88 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Saranani Komik berseries yang berisikan informasi-informasi perbendaharaan dan hal-hal lain terkait perbendaharaan. Mandonga Mandonga (Mau Dong Pinjam BMNnya) merupakan sarana pengajuan peminjaman BMN dan monitoring peminjaman BMN menggunakan sarana elektronik yang dapat diakses setiap saat oleh masing-masing pegawai KPPN Kendari melalui link yang telah disediakan. Puwatu Puwatu (Persediaan Untuk Setiap Waktu) merupakan Sarana pengajuan permintaan ATK/persediaan menggunakan sarana elektronik yang dapat diakses setiap saat oleh masing-masing pegawai KPPN Kendari melalui link yang telah disediakan. Sarabba-060 Kegiatan diskusi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu. Kegiatan diskusi ini diinisiasi sebagai bentuk sarana berlatih public speaking, memperkaya pengetahuan, dan berbagi informasi.
89 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN • KPPN Baubau SIMONJI SIMONJI (Sistem Monitoring Gaji Induk) berupa suatu daftar pengajuan gaji induk bulanan dari Satker dalam bentuk google sheet yang terintegrasi langsung dengan Aplikasi Whatsapp Web dengan tujuan meminimalisir pengajuan gaji susulan dan mempercepat diterimanya gaji yang menjadi hak pegawai. SAPI SATKER Buku saku terkait pengelolaan keuangan untuk mengedukasi Satker serta meminimalisir kesalahan Satker ataupun memberi pengetahuan kepada pengelola keuangan pemula yang berisi panduan ringkas atas petunjuk pengajuan SPM, Kontrak, Supplier dan SKPP yang sering menjadi masalah bagi satuan kerja dalam bentuk yang mudah dipahami. Inovasi ini memiliki fitur scan barcode yang menampilkan format/contoh dokumen. Inovasi ini masih terus diperbaharui dan sampai saat ini sudah rilis hingga volume tiga. Mengintegrasikan informasi terkait Kewajiban Bendahara (status verifikasi hard copy LPJ, Konfirmasi penerimaan, dan karwas GUP) dalam satu dashboard informasi. Inovasi ini menghimpun irisan tugas antarseksi yaitu verifikasi LPJ oleh seksi VeraKI, Konfirmasi Penerimaan oleh seksi Bank, dan monitoring karwas HAILPJKU 103 GUP oleh seksi PDMS.
90 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Majalah yang bertujuan untuk meningkatkan awareness stakeholder maupun masyarakat terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dari APBN. Majalah ini dapat diakses baik secara online atau soft copy melalui website KPPN Baubau maupun dibaca dalam bentuk hard copy. Majalah Kampua Bobara Bobara (Beranda Online Bersama Pencairan Dana) merupakan portal terpadu pelayanan Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker di KPPN Bau-Bau. Bobara menghadirkan kemudahan untuk satuan kerja sehingga dapat menggunakan berbagai layanan PDMS dalam satu link yang mudah. SIDAK BOS (Informasi Seputar Dana Desa, DAK Fisik, BOP, BOS) merupakan platform yang dikembangkan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam membantu segala Jenis Penyaluran Dana Transfer ke Daerah diantaranya DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik. Terdapat segala jenis peraturan, Juknis penyaluran, serta monitoring realisasi penyaluran setiap Pemerintah Daerah lingkup KPPN Bau-Bau. SIDAK BOS
91 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Parenday Parenday (Pelaporan dan Pendaftaran Digipay) merupakan sarana untuk melakukan pelaporan transaksi dan pendaftaran user admin Digipay (Digital Payment). KASUAMI KASUAMI (Konfirmasi SKPP Sudah Aman Mi) merupakan fasilitas untuk memeriksa SKPP yang akan disampaikan ke KPPN Bau-Bau agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian dokumen asli ke KPPN. KAPSU (Kamar Pemutakhiran supplier) merupakan platform yang digunakan sebagai penghubung antara satuan kerja dengan KPPN mengenai perubahan supplier. KONRO (Konfirmasi Penerimaan Negara) merupakan sarana berbentuk google form yang dapat digunakan satuan kerja untuk mengajukan permohonan Konfirmasi Penerimaan Negara baik Pajak maupun PNBP yang dapat dipantau langsung oleh satuan kerja. KONRO KAPSU
92 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN • KPPN Kolaka Dice (Digital Marketplace) merupakan panduan yang berbentuk booklet sederhana terkait dengan implementasi aplikasi Digipay sehingga satuan kerja lebih mudah dalam melakukan transaksi melalui aplikasi Digipay. POMALAA-156 Portal Informasi Online KPPN Kolaka menyediakan informasi seperti pelayanan yang diberikan KPPN Kolaka beserta peraturan-peraturan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Frequently QnA Pelaporan Kumpulan dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Mitra Satuan Kerja, sebagai bentuk adaptasi bagi Satker yang menemui kendala dalam menggunakan sistem yang baru. DICE
93 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN SARAPAN SARAPAN (Sarana Pengaduan) merupakan sarana untuk melaporkan tindakan fraud atau tindakan kecurangan seperti gratifikasi dan korupsi. Inovasi sarana pengaduan ini dapat memudahkan mitra kerja KPPN Kolaka serta identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. GEMAR Akmal Gemar Akmal (Gerakan Masif Agar IKPA Maksimal) merupakan inovasi untuk melakukan monitoring secara masif oleh PIC yang melibatkan seluruh pegawai lintas seksi, melakukan pendampingan dan solusi agar nilai IKPA Mitra Satuan Kerja bisa maksimal. MAS PERDO MAS PERDO (Mau Supply Persediaan Dong) merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai sarana pegawai guna mendapatkan barang persediaan secara mudah dan digital. Dengan adanya MAS PERDO, pegawai dapat melihat informasi ketersediaan barang persediaan yang ada di KPPN Kolaka.
