No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. setiap hari dan rekapitulasi mingguan dilakukan serta seluruhnya teradministrasi dengan baik, nilai 10 12 Pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA Berdasarkan sampling pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA 1 bulan: - pelaksanaan rekonsiliasi melewati tanggal 14, nilai 0 - pelaksanaan rekonsiliasi tepat waktu, nilai 10 10 10 10 10 13 Tindak lanjut pengenaan sanksi kepada satker - Trend data jumlah pengenaan sanksi kepada satker menurun atau tidak ada satker yang mendapat sanksi dalam satu semester, nilai 10 - Trend data jumlah pengenaan sanksi kepada satker tetap atau meningkat dalam satu semester, nilai 0 (Bila terdapat pengenaan SP2S): - terdapat dokumentasi pembinaan ke satker ybs pasca tanggal SP2S, nilai 10 - tidak terdapat pembinaan ke satker ybs pasca tanggal SP2S, nilai 0 10 10 10 10 14 Nilai kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah Nilai LK UAKBUN Daerah lebih dari/sama dengan 93, nilai 10 - Nilai LK UAKBUN Daerah antara 85-92, nilai 5 - Nilai LK UAKBUN Daerah dibawah/sama dengan 85, nilai 0 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 120 130 140 135 3. Kertas Kerja Penilaian Representasi Kementerian Keuangan di Daerah No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan 1 lnisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga dengan tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah - KPPN melaksanakan FGD/sharing session/seminar tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah, dengan melibatkan sedikitnya 3 lembaga/instansi pemerintah minimal 1 kali dalam semester bersangkutan dan didokumentasikan, nilai 10 - KPPN menjalin komunikasi/diskusi tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah, kepada 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. sedikitnya 1 lembaga/instansi pemerintah minimal 1 kali dalam semester bersangkutan dan didokumentasikan, nilai 5 - KPPN tidak melaksanakan FGD/sharing session/seminar tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah dalam semester bersangkutan, nilai 0 2 Inisiasi kegiatan diskusi lingkup internal dengan tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah - KPPN melaksanakan FGD/sharing session/seminar tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah,dengan melibatkan seluruh pegawai KPPN minimal 1 kali dalam semester bersangkutan dan didokumentasikan, nilai 10 - KPPN tidak melaksanakan FGD/sharing session/lingkup internal bertema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah dalam semester bersangkutan, nilai 0 10 10 10 10 3 Karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/ keuangan negara/perekono mian daerah di dalam liputan media massa *) Substansi karya tulis tetap harus berpegang pada Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai Kementerian Keuangan, serta tunduk pada ketentuan Keterbukaan Informasi Publik - Karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/keuangan negara/perekonomian daerah dimuat di media massa yang mudah diakses di lingkup nasional, nilai 10 - Karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/keuangan negara/perekonomian daerah dimuat di media massa yang hanya diakses di lingkup regional, nilai 5 - Tidak terdapat karya tulis pegawai bertema perbendaharaan/keuangan negara/perekonomian daerah yang dimuat di media massa, nilai 0 10 10 10 10 Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 4 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Membandingkan data realisasi DAK Fisik dan Dana Desa pada OM SPAN, dengan ketentuan di setiap tahapan. - apabila % realisasi sesuai ketentuan, dengan deviasi s.d. 10%, nilai 10 - apabila % realisasi mendekati ketentuan, dengan deviasi 10% s.d. 20%, nilai 5 - apabila deviasi realisasi dengan ketentuan lebih dari 20%, nilai 0 10 10 10 10 5 Penyampaian laporan DAK Fisik dan Dana Desa - KPPN selalu menyampaikan laporan penyaluran dan realisasi DAK Fisik/Dana Desa secara tepat 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. waktu sesuai instruksi terbaru dari Kantor Pusat dalam 1 (satu) semester, nilai 10 - KPPN terlambat menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan realisasi DAK Fisik/Dana Desa dari KPPN dalam 1 (satu) semester maksimal 1 kali, nilai 5 - KPPN terlambat menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan realisasi DAK Fisik/Dana Desa dari KPPN dalam 1 (satu) semester lebih dari 1 kali, nilai 0 Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di daerah 6 Fasilitasi/inisiasi kegiatan pembinaan kepatuhan pajak kepada bendahara satker - KPPN menginisiasi kegiatan sharing session kepatuhan perpajakan dengan satker (dapat melibatkan instansi pajak), dan didokumentasikan dengan yang jelas, nilai 10 - KPPN menyertakan tema kepatuhan perpajakan dalam sharing session pelaksanaan anggaran dengan satker, dan terdapat dokumentasi yang jelas, nilai 5 - Tidak terdapat kegiatan sharing session kepatuhan perpajakan dengan satker atau tidak ada dokumentasi tentang kegiatan tersebut, nilai 0 7 Kajian/analisis potensi PNBP di daerah - KPPN menyusun kajian/analisis terkait potensi PNBP di regionalnya dalam semester berkenaan, nilai 10 - KPPN mampu memetakan potensi PNBP di regionalnya namun tidak menyusun kajìan/analisis tertulis, nilai 5 - KPPN tidak memetakan dan tidak menyusun kajian/analisis terkait potensi PNBP di regionalnya dalam semester berkenaan, nilai 0 10 10 10 10 Penyediaan Layanan Bersama (co-location) 8 Fasilitasi layanan bersama untuk produk layanan sesama unit kerja Kementerian Keuangan/unit pemerintah lainnya. *)Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN, jika di KPPN ybs tidak memungkinkan diterapkan colocation maka - Terdapat layanan co-location yang berjalan aktif serta terdapat publikasi tentang co- location di akun media sosial/website/banner/leaflet KPPN, nilai 10 - Terdapat layanan co-location namun tidak berjalan optimal (misal, tidak ada jadwal pasti),walaupun terdapat publikasi di akun media sosial/website/banner/leaflet KPPN, nilai 5 - Tidak ada layanan dan publikasi tentang co-loca tion di akun media 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. subkomponen ini dianggap N/A (dikeluarkan dari perhitungan ratarata) sosial/website/banner/leaflet KPPN, nilai 0 Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah 9 Jumlah temuan/ketidakse suaian prosedur pelaksanaan SOP penerbitan MPHL-BJS *) Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN, jika di KPPN ybs tidak menerbitkan MPHL-BJS maka subkomponen ini