ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ment si dan n Keuangan a ungjawaban dahara.. PER-3/PB/2014 pasal 12. ihil • Arahan Menteri Keuangan atas usulan Penataan Organisasi DJPb • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 KPPN ihil ● PMK.222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ● PMK.130/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. ● PMK nomor 94/PMK.07/2021 Bank
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma c. Peran dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah Monev dan sumbangan analisis terkait potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara KPPN Kendari telah membuat Laporan Monev PNBP Periode Semester I 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Kendari Nomor ND290/KPN.2801/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Nihil N d. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah Pencatatan dan pengesahan atas hibah langsung uang dan barang KPPN Kendari telah menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dengan memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uji sampling atas persetujuan MPHLBJS periode Juli s.d. Oktober 2022, terdapat beberapa persetujuan MPHLBJS yang belum sesuai ketentuan, antara lain: - No. 00104T tanggal 20 KPPN agar: 1. Melaksan penguata Service O sehingga meningka kompeten stakehold 2. Melakuka Kapasitas Perbenda dengan
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ● PER-3/PB/2021 ihil • PMK.262/PMK.0 1/2016 • PMK.110/PMK.0 1/2021 ● Bank akan n Customer Officer (CSO) dapat tkan nsi ders n Penguatan s aharaan Substansi PMK 99/PMK.05/2017 Vera Sebagaimana dalam PMK 99/PMK.05/2017 pasal 42 ayat (3) dan (4), tidak ditetapkan secara rinci mengenai uraian MPHL-BJS namun kedepannya akan menjadi perhatian KPPN Kendari ketika Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma September 2022 Satker 578864 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari - No. 00170 Tgl. 31-10-2022 Satker Lanud Haluoleo - No.00292T Tgl.26-09-2022 Satker 646765 Satbrimob Polda Sultra Berdasarkan ketentuan pengujian MPHL-BJS oleh KPPN. Persetujuan MPHL-BJS agar minimal memuat: - Nilai pendapatan/belanja barang/jasa/surat berharga - Jenis dan jumlah barang sesuai BAST, dan - No. Surat Penetapan Nomor Register Hibah Penguata Refreshm Pelaksana dengan yang seluruh p 3. Membuat Pelaksana sebagai atas tinda2595/PB tanggal 2 4 Tugas Khusus Perbendaharaan Lainnya (Special Mission)
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut an ment aan Anggaran bentuk GKM melibatkan egawai KPPN. t Laporan aan Kegiatan bukti dukung ak lanjut ND.1/2022 8 Juli 2022 menerima pengajuan persetujuan MPHLBJS.
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum SP2B BLU yang diterbitkan telah sesuai dengan data pada OMSPAN dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Nihil N b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program 1. KPPN Kendari telah menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Periode Semester I Tahun 2022 sesuai ND263/KPN.2801/2022 tanggal 25 Juli 2022 2. KPPN Kendari telah menetapkan SK Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembia yaan Ultra Mikro (SIKP-UMI) pada KPPN Kendari sesuai KEP76/KP.2801/2022 tanggal 3 November 2022. Nihil N 5 Tata Kelola Internal A. Kinerja Organisasi
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil Per-30/PB/2011 PD ihil ● PMK.95/PMK.05/2 018 ● PER-25/PB/2018
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma 1. Pengelolaan Kinerja 1. Evaluasi Capaian Kinerja Internal telah dilakukan setiap bulan (DKO) 2. Penyampaian laporan capaian kinerja Triwulanan telah disampaikan tepat waktu Nihil N 2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 1. KPPN telah menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penerapan SMM ISO (Pedoman Mutu, Formulir Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu) dengan konten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. 2. KPPN telah melakukan pengendalian atas Catatan Mutu/Arsip KPPN sesuai dengan ketentuan. 3. Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN No, ND309/KPN.2801/2022. berdasarkan. Bukti dukung pelaksanaan Nihil N
