mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Raha agar uat Laporan an atas Rapat g Pleno Penilaian Kredit Pejabat onal PK APBN periode utnya. ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Sub Bagian Umum Laporan kegiatan Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional PK APBN Periode I telah dibuat (terlampir). Untuk periode selanjutnya kami akan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 2. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran oleh Satker Berdasarkan monitoring OM SPAN, Nilai IKPA KPPN sebagai BUN s.d. September 2022 sebesar 97,06, namun masih terdapat nilai indikator IKPA yang masih kurang optimal yakni pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yaitu 80,74. Dari total 33 Satker, 17 Satker memiliki capaian nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan indikator kurang (<70) dengan rincian; - 12 Satker Kemenag, - 2 Satker MA, - 1 Satker Kementerian Desa PDTT, - 1 Satker Kemenhub, - 1 Satker Kemendag KPPN a penguata eksternal stakehold meningka pejabat sehingga kualitas anggaran
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut agar melakukan an manajemen l kepada der untuk atkan kompetensi perbendaharaan berdampak pada pelaksanaan n PER-5/PB/2022 PDMS KPPN Raha telah melaksanakan kegiatan FGD yang dikemas dalam acara Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Anggaran pada Kamis 27 Oktober 2022 melalui sarana/media Zoom Meeting dengan mengundang Satuan Kerja Mitra KPPN Raha dimana pada kegiatan tersebut telah dibahas mengenai Reformulasi IKPA Indikator Deviasi Halaman III DIPA serta Langkah-langkah untuk pencapaian IKPA yang optimal pada sisi indikator Deviasi Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per C. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk TW III telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai Nota Dinas No.638/KPN.2803/20 22 tanggal 6 Oktober 2022. 2. Realisasi penggunaan KKP sampai dengan 14 Oktober 2022 sebesar Rp144.797.210,- s.d Periode Oktober 2022 dari 11 Satker yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan KKP masih terdapat 8 Satker yang belum melakukan transaksi dengan KKP 1. KPP akti satk imp seh pen cas sem fam 2. KPP mel pen man kep unt kom per seh pad pela ang 3. Keg dila med mee tata
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Halaman III DIPA (laporan pelaksanaan kegiatan terlampir). PN agar tetap pro if mendorong ker dalam plementasi KKP ingga nggunaan shless payment makin lebih miliar. PN agar akukan nguatan najemen eksternal pada stakeholder uk meningkatkan mpetensi pejabat bendaharaan ingga berdampak da kualitas aksanaan ggaran giatan dapat ksanakan dengan dia online/zoom eting maupun ap muka dalam ● PMK196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP ● ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS KPPN Raha telah melaksanakan kegiatan FGD yang dikemas dalam acara Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Anggaran pada Kamis 27 Oktober 2022 melalui sarana/media Zoom Meeting dengan mengundang Satuan Kerja Mitra KPPN Raha dimana pada kegiatan tersebut telah dibahas mengenai Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per ben FGD den kep belu tran pen 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara a Menjaga Likuiditas Keuangan Daerah 1. Akurasi RPD Harian Satker Selama periode pembinaan (Juli s.d. 10 Oktober 2022) tidak terdapat deviasi Renkas lebih dari 5% Nihil b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Pra-Penyelesaian Tagihan Jumlah Penolakan Substantif atas SPM dalam satu Periode Pembinaan Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OM SPAN periode Juli s.d. 17 Oktober 2022 pada KPPN Raha masih ditemukan penolakan SPM dengan rincian sbb: 1. Penolakan substantif sebanyak 5 SPM - Penyebab penolakan Substantif Resume Tagihan: - Uraian SPM tidak sesuai jenis tagihan - Tidak melampirkan surat pernyataan UP KPPN ag ● Melak pengu Servic sehing menin komp stake ● Melak Bimte
