RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

1. Produktivitas Tanaman Padi
Produktivitas tanaman merupakan pengukuran dari jumlah tanaman yang

dipanen per satuan luas lahan. Produktivitas menggambarkan kemampuan suatu daerah
dalam menghasilkan suatu produks tanaman dalam satuan luas lahan tertentu.
Produktivitas tanaman pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor
genetik tanaman, lingkungan tumbuh dan manajemen budidaya tanaman

Tabel 2. 74 Produktivitas Tanaman Padi (Ton/Ha GKG).

Indikator 2018 2019 2020 2021
2.533,25
Produksi Tanaman Padi 201,0 4.947,02 2.689,75 787,79
(Ton dalam GKG)
3,22
Luas Panen Tanaman 687,0 1.473,97 1.118,43
Padi (Ha) 2,95

Produktivitas Padi 3,88 3,44
(Ton/Ha GKG)

Sumber : Papua Dalam Angka 2019-2022

2. Produktivitas Tanaman Palawijaya
Pemanfaatan lahan guna pertanian dengan komoditas palawija di Kabupaten

Sorong meliputi jenis tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau,
kedelai, keladi. Tanaman palawija yang terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan keladi
merupakan jenis pangan utama di Kabupaten Sorong.

Tabel 2. 75 Produktivitas Tanaman Palawija (Ton/Ha)

Indikator Komoditas 2018 2019 2020 2021
473 473 194 125
Luas Jagung 320 281 240,5 142,5
Panen 383 326 269,5 194,5
(Ha) Ubi Kayu
45 47 34 33
Produksi Ubi Jalar
(Ton) Kacang - - - -
Tanah
Kacang - - - -
Hijau 93 90 91 87
Kedelai 1071,6 1071,6 1067 687,5
3196 3057 2934,1 1738,5
Keladi 2815 342 4258,1 3073,1

Jagung 57 55 48 47

Ubi Kayu

Ubi Jalar
Kacang
Tanah

II-102

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Indikator Komoditas 2018 2019 2020 2021

Kacang - - - -
Hijau
- - -
Kedelai - 397 377 370

Keladi 402

Sumber:

1) Kabupaten Sorongdalam Angka Tahun 2019-2022
2) Provinsi Papua Barat dalam Angka Tahun 2019-2022

Berdasarkan data produktivitas tanaman palawija, jagung, ubi kayu dan ubi jalar
merupakan tanaman palawija dengan produktivitas paling tinggi dibanding tanaman
lainnya. Luasnya lahan komoditas jagung, ubi kayu, dan ubi jalar disebabkan karena
komoditas tersebut merupakan sumber utama karbohidrat disamping beras bagi
masyarakat Sorong, adapun kacang tanah merupakan sumber protein dan sayuran utama
penduduk Sorong.

3. Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan
Produksi tanaman perkebunan paling banyak di Kabupaten Sorong adalah kelapa.

Jumlah produksi kelapa pada tahun 2020 mencapai 3696,5 ton. Komoditas berikutnya yang
memiliki jumlah produksi tinggi ialah komoditas kelapa sawit. Jumlah produksi kelapa sawit
menghasilkan produksi sebesar 404 ton. Distrik dengan komoditas kelapa paling besar
yaitu Distrik Mayamuk sebesar 2205 ton dan distrik dengan komoditas kelapa sawit hanya
terdapat di Distrik Salawati yang menghasilkan 404 ton kelapa sawit.

Sama dengan sub sektor pertanian, kendala utama peningkatan produksi
perkebunan adalah ketersedian air yang masih rendah. Namun produksi kelapa dan kelapa
sawit belum secara optimal diolah, sebagian besar terjual keluar. Oleh karena itu perlu
dukungan untuk komoditas kelapa dan kakao terutama terkait agroindustrinya.