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil ● KMK.467/KMK.01/ 2014 tentang Pengelolaan Kinerja ● Kep-251//PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja KPPN ihil KEP-151/Pb/2018 KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma kegiatan telah lengkap (Daftar Undangan, Daftar Hadir, Notula RTM) B. Manajemen SDM Mutasi Internal User SPAN Pengelolaan Layanan Administrasi dan Layanan SDM Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN telah dilakukan penempatan pegawai, sesuai KEP63/KPN.2802/2022 tanggal 21 September 2022. Perubahan dan Pergantian pemegang User SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara pergantian User Administrasi Layanan SDM telah dilaksanakan dengan baik (Cuti, KGB) Nihil Nihil Nihil N N N
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil ihil ihil ● KEP-143/PB/2019 ● KMK467/kMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma C. Manajemen Keuangan Pengujian Penerbitan SPM Uang Makan/Lembur/SPM GUP/SPM GUP KKP/LS Bendahara sudah dilakukan sesuai ketentuan Nihil N D . Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana dan Tata Ruang Tidak terdapat pengadaan barang dan jasa (belanja modal) tahun 2022 Implementasi Fresh Office (FO). Layout Sarana Prarasana sudah sesuai dengan Standardisasi Front Office pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Nihil Nihil N N
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut ihil PMK 190/PMK.02.2012, ND- 2595 ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 • Subbag Umum • Seksi PD ihil ihil PMK.276/PMK.01/2 014 Kep-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ND-263/PB.1/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal Standardisasi Front Office pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan • Kepala Kantor • Subbag Umum Subbag Umum
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma E Kepatuhan Internal Laporan Pengendalian Gratifikasi telah disampaikan secara tertib Laporan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada KPPN Kendari telah disampaikan secara tertib Laporan Pengelolaan Pengaduan pada Unit Kepatuhan Internal KPPN Kendari telah disampaikan secara tertib Laporan Pemantauan Risiko dan Loss Event Database (LED) pada KPPN Kendari telah disampaikan secara tertib menggunakan aplikasi INCRIMA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 telah dicabut dengan PMK227/PMK.09/2021 namun masih digunakan sebagai dasar peraturan dalam menyusun laporan dimaksud - - - KPPN kedepa menyesuaika peraturan da penyusunan Pengendalian - - -
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut annya agar n dasar alam Laporan n Gratifikasi PMK477/PMK.09/2021 PMK227/PMK.09/2021 Seksi MSKI Akan ditindaklanjuti pada periode laporan selanjutnya On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Laporan Bulanan dan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN Kendari telah disampaikan secara tertib dan tepat waktu Pelaksana Tugas Pengelola Sistem Pengendalian Internal telah ditetapkan dalam suatu surat keputusan Simpulan Laporan Pemantauan Pengendalian Utama, disampaikan pada kondisi patuh dan akurat. Namun demikian berdasarkan uji petik dokumen bahan penyusunan laporan terdapat ketidaksesuaian atas simpulan dimksud. Sebagai contoh pada SPM 0078 terdapat dokumen SPP belum ditandatangani PPK, Terdapat SPBy yang tidak ada tandatangan PPK dan/atau Bendahara Pengeluaran KPPN selanju melengkapi k dokumen duk pengeluaran ditandatanga terkait. Seksi MSKI d melaksanaka intern agar le memperhatikatribut penge utama yang dipersyaratka F. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut utnya agar kembali kung/bukti yang belum ani pejabat dalam n pengujian ebih kan atributendalian an PMK477/PMK.09/2021 • MSKI • Pejabat Perbendahar aan Akan ditindaklanjuti pada periode laporan selanjutnya dan perlu dilakukan FGD/bimtek/rakor terkait pelaksanaan tugas kepatuhan internal sehingga mampu meningkatkan kapasitas petugas KI KPPN On Progress
