RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

100% 100% 100% 100% 100%

50% 40% 45% 60% 50%
50% 60% 55% 40% 50%
100% 100% 100% 100% 100%
21% 21% 21% 21% 21%
23% 23% 23% 23% 23%
28% 28% 28% 28% 28%
14% 14% 14% 14% 14%
14% 14% 14% 14% 14%

I-29

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
Luas lahan pertanian rakyat (tanaman awal
pangan, hortikultura, dan perkebunan) periode
(Hektar)
Rehabilitasi kakao RPD

Pengembangan kakao N/A

'Pengendalian OPT kakao N/A
N/A
Pembangun jalan produksi perkebunan N/A
Penyediaan kendaraan operasional N/A
perkebunan N/A
Dukungan manajemen dan teknis lainnya N/A
untuk peningkatan produksi perkebunan N/A
Pengembangan dan rehabilitasi Kelapa N/A
Dalam N/A
Pengembangan Pala N/A
Persentase sarana dan prasarana N/A
Pertanian yang termanfaatkan (%) N/A
Pembangunan Balai penyuluhan N/A
pertanian (BPP) N/A
Penyediaan sarana prasarana pendukung
BPP
Pembangunan rumah produksi unit
pengolahan pupuk organik
Pembangunan dan perbaikan sumber-
sumber air irigasi
Pembangunan Pagar Alsintan beserta
sarana lainnya

VIII

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

100% 100% 100% 100% 100%
18%
16% - 19 18 100
7% 21 17 18 100
12 11 10 11 100
15 20 17 18 100
8 100
- - - 100
100% 10 7 7 100
16 26 20 18 100
6 11 10 10 100%
4 100% 100% 100%
25 - - 15
33 - 15 12 9
16 - - 4
13 74 75 55
43 - - -

-

I-30

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
Operasional kebun percontohan ACC awal
periode
Penyusunan programa penyuluhan
Pendidikan dan latihan (Diklat) dasar RPD
terampil
Peternakan N/A

Pengadaan Bibit Ternak Sapi N/A

Pengadaan Bibit Ternak Kambing N/A

Pengadaan Bibit Ternak Babi N/A
N/A
Pengadaan Bibit Ternak Ayam Buras N/A
Pembuatan Kebun Hijauan Makanan N/A
Ternak (HMT) N/A

Pengadaan Pakan Ternak N/A
N/A
Pembinaan kelompok peternak N/A
N/A
Monitoring & evaluasi kegiatan N/A
peternakan N/A
Penyediaan vaksin ternak N/A
Jumlah hewan ternak yang mendapatkan N/A
pengobatan
Penanganan kesehatan ternak VIII

Penyediaan bahan & peralatan
pengobatan ternak
Penyediaan sarana pendukung unit
respon cepat (URC) ternak

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

35 4 53
69 8 96
7 15 0 09

110 110 110 110 110
- 100 - 100 100
100 100 100
100 600 100 600 600
600 600
10 10 10 10
2 10 2 2
2 2
4 4 4
4 2 4 2 2
2 1 2 1 1
1 1540 1 1540 1540
1530 1 1540 1 1
1 1 1 1 1
1 1
- 1 - -
-
I-31

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
Terbentuknya Masyarakat Peternak awal
Papua yang berdaya saing periode
Pembibitan ternak pola ranch
RPD
Pemberdayaan peternak asli Papua
N/A
Promosi Ternak dan hasil ternak
N/A
Pengawasan perdagangan ternak N/A
N/A
Pemanfaatan limbah dan kotoran ternak N/A
N/A
Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil peternakan N/A
Penyediaan sarana prasarana kesehatan
masyarakat veterriner N/A
Pembangunan kandang sapi N/A
N/A
Pembangunan prasarana pendukung
pasar hewan N/A
Penyediaan kendaraan operasional Roda
dua (2) petugas peternakan N/A
Penyediaan kendaraan operasional
Kantor Roda Empat (4) N/A
Perikanan dan Kelautan N/A
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap N/A
N/A
Jumlah Pendapatan Nelayan
Jumlah Produksi Budidaya Perikanan VIII