Tabel 2. 76 Luas Lahan (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan

Perkebunan (ton)

No. Distrik Kelapa Kelapa Karet Kopi
Sawit
1. Klaso -
2. Sengkeduk - -- -
3. Makbon 3
4. Klayili - -- -
5. Beraur -
6. Bagun - 18 3,5 -
7. Botain -
- --
- --

- --
- --

II-103

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Perkebunan (ton)

No. Distrik Kelapa Kelapa Karet Kopi
Sawit
8. Klamono -
9. Klasafet - 120 9 -
10. Malabotom -
- --

- --

11. Klabot -- - -

12. Buk -- - -
- -
13. Klawak -- - -
- -
14. Konhir -- 65 -
68 -
15. Hobard -- - -
- -
16. Salawati 404 1055 - -
- -
17. Mayamuk - 2205 - -
- -
18. Moisigin -- - -
- -
19. Seget -- - -
- -
20. Segun - 100 - -
- -
21. Salawati Selatan -- - -
145,5 3
22. Salawati Tengah --

23. Aimas - 62,5

24. Mariat - 130

25. Sorong - -
4
26. Sayosa - -
-
27. Wemak - -
2
28. Sayosa Timur - 3696,5

29. Maudus -

30. Sunook -

Total 404

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2022

4. Produksi Tanaman Hortikultura

Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas

tanaman pangan. Sayuran merupakan sumber protein nabati, vitamin, dan serat yang

dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran tidak dapat diabaikan dari kebutuhan hidup masyarakat

terutama sebagai sumber makanan pendamping. Selain itu, beberapa komoditas seperti

cabe besar atau rawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat memberikan nilai

tambah bagi petani. Adapun komoditas buah-buahan merupakan sumber asupan vitamin

bagi tubuh. Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting

setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara

ekonomi bagi masyarakat tani. Umumnya, komoditas buah-buahan rata-rata berproduksi

setahun sekali.

II-104

Tabel 2. 77 Total Produksi (Ton) T

No. Distrik Bawang Daun Bayam Buncis Cabai Besa

1. Klaso - 10 --
2. Sengkeduk -- --
3. Makbon - 105 --
4. Klayili - 317 --
5. Beraur - 180 --
6. Bagun -- --
7. Botain -- --
8. Klamono -- --
9. Klasafet -- --
10. Malabotom 28 280 333 22
11. Klabot - 126 -
12. Buk -- --
13. Klawak - 547 --
14. Konhir -- --
15. Hobard -- --
16. Salawati 2 237 214 224
17. Mayamuk 4 182 - 217
18. Moisigin -- 82 269
19. Seget - 28 --
20. Segun - 201 --
21. Salawati Selatan - 162 - 144
22. Salawati Tengah -- --
23. Aimas 39 780 515 598

II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tanaman Hortikultura (Sayuran)

Perkebunan (Kwintal)

ar Cabai Rawit Kacang Panjang Kangkung Ketimun Kubis Tomat

- 421 582 233 - 131
- - - - --
787 - - 162
335 741 356
45 32 624 586 - 104
- - 260 - - 10
- - - --
- - - - --
- - - - --
635 - - - --
75 215 - - - 28
- 43 12 - - 10
983 - 85 - --
- 25 - - --
- - 699 - --
319 - - - --
1361 383 -
808 395 326 577 60 428
294 406 52 249 59 929
438 248 - 130 - -
173 103 195
- 225 415 - --
639 - 296 - --
720 - 110 - 118
690 - --
550 280 570

105

No. Distrik
Bawang Daun Bayam Buncis Cabai Besa

24. Mariat 10 545 710 2104
135 - -
25. Sorong - 236 - -
95 -
26. Sayosa - - 289
- - -
27. Wemak - - - -
- -
28. Sayosa Timur - 4166 1854
3867
29. Maudus -

30. Sunook -

Total 83

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2022

Tabel 2. 78 Total Produksi (Ton) Tan

No. Distrik Alpukat Durian Jeruk Mangga Markisa
Siam
1. Klaso - 106 120 -
2. Sengkeduk - - - - -
3. Makbon - 74 - -
4. Klayili 15 - - -
5. Beraur - 240 - - -
6. Bagun - 90 27 - -
7. Botain - - - - -
8. Klamono - - - - -
9. Klasafet - - - -
10. Malabotom - - - - 1
46 -
11. Klabot 22 - 120 -
150 6092

-

II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Perkebunan (Kwintal)

ar Cabai Rawit Kacang Panjang Kangkung Ketimun Kubis Tomat

2262 1429 1050 1575 387 1840
67 119 31 10 - 63
293 241 238 - - 87
303 99 466 70 -
- - - --
- - - - --
- - - - --
-
9817 5845 6377 4090 786 4480

naman Hortikultura (Buah-Buahan)

