Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022 pada KPPN Raha

60 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN berdasarkan monitoring data pada aplikasi OM SPAN, SPRINT, MonSAKTI, SIMASPATEN, maupun berdasarkan data yang di-upload pada Google Drive sesuai dengan permintaan data dari Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil. Metode on the spot dilakukan dengan observasi langsung ke KPPN yaitu dengan menyelenggarakan konsultasi dan/atau fasilitasi dalam rangka memberikan petunjuk, pertimbangan, pendapat, dan/atau penguatan kapasitas pelaksanaan tugas KPPN, memperoleh atau memastikan keberadaan data dan dokumen yang belum diperoleh pada pelaksanaan pembinaan dan supervisi dengan metode on desk, serta memastikan kebenaran data dan dokumen yang masih memerlukan klarifikasi pada pelaksanaan pembinaan dan supervisi dengan metode on desk. Rangkaian Pembinaan dan Supervisi KPPN baik secara on the spot maupun on desk dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 17 November 2022. Infografis 3.1 Jadwal Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2022 B. Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Bagian ini akan membahas hasil pembinaan dan supervisi berupa kondisi faktual yang dijumpai selama pembinaan dan supervisi di KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Raha, dan KPPN Kolaka. Kondisi faktual ini telah dikonfirmasi kepada pejabat/pegawai KPPN pada masing subbagian/seksi. Hasil pembinaan dan supervisi disajikan berdasarkan komponen sebagai berikut:

61 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN I. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembinaan yang telah diunggah oleh KPPN pada link tautan https://s.id/DokumenPembinaanSmtII2022 maupun dari dokumen yang diperoleh pada saat pembinaan on the spot, diperoleh catatan sebagai berikut: a. Semua KPPN telah menyusun dan menyampaikan dokumen Laporan RPA KPPN Semester I Tahun 2022 dengan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 18 Agustus 2022. Cutoff data yang digunakan pada penyusunan RPA menggunakan data sampai dengan Bulan Juni atau akhir periode semester I tahun 2022. Di dalam Laporan RPA Tingkat KPPN telah disajikan: - data realisasi anggaran dan data capaian output/outcome sebagai salah satu dasar melakukan reviu belanja; - hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Satker dalam lingkup kerja KPPN; dan - pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap Satker K/L. Kualitas penyajian Laporan RPA oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara juga semakin baik jika dibandingkan dengan Laporan RPA Semester II Tahun 2021. b. Koordinasi dan kerjasama antara KPPN dengan pihak eksternal baik pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, perbankan, maupun masyarakat telah terjalin dengan baik. c. Publikasi atas pelaksanaan kegiatan baik itu pelatihan/Bimtek/sosialisasi/workshop kepada pengelola perbendaharaan sudah dilaksanakan dengan baik. Tabel 3.1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyusunan RPA No. KPPN Tanggal Penyampaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Keterangan 1 Kendari 16 Agustus 2022 18 Agustus 2022 Tepat Waktu 2 Bau-Bau 8 Agustus 2022 Tepat Waktu 3 Kolaka 8 Agustus 2022 Tepat Waktu 4 Raha 5 Agustus 2022 Tepat Waktu

62 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN 2. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker a. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Satker Hasil pembinaan dan supervisi berdasarkan pengujian secara on desk dan secara on the spot dalam rangka kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada Satker adalah sebagai berikut. Tabel 3.2 Kegiatan Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Perbendaharaan kepada Satker § Sosialisasi KKP, CMS, dan Digipay 008 dengan pada tanggal 14 Juli 2022 § Bimtek Rekonsiliasi SPAN-SAKTI kolaborasi dengan Kanwil DJPb pada tanggal 3-4 Agustus 2022 § Ngopi Asik (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) kolaborasi dengan Kanwil DJPb pada tanggal 13 September 2022 § Sosialisasi Aplikasi Gaji Web PPNPN pada tanggal 14 September 2022 § FGD Upaya Peningkatan Kualitas Nilai IKPA Indikator UP/TUP pada tanggal 21-22 September 2022 § FGD Implementasi Gerakan Zero Retur pada tanggal 29 September 2022 § Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022 § Sosialisasi Penerimaan Negara dan Bank Garansi pada Akhir Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 § Sosialisasi Pengggunaan KKP, Digipay, dan Bank Garansi Akhir Tahun 2022 kolaborasi dengan Bank BRI pada tanggal 8 November 2022 § Pendampingan dan Bimtek Penyusunan LK K/L melalui Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI pada tanggal 24 November 2022 § Bimtek Pengisian Proyeksi RPD Bulanan pada tanggal 1 Desember 2022 § Monev Implementasi SAKTI Semester I dan IKPA Triwulan III tahun 2022 secara on the spot pada tanggal 3-6 Agustus 2022 § Bimtek Tongkat Sakti terkait Pengisian Capaian Output pada tanggal 4 Agustus 2022 § Koordinasi dan Monev Implementasi Digital Payment secara on the spot pada tanggal 5 Agustus 2022 § FGD Progres IKPA Triwulan III dan Evaluasi Implementasi SAKTI Semester I Tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus 2022 § Monev dan Bimtek Digipay, IKPA, SAKTI, dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan secara on the spot pada tanggal 25 dan 29 Agustus 2022 § Asistensi Penyusunan LK-UAKPA Mitra Kerja KPPN Bau-Bau lingkup Kabupaten Wakatobi pada tanggal 7 September 2022

