2. BUKU 2 LENGKAP (bid. Psikologi pendidikan, Sosial Humaniora, Kesehatan Lingkungan)

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 483

484 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 485

486 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 487

bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar tentang “Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
atan bagi DPRD Kabupaten Blitar” telah dilaksanakan

488 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 489

490 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Nur Agus Santoso, Dimensi Aksiologi Dari Putusan Kasus “ST” dalam jurnal Yudisial volume 7
Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 491

492 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

peran yang disandang oleh kawasan konservasi ”air” merupakan manfaat nyata yang sangat penting,
merupakan ”pabrik air”.

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 493

494 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 495

496 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 497

498 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

-x
-
-

x
x

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 499

-- -
- -
-
-

--

-
-

500 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

--
-
-
-
-

- -

-
“makam
”

-

--
--

-

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 501

502 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

––
Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 503

504 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 505

akarnya adalah tasawuf Qur’ani dan Sunny, yaitu tasawuf
Qur’an dan Sunnah Rasulullah, merupakan substansi (intisari) Al Qur’an dan Sunnah,

506 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 507

Qur’an dan Sunnah. Kisah
Tabi’in, Tabiit Tabi’in, dan sholihin) tentang kehidupan mereka, dan philantrophisme.
dimensi sama sisi bagaikan bangunan ka’bah yang meliputi: mukmin, m

Ajaran tasawuf qur’ani dan transformatif inilah yang membedakan
hierarki dalam bentuk piramida dimulai dari syari’at, thariqat, hakikat dan makrifat. Dalam tasawuf

konflik antara ahli syari’at yang dianggap level paling rendah dengan
berkaitan bagaikan bangunan ka’bah. Manusia muttaq
sama halnya tidak mungkin bangunan ka’bah kehilangan satu sisinya.

508 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

lima tahun. Pada tahun pertama tema besarnya adalah “lillah”, tahun kedua “billah”, tahun ketiga
“ma’allah”, tahun keempat “ilallah” dan tahun kelima “Alhamdulillah”. Pada seti

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 509

510 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Qur’an dan Sunnah Nabi
Muhammad Shallalahu ‘Alaihi Wasallam (SAW). Amalan yang perintahkan Allah dan Rasulnya

Qur’an dan Hadis

Qur’an dan dzikir; kelima, mengembangkan philantropisme
mursyid (guru), dan “mursyid” yang hadir kepada murid melalui “click”.

(Lillah, billah, ma’allah, ilallah, Alhamdulillah). PT Telkom Indonesia melalui Spiritual Capital
Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 511

di dunia dan akhirat dan dinobatkan hamba Tuhan yang “radliyatan mardliyyah” di surga.
512 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 513

514 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 515

perusahaanakan sulit bersaing karena ’selera’ dari para konsumen sudah beruba
516 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 517

İ

İ = faktor lain yang tidak diteliti.

İ
518 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

–
Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 519

520 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Andrews, Jonlee and Daniel C. Smith, 1996, “ ”, Fifth Edition, Irwin,
Calantone, Roger J. et. al, 1994, “
Cooper, D. R dan Emory, W, 1995, “

–

Penelitian”,
Fillis, Ian and Andrew McAuley, 2000, “

Hadjimanolis, Athanasios, 2000, “
Han, Jin, K., Kim, Namwoon dan Srivastava, Rajendra K, 1998, “

Keats BW dan Hitt MA, 1998, “

Knight, Gary, 2000, “
Lee, Jangwoo dan Danny Miller, 1996, “

Morris, Michael H. dan Pamela S. Lewis, 1995, “

Mardiyanto, Agus, 2002, “Studi Mengenai Kreativitas Program dan Kinerja
Pemasaran”,

1999,“

Nasir, M., dan Agus Handoyo, 2003, “Pengaruh Orientasi Wirausaha Terhadap Kinerja
Kasus Pada Industri Aneka di Kota Semarang)”,

–
Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 521

1989, “

–
Riyanto, Bambang, 2001, “

–

Slater, F. Stanley dan John C. Narver, 1995, “
Song, X. Michael, Mark E. Parry, 1997, “