Perkebunan (Kwintal) Pisang Rambutan Salak Sirsak Sukun

a Nangka/Cempedak 709 50 - - 26
- - - - -
31 - - - -
- 586 11 -
25 638 -
62 67 -- - -
12 -- - -
- - -- - -
- - -- 140 -
- - 11 89 13 61
- -
534 1856 38 1 9

24 45

106

No. Distrik Alpukat Durian Jeruk Mangga Markisa
Siam
12. Buk -- - -
- - -
13. Klawak - - - - -
- - -
14. Konhir -- - 600 -
2880 600 -
15. Hobard - - 4616 38 -
500 255 -
16. Salawati - - 46 - -
- - -
17. Mayamuk 240 1260 - - -
- 570 3140
18. Moisigin 13 420 142 126 -
1557 2800 -
19. Seget - 250 - -
- 42 -
20. Segun - 240 - - -
- - -
21. Salawati Selatan - 150 - - -
- - -
22. Salawati Tengah - - - - -
- - -
23. Aimas 55 86 - 5271 3141
15860
24. Mariat 1 138

25. Sorong 300 1152

26. Sayosa 56 710

27. Wemak 15 200

28. Sayosa Timur - -

29. Maudus - -

30. Sunook - -

31. Moraid - -

32. Salemkai - -

33. Mega --

Total 717 5312

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2022

II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Perkebunan (Kwintal) Pisang Rambutan Salak Sirsak Sukun

a Nangka/Cempedak - - - - 4
- 24 - -
- - - - - 56
- - - - - 28
- 72810 242 384 75 -
- 5028 264 2560 72 -
11 145 22 - 1 -
980 75 19 - - 9
12 110 - - - -
12 146 - - 1794 15260
137 - - - 223 -
- 31758 730 243 2560 40
- 18950 47 3 - -
32 5026 348 1769 - -
195 691 96 - - -
1500 58 9 - - -
39 - - - - -
3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 15493
- - - - -
- 138698 1911 5049 4878
-
3609

107

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

5. Jumlah Populasi, Daging, dan Telur Hewan Ternak

Ternak (livestock) memiliki peranan penting dalam pertanian baik sebagai tenaga
dalam pengolahan lahan, “tabungan” dan peningkatan status petani. Ternak selain
berfungsi sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga
menghasilkan kotoran yang dapat digunakan sebagai sumber pupuk organik bagi
tanaman setelah melalui teknologi fermentasi, juga bermanfaat sebagai alternatif
sumber energi (biogas) bagi rumah tangga dimana hal ini bermanfaat bagi
keberlangsungan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sorong.

Tabel 2. 79 Populasi Ternak (ekor) dan (Kg)

No. Populasi Jumlah Ternak (ekor) Produksi (kg)
2019 2020
2018 2019 2020 2021 2018 2021
460.108 669906
1. Sapi 23229 23926 24430 24918 446625 683.264
Potong 13836 10917
13437 30.904 48605 11.119
2. Kambing 2083 2145 1364 1390 30.019 49.524
374.727 54358
3. Babi 1360 1.401 797 812 363.812 55.445
4525 4762
4. Ayam 337488 347.613 50.425 51.433 4393 884100 788548 4857
Kampung 858286 804209

5. Itik 7007 7.227 7.450 4.794

TOTAL 371167 382312 84466 83347

Sumber: Papua Barat dalam Angka, 2010-2022

Tabel 2. 80 Populasi Telur menurut Jenis Unggas (Kg)

No. Populasi 2018 Populasi Telur 2021
2019 2020 207931
38415
1. ayam 218996 225566 203856 588532
kampung 834878

2. itik 44943 46290 37661

3. Ayam 548937 565405 574523
Petelur

TOTAL 812876 837261 816040

Sumber: Papua Barat dalam Angka, 2010-2022

Pemenuhan protein selain diperoleh dari daging hewani, juga didapat dari telur

unggas. Telur yang dihasilkan unggas diantaranya jenis unggas ayam kampung, ayam ras

pedaging dan itik. Dari jenis ayam kampung dan itik, jumlah telur yang dihasilkan

cenderung terus menurun setiap tahunnya. Untuk jenis ayam petelur jumlah telur yang

dihasilkan meningkat setiap tahunnya.

II-108

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

6. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh
kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu. Sektor pertanian yang
merupakan kegiatan ekonomi yang paling utama di Kabupaten Sorong, memiliki kontribusi
yang sangat besar terhadap PDRB.