63 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN § Ngopi Asik (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) kolaborasi dengan Kanwil DJPb pada tanggal 8 September 2022 § Bimtek Aplikasi Gaji Web PPNPN pada tanggal 19 September 2022 § Bimtek Mandiri Cash Management pada tanggal 21 September 2022 § Monev dan Bimtek IKPA, SAKTI, Digipay, dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan on the spot pada tanggal 21-30 September 2022 § Workshop LLAT 2022 pada tanggal 11 Oktober 2022 § Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun 2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 § Monev dan Bimtek Sertifikasi Perbendaharaan, IKPA, SAKTI, dan Digipay secara on the spot pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2022 § Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Oktober 2022 dan Bimtek Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA pada tanggal 10 November 2022 § Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) pada tanggal 23-24 November 2022 § Bimtek Perekaman TKDN pada SAKTI dan Pendaftaran Vendor pada Digipay pada tanggal 29 November 2022 § Pendampingan Pembayaran Gaji Induk PNS/POLRI bulan Januari 2023 pada tanggal 8 Desember 2022 § Bimtek Perekaman Bank Garansi pada Aplikasi SAKTI pada tanggal 14 Desember 2022 § Bimtek IKPA, Implementasi SAKTI, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, dan Digitalisasi Pembayaran pada tanggal 21-22 Desember 2022 § Ngopi Asik (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) kolaborasi dengan Kanwil DJPb pada tanggal 1 September 2022 § Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Periode bulan Agustus 2022 pada tanggal 13 September 2022 § Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI pada tanggal 8 dan 14 September 2022 § Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digipay pada tanggal 20 dan 31 Oktober 2022 § Evaluasi Pelaksanaan Anggaran lingkup KPPN Kolaka bulan September 2022 pada tanggal 21 Oktober 2022 § FGD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan bulan Oktober Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 § FGD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan bulan November Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 § Sosialisasi Percepatan Realisasi Akhir Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 8 Desember 2022 § Ngopi Asik (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) kolaborasi dengan Kanwil DJPb pada tanggal 4 Juli 2022

64 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN § Sosialisasi Pelaksanaan Rekonsiliasi melalui Aplikasi MONSAKTI pada tanggal 26 Juli 2022 § Pendampingan Penyusunan LK pada tanggal 7 September 2022 § Monev SAKTI Semester I Tahun 2022 pada tanggal 8 September 2022 § Bimtek Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan PPNPN Menggunakan Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN pada tanggal 15 September 2022 § Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2022 secara on the spot pada tanggal 21-23 September 2022 § Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 Satuan Kerja Lingkup KPPN Raha pada tanggal 13 Oktober 2022 § Monev Pelaksanaan Anggaran secara on the spot pada tanggal 15 Oktober 2022 § Sosialisasi PER-8/PB/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 § Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Anggaran Via Online pada tanggal 27 Oktober 2022 § Koordinasi Implementasi KKP pada tanggal 31 Oktober 2022 § Konsultasi Online Satker melalui Zoom Meeting (KONSARING) Pendampingan Aplikasi SAKTI terkait Penyusunan Proyeksi Pengeluaran Bulanan dan RPD Harian pada tanggal 3 November 2022 § Konsultasi Online Satker melalui Zoom Meeting (KONSARING) tentang Perekaman Informasi TKDN pada tanggal 8 November 2022 § Konsultasi Online Satker melalui Zoom Meeting (KONSARING) Deadline/Batas-Batas Waktu Pengajuan Data Kontrak dan SPM ke KPPN sesuai PER-8/PB/2022 pada tanggal 10 November 2022 § Konsultasi Online Satker melalui Zoom Meeting (KONSARING) tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada tanggal 15 November 2022 § Monev Pelaksanaan Anggaran secara on the spot pada tanggal 16-17 November 2022 § Pembinaan Satker serta Monev Pelaksanaan Anggaran secara on the spot pada tanggal 1 20, dan 27 Desember 2022 § Monev Pejabat Perbendaharaan dan Koordinasi Integrasi Belanja Pegawai secara on the spot pada tanggal 3 Desember 2022 § Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 13 Desember 2022 § Monev Pejabat Perbendaharaan secara on the spot pada tanggal 15-22 Desember 2022 § Pendampingan Integrasi Belanja Pegawai bagi Satuan Kerja lingkup Kemenag TA 2023 pada tanggal 20 Desember 2022 § Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 pada tanggal 29 Desember 2022 b. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Satker Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi OM SPAN terkait Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), rata-rata nilai IKPA KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara s.d. bulan November 2022 di atas 90 (sangat baik), meskipun demikian pada Sumber: Laporan Pengembangan Penguatan Peran KPPN dan media sosial KPPN

65 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN masing-masing KPPN masih terdapat beberapa satuan kerja yang nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA masih di bawah 70. Nilai IKPA KPPN selaku Kuasa BUN s.d. bulan November 2022 sebagai berikut. Tabel 3.3 Capaian IKPA KPPN selaku Kuasa BUN per 30 November 2022 c. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran • Kartu Kredit Pemerintah Tren realisasi penggunaan KKP Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dari Januari hingga Desember 2022 cenderung meningkat terutama pada Satker lingkup KPPN Kendari dan KPPN Bau-Bau. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Aplikasi OM SPAN, data transaksi penggunaan KKP s.d. bulan Desember 2022 sebagai berikut. Sumber: Aplikasi OM SPAN Sumber: Aplikasi OM SPAN Grafik 3.1 Tren Realisasi Penggantian UP/TUP KKP Januari s.d Desember 2022

