RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan SD paling banyak
di Kabupaten Sorong dimana berjumlah 60 unit dan paling sedikit adalah jumlah
pendidikan SMA dimana berjumlah 25 unit.

4. Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sorong berjumlah 54 sekolah

dengan rincian 1 sekolah negeri dan 53 sekolah swasta. Melihat kondisi eksisting,
keberadaan PAUD di kabupaten ini masih belum memadai, hal ini dikarenakan jarak antar
kampung dan distrik yang cukup jauh sehingga menyulitkan masyarakat yang memiliki anak
usia dini untuk mengakses PAUD.

5. Guru yang Memenuhi Klasifikasi
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah

guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten.
Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentunya memiliki
kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong sebagian besar guru telah memenuhi klasifikasi S1/D-IV dan S2 namun
masih ada sebagian yang guru yang non sarjana.

2.3.1.2 Kesehatan
1. Rasio Puskesmas,Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Indikator rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per 100.000 penduduk adalah salah

satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap
pelayanan kesehatan strata pertama.

Tabel 2. 30 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 100.000
Penduduk Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021

Jumlah Puskesmas 18 20 22 20
7 6
Jumlah Poliklinik 7 6 46 39
118.679 121.974
Jumlah Pustu 52 41 26,1 24,4
51,9 45,7
Jumlah Penduduk 112.436 115.501 54,6 47,6

Rasio Puskesmas 20,2 23,1

Rasio Poliklinik 49,2 43,3

Rasio Pustu 58,5 47,4

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

II-52

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat
pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Jumlah puskesmas terus
meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021. Secara nasional, rasio puskesmas per 100.000
penduduk pada tahun 2009-2013 mengalami trend yang meningkat dari 3,5 – 3,8.
Berdasarkan data tersebut, di Indonesia rata-rata 1 puskesmas dapat melayani 25.730
penduduk (Riskesdas, 2013). Dibandingkan dengan nasional, rasio puskesmas di Kabupaten
Sorong sudah sangat baik. Dibandingkan dengan syarat pembangunan puskesmas dari
Kementerian PU (SNI No 2003-2733 tahun 2014) yaitu minimal terdapat 30.000 jiwa,
puskesmas di Sorong dengan perbandingan 1:2.700 penduduk sudah sangat mencukupi.

2. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam
mengakses layanan kesehatan. Dari data tabel berikut dapat dilihat bahwa pada Kabupaten
Sorong hingga tahun 2021 memiliki satu rumah sakit umum.

Tabel 2. 31 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI 0 0 0 0
Jumlah Rumah Sakit Daerah 0 0 0 0
Jumlah Rumah Sakit Swasta 0 0 0 0
Jumlah seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1
Jumlah Penduduk
Rasio 112.436 115.501 118.679 121.974
1,1 1,2 1,2 1,2
Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

3. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Berdasarkan jenis profesinya,

dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis

yang bisa disebut dengan tenaga medis. Dokter yang dimaksud adalah dokter yang

memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, baik berstatus PNS maupun bukan

PNS.

II-53

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 32 Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
Jumlah Dokter umum 10 10 10 10
Jumlah Dokter Spesialis 0 0 0 0
Jumlah Dokter gigi 1 1 1 1
Jumlah Penduduk
Rasio Dokter Umum per 100.000 pddk 112.436 115.501 118.679 121.974
11,2 11,6 11,9 12,2
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 pddk
Rasio Dokter Gigi per 100.000 pddk 0 0 0 0
1,12 1,16 1,19 1,22
Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

Jumlah dokter di Kabupaten Sorong tidak meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021.

Dengan rincian dokter umum 10 dokter dan dokter gigi 1 dokter. Sedangkan untuk dokter

spesialis, Kabupaten Sorong tidak memiliki dokter spesialis.

4. Cakupan Kompilasi Kebidanan yang Ditangani
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi

kebidanan yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan
terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen
program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara professional kepada
ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Pemberian tindakan terakhir untuk
menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.

Tabel 2. 33 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Indikator 2018 2019 2020 2021

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%) 94,76 98,23 100,0 100,0

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka 2021

Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani telah mengalami peningkatan dari 94,76 pada tahun 2018
menjadi 100% pada tahun 2020 dan 2021.

II-54

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

102 2019 2020 2021
100

98
96
94
92

2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 10 Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

5. Cakupan Pertolongan Persalinan dari Tenaga Kesehatan yang memilki Kompetensi
Kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan
yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Tabel 2. 34 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan

Uraian 2018 2019 2020 2021
87.77
Cakupan (%) 83.14 86.36 87.77

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sorong
mengalami fluktuasi dari 83,14% di tahun 2023, naik drastis menjadi 86,36% ditahun
berikutnya.

II-55

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Cakupan %

90 2019 2020 2021
88
86
84
82
80

2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 11 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan

6. Cakupan Kampung/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi

yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali,
Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun.

Tabel 2. 35 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator 2018 2019 2020 2021

Jumlah Desa UCI 121 121 121 121
jumlah seluruh desa/kelurahan 50 38 41 45
Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

Cakupan desa/kelurahan UCI mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018
cakupan desa/kelurahan UCI mencapai 50% namun pada tahun berikutnya mengalami
penurunan menjadi 38%. Hal ini jauh dibawah target pemerintah dengan cakupan
desa/kelurahan UCI dimana target 85% pada tahun 2021.

7. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan

umur (U) dengan Z-score < -3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus,
kwasiorkor, dan marasmuskwasiorkor). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan
merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan
sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

II-56

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 36 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Indikator 2018 2019 2020 2021
100 105 118 123
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
(%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Sorong dari tahun
2018 telah mencapai 100% dan capaian tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun
2021. Secara nasional, pemerintah menargetkan indikator SPM ini sebesar 90% di tahun
2018, sehingga Kabupaten Sorong telah mencapai target SPM sejak tahun 2018.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)

140 2019 2020 2021
120
100

80
60
40
20

0
2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 12 Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Sorong Tahun 2018-2021

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Menular adalah presentase

penderita penyakit menular yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun
waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita penyakit menular yang
ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita penyakit
menular yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita penyakit menular yang
didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan
fokus (PF).

II-57

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 37 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

Indikator 2018 2019 2020 2021
100 100 103 103
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit Menular (%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022, cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit menular di Kabupaten Sorong telah mencapai 100% sejak tahun 2018. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong telah mencapai target SPM Nasional untuk
indikator ini yaitu 95% di tahun 2021.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit Menular (%)

104 2019 2020 2021
103
102
101
100

99
98

2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 13 Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular
Kabupaten Sorong

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah

kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah
kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat
pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta,
praktek bersama dan perorangan.

Tabel 2. 38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

Indikator 2018 2019 2020 2021
100,0 110,0 140,0 160,0
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin (%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

II-58

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten
Sorongdari tahun 2018 telah mencapai 100% dan capaian tersebut berhasil dipertahankan
hingga tahun 2021. Secara nasional, pemerintah menargetkan indikator SPM ini sebesar
100% di tahun 2021, sehingga Kabupaten Sorong telah mencapai target SPM sejak tahun
2018.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin (%)

200

150

100

50

0 2019 2020 2021
2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 14 Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

10. Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan kunjungan bayi umur 29 hari - 11

bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan
rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan
sebagainya melalui kunjungan petugas dibanding dengan jumlah kelahiran hidup.

Tabel 2. 39 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
97,61 103,3 157,0
Cakupan kunjungan bayi (%) 95,0

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sorong mengalami kenaikan pada tahun

2018 hingga 2021. Dari 95% pada tahun 2018 menjadi 157% pada tahun 2021. Berdasarkan

target SPM, secara nasional cakupan kunjungan bayi harus mencapai 90% di tahun 2021.

II-59

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Cakupan kunjungan bayi (%)

200

150

100

50

0 2019 2020 2021
2018

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 15 Grafik Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Sorong Tahun 2018-2021

11. Cakupan Puskesmas
Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam

sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan
beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan,
kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah
atau unit kerja puskesmas adalah Distrik . Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat
jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2. 40 Cakupan Puskesmas Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Uraian 2018 2019 2020 2021
20 22 20
Jumlah Puskesmas 18 33 33 33
66 67 66
Jumlah Distrik 33

Cakupan Puskesmas per Distrik (%) 65,7

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2018-2022

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas ada 20 unit
dengan 33 Distrik atau distrik. Dimana membuat cakupan puskesmas perDistrik adalah
66% di tahun 2021.

12. Cakupan Puskesmas Pembantu
Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas
disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas.
Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan

II-60

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah
yang lebih kecil.