94 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN KTK (Kabar Treasury Kolaka) merupakan media online berisi informasi APBN, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kinerja stakeholder sampai dengan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Aplikasi Monev DD-BLT Aplikasi yang berisi realisasi Dana Desa dan BLT Dana Desa serta jumlah Desa Salur dan Belum Salur per Kabupaten lingkup KPPN Kolaka. Aplikasi ini dapat diakses secara mobile oleh stakeholder. Dengan adanya fitur baru, saat ini versi yang digunakan ialah Aplikasi Monev DDBLT 2.0 yang merupakan bentuk pengembangan dari versi sebelumnya. Profil Monitoring Self Service Panduan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dimulai dari penandatangan kontrak kinerja hingga kewajiban pelaporan kinerja. Inovasi ini penting untuk menjaga ketertiban pengelolaan kinerja serta sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja pegawai dan organisasi. KTK
95 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN • KPPN Raha MIRA MIRA (Media Informasi Kinerja KPPN Raha) merupakan Informasi pengelolaan Kinerja Pada KPPN Raha dapat diakses melalui berbagai media diantaranya Instagram, Website, Papan Informasi Kinerja, Broadcast Whatsapp Group. Kopi Tambi-Tambi Kopi Tambi-Tambi merupakan sarana yang disediakan KPPN Raha dalam meningkatkan pelayanan konsultasi dan obrolan ringan mengenai pekerjaan secara informal di saung (tambitambi) yang tersedia pada KPPN Raha. Bentuk kegiatannya antara lain diskusi informal terkait pengelolaan Dana Desa/ BUM-Des, diskusi terkait DAK Fisik, dan koordinasi internal pegawai KPPN Raha. Karasi-Panada Layanan pengaduan/keluhan yang bertujuan untuk memudahkan Satker dalam melaporkan aduan/keluhan. Karasi-Panada dipantau secara langsung setiap saat oleh pimpinan dan petugas Pengelola Pengaduan KPPN Raha, sehingga permasalahan dapat segera ditindak-lanjuti.
96 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Konsaring Layanan konsultasi bagi satuan kerja yang disediakan oleh KPPN Raha melalui media zoom meeting (Daring). Layanan ini dapat diakses secara langsung setiap saat sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu bagi para mitra kerja dalam menyelesaikan masalah. Media pembelajaran mandiri secara daring memanfaatkan fasilitas dalam Google Classroom. E-Bimtek menjadi salah satu sarana belajar yang efektif bagi Satker ataupun masyarakat umum. Kelas yang dibuka antara lain: Bendahara, PPK, PPSPM, KPA, dan kelas tambahan seperti Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Pembangunan serta Try Out PKN STAN. E-Bimtek
97 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN b. Prestasi Prestasi 2 tahun terakhir (2021 s.d. 2022 pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara ialah sebagai berikut. • KPPN Kendari a. Peringkat I Profil Kualitas LK BUN Tahun 2021 Tingkat KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara b. Peringkat I Strategi Peningkatan dan Perluasan Implementasi Digipay Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara c. Peringkat III Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara d. Peringkat III Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester II Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara e. Peringkat III Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021 f. Peringkat III Satker Kemenkeu dengan Jumlah Transaksi melalui Digipay Marketplace Terbanyak lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2022 g. Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2021 • KPPN Baubau a. Peringkat I Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Semester II Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara b. Peringkat I Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara c. Peringkat II Penyusunan Laporan Monev PNBN tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara d. Peringkat II Profil Kualitas LK BUN Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara e. Peringkat II Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Tahun 2021 f. Peringkat II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021
98 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN g. Peringkat III Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara h. Peringkat III Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN Tahun 2021 i. Sample resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan berhasil lulus recertification audit tahun 2021 j. Penghargaan Perolehan Nilai IKPA 100 Semester I Tahun Anggaran 2022 • KPPN Kolaka a. Peringkat I Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara b. Peringkat I Satker Kemenkeu dengan Jumlah Transaksi melalui Digital Payment Marketplace Terbanyak lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2022 c. Peringkat I Satker Kemenkeu dengan Nominal Transaksi melalui Digital Payment Marketplace Terbesar lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2022 d. Peringkat I Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara e. Peringkat II Penggunaan Uang Persediaan melalui Digital Payment Marketplace Tingkat KPPN A2 f. Peringkat II Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara g. Peringkat II Penilaian Hasil Kinerja Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara h. Peringkat II Strategi Peningkatan dan Perluasan Implementasi Digipay Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara i. Peringkat III Penilaian Penyusunan Laporan Monev PNBP Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Gambar 3.8 Penghargaan Nilai IKPA 100 kepada KPPN Baubau
99 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN j. Peringkat III Kualitas LK BUN Tingkat KPPN Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara k. Peringkat III Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara l. Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 • KPPN Raha a. Peringkat I Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara b. Peringkat I Penyusunan Laporan Monev PNBP Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara c. Peringkat I Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tingkat KPPN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara d. Peringkat II Penilaian IKPA KPPN sebagai BUN Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara e. Peringkat II Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara f. Peringkat III Peningkatan dan Perluasan Implementasi Digipay Tahun 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara. g. Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 C. PERAN KANWIL DALAM UPAYA PENINGKATAN/ MEMPERTAHANKAN KUALITAS KINERJA SERTA PRESTASI KPPN I. NGOPI ASIK (Ngobrol Pagi Bahas IKPA) Sebagai Financial Advisor, peran Kanwil DJPb menjadi semakin strategis. Selain membantu Satker dalam memberikan konsultasi percepatan pelaksanaan belanja, Kanwil DJPb juga memiliki tanggung jawab agar kualitas pelaksanaan anggaran Satker juga terjaga Gambar 3.9 Penghargaan Peringkat I Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 kepada KPPN Raha
100 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN dengan baik sebagai cerminan pengelolaan keuangan negara yang prudent dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan kegiatan diskusi bersama Satker untuk membahas bagaimana Satker dalam bekerja melaksanakan belanja APBN dengan baik sekaligus juga menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud kebersamaan dengan Satker sebagai mitra kerja dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. II. NGOPI BARENG (Ngobrol Pagi Bahas Rencana Anggaran) Merupakan kegiatan kolaborasi yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berdiskusi bersama Satker membicarakan rencana penggunaan anggaran. Ngopi Bareng ini bertujuan untuk memudahkan Satker dalam melakukan penyerapan dan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi peran Kanwil DJPb selaku financial advisor bagi Satker. Dengan kegiatan ini, diharapkan belanja Satker dapat terlaksana dengan baik tanpa masalah dengan mengedepankan akuntabilitas dan pelayanan bagi satuan kerja. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Satker salah satunya dalam perencanaan anggaran yang akan digunakan pada kegiatan-kegiatan mendatang. Salah satu yang dibahas yaitu terkait dengan penggunaan kas bulanan. Perencanaan kas penting untuk membantu pemerintah menjamin ketersediaan kas pada suatu periode dan memastikan kecukupan saldo kas untuk memenuhi kewajiban pemerintah melakukan pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, perencanaan kas yang akurat akan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran yang proporsional. Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Ngopi Asik Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan Ngopi Bareng