66 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Secara total, realisasi penggunaan KKP di tahun 2022 pada Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp7,91 miliar, meningkat hingga 27,31% dibanding tahun 2021. Pada KPPN Kendari dan KPPN Bau-Bau, terjadi peningkatan realisasi penggunaan KKP yang sangat tinggi masing-masing sebesar 72,16% dan 46,97% dibanding tahun 2021, namun pada KPPN Kolaka dan KPPN Raha terjadi penurunan realisasi penggunaan KKP, masing-masing sebesar 1,95% dan 6,25%. • Digipay dan Marketplace Nilai transaksi Digipay oleh Satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp1,8 Miliar, mengalami peningkatan hingga 131,78% dari nilai transaksi sepanjang tahun 2021 yang hanya sebesar Rp785,23 Juta. Peningkatan nilai transaksi Digipay terjadi pada KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha. Peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah vendor yang bergabung dengan Digipay. Pada KPPN Kendari terdapat penurun nilai transaksi yang tidak begitu signifikan, yaitu sekitar 0,9% dari tahun sebelumnya. Sumber: Aplikasi OM SPAN Grafik 3.4 Perbandingan Nilai Transaksi Digipay Periode 2022 dan Sebelumnya Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Satker dan Vendor Digipay Periode 2022 dan Sebelumnya Sumber: Laporan Uji Coba Penggunaan UP Melalui Marketplace dan Digipay dari KPPN (data diolah) Grafik 3.2 Tren Realisasi Penggantian UP/TUP KKP Tahun 2021-2022 Sumber: Aplikasi OM SPAN

67 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Jika dilihat pada Grafik 3.5 dan 3.6, di tahun 2022 realisasi nilai dan jumlah transaksi bersifat fluktuatif setiap bulannya dan dapat diketahui bahwa nilai dan jumlah transaksi paling rendah ialah pada triwulan II. 3. Pengelolaan Perbendaharaan Negara Hasil pembinaan dan supervisi berdasarkan pengujian secara on desk dan on the spot, dapat diberikan catatan-catatan sebagai berikut: a. Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OM SPAN periode Juli s.d Oktober 2022 pada seluruh KPPN deviasi Rencana Penarikan Dana sebesar 0%. b. Dari hasil uji sampling dokumen pengesahan SKPP pada masing-masing KPPN terdapat catatan sebagai berikut. Tabel 3.4 Hasil Uji Sampling Pengesahan SKPP KPPN Kendari Berdasarkan uji sampling a. Terdapat 1 (satu) pengesahan SKPP Pindah yang tidak sesuai format sebagaimana yang diatur pada PER-02/PB/2018, yaitu SKPP no. B/11/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 a.n. Zudun Umar b. Terdapat 1 (satu) pengesahan SKPP yang diterbitkan lebih dari 2 hari kerja, yaitu SKPP W21-A5/932/KU.01/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 a.n. Drs. Safar KPPN Bau-Bau Berdasarkan uji sampling, proses penyelesaian pengesahan SKPP sudah sesuai ketentuan yang diatur pada PER-02/PB/2018. Grafik 3.6 Nilai Transaksi Digital Payment pada Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara s.d. November 2022 Grafik 3.5 Jumlah Transaksi Digital Payment pada Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara s.d. November 2022 Sumber: Laporan Uji Coba Penggunaan UP Melalui Marketplace dan Digipay dari KPPN (data diolah)

68 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN KPPN Kolaka Berdasarkan uji sampling: a. Terdapat 3 (tiga) pengesahan SKPP yang tidak sesuai format sesuai lampiran PER-02/PB/2018 yaitu: - SKPP no. UP.02.03/432-74.11/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 a.n. Okky Aditia Nur Pratama - SKPP no. 421/Ket-100.up.03.01/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 a.n. Sumarni - SKPP no. UP.02.03/432-74.11/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 a.n. Hj. Kusniyati b. Terdapat SKPP yang diterbitkan sebelum data supplier dinonaktifkan, SKPP dimaksud yaitu: - SKPP no. UP.02.03/432-74.11/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 a.n. Okky Aditia Nur Pratama. Surat Pengantar KPPN tanggal 26 Juli 2022, Laporan Penonaktifan tanggal 2 Agustus 2022 - SKPP no. W21-A9/753/KU.01/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 a.n. Dra Faryati Yaddi. Surat Pengantar KPPN tanggal 27 Juli 2022, Laporan Penonaktifan tanggal 2 Agustus 2022 - SKPP no. B-1388/P.3.16/Cu.3/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 a.n. Ardian. Surat Pengantar KPPN tanggal 30 Agustus 2022, Laporan Penonaktifan tanggal 2 September 2022 KPPN Raha Berdasarkan uji sampling, proses penyelesaian pengesahan SKPP sudah sesuai ketentuan yang diatur pada PER-02/PB/2018. Selama bulan Juli s.d September 2022 jumlah SKPP Pindah/Pensiun yang telah dilakukan pengesahan sebanyak 782 SKPP. Tabel 3.5 Rekapitulasi Penerbitan SKPP Juli s.d. September 2022 No. KPPN Juli Agustus September Jumlah Pindah Pensiun Pindah Pensiun Pindah Pensiun 1 Kendari 163 26 347 46 61 31 674 2 Baubau 17 4 13 6 18 4 62 3 Kolaka 10 1 6 4 8 6 35 Sumber: Dokumen Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022

69 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN No. KPPN Juli Agustus September Jumlah Pindah Pensiun Pindah Pensiun Pindah Pensiun 4 Raha 3 2 1 3 2 0 11 Jumlah 193 33 367 59 89 41 782 c. Hasil pembinaan dan supervisi atas rekonsiliasi tingkat UAKPA berdasarkan pengujian secara on the spot maupun on desk adalah: - Dengan adanya penerapan SAKTI secara full module untuk seluruh K/L pada tahun 2022 berdampak pada perubahan proses pe-laksanaan rekonsiliasi pada satuan kerja. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S32/PB/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022 maka pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan menggunakan Aplikasi MonSAKTI. - Hasil Rekonsiliasi yang semula dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi berubah menjadi dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR), dimana dalam pelaksanaannya proses rekonsilia-si Data SPAN dan SAKTI dilakukan secara otomatis secara periodik ke Aplikasi SAKTI (tidak melalui proses upload data). - Dari hasil monitoring pada Aplikasi MonSAKTI, tidak terdapat satuan kerja yang belum diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). d. Seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan saldo rekening dengan tepat waktu. Tabel 3.6 Daftar Penyampaian Laporan Saldo Rekening bulan Juli s.d. Desember 2022 KPPN Kendari Baubau Kolaka Raha Juli 10 Ags 2022 12 Ags 2022 09 Ags 2022 12 Ags 2022 Agustus 09 Sep 2022 12 Sep 2022 09 Sep 2022 12 Sep 2022 Sumber: Dokumen Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022 Gambar 3.2 Sosialisasi Pelaksanaan Rekonsiliasi melalui Aplikasi MonSAKTI Tahun 2022