Tabel 2. 41 Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

Uraian 2018 2019 2020 2021
Jumlah Puskesmas Pembantu 52 41 46 39

Jumlah Desa/Kelurahan 121 121 121 121

Cakupan Puskesmas per Distrik (%) 20,4 15,8 17,8 15,2

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2018-2022

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas
pembantu ada 52 unit dengan 121 desa atau kelurahan pada tahun 2018. Dimana
membuat cakupan puskesmas pembantu perdesa adalah 20,4% dari tahun 2018. Namun
pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Dimana membuat cakupan puskesmas
pembantu perdesa pada tahun 2021 adalah 15,2%. Hal ini disebabkan karna berkurangnya
jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Sorong.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi seperti yang tertuang dalam Lampiran 1

Permendagri 54/2010 terdiri atas terminologi baik, sedang, rusak dan rusak berat, dimana
terminologi tersebut didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan jalan. Pada
jalan kondisi baik (tingkat kerusakan ≤ 6%) merupakan kondisi jalan yang mendukung arus
lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan
yang disebabkan oleh kondisi jalan, jalan kondisi sedang (tingkat kerusakan 6-10%)
merupakan kondisi dimana belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap
kelancaran arus pergerakan lalu lintas. Selanjutnya, pada kondisi jalan rusak sudah sangat
menghambat kelancaran pergerakan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan harus
berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, dan kadangkala harus
menghentikan kendaraannya akibat adanya kerusakan dan atau hambatan pada
permukaan perkerasan. Pada jalan dengan kondisi rusak berat, kondisi kerusakan jalan

II-61

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda
empat dan atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan yang sangat rendah.

2. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Indikator tempat ibadah per satuan penduduk sebagaimana yang disebutkan dalam

Lampiran 1 Permendagri 54/2010 didapatkan dari perbandingan jumlah tempat ibadah
dengan jumlah penduduk per 1000 penduduk. Berkaitan dengan tempat ibadah, indikator
rasio tempat ibadah per satuan penduduk ini akan lebih tepat apabila pembanding yang
digunakan dalam penghitungan indikator tersebut menggunakan jumlah pemeluk agama.
Dengan demikian, indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk akan lebih tepat
apabila diganti menjadi rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama.

Tabel 2. 42 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Sorong

Jumlah Fasilitas Peribadatan

No. Kabupaten Masjid Mushola Gereja Gereja Pura Vihara
Protestan Katholik 1

1. Sorong 91 135 235 24 4

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2021

Fasilitas peribadatan di Kabupaten Sorong terdapat 6 yaitu masjid, mushola, gereja

protestan, gereja katholik, pura dan vihara. Data yang bersumber dari Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013-2022 dan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini tidak menyebutkan data

pendukungnya atau dengan kata lain data yang tertulis merupakan data jadi, sehingga

tidak ada informasi lebih lanjut yang didapatkan untuk indikator ini.

3. Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Rumah tinggal bersanitasi merupakan salah satu faktor yang menjadi sebuah

indikator dalam penilaian kriteria rumah layak huni. Rumah tinggal berakses sanitasi
sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, diantaranya
adalah fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan
pembuangan sampah. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi didapatkan dari
perbandingan antara jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dengan jumlah rumah tinggal
dikalikan dengan bilangan 100.

II-62

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 43 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jabaran Indikator Tahun (%)
2018 2019 2020 2021
Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di
Kabupaten Sorong (%) terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten 76,77 86,41 85,73 84,26
Sorong (%)

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2021

4. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)
Indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) merupakan hasil

perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang seluruh
jalan kabupaten di daerah tersebut dikalikan dengan bilangan 100. Berdasarkan kondisi
jalan kabupaten di Kabupaten Sorong masih didominasi oleh kondisi jalan rusak berat yaitu
sepanjang 414,57 km dan jenis permukaan tanah sepanjang 357,11 km. Hal tersebut
membutuhkan perhatian besar dari Pemerintah Kabupaten Sorong untuk terus berupaya
memperbaiki kondisi jalan guna menunjang berbagai kegiatan, khususnya untuk kegiatan
perekonomian, juga untuk meningkatkan interkonektivitas antar wilayah.

Tabel 2. 44 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
Panjang jalan kondisi baik 388,32 388,32 135,98 129,95

Panjang jalan seluruhnya 1394,61 1394,61 840 923,02

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 27,84 27,84 16,19 14,08

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2022

Hingga tahun 2021, panjang jalan kabupaten yang memiliki kondisi baik di
Kabupaten Sorong sepanjang 129,95 km atau sebesar 14,08 persen. Dilihat dari trend nya,
dalam kurun waktu tahun 2028 hingga 2021 indikator jalan kabupaten dalam kondisi baik
di Kabupaten Sorong menunjukkan kecenderungan menurun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disebutkan
bahwa penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat salah satunya diukur
dengan indikator persentase tingkat kondisi jalan. Indikator persentase tingkat kondisi
jalan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah panjang jaringan

II-63

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

panjang jalan kondisi baik dan sedang. Indikator tersebut dihasilkan dari perbandingan
antara panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang dengan total keseluruhan
panjang jalan.

Tabel 2. 45 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang Tahun 2018-2021
di Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
590,31 590,31 187,5 188,5
Panjang jalan kondisi baik dan sedang 1394,61 1394,61 840 923,02
Panjang jalan seluruhnya
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 42,33 42,33 22,32 20,42
dan sedang

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun, 2022

Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang di Kabupaten Sorong memiliki
kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal ini
dipengaruhi oleh jumlah panjang jalan kondisi baik dan sedang yang memiliki besaran yang
fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

5. Sempadan Sungai Dipakai Bangunan Liar

Indikator persentase sempadan sungai yang bangunan liar didapatkan dari
perbandingan antara panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dengan
panjang seluruh jalan sempadan sungai. Data Kabupaten Sorong yang didapatkan untuk
indikator ini adalah data banyaknya rumah tangga yang bertempat tinggal di bantaran
sungai. Berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam
Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

6. Lingkungan Permukiman

Indikator lingkungan permukiman sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran 1
Permendagri 54/2010 didapatkan dari perbandingan luas kawasan kumuh dengan luas
wilayah. Sebagaimana dengan data yang bersumber dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,
disebutkan bahwa luasan permukiman adalah sebesar 5.771,6 ha. Namun tidak terdapat
data atau informasi mengenai luasan permukiman kumuh di Kabupaten Sorong.

II-64

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

7. Aksesibilitas
Indikator aspek aksesbilitas merupakan indikator di luar Lampiran 1 Permendagri

54/2010. Indikator aksesibilitas didapatkan dari hasil perbandingan antara panjang jalan
seluruhnya dengan luas wilayah. Dikutip dari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No.14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang menargetkan untuk indikator aksesibilitas adalah sebesar 100 persen
pada tahun 2023.

Tabel 2. 46 Persentase Aksesibilitas Tahun 2018-2021 di Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
Panjang jalan seluruhnya 1.394,61 1.394,61 840 923,02

Luas wilayah 13.075,28 13.075,28 13.075,28 13.075,28

Aksesibilitas 0,107 0,107 0,064 0,071

Persentase Aksesibilitas 10,7 10,7 6,4 7,1

Sumber: Papua Dalam Angka 2019-2022

Hingga tahun 2021, persentase aksesibilitas masih sebesar 7,1 persen, dimana
mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari 10,7 persen pada tahun 2019 menjadi 6,4
persen pada tahun 2020. Lalu mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen pada tahun 2021.

8. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan
perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi,
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu

hamparan dan jalur, dan
c. didominasi komunitas tumbuhan.
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit
30%. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

II-65

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB didapatkan dari
perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber-HPL/HGB.
Berdasarkan data yang didapatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai
dengan proporsi 30% luas kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang. Karena Pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat dari aktivitas pembangunan yang
tidak memperhatikan arahan pemanfaatan ruang.

2.3.1.4 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, yakni rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik,
rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh, serta rumah layak huni.

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah rumah tangga

penguna air bersih di Kabupaten Sorong. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah
rumah tangga pengguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga dan
dikalikan 100%.