dianggap N/A (dikeluarkan dari perhitungan ratarata) Berdasarkan 3 (tiga) uji sampling pelaksanaan SOP Penerbitan MPHL-BJS, apabila: - Tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan MPHLBJS, nilai 10 - Ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan MPHLBJS s.d. 5 prosedur, nilai 5 - Ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan MPHLBJS lebih dari 5 langkah prosedur, nilai 0 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 80 80 80 80 4. Kertas Kerja Penilaian Pengelolaan Perbendaharaan Lainnya/Special Mission No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 1 Peningkatan kapasitas SDM satker BLU/BLUD di wilayah kerja KPPN *)Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN, jika di KPPN ybs tidak memiliki satker BLU maka sub komponen ini dianggap N/A (dikeluarkan dari perhitungan ratarata) Kanwil melakukan sosialisasi dan tanya jawab, paling sedikit tentang Frequently Asked Questions pengelolaan keuangan BLU, kepada KPPN dalam semester berkenaan,dan mendokumentasikan pembinaan tersebut ke dalam Form Hasil Pembinaan (dalam bentuk konsultasi/fasilitasi). *)Form Hasil Pembinaan (konsultasi/fasilitasi) akan menjadi bahan penilaian Kantor Pusat 10 N/A N/A N/A 2 Pengesahan Penggunaan dana satker BLU *)Objek tugas ini tergantung kondisi KPPN, jika di KPPN ybs tidak memiliki satker BLU maka Berdasarkan 3 (tiga) uji sampling pelaksanaan SOP penerbitan SP2B, apabila: - Tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2B, nilai 10 - Ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2B s.d. 5 prosedur, nilai 5 10 N/A N/A N/A
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. subkomponen ini dianggap N/A (dikeluarkan dari perhitungan ratarata) - Ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2B lebih dari 5 langkah prosedur, nilai 0 Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 3 Legalitas operator Sistem Informasi Monitorîng dan Evaluasi penyaluran dan pembiayaan - KPPN telah menetapkan SK Pengguna Sistem |informasi Monitoring dan Evaluasi (untuk penyaluran dan pembiayaan UMi), nilai 10 - KPPN belum menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi untuk penyaluran dan pembiayaan UMi), nilai 0 10 10 10 10 4 Ketepatan data debitur UMi - Hasil re-check atas sampling 5 (lima) data telah sesuai dan lengkap antara dokumen penyalur dengan data dalam SIKP-UMi, nilai 10 - Hasil re-check atas sampling 5 (lima) data ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen penyalur dengan data dalam SIKPUMi, nilai 0 10 10 10 10 5 Ketepatan Waktu Pelaporan Monitoring dan Evaluasi - KPPN menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro paling lambat 10 hari kerja setelah semester berakhir, nilai 10 - KPPN menyampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro melebihi 10 hari kerja setelah semester berakhir, nilai 0 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 50 30 30 30 5. Kertas Kerja Penilaian Tata Kelola Internal No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Kinerja Organisasi 1 Perhitungan NKO - KPPN telah melakukan perhitungan NKO dengan tepat, nilai 10, -Terdapat kesalahan KPPN dalam perhitungan NKO, nilai 0 10 10 10 10 2 Penandatangan Kontrak Kinerja - Seluruh pegawai KPPN telah menandatangani Kontrak Kinerja tepat waktu, nilai 10 -Ditemukan keterlambatan 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. penandatanganan kontrak kinerja, nilai 0 3 Penyampaian Laporan Capaian Kinerja - KPPN menyampaian Laporan Kinerja Triwulanan secara tepat waktu, nilai 10 - Terdapat keterlambatan dalam penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, nilai 0 10 10 10 10 4 Evaluasi capaian kinerja organisasi - KPPN telah melakukan evaluasi capaian kinerja internal secara bulanan dan menyusun dokumentasi/laporan, nilai 10 - KPPN tidak secara rutin melakukan evaluasi capaian kinerja internal bulanan atau melakukan namun tidak ditemukan dokumentasi/laporan hasil evaluasi, nilai 5 - KPPN tidak melakukan evaluasi capaian kinerja internal, nilai 0 10 10 10 10 5 Kepatuhan terhadap standar Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan uji sampling pelaksanaan 3 SOP (selain penerbitan SP2D) di masing-masing seksi, apabila: - tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP , nilai 10 - langkah prosedur maksimal 1 langkah prosedur (harus ada pertimbangan KPPN kenapa ketidaksesuaian itu terjadi), nilai 5 - ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D lebih dari 1 langkah prosedur, nilai 0 *) SOP yang tidak dapat dijalankan prosedurnya karena pertimbangan yuridis (perubahan regulasi), menjadi catatan Kanwil untuk dilaporkan ke Kantor Pusat, dan dikeluarkan dari uji sampling. 10 10 10 10 6 Pemahaman pegawai akan prosedur SOP Berdasarkan interviu secara random kepada pegawai di tiap seksi, apabila: - Seluruh pegawai (yang menjadi sample) paham akan prosedur SOP di seksinya, nilai 10 - Ditemukan pegawai (yang menjadi sample) tidak paham, akan prosedur SOP di seksinya atau seluruh pegawai sample hanya memahami sebagian prosedur SOP di seksinya, nilai 5 - Seluruh pegawai (yang menjadi sample) tidak memahami langkah prosedur SOP di seksinya, nilai 0 10 10 10 10 7 Internalisasi dan/atau evaluasi mandiri penerapan - KPPN pada semester berkenaan, telah melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi mandiri atas penerapan SOP dan didokumentasikan, nilai 10 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. SOP oleh KPPN - KPPN pada semester berkenaan, telah melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi mandiri atas penerapan SOP namun tidak ditemukan dokumentasi yang jelas, nilai 5 - KPPN pada semester berkenaan, tidak melaksanakan internalisasi dan/atau evaluasi mandiri atas penerapan SOP, nilai 0 8 Penyusunan Dokumen Induk Sistem Manajemen Mutu ISO 90001-2015 - KPPN telah menyusun Dokumen lnduk (Pedoman Mutu, Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu) sesuai ketentuan dan kondisi terkini, nilai 10 - KPPN menyusun Dokumen Induk namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dan/atau dengan kondisi terkini, nilai 5 - Tidak ditemukan dokumentasi atas Dokumen lnduk di KPPN, nilai 0 10 10 10 10 9 Update Catatan Mutu/ Arsip - Seluruh Catatan Mutu dan ceklist monitoring kantor ter-update dengan kondisi terkini, nilai 10 - > 75% Catatan Mutu dan ceklist kantor ter-update dengan kondisi terkini, nilai 5 - ≤ 75% Catatan Mutu dan ceklist kantor yang ter-update, nilai 0 10 10 10 10 10 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen - KPPN dapat melaksanakan RTM setiap