70 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN KPPN Kendari Baubau Kolaka Raha September 10 Okt 2022 13 Okt 2022 06 Okt 2022 12 Okt 2022 Oktober 10 Nov 2022 11 Nov 2022 10 Nov 2022 14 Nov 2022 November 09 Des 2022 13 Des 2022 09 Des 2022 09 Des 2022 Desember 09 Jan 2023 12 Jan 2023 11 Jan 2023 10 Jan 2023 e. Hasil pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan uji petik kepatuhan Bank Persepsi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. - KPPN Kendari telah melaksanakan uji petik Bank/Pos Persepsi dan telah menuangkan hasil uji petik/ Monitoring dalam Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Persepsi namun belum melakukan unggah berita acara tersebut pada Dashboard MPN G3. - KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha telah melaksanakan uji petik Bank/Pos Persepsi dan menuangkan hasil uji petik/Monitoring dalam Berita Acara Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Persepsi serta telah mengunggah berita acara tersebut pada dashboard MPN G3. Tabel 3.7 Monitoring Uji Petik Kepatuhan Bank Persepsi Triwulan III s.d Triwulan IV Tahun 2022 No KPPN Bank Nama Cabang Tanggal Monev Ketepatan Triwulan III 1 103 BAU-BAU BANK RAKYAT INDONESIA Wakatobi 23/09/2022 Tepat Waktu 2 156 KOLAKA BANK NEGARA INDONESIA Kantor BNI KCP Kolaka 30/09/2022 Tepat Waktu 3 156 KOLAKA BPD SULAWESI TENGGARA Kantor BPD SULTRA Cabang Kolaka 30/09/2022 Tepat Waktu 4 156 KOLAKA BANK MANDIRI Kantor Bank Mandiri KCP Kolaka 29/09/2022 Tepat Waktu 5 156 KOLAKA BANK RAKYAT INDONESIA Kantor BRI Cabang Kolaka 29/09/2022 Tepat Waktu 6 157 RAHA BANK RAKYAT INDONESIA BRI KCP Unit Kambara 15/09/2022 Tepat Waktu 7 157 RAHA POS INDONESIA Pos Indonesia Cabang Raha 14/09/2022 Tepat Waktu Triwulan IV 1 103 BAU-BAU BANK RAKYAT INDONESIA Baubau 23/12/2022 Tepat Waktu 2 103 BAU-BAU BANK NEGARA INDONESIA Wakatobi 07/10/2022 Tepat Waktu 3 156 KOLAKA BANK RAKYAT INDONESIA BRI Unit Ladongi 27/12/2022 Tepat Waktu 4 156 KOLAKA BPD SULAWESI TENGGARA BPD Sultra KCP Ladongi 27/12/2022 Tepat Waktu 5 156 KOLAKA BANK MANDIRI Bank Mandiri KCP Kolaka 26/12/2022 Tepat Waktu 6 156 KOLAKA BANK NEGARA INDONESIA BNI KCP Kolaka 26/12/2022 Tepat Waktu 7 157 RAHA POS INDONESIA Pos Indonesia Cabang Raha 29/12/2022 Tepat Waktu 8 157 RAHA BPD SULAWESI TENGGARA BPD Sulawesi Tenggara Cabang Kambara 29/12/2022 Tepat Waktu

71 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN No KPPN Bank Nama Cabang Tanggal Monev Ketepatan 9 157 RAHA BANK RAKYAT INDONESIA BRI Cabang Raha 27/12/2022 Tepat Waktu 10 157 RAHA BPD SULAWESI TENGGARA BPD Sulawesi Tenggara Cabang Raha 26/12/2022 Tepat Waktu 11 157 RAHA BANK NEGARA INDONESIA BNI KCP Raha 26/12/2022 Tepat Waktu f. Berdasarkan hasil monitoring penerbitan LPJ melalui Aplikasi SPRINT dan hasil pemeriksaan arsip dokumen LPJ Bendahara Satker pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.02/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja, namun masih terdapat satuan kerja yang terlambat dalam melaporkan LPJ Bendahara. Tabel 3.8 Rekapitulasi Penyampaian LPJ Bendahara KPPN Kendari (Juli s.d September 2022) Bulan Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah LPJ Tepat Waktu Jumlah LPJ Terlambat Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Juli 256 84 255 27 1 57 Agustus 258 83 257 30 1 53 September 258 84 256 32 2 52 Tabel 3.9 Rekapitulasi Penyampaian LPJ Bendahara KPPN Baubau (Juli s.d September 2022) Bulan Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah LPJ Tepat Waktu Jumlah LPJ Terlambat Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Juli 106 23 106 23 0 0 Agustus 106 23 106 23 0 0 September 106 23 106 23 0 0 Tabel 3.10 Rekapitulasi Penyampaian LPJ Bendahara KPPN Kolaka (Juli s.d September 2022) Bulan Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah LPJ Tepat Waktu Jumlah LPJ Terlambat Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Juli 54 16 54 13 0 3 Agustus 55 16 55 16 0 0 September 55 16 55 16 0 0 Tabel 3.11 Rekapitulasi Penyampaian LPJ Bendahara KPPN Raha (Juli s.d September 2022) Bulan Jumlah Satker Wajib LPJ Jumlah LPJ Tepat Waktu Jumlah LPJ Terlambat Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Bend. Pengeluaran Bend. Penerimaan Juli 33 9 32 9 1 0 Agustus 34 9 34 9 0 0 September 34 9 34 9 0 0 Sumber: Dashboard MPN G3, menu Monitoring Monev Bank/Persepsi