Air bersih digunakan masyarakat untuk mencuci, memasak/konsumsi, serta mandi.
Oleh karena keterbatasan data, persentase rumah tangga pengguna air bersih didapat dari
persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Akses air minum
layak pada tahun 2021 dihitung berdasarkan air minum bersih yang didapatkan penduduk.
Data tahun-tahun selanjutnya dihitung berdasar indikator air minum layak yang ditetapkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2. 47 Persentase Rumah Tangga menurut Pengguna Air Bersih Tahun 2018-2021

Kabupaten Sorong

Keterangan Tahun

2018 2019 2020 2021
85,20
Akses air minum layak (%) Kabupaten 55,39 46,21 41,28 81,68
Sorong

Akses air minum layak (%) Papua Barat 34,73 35,36 29,67

Sumber: Papua Dalam Angka 2019-2022

II-66

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Data tersebut juga menunjukkan bahwa pengguna air bersih di Kabupaten Sorong
menurun pada tahun 2019 dan kembali meningkat hingga tahun 2021. Hal ini berarti
penyediaan akses untuk sumber air minum layak kepada penduduk mulai diperhatikan,
serta kemungkinan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih/ air minum layak
telah mengalami peningkatan.

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan
Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Pemukiman
dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal penduduk
terlayani akses air bersih adalah 55-75%. Menurut data dari Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, Kabupaten Sorong telah memenuhi standar tersebut.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik
Rumah tangga pengguna listrik dianalisis menggunakan indikator jumlah rumah

tangga yang menggunakan listrik baik PLN maupun Non-PLN di Kabupaten Sorong.
Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan
jumlah seluruh rumah tangga dan dikalikan 100%. Data jumlah rumah tangga pengguna
listrik dilihat dari data banyaknya pelanggan listrik khusus tipe rumah tangga.

Tabel 2. 48 Persentase Rumah Tangga menurut Pengguna Listrik Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

Pengguna Listrik Tahun

Pengguna Listrik di Kabupaten Sorong (%) 2018 2019 2020 2021
90,77 89,32 91,79 81,74
Sumber: Papua Dalam Angka 2019-2022

Rumah tangga pengguna listrik secara mengalami kenaikan dan turun. Namun jika
dibandingkan dengan rata-rata pengguna listrik di Provinsi Papua Barat, pengguna listrik di
Kabupaten Sorongtermasuk di atas rata- rata.

Listrik didapat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun Non-PLN. Listrik PLN di
Kabupaten Sorong bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Selain itu,
direncanakan pula pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang lebih jauh dibahas pada sub-bab Energi dan
Sumberdaya Mineral (ESDM). Sedangkan untuk sumber listrik Non-PLN bersumber dari
genset masing-masing rumah tangga.

II-67

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 49 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Listrik Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

Sumber Listrik 2018 2019 Tahun 2021
90,77 89,32 2020 81,74
Listrik PLN (%) 5,47 8,52 91,79 16,45
Listrik Non PLN (%) 6,66

Sumber: Papua Dalam Angka 2019-2022

Pengguna listrik non PLN mengalami fluktuasi, begitu juga dengan pengguna listrik
PLN. Dapat dikatakan bahwa kondisi listrik di Kabupaten Sorong tidak stabil dalam hal
pelayanan (belum 24 jam/7 hari) sehingga sebagian rumah tangga masih ada yang
menggunakan listrik Non PLN.

Listrik, antara lain dimanfaatkan sebagai sumber penerangan. Persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan mengalami kenaikan
dan turun pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

3. Rumah Tangga Ber-Sanitasi
Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah
upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan
pemukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan
atau drainase, dan sampah.

Tabel 2. 50 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak

Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Jabaran Indikator Tahun (%)
2018 2019 2020 2021

Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di
Kabupaten Sorong (%) terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten 76,77 86,41 85,73 84,26

Sorong (%)

Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di 73,95 76,39 78,71 77,89
Papua Barat (%)

Sumber: Papua Dalam Angka 2019-2022

II-68

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Rumah tangga bersanitasi adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat
sanitasi di Kabupaten Sorong. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga
bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100%.

Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan
Ruang, Perumahan dan Pemukiman, dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal
tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk perkotaan adalah 80%.

4. Lingkungan Permukiman Kumuh
Lingkungan pemukiman kumuh merupakan indikator yang menunjukkan

persentase luas lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Sorong yang dihitung dengan
rumus luas lingkungan pemukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah dan dikalikan 100%.
Di Indonesia, estimasi pemukiman kumuh menggunakan proporsi rumah tangga kumuh.
Menurut Buku Saku Pembangunan Permukiman dan Perumahan Direktorat Permukiman
dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2011), indikator
pemukiman kumuh adalah:

a. Tidak adanya akses terhadap sumber air minum layak
b. Tidak adanya akses terhadap sanitasi dasar yang layak
c. Luas minimal lantai hunian per kapita
d. Daya tahan material hunian

Sebagaimana dengan data yang bersumber dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,
disebutkan bahwa luasan permukiman adalah sebesar 5.771,6 ha. Namun tidak terdapat
data atau informasi mengenai luasan permukiman kumuh di Kabupaten Sorong.

5. Rumah Layak Huni
Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, serta
memenuhi beberapa kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan
Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator rumah layak huni dihitung dengan
menggunakan rumus jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang
ada dan dikalikan 100%.

II-69

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 51 Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan

Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Kondisi Perumahan 2018 Tahun 2021
96,83 2019 2020 95,43
Lantai bukan tanah (%)
Atap Layak (%) 99.55 97,26 98,43 100
83.23 93.72
Dinding permanen (%) 99.55 99.97
87.06 90.39
Sumber : BPS Kabupaten Sorong

Salah satu kualitas yang dapat menilai kondisi rumah adalah kualitas material
seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang digunakan, termasuk fasilitas penunjang
lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar
dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila
sudah memenuhi beberapa kriteria kualiatas rumah tinggal tersebut. Lebih jelasnya,
menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, indikator rumah layak huni yakni
lantai bukan tanah, atap layak (tidak beratap dedaunan), dinding permanen, dan luas lantai
per kapita lebih dari/sama dengan 10 m².

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1. Angka Kriminalitas Tertangani
Angka kriminalitas merupakan variabel yang penting untuk diperhatikan.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum
terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat
mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Sorong. Kejahatan harus
dikurangi dengan upaya mengaktifkan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan
kelembagaan sosial di masyarakat.

Angka kriminalitas di Kabupaten Sorong cukup tinggi namun tidak ada catatan yang
mampu menjelaskan kejadian dari tahun 2018-2021. Data terakhir menyebutkan 21 kasus
kejadian dari 238 kasus yang dilaporkan. Jika dari angka mutlak jumlah kriminalitas pada
dua tahun terakhir, aspek penanganan mengalami penurunan. Angka ini di tahun
mendatang perlu mendapatkan perhatian agar kondisi terkini tentang angka kriminalitas
dapat teridentifikasi dengan baik.

II-70

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Rasio polisi pamong praja dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten

Sorong perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan penegakan keamanan ketertertiban
dan penegakan perda dengan mudah diukur. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000
penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah polisi pamong praja
dengan jumlah penduduk.

Angka rasio polisi pamong praja terlihat pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami
fluktuasi Angka ini cenderung relatif kecil karena belum mampu memberikan
perbandingan yang ideal dalam mendukung proses pelayanan keamanan ketertiban dan
penegakan perda. Hal ini terjadi karena dipengaruhi jumlah anggota satuan polisi pamong
praja dengan jumlah penduduk. Jika dilihat pada tahun 2013 dan 2014 semakin tinggi,
padahal jika dilihat berdasarkan jumlah personil keduanya memiliki jumlah personil yang
sama

3. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Linmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat. Keberadaan

linmas memiliki peranan terpenting dalam mendukung pelayanan keamanan ketertiban
sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan/kampung. Hal ini disebabkan linmas
memiliki tugas pokok dalam perlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandingan
rasional dalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Sorong. Indikator ini
dihitung dengan membagi jumlah petugas linmas dengan jumlah penduduk. Penurunan
jumlah personel ini terjadi karena banyak petugas linmas yang sudah tidak aktif lagi dan
juga karena kenaikan jumlah linmas tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan
penduduk dari tahun ke tahun.

4. Angka Kriminalitas
Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim

investasi. Karena itu maka kondisi ini harus dapat dikendalikan dengan baik. Angka
kriminalitas di berbagai wilayah selalu memberikan efek yang buruk terhadap jaminan
investasi pada daerah. Angka kriminalitas di Kabupaten Sorong cukup tinggi namun tidak
ada catatan yang mampu menjelaskan kejadian dari tahun 2018-2021. Menurut Papua
Barat Dalam Angka Tahun 2022 menyebutkan bahwa ada 238 jumlah kasus kejahatan yang

II-71

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

dilaporkan. Angka ini di tahun mendatang perlu mendapatkan perhatian agar kondisi
terkini tentang angka kriminalitas dapat teridentifikasi dengan baik.