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Komunikasi dan Koordinasi Internal Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi internal KPPN dengan melakukan morning call, arahan dan isu terkini terkait pelaksanaan tugas, GKM secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge antar pejabat/pegawai pada KPPN Kendari NIhil KPPN agar te sinergi antar pejabat/pega pelaksanaan kinerja dapat Komunikasi Eksternal KPPN Kendari telah melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak eksternal dengan baik, seperti dilakukannya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, mengadakan sosialisasi, sharing informasi melalui WA Group dan lain sebagainya. Nihil KPPN Kenda - Tetap koordinas dengan st - Tetap pr menyamp informasi pelaksana menginga 2022 p tutup Tah dengan a F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik Publikasi atas kegiatan pada media sosial telah dilakukan pada Instagram, KPPN memaksimalk pemanfaatan dan media s
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut etap menjaga seluruh awai sehingga tugas, target t dicapai. • PMK.262/PMK.01/ 2016 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Kepala KPPN ri: menjaga si yang baik stakeholder. roaktif dalam paikan terkini terkait aan anggaran at akhir tahun pertama kali hun Anggaran plikasi SAKTI. PMK.262/PMK.02/2 016 Kepala KPPN agar kan n website sosial KPPN ● UU No.14 Th.2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Subbag Umum Sudah dilakukan publikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma Youtube dan Tiktok sementara untuk publikasi pada website terakhir diupdate bulan Agustus 2022. untuk memp pelaksanaan pembinaan satker Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN telah melaksanakan survey pengguna Layanan KPPN Tahun 2022 pada Semester I 2022 dengan nilai Indeks 4.68 Nihil N Pengendalian Gratifikasi Komitmen upaya pengendalian gratifikasi telah ditempuh melalui dukungan pembangunan ZI WBK (KPP Kolaka) Berdasarkan monitoring media sosial maupun website KPPN Kendari belum ada postingan kampanye publik terkait pengendalian gratifikasi demikian halnya dengan media publikasi yang tersedia pada ruang KPPN Kenda mengoptimal penggunaan sosial sebaga kampanye pu upaya penge gratifikasi Kir
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut publikasikan kegiatan kepada ● PMK No.200/pmk.01/20 16 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik website KPPN Kendari ihil Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No. ND1419/PB.1/2022 tanggal 13 April 2022 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kanwil DJPb dan KPPN ri agar kan sarana media ai media ublik dalam ndalian ranya 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Umum MSKI Sudah dilakukan publikasi gratifikasi pada medsos KPPN (instagram dan website) Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma layanan tersedia di ruang layanan 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi KPPN Kendari telah memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan layanan terhadap mitra kerja seperti: - Saranani - KPPN Goes to Stakeholder - Mesarita 060 - Grup Info KPPN060 - Meambo-060 - Viduka-060 - Bokori-060 - Mandonga - Puwatu Nihil KPPN agar: 1. Meningk inovasi yang pencapa Kanwil d 2. Menyam inovasi untuk replikasi KPPN l berdamp rangka pemban pasca predikat 3. Terus monev t yang t untuk relevans kebutuha b. Prestasi Tahun 2022 KPPN Kendari mendapat prestasi sebagai :Peringkat III Satuan Kerja Kemenkeu Nihil KPPN Kenda meningkatkan yang telah di menjaga kual
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut katkan kualitas berkelanjutan mendukung aian kinerja dan KPPN mpaikan unggulan dilakukan kepada lain sehingga pak dalam keberlanjutan gunan ZI memperoleh t WBK. melakukan terkait inovasi telah dibuat memastikan sinya dengan an unit kerja. KMK.623/KMK.01/2 018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. ● Subbag Umum ● PD ● MSKI ● Vera ● Bank ri agar n prestasi raih dan litas PMK.262/PMK.01/2 016. KPPN
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomen Perma dengan Jumlah Transaksi Melalui Digital Payment Marketplace Terbanyak lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Semester I Tahun 2022 pelayanan ke kerja.
ndasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut epada satuan
MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN A. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR) dan Kajian Fiskal Regional 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran pada KPPN Baubau sudah sangat baik, s.d Triwulan III sesuai aplikasi OMSPAN nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sebesar 96,14. 2. KPPN Baubau telah menyelesaikan dan membuat Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) semester I tahun 2022 dengan Nota Dinas no ND469/KPN.2802/2022 tanggal 8 Agustus 2022 3. KPPN Baubau telah memiliki kontak pejabat perbendaharaan yang Nihil KPPN ag meningkatk kualitas RP melakukan penguatan KPPN yang pada 3 (t penguatan Penguatan manajemen Eksternal; Penguatan perbendah dan (3) P manajemen sebagaima dimaksud p Dinas 2595/PB/2 tanggal 28
VISI PADA KPPN BAUBAU AHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA ER II TAHUN 2022 dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut gar tetap kan PA dengan peran g berfokus tiga) area , yaitu (1) n (2) kapasitas araan; Penguatan n internal na pada Nota no 2022 Juli 2022. • PMK 195/PMK.05/2018 • ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas diperlukan dalam penyusunan RPA B. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker 1. Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan 1. Dalam rangka kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada satker, KPPN Baubau telah melaksanakan kegiatan: a. Bimtek Aplikasi Gaji Web PPNPN pada tanggal 19 September 2022 b. Bimtek Tongkat Sakti terkait Pengisian Capaian Output pada tanggal 4 Agustus 2022 c. Bimtek Mandiri Cash Management pada tanggal 21 September 2022 d. Monev dan Bimtek IKPA, SAKTI, Digipay, dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan on the spot pada tanggal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Sidang Pleno : - belum dilengkapi dengan undangan serta dokumentasi kegiatan - belum didokumenta sikan/ dipublikasika n pada website KPPN 1. Bukti Laporan Rapat Pleno Angka Pejabat Fungsion APBN periode selanjutn dilengka - Unda - Dafta Dafta - Doku Kegia 2. KPPN agar mempub terkait pelaksan kegiatan website media lainnya (instagra
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut atas Kegiatan Sidang Penilaian Kredit nal PK pada nya agar pi dengan: angan ar Hadir ar umentasi atan Baubau aktif blikasikan naan n pada KPPN dan sosial am/fb). ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Sub Bagian Umum Bukti laporan pelaksanaan kegiatan rapat sidang pleno telah dilengkapi sebagaimana terlampir. Telah dipublikasikan melalui website dan Instagram KPPN BauBau sebagaimana terlampir Selesai Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas 21-30 September 2022 e. Workshop LLAT 2022 pada tanggal 11 Oktober 2022 2. Rapat Sidang Pleno Penilaian Angka Kredit Periode Semester I tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022. 2. Peningkatan Kapasitas serta Kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh satker Berdasarkan monitoring OMSPAN, Nilai IKPA KPPN sebagai BUN s.d. September 2022 ialah 96,14, namun masih terdapat nilai indikator yang masih kurang optimal yakni pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA yaitu 81,30. Dari total 106 Satker, 38 Satker (35,85%) memiliki capaian nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan kategori Kurang (<70) dengan rincian; - 19 Satker Kemenag, - 8 Satker MA, - 4 Satker BPN, - 2 Satker Kemendag, - 1 Satker Kemenhub, - 1 Satker BMKG, - 1 Satker KKP, KPPN melakukan penguatan manajemen kepada st untuk men kompetens perbendah sehingga b pada pelaksanaa anggaran
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut agar n eksternal stakeholder ningkatkan si pejabat araan berdampak kualitas an PER-5/PB/2022 ● PDMS ● Pejabat Fungsional Sejak bulan Juli tahun 2022 KPPN Bau-Bau telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan peran dan fungsi KPPN baik berupa penguatan manajemen eksternal, internal, dan penguatan kapasitas perbendaharaan. Untuk manejemen eksternal berupa evaluasi pelaksanaan anggaran (bulanan) periode bulan November akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 yang diantaranya akan fokus Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas - 1 Satker Kemen PUPR, dan - 1 Satker Kejaksaan. C. Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Mengawal Implementasi Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran 1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk TW III telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai Nota Dinas No. 593/KPN.2802/ 2022 tanggal 3 Oktober 2022. 2. Realisasi penggunaan KKP sampai dengan 21 Oktober 2022 sebesar Rp. 369.619.365,- sedangkan jumlah total nilai GUP pada periode yang sama sebesar Rp. 55.394.539.889,- Realisasi penggunaan KKP hanya 0.67 % dari s.d Periode Oktober 2022 dari 25 Satker yang telah diberikan persetujuan UP KKP masih terdapat 2 (dua) Satker yang belum melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan KKP dengan Perbankan yaitu: 1. 287145 Kantor Unit Penyelenggar a Pelabuhan Wanci 2. 352656 Polres Buton Utara 1. KPPN menyam surat Satker segera perjanjia kerjasam pihak pe 2. KPPN a pro mendoro dalam impleme sehingga penggun cashless semakin familiar. 3. KPPN melakuka penguat manajem eksterna stakehol