72 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada KPPN Baubau tidak terdapat Satker yang terlambat menyampaikan LPJ. 4. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan Hasil pembinaan dan supervisi berdasarkan pengujian baik secara on desk maupun on the spot adalah: Sesuai dengan SE Menteri Keuangan nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Focus Grup Discusion (FGD) di Lingkungan Kementerian Keuangan, FGD merupakan kegiatan penyampaian materi baik berupa arahan dari pimpinan Kementerian Keuangan maupun hal update lainnya yang disampaikan oleh Pejabat Administrator. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh KPPN pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan FGD Pejabat Administrator untuk periode Triwulan III Tahun 2022 yang mengangkat tema “Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi”. Secara umum, terdapat dua materi yang disampaikan yaitu Current Issues Presidensi G20 Indonesia: Green Investment/Economy dan Memupuk Cinta Negeri melalui Pengelolaan Keuangan Pribadi. b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Berdasarkan monitoring data pada Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (SIMTRADA), Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang TKDD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pencairan DAK Fisik dan Dana Desa pada DJPb. Grafik 3.7 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa s.d. 31 Desember 2022 Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (SIMTRADA)

73 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah Sesuai dengan PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara di daerah, KPPN diharapkan dapat melakukan pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Satker K/L dan Pemda dan melakukan analisis terkait potensi PNBP di daerah regionalnya. Terkait hal tersebut, KPPN Raha bekerjasama dengan KP2KP Raha telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Pajak Bendahara Instansi dengan Pemeintah Daerah Kab. Muna. d. Penyediaan Layanan Bersama (Co-Location) Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KMK.01/2016, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada yang termasuk Daftar Instansi Vertikal Penyelenggara Layanan Bersama (Co-Location) Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, pada: - KPPN Bau-Bau dengan berlokasi pada KPPN Filial Wakatobi telah terdapat layanan bersama Kemenkeu Satu dengan beberapa layanan seperti Revisi DIPA, Konsultasi Sukuk Negara, Pengisian SPT Tahunan/e-filing, layanan pemesanan pita cukai, dan lelang produk UMKM. Gambar 3.3 Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Pajak Bendahara Instansi dengan Pemeintah Daerah Kab. Muna Gambar 3.4 Peresmian Kantor Layanan Bersama Kemenkeu Satu pada KPPN Filial Wakatobi oleh Plt. Kakanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara

74 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN - KPPN Raha bekerjasama dengan KP2KP Raha menyelenggarakan Pelaya-nan CoLocation dalam bentuk “Pojok Pajak”. 5. Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission a. Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Berdasarkan hasil pemeriksaan arsip dokumen proses pengesahan penggunaan dana Satker BLU pada KPPN Kendari yaitu Universitas Haluoleo dan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari proses pengesahan dana Satker BLU telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015, serta telah sesuai dengan SOP berkenaan. Total pagu anggaran Sumber Dana Badan Layanan Umum lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp365,18 Miliar, dimana 86,94% berada pada BLU Universitas Haluoleo. Namun sampai dengan 27 Desember 2022 realisasi belanja pada BLU Universitas Haluoleo baru mencapai 78,35% dari total pagu sebesar Rp317,5 Miliar. b. Menjaga Ketepatan sasaran Kredit Program Berdasarkan pengujian secara on desk dan pemeriksaan arsip dokumen penyaluran kredit program/UMi pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Gambar 3.5 Layanan Co-Location “Pojok Pajak “ Sumber: Aplikasi OM SPAN Grafik 3.8 Pagu Realisasi Anggaran Sumber Dana Badan Layanan Umum lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

75 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Akurasi data kredit program dan penyaluran pembiayaan UMi untuk Semester I Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Juknis Monev Pembiayaan UMi serta Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan nomor ND-256/PB/2019 tentang SOP pelaksanaan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018. KPPN telah melaksanakan Penyaluran Pembiayaan UMi dengan memenuhi kriteria: - Pada awal tahun 2022 KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi, sesuai pengguna/operator terbaru; dan - KPPN telah melakukan Monev kesesuaian data debitur pada Aplikasi Monev Pembiayaan UMi dengan dokumen penyalur. Tabel 3.12 Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Periode Semester I Tahun 2022 No. KPPN Nota Dinas Penyampaian Laporan Keterangan 1 Kendari ND-263/KPN.2801/2022 tanggal 25 Juli 2022 Tepat Waktu 2 Bau-Bau ND-438/KPN.2803/2022 tanggal 25 Juli 2022 Tepat Waktu 3 Kolaka ND-494/KPN.2804/2022 tanggal 28 Juli 2022 Tepat Waktu 4 Raha ND-638/KPN.2803/2022 tanggal 6 Juli 2022 Tepat Waktu 6. Tata Kelola Internal a. Kinerja Organisasi • Pengelolaan Kinerja Organisasi Hasil pembinaan dan supervisi berdasarkan pengujian secara on desk dan on the spot seluruh KPPN pada Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah: i. Melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja Internal telah dilakukan setiap bulan (DKO) ii. Penyampaian laporan capaian kinerja Triwulanan telah disampaikan tepat waktu • Standar Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan uji sampling ketaatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hasil uji wawancara kepada pegawai atas pemahaman SOP yang diatur dalam KEP287/PB/2016 tentang SOP KPPN, dapat disimpulkan bahwa KPPN lingkup Kanwil