2.3.2 Fokus Layanan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
A. Ketenagakerjaan
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perbedaan antara angka partisipasi angkatan kerja dengan tingkat partisipasi

angkatan kerja adalah kategori kelompok umur. Dalam TPAK, usia penduduk yang masuk
dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

Tabel 2. 52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten 63,84 68,11 66,37 68,37 64,21
Tingkat Partisipasi 67,47 67,71 67,88 68,27 69,55
Angkatan Kerja (TPAK) Sorong
Papua Barat

70
68
66
64
62
60

2018 2019 2020 2021 2022
TPAK Kabupaten Sorong TPAK Papua Barat

Gambar 2. 16 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan TPAK
Kabupaten Sorong pada tahun 2018 TPAK Kabupaten Sorong sebesar 63,84%. Namun pada
tahun 2022 TPAK Kabupaten Sorong sebesar 64,21%. %. Apabila dibandingkan dengan
TPAK Provinsi Papua Barat, TPAK Kabupaten Sorong masih terbilang cenderung lebih kecil.
Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi ketersediaan tenaga kerja untuk
memproduksi barang dan jasa dalam suatu sistem perekonomian.

II-72

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2. Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja

yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari
kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu,
indikator ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan
kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran.

Tabel 2. 53 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator 2018 2019 2020 2021

Pencari kerja yang mendaftar 786 688 695 979
Pencari kerja yang ditempatkan n/a n/a n/a n/a
Persentase pekerja yang ditempatkan n/a n/a n/a n/a

Sumber : Papua Barat Dalam Angka 2019-2022

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran menjadi penting

karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan

perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu perhitungan yang

mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah

perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja

secara keseluruhan.

Tabel 2. 54 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten 5,66 4,56 2,98 2,94 3,29
Tingkat Pengangguran 6,30 6,24 6,43 6,80 5,84
Terbuka (TPT) Sorong

Papua Barat

8 2019 2020 2021 2022
6
4
2
0

2018

TPT Kabupaten Sorong TPT Papua Barat

Gambar 2. 17 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022
II-73

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Dari tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan TPT

Kabupaten Sorong pada tahun 2018 TPT Kabupaten Sorong sebesar 5,66%. Namun pada

tahun 2022 TPT Kabupaten Sorong sebesar 3,29%. Apabila dibandingkan dengan TPT

Provinsi Papua Barat, TPT Kabupaten Sorong masih terbilang cenderung lebih kecil.

4. Keselamatan dan Perlindungan

Aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang penting

karena menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek ini juga merupakan jaminan

untuk meningkatan produktivitas kerja. Jaminan keselamatan dan perlindungan diberikan

kepada tenaga kerja untuk memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan

kewajiban perusahaan untuk memenuhi hakhak pekerjanya. Jaminan keselamatan dan

perlindungan tertuang di dalam instrumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Instrumen ini melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari

bahaya akibat kecelakaan kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan wujud

keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta sebagai

sarana untuk memperjuangkan hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga

pemerintah dapat menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya

dalam kegiatan pemerintahan termasuk dalam perencanaan pembangunan dan

pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah keterwakilan perempuan dalam

instansi-instansi pemerintah daerah.

2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kesetaraan gender merupakam salah satu isu perempuan dalam era modern,

perempuan diharapkan mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai akses seperti

terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi kegiatan sehari-hari yang setara dengan

laki-laki.

Tabel 2. 55 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2018-2021

Kabupaten Sorong

Uraian 2018 Tahun 2021
12.878 2019 2020 17079
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 14.079 16.048

Sumber: KDA Kabupaten Sorong 2019-2022

II-74

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Kesetaraan eksternal dapat dicapai bila perempuan dan laki-laki memiliki status
yang sama dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi,
berpartisipasi, dan memanfaatkan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga
perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki agar dapat
mengembangkan kemampuannya.

3. Ketahanan Pangan

Pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, merupakan hak asasi yang
pemenuhannya diwujudkan bersama antara masyarakat dan negara. Berdasarkan Undang
Undang No 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaan
pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata
dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat
untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Adapun definisi ketahanan
pangan dari FAO ada empat komponen dalam mencapai ketahanan pangan (LIPI, 2004)

i. Kecukupan ketersediaan pangan
ii. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari

tahun ke tahun
iii. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta
iv. Kualitas/keamanan pangan

Keempat komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan
pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Ukuran
ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan
keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Dalam rangka menuju ketahanan pangan suatu wilayah pemerintahan daerah,
baik itu kabupaten maupun provinsi perlu kiranya dikembangkan program pengembangan
sumber daya pangan setempat guna memenuhi kebutuhan pangan setempat, dengan
didukung sumber daya manusia yang professional dan tersedianya sarana prasarana
produksi pertanian dalam arti luas. Sehingga dengan diketahuinya potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia, dapat dikembangkan komoditas komoditas pangan lokal
guna mengurangi ketergantungan akan beras. Konsep pengembangan pangan lokal ini

II-75

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

biasa disebut sebagai diversifikasi pangan yang dalam praktek produksi dikenal sebagai
diversifikasi pertanian.

Kabupaten Sorong sebagaimana masyarakat di tanah Papua lainnya, pada
awalnya terbiasa menjadikan pangan lokal sebagai makanan pokoknya seperti sagu dan
umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar dan keladi. Akan tetapi semenjak masa orde baru
terjadi pergeseran pangan ke beras yang notabenenya bukan makanan asli warga tersebut.
Konsumsi beras yang terus meningkat ini nyatanya belum diimbangi dengan kemampuan
produksi pertanian setempat. Akibatnya ketergantungan akan suplai beras dari luar daerah
semakin besar. Beras sebagai sumber kalori memang cenderung memiliki nilai kalori yang
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sagu dan umbi umbian. Akan tetapi kondisi
meningkatnya kebutuhan beras bila tidak diimbangi dengan penguatan pangan lokal maka
akan menyebabkan masyarakat Sorong dalam kondisi kerawanan pangan yang semakin
tinggi dan dikhawatirkan akan meningkatkan kemiskinan warga.

Ketahanan pangan ditinjau dari sisi kecukupan gizinya, maka akan sangat
ditentukan oleh nilai AKG. AKG atau Angka Kecukupan Gizi merupakan kecukupan rata rata
gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran
tubuh, aktifitas fisik, genetik dan keadaan fisiologis guna mencapai derajat kesehatan yang
optimal. Rata rata kecukupan gizi penduduk Indonesia yang terdiri dari energi dan protein
masing masing sebesar 2150 KKal dan 57 gram protein perorang perhari pada tingkat
konsumsi (Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan RI No 75 Tahun 2013).

Berdasarkan data tentang kerawanan pangan di Indonesia, diketahui bahwa
secara nasional, 48,86% penduduk Indonesia pada tahun 2014 berstatus tahan pangan
dimana 33,7% mengalami kerawanan pangan dan sisanya merupakan penduduk sangat
rawan pangan. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan penduduk Papua Barat
dimana 72% populasinya mengalami kerawanan pangan dengan kategori sedang hingga
tinggi. Adapun 28% penduduknya memiliki ketahanan pangan. Suatu populasi dikatakan
tahan pangan apabila penduduk tersebut memiliki tingkat pemenuhan AKG diatas 90%.
Kategori rawan pangan terjadi apabila penduduk tersebut hanya mampu memenuhi 71-
89,9%, sedangkan pemenuhan AKG di bawah angka 71% maka dikategorikan ke dalam
sangat rawan pangan.

II-76

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Gambar 2. 18 Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan di Indonesia Tahun 2015

Sumber: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015

Kerawanan pangan merupakan kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami

daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu guna memenuhi standar

kebutuhan fisiologi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerentanan terhadap

kerawanan pangan diukur berdasarkan deforestasi hutan, penyimpangan curah hujan,

bencana alam dan persentase daerah puso.

Secara rata-rata, kabupaten-kabupaten di Prioritas 2 memiliki pencapaian yang

relatif lebih baik dibanding kabupaten di Prioritas 1, meskipun masih berada dalam

kelompok yang sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Walaupun produksi

pangan pokoknya masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya,

kabupaten-kabupaten di Prioritas 2 memiliki pencapaian yang lebih baik dari pada Prioritas

1 untuk indikator ini yang menunjukkan bahwa lebih banyak pangan tersedia secara lokal.

Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 2 secara

berturut-turut sebagai berikut: i) tingginya angka stunting pada balita, ii) tingginya jumlah

rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum, iii) rendahnya angka harapan hidup,

iv) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; dan v) tingginya angka perempuan

buta.