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut pada kepatuhan satuan kerja terhadap realisasi penarikan dana berdasarkan halaman III DIPA (surat undangan kepada satuan kerja terlampir). agar paikan kepada untuk melakukan an ma dengan erbankan. agar tetap aktif ong satker ntasi KKP a naan s payment lebih agar an an men al kepada lder untuk ● PMK196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP ● ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 PDMS 1. Telah disampaikan surat kepada satker Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci (287145) dan Polres Buton Utara (352656) sesuai Surat Kepala KPPN Bau-Bau Nomor S-457/KPN.2802/2022 dan S458/KPN.2802/2022 untuk segera melakukan perjanjian kerja sama dengan perbankan. 2. Dalam rangka mendorong satuan kerja untuk meningkatkan digitalisasi pembayaran APBN, antara lain KPPN Bau-Bau telah menyelenggarakan kegiatan Bimtek dengan Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas total nilai transaksi GUP Tunai meningk kompete pejabat perbend sehingga berdamp kualitas pelaksan anggara 4. Kegiatan dilaksana dengan online/Z Meeting tatap m bentuk FGD/Sos dengan kepada yang melakuka transaks penggun 2 Pengelolaan Perbendaharaan Negara a Menjaga Likuiditas Keuangan Daerah
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut atkan ensi aharaan a pak pada naan n n dapat akan media oom maupun uka dalam sialisasi prioritas Satker belum an si naan KKP. mengundang. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra KPPN BauBau, Bimtek MCM bersama Bank Mandiri dan satuan kerja, dan telah menyampaikan surat kepada satuan kerja untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi pembayaran sesuai surat S-390 (terlampir). Dan selanjutnya pada setiap kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (bulanan) akan selalu disampaikan kembali terkait manfaat dan pelaksanaan peningkatan digitalisasi pembayaran baik melalui Kartu Kredit Pemerintah, cash management system, maupun digital payment.
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas 1. Akurasi RPD Harian Satker Selama periode pembinaan (Juli s.d. 22 Oktober 2022) tidak terdapat deviasi Renkas lebih dari 5% Nihil Nih b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Pra-Penyelesaian Tagihan Jumlah Penolakan Substantif atas SPM dalam satu Periode Pembinaan Berdasarkan monitoring pada Aplikasi OMSPAN periode Juli s.d. 22 Oktober 2022 pada KPPN Baubau masih ditemukan penolakan SPM Formal sebanyak 75 SPM - Penyebab penolakan Formal : - Nomor rekening bank pada pemilik rekening tidak ditemukan - Nama pemilik rekening pada penerima tidak sama dengan data supplier - Tipe commitment supplier untuk pengecekan KPPN agar ● Melaksa pengua Custom Service (CSO) dapat mening kompet stakeho ● Melaku Bimtek/ Pelaksa Anggar khususn pengelo supplie ● Membu Lapora Pelaksa Kegiata bukti du
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut hil • PMK No. 197/PMK.05/2017 • ND2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 ● PDMS ● Bank r : anakan atan mer e Officer sehingga katkan tensi olders kan /FGD anaan ran nya olaan data r uat n anaan an sebagai ukung atas ● PMK.190/PMK.02/2 012 ● Kep-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN PDMS 1. Sebagai salah satu tindak lanjut atas Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 Tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardiasi Kegiatan Manajemen KPPN, KPPN Bau-Bau antara lain selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM KPPN Bau-Bau secara keseluruhan (termasuk pegawai yang bertugas sebagai CSO) melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan GKM tersebut diantaranya telah Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas tidak ditemukan - Site supplier belum terdaftar sebagai site untuk pembayar tindak l2595/P tanggal 2022
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut lanjut NDPB.1/2022 l 28 Juli dilaksanakan pada bulan Oktober (dokumentasi terlampir). 2. Terkait upaya peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dalam hal pengelolaan data supplier, KPPN Bau-Bau akan menyelenggarakan Bimtek atau FGD pengelolaan data kontrak dan data supplier kepada semua satuan kerja khususnya terhadap satker yang terdapat penolakan formal SPM karena kesalahan data supplier. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 (undangan terlampir). 3. Terhadap pelaksanaan kegiatankegiatan di atas akan selalu dibuatkan laporan dan dokumentasi kegiatan.