semester, nilai 10 - KPPN melaksanakan RTM setahun sekali, nilai 5 - KPPN tidak melaksanakan RTM, nilai 0 10 10 10 10 Manajemen SDM 1 Pola Mutasi Internal - KPPN telah melakukan mutasi internal sesuai dengan kompetensi pegawai, nilai 10 - KPPN telah melakukan mutasi internal tidak sesuai dengan kompetensi pegawai, nilai 0 10 10 10 10 2 Pengembangan Kompetensi Pegawai - Pengembangan kompetensi pegawai (capacity building/transfer knowledge) dilakukan secara berkala setiap bulan, nilai 10 - Pengembangan kompetensi pegawai (capacity building/transfer knowledge) dilakukan secara berkala namun tidak setiap bulan, nilai 5 - Tidak dilakukan Pengembangan kompetensi pegawai selama semester yang bersangkutan, nilai 0 10 10 10 10 3 Keikutsertaan pegawai dalam program - Terdapat kesempatan/hak yang sama bagi pegawai dalam mengikuti program pembelajaran/program beasiswa maupun pengembangan 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. pendidikan dan pembelajaran kompetensi lainnya, nilai 10 - Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pembelajaran hanya pada pegawai tertentu, nilai 0 4 Hasil Capaian Kinerja Individu - Hasil capaian kinerja individu menjadi (salah satu) dasar pemberian reward pegawai, nilai 10 - Hasil capaian kinerja individu tidak menjadi dasar pemberian reward pegawai, nilai 0 10 10 10 10 5 User SPAN - Pada saat pembinaan, User SPAN dipegang oleh yang bersangkutan sesuai Surat Penunjukan oleh Kepala KPPN atau BA penggunaan Usel SPAN, nilai 10 - Pada saat pembinaan, User SPAN dipegang bukan oleh yang bersangkutan dan tidak ada BA penggunaan user SPAN, nilai 0 10 10 10 10 6 Ketepatan penyampaian laporan - Dokumen terkait kebutuhan kepegawaian selalu disampaikan tepat waktu dalam semester terakhir, nilai 10 - Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait kebutuhan kepegawaian dalam semester terakhir antara 0 - 30%, nilai 5 - Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait kebutuhan kepegawaian dalam semester terakhir > 30%, nilai 0 10 10 10 10 7 Administrasi dan Layanan SDM - Berdasarkan sampling penyelesaian layanan dan administrasi kepegawaian (cuti, karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat), tidak ditemukan kesalahan prosedur dalam layanan SDM, nilai 10 - Berdasarkan sampling penyelesaian layanan dan administrasi kepegawaian (cuti, karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat), ditemukan kesalahan prosedur dalam layanan SDM antara 0 30% nilai 5 - Berdasarkan sampling penyelesaian layanan dan administrasi kepegawaian (cuti, karpeg/karis/karsu, kenaikan pangkat dst), ditemukan kesalahan prosedur > 30%, nilai 0 10 10 10 10 8 Kelengkapan dokumen dalam dosir pegawai - Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir dan aplikasi kepegawaian yang menjadi sampling, 80% telah diisi lengkap, nilai 10 - Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir dan aplikasi 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. kepegawaian yang menjadi sampling, antara 50 - 80% telah diisi lengkap, nilai 5 - Tingkat kelengkapan dokumen dalam 10 dosir dan aplikasi kepegawaian yang menjadi sampling, < 50% telah diisi lengkap, nilai 0 Manajemen Keuangan 1 Kesesuaian RKA/KL - Penyusunan RKA K/L telah sesuai rencana kerja KPPN, nilai 10 - Penyusunan RKA K/L tidak sesuai dengan rencana kerja KPPN, nilai 0 10 10 10 10 2 Update Rencana Kegiatan - Rencana kegiatan telah disusun dan terupdate, nilai 10 - Rencana kegiatan telah disusun namun tidak terupdate, nilai 5 - Tidak disusun/ditemukan Rencana Kegiatan, nilai 0 10 10 10 10 3 Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Berdasarkan sampling daftar lembur dalam satu bulan: - Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja lembur mencapai 100%, nilai 10 - Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja lembur > 75%, nilai 5 - Kesesuaian SPTPL dan daftar hadir kerja lembur < 75%, nilai 0 10 10 10 10 4 RPD Berdasarkan sampling Triwulan, - 100% Rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya telah disampaikan ke KPPN, nilai 10 - 75% Rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya disampaikan ke KPPN, nilai 5 - ≤ 75% Rencana penarikan dana berikut pemutakhirannya disampaikan ke KPPN, nilai 0 10 10 10 10 5 Penyampaian tagihan Berdasarkan penyelesaian pekerjaan dalam 1 semester, - 100% Penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih), nilai 10 - 75% Penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih), nilai 5 -≤ 75% Penyedia barang/jasa segera menyampaikan tagihan setelah dilakukan penyelesaian pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih), nilai 0 10 10 10 10 6 Kesesuaian SPP, SPM, Dokumen Berdasarkan sampling 1 bulan, - 100% dokumen SPP, SPM dan dokumen pendukung telah sesuai 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Pendukung dengan jenis SPM dengan ketentuan dalam jenis SPM, nilai 10 - >75% dokumen SPP, SPM dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan dalam jenis SPM, nilai 5 - ≤ 75% dokumen SPP, SPM dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan dalam jenis SPM, nilai 0 7 Penatausahaan Dokumen SPP dan SPM - Penatausahaan dokumen SPP dan SPM telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 10 - Penatausahaan dokumen SPP dan SPM telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 0 10 10 10 10 8 Kelengkapan Bukti Tagihan - 100% Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, nilai 10 - 75% Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, nilai 5 - ≤ 75% Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, nilai 0 10 10 10 10 9 Kas Tunai UP di Bendahara - Pada saat pelaksanaan pembinaan, Saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 50 juta, nilai 10 - Saldo kas tunai dari UP di bendahara lebih dari Rp 50 juta, nilai 0 10 10 10 10 10 Pencatatan saldo bendahara - Saldo BKU sesuai dengan saldo pada Buku Pembantu, nilai 10 - Saldo BKU tidak sesuai dengan saldo pada Buku Pembantu, nilai 0 10 10 10 10 11 Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Berdasarkan sampling uji LPJ Bendahara 3 bulan, - 100% Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (maksimal tanggal 10), nilai 10 - Terdapat keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN, nilai 0 10 10 10 10 12 Rekonsiliasi UAKPA KPPN - Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W dilakukan tepat waktu selama 1 semester terakhir, nilai 10 - Terdapat keterlambatan rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan pengiriman data UAKPA ke UAPPAW selama 1 semester terakhir, nilai 0 10 10 10 10 Tata Usaha dan Rumah Tangga