II-77

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

4. Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan pangan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah

kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk
kebutuhan dasar. Di Kabupaten Sorong, panganan utama masyarakatnya berupa beras,
umbi umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, keladi selain itu beberapa masyarakat juga
mengkonsumsi jagung. Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub-sistem utama
dalam sistem ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang
tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi pangan
di suatu daerah, pemasukan dari luar daerah dan cadangan pangan yang dimiliki daerah
yang bersangkutan

Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan
bahan pangan secara berkelanjutan. Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu
mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong faktor produksi berupa lahan
pertanian yang sesuai merupakan sumber daya alam pokok dalam usaha pertanian. Lahan
merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah,
bahkan secara fungsi dapat berkurang, sedangkan kebutuhan terhadap lahan selalu
meningkat.

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada pangan yang cukup
dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga
untuk kurun waktu (hari) tertentu. Kecukupan sendiri akan beras suatu daerah tergantung
pada berapa kali daerah tersebut panen padi, yang sangat dipengaruhi oleh luas panen dan
produktivitasnya.

Tabel 2. 56 Analisis Daya Dukung Lahan Mendukung
Kemampuan Swasembada Pangan (Beras)

Tahun Jumlah Luas Produksi Produktivitas KFM X K σ
Penduduk (Ton/Ha)
Panen Total 68,33 0,0000793
(Ha) (Ton) 77,03 0,0001616
89,76 0,0001067
2018 112.436 609 2362 3,88 265 0,00542 82,41 0,0000784

2019 115.501 1437,97 4947,02 3,44 265 0,01245

2020 118.679 1136,9 3356,33 2,95 265 0,00958

2021 121.974 787,79 2533,25 3,22 265 0,00646

Sumber: Analisa Sekunder 2022

II-78

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Untuk mengetahui daya dukung lahan pertanian di suatu daerah, terutama di
daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, daya dukung
dihitung dari produksi bahan makanan. Perhitungannya didasarkan pada Kebutuhan Fisik
Minimum (KFM) yang didasarkan atas kebutuhan kalori per orang per hari yaitu 2.600
kalori per orang per hari atau setara 265 kg beras per orang per tahun. Nilai kebutuhan
pokok minimum adalah nilai yang menunjukkan seseorang dapat hidup secara normal,
sehingga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Odumddk cit.
Moniaga (2011) dikatakan bahwa daerah yang mampu swasembada pangan adalah daerah
yang dapat memenuhi KFM penduduk 2.600 kalori/hari yang setara dengan 265 kg
beras/orang/tahun. Sedangkan untuk daerah yang dikatakan dapat memberikan
kehidupan yang layak bagi penduduk yang bergantung pada tanaman pangan adalah
daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam taraf yang layak yaitu setara
dengan 650 kg beras/orang/tahun atau 2,446 x KFM.

Untuk menganalisis tingkat daya dukung lahan pertanian digunakan rumus
matematika dari konsep gabungan atas tori Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan issard
dalam Soehardjo dan Tukiran, 1990 cit. Moniaga, 2011, sebagai berikut:

σ = X/K,

dimana σ = tingkat daya dukung lahan pertanian

X = Luas panen tanaman pangan per kapita

= Luas panen tanaman pangan di suatu daerah dibagi jumlah
penduduk di daerah tersebut

K = Luas lahan untuk swasembada pangan, dengan

= Kebutuhan Fisik Minimum dibagi produksi tanaman pangan per
haper tahun.

Nilai σ menunjukkan kelas tingkat kemampuan swasembada pangan, yang
dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu:

• Kelas I ,nilai σ > 2,47 , artinya wilayah ini mampu swa sembada pangan
dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya

II-79

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

• Kelas II : 1 ≤ nilai σ ≤ 2,7, artinya wilayah ini mampu swa sembada
pangan, tetapi belum mampu memberikan kehidupan layak bagi
penduduknya

• Kelas III : nilai σ < 1, artinya wilayah ini belum mampu swa sembada
pangan.

Berdasarkan data analisis daya dukung tersebut, dapat disimpulkan bahwa
nilai daya dukung lahan pertanian memiliki nilai σ < 1. Angka ini menunjukkan bahwa
daerah tersebut belum mampu swasembada pangan.

C. Pertahanan
Terdapat 3 (tiga) indikator untuk menganalisis kondisi pertanahan, yakni indikator

persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah
negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Data yang tersedia mengenai ketiga
indikator tersebut terbilang sangat terbatas, tetapi gambarannya dapat dilihat pada
penjelasan berikut ini.

1. Presentase Luas Tanah Bersertifikat
Sertifikat tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA),
untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun
dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan. Data persentase luas lahan bersertifikat didapatkan dari rumus formula
jumlah luas lahan bersertifikat dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1000. Akan
tetapi, belum ada data mengenai lahan bersertifikat di Kabupaten Sorong karena hampir
semua lahan di Provinsi Papua Barat merupakan tanah adat dengan hak ulayat, sehingga
lahan dimiliki secara komunal.

Belum adanya sertifikat kepemilikan lahan juga dapat ditemui di wilayah lain
di Provinsi Papua Barat, yang seluruhnya merupakan tanah adat. Pemerintah melalui
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat
hak komunal sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum
adat di Papua Barat. Dengan demikian, administrasi pertanahan di Kabupaten Sorong perlu
ditertibkan agar pembangunan di masa depan dapat dilakukan dengan optimal.

II-80

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang dimaksud kasus pertanahan adalah
sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI untuk
mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. Hingga saat dokumen ini dibuat, belum
ada pendataan secara tertulis mengenai kasus tanah negara di Kabupaten Sorong.

Tanah di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk Kabupaten Sorong,
merupakan tanah ulayat yang kepemilikannya dikuasai oleh marga setempat. Setiap
kegiatan pembangunan di Kabupaten Sorong perlu melalui proses pembebasan lahan
bersama marga pemilik lahan. Masyarakat Papua Barat pada dasarnya menganggap tanah
sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Tanah dihayati sebagai “suatu bagian integral dari
kepribadian orang” sehingga terdapat ikatan batin yang kuat antara masyarakat dengan
tanah.

Adanya konflik dan permasalahan dalam pembebasan lahan untuk
pembangunan seringkali tidak dipandang sebagai masalah bagi masyarakat. Di satu sisi,
adat dan tradisi berupa penguasaan tanah ulayat oleh marga-marga tersebut merupakan
jaring pengaman masyarakat atas kepemilikan tanah di Sorong dan seluruh pulau Papua.
Akan tetapi, di sisi lain, kebiasaan seperti meminta ganti rugi ketika persoalan tanah sudah
diselesaikan pada tahap awal pembangunan dapat menjadi penghambat bagi jalannya
kegiatan pembangunan. Masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak
mereka atas tanah, sementara pemerintah juga memerlukan kepastian mengenai
penggunaan lahan di Kabupaten Sorong.

Jalan tengah dari persoalan ini adalah difungsikannya lembaga adat untuk
melindungi/menjaga konsistensi perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah adat dengan
“penyewa” tanah adat, dalam hal ini adalah investor dan pemerintah.

3. Penyelesaian Izin Lokasi
Izin lokasi di Kabupaten Sorong ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu. Tidak ada data dari badan tersebut untuk penyelesaian izin

II-81

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

lokasi di Kabupaten Sorong. Saat ini, BPMP2T berfokus pada pendataan sumber daya yang
ada untuk menarik investor.

D. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional
bagi setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang semakin meluas dan semakin kompleks dewasa ini,
ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang bisa
pertumbuhan ekonomi daripada ekologi, sehingga akumulasinya dalam beberapa dekade
terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju
kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya
dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh
lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan
pembangunan yang berwawasan lingkungan, selain berwawasan sosial dan ekonomi.
Karena pembangunan yang diselaraskan dengan pengelolaan lingkungan yang baik akan
menciptakan keharmonisan dan dampak positif bagi manusia dan semua makhluk hidup
yang berada di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa indikator pembangunan yang
berkaitan dengan lingkungan hidup.

1. Presentase Penanganan Sampah
Indikator ini digunakan untuk mengukur rasio volume sampah yang ditangani di

Kabupaten Sorong. Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus volume sampah yang
ditangani dibagi dengan volume produksi sampah dan dikalikan 100%. Data volume
produksi sampah dapat dilihat dari data timbulan sampah per harinya, sedangkan untuk
data volume sampah yang ditangani belum ada karena pengelolaan sampah yang dilakukan
di Kabupaten Sorong sebagian besar atau didominasi dengan pengelolaan secara individu
per rumah tangga. Yaitu dengan mengumpulkannya dalam suatu tempat (biasanya di
belakang rumah dengan membuat suatu lubang) kemudian dibakar. Belum ada sistem
pengelolaan sampah yang biasa ditemui di perkotaan seperti dibuang di tempat sampah
yang kemudian diangkut oleh truk sampah yang akan membawa sampah ke TPS/TPA.