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan monitoring OMSPAN Periode Juli s.d. 22 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan 6.148 SP2D. SP2D yang diterbitkan berdasarkan ADK yang diupload sebelum pukul 12.00 WITA sebanyak 2.447 SP2D, dan terdapat 1.833 SP2D yang memenuhi kriteria penyelesaian SP2D yang harus diterbitkan kurang dari 1 jam (UP/TUP/GUP/PTUP/LS Non Gaji) Dari 1.833 SP2D yang memenuhi kriteria, terdapat 3 SP2D yang diselesaikan lebih dari 1 jam (0,2%). 1. SP2D No. 221031301007 390 2. SP2D No. 22103130100 7391 3. SP2D No. 221031301007 372 Keterlambatan Penyelesaian SP2D tidak dilengkapi dengan Berita Acara (BA) KPPN agar ● Menin koordi antara PDMS Seksi ● Apabil keterla penye SP2D diseba karena non misaln lampu gangg jaringa interne t, dat keterla agar denga ● Seksi agar monito penga secara atas penye proses pengu sampa penerb SP2D OM SP
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut r tetap : gkatkan inasi a Seksi S dengan Bank; la ambatan lesaian terlambat abkan a faktor teknis nya mati ataupun guan an et/intrane ta dukung ambatan dilampiri n BA. Veraki melakukan oring dan wasan a berkala lesaian s jian ai dengan bitan melalui PAN. ● KEP-650/PB/2018. ● S-7283/PB.1/2018 ● PDMS ● Bank 1. Sudah disusun tanggapan oleh Seksi Bank. Keterlambatan penyelesaian SPM dimaksud disebabkan karena teridentifikasi terjadi gangguan perangkat/jaringan yang kemungkinan berdampak pada layanan IndiHome serta telah dikonfirmasi oleh Direktorat SITP bahwa telah terjadi gangguan pada link 1 dan link 3 pada jaringan intranet KPPN Bau-Bau pada tanggal 19 Oktober 2022 yang menyebabkan proses penyelesaian SPM pada SPAN terlambat dan membutuhkan waktu yang lama. 2. Terkait upaya peningkatan koordinasi antar seksi pada KPPN Bau-Bau dalam rangka menjamin kepatuhan penerbitan SP2D 1 jam selalu dilakukan oleh KPPN Bau-Bau dan Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Akurasi Penyaluran Dana SP2D Berdasarkan monitoring OM SPAN periode Juli s.d. 22 Oktober 2022 jumlah SP2D yang diterbitkan sejumlah 6.891 SP2D Selama periode Juli s.d 22 Oktober 2022 terdapat 12 SP2D yang diretur oleh Bank dengan alasan retur ● nomor rekening tidak ditemukan (account KPPN agar 1. Melaksa pengua Custom Service (CSO) dapat mening kompet stakeho
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut progress realisasi penerbitan SP2D selalu disampaikan oleh Kepala Seksi PDMS dan Kepala Seksi Bank pada setiap kegiatan morning call mingguan. (notula morning call terlampir) 3. Demikian juga Seksi Veraki telah melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan keseluruhan SOP pada KPPN Bau-Bau (laporan hasil pengendalian internal, laporan pengujian kepatuhan terlampir). r: anakan atan mer e Officer sehingga katkan tensi olders ● PMK.190/PMK.02/2 012 ● PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran PDMS 1. Sebagai salah satu tindak lanjut atas Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 Tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardiasi Kegiatan Manajemen KPPN, Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas credit not found) ● rekening Supplier Tidak Aktif/Salah/ Tidak Ditemukan. 2. Melaku Bimtek/ Pelaksa Anggar khususn pengelo supplier 3. Membu Lapora Pelaksa Kegiata bukti du tindak l2595/P tanggal 2022