Tabel 2. 81 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
terhadap PDRB (juta rupiah)

Keterangan 2018 2019 2020 2021

PDRB Sektor 1.120.203,20 110.392.017,00 114.574.186,00
Pertanian,Kehutanan 1.014.693,65

dan Perikanan

PDRB Total 10.489.106,57 11.066.402,29 1.079.186.740,00 1.119.396.821,00
10,24
Kontribusi (%) 9,67 10,12 10,23

Sumber:

1)Publikasi PDRB kabupaten Sorong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

2)Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022

D. Kehutanan
Hutan merupakan sumber daya alam kekayaan negara yang perlu dilindungi,

dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dan optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukan
yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pada 19 Oktober 2015, Provinsi
Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia yang
melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar
pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Atas dasar itulah, maka semua
kabupaten di Provinsi Papua Barat, khususnya sektor kehutanan, dipertahankan fungsinya
sebagai kawasan konservasi baik itu flora maupun fauna.

II-109

Peta 2. 11 Kawasan Hu
II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

utan Kabupaten Sorong
110

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Fungsi hutan secara umum terbagi menjadi tiga yakni berfungsi sebagai hutan
lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi. Melalui Undang-Undang No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, hutan negara dibagi menjadi Hutan Lindung (HL); Hutan Konservasi
(HK) yang terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas
(HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Tabel 2. 82 Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (Ha)

Tata Guna Hutan 2018 2019 2020 2021
34.693 34.693 34.693
Hutan Lindung 34.693 7.270
86.805
Suaka Alam dan Pelestarian 7.270 7.270 7.270 175.877
Alam 258.454

Hutan Produksi Terbatas 86.805 86.805 86.805 563.099
175.877 175.877
Hutan Produksi Tetap 175.877

Hutan Produksi yang 259.015 258.454 258.454
Dikonservasikan

Hutan Luas Hutan dan 563.660 563.099 563.099
Perairan

Sumber: Papua Barat Dalam Angka 2022

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Rehabilitasi hutan dan lahan adalah segala upaya yang dimaksudkan guna

memulihkan dan mempertahankan fungsi sumber daya hutan dan lahan agar daya dukung
dan produktivitas hutan serta peranannya sebagai suatu sistem yang menyangga kehidupan
terus meningkat. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat berwujud reboisasi, penghijauan,
pemeliharaan, pengayaan tanaman serta penerapan teknik koservasi tanah dan lahan.
Melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan maka areal hutan dan lahan yang telah kritis
kepada kondisi dan fungsi hutan semula seperti pemulihan kembali produktivitas hutan
secara optimal, mengembalikan fungsi sebagai pengatur tata air dan pencegah banjir,
meminimalkan tingkat erosi tanah serta mendukung kelangsungan pembangunan
kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Tetapi dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Dalam Angka tidak terdapat
data atau informasi mengenai luasan lahan kritis di Kabupaten Sorong.

II-111

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2. Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB
Sektor pertanian selain terbagi menjadi subsektor pertanian, peternakan,

perburuan dan jasa pertanian; juga terbagi menjadi subsektor kehutanan dan penebangan
kayu. Pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu akan diketahui seberapa besar
angka sumbangsih PDRB ini kepada PDRB total Kabupaten Sorong.

Tabel 2. 83 Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB
(dalam Juta Rupiah)

Keterangan 2018 2019 2020 2021

PDRB Subsektor 55.04 56.82 71.519,60 72.676,80
Kehutanan dan
Penebangan Kayu

PDRB Total 382.746,36 408.491,66 359.138,10 339.638,84

Kontribusi (%) 12.39 12.81 21,41 22,06

Sumber :
1)Publikasi PDRB kabupaten Sorong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022
2)Kabupaten Sorong dalam Angka Tahun 2022

3. Produksi Hasil Hutan
Produksi hasil hutan umumnya dimanfaatkan masyarakat guna memenuhi

kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan karena nilai dari hasil hutan yang bersifat ekonomis
yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari

Tabel 2. 84 Produksi Hasil Hutan (m3)