Sugiyono, 1999, “ ”, Alfabeta. Bandung.
Voss GB dan Voss ZG, 2000, “

522 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 523

524 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 525

526 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

–
–

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 527

–
528 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 529

530 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016

KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN
KEBIJAKAN LELANG JABATAN DI KOTA MAKASSAR

Lukman Hakim
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. 0411-866972/Fax 0411-865588
Email: [email protected]

Abstrak
Masalah pokok yang dikaji dalam makalah hasil penelitian ini adalah masih banyaknya pejabat
pemerintah daerah yang kurang mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan
lelang jabatan yang kurang transparan, akuntabel, profesional dan objektiv. Pejabat pemerintah daerah
yang direkrut dalam lelang jabatan kurang memiliki kompetensi, prestasi kerja, komitmen, integritas,
jenjang kepangkatan dan keilmuan yang dimiliki dan akan berakibat menurunnya kinerja pemerintah
daerah. Oleh sebab itu hasil penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan; seberapa jauh
kemampuan pemerintah daerah kota Makassar dalam mengembangkan kebijakan lelang jabatan secara
professional, akuntabel, transparan, profesional dan objektiv, dan sejauh mana hasil kebijakan tersebut
dapat meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis-jenis penelitian yang relevan seperti triangulasi
terhadap data-data yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan lelang jabatan dari para informan.
Pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam digunakan untuk
memperoleh data dan informasi yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara komperhensif
mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan lelang jabatan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dan obyektivitas
dalam pelaksanaan lelang jabatan di Kota Makassar kurang mampu dikembangkan dengan baik yang
pada prinsipnya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun
2014 yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Demikian pula
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan
struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 serta
peraturan Badan Kepegawaian Negara harus tetap dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan lelang
jabatan.

Kata kunci: Akuntabilitas, kebijakan, objektivita, profesionalitas, transparansi.

Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016 531

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2014 yang lalu pemerintah daerah Kota Makassar melaksanakan kebijakan lelang
jabatan bagi calon camat pada 14 kecamatan, dan calon lurah pada 114 kelurahan maupun bagi calon
pimpinan satuan unit kerja daerah (SKPD) lainnya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
jabatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja,
dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Namun promosi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam lelang jabatan kurang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai kompetensi,
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektiv lainnya. Oleh
sebab itu penelitian ini sangat penting untuk menganalisis dan mendeskripsikan; seberapa jauh
kemampuan pemerintah daerah kota Makassar dalam mengembangkan kebijakan lelang jabatan secara
professional, akuntabel, transparan, profesional dan objektiv, dan sejauh mana hasil kebijakan tersebut
dapat meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Tujuannya penelitian agar dapat
memperoleh hasil rumusan dalam meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan aparatur untuk
kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Pemecahan masalahnya adalah
meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kota Makassar dalam mengembangkan kebijakan
lelang jabatan secara transparan, akuntabel, profesional dan obyektiv berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Lelang jabatan atau job tender sudah lama dikenal dan dipraktekkan di negara-negara maju,
dengan istilah yang berbeda-beda.Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas,
kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga pekerjaan dapat
dijalankan dengan lebih efektif dan efisien (Rahmi, 2014). Proses lelang jabatan atau job tender sering
juga disebut sebagai Job Posting Program justru mengedepankan fairness principle, dan sekaligus
menjadi dasar pengembangan karier PNS yang objektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
berdasarkan prinsip “The Right Man on The Right Place”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa aparatur sipil negara harus memiliki integritas,
professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Zainuddin (2010) perlu penyusunan rencana
pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan
pengembangan pola karir Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan
aparatur pemerintah daerah merupakan hal yang
penting dan strategis untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan
pembangunan. Peran dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah akan menentukan keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah di tingkat lokal. Hasil kajian Ilmar (2013) bahwa lelang jabatan yang
dilakukan sejumlah pemerintahan adalah terobosan yang harus semakin ditingkatkan, karena dengan
lelang jabatan membuat mekanisme menjadi terbuka dan menciptakan pemerintahan yang kompeten dan
bersih. Hasil survei Nasution (2013) mengungkapkan perlunya mengapresiasi langkah-langkah reformasi
birokrasi melalui lelang jabatan ditengah kritikan masyarakat tentang rendahnya kinerja pelayanan publik

532 Seminar Nasional dan Gelar Produk | SENASPRO 2016