101 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN III. Inovasi Layanan Digicon Dalam rangka percepatan dan peningkatan jumlah Satker, jumlah vendor sera transaksi melalui Digital Payment, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara membuka layanan kegiatan pendampingan implementasi Digipay kepada Satker baik secara tatap muka maupun secara Daring. Sebagai sarana pendampingan secara Daring telah diluncurkan inovasi layanan berupa Digicon Sultra (Digital Payment Consultation Online Sulawesi Tenggara). Adapun Akses Layanan Konsultasi Aplikasi Digipay‒Marketplace dengan: - Penjadwalan konsultasi langsung Digipay melalui link https://s.id/DigiCon - Kirim pertanyaan seputar Digipay melalui link https://s.id/AskDigipay - Atau menghubungi contact person PIC layanan yaitu Eko Prianggono (HP: 081344700725) dan Salman (HP: 08112314200) IV. Pendampingan Persiapan WBK/WBBM Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pendampingan ZI pada KPPN Raha dan KPPN Kolaka. Pendampingan ini dilakukan untuk mempersiapkan KPPN Raha dalam tahapan penilaian ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan KPPN Kolaka untuk penilaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-61/PB/2022 tanggal 7 Februari 2022 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Digicon oleh Tim Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Gambar 3.13 Persiapan Pelaksanaan Field Evaluation Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) KPPN Kolaka
102 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN D. MONITORING STANDARDISASI KEGIATAN MANAJEMEN Dalam rangka penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 telah menyampaikan beberapa hal terkait penguatan dan pengembangan peran KPPN sebagai respon dampak dari digitalisasi terhadap layanan tatap muka di KPPN. Selaras dengan inisiatif penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN, penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN berfokus pada 3 (tiga) area penguatan, yaitu: (1) Penguatan manajemen Eskternal; (2) Penguatan kapasitas perbendaharaan; dan (3) Penguatan manajemen internal. Penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN pada ketiga area ini dimulai melalui standardisasi kegiatan di KPPN meliputi: a. Penguatan manajemen eksternal, penguatan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan KPPN kepada stakeholder diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para stakeholders, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN b. Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPPN, khususnya terkait teknis di bidang perbendaharaan, diperlukan adanya standardisasi kegiatan-kegiatan yang mampu menjadi wadah pengembangan kompetensi para pegawai KPPN. Gambar 3.14 Substansi Penguatan dan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Eksternal
103 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Gambar 3.15 Substansi Penguatan dan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Perbendaharaan c. Penguatan Manajemen Internal, kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan motivasi dan solidaritas antarpegawai sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan organisasi KPPN. Sebagai bagian dari tugas pembinaan dan supervisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing masing KPPN di lingkup Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Gambar 3.16 Substansi Penguatan dan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Manajemen Internal
104 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN Tenggara, sehingga seluruh kegiatan KPPN yang diatur pada pedoman standardisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur Hasil monitoring dan penilaian atas kegiatan tersebut sebagaimana lampiran I laporan ini. Beberapa kendala/hambatan maupun tantangan yang dihadapi oleh KPPN dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain: a. Frekuensi kegiatan banyak, sehingga menyita waktu untuk melaksanakan kegiatan, meskipun ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan secara bersamaan; b. Tantangan koordinasi antar eselon IV dan pemahaman terkait substansi standarisasi manajemen KPPN yang masih beragam; c. Kegiatan pembinaan mental dan rohani sebaiknya dilakukan 1x per triwulan, karena perlu mendatangkan pihak eksternal, sedangkan untuk pemateri internal dapat diadakan 2 bulan sekali; d. Alokasi dana pada masing-masing KPPN bahkan tidak mencukupi bila harus mengadakan kegiatan yang mengundang stakeholders, media massa atau harus mendatangkan narasumber dari luar; e. Volume pekerjaan di akhir tahun semakin meningkat, sehingga pelaksanaan penguatan manajemen semakin menantang; dan f. Keterbatasan SDM pada beberapa KPPN, sementara beban tugas KPPN saat ini sudah banyak. E. Permasalahan Dari hasil pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara on the spot maupun yang dilakukan secara on desk berikut rangkuman matriks permasalahan pada KPPN tersebut: Tabel 3.15 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode II Tahun 2022 NO KOMPONEN PERMASALAHAN KPPN TOTAL KENDARI BAUBAU KOLAKA RAHA 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 2 3 1 2 8 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara 6 3 3 3 15 3 Representasi Kementerian Keuangan di daerah 1 0 0 0 1
105 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN NO KOMPONEN PERMASALAHAN KPPN TOTAL KENDARI BAUBAU KOLAKA RAHA 4 Tugas Khusus Lainnya 0 0 0 0 0 5 Tata Kelola Internal 2 1 1 2 6 6 Inovasi dan Prestasi 0 0 0 0 0 Total 11 7 5 7 28 Tabel 3.16 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode I Tahun 2022 NO KOMPONEN PERMASALAHAN KPPN TOTAL KENDARI BAUBAU KOLAKA RAHA 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 3 2 2 2 9 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara 5 5 3 3 16 3 Representasi Kementerian Keuangan di daerah 2 2 1 3 8 4 Tugas Khusus Lainnya 0 0 0 0 0 Sumber: Matriks Permasalahan Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2022 Sumber: LHPS Periode Semester I Tahun 2022 Grafik 3.12 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN Periode Semester II Tahun 2022 Sumber: Matriks Permasalahan Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2022
106 Bab III Pembinaan dan Supervisi KPPN NO KOMPONEN PERMASALAHAN KPPN TOTAL KENDARI BAUBAU KOLAKA RAHA 5 Tata Kelola Internal 1 1 1 1 4 6 Inovasi dan Prestasi 1 1 1 1 4 Total 12 11 8 10 41 Grafik 3.13 Rangkuman Matriks Permasalahan pada KPPN Periode Semester I Tahun 2022 Sumber: LHPS Periode Semester I Tahun 2022
109 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Tema Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2022 adalah “Meningkatkan Penguatan Peran KPPN dalam rangka Mempertahankan Kualitas Nilai IKPA”. Sesuai dengan tema tersebut, analisis pada laporan ini berfokus pada pengukuran performa KPPN. Performa yang akan diukur terfokus pada Komponen “Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN” dengan indikator pengukuran yaitu Capaian IKPA KPPN khususnya Indikator Deviasi Halaman III DIPA selaku Bendahara Umum Negara. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif dengan data kualitatif yang berasal dari Matriks Permasalahan Pembinaan dan Supervisi, Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tugas KPPN, dan data IKPA. Detail Analisis diuraikan secara lebih mendalam di bawah ini. A. Pengelompokan Permasalahan Berdasarkan hasil sebagaimana telah diuraikan pada Bab III tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara masa pembinaan periode semester II tahun 2022 dan hasil matriks hasil pembinaan, didapat permasalahan sebagai berikut: 1) Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN - Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA <70 (permasalahan pada KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha). - Laporan pelaksanaan sidang pleno belum dilengkapi undangan dan dokumentasi, serta belum dipublikasikan (KPPN Bau-Bau dan KPPN Raha). - Implementasi Digipay-Marketplace, jumlah Satker yang aktif, jumlah vendor yang bergabung, dan nilai transaksi masih rendah (KPPN Kendari). - Terdapat Satker yang belum melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan KKP dan/atau terdapat Satker yang telah melakukan PKS namun belum melakukan transaksi KKP (KPPN Raha). 2) Pengelolaan Perbendaharaan Negara - Masih ditemukan penolakan SPM Formal dan/atau SPM Substantif (KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha). - Masih terdapat penerbitan SP2D yang diselesaikan >1 jam, keterlambatan tidak dilengkapi Berita Acara (KPPN Kendari dan KPPN Kolaka). - Masih terdapat retur SP2D (KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Raha).