Jumlah Export/Antar pulau/ Kota/ Kab.
Produksi Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

10 15 15 15 15
11
111
10 10 10 10 10
11
111 11
111 22
222 11

111 -1
-2
---
1
2 -2
88
-1 -
11
888

-1 -

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100
100 100
I-32

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan awal
Jumlah Export/Antar pulau/ Kota/ Kab. periode
Produksi Perikanan
Jumlah Konsumsi Ikan RPD

Pariwisata N/A
Persentase peningkatan infrastruktur
penunjang pariwisaata dengan konsep 3A N/A
(Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas)
Persentase peningkatan pelaku ekonomi N/A
kreatif unggula
Persentase peningkatan jumlah N/A
wisatawan
Penanaman Modal N/A
Jumlah promosi yang diikuti N/A

Jumlah Koordinasi perencanaan dan N/A
pengembangan penanaman modal di KEK N/A
Sorong N/A
Jumlah Fasilitasi N/A
N/A
Jumlah koordinasi N/A
N/A
Jumlah Dokumen Cetak Biru (Master Plan)
pengembangan KEK Sorong
Tersedianya sistem informasi penanaman
modal di Kawasan KEK Sorong
Jumlah Kasus/ pengaduan

VIII

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

100 100 100 100 100
100 100 100
100 100 100 100 100
100 100
3 Kali 5 Kali 5 Kali
7 Kali 5 Kali 5 Kali
20 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali
25 Kali
20 - - 25 Kali
- 20 20 20 20
1 Dok
1 Paket 1 Paket - - 1 Dok
- 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket

I-33 - - 1 Unit

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
Jumlah Buku Profil Investasi Daerah awal
periode
Jumlah Dokumen perencanaan RUPM
RPD
Jumlah koordinasi antar lembaga yang
diikuti N/A
Jumlah pelaksanaan workshop terkait
eksport, pengembangan investasi & N/A
pemasaran produk
Jumlah Dokumen Kajian I-Pro Kabupaten N/A
Sorong
Jumlah Pameran/ Promosi Kabupaten N/A
Sorong yang diikuti
Jumlah Paket liflet, blocknot, & N/A
marcindise yang diadakan N/A
Jumlah Dokumen potensi sumberdaya N/A
dan jumlah sebaran per Distrik N/A
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR
1.1 Indeks Pembangunan Desa (IPD) N/A
N/A
1.1.1 Kondisi Infrastruktur, N/A
N/A
1.1.2 Pelayanan Dasar N/A
N/A
1.1.3 Aksesibilitas/Tansportasi
0,4954
1.1.4 Pelayanan Publik

1.1.5 Penyelenggaraan Pemerintahan.

1.2 Indeks Desa Membangun (IDM).
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

VIII

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

10 Buku 20 Buku 20 Buku 20 Buku 20 Buku
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali

30 Kali 40 Kali 50 Kali 40 Kali 50 Kali

1 Dok 1 Dok 6 Kali 6 Kali 1 Dok

3 Kali 4 Kali 15 Paket 15 Paket 6 Kali
5 Dok,5
15 Paket 15 Paket Distrik - 15 Paket
3 Dok, 3 4 Dok, 4 5 Dok,5
31,99 33,60 Distrik
Distrik Distrik 23,09 23,42
40,13 42,22 33,60
28,77 30,38 55,14 55,56 23,42
22,42 22,75 42,38 42,53 42,22
35,95 38,04 56,48 58,09 55,56
54,29 54,71 0,5345 0,5483 42,53
42,07 42,22 53,26
53,26 54,87 0,5483
0,5081 0,5212

I-34

Aspek/Fokus Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi Tah
pembangunan Daerah Kinerja
pada
1.1 Jumlah Angkatan Kerja awal
1.2 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) periode

RPD

46 881

55,16

VIII

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2026 Kondisi
hun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Kinerja
Pada Akhir
Periode