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 1 Pencatatan Barang Persediaan Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan serta barang persediaan sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan, nilai 10 Barang persediaan tercatat pada aplikasi persediaan namun barang persediaan tidak sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan, nilai 5 Barang persediaan tidak dilakukan pencatatan, nilai 0 10 10 10 10 2 Perikatan oleh PPK - Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa, nilai 10 - Ditemukan ketidaksesuaian ketentuan pengadaan barang/jasa s.d. 5 temuan, nilai 5 - Ditemukan ketidaksesuaian ketentuan pengadaan barang/jasa > 5 temuan, nilai 0 10 10 10 10 3 Temuan aparat pemeriksa (BPK, Itjend, dll) - Tidak terdapat temuan, nilai 10 - Terdapat temuan yang bersifat administratif, nilai 7 - Terdapat temuan yang bersifat substantif, nilai 5 - Terdapat temuan administratif dan substantif, nilai 0 10 10 10 10 4 Pencatatan Barang hasil pengadaan - 100% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN, nilai 10 - > 75% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN, nilai 5 - ≤ 75% Barang/jasa hasil pengadaan tercatat daíam aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN, nilai 0 10 10 10 10 5 Penatausahaan dokumen pengadaan dan penerimaan barang/jasa - Penatausahaan dokumen pengadaan dan penerimaan barang/jasa telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 10 - Penatausahaan dokumen pengadaan dan penerimaan barang/jasa telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 0 10 10 10 10 6 Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Pengamanan dan pemeliharaan BMN telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, - 100% sesuai , nilai 10 - >75% sesuai, nilai 5 - >=75% sesuai, nilai 0 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 7 Panitia Penghapusan arsip - Terdapat Panitia Penghapusan Arsip berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu, nilai 10 - Tidak terdapat Panitia Penghapusan Arsip berdasarkan SK Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kemenkeu, nilai 0 10 10 10 10 8 Kesesuaian laporan BMN dengan buku bukti mutasi barang Laporan BMN sesuai dengan bukti mutasi barang (BAST, kuitansi, SK Penghapusan, dll) - 100% sesuai , nilai 10 - >75% sesuai, nilai 5 - ≤75% sesuai, nilai 0 10 10 10 10 9 Inventarisasi sarana dan prasarana - Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan dan sesuai dengan kondisi riil, nilai 10 - Inventarisasi sarana dan prasarana dilakukan, namun hasil inventarisasi tidak sesuai dengan kondisi riil, nilai 5 - Inventarisasi sarana dan prasarana tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 10 Kesesuain dengan standarisasi sarana dan prasarana - 100% Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN telah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana, nilai 10 - >75% Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN memenuhi standarisasi sarana dan prasarana, nilai 5 - ≤75% Sarana dan prasarana yang dimiliki KPPN memenuhi standarisasi sarana dan prasarana, nilai 0 10 10 10 10 Kepatuhan Internal 1 Petugas pemantauan pengendalian internal - Telah dilakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal, nilai 10 - Tidak dilakukan penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal, nilai 0 10 10 10 10 2 Kegiatan pemantauan pengendalian internal - Telah dilakukan pemantauan pengendalian internal secara periodik (bulanan dan triwulanan), nilai 10 - Pemantauan pengendalian internal tidak dilakukan secara periodik, nilai 5 - Tidak dilakukan pemantauan pengendalian internal secara periodik, nilai 0 10 10 10 10 3 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal - 100% Laporan pemantauan pengendalian internal telah dilakukan secara tepat waktu dalam semester terakhir, nilai 10 - Terdapat keterlambatan penyampaian laporan pemantauan 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. pengendalian internal dalam semester terakhir, nilai 0 4 LHP Aparat Pengawas Fungsional - 100% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah ditindaklanjuti semua rekomendasinya, nilai 10 - >75% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah ditindaklanjuti semua rekomendasinya, nilai 5 - ≤75% LHP Aparat Pengawas Fungsional telah ditindaklanjuti semua rekomendasinya, nilai 0 10 10 10 10 5 Penatausahaan dokumen LHP Aparat Pengawas Fungsional - Penatausahaan dokumen LHP Aparat Pengawas Fungsional telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 10 - Penatausahaan dokumen LHP Aparat Pengawas Fungsional telah dilakukan dengan memperhatikan kerapian dan keamanan, nilai 0 10 10 10 10 Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1 Koordinasi tata kelola pencairan dana - Melakukan koordinasi internal sehingga Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank dapat saling bersinergi dalam proses pencairan dana, nilai 10 - Tidak melakukan koordinasi internal sehingga Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank tidak dapat saling bersinergi dalam proses pencairan dana, nilai 0 10 10 10 10 2 Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan - Kepala Kantor memantau proses verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi dan penyusunan LKPP, dilakukan, nilai 10 - tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 3 Koordinasi penyelesaian LHP aparat pengawas Kepala Kantor membahas tindak lanjut tanggapan LHP bersama Kepala Subbagian Umum dan seluruh Kepala Seksi, - Dilakukan, nilai 10 - Tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 4 Koordinasi pengelolaan sarana prasarana kantor Kepala Kantor merencanakan dan memantau pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung, kendaraan dan rumah dinas, - Dilakukan, nilai 10 - Tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 5 Bimbingan dan motivasi pegawai Kepala Kantor melakukan pembinaan dan bimbingan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, - Dilakukan, nilai 10 - Tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 6 komunikasi dengan aparat penegak hukum KPPN menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan unit penegak hukum, - Dilakukan, nilai 10 - Tidak dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 7 Forum koordinasi (komunikasi 2 arah) dengan satker KPPN menyelenggarakan forum koordinasi (komunikasi 2 arah) yang rutin dengan satker dalam semester terakhir, - Dilakukan, nilai 10 - Tidak Dilakukan, nilai 0 10 10 10 10 8 Contact Person satker, mitra kerja, pimpinan daerah KPPN