76 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan SOP dalam setiap pelaksanaan tugas, serta KPPN juga telah melakukan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) baik berupa Gugus Kendali Mutu, sharing session pada saat morning call maupun melakukan reviu SOP yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas sesuai seksi masing-masing. • Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh KPPN telah melaksanakan implementasi SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perben-daharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di KPPN. KPPN telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: i. KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO (Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. ii. Visi dan misi yang tertera pada konteks organisasi telah sejalan dengan Rencana Strategis DJPb Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada KEP-193/PB/2020. iii. Catatan Mutu/Arsip KPPN telah sesuai dengan ketentuan namun terdapat catatan pada KPPN Bau-Bau yakni Seksi VeraKI belum memasukkan arsip pengujian kepatuhan dalam Catatan Mutu. iv. Seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk tahun 2022 dengan output peluang untuk perbaikan, namun KPPN Raha perlu memperhatikan bahwa pelaksanaan RTM harus diawali dengan adanya pengujian kepatuhan. Tabel 3.13 Kertas Kerja ceklist Rekap Pemeriksaan Dokumen ISO 9001:2015 Tahun 2022 No Nama Dokumen Kendari Bau-Bau Kolaka Raha Keterangan 1 Pedoman Mutu Ö Ö Ö Ö Telah ditetapkan

77 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN No Nama Dokumen Kendari Bau-Bau Kolaka Raha Keterangan 2 Konteks Organisasi Ö Ö Ö Ö Telah direviu dan ditetapkan kembali di awal tahun 2022 sete-lah penandatanganan kontrak 3 Kebijakan Mutu Ö Ö Ö Ö Telah ditetapkan 4 Daftar Induk Dokumen Internal Ö Ö Ö Ö Telah ditetapkan 5 Bukti Rapat Tinjauan Manajemen (Undangan, Daftar Hadir, Notula) Ö Ö Ö Ö Seluruh KPPN telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen 6 Jadwal Pemeliharaan Tahunan Ö Ö Ö Ö Telah dibuat di awal tahun 2022 7 Kartu Pengawasan Pemeliharaan Ö Ö Ö Ö Telah dibuat di awal tahun 2022 8 Form Usulan Perbaikan Peralatan/Mesin Ö Ö Ö Ö Telah dibuat di awal tahun 2022 9 Form Rekap Hasil Perbaikan Peralatan/Mesin Ö Ö Ö Ö Telah dibuat di awal tahun 2022 10 Daftar Rekanan Terpilih Ö Ö Ö Ö Data terakhir 11 Form Evaluasi Rekanan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 12 Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag Kontrak Kinerja dan Sasaran Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan dan Laporan Capaian IKU Ö Ö Ö Ö Telah dibuat 13 Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 14 Form usulan Perubahan Dok *) Ö Ö Ö Ö - 15 Piagam Manajemen Risiko Ö Ö Ö Ö Sudah disesuaikan 16 Laporan Pemantauan Penanganan Risiko Ö Ö Ö Ö Data terakhir 17 Survei IKM Ö Ö Ö Ö Data terakhir 18 Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan Ö Ö Ö Ö Disesuaikan di awal tahun 2022 19 Surat Tugas Pengujian Kepatuhan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 20 Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 21 Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 22 Foem Tindakan Perbaikan *) (tindak lanjut survei, IKU tidak tercapai, dll) Ö Ö Ö Ö -

78 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN No Nama Dokumen Kendari Bau-Bau Kolaka Raha Keterangan 23 Form Riwayat Pengaduan yang pernah diterbitkan Ö Ö Ö Ö Data terakhir 24 Laporan Pengelolaan Pengaduan Ö Ö Ö Ö Data terakhir b. Manajemen SDM • Pola Mutasi Internal Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen terkait dokumen Surat Keputusan Mutasi Internal tahun 2022 pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara KPPN Kendari, KPPN Kolaka serta KPPN Bau-bau telah melaksanakan mutasi internal pegawai dalam rangka penyegaran/pengembangan karier pegawai pada semester II tahun 2022, sedangkan KPPN Raha belum melaksanakan mutasi internal karena masa bertugas pegawai pada masing-masing bagian/seksi rata-rata kurang dari 2 tahun. Data mutasi internal sebagai berikut: Tabel 3.14 SK Mutasi Internal pada KPPN Tahun 2022 No KPPN Nomor SK Tanggal 1 Kendari KEP-63/KPN.2801/2022 21 September 2022 2 Bau-Bau KEP-77/KPN.2802/2022 15 September 2022 3 Kolaka KEP-125/KPN.2804/2022 16 September 2022 4 Raha - - • Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Berdasarkan hasil monitoring dan pemeriksaan arsip dokumen, KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Berbasis Kompetensi dengan baik. Capacity Building/Internal Gathering dilaksanakan secara berkala oleh KPPN tiap Triwulan sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.ND-2595/PB.1/2022 tanggal 118 Juli 2022. Sumber: Dokumen Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022 Gambar 3.6 Internal Gathering pada KPPN Kolaka

79 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN • Penetapan Kinerja Individu Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen Pengelolaan Kinerja, Penandatanganan Kontrak Kinerja telah dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-480/PB.1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Penetapan Kinerja Individu, pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat pada data berikut: a) KPPN telah memiliki penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; b) KPPN telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; c) Laporan Capaian Kinerja Individu telah disusun dan dilengkapi dengan dokumen dukung yang memadai; d) Telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja individu. e) Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar dalam pemberian reward (best employee) kepada pegawai. • User SPAN Berdasarkan monitoring data pada OM SPAN, secara umum penunjukkan Petugas Pemegang User SPAN di KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai peraturan dan dari pemeriksaan arsip dokumen pengelolaan user SPAN Tim Pembinaan dan Supervisi menemukan kondisi sebagai berikut: a) Pegawai pemegang user SPAN sesuai dengan surat penunjukan; b) Perubahan user SPAN telah dilakukan sesuai dengan prosedur; c) Penyelesaian tagihan di SPAN telah sesuai dengan ST/surat cuti pegawai pemegang user SPAN dan/atau dengan BA penggunaan user SPAN; dan d) Secara periodik, pemegang user SPAN melakukan transfer knowledge kepada sesama pemegang user maupun pegawai lainnya. c. Manajemen Keuangan • Penyusunan Rencana Anggaran Berdasarkan pemeriksaan arsip terkait Penyusunan Rencana Anggaran dan dokumen yang diunggah maupun disampaikan pada saat pembinaan secara on the spot, penyusunan rencana anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan: a) Penyusunan RKA-KL sesuai dengan rencana kerja KPPN