Hasil Hutan 2018 2019 2020 2021

Kayu Log/Gelongdongan 23.922,25 60.835,41 70.726,43 71.725,98

Kayu Gergajian 47.053,37 49.429,87 49.876,86 50.782,87

Polywood 2.822,91 2.195,52 1.987,67 1.976,76

Veneer 19.172,29 18.558,38 18.776,67 18.987,54

Rotan 15 15 15 15

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka,2022

II-112

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

E. Energi dan Sumber Daya Mineral
Indikator bidang energi dan sumberdaya mineral menurut Permendagri No. 54

tahun 2010 meliputi:

i. penambangan tanpa ijin dan
ii. kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Tetapi sampai sejauh ini belum ada penambangan sumber daya mineral logam baik
pertambangan tanpa izin maupun pertambangan yang telah memiliki SIUP dan WUP
karena hingga saat ini masih sebatas tahap eksplorasi dan pengajuan izin untuk tahap
eksploitasi. Pertambangan yang banyak ditemui di wilayah Kabupaten Sorong adalah jenis
pertambangan sumber daya mineral bukan logam yakni bahan galian golongan C yang
dilakukan rakyat. Banyak ditemui di berbagai kampung dan distrik, rakyat yang
menambang batu kapur. Di Kabupaten Sorong menyimpan potensi sumber daya mineral
logam seperti batubara, emas, nikel, dan lain-lainnya yang hingga saat ini masih belum
diketahui besaran potensialnya. Selain itu, masih ada potensi sumber daya mineral bukan
logam (bahan galian golongan C) seperti pasir dan batu kapur. Batu kapur ini digunakan
sebagai lapisan jalan yang akan diaspal.

Untuk kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB, tidak
banyak yang disumbangkan oleh sektor ini. Karena sumber daya mineral logam di
kabupaten ini belum tereksploitasi dan masih sebatas eksplorasi dan karena kabupaten ini
tidak memiliki sumber daya minyak, gas, serta panas bumi maka kontribusi terhadap PDRB
semuanya disumbangkan dari sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Tetapi
masih belum diketahui secara jelas sumber kontribusi sub sektor tersebut.

Tabel 2. 85 Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

No Lapangan Usaha Kontribusi Sub Sektor (%)
Pertambangan dan Penggalian 2018 2019 2020 2021

1 Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas ----
Bumi
----
2 Pertambangan Batubara dan Lignit

II-113

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No Lapangan Usaha Kontribusi Sub Sektor (%)
3 Pertambangan Bijih Logam ----
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 100,00 100,00 100,00 100,00

Pertambangan dan Penggalian terhadap 100,00 100,00 100,00 100,00
PDRB Kabupaten Sorong

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Sorong Tahun 2022

F. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi
tahun dasar 2023 turut mengubah klasifikasi sub sektor perdagangan. Semula, sub sektor
perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun
kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil
dan sepeda motor.

Tabel 2. 86 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021

PDRB Sektor 370.833 400.483 41.687.025 44.245.968
Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi
dan Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor

(Juta Rp)

PDRB Total 10.489.107 11.066.402 1.079.186.740 1.119.396.821

Kontribusi (%) 3,54 3,62 3,86 3,95

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Sorong Tahun 2022

Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun
eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah
tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang

II-114

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan
aksesoris mobil dan motor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB total Kabupaten
Sorong pada tahun 2021 mencapai 3,95%.

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal
Dalam rangka meningkatkan produktivitas pengusaha kecil menengah, pemerintah

daerah seringkali menyelenggarakan program pembinaan dan pemberian bantuan modal
usaha kepada pedagang/pelaku usaha informal. Program dan kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan dan bantuan modal usaha dimaksudkan untuk membantu
keberlanjutan usahan ekonomi masyarakat serta ikut andil baik dalam meningkatkan mutu
kualitas produk, kualitas pekerja, maupun diversitas barang yang diproduksi. Berdasarkan
data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam Angka dimana tidak
didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

G. Perindustrian
1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan

secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku
industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutananan, perikanan, pertambangan,
dan penggalian. Skala industri yang dijalankan masih merupakan industri mikro, kecil, dan
menengah

Tabel 2. 87 Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Keterangan 2018 2019 2020 2021

PDRB 4.669.731 4.698.577 465.791.515 483.065.065
Sektor
Industri
Pengolahan

PDRB Total 10.489.106,57 11.066.402,29 1.079.186.740,00 1.119.396.821,00
43,15
Kontribusi 44,52 42,46 43,16
(%)

Sumber: Publikasi PDRB Kabupaten Sorong Tahun 2022

II-115

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusi terhadap PDRB dari tahun
2018-2021, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan menurun. Meski
demikian, nilai PDRB secara fisik meningkat positif. Dari angka 44,52 persen kontribusi
terhadap PRDB Kabupaten Sorong pada tahun 2018 menurun menjadi 43,15 persen pada
tahun 2021.