memiliki nomor contact person, alamat, email satker, mitra kerja dan pejabat pimpinan daerah - Memiliki secara lengkap, nilai 10 - Tidak Lengkap/Tidak memiliki, nilai 0 10 10 10 10 9 Kegiatan Formal dan lnformal bersama satker/mitra kerja/pimpinan daerah - KPPN melakukan kegiatan bersama stakeholder baik dalam event formal maupun informal dalam semester terakhir, nilai 10 - KPPN tidak melakukan kegiatan bersama stakeholder baik dalam event formal maupun informal dalam semester terakhir, nilai 0 10 10 10 10 10 Update media sosial KPPN secara umum - Seluruh sarana media sosial KPPN telah dilakukan update dalam 3 bulan terakhir, nilai 10 - Sebagian sarana media sosial KPPN dilakukan update dalam 3 bulan terakhir, nilai 5 - Seluruh sarana media sosial KPPN tidak dilakukan update dalam 3 bulan terakhir, nilai 0 5 10 10 10 11 Kepuasan Pegawai Hasil survey saat dilakukan pembinaan kepada pegawai KPPN menyatakan: - diatas 90% s.d. 100% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 10 - di atas 75% s.d. 90% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 5 - kurang dari/sama dengan 75% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 0 10 10 10 10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1 Keterbukaan Informasi Publik Informasi yang disampaikan melalui website KPPN: '- memuat konten yang memenuhi standar ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, nilai 10 - memuat konten yang tidak memenuhi standar ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, nilai 0 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 2 Kepuasan Mitra Kerja KPPN Hasil survey kepada mitra kerja KPPN (1 tahun terakhir) menyatakan: - diatas 90% s.d. 100% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 10 - di atas 75% s.d. 90% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 5 - kurang dari/sama dengan 75% pegawai puas dengan kinerja KPPN, nilai 0 10 10 10 10 3 Pengelolaan Pengaduan - Terdapat petugas pengelola pengaduan, mekanisme pengelolaan pengaduan, dan dokumentasi pengelolaan pengaduan yang jelas di KPPN, nilai 10 - Terdapat petugas pengelola pengaduan dan mekanisme pengelolaan pengaduan namun tidak terdokumentasi, nilai 5 - Belum ditetapkan petugas pengelola pengaduan/mekanisme pengelolaan pengaduan, nilai 0 10 10 10 10 4 Pengendalian gratifikasi - KPPN telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi dalam semester terakhir, nilai 10 - KPPN tidak melakukan public campaign pengendalian gratifikasi dalam semester terakhir, nilai 5 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 595 600 600 600 6. Kertas Kerja Penilaian Inovasi dan Prestasi No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Inovasi 1 Dampak pada peningkatan pelayanan Berdasarkan inovasi layanan unggulan yang direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai: - Inovasi berdampak langsung pada peningkatan layanan mitra kerja, nilai 10 - Inovasi tidak berdampak langsung pada peningkatan layanan mitra kerja, nilai 5 10 10 10 10 2 Dampak pada kinerja internal KPPN Berdasarkan inovasi unggulan internal yang direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai: - lnovasi berdampak langsung pada peningkatan kinerja internal KPPN, nilai 10 - lnovasi tidak berdampak langsung pada peningkatan kinerja internal KPPN, nilai 5 10 10 10 10
No Materi Kriteria Penilaian KPPN Kendari KPPN Bau-Bau KPPN Kolaka KPPN Raha Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 3 Perluasan manfaat hasil inovasi Berdasarkan inovasi unggulan yang direkomendasikan Kepala KPPN, dinilai: - Inovasi telah direplikasi di unit kerja lain, nilai 10 - Inovasi berpotensi direplikasi di unit kerja lain, nilai 5 Inovasi tidak dapat direplikasi, nilai 0 10 10 10 10 4 Pengembangan /modifikasi inovasi tahun sebelumnya - KPPN melakukan perbaikan/pengembangan/ modifikasi inovasi tahun sebelumnya, nilai 10 - KPPN tidak melakukan perbaikan/ pengembangan/ modifikasi inovasi tahun sebelumnya namun inovasi tsb masih dijalankan, nilai 5 - KPPN tidak mendayagunakan/ memanfaatkan/ menggunakan inovasi tahun sebelumnya, nilai 0 10 10 10 10 Prestasi 5 Mempertahank an/ meningkatkan prestasi yang lalu - KPPN mampu mencapai prestasi baru atau meningkatkan prestasi tahun lalu, nilai 10 - KPPN mampu mempertahankan prestasi tahun lalu, nilai 5 - KPPN turun prestasi, nilai 0 10 10 10 10 JUMLAH NILAI 50 50 50 50
MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN A. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR) dan Kajian Fiskal Regional 1. KPPN Kendari telah menyelesaikan dan membuat Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) semester I tahun 2022 dengan Nota Dinas No. ND284/KPN.2801/2022 tanggal 16 Agustus 2022 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran pada KPPN Kendari sudah baik s.d Triwulan III sesuai aplikasi OMSPAN nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sebesar 93,43 Nihil KPPN ag meningkatkan dengan penguatan yang berfok (tiga) area yaitu (1) manajemen Penguatan perbendahar Penguatan internal dimaksud pad 2595/PB/20 Juli 2022. B. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
VISI PADA KPPN KENDARI AHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ER II TAHUN 2022 ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut gar tetap n kualitas RPA melakukan peran KPPN kus pada 3 penguatan, Penguatan Eksternal; (2) kapasitas aan; dan (3) manajemen sebagaimana da Nota Dinas 22 tanggal 28 • PMK 195/PMK.05/2018 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 MSKI
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma 1. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Dalam rangka kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada satker, KPPN Kendari telah melaksanakan kegiatan: a. Bimtek SAKTI b. Konsultasi Online c. Ngopi Asik kolaborasi dengan Kanwil d. Focus Grup Discussion Nihil N 2. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh satker Berdasarkan monitoring OMSPAN, Nilai IKPA KPPN sebagai BUN s.d. September 2022 ialah 93.43 Untuk Indikator Deviasi Halaman III DIPA masih terdapat beberapa satker yang nilainya belum optimal masih <70 antara lain: - Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari - Yanma Polda Sultra - Pengadilan Agama Kendari - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sultra KPPN agar penguatan eksternal stakeholder meningkatkan pejabat pe sehingga ber kualitas anggaran