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ntuk D/Sosialisasi ngan prioritas pada Satker yang um melakukan nsaksi nggunaan KKP. Pemerintah (KKP) dalam penggunaan Uang Persediaan (laporan pelaksanaan kegiatan terlampir). Nihil • PMK No. 197/PMK.05/2017 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Bank Selesai ar: ksanakan uatan Customer ice Officer (CSO) gga dapat ngkatkan etensi eholders kukan ek/FGD ● PMK.190/PMK.02/20 12 ● Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN ● PDMS ● Veraki - KPPN Raha telah melaksanakan kegiatan FGD yang dikemas dalam acara Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Anggaran pada Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 2. Penolakan formal sebanyak 33 SPM - SPM belum ditandatangani - Penyebab penolakan Formal: - Nomor rekening tidak ditemukan - Nama penerima tidak sama dengan nama penerima pada data supplier Pelak khusu data s ● Memb Pelak sebag atas t2595 tangg
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut sanaan Anggaran usnya pengelolaan supplier buat Laporan sanaan Kegiatan gai bukti dukung tindak lanjut ND /PB.1 /2022 gal 28 Juli 2022 Kamis 27 Oktober 2022 melalui sarana/media Zoom Meeting dengan mengundang Satuan Kerja Mitra KPPN Raha dimana pada kegiatan tersebut telah dibahas mengenai evaluasi pengajuan SPM SAKTI serta mitigasi untuk mengurangi penolakan pengajuan SPM (laporan pelaksanaan kegiatan terlampir). - Sebagai bentuk pengembanga n kompetensi, CSO KPPN Raha telah mengikuti
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan monitoring OM SPAN Periode Juli s.d. 10 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan 1.637 SP2D. SP2D yang diterbitkan berdasarkan ADK yang diupload sebelum pukul 12.00 WITA sebanyak 666 SP2D, dan terdapat 494 SP2D yang memenuhi kriteria penyelesaian SP2D yang harus diterbitkan kurang dari 1 jam (UP/TUP/GUP/PTUP/LS Non Gaji) Dari 494 SP2D yang memenuhi kriteria, terdapat 1 SP2D yang diselesaikan lebih dari 1 jam (0,2%). Keterlambatan penyelesaian penerbitan SP2D diakibatkan gangguan internet dan telah dituangkan dalam Berita Acara. KPPN ag ● Men koor Seks Seks ● Seks mela dan seca peny peng deng SP2 SPA
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut kegiatan PJJ Excellent Frontliners yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022 secara daring. ar tetap: ingkatkan rdinasi antara si PDMS dengan si Bank; si Veraki agar akukan monitoring pengawasan ara berkala atas yelesaian proses gujian sampai gan penerbitan D melalui OM AN. ● KEP-650/PB/2018. ● S-7283/PB.1/2018 ● PDMS ● Bank ● Veraki Seksi PDMS akan terus meningkatkan sinergi serta koordinasi agar penyelesaian SPM sampai terbit SP2D bisa selesai secara tepat waktu Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Akurasi Penyaluran Dana SP2D Berdasarkan monitoring OM SPAN periode Juli s.d. 17 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan sejumlah 1861 SP2D Selama periode Juli s.d 14 Oktober 2022 terdapat 7 SP2D yang diretur oleh Bank dengan alasan retur nomor rekening tidak ditemukan (account credit not found). KPPN ag 1. Melak pengu Servic sehing menin komp stake 2. Melak Bimte Pelak khusu data s 3. Memb Pelak sebag atas t2595 tangg
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ar: ksanakan uatan Customer ice Officer (CSO) gga dapat ngkatkan etensi eholders kukan ek/FGD sanaan Anggaran usnya pengelolaan supplier buat Laporan sanaan Kegiatan gai bukti dukung tindak lanjut ND/PB.1/2022 gal 28 Juli 2022 ● PMK.190/PMK.02/20 12 ● PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran ● PDMS - KPPN Raha telah melaksanakan kegiatan FGD yang dikemas dalam acara Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Anggaran pada Kamis 27 Oktober 2022 melalui sarana/media Zoom Meeting dengan mengundang Satuan Kerja Mitra KPPN Raha dimana pada kegiatan tersebut telah dibahas mengenai pengelolaan dan supplier dan mitigasi mengurangi retur SP2D (laporan pelaksanaan Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Tingkat Ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multi year Berdasarkan monitoring OM SPAN periode Juli s.d. 17 Oktober 2022, terdapat 23 kontrak yang didaftarkan dan tidak terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak pada KPPN Raha Nihil Koordina dan sat dijaga d tahun diterima) menginga terkait pendafta