II-82

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Untuk TPA maupun TPS sendiri, Kabupaten Sorong belum memiliki sama sekali dan untuk
TPA hingga tahun 2021 masih dalam tahap rencana dan pemantapan lokasi.

Tabel 2. 57 Rata-Rata Timbulan Sampah

No. Distrik Jumlah Potensi
Penduduk Sampah
1. Klaso (kg/hari)
2. Sengkeduk (jiwa) 239,76
3. Makbon 599 224,15
4. Klayili 560 1.309,39
5. Beraur 3.273 480,29
6. Bagun 1.201 355,62
7. Botain 889 171,21
8. Klamono 428
9. Klasafet 116 46,40
10. Malabotom 5.912 2.364,67
11. Klabot 1.054 421,73
12. Buk 1.135 453,87
13. Klawak 637 254,76
14. Konhir 713 285,21
15. Hobard 827 330,60
16. Salawati 583 233,34
17. Mayamuk 364 145,69
18. Moisigin 12.710 5.083,94
19. Seget 14.541 5.816,35
20. Segun 3.760 1.504,12
21. Salawati Selatan 4.226 1.690,42
22. Salawati Tengah 1.597 638,86
23. Aimas 1.209 483,60
24. Mariat 1.526 610,40
25. Sorong 45.979 18.391,43
26. Syosa 17.364 6.945,56
27. Wemak 821 328,20
28. Sayosa Timur 1.068 427,07
29. Maudus 756 302,58
30. Sunook 442 176,79
31. Moraid 507 202,81
32. Salemkai 414 165,54
33. Mega 55
81 22,00
53 32,40
21,20

II-83

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

-

Jumlah Penduduk (jiwa) Potensi Sampah (kg/hari)

Gambar 2. 19 Rata-Rata Timbulan Sampah Kabupaten Sorong

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah timbulan sampah dapat
mencapai 50.156,36 kg/hari. Dimana timbulan sampah tertinggi terdapat di Distrik Aimas
yaitu mencapai 18.393,43 kg/hari dan terendah terdapat di Distrik Botain yaitu mencapai
48,40 kg/hari.

2. Presentase Penduduk Berakses Air Minum
Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa,

tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari
sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar
oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zatzat berbahaya. Walaupun bakteri dapat
dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak
dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air minum seharusnya
menggunakan satuan per penduduk tetapi karena tidak adanya data penduduk yang
berakses air minum sehingga data yang tersedia yaitu data persentase rumah tangga
berakses air minum layak yang digunakan.

Tabel 2. 58 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak

Keterangan Tahun 2021
2018 2019 2020 85,20

Akses air minum layak (%) 55,39 46,21 41,28 81,68
Kabupaten Sorong

Akses air minum layak (%) 34,73 35,36 29,67
Papua Barat

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka,2019-2022

II-84

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Berdasarkan data dari Kabupaten Sorong Dalam Angka, masyarakat
Kabupaten Sorong lebih banyak menggunakan air dalam kemasan dan air hujan
sebagai sumber utama air minum dari tahun ke tahun. Serta dengan melihat
tingginya curah hujan di kabupaten ini, maka masyarakat Kabupaten Sorong tidak
akan khawatir akan kekurangan air.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Rasio Pasangan Berakte Nikah
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sorong, kondisi di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa belum semua
pasangan memiliki akta pernikahan, hal ini dikarenakan banyak pasangan yang melakukan
kohabitasi tetapi tidak menikah. Pernikahan di Kabupaten Sorong memerlukan biaya yang
besar terutama untuk ritual adat, misalnya untuk resepsi dan kain adat Timor sebagai
prasyarat. Pengurusan akta pernikahan baru dapat dilakukan setelah ritual adat dilakukan,
karena pasangan tidak dinikahkan oleh kedua keluarga apabila prasyarat tidak dipenuhi.

2. Kepemilikan KTP
KTP merupakan identitas wajib Warga Negara Indonesia (WNI), kepemilikan

KTP juga dapat menunjukkan penduduk telah terdaftar dalam basis data (database)
kependudukan. KKTP mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat mengakses
program pemerintah seperti Jamkesmas, BOS, ataupun bantuan lainnya, disamping itu KTP
juga menjadi syarat dalam beberapa urusan administrasi seperti pembuatan Surat Izin
Mengemudi (SIM), rekening bank, SKCK, kartu pencari kerja atau kartu kuning, dan lain-
lain. Adapun KTP yang berlaku pada sekarang ini adalah KTP Nasional atau yang dikenal
dengan KTP elektronik, sehingga mengharuskan penduduk untuk melakukan perekaman
data identitas. Kepemilikan KTP dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah melakukan
cetak KTP Nasional. Berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan
Kabupaten Sorong Dalam Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai
indikator ini.

II-85

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga
kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat. Lembaga ini
memiliki peran dalam menunjang partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga ini memiliki
sifat aspiratif karena dikembangkan dari, oleh dan untuk rakyat, LPM juga merupakan mitra
pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya
dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa
banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas
oleh LPM. Tetapi Berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong
Dalam Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
PKK atau yang biasa dikenal sebaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan
kreativitas. Tujuan PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti
tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan,
keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta
mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki 10 program
pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui
10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya
menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif.
Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam
saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun
kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menghubungkan
program-program Kabupaten Sorong hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.

II-86

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

3. Jumlah LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba

yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Fungsi LSM melakukan fungsi
pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur
aspirasi masyarakat. Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisatif dan bentukan
dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan
masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya
maupun yang bersifat gotongroyong. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat
kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh
masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap
yang lebih baik dalam mendorong pembangunan segala bidang.

4. LPM Berprestasi
Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta

kelembagaan sosial masyarakat perlu senantiasa diberikan rangsangan untuk mencapai
prestasi. Maka proses seleksi terhadap LPM dilakukan dalam mendorong kompetisi LPM
yang mampu berprestasi. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk
meningkatkan gerak keaktifan lembaga-lembaga tersebut. LPM berprestasi merupakan
salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong untuk LPM yang
memiliki prestasi baik. Berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan
Kabupaten Sorong Dalam Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai
indikator ini.

5. PKK Aktif
Pembinaan Kesejahteraan Kelurga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum

wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk
mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap
keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangga masing-masing.
Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di
tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

II-87

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam
mencapai tujuan pembangunan. Kegiatan PKK di Kabupaten Sorong muncul di setiap
jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, Distrik hingga kabupaten. Keaktifan
PKK sebenarnya dapat membantu para ibu untuk meningkatkan kreativas di berbagai
bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga. Tetapi
berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam
Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

6. Posyandu Aktif
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan penyadaran akan kesehatan. Indikator posyandu aktif melihat jumlah posyandu
yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2. 59 Posyandu Aktif

Indikator 2018 2019 2020 2021
150 150
Posyandu aktif 150 150

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2019-2022

7. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil

dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan
masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan
kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya
masyarakat menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnya jumlah swadaya
masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap
pemerintah.

Tabel 2. 60 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator 2018 2019 2020 2021
300 305 307 307
Swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat (%)
II-88

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong terdapat

sejumlah kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yang dapat
dijadikan landasan yang kuat untuk melihat data antar waktu. Kabupaten Sorong memiliki
program pemberdayaan masyarakat yang cenderung mengalami fluktuasi, namun
berdasarkan informasi yang ada menunjukkan perhatian yang baik dalam proses
pemeliharaan program yang dilakukan selama ini.

Tabel 2. 61 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator 2018 2019 2020 2021
65 70 90 100
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan
masyarakat (%)

G. Perhubungan
1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum merupakan jumlah arus

penumpang baik penumpang bis, kapal laut, maupun pesawat udara yang masuk dan
keluar daerah selama satu tahun, dengan kata lain merupakan arus penumpang yang
masuk dan atau yang keluar daerah.

Tabel 2. 62 Jumlah Arus Penumpang Pesawat Udara Tahun 2018-2022

Indikator 2018 2019 2020 2021
-
Datang - - - -
-
Berangkat - 1 - -

Transit - 4 -

Jumlah - - -

Sumber: Papua Barat Dalam Angka 2018-2021

2. Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai,

danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke

dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk

menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda
II-89

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Indikator
jumlah pelabuhan laut/sungai, bandar udara, dan terminal bis ditujukan untuk mengetahui
sarana transportasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Sorong.