80 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN b) KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang telah diterima. c) Rencana kegiatan telah disusun dan dilakukan update dalam hal terjadi perubahan kegiatan yang mengakibatkan perubahan alokasi dana. • Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Untuk pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai pada KPPN juga sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan: a) Pengajuan lembur sudah sesuai dengan SPTPL dan dibuktikan dengan rekap daftar hadir pegawai. b) Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar hadir pegawai. c) Daftar tunjangan kinerja telah sesuai dengan daftar pegawai. • Penyelesaian Tagihan Berdasarkan pengujian atas dokumen SPM/SP2D yang sudah diterbitkan, pelaksanaan pengujian tagihan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pembukuan Bendahara Berdasarkan pengujian atas arsip pembukuan bendahara pada KPPN LIngkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, pembukuan bendahara telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari: a) Saldo kas tunai di bendahara pada akhir hari kerja tidak lebih dari Rp50 juta; b) Saldo Buku Kas Umum telah sesuai; c) LPJ telah disampaikan ke KPPN tepat waktu paling lambat tanggal 10; dan d) Kewajiban penyetoran penerimaan pajak dilakukan secara tepat waktu. • Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan monitoring data pada OM SPAN, capaian kinerja anggaran KPPN yang diukur dengan IKPA sudah sangat baik. Capaian nilai IKPA sampai dengan triwulan IV di masing-masing KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara ialah sebagai berikut.

81 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN d. Tata Usaha dan Rumah Tangga Berdasarkan hasil pemeriksaan Sarana Prasarana dan Tata Ruang pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan penyesuaian layout front office pada seluruh KPPN sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-263/PB.1/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Standardisasi Front Office pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal ini untuk mendukung dan melaksanakan program strategis: a) Digitalisasi proses bisnis perbendaharaan melalui Roll Out SAKTI; b) Interaksi secara elektronik/online dengan stakeholders; c) Pelayanan yang mendukung Customer Service Oriented dan Treasury Image Branding; dan d) Penguatan peran sebagai Regional Chief Economist yang mendukung kolaborasi Kemenkeu dan ekonomi inklusif. Beberapa komponen ruangan dalam penerapan Fresh Office: 1) Area Receptionist Merupakan tempat untuk pelayanan pertama bagi stakeholders, mengidentifikasi kebutuhan stakeholders, mengarahkan dan mendistribusi-kan stakeholders untuk mendapatkan layanan. Receptionist juga melaksanakan tugas penerimaan surat masuk atau dokumen dari stakeholders. 2) Area Customer Service Officers (CSO) Merupakan tempat CSO atau Jafung Analis Perbendaharaan Negara dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (APN/PTPN) standby sekaligus memberikan layanan online bagi stakeholders. Grafik 3.9 Capaian IKPA KPPN sebagai Satker Sumber: Aplikasi OM SPAN

82 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN 3) Area Stakeholders Lounge Merupakan area dimana disediakan meja dan kursi layanan bagi stakeholders. CSO mendatangi stakeholders pada meja layanan di area lounge ini. Konsep layanan di lounge bersifat akomodatif, fleksibel, dan excellence services. 4) Mini Treasury Learning Center (TLC) Merupakan area untuk edukasi, pendampingan, dan konsultasi bagi stakeholder yang datang secara fisik dengan berkelompok 5) Area Self Service Merupakan area santai bagi stakeholders untuk menunggu layanan di Stakeholders Lounge sekaligus mengakses berbagai media dan fasilitas yang disediakan di KPPN. 6) Area Sinergi/Kolaboratif Kementerian Keuangan di Daerah Merupakan area khusus yang mendukung layanan Kemenkeu di daerah secara umum yang diselenggarakan oleh unit eselon I lainnya di daerah. 7) Area Pelayanan Special Mission (UMKM, UMi, dan lainnya) Merupakan area khusus yang didedikasikan untuk mendukung layanan konsultatif bagi debitur UMi maupun UMKM lainnya, serta memungkinkan adanya exhibition area untuk produk UMKM e. Kepatuhan Internal Hasil pemeriksaan dokumen arsip atas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada data-data sebagai berikut. a) KPPN telah melakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal dengan Surat Keputusan Kepala KPPN. b) KPPN telah melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara periodik. c) KPPN telah melakukan perilaku positif dan kondusif serta manajemen yang sehat. Gambar 3.7 Stakeholders Lounge KPPN Kendari

83 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Namun masih terdapat catatan-catatan yang perlu mendapat perhatian oleh KPPN yaitu: a) KPPN Kendari format laporan Pengendalian Gratifikasi masih mempergunakan format yang lama. b) KPPN Bau-Bau; Penyajian data Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik belum dilakukan secara kumulatif (informasi merupakan penambahan dari periode sebelumnya). c) KPPN Kolaka; dasar hukum sebagai acuan penyampaian Laporan Pengendalian Gratifikasi masih mempergunakan aturan yang lama. d) KPPN Kolaka; dasar hukum sebagai acuan penyampaian Laporan Pengendalian Gratifikasi masih mempergunakan aturan yang lama. f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan • Komunikasi dan Koordinasi Internal Berdasarkan hasil pemantauan secara on desk maupun on the spot, komunikasi dan koordinasi pimpinan sudah berlangsung, kegiatan yang dilakukan berupa berupa briefing pagi dengan melibatkan PPNPN dan seluruh pejabat/pengawas yang membahas isu-isu terkini terkait perbendaharaan maupun terkait target maupun rencana kerja. • Komunikasi dan Koordinasi Eksternal Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN, koordinasi dengan pimpinan/kepala KPPN dengan stakeholder maupun masyarakat lainnya berlangsung dengan sangat baik. Untuk menjalin kerjasama maupun koordinasi kegiatan yang dilakukan KPPN yaitu pelaksanaan sosialisasi, FGD, sharing session, pelaksanaan stakeholderʼs day serta bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan.