2. Pertumbuhan Industri
Sama halnya deng an pedagang kecil menengah, industri kecil menengah juga

merupakan indikator yang dapat menggambarkan karakter perekonomian suatu wilayah.
Jumlah industri kecil menengah dapat menjadi tolok ukur kekuatan ekonomi rakyat yang
mandiri.

Tabel 2. 88 Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

No JENIS USAHA JUMLAH

1 Industri tahu/ tempe 32

2 kerajinan tangan 30

3 industri krupuk 32

4 Meubelair 27

5 Percetakan Batu Bata Merah 58

6 Percetakan Batu Bata -

7 Industri Kripik Pisang 41

8 Industri Kripik Singkong 38

9 Industri Sagu Lempeng 6

10 Produksi Minyak Lawang -

11 Industri Aneka Kue 67

12 Industri Gula Merah 7

13 Industri Roti 15

14 Industri Pisang Sale 13

15 Industri Dodol Salak -

16 Tukang Jahit / Konfeksi 29

Sumber: Disperindag Kabupaten Sorong 2022

II-116

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Tidak berbeda dengan bina kelompok pedagang, cakupan bina kelompok

pengrajin juga merupakan bentuk program pemerintah daerah dalam mengembangkan
kelompok industri pengrajin. Bentuk program dan pelatihan yang diberikan meliputi
bantuan modal, bantuan alat, dan pelatihan managemen pengembangan industri.
Berdasarkan data yang bersumber dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dan Kabupaten Sorong Dalam
Angka dimana tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang
A. Perencanaan Pembangunan
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Perda

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan
pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar pembangunan dapat
mencapai tujuan pembangunan daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2. 89 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang
Telah Ditetapkan dengan Perda

Indikator 2018 2019 2020 2021
Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD
yang telah ditetapkan dengan Perda

Sumber: Survei Kabupaten Sorong 2022

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami
secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif.
Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya.
Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap tujuan dan
rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Belum
tersedia dokumen RPJPD yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan.

II-117

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda/Perkada

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang
lebih subtansial. Setiap RPJMD ditetapkan oleh peraturan daerah/peraturan kepala
daerah. Adanya dokumen ini menunjukkan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang
telah dilegalkan melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang kemudian
memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan
untuk lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan
penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah dalam program-program selama 5 tahun
dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2. 90 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD
yang Telah Ditetapkan dengan Perda

Indikator 2018 2019 2020 2021
Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Perda

Sumber: RPJMD Kabupaten Sorong 2022

RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala
daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Di
dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen
yang menjadi dasar selanjutnya dalam penyusunan RKPD. Jaminan keberlanjutan program
akan sangat tergantung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan
menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian pembangunan daerah
lebih optimal.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perkada

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit.
Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan.
Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam
dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat

II-118

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang
telah ditetapkan oleh Perda.

Tabel 2. 91 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD
yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Indikator 2018 2019 2020 2021
Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan PERKADA

Sumber: Survei Kabupaten Sorong 2022

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga
setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan
memperjuangkan pencapaian rencana pembangunan yang terkoordinasi. Dasar hukum
berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas
pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD
memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk
merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan
kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat

proses pencapaian rencana pembangunan suatu daerah apabila dokumen pembangunan
tidak saling selaras maka pencapaian pembangunan suatu daerah akan sulit tercapai.
RKPD merupakan penjabaran detail dari rencana pembangunan dan keuangan yang akan
dicapai oleh suatu daerah dalam bentuk program. RKPD merupakan sebuah perencanaan
tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan
yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk terbaru
dari sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan
perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah
program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus
dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100.