110 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi - Masih terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak (KPPN Kendari dan KPPN BauBau). - Terdapat kontrak yang telah disetujui namun uraian kontraknya tidak sesuai (KPPN Bau-Bau). - Format SKPP tidak sesuai dengan format yang berlaku (KPPN Kendari dan KPPN Kolaka). - KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan retur SP2D lebih dari 3 HK (KPPN Kendari dan KPPN Bau-Bau). - Terdapat keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara (KPPN Kendari dan KPPN Raha). 3) Representasi Kementerian Keuangan di daerah Pengesahan MPHL-BJS tidak memuat nilai pendapatan/belanja BJS, jenis dan jumlah barang, serta nomor surat penetapan register hibah (KPPN Kendari). 4) Tugas Khusus Lainnya Untuk komponen Tugas Khusus Lainnya hasilnya sudah optimal dan tidak terdapat permasalahan. 5) Tata Kelola Internal - Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk ISO 9001:2015 belum didahului dengan pengujian kepatuhan (KPPN Raha). - Inventarisasi penggunaan BMN belum dituangkan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) (KPPN Raha). - Terdapat ketidaksesuaian simpulan pada dokumen bahan penyusunan Laporan Pemantauan Pengendalian Utama dan belum menyajikan informasi langkah konkrit (KPPN Kendari). - Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik belum disajikan secara kumulatif (KPPN Bau-Bau). - Dasar hukum penyusunan Laporan Gratifikasi yang lama (sudah dicabut) masih digunakan sebagai dasar peraturan penyusunan laporan (KPPN Kendari). - Publikasi belum optimal (KPPN Kendari, KPPN Kolaka). 6) Inovasi dan Prestasi Untuk Komponen Inovasi dan Prestasi hasilnya sudah optimal dan tidak terdapat permasalahan.
111 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi B. Penentuan Permasalahan Utama (Tema Sentral) Untuk mendapatkan permasalahan utama yang akan dijadikan tema sentral, masalahmasalah yang dibahas pada bagian sebelumnya dikelompokkan sehingga didapat permasalahan yang nantinya, metode yang dipergunakan adalah metode Matriks USG (Urgency, Seriousness, Growth) Matriks USG adalah suatu metode dalam menentukan prioritas permasalahan dengan teknik skoring. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknik skoring. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan/perkembangan suatu masalah dan memberikan skor/nilai berdasarkan Skala Likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil). Caranya dengan menentukan dan melihat dari tiga aspek yaitu: 1) Urgency (U), yaitu berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak, maka semakin tinggi urgensi masalah tersebut; 2) Seriousness (S), yaitu dampak permasalahan bagi suatu organisasi, terutama dampak terkait produktivitas, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak tersebut, maka semakin serius permasalahan yang dihadapi; 3) Growth (G), yaitu berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Permasalahan yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas, berkaitan dengan penggunaan metode tersebut, urutan prioritas permasalahan yang telah dijabarkan dalam tabel ringkasan matriks permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Tabel 4.1 Tabel Permasalahan Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2022 No. Permasalahan U S G Jumlah A. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1. Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA <70 (permasalahan pada KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha) 5 5 5 15
112 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi No. Permasalahan U S G Jumlah 2. Laporan pelaksanaan sidang pleno belum dilengkapi undangan dan dokumentasi, serta belum dipublikasikan; (KPPN Bau-Bau dan KPPN Raha) 4 3 3 10 3. Implementasi Digipay-Marketplace, jumlah Satker yang aktif, jumlah vendor yang bergabung, dan nilai transaksi masih rendah (KPPN Kendari) 4 3 3 10 4. Terdapat Satker yang belum melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan KKP dan telah melakukan PKS namun belum melakukan transaksi KKP (KPPN Raha) 4 3 3 10 B. Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1. Penolakan Substantif dan Formal (KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Kolaka, KPPN Raha) 5 4 3 12 2. Penyelesaian SP2D 1 Jam (KPPN Kendari dan KPPN Kolaka) 5 4 3 12 3. Retur SP2D (KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Raha) 5 4 4 13 4. Keterlambatan Pendaftaran Kontrak (KPPN Kendari dan KPPN Bau-Bau) 5 4 4 13 5. Uraian Kontrak yang disetujui tidak sesuai (KPPN Bau-Bau) 4 3 3 10 6. Format SKPP tidak sesuai (KPPN Kendari dan KPPN Kolaka) 4 3 3 12
113 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi No. Permasalahan U S G Jumlah 7. Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Retur SP2D 4 3 3 10 8. LPJ Bendahara terlambat (KPPN Kendari dan KPPN Raha) 4 3 3 10 C. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah 1. Pengesahan MPHL-BJS tidak memuat nilai pendapat/belanja BJS, jenis dan jumlah barang dan nomor surat penetapan register hibah 3 3 3 9 D. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya 1. Tidak terdapat permasalahan, komponen ini sudah optimal 0 0 0 0 E. Tata Kelola Internal 1. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk ISO 9001:2015 belum didahului dengan pengujian kepatuhan; (KPPN Raha) 4 3 3 10 2. Inventarisasi penggunaan BMN belum dituangkan dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) (KPPN Raha) 4 3 3 10 3 Laporan Pemantauan Pengendalian Utama terdapat ketidaksesuaian simpulan pada dokumen bahan penyusunan laporan dan belum menyajikan informasi langkah konkrit (KPPN Kendari) 4 3 3 10
114 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi No. Permasalahan U S G Jumlah 4. Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik belum disajikan secara kumulatif (KPPN Bau-Bau) 3 3 3 9 5. Dasar hukum penyusunan Laporan Gratifikasi yang lama (sudah dicabut) masih digunakan sebagai dasar peraturan penyusunan laporan (KPPN Kendari) 3 3 2 8 6. Dasar penyusunan Laporan Gratifikasi yang lama (sudah dicabut) masih digunakan sebagai dasar peraturan penyusunan laporan (KPPN Kendari) 3 3 2 8 F. Inovasi dan Prestasi 1. Tidak terdapat permasalahan, komponen ini sudah optimal 0 0 0 0 Setiap masalah mendapatkan nilai berdasarkan bobot yang telah diberikan. Dari hasil penilaian tersebut komponen Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN dengan permasalahan deviasi halaman III DIPA mendapatkan bobot penilaian tertinggi atas permasalahan pada pembinaan ini. Berdasarkan hal tersebut, tema sentral pada LHPS ditetapkan adalah “Meningkatkan Penguatan Peran KPPN dalam rangka Mempertahankan Kualitas Nilai IKPA”. C. Analisis Permasalahan I. Cause Effect Diagram atau Fishbone Analysis Fishbone Analysis atau yang sering juga disebut Cause Effect Diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-