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut kan /FGD anaan ran nya olaan data er uat n anaan an sebagai ukung atas lanjut NDPB.1/2022 l 28 Juli KPPN Bau-Bau antara lain selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM KPPN Bau-Bau secara keseluruhan (termasuk pegawai yang bertugas sebagai CSO) melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan GKM tersebut diantaranya telah dilaksanakan pada bulan Oktober (dokumentasi terlampir). 2. Terkait upaya peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dalam hal pengelolaan data supplier, KPPN Bau-Bau akan menyelenggarakan Bimtek atau FGD pengelolaan data kontrak dan data supplier kepada semua satuan kerja khususnya terhadap satker yang terdapat penolakan formal SPM karena kesalahan data supplier. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Tingkat Ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multi year Berdasarkan monitoring OMSPAN periode Juli s.d. 27 Oktober 2022, terdapat 73 kontrak yang didaftarkan. 1. Terdapa t 2 kontrak yang mengalami keterlambatan pendaftaran kontrak, kontrak dimaksud yaitu: - No. 02/KONS.PW S/DISDAG/IX/ 2022 tanggal 13 September 2022 Satker Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, terlambat 12 hari. - No. PK.513/T.21/ PPK-SBTU/1- /2022 tanggal 17 Oktober 2022 Satker KPPN agar 1. Melaksan penguata Custome Officer sehingga meningk kompete stakehol 2. Melakuka Penguat Manajem Eksterna substans Asistens Evaluasi SAKTI pengelol data kontrak/ (Modul K
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Jumat, tanggal 11 November 2022 (undangan terlampir). 3. Terhadap pelaksanaan kegiatankegiatan di atas akan selalu dibuatkan laporan dan dokumentasi kegiatan. r: nakan an er Service (CSO) a dapat atkan ensi lders an an men al dengan si si dan Aplikasi khususnya aan data /supplier Komitmen) PER-58/PB/2013 PDMS 1. Sebagai salah satu tindak lanjut atas Nota Dinas Setditjen Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 Tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardiasi Kegiatan Manajemen KPPN, KPPN Bau-Bau antara lain selalu berupaya meningkatkan kapasitas SDM KPPN Bau-Bau secara keseluruhan (termasuk pegawai yang bertugas sebagai CSO) melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan GKM tersebut Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas Balai Taman Nasional Wakatobi, terlambat 2 hari. 2.Terdapat beberapa Kontrak yang telah disetujui namun deskripsi (uraian) kontraknya tidak sesuai, seperti: a.Satker 287145 - Kontrak No. PL.106/20/01 /uPP.wCI2022 b.Satker 287145 - Kontrak No. PL.106/09/01 /uPP.wCI2022 c. Satker 401798- Kontrak No. 002/KONTTP/DKUPP/IV /2022 3. Terdapat Kontrak yang sudah dilakukan 3. Melakuka Penguat Kapasita Perbend dengan Penguat Refreshm Pelaksan Anggara bentuk G melibatk pegawai 4. Membua Pelaksan Kegiatan bukti du tindak la2595/PB tanggal 2022
dasi Atas salahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut an an as aharaan Substansi an ment naan an dengan GKM yang an seluruh KPPN. at Laporan naan n sebagai ukung atas anjut NDB.1/2022 28 Juli diantaranya telah dilaksanakan pada bulan Oktober (dokumentasi terlampir). 2. Terkait upaya peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dalam hal pengelolaan data supplier, KPPN Bau-Bau akan menyelenggarakan Bimtek atau FGD pengelolaan data kontrak dan data supplier kepada semua satuan kerja khususnya terhadap satker yang terdapat penolakan formal SPM karena kesalahan data supplier. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 (undangan terlampir). 3. Terhadap pelaksanaan kegiatankegiatan di atas akan selalu dibuatkan laporan
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Rekomend Permas pemb. sesuai jadwal termin namun rencana penarikan per termin belum disesuaikan. (Satker 352595- Kontrak No. 391/BRSDMAKKP.WKTB/ PL.400/III/2 022) Penyelesaian SKPP Berdasarkan dokumen yang diupload pada link telah dilakukan uji sampling atas pengesahan SKPP periode Juli s.d September 2022 Proses penyelesaian pengesahan SKPP sudah sesuai ketentuan Nihil Nih c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara Penerbitan Surat Persetujuan/Penolaka n Pembukaan Rekening Berdasarkan dokumendokumen yang diupload pada link, tidak terdapat dokumen penerbitan izin pembukaan dan Nihil Nih