II-119

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD melalui
program- program yang lebih implementatif. Untuk itu jumlah maupun bentuk program di
RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh
karena itu dengan hanya melihat jumlah program yang ada di dalam RKPD dibandingkan
dengan jumlah program di RPJMD belum dapat menunjukkan arti yang substansial. Jika
dilihat dari jumlah program, karena bentuk program di RKPD lebih operasional, maka
tentunya jumlahnya lebih banyak, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi
dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuk tahun
depan sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belum memiliki
perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah program dalam RPJMD sangat dekat
dengan jumlah program dalam RKPD. Melihat fakta dan data tersebut dapat disimpulkan
beberapa asumsi yaitu; pertama kecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke
dalam RKPD perlu ditingkatkkan; kedua kemungkinan rumusan program dalam RPJMD
sudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkan ke dalam nama program yang
lebih spesifik, sehingga nama program di RPJMD sama dengan nama program di RKPD. Di
Kabupaten Sorong jabaran program RPJMD ke dalam RKPD belum diketahui karena
terbatasnya informasi yang tersedia.

5. Persentase Kampung Berstatus Swasembada terhadap Total Kampung

Indikator persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa tidak
dapat diamati karena hasil perhitungan dari data yang tersedia kurang relevan digunakan
sebagai sumber informasi. Informasi yang digunakan yakni jumlah desa/kelurahan yang
memiliki status berswasembada.

B. Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda di berbagai wilayah.
Bencana ini dapat kapan saja terjadi dan dimana saja. Kabupaten Sorong merupakan
wilayah yang memiliki wilayah hutan yang luas dan banyak areal kering yang berpotensi
muncul titik api. Selain itu juga terdapatberbagai titik area perkampungan berkelompok
yang cukup padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat yang terbuat dari kayu, serta

II-120

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dan berpotensi menjadi pemicu terjadinya
bencana kebakaran. Untuk itulah pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sorong
sangat diperlukan, selain melalui usaha preVentif juga sebagai kemudahaan akses dalam
melakukan pelayanan kebakaran.

Di dalam mengukur cakupan pelayanan bencana kebakaran dapat dilihat dari
jumlah Informasi mengenai jumlah mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini terkendala
beberapa informasi karena memang belum ada SKPD khusus yang menangani bencana
kebakaran di Kabupaten Sorong.

C. Layanan Masyarakat
1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kampung/Kelurahan
yang Baik

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di
Kabupaten Sorong. Belum terdapat informasi tenang cakupan sarana dan prasarana
perkantoran pemerintahan di Kabupaten Sorong.

2. Sistem Informasi Manjemen Pemda

Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemda sangat efektif dalam
memudahkan sistem administrasi. Produktivitas kerja dan prestasi kerja setiap instansi
yang telah memiliki SIM dapat meningkat seiring dengan kebutuhan aksesilibitas informasi
yang semakin penting. Konsistensi dan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan
secara on line juga merupakan langkah lanjut yang memerlukan dukungan kebijakan, etos
kerja dan sumberdaya yang memadai.

Sistem teknologi informasi diperlukan oleh semua SKPD sehingga
membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai dan pejabat.
Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi yang
dimiliki oleh pejabat/pegawai. Jika setiap pejabat/pegawai memiliki komitmen untuk
pengembangan skill dalam penggunaan TI sebagai pendukung kinerja, maka akan dapat
lebih efektif.

Sistem informasi tidak hanya dapat dibatasi dengan pemaknaan SIM. Namun
sesungguhnya pada pemahaman yang lebih luas yaitu tentang sistem inovasi yang

II-121

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

mencakup teknologi yang lebih luas seperti peran sistem informasi dalam mendukung
kebijakan dan percepatan pembangunan dan pengkayaan informasi untuk kepentingan
kemajuan pengelolaan pemerintahan

Sistem informasi manajeman pemerintahan daerah belum teridentifikasi
dengan baik informasi yang tersedia tentang sistem informasi manajemen pemda sehingga
tidak dapat terlihat dengan baik kondisi jumlah sistem informasi manajemen pemda yang
telah ada di Kabupaten Sorong.

3. Indeks Kepuasan Layanan Masyrakat

Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang respon
masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Data primer dari survei IKM ini secara umum bersifat
inspiratif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Pengolahan data hasil survei IKM perlu
dilakukan secara lebih baik untuk mengkritisi kualitas pelayanan yang selama ini telah
dilakukan. Identifikasi dapat dilakukan terhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan
tertentu secara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitas pelayanan
perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga ada
peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenis pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan secara spesifik berdasarkan
kekhusuan pelayanan yang diberikan, sasaran yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan
yang diberikan misalnya kesehatan, pendidikan, catatan sipil, perizinan, dan lain-lain.
Untuk itu IKM hendaknya dapat mencakup seluruh jenis pelayanan tersebut, sehingga
penilaian masyarakat terhadap pelayanan termonitor secara menyeluruh. Saat ini
pengukuran kepuasan masyarakat yang secara rutin dilakukan hanya untuk jenis pelayanan
perijinan, sedangkan jenis pelayanan lainya belum cukup perhatian. Di Kabupaten Sorong
belum ada informasi yang dapat menjelaskan mengenai kondisi IKM karena terbatasnya
data yang tersedia