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut kegiatan terlampir). - Sebagai bentuk pengembanga n kompetensi, CSO KPPN Raha telah mengikuti kegiatan PJJ Excellent Frontliners yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022 secara daring. si antara KPPN tker agar tetap dan pada awal (sejak DIPA tetap atkan satker norma waktu ran kontrak. PER-58/PB/2013 PDMS Koordinasi antara KPPN dan satker akan tetap dijaga dan pada awal tahun (sejak DIPA diterima) tetap mengingatkan satker terkait norma waktu Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Penyelesaian SKPP Berdasarkan dokumen yang diupload pada Bit.ly telah dilakukan uji sampling atas pengesahan SKPP periode Juli s.d September 2022 Proses pengesahan SKPP sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Nihil c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara Penerbitan Surat Persetujuan/Penolaka n Pembukaan Rekening KPPN Raha telah melaksanakan prosedur penerbitan izin pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nihil Penerbitan Daftar Saldo Rekening KPPN Raha telah melaporkan daftar saldo rekening secara tepat waktu tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut pendaftaran kontrak. Nihil ● Per-02/PB/2018 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS Selesai Nihil PMK.182/PMK.05/201 7 Bank Selesai Nihil PMK.182/PMK.05/201 7 Bank Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Tata Kelola Retur SP2D Pada Periode Juli s.d 17 Oktober 2022 terdapat 7 retur SP2D. Untuk retur tersebut: a. Surat Pemberitahuan telah diterbitkan secara tepat waktu b. KPPN dapat menyelesaikan retur kurang dari 10 HK sesuai dengan upaya percepatan penyelesaian retur Nihil Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi KPPN Raha telah melaksanakan Uji Petik /monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi pada Bank BRI KCP Unit Kambara, Kab. Muna Barat dan Kantor Pos Indonesia Cabang Raha untuk TW III 2022 dan telah melakukan Upload BA Uji Petik Bank/Pos pada Dashboard MPN G3 Nihil d. Verifikasi dan Akuntansi
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil ● Per-9/PB/2018 ● Nota Dinas Direktur PKN No. ND1626/PB.3/2021 Bank Selesai Nihil Nota Dinas Dir. PKN ND-1308/PB.3/2022 tanggal 27 September 2022 Bank Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Berdasarkan hasil monitoring MONSAKTI s.d. 19 Oktober 2022, Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) di bulan JuliSeptember seluruh Satker lingkup KPPN Raha telah terbit Nihil Penyusunan Laporan UAKPA BUN Daerah 1. KPPN Raha telah menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUNDaerah secara tepat waktu sesuai ND471/KPN.2803/2022 tanggal 21 Juli 2022. 2. Nilai LK UAKBUN Daerah KPPN Raha Tahun 2021 tertinggi untuk KPPN Lingkup Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Tenggara dengan nilai 98,53. Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil Nota Dinas Dir APK No.695/PB.6/2022 tanggal 22 Juli 2022. Veraki Selesai Nihil KEP-51/WPB.28/2022 Veraki Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker Pemberian Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP2S & SP3S) kepada Satker yang terlambat mengajukan LPJ telah dilakukan sesuai ketentuan. Terdapat 1 Satker yang terlambat dalam menyampaikan LPJ Bendahara Periode Juli yakni Satker Kejaksaan Negeri Muna 1. KPPN melak pengu Perbe denga pengu Refre Akunt Keuan 2. Lapor Kegia sebag atas t2595 tangg Penerbitan SKTB dan SKP4 Sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 tidak terdapat Pengembalian Pendapatan Nihil 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut N agar ksanakan uatan kapasitas endaharaan an substansi uatan pada eshment tansi Pelaporan ngan. ran Pelaksanaan tan agar dibuat gai bukti dukung tindak lanjut ND/PB.1/2022 gal 28 Juli 2022 ● PER-3/PB/2014 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Veraki 1. Telah dilaksanakan Pendampingan perbaikan LPJ pada Tanggal 11 Agustus 2022 kepada Satker tersebut. 2. Telah dilaksanakan Monev kepada Satker tersebut sesuai Surat Tugas Nomor ST81/KPN.2803/20 22 Tanggal 22 September 2022 Selesai Nihil PMK.96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara Veraki Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan 1. KPPN Raha telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Sharing Knowledge Penguatan Peran BUMDes dalam Peningkatan Kemajuan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dokumentasi dan publikasi telah dilakukan pada website KPPN Raha 2. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan III Tahun 2022 dengan tema "Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi" dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai KPPN Raha Nihil b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 1. Progres penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN Raha telah sesuai dengan ketentuan. Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil • Arahan Menteri Keuangan atas usulan Penataan Organisasi DJPb • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 KPPN Selesai Nihil ● PMK.222/PMK.07/20 20 tentang Pengelolaan Dana Desa ● PMK.130/PMK.07/20 19 tentang Bank Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 2. KPPN Raha telah menyampaikan Laporan Monev Dak Fisik dan Dana Desa Triwulan III 2022 dengan Nota Dinas No.630/KPN.2803/202 2 tanggal 3 Oktober 2022. 3. Pejabat Perbendaharaan dan operator penyaluran dan/atau pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan sesuai dengan Pejabat Definitif melalui Keputusan Kepala KPPN Raha selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa No.KEP19/WPB.28/KP.03/202 2 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Tingkat Keuangan Instansi (SAKTI) pada Satker KPPN Raha
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. ● PMK nomor 94/PMK.07/2021 ● PER-3/PB/2021
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 4. KPPN Raha telah menyampaikan Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) untuk Triwulan III 2022 sesuai Nota Dinas no. 664/KPN.2803/2022 tanggal 14 Oktober 2022 c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan Pemda KPPN Raha telah melakukan koordinasi terkait rekonsiliasi pajak pusat atas APBD dengan Pemerintah Daerah Kab. Muna Barat Kegiatan telah dipublikasikan pada website resmi KPPN Raha. Nihil Monev dan sumbangan analisis terkait potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara KPPN Raha telah membuat Laporan Monev PNBP Periode Semester I 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Raha Nomor ND-522/KPN.2803/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil • PMK.262/PMK.01/2 016 • PMK.110/PMK.01/2 021 ● PDMS ● Bank Selesai Nihil Bank Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Penyediaan Layanan Bersama (co-location) KPPN Raha dan KP2KP Raha dalam mendukung Kemenkeu Satu menyelenggarakan Pelayanan Co-Location dalam bentuk “Pojok Pajak”, yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan secara tentatif setiap ada kegiatan(FGD) di lingkungan KPPN Raha. Nihil 4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tidak terdapat Satker BLU lingkup KPPN Raha Nihil b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 1. KPPN Raha telah menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Periode Semester I Tahun 2022 secara tepat waktu sesuai ND638/KPN.2803/2022 tanggal 6 Juli 2022 2. KPPN Raha telah menetapkan SK Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil KMK.834/KMK.01/201 6 Subbag Umum Selesai Nihil Per-30/PB/2011 - Selesai Nihil ● PMK.95/PMK.05/201 8 ● PER-25/PB/2018 Bank Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP-UMI) pada KPPN Raha sesuai KEP5/WPB.28/KP.03/202 1 tanggal 1 Oktober 2021. 5 Tata Kelola Internal A. Kinerja Organisasi 1. Pengelolaan Kinerja Standar Operasional Prosedur 1. Evaluasi Capaian Kinerja Internal sudah dilakukan setiap bulan (DKO) 2. Penyampaian laporan capaian kinerja Triwulanan telah disampaikan tepat waktu. Telah dilakukan Internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan KPPN Raha sesuai ND509/KPN.2803/2022 tanggal 9 Agustus 2022 Nihil Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil Nihil ● KMK.467/KMK.01/20 14 tentang Pengelolaan Kinerja ● Kep-251//PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja ● KEP-287/PB/2016 tentang SOP KPPN. KPPN Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 1. KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu ) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. 2. KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN sesuai dengan ketentuan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022 1. Salah satu Agenda pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ISO 9001:2015 adalah pembahasan atas hasil pengujian kepatuhan pada seluruh seksi dan sub bagian umum serta kepala kantor, namun pelaksanaan RTM pada tanggal 31 Agustus 2022 belum didahului dengan pengujian kepatuhan. 2. Pelaksanaan Pengujian Kepatuhan yang dilakukan pada Seksi Veraki di Ketua oleh Kepala Seksi PDMS dan Kepala Seksi 1. KPP me Pen Kep me 2. Ket Kep Pel dan Sek dise KEP