3. Pemasangan Rambu-Rambu
Indikator pemasangan rambu-rambu didapatkan dari perbandingan antara

jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dengan jumlah rambu-rambu yang
seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100 (persentase). Hingga tahun 2015,
jumlah pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Sorong adalah sebanyak 189 unit,
sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 3.000 unit, sehingga
hingga tahun 2015 ini pemasangan rambu-rambu lalu lintas di KabupatenSorong baru
terpasang 7 persen.

H. Komunikasi dan Informatika
1. Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk
Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah

wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat
usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa
sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari
konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet atau warung internet
adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang
memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima
pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

2. Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal
Indikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlah penyiaran

radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasi yang diperoleh dari Sekretariat
Daerah Kabupaten Sorong terdapat 15 Stasiun TV yang telah beroperasi di Sorong,
diantaranya adalah TVRI Nasional, RCTI, SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans
TV, PT Global TV, Trans, Lativi Mediakarya Menado Samarinda, RTV Sorong, NET TV Sorong,
TVRI Papua, Megaswara TV, dan Assalam TV.

II-90

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

3. Website Milik Pemerintah Daerah
Belum diketahui kondisi aktivasi website resmi pemerintahan Kabupaten

Sorong. Ketersediaan website merupakan salah satu wujud pemanfaatan teknologi
informasi pemerintah.

Tabel 2. 63 Website Milik Pemerintah

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022

Website milik pemerintah ada ada ada ada ada

Sumber: Analisa Survey Lapangan,2022

I. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1. Presentase Koperasi Aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, salah satunya
azas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di
tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase
koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan
menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap
perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha
mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika
pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2. 64 Jumlah Koperasi Kabupaten Sorong Per Distrik Tahun 2020

JUMLAH KEAKTIFAN

No DISTRIK JUMLAH AKTIF TIDAK
KOPERASI AKTIF

1 AIMAS 46 16 30

2 SALAWATI 11 3 8

3 SALAWATI SELATAN 3 - 3

4 MAYAMUK 83 5

5 MARIAT 19 9 10

6 MAKBON 51 4

7 SEGET 51 4

8 SEGUN 3- 3

9 SALAWATI TENGAH 1 - 1

10 SALAWATI UTARA 2 - 2

11 KLAMONO 17 4 13

II-91

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

JUMLAH KEAKTIFAN

No DISTRIK JUMLAH AKTIF TIDAK
KOPERASI AKTIF

12 KLAYILI 2- 2

13 SAYOSA 5- 5

14 KLAWAK 1- 1

15 BERAUR 5- 5

16 KLABOT 1- 1

17 MOISEGIN 31 2

Total 137 38 99

Sumber : Dinas Koperasi,Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Sorong, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa koperasi aktif hanya sebesar 27,74
persen dari jumlah total koperasi yang terdapat di Kabupaten Sorong. Dengan rincian
koperasi aktif sebanyak 38 koperasi dan yang tidak aktif sebanyak 99 koperasi.

2. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM
Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan

oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar
(bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam
menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat
yang mandiri.

Dengan belum adanya UKM yang terdaftar BPR menunjukkan bahwa selama ini
usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Sorong masih
menggunakan modal sendiri. Hasil maupun keuntungan yang didapatkan juga masih belum
disimpan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang karena belum adanya
budaya menyimpan uang. Budaya ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong hingga kini
masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hanya untuk hidup hari ini, belum
memikirkan perencanaan kebutuhan yang harus dipenuhi jauh ke depan. Berdasarkan data
yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam Angka dimana tidak
didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

3. Jumlah BPR/LKM
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu

II-92

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM (Lembaga Keuangan Mikro) adalah
lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran
sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi
masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang
memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Jumlah
BPR/LKM akan menunjukkan seberapa besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki
daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Berdasarkan
data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam Angka dimana tidak
didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

4. Usaha Mikro dan Kecil
Usaha mikro dan kecil juga merupakan usaha mandiri yang kebanyakan

dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga. Perbedaan usaha mikro dengan usaha kecil
dan menengah hanya erletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga
merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian mikro yang potensial untuk
diperhatikan dan dikembangkan sebagai katalisator perekonomian daerah.

Tabel 2. 65 Jumlah dan Jenis Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sorong

No JENIS USAHA JUMLAH
1 Industri tahu/ tempe 32
2 kerajinan tangan 30
3 industri krupuk 32
4 Meubelair 27
5 Percetakan Batu Bata Merah 58
6 Percetakan Batu Bata -
7 Industri Kripik Pisang 41
8 Industri Kripik Singkong 38
9 Industri Sagu Lempeng 6
10 Produksi Minyak Lawang -
11 Industri Aneka Kue 67
12 Industri Gula Merah 7
13 Industri Roti 15
14 Industri Pisang Sale 13
15 Industri Dodol Salak -
16 Tukang Jahit / Konfeksi 29

Sumber : Dinas Koperasi,Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Sorong, 2020

II-93

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Dari tabel tersebut dapar dilihat bahwa terdapat 16 macam jenis UKM di
Kabupaten Sorong. Dimana rincian dari 16 jenis UKM tersebut adalah industri makanan,
industri batu bata, kerjainan tangan dan konfeksi dengan jumlah total 395 UKM.

J. Penanam Modal
1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi
menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan
bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Penanaman modal di Kabupaten Sorong masih didominasi oleh penanaman
modal dalam negeri. Hal ini menunjukkan masih rendahnya daya tarik investasi di
Kabupaten Sorong yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain potensi kekayaan
alam yang belum dimanfaatkan dengan baik, ketersediaan tenaga kerja, dan infrastruktur
pendukung yang belum mencukupi.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan

investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat
menjadi tolok ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap
perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik
keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek.
Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam
memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah
direncanakan

Tabel 2. 66 Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA (Juta rupiah)

Indikator Tahun

2018 2019 2020 2021

Realisasi Nilai 5.150.000.000 7.700.000.000 9.370.000.000 10.280.000.000
PMDN/PMA

Sumber : RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

II-94

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi PMDN/PMA mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2018 nilai investasi PMDN/PMA sebesar Rp.
5.150.000.000 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 10.280.000.000.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja

bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan
melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam
menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA
dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung di perusahaan PMA/PMDN untuk
menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar

pertumbuhan nilai realiasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya
dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah
mampu mempertahankan perkembangan investasi dan daya tarik/potensi daerahnya.
Besar realisasi PMDN di Kabupaten Sorong dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami
kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 10.280.000.000 pada tahun 2021.

K. Statistik
Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Semua

bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke
dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu buku statistik ini dapat dipublikasikan secara
progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara
progresif data disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu.
Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data
yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.

1. Ketersediaan Dokumen Kabupaten Dalam Angka
Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa

pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Dokumen dalam angka masuk ke
dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan dari berbagai sektor.

II-95

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 67 Ketersediaan Dokumen Daerah dalam Angka

Indikator 2019 2020 2021 2022
Ada Ada
Ketersediaan dokumen Ada Ada
Daerah dalam Angka

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2019-2022

2. Ketersediaan Dokumen PDRB Kabupaten
Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen

PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan
produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi)

Tabel 2. 68 Ketersediaan PDRB Wilayah

Indikator 2019 2020 2021 2022

Ketersediaan PDRB Ada Ada Ada Ada
wilayah

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sorong, 2019-2022

L. Kebudayaan
Transformasi perubahan kebudayaan terjadi sebagai proses penerapan kebiasaan

atau tradisi baru yang tidak sesuai dengan hal yang dulunya diyakini. Papua Barat yang
merupakan wilayah adat budaya Doberay dan Bomberai telah mengalami transformasi.
Transformasi kebudayaan ini terjadi secara berkelanjutan dimulai dari masa colonial
Belanda, Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) hingga pemberlakuan
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Transformasi kebudayaan ini
merupakan wujud dari kebudayaan yang bersifat adaptif sehingga unsur kebudayaan dapat
berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan ciri khas nilai lokal, seperti adanya
festival seni dan budaya yag rutin digelar, pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar
budaya, dan bentuk-bentuk pelestarian lainnya

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur

sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik perkembangan
pariwisata budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan
adanya perhatian daerah dalam menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan
budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

II-96

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Kabupaten Sorong (2020), penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sorong
masih terbatas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu dalam rangka peringatan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sorong.
Adapun peserta pengisi acara tersebut berasal dari berbagai distrik, sehingga ke depan
apabila dikembangkan dalam bentuk festival akan dapat menjadi kegiatan rutin seni
budaya dan menjadi pagelaran tahunan sebagai daya tarik wisata budaya di Kabupaten
Sorong.