115 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi penyebab yang timbul dari suatu akibat dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Hasil analisa ini akan membantu menemukan ide untuk solusi suatu masalah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam membuat Fishbone Diagram. Pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sebenarnya dialami. Masalah yang terjadi kemudian digambarkan dan diposisikan pada kepala ikan yakni sebagai akibat (effect). Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah. Faktor utama ini akan menjadi penyusunan tulang utama dari Fishbone Diagram. Ketiga, menemukan faktor atau penyebab (cause) dari setiap faktor utama. Faktor/penyebab/cause ini digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Penyebab ini ditemukan dengan cara melakukan analisa dengan observasi. Keempat, menganalisa hasil diagram yang dibuat. Setelah Fishbone Diagram terbentuk, maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Kemudian dapat dicari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah. Dari hasil matriks pembinaan dan supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2022 berikut 3 sampel data satker per masing-masing KPPN yang Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA <70, untuk detail nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA <70 dapat dilihat pada lampiran II laporan ini. § Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara (631199) § Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana (666498) § RO SDM Polda Sultra (646723) 060 KPPN Kendari § Kantor Pertanahan Kab. Buton (431974) § Pengadilan Agama Wangi Wangi (401993) § Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Buton (676675) 103 KPPN Bau-Bau § Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur (201208) § Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka Utara (200831) § Pengadilan Negeri Kolaka (099685) 156 KPPN Kolaka § Kantor Kementerian Agama Kab. Muna (419759) § Pengadilan Agama Raha (309095) § Kantor UPBU Sugimanuru (662862) 157 KPPN Raha Daftar Tabel 4.2 Sampel Satker dengan Nilai Indikator Halaman III DIPA Kurang dari 70
116 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Untuk membuat peta permasalahan Satker dimana Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA nya <70 maka perlu untuk memetakan faktor-faktor utama yang berpengaruh yang mengakibatkan Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA tersebut tidak maksimal. Faktorfaktor tersebut antara lain: Tabel 4.3 Faktor/Penyebab Permasalahan Deviasi Halaman III DIPA Faktor Utama Faktor/Penyebab Proses Bisnis Pendaftaran kontrak yang terlambat, menyebabkan pen-cairan dana terlambat, sehingga RPD menjadi tidak sesuai Progres fisik di lapangan belum sesuai dengan rencana sehingga belum dapat dilakukan pengajuan tagihan Satker merealisasikan belanja tanpa mengacu pada rencana penarikan dana Halaman III DIPA Beberapa satuan kerja belum menjadikan Halaman III DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan eksekusi belanja Satker yang tidak sesuai dengan RPD yang disusun Satker tidak mengajukan revisi Halaman III DIPA Adanya kegiatan yang membutuhkan Juknis pelaksanaan kegiatan dari Eselon I Satker, sehingga ketika Juknis tersebut terlambat turun berdampak pada perencanaan kegiatan, sedangkan Satker merencanakan kegiatan tersebut bahkan pada awal triwulan I dan tidak dilakukan penyesuaian RPD kembali Peraturan/Regulasi Adanya kegiatan yang membutuhkan Juknis pelaksanaan kegiatan dari Eselon I Satker, sehingga ketika Juknis tersebut terlambat turun berdampak pada perencanaan kegiatan, sedangkan Satker merencanakan kegiatan tersebut bahkan pada awal triwulan I dan tidak dilakukan penyesuaian RPD kembali
117 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Faktor Utama Faktor/Penyebab Adanya perubahan kebijakan pimpinan/arahan pimpinan dari Eselon I Satker yang berdampak pada perubahan jadwal kegiatan, sehingga realisasi tidak dapat mengikuti rencana pada Halaman III DIPA. Misal: arahan untuk percepatan belanja kegiatan tertentu Adanya kebijakan Automatic Adjustment yang mengakibatkan perubahan-perubahan kegiatan yang sudah direncanakan pada Halaman III DIPA Satuan Kerja tidak dapat melakukan revisi penyesuaian Halaman III DIPA karena terdapat revisi pada Unit Eselon I Satker dan blokir automatic adjustment Timeline antara revisi DIPA Satker di DJA melalui Eselon I Satker bersamaan dengan revisi pemutakhiran data Halaman III DIPA sehingga menyebabkan satker terkait tidak dapat melakukan dan menyampaikan revisi pemutakhiran data Halaman III DIPA sesuai waktu yang telah ditentukan Terdapat revisi DJA yang dilakukan Eselon I Satker pada periode pengajuan revisi Halaman III DIPA Adanya penambahan pagu di tengah tahun berjalan Sumber Daya Manusia Pejabat/staf terkait yang dilibatkan dalam penyusunan Halaman III DIPA belum dibekali pengetahuan yang cukup dalam penyusunan Halaman III DIPA yang baik Satker kurang disiplin dalam melakukan dan menyampaikan pemutakhiran data Halaman III DIPA, hal ini karena ketidaktahuan Satker terkait batas waktu dan/atau kebijakan penyampaian revisi, kurangnya awareness Satker terhadap IKPA Satker belum paham terkait esensi RPD dan konsep Deviasi Halaman III DIPA, sehingga mengajukan revisi Halaman III DIPA setelah triwulan berkenaan berakhir, sedangkan batas akhir