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil • PMK 195/PMK.05/2018 • ND2595/PB.1/2022 tang gal 28 Juli 2022 ● MSKI ● Pejabat Fungsional ● Sub Bagian Umum r melakukan manajemen kepada untuk n kompetensi erbendaharaan rdampak pada pelaksanaan • PER-5/PB/2022 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● MSKI ● Pejabat Fungsional Akan ditindaklanjuti, terkait indikator Deviasi Halaman III DIPA perlu sinergi dengan Bidang PPA I Kanwil DJPb sehubungan dengan proses penyelesaian Revisi Halaman III DIPA merupakan Tusi Bidang PPA I On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma C. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran A. Implementasi KKP 1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk TW III telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai Nota Dinas No. 361/KPN.2801/ 2022 tanggal 12 Oktober 2022. B. Implementasi Digital Payment -Marketplace 1. Laporan pelaksanaan penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment bulan Oktober 2022 telah disampaikan ke Kanwil tanggal 14 Oktober 2022 (lewat dari tanggal 10) 2. Realisasi capaian IKU Implementasi Digipay Q4 per indikator s.d. 31 Oktober 2022 pada s.d 11 November 2022 realisasi transaksi GUP KKP pada KPPN Kendari sejumlah Rp6.333.080.588,- meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp3.902.700.517,- 1. Jumlah satker yang aktif transaksi masih rendah dibandingkan jumlah satker yang bergabung di Digipay. 2. Jumlah vendor yang bergabung masih dibawah target capaian IKU. 3. Nilai transaksi Digipay bila dibandingkan 1. Apresiasi Kendari yang dila peningkata KKP. 2. Untuk tran dan Marke agar teta mendoron dalam imp sehingga cashless semakin le 3. KPPN aga penguatan eksternal stakeholde meningkat kompetens
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut kepada KPPN atas upaya akukan dalam an transaksi nsaksi Digipay ketplace KPPN ap pro aktif g satker plementasinya penggunaan payment ebih familiar. ar melakukan n manajemen kepada er untuk tkan si 1. PP 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 66 ayat 5. 2. PMK 178/PMK.05/201 8 tentang Perubahan atas PMK 190/PMK.05/201 2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. 3. PMK 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas PMK 196/PMK.05/201 8 tentang Tata Cara Penggunaan KKP. 4. Perdirjen 20/PB/2022 tentang Ujicoba Penggunaan UP • MSKI • Bank • Pejabat Fungsional Telah dilakukan sosialisasi Digipay dan Marketplace serta KKP pada satker dan akan terus dilakukan sosialisasi dengan berkoordinasi dengan pihak perbankan. Terkait penambahan verndor digipay, perlu ekstra effort yang membutuhkan sinergi dengan satker dan perbankan serta Bidang SKKI Kanwil DJPb Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma KPPN Kendari sebagai berikut: a. Satker bergabung, target 92 satker, realisasi 115 satker. b. Vendor bergabung, target 35 satker, realisasi 25 satker. c. Transaksi, target 40 transaksi, realisasi 21 transaksi. 3. Jumlah Nominal transaksi Digipay untuk tahun 2022 sejumlah Rp197.578.689 turun jika dibandingkan tahun 2021 yang besar Rp379.831.522. 4. Jumlah satker yang transaksi adalah 8 satker (6 satker aktif di 2022 dan 2 satker inaktif di 2022). dengan jumlah UP yang dikelola satker masih kecil. 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara a Menjaga Likuiditas Keuangan Daerah
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satker. 5. Perdirjen Perbendaharaan 7/PB/2022 tentang Penggunaan UP melalui Digipay Pada Satker K/L 6. ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma 1. Akurasi RPD Harian Satker Selama periode pembinaan (Juli s.d. Oktober 2022) tidak terdapat deviasi Renkas lebih dari 5% Nihil N b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Pra-Penyelesaian Tagihan Jumlah Penolakan Substantif atas SPM dalam satu Periode Pembinaan Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OMSPAN periode Juli s.d. 8 November 2022 pada KPPN Kendari masih ditemukan penolakan SPM Formal sebanyak 390 SPM dan penolakan SPM Substantif sebanyak 21 SPM Penyebab penolakan Formal: - Nama Pemilik Rekening pada Penerima tidak sama dengan data Supplier - Nomor Rekening Bank pada Penerima tidak ditemukan - Kode Bank pada Penerima tidak sama dengan data Supplier - NPWP Pegawai pada Penerima tidak sama dengan data Supplier Penyebab penolakan Subtantif: KPPN agar: ● Melaksan penguata Service O sehingga meningka kompeten stakehold ● Melakuka Bimtek/FG Pelaksana khususny data supp ● Membuat Pelaksana sebagai atas tinda2595/PB tanggal 2
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil • PMK No. 197/PMK.05/2017 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 MSKI akan n Customer Officer (CSO) dapat tkan nsi ders n GD aan Anggaran a pengelolaan plier t Laporan aan Kegiatan bukti dukung ak lanjut ND.1/2022 8 Juli 2022 ● PMK.190/PMK.02/ 2012 ● Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN MSKI Akan ditindaklanjuti dengan mengadakan FGD pengelolaan data supplier di awal tahun 2023 On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma - Tanggal BAP mendahului tanggal BAPP - SPM yang dilampirkan tidak sesuai dengan SPM yang diajukan - Tanggal BAST melebihi tanggal selesai kontrak, namun belum terdapat perhitungan denda keterlambatan - Terdapat kesalahan pembebanan akun Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan monitoring OMSPAN Periode Juli s.d. 8 November 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan 22.841 SP2D. SP2D yang diterbitkan berdasarkan ADK yang diupload sebelum pukul 12.00 WITA sebanyak 9.711 SP2D, dan terdapat 7.930 SP2D yang memenuhi kriteria penyelesaian SP2D yang harus diterbitkan kurang dari 1 jam Dari 7.930 SP2D yang memenuhi kriteria, terdapat 213 SP2D yang diselesaikan lebih dari 1 jam (2,7%). Keterlambatan Penyelesaian SP2D tidak dilengkapi dengan Berita Acara (BA) KPPN agar te ● Meningkatka antara Seks Seksi Bank; ● Apabila k penyelesaian terlambat karena fakto misalnya ataupun jaringan internet/intr dukung k agar dilam BA. ● Seksi M melakukan dan pengaw
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut etap: an koordinasi si PD dengan keterlambatan n SP2D disebabkan or non teknis mati lampu gangguan ranet, data keterlambatan mpiri dengan MSKI agar monitoring wasan secara ● KEP-650/PB/2018. ● S-7283/PB.1/2018 ● PD ● Bank Keterlambatan penyelesaian SP2D telah dilengkapi dengan Berita Acara (BA) dan akan disampaikan ke pihak Kanwil. Beberapa penyebab keterlambatan meliputi: ● gangguan pada aplikasi SPAN yang terjadi di seluruh Indonesia ● terjadinya pemadaman Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma (UP/TUP/GUP/PTUP/LS Non Gaji) berkala penyelesaian pengujian sa penerbitan S OMSPAN.