Tabel 2. 69 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sorong

Uraian Jumlah Penyelenggaraan Festival
Seni dan Budaya
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni
dan Budaya 2019 2020 2021 2022

Sumber: Hasil Wawancara, 2022 222 2

2. Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya

Indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya merupakan sejumlah
gambaran yang tersedia untuk melihat adanya penunjang aktifitas seni dan budaya.
Berdasarkan hasil wawancara baik dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sorong (2020), belum ada data dan
dokumentasi terkait sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Sorong.

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan tolok
ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestarian benda peninggalan
peradaban masa lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sorong (2020),
belum ada data dan dokumentasi terkait inventarisasi benda, situs, dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sorong.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
A. Perikanan
Sumber daya perikanan berasal dari perikanan laut dan perikanan darat. Jenis

perikanan darat adalah perairan umum, tambak, kolam, keramba dan budidaya

II-97

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

pantai/laut. Ikan selain bernilai ekonomia juga mengandung vitamin dan zat-zat yang
dibutuhkan oleh tubuh, utamanya anak anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Di
dalam ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia,
selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan
perkembangan organ tubuh manusia.

1. Produksi Perikanan
Kabupaten Sorong dengan topografi yang sebagai besar merupakan daerah

pegunungan, merupakan satu satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat yang tidak
memiliki wilayah laut. Sektor perikanan di Kabupaten Sorong banyak diperoleh dari
tangkap laut, perikanan budidaya dan kolam yang banyak ditemukan di danau dan sungai
yang umum dimanfaatkan warga untuk menangkap ataupun membudidayakan ikan.

2. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap PDRB
Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi

kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Sorong melalui produk domestik regional bruto.
Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat
sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Pada data yang di dapatkan dari
PDRB Kabupaten Sorong indikator perikanan tergabung dengan sektor pertanian dan
kehutanan.

Tabel 2. 70 Kontribusi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
(dalam Juta Rupiah)

Keterangan 2018 2019 2020 2021

PDRB Sektor 1.120.203,20 110.392.017,00 114.574.186,00
Pertanian,Kehutanan 1.014.693,65

dan Perikanan

PDRB Total 10.489.106,57 11.066.402,29 1.079.186.740,00 1.119.396.821,00

Kontribusi (%) 9,67 10,12 10,23 10,24

Sumber : PDRB Kabupaten Sorong 2019-2022

B. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata yang paling berkembang di Kabupaten Sorong adalah wisata alam.

Wisata alam di Kabupaten Sorong antara lain wisata pantai, pulau, dan air panas. Wisata

II-98

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Pantai Mailan Makbon terletak di Distrik Makbon dimana mencakup tanjung dan pantai
Teluk Dore dengan panorama pasir dan view ke arah laut lepas Samudera Pasifik.selin itu
juga terdapat wisata Pulau UM terletak di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon dengan
panorama pasir putih dan terumbu karang. Selin itu juga terdapat wisata alam air panas
yang terletak di Kampung Klayili, Distrik Makbon dengan panorama hutan lebat dan
beraneka ragam jenis tumbuhan tropis.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan antara lain menarik investor luar dan
meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dari sisi infrastruktur dan
sumberdaya manusia. Pengembangan perekonomian daerah lewat sektor pariwisata
diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat
dan daerah. Sektor pariwisata juga mampu menjadi generator sektor lain seperti
perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk
menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan
perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan maupun jumlah wisatawan,
serta kontribusinya terhadap PDRB. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada
tahun 2017 hingga 2021 adalah sebanyak kurang lebih 100 orang, sedangkan wisatawan
lokal berjumlah kurang lebih 5.000 pengunjung.

Jumlah wisatawan yang masih sedikit dipengaruhi oleh beberapa fakor seperti
masih kurangnya jumlah dan jenis sarana pendukung wisata. Hal ini disebabkan karena
Kabupaten Sorong merupakan kabupaten yang baru tumbuh dan berkembang.

2. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum secara eksplisit masuk ke

dalam salah satu kategori lapangan usaha PDRB. Oleh karena itu digunakan kategori
lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata, yaitu sektor penyedia
akomodasi dan makan minum. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu
penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi
mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan.
Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk
dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, self service, maupun take
away.

II-99

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 71 Kontribusi Sektor Penyedia Akomodasi Makan dan Minum

Indikator 2018 2019 2020 2021

Penyedia 16.867,57 18.236,47 17.883,38 18.831,13
Akomodasi
Makan dan

Minum

Kontribusi (%) 0,25 0,27 0,27 0,29

Pertumbuhan 3.61 3.25 2.61 3.25
PDRB sektor

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka,2019-2022

C. Pertanian
Pertanian sebagai sektor tumpuan utama bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten

Sorong. Pertanian dalam hal ini terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan,
hortikultura dan peternakan. Dalam melaksanakan kegiatan pertanian, selain sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan pangan juga sebagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pemanfaaatan sumber daya alam yang
berkelanjutan dalam aspek pertanian yakni dengan mempertimbangkan aspek ekonomi,
lingkungan dan sosial secara seimbang. Oleh sebab itu, dalam membangun pertanian di
Kabupaten Sorong ini perlu adanya penetapan komoditas unggulan yang selain
mempunyai nilai ekonomi tinggi juga bersifat ramah lingkungan.

Sebelum menentukan komoditas unggulan di suatu daerah, perlu diketahui terlebih
dahulu kondisi iklim di suatu daerah guna menentukan budidaya tanaman jenis apa yang
nantinya akan dikembangkan. Perbedaan iklim erat kaitannya dengan vegetasi yang akan
tumbuh di suatu lokasi dalam waktu tertentu. Curah hujan sebagai salah satu unsur iklim
merupakan unsur fisik lingkungan yang beragam baik secara waktu maupun tempat, serta
menjadi faktor penentu dalam proses budidaya pertanian yang akan dilakukan.

Tabel 2. 72 Kondisi Curah Hujan

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nov Des Total

2018 169 120 114 230 310 384 280 182 102 234 215 179 2519

2019 97,1 134,7 118,1 33,9 193,7 362,0 298,4 141,1 76,7 360,2 25,8 81,7 1923,4

2020 36 39 166 224 243 520 747 393 697 388 273 147 3873

2021 377 175 236 121 233 478 302 511 519 180 287 330 3749
II-100
Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka,2019-2022

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Secara umum tipe iklim di Kabupaten Sorong dapat diidentifikasi dengan
menggunakan dua metode. Metode pertama yakni klasifikasi iklim menggunakan metode
Schmidt dan Ferguson. Pengklasifikasian ini didasarkan pada nilai Q yang merupakan
perbandingan jumlah rata rata bulan kering dengan jumlah rata rata bulan basah dikalikan
100%. Berdasarkan perhitungan metode ini, diketahui bahwa Kabupaten Sorong termasuk
ke dalam tipe A, dimana nilai Q sebesar 3,17 yang bermakna bahwa daerah ini merupakan
area dengan iklim sangat basah dengan jenis vegetasi berupa hutan hujan tropis.

Tabel 2. 73 Klasifikasi Iklim Menurut Schmidt-Ferguson dan Oldeman Tahun 2010-2015

Metode Schmidt-Ferguson Metode Oldeman

Tahun Σ Bulan Σ Bulan Σ Bulan Σ Bulan Σ Bulan Σ Bulan
2010 Basah (BB) Lembab Kering (BK) Basah Lembab Kering (BK)
(BB)
(BL) (BL)

93 0 81 3

2011 12 0 0 10 2 0

2012 12 0 0 66 0

2013 12 0 0 84 0

2014 9 3 0 54 3

2015 9 1 2 45 3

Rata Rata 11 1 0 74 1

Sumber: Hasil Analisis. 2017

Metode kedua yakni dengan sistem klasifikasi Oldeman, dimana metode ini lebih
menekankan pada hubungan iklim dan tanaman yang didasarkan pada kebutuhan curah
hujan untuk tanaman padi dan palawija. Oldeman menggolongkan zone iklim dengan
bantuan segitiga agroklimat menurut jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang
berurutan. Berdasarkan metode ini diketahui bahwa rata-rata jumlah bulan basah yang
dimiliki sebanyak 7 bulan, bulan lembab sebanyak 4 dan bulan kering 1 bulan dalam
setahun. Sehingga dengan hasil ini dapat diklasifikasikan bahwa Kabupaten Sorong
termasuk kedalam tipe iklim B2 dengan sistem pertanian padi-padi-palawija, dimana padi
ditanami sebanyak dua musim tanam dan pada musim kemarau ditanami palawija. Setelah
diketahui kondisi iklim di Kabupaten Sorong, selanjutnya akan dikemukakan lebih lanjut
terkait dengan kondisi tanaman di Kabupaten Sorong sebagai berikut:

II-101