118 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Faktor Utama Faktor/Penyebab pengajuan revisi tersebut ialah 10 hari kerja di awal triwulan berkenaan Terdapat Satker yang masih membagi rata RPD Belanja Modal setiap bulannya Satker kurang cermat dalam penyusunan proyeksi kebutuhan Belanja Pegawai sehingga mengakibatkan pagu minus di Belanja 51 Komunikasi Hambatan koordinasi antarpejabat perbendaharaan di internal Satker antara fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyusunan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA tidak dikoordinasikan dengan bidang teknis Sistem Teknologi Informasi Pemahaman penyusunan rencana penarikan dana pada Modul Anggaran SAKTI masih perlu ditingkatkan, khususnya jika terdapat operator baru pada Satker Operator anggaran Satker belum memanfaatkan Modul GLP untuk mencetak Laporan FA Detail pada Sakti dan Menu Data Realisasi Belanja Pada OM SPAN sebagai bahan pendukung penyusunan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA Keadaan di Luar Kendali Satker Satker tidak dapat menyusun rencana kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara akurat, khususnya kegiatan yang bersifat insidentil dan tergantung dengan pihak lain Adanya pergeseran waktu kegiatan/tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan yang mengakibatkan berubahnya rencana penarikan dana
119 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Solusi Permasalahan Solusi dari akar penyebab permasalahan dan faktor utama masalah Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA <70 diuraikan sebagai berikut: 1. Satker a) Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana per jenis belanja dengan menyelaraskan terhadap target penyerapan anggaran triwulanan; b) Satker segera mungkin harus mendaftarkan kontrak dan mentaati pendaftaran kontrak misalnya kesesuaian dan kebenaran data kontrak dan supplier untuk meminimalisir kemungkinan penolakan atas pendaftaran data supplier dan data kontrak. c) Memproyeksi pengadaan barang/jasa yang tertunda/gagal sedini mungkin d) Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam revisi pada Unit Eselon I dan revisi automatic adjustment untuk sementara agar dimasukkan dalam rencana penarikan dana bulan desember. e) Memperhatikan batas waktu Revisi Halaman III DIPA dan segera berkoordinasi dengan Kanwil dan KPPN jika terdapat kendala pengajuan revisi Halaman III DIPA f) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA. Infografis 4.1 Fishbone Diagram Permasalahan Deviasi Halaman III DIPA
120 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi g) Menyampaikan revisi pemutakhiran data halaman lll DIPA secara tepat waktu (sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA. h) Memaksimalkan pemanfaatan atas kebijakan terkait penyampaian revisi. i) Meningkatkan sinergi dan koordinasi internal antar pengelola perbendaharaan satuan kerja dan mereviu rencana kegiatan secara periodik (per triwulan) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; j) Meningkatkan koordinasi antara Satker dengan eselon l masing-masing terkait dengan timeline revisi DIPA k) KPA agar melakukan monitoring progres penyelesaian pekerjaan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan perhatian terhadap ketepatan realisasi Hal III DIPA dengan meningkatkan koordinasi internal Satker (seluruh PPK), dan memenuhi ketepatan kegiatan yang telah direncanakan. l) Meningkatkan peran KPA dalam menjembatani sinergi dan koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan sehingga terjadi kesepahaman dalam eksekusi anggaran. 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pusat/Kanwil/KPPN) a) KPPN menyampaikan batas waktu penyampaian pada setiap bulan melalui surat resmi dan media sosial. b) Kanwil dan KPPN memperkuat fungsi pembinaan baik secara online maupun dengan pertemuan langsung dengan satker yang terkendala c) Kanwil melakukan monitoring dan menyampaikan reminder secara berkala melalui media sosial/ grup WA d) Kantor Pusat perlu menyediakan instrumen monitoring bagi KPPN untuk melakukan pemantauan secara berkala terkait deviasi halaman III DIPA. e) Peninjauan kembali atas tenggat waktu pemutakhiran, khususnya satker yang melakukan revisi terpusat. f) Kantor Pusat perlu mempertimbangkan halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana, sehingga Satker semakin peduli dengan perlunya perencanaan penarikan dana yang lebih baik.
121 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi II. ANALISIS SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang, serta ancaman bagi suatu bisnis. Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an memperkenalkan Analisis SWOT pertama kali saat memimpin proyek riset di Stanford Research Institute. Hasil pembinaan dan supervisi kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta kesempatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPPN. Tabel 4.4 Hasil Analisis SWOT Kekuatan (Strengths) • Keunggulan Kompetensi Teknis Pegawai KPPN memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam bidang perbendaharaan. Pegawai KPPN mempunyai kemampuan yang kuat dan cepat mempelajari hal teknis yang baru diperoleh dari Kantor Pusat. Kemudian dengan mudah dapat mengkomunikasikan dan mengajarkannya kepada seluruh satuan kerja. • Keunggulan Sistem yang Modern Terintegrasi Infografis 4.2 Analisis SWOT
122 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Penggunaan Aplikasi SPAN dan SAKTI sebagai sistem modern yang terintegrasi dan handal untuk menjamin pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan yang optimal. • Wilayah Bebas dari Korupsi, Birokrasi Bersih dan Melayani KPPN Raha pada bulan Desember ini telah berhasil menyandang status Wilayah Bebas dari Korupsi, bahkan KPPN Kolaka telah lebih maju dengan berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal tersebut menunjukkan KPPN telah berhasil menciptakan dan mempertahankan ruang pelayanan publik yang bersih dari korupsi. • Standard, Maklumat, dan Janji Pelayanan KPPN melaksanakan pelayanannya sesuai standar pelayanan yang tinggi dan keteguhan untuk patuh terhadap maklumat dan janji layanan. • Pemahaman yang Baik terhadap Peraturan Perbendaharaan Pegawai KPPN memiliki pemahaman yang memadai terhadap peraturan-peraturan bidang perbendaharaan. • Standardisasi Proses Bisnis Keseluruhan proses bisnis telah diatur dalam peraturan dan ditetapkan dengan SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan proses bisnis KPPN termasuk pelayanan kepada satuan kerja. • Kepatuhan terhadap Peraturan Secara umum pegawai KPPN patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang keuangan negara dan perbendaharaan. • Integritas Pegawai yang Tinggi Pegawai KPPN berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. • Sarana dan Prasarana yang Terstandarisasi Sarana dan prasarana telah terstandarisasi untuk dapat memberikan layanan perbendaharaan yang unggul.