84 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN • Kepuasan Pegawai Berdasarkan hasil survei kepuasan Pegawai KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan saat pembinaan dan supervisi dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai KPPN merasa sangat puas atas dukungan operasional KPPN dalam meningkatkan kinerja pelayanan karena hasil IKP yang diperoleh melebihi 80% dengan tingkat kepuasan pegawai tertinggi yang diraih oleh KPPN Baubau dengan 99,55% dan yang terendah dengan KPPN Kolaka dengan hasil 95,18%. g. Peningkatan Kualitas Layanan Publik • Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan hasil monitoring pada akun media sosial/website KPPN, Tim Pembinaan dan Supervisi menemukan bahwa secara umum hampir seluruhnya KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan update publikasi Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada data-data berikut: Pada website KPPN/media informasi KPPN telah mencantumkan Visi, Misi, Peta Strategi, Motto Layanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan; 1) KPPN telah menerapkan standardisasi microwebsite DJPb, dengan konten paling sedikit memuat: i. Informasi prosedur layanan; ii. Notifikasi bahwa seluruh layanan DJPb bebas dari biaya (zero cost services); iii. Fitur/tautan layanan pengaduan internal dan eksternal (Sipandu, WiSe, WA/SMS pengaduan, Alur layanan pengaduan). 2) KPPN telah menyampaikan Informasi publik yang disampaikan dalam website/media sosial KPPN adalah informasi update, misalnya pengumuman kebijakan perbendaharaan terbaru; Grafik 3.10 Survei Kepuasan Pegawai KPPN Semester I Tahun 2022 Sumber: Dokumen Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022

85 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN 3) Konten website/media sosial KPPN telah memperhatikan prinsip keamanan, dengan tidak mengunggah, like dan/atau share konten yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap LGBT, serta isu SARA; dan 4) KPPN Kendari pada periode pemb inaan terakhir melakukan update berita pada website bulan Agustus 2022 • Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan hasil pembinaan dan supervisi KPPN nilai hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada KPPN Raha dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sebesar 4,88 sedangkan nilai hasil survei terendah terdapat pada KPPN Kendari dengan nilai rata-rata tingkat kepuasan layanan sebesar 4,69. Grafik 3.11 Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 Sumber: Dokumen Pembinaan dan Supervisi Periode Semester II Tahun 2022

86 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN 7. Inovasi dan Prestasi Sebagai upaya dari implementasi nilai kemenkeu yang kelima yaitu kesempurnaan, diperlukan adanya inovasi dan prestasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang terus semakin baik. Berikut adalah inovasi dan prestasi dari KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan peran serta upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong wujudnya inovasi dan prestasi tersebut. a. Inovasi • KPPN Kendari Grup Info KPPN Kendari Media penyampaian informasi satu arah dari KPPN kepada Satker. Jenis Informasi yang disampaikan antara lain mengenai SKPP, penyampaian karwas kontrak terdaftar, SPM Gaji, LLAT, dan lainnya. PODCAST-060 SYAHRINI SYAHRINI (Ngobrol Bareng Syeru Hari ini) merupakan podcast yang membahas tentang topik-topik yang sedang hangat maupun informasi terkini terkait perbendaharaan Quiz 060 Mini games yang ditunjukkan untuk menguji pengetahuan Satker terkait pengelolaan keuangan negara secara sederhana. KPPN Goes to Stakeholder KPPN Kendari secara rutin mengunjungi satuan kerja dengan melaksanakan kegiatan pendampingan kepada satuan kerja berupa bimbingan teknis, pemberian apresiasi, dan sarana evaluasi atas kinerja satuan kerja selama satu tahun ke belakang.

87 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Mesarita 060 Mesarita 060 (Menjalin Sinergi bersama Mitra Kerja) adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menampung aspirasi satuan kerja terhadap kinerja KPPN Kendari sebagai sarana bagi KPPN Kendari untuk mengenalkan inovasiinovasi unggulannya. Meambo-060 Rangkaian kegiatan pagi dan sore hari selama satu minggu, terdiri dari MC-060 (Morning Call setiap hari Senin mulai pukul 07.45 WITA), Sarabba 060 (Selasa-Rabu Bicara), Olga-060 (Olahraga bersama setiap hari Kamis mulai pukul 16.30 WITA), Sinonggi-060 (Sinergi sambil Olahraga dan Ngobrol pagi setiap hari Jumat mulai pukul 06.30 WITA), dan Karang-060 (Karaoke Jelang Pulang setiap hari Jumat mulai pukul 16.30 WITA). Bokkori-060 Pelengkap dari SAKTI full modul pada bagian monitoring SPM dan penyampaian data kontrak. Dengan adanya inovasi ini, koordinasi antara KPPN Kendari dan satuan kerja dapat berjalan lebih efisien dan efektif. T_Highlight Satker dapat melihat status KPPN di aplikasi SAKTI. Jika status SPM ditolak, Satker dapat segera mengajukan perbaikan dengan mengikuti arahan pada keterangan penolakan yang sudah ditulis oleh petugas KPPN.