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut PN agar laksanakan ngujian patuhan sebelum laksanakan RTM tua Tim Pengujian patuhan atas aksanaan Tugas n fungsi pada ksi Veraki agar esuaikan dengan P-151/PB/2018. KEP-151/Pb/2018 KPPN 1. KPPN Raha akan melaksanaka n RTM untuk periode Semester II pada Bulan November sebagai tindak lanjut atas Pengujian Kepatuhan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPN Raha Nomor ND637/KPN.28 03//2022 2. KPPN Raha akan melaksanaka n Pengujian Kepatuhan selanjutnya dengan diketuai oleh Kepala Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Bank yang seharusnya di Ketua oleh Kepala Kantor dengan anggota tang ditunjuk oleh Kepala KPPN diluar Seksi Veraki (Klausal 9.2 Pengujian Kepatuhan huruf b poin 7) B. Manajemen SDM Mutasi Internal User SPAN Mutasi internal tahun 2022 belum dilaksanakan karena mutasi internal telah dilakukan pada periode Oktober 2021. Perubahan dan Pergantian pemegang User SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara pergantian User Nihil Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Kantor sebagaimana ketentuan yang berlaku. Nihil Nihil ● KEP-143/PB/2019 ● KMK467/kMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Subbag Umum selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Pengelolaan Layanan Administrasi dan Layanan SDM Administrasi Layanan SDM telah dilaksanakan dengan baik (Cuti, KGB) Nihil C. Manajemen Keuangan Dokumen tagihan SPM LS Kontraktual telah diajukan secara bertahap sbb: Pembayaran Uang Muka melalui SPM nomor 102A, pengujian penerbitan SPM-LS telah memperhatikan syarat Jaminan Uang Muka, norma waktu proses penerbitan SPM UM telah sesuai Pengadaan Barang dan Jasa kurang 10 juta melalui SPM GUP 118 pengujian penerbitan SPM-GUP maupun kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai ketentuan Penggunaan transaksi KKP Pelaksanaan pengujian dan penerbitan SPM 102 untuk pembayaran uang muka pekerjaan rehab rumah dinas, pada deskripsi uraian SPM belum mencantumkan nomor dan tanggal kontrak 1. KPP me Gug (GK Kap Per den pen Pem Per 2. Lap Pel Keg seb duk lanj259 tan 3. SPM dok pen dita den PPS
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil PN agar laksanakan gus Kendali Mutu KM) Penguatan pasitas rbendaharaan ngan substansi nguatan pada mbinaan Pejabat rbendaharaan poran aksanaan giatan agar dibuat bagai bukti kung atas tindak jut ND95/PB.1/2022 ggal 28 Juli 2022 M beserta kumen ndukungnya agar atausahakan ngan baik oleh SPM PMK 190/PMK.02.2012, ND- 2595 ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● Subbag Umum ● Veraki KPPN Raha telah melaksanakan GKM Penguatan Kapasitas Perbendaharaan dengan substansi penguatan pada Pembinaan Pejabat Perbendaharaan yaitu Gugus Kendali Mutu (GKM) Pengajuan SPM Kontraktual dan Koreksi Data Transaksi Pengeluaran sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Raha Nomor ND692/KPN.2803/ 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Gugus Kendali Mutu Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per SPM GUP KKP telah dilakukan sesuai ketentuan D. Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadaan Barang dan Jasa KPPN Raha pada tahun 2022 melaksanakan pekerjaan rehab rumah dinas melalui kontrak pengadaan nomor SPK09/KPN.2803/PPK/2022 dengan masa pekerjaan berakhir pada 22 Desember 2022. Tata kelola proses pengadaan telah dilakukan sebagaimana ketentuan dalam perpres pengadaan barang dan jasa. Nihil Terkait d pelaksana rehab rum Raha diha melakuka progres p pekerjaan sehingga sesuai jan telah dite kualitas s dipersyar
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut (GKM) Pengajuan SPM Kontraktual dan Koreksi Data Transaksi Pengeluaran Laporan Pelaksanan sebagaiaman terlampir SPM beserta dokumen pendukungnya akan ditatausahakan dengan baik oleh PPSPM engan aan pekerjaan mah dinas KPPN arapkan an pengawasan penyelesaian n fisiknya dapat selesai ngka waktu yang etapkan dengan sebagaimana ratkan dalam PMK.276/PMK.01/201 4 ● Kepala KPPN ● Subbagian Umum Sudah dilaksanakan kunjungan berkala dalam rangka pengecekan progress pelaksanaan rehab rumah dinas dan pembangunan pagar keliling yang dibuktikan dengan Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Sarana Prasarana dan Tata Ruang Selanjutnya dokumen kontrak telah ditatausahakan dan disimpan dengan rapi (dijilid) 1. Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi Standar Pelayanan, antara lain: VIsi Misi, Motto Layanan dan Nilai-Nilai Kementerian keuangan , Standar dan Maklumat Pelayanan semuanya telah dipampangkan di KPPN. 2. Inventarisasi Kondisi sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi yang ada. Berdasarkan monitoring pada beberapa ruangan KPPN Raha, Inventarisasi penggunaan BMN belum dituangkan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dokumen telah dise KPPN Ra memasan peruntuk barang in masing-m E. Kepatuhan Internal Laporan Pengendalian Gratifikasi telah disampaikan secara tertib Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 telah dicabut dengan PMK227/PMK.09/2021 namun masih digunakan sebagai dasar peraturan KPPN ag dasar pe penyusun Pengend