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut atas n proses ampai dengan SP2D melalui listrik sehingga jaringan internet/intranet mati. ● Beberapa SPM tidak memiliki jatuh tempo pada hari yang sama misalnya terkena RPD 3 hari kerja untuk SPM yang nilainya di atas Rp5 miliar (tanggal SP2D 3 hari kerja berikutnya), pembayaran belanja operasional langganan daya dan jasa melalui platform pembayaran pemerintah yang penerbitan SP2D-nya tiap tanggal 19 serta mulai tanggal 2 November 2022 kecuali beberapa jenis SPM tertentu, tiap SPM akan
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Akurasi Penyaluran Dana SP2D Berdasarkan monitoring OM SPAN periode Juli s.d. 11 November 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan sejumlah 24.931 SP2D Selama periode Juli s.d 11 November 2022 terdapat 234 SP2D yang diretur oleh Bank dimana 150 retur SP2D tidak termasuk retur SP2D penyaluran dan BOS dengan alasan retur sebagai berikut. ●Rekening Supplier Tidak Aktif/Salah/ Tidak Ditemukan KPPN agar: 1. Melaksan penguata Service O sehingga meningka kompeten stakehold 2. Melakuka Bimtek/FG Pelaksana khususny data supp
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut membentuk schedule payment date (SPD) sehingga tiap SPM yang masuk belum tentu memiliki tanggal jatuh tempo di hari yang sama dan sesuai ND1511/PB.3/2002 , KPPN diminta untuk memprioritaskan penyelesaian SPM yang memiliki jatuh tempo pada hari yang sama. akan n Customer Officer (CSO) dapat tkan nsi ders n GD aan Anggaran a pengelolaan plier ● PMK.190/PMK.02/ 2012 ● PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran MSKI Akan ditindaklanjuti dengan mengadakan FGD pengelolaan data supplier di awal tahun 2023 On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma ●Rekening sudah ditutup ●Invalid bank account name 3. Membuat Pelaksana sebagai atas tinda2595/PB tanggal 2 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multi year Berdasarkan monitoring OMSPAN periode Juli s.d. 8 November 2022, terdapat 686 kontrak yang didaftarkan. 1. Terdapat 15 kontrak yang mengalami keterlambatan pendaftaran kontrak, antara lain kontrak: - No. In.23/PPK/KON /VII/467/2022 tanggal 4 Juli 2022 Satker Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, diupload pada tanggal 29 September 2022. - No. 01/SP/PPKTRA NS/DISNAKERT RANS/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe KPPN agar: 1. Melakukan Manajemen dengan Asistensi Aplikasi khususnya data kontrak/su Komitmen) 2. Melakukan Kapasitas Perbendah Substansi Refreshme Pelaksanaa dengan b yang melib pegawai KP 3. Kepala Se Dana agar a. Melaku monitor berkala Kontrak
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut t Laporan aan Kegiatan bukti dukung ak lanjut ND.1/2022 8 Juli 2022 Penguatan n Eksternal substansi dan Evaluasi SAKTI pengelolaan data upplier (Modul ) Penguatan haraan dengan Penguatan ent an Anggaran bentuk GKM batkan seluruh PPN. eksi Pencairan : kan ring secara a atas k-kontrak PER-58/PB/2013 MSKI Akan ditindaklanjuti dengan mengadakan FGD pengelolaan data On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Selatan, diupload pada tanggal 27 September 2022 - No. 0484/C7.56/PP K-2/2022 tanggal 18 Juli 2022 Satker BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, diupload pada tanggal 13 September 2022 2. Terdapat Kontrak yang sudah dilakukan penjadwalan pemb. sesuai jadwal termin namun belum melakukan pengajuan SPM ke KPPN, Kontrak No.HK 0201- Bb21.1.4/31 498671- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra Tahuna selesai. b. Menyam pember kepada termin jatuh t pembay c. Berkoo dengan MSKI/P Fungsio dilakuka Bimtek/ Satker.
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut an yang belum . mpaikan surat ritahuan a Satker atas yang sudah tempo jadual yarannya. rdinasi n Seksi Pejabat onal untuk an /FGD kepada
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Penyelesaian SKPP Berdasarkan dokumen yang diupload pada link telah dilakukan uji sampling atas pengesahan SKPP periode Juli s.d September 2022 - Terdapat SKPP yang tidak mencantumkan kode Satker, SKPP dimaksud ialah SKPP nomor B/11/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 a.n. Zudun Umar - Terdapat pengesahan SKPP yang diterbitkan lebih dari 2 HK, SKPP No. W21- A5/932/KU.01/8/2 022 tanggal 1 Agustus 2022 a.n. Drs. Safar 1. Kode S tercantum sesuai kete PER-02/PB 2. Penyelesai tidak meleb c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Satker agar dalam SKPP entuan Pasal 7 B/2018. an SKPP agar bihi 2 HK. ● Per02/PB/2018 ● Per24/PB/2019 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PD • Selanjutnya Seksi PD akan lebih teliti untuk memastikan dalam SKPP tercantum kode satker baik Satker asal maupun Satker tujuan. • Setelah kami teliti ulang, SKPP a.n. Drs. Safar dimaksud tertanggal 1 Agustus 2022 namun disampaikan ke KPPN tanggal 3 Agustus 2022 dan diselesaikan pengesahannya oleh KPPN pada tanggal 4 Agustus 2022 (1 hari kerja). Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Penerbitan Surat Persetujuan/Penol akan Pembukaan Rekening Berdasarkan dokumendokumen yang diupload pada link pembinaan, terdapat 4 dokumen penerbitan izin pembukaan dan penutupan rekening pada KPPN Kendari. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi SPRINT, Data rekening dengan nama RPL 060 KS BPTP SULTRA UNTUK AKSELERASI PROGRAM baru muncul pada bulan Oktober, sedangkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2022 Atas laporan rekening, KP melakukan pe data pada Ap SPRINT palin HK sejak pem dari Satker d Umum diterim