RPD

47.818 48.774,99 49.750,49 50.745,50 50.745,50
54,06 52,97 51,91 50,87 50,87

I-35

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

9 BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan
dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sorong untuk menerjemahkan cita-
cita Kepala Daerah terpilih, selain itu RPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
RKPD, Renstra PD, evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka menengah sinergitas
perencanaan pembangunan antar sektor antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah
daerah. RPD telah mengacu pada pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan daerah berdasarkan rencana
pembangunan dan keuangan daerah ditindaklanjuti dengan menyusun tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah menggunakan asas-asas
pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga sudah memasukkan kebijakan umum
pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan
program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan
dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen
RPD ini. Karena itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara
umum.

9.1 Pedoman Transisi
Dokumen RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 menjadi panduan dalam

merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra-PD.

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sorong pada periode sebelumnya yaitu tahun
2017, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2023 sebagai acuan bagi

IX-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa
transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan
tahun 2018. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2018 akan didasarkan
pada RPJPD Kabupaten Sorong Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun
2017-2022, RKPD Provinsi Papua Barat, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan
RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah

Kabupaten Sorong serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan
sampai dengan tahun 2026 dan menjadi acuan dalam merencanakan Renstra PD, evaluasi
kinerja rencana pembangunan jangka menengah sinergitas perencanaan pembangunan
antar sektor antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah daerah. Maka dari itu, diperlukan
kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab
yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten
Sorong Tahun 2023-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan
sebagai berikut:

a. Bupati Sorong berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPD
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 kepada masyarakat;

b. Bupati Sorong menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
pedoman penyusunan penjabaran perencanaan RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-
2026;

c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong dan seluruh
pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPD Kabupaten Sorong Tahun
2023-2026;

d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPD Kabupaten
Sorong Tahun 2023-2026;

e. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

IX-2

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

9.3 Pedoman Pembiayaan Pembangunan
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar

serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah
Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa
kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap
periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas
Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.Dari dana yang tersedia
tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan
prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program
pembangunan daerah yang terkait secara langsung dengan program prioritas
pembangunan.

2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program
penyelenggaraan urusan lainnya.

3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti
Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.
Memperhatikan rencana dan realisasi APBD tahun 2011-2016, ada hal-hal yang

perlu mendapat perhatian dalarn proyeksi lima tahun ke depan yaitu: 1) Peningkatan PAD,
2) Peningkatan Dana Perimbangan dan 3) Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah
dilakukan dengan kegiatan penekanan transfer, dan peningkatan penerimaan pembiayaan
daerah.Peningkatan PAD dilakukan dengan peningkatan intensitas pemungutan PAD
melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusidaerah, baik
dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta
tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak
dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga diadakan pembinaan secara
rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan
pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi, upaya penambahan jenis pajak dan retribusi dapat dilaksanakan,
karena potensi untuk itu masih ada, sedangkan intensifikasi pengelolaan pendapatan
daerah yang dilakukan adalah mengungkap obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan
juga dilakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami

IX-3

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

perubahan, dengan melakukan pendekatan dan pemetaan terhadap potensi pajak dan
retribusi daerah.

Upaya – upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui beberapa
kegiatan sebagai berikut:

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan
serta kebijakan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah (OAD) sebagai dasar
hukum pemungutan;

2. Mengoptimalkan/perdayakan SKPD-SKPD yang berpotensi terhadap PAD;
3. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/msyarakat akan

pentingnya penerimaan pajak darahuntuk pembangunan Kabupaten Sorong;
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan

melalui bintek secara bertahap;
5. Menyiapkan/membangun/mengadakan daeana pendukung serta melakukan

penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan
eknomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib
lainnya;
7. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan
penertiban objek pajak dan objek retribusi serta mengadakan penagihan
langsung kepada subjek pajak dan subjek retribusi.

IX-4

KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
2023-2026