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut n kontrak yang epakati aha agar ng DBR sesuai kan penggunaan nventaris pada masing ruangan Kep-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PMK No-181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ● KPPN dokumentasi progress pembangunan. KPPN Raha akan mengupdate DBR dan DBL pada masingmasing ruangan karena sudah selesainya penataan ruang Front Office yang mengacu konsep Fresh Office. ar menyesuaikan raturan dalam nan Laporan alian Gratifikasi PMK477/PMK.09/2021 PMK227/PMK.09/2021 ● Veraki Laporan Pengendalian Gratifikasi bulan berikutnya akan dibuat dengan dasar PMK227/PMK.09/20 21 Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Etik pada KPPN Raha telah disampaikan secara tertib Laporan Pengelolaan Pengaduan pada Unit Kepatuhan Internal KPPN Raha telah disampaikan secara tertib. Laporan Pemantauan Risiko dan Loss Event Database (LED) pada KPPN Raha telah disampaikan secara tertib menggunakan aplikasi INCRIMA Laporan Bulanan dan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN Raha telah disampaikan secara tertib Pelaksana Tugas Pengelola Sistem Pengendalian Internal telah ditetapkan dalam suatu surat keputusan dalam menyusun laporan dimaksud F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Komunikasi dan Koordinasi Internal Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi internal KPPN dengan melakukan kegiatan briefing serta GKM secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge NIhil Komunikasi Eksternal KPPN Raha telah melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak eksternal dengan baik, seperti dilakukannya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, mengadakan sosialisasi, sharing informasi melalui WA Group dan lain sebagainya. Nihil KPPN R menjalin komunika dengan sehingga tugas semakin F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik Website KPPN Raha telah memuat: Ø Visi Misi DJPb Ø Motto Layanan Ø Nilai-nilai Kementerian Keuangan Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut NIhil • PMK.262/PMK.01/2 016 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● Kepala KPPN ● Selesai Raha agar tetap koordinasi dan asi yang baik pihak eksternal, pelaksanaan dapat berjalan baik. PMK.262/PMK.02/201 6 ● Kepala KPPN KPPN Raha akan tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan semakin baik. Selesai Nihil ● UU No.14 Th.2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ● PMK No.200/pmk.01/2016 Subbagian Umum Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per Ø Layanan Pengaduan: Lapor.go.id, Wise, dan Sipandu. Kegiatan yang dilaksanakan pada KPPN Raha telah dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram dan juga melalui website secara up to date. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN telah melaksanakan survey pengguna Layanan KPPN pada semester I Tahun 2022 dengan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4,88 Nihil Pengendalian Gratifikasi Komitmen upaya pengendalian gratifikasi telah ditempuh melalui kampanye pembangunan ZI WBK maupun public campaign pengendalian gratifikasi pada media sosial KPPN Raha Nihil
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ttg Pedoman Layanan Informasi Publik Nihil Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No. ND1419/PB.1/2022 tanggal 13 April 2022 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kanwil DJPb dan KPPN KPPN Selesai Nihil 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). KPPN Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi 1. KPPN Raha telah memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan layanan terhadap mitra kerja seperti: - MIRA (Media Informasi Kinerja KPPN Raha) - Kopi Tambi-Tambi - E-Bimtek - Karasipanada - Konsaring (Konsultasi Satker Via Daring) 2. Inovasi pada KPPN Raha telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala KPPN Raha No. Kep01/WPB.28/KP.03/2 022 tanggal 3 Januari 2022. 3. Inovasi yang dibuat pada KPPN Raha telah didukung dengan SOP, serta telah dituangkan dalam profil Inovasi. Nihil