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut pembukaan PN agar emutakhiran plikasi ng lambat 5 mberitahuan dan/atau Bank ma PMK.182/PMK.05/2 017 Bank KPPN sudah menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening Nomor 000296 tanggal 12 Juli 2022 (terlampir) kepada satker dan berkoordinasi dengan satker yang bersangkutan. Satker yang bersangkutan baru mengirimkan surat B868/KU.060/H.12. 22/10/2022 tentang laporan rekeningnya pada tanggal 4 Oktober 2022 (terlampir) dengan alasan terjadi keterlambatan karena adanya pergantian Bendahara. Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Penerbitan Daftar Saldo Rekening KPPN Kendari telah melaporkan daftar saldo rekening secara tepat waktu tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Nihil N Tata Kelola Retur SP2D Pada Periode Juli s.d 11 November 2022 terdapat total 234 retur SP2D dimana 150 retur SP2D tidak termasuk retur SP2D penyaluran dan BOS KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D lebih dari 3 HK, SP2D dimaksud yaitu: - No. 22060130101515 1 tanggal retur 29 Agustus 2022 Satker Pengadilan Agama Unaaha, Surat Pemberitahuan tanggal 2 September 2022 - No. 22060130201208 6 tanggal retur 21 September 2022 Satker Universitas Halu Oleo, Surat Pemberitahuan tanggal 27 September 2022 1. KPPN memperh waktu Surat P Retur ke (paling la Hari Kerja 7 ayat9/PB/20 2. KPPN melaksana penguata Perbenda dengan penguata Refreshm Pelaksana Penguata Internal Substans Evaluasi Internal d 3. Seksi melakuka dan Evalu
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil PMK.182/PMK.05/2 017 Bank - agar atikan batas penyampaian Pemberitahuan epada Satker mbat 3 (tiga) a sesuai Pasal t 1 Per18 agar akan n kapasitas aharaan substansi n pada ment aan Anggaran, an Manajemen dengan i Penguatan Kepatuhan dan Kinerja. MSKI agar n monitoring uasi. ● Per-9/PB/2018 ● Nota Dinas Direktur PKN No. ND1383/PB.3/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ●Bank ●MSKI KPPN akan lebih teliti lagi untuk pengelolaan penyampaian pemberitahuan Retur KPPN sudah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) implementasi Gerakan Zero Retur dengan mengundang Satker yang mempunyai Zero Retur SP2D dan Satker yang mempunyai banyak Retur yang diadakan pada tanggal 29 September 2022 dengan Surat UNDOn Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi KPPN Kendari telah melaksanakan Uji Petik /monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi pada Bank BRI Cabang Punggaluku KC Kendari pada tanggal 1 September 2022 BA Uji Petik Bank/Pos Persepsi belum diupload pada Dashboard MPN G3 KPPN agar upload BA setelah pela Petik pada MPN Digitalisasi pengelolaan rekening satker (Cashless Society) Progres aktivasi CMS/MCM/BNI Direct dan lainnya pada satker masih belum optimal. Capaian per 30 September 2022 sebesar 20%. 1. KPPN me satker m yang belu melakuka bendahar 2. Memberik pemaham satker keunggula manfaat tunai, b sosialisas sosial, mamedia lain
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut 19/KPN2801/202 2 di Aula KPPN Kendari. (terlampir) MSKI akan melakukan Monev r melakukan A Uji Petik aksanaan Uji Dashboard N G3 Nota Dinas Dir.PKN ND1308/PB.3/2022 tanggal 27 September 2022 Bank Sudah dilakukan upload BA Uji Petik setelah pelaksanaan Uji Petik pada Dashboard MPN G3 tepat waktu (terlampir) Selesai engidentifikasi mitra kerjanya um sama sekali n transaksi ra melalui CMS kan man kepada mengenai an dan transaksi non baik melalui i, surat, media aupun median; • ND1434PB.3/2022 Tgl.17 Oktober 2022 • S-487/PB.3/2022 tanggal 26 Oktober 2022 ●Bank ●MSKI KPPN Kendari bersama Bank BRI telah melaksanakan Sosialisasi kepada Satker lingkup KPPN Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 di Grand Ballroom Hotel Plaza Inn Kendari dengan materi CMS. Bukti terlampir. On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma 3. Menjadi r mendoron pengguna untuk tra bendahar pengeluar pengguna Digipay, honorariu dinas, pembayar pihak keti 4. Melakuka pengguna satker dashboar virtual; 5. Berkoord bekerjasa perbanka memberik teknis da terkait CMS kepa d. Verifikasi dan Akuntansi Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi MONSAKTI s.d tanggal 8 November 2022 seluruh satker telah diterbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi Nihil N
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut role model dan ng aan CMS ansaksi pada ra ran seperti aan platform pembayaran um, perjalanan maupun ran kepada iga; n monitoring aan CMS oleh melalui d rekening inasi dan ama dengan n untuk kan bimbingan an sosialisasi penggunaan ada satker. Kedepannya KPPN Kendari akan lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada satker mengenai keunggulan dan manfaat transaksi non tunai melalui sosialisasi, surat, media sosial, maupun media lain. ihil • PMK.104/PMK.05/ 2014 • Surat Dir APK no. S-32/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Vera
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma s.d. periode September 2022 Penyusunan Laporan UAKPA BUN Daerah 1. KPPN Kendari telah menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUNDaerah Semester I secara tepat waktu sesuai ND259/KPN.2801/202 2 tanggal 20 Juli 2022 2. Nilai LK UAKBUN Daerah KPPN Kendari Tahun 2021 ialah 98,51 Nihil N Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker 1. Verifikasi terhadap LPJ Bendahara Satker dilakukan melalui Aplikasi Sprint dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban bendahara 2. KPPN telah menyampaikan LPJ Bendahara Satker ke Berdasarkan monitoring pada Aplikasi SPRINT dan data dukung yang diunggah pada link pembinaan, terdapat keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara bulan Agustus 2022 Satker Disperindag Sultra (209068) namun 1. KPPN aga menerbitk apabila te Satker ya mengajuk Bendahar 2. KPPN aga melaksana penguata Perbenda dengan su penguata
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022. ihil KEP51/WPB.28/2022 Vera ar kan SP2S erdapat ang terlambat kan LPJ ra ar akan n kapasitas aharaan ubstansi n pada ● PER-3/PB/2014 ● ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Vera Terhadap satker yang terlambat mengajukan LPJ Bendahara Bulan Agustus telah diterbitkan SP2S No. S1147/KPN.2801/2 022 tanggal 12 September 2022 sebagaimana ketentuan dalam Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Kanwil DJPb secara tepat waktu. belum diterbitkan SP2S Refreshm Akuntans Pelaporan khususny pertanggu LPJ Bend 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan III Tahun 2022 dengan tema "Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi" dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai KPPN Kendari Nihil N b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah 1. KPPN Kendari telah menyampaikan Laporan Monev Dak Fisik dan Dana Desa Triwulan III 2022 secara tepat waktu. Nihil N