123 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Kelemahan (Weaknesses) • Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang terbatas mengingat tuntutan pekerjaan semakin tinggi. • Kebijakan Zero Growth Adanya kebijakan zero growth dalam pengelolaan SDM bahkan penerapan kebijakan minus growth yang diberlakukan mulai tahun 2020 dengan tidak merekrut PNS sangat berdampak kepada beberapa KPPN. Peluang (Opportunities) • Ekosistem Digital Treasury SPAN dan SAKTI yang telah diimplementasikan di KPPN dan satuan kerja menjadikan suatu sistem terintegrasi secara lengkap dan menciptakan suatu lingkungan digital yang dapat mendorong efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan. • Wadah Koordinasi, Komunikasi dan Edukasi kepada Satuan Kerja melalui FGD, Sosialisasi, dan Bimtek Tersedianya wadah atau forum berkumpul dengan satuan kerja untuk menyampaikan informasi ketentuan dan kebijakan terbaru dan pelatihan teknis aplikasi. • Standardisasi Kompetensi Pejabat Pengelola Perbendaharaan Dengan standarisasi pejabat pengelola perbendaharaan, satuan kerja diharapkan memiliki PPK, PPSPM, bendahara, dan pejabat perbendaharaan lainnya dengan kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan tugas sebagai pengelola keuangan. • Program Pengembangan Pegawai Terbukanya peluang mengikuti program pengembangan pegawai melalui berbagai metode, seperti Diklat, Bimtek, Sosialisasi dari Kantor Pusat, dan e-Learning. • Ekspektasi Pengguna Layanan Semakin Tinggi
124 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Upaya peningkatan layanan oleh KPPN menghasilkan kepuasan yang tinggi dari satuan kerja dan selanjutnya menciptakan harapan kepuasan layanan yang tinggi dari secara terus menerus. • Penambahan Kebijakan dan Program Baru Kantor Pusat DJPb sangat inovatif dalam menghasilkan kebijakan dan program unggulan, seperti Digipay dan platform pembayaran pemerintah. Sebagai kepanjangan tangan di daerah, KPPN harus dapat menyukseskan setiap kebijakan dan program dari Kantor Pusat. • Penambahan Tugas dari Eselon I Lainnya Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN seringkali mendapatkan penugasan dari eselon I non-DJPb. Hal demikian menyebabkan KPPN mempunyai tugas tambahan di luar bidang perbendaharaan, seperti penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KUR, dan UMi. Tantangan/Ancaman (Threats) • Perubahan Regulasi yang Cepat Peraturan bidang perbendaharaan sangat dinamis mengikuti perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat dan organisasi. Dengan jumlah SDM yang semakin terbatas, KPPN dituntut untuk mengikuti dan memahami perubahan yang terjadi untuk dapat disebarkan kepada para stakeholder. • Tuntutan dan Beban Pekerjaan Semakin Tinggi Terdapat tambahan tugas dan fungsi yang strategis dan urgen di samping tugas perbendaharaan seperti Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, implementasi WBK dan WBBM, implementasi Zona Integritas, monitoring UMi, penggunaan SAKTI, dan Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini semakin menuntut profesionalisme KPPN terutama untuk menambah kekuatan sumber daya manusia dari sisi jumlah dan kompetensi. • Kebijakan Pembatasan Sumber Daya Manusia
125 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Kebijakan pembatasan sumber daya manusia dari kantor pusat menyebabkan kondisi setiap kantor daerah kekurangan jumlah pegawai. • Volume Pekerjaan yang Tinggi Terutama untuk KPPN Tipe A1 Kendari dan ketika beban puncak seperti pada saat akhir tahun anggaran, dibutuhkan strategi untuk menghadapi lonjakan pengajuan tagihan SPM dan adanya jadwal batasan tanggal-tanggal tertentu untuk pengajuan SPM sesuai dengan peraturan langkah-langkah akhir tahun. • Mutasi Keluar Pegawai yang Berkompeten Terbitnya surat keputusan tentang mutasi dari Kantor Pusat adalah hal yang biasa terjadi pada KPPN. Secara berkala, pegawai dimutasi antardaerah. Pegawai yang berkompeten bisa saja dimutasi keluar dan belum tentu mendapat pengganti yang sepadan. • Pengawasan yang Ketat Terdapat berbagai pengawasan yang dihadapi oleh KPPN, mulai dari Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. • Koneksi Jaringan dan Lokasi Satker yang Tidak Berada Dalam Satu Kota Koneksi internet yang tidak merata pada seluruh wilayah khususnya untuk beberapa Satker dalam wilayah kepulauan dan adanya beberapa Satker yang lokasinya berada tidak satu kota dengan KPPN atau memiliki jarak yang relatif jauh.
126 Bab IV Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi Halaman ini sengaja dikosongkan
129 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi A. KESIMPULAN Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan pembinaan dan supervisi terhadap KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha untuk periode semester II tahun 2022 yang dimulai sejak bulan Juli s.d. Desember 2022. Secara keseluruhan dari hasil pembinaan dan supervisi dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja KPPN adalah sangat baik, yakni dengan rata-rata kinerja sebesar 9,62. Nilai tersebut berdasarkan hasil nilai kinerja rata-rata dari 4 KPPN yaitu KPPN Kendari dengan nilai kinerja rata-rata 9,32; KPPN Bau-Bau dengan nilai kinerja rata-rata 9,69; KPPN Kolaka dengan nilai kinerja rata-rata 9,82; serta KPPN Raha dengan nilai kinerja rata-rata 9,67. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi mencakup Komponen Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN, Pengelolaan Perbendaharaan Negara, Representasi Kementerian Keuangan di Daerah, Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission), Tata Kelola Internal, serta Inovasi dan Prestasi. Namun seiring dengan perkembangan atas pelaksanaan tugas KPPN, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan monitoring dan penilaian atas penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022. I. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Secara umum Pelaksanaan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN yang meliputi: a) Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah; b) Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker; dan c) Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, namun sebagaimana tema "Meningkatkan Penguatan Peran KPPN dalam rangka Mempertahankan Kualitas Nilai IKPA", KPPN agar tetap memberikan perhatian terhadap aspek yang menjadi permasalahan pada nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA yang <70 seperti:
130 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi a) Faktor Utama Sumber Daya Manusia, b) Faktor Utama Proses Bisnis, c) Faktor Utama Peraturan/Regulasi, d) Faktor Utama Komunikasi, e) Faktor Utama Sistem Teknologi Informasi, dan f) Faktor Utama Keadaan di Luar Kendali Satker II. Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara umum Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang meliputi: a) Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah, b) Penatausahaan Pengeluaran Negara, c) Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara, dan d) Verifikasi dan Akuntansi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, namun untuk Subkomponen Penatausahaan Pengeluaran Negara khususnya terkait pengajuan SPM masih ditemukan adanya penolakan substantif di KPPN, sehingga untuk permasalahan ini masih memerlukan perhatian sehingga nantinya untuk penolakan substantif tidak terjadi lagi. III. Representasi Kementerian Keuangan di Daerah Untuk komponen ini terdapat subkomponen yang perlu menjadi perhatian KPPN yaitu terkait dengan proses pengesahan persetujuan MPHL-BJS dimana dari sampel dokumen pengesahan MPHL-BJS yang diajukan oleh satuan kerja masih terdapat MPHL-BJS yang belum mencantumkan nomor registrasinya hibahnya. IV. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission) Untuk komponen ini semua KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN, dan hasilnya sudah optimal. V. Tata Kelola Internal
131 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Pelaksanaan kinerja pada tata kelola internal sudah baik. Hal ini tergambar dari survei kepuasan pegawai dan indeks kepuasan masyarakat yang baik. Survei kepuasan pegawai pada KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil di atas 90% yang mencerminkan bahwa pegawai merasa sangat puas. VI. Inovasi dan Prestasi Seluruh KPPN telah memiliki inovasi yang berdampak pada kinerja pegawai maupun untuk peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan. Prestasi yang membanggakan diraih oleh KPPN Kolaka dengan sukses meraih predikat WBBM dan KPPN Raha sukses meraih predikat WBK. B. REKOMENDASI ATAS PERMASALAHAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN Dari hasil pembinaan dan supervisi oleh Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan rekomendasi baik kepada KPPN, Kanwil, maupun Kantor Pusat. Tindak lanjut atas rekomendasi ini penting dilakukan untuk peningkatan kinerja KPPN pada periode selanjutnya. Beberapa rekomendasi terkait permasalahan yang ditemukan telah disampaikan kepada KPPN pada saat kegiatan exit meeting dan atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh seluruh KPPN dan tetap akan menjadi perhatian KPPN demi menjaga kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan prestasi yang telah dicapai. Beberapa rekomendasi lainnya didasarkan pada hasil analisis pada laporan ini yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan ini untuk segera ditindaklanjuti. I. Rekomendasi KPPN 1. Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN KPPN dan Kanwil akan memperkuat fungsi pembinaan baik secara online maupun dengan pertemuan langsung dengan satker yang terkendala khususnya terkait dengan permasalahan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) khususnya terkait Nilai Indikator Deviasi Halaman III <70. Dengan adanya layanan inovasi Ngopi Asik yang diprakarsai oleh Kanwil dengan melibatkan KPPN dan Satker sangat membantu untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan anggaran. 2. Pengelolaan Perbendaharaan
132 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk komponen pengelolaan perbendaharaan, KPPN telah dapat meraih kinerja yang baik terkait likuiditas keuangan negara di daerah, penatausahaan pengeluaran negara, pengelolaan rekening dan penerimaan negara maupun verifikasi dan akuntansi. Namun khusus pada awal tahun, KPPN agar tetap menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari satuan kerja terkait pengelolaan data supplier dan pendaftaran kontrak. KPPN juga agar membuat jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penguatan peran KPPN dalam mengembangkan kapasitas SDM Pengelola Perbendaharaan baik dalam bentuk sosialisasi, FGD, maupun Bimbingan Teknis Aplikasi. 3. Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya Untuk tugas khusus ini, KPPN tetap perlu menjaga kinerja yang baik dalam hal pengelolaan keuangan BLU dan ketepatan sasaran kredit program. 4. Tata Kelola Internal Terkait kesuksesan KPPN yang telah meraih predikat WBK agar tetap mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kegiatan lanjutannya yaitu WBBM untuk itu KPPN agar tetap: - melakukan dan menunjukkan upaya perubahan yang signifikan yang dilakukan setelah unit kerja mendapatkan predikat WBK menuju WBBM; - mengedukasi, menyebarkan secara luas, dan turut menyukseskan pembangunan ZI di lingkungan instansi setempat lainnya dengan tujuan menciptakan island of integrity di wilayah masing-masing; dan - memperkenalkan dan mereplikasi inovasi yang dimiliki kepada instansi lainnya dengan tetap memperhatikan proses bisnis yang dimiliki instansi tersebut. II. Rekomendasi kepada Kantor Wilayah 1) Kanwil tetap melakukan monitoring dan menyampaikan reminder secara berkala melalui media sosial/grup WA terkait Satker-satker yang perlu mendapat perhatian atas rendahnya IKPA khususnya Indikator Deviasi Halaman III DIPA. 2) Terkait kesuksesan KPPN dalam meraih WBK, diharapkan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara agar tetap menjaga dan: - memberikan pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pembangunan dan penilaian ZI di wilayah kerjanya; - melakukan penilaian atas pembangunan ZI baik WBK maupun WBBM kepada KPPN yang mengikuti penilaian nasional; dan
133 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi - menunjuk dan menyiapkan unit kerja di wilayahnya yang akan mengikuti penilaian WBBM tahun depan serta mendukung dari sisi sumber daya dan pelaksanaan asistensinya. III. Rekomendasi kepada Kantor Pusat 1) Kantor Pusat perlu mempertimbangkan Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana, sehingga Satker semakin peduli dengan urgensi Halaman III DIPA. 2) Kantor Pusat perlu menyediakan instrumen monitoring bagi KPPN untuk melakukan pemantauan secara berkala terkait deviasi Halaman III DIPA. 3) Terkait tugas penguatan dan pengembangan peran KPPN sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang harus melibatkan pihak eksternal, baik itu satuan kerja, pemerintah daerah, maupun tenaga expert lainnya membutuhkan dukungan dana, perlu kiranya dipertimbangkan kembali terkait dengan frekuensi kegiatan dimaksud. 4) Perkembangan penguatan peran KPPN seiring dengan era digitalisasi modern saat ini berdampak kepada komponen-komponen maupun unsur-unsur yang dilakukan pada saat pembinaan dan supervisi, oleh karena itu perlu regulasi terkait pelaksanaan pedoman dan supervisi KPPN perlu dilakukan penyesuaian. 5) Implementasi Full Modul SAKTI yang dimulai pada awal bulan Januari 2022, perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN yang berlaku saat ini, sehingga mengakomodir seluruh proses bisnis pada Aplikasi SAKTI.
134 Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Halaman ini sengaja dikosongkan