2.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Kemampuan Ekonomi Daerah
II-122

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu

indikator yang digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah yang
terkait dengan daya saing. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik
pangan maupun non pangan. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga,
maka semakin atraktif kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2. 92 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita

Indikator 2018 2019 2020 2021
2.665.972,50
Pengeluaran 2.860.310,3 2.834.117,7 2.989.436,1
konsumsi RT per 4
kapita (rupiah)

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan untuk
mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. Melalui analisis
pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat dilihat juga bagaimana
perkembangan tingat kesejahteraan penduduk, yaitu dari kemampuan membeli
kebutuhan non pangan atau kebutuhan sekunder-tersier. Persentase pengeluaran
konsumsi non pangan RT per kapita di Kabupaten Sorong masih 35%. Berdasarkan tabel di
bawah, dapat diketahui bahwa persentase pengeluaran konsumsi non pangan sejak tahun
2018-2021 menunjukkan perkembangan yang tetap.

Tabel 2. 93 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Indikator 2018 2019 2020 2021
44.73
Total Pengeluaran

non pangan per 21.31 34.01 41,38

kapita(%)

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong 2022

3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada

suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting

dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah
II-123

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

kunungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan
meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi
penginapan/hotel. Jumlah hotel di Kabupaten Sorong hingga tahun 2020 berjumlah 5 dan
7 homestay.

Tabel 2. 94 Jumlah Hotel di Kabupaten Sorong Tahun 2020

No NAMA HOTEL LOKASI

1 HOTEL AQUARIUS Aimas unit 1

2 HOTEL MAMBERAMO IN AIMAS JL.NANGKA, UNIT 1, AIMAS

3 HOTEL DAN RESTAURANT EDELWEIS JL.NANGKA, NO 165 , UNIT 1 AIMAS

4 PENGINAPAN PODOMORO JALAN POROS SP 4

5 PENGINAPAN DAN CAFÉ BULI BAMBU JALAN TUTURUGA SP 1 TUGUMERAH

SUMBER : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA, 2020

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui
perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan kondisi NTP yang
berfluktuasi dari waktu ke waktu seiring dengan fluktuasi harga barang yang dijual petani
serta barang dan jasa yang dikonsumsi petani. NTP diperoleh dengan cara membandingkan
antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yang dibayar petani (lb),
dimana lt menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sedangkan lb
menunjukkan harga barang yang dikonsumsi petani termasuk didalamnya barang yang
dipergunakan untuk memproduksi hasil pertanian.

NTP =

Hasil perhitungan NTP memiliki tiga makna:
a. NTP>100, bermakna petani mengalami surplus. Pada kondisi ini harga
produksinya naik lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, dengan kata
lain pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.
b. NTP=100, bermakna petani mengalami impas/break even. Kondisi ini
kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan penurunan/kenaikan harga yang
dikonsumsi petani, dengan kata lain pendapatan petani sama dengan
pengeluarannya.

II-124

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

c. NTP<100, bermakna bahwa petani mengalami defisit. Dalam kondisi ini harga
produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi
petani, dengan kata lain kondisi disini pengeluaran petani lebih besar dibandingkan
pemasukannya.

Tabel 2. 95 Nilai Tukar Petani

Tahun Indeks Diterima (lt) Indeks Dibayar (lb) Nilai Tukar Petani (NTP)

2018 128,88 124,57 102,16
126,96 102,15
2019 130,71 130,78 102,19
134,87 103,09
2020 132,89

2021 134,35

Sumber : RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Perhubungan

Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator
aksesibilitas daerah dalam fasilitas wilayah/infrastruktur. Suatu fasilitas wilayah atau
infrastruktur bertujuan untuk menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan
ketersediaan (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor
di daerah dan antar wilayah. Indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah
panjang jalan dengan jumlah kendaraan.

Tabel 2. 96 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Indikator 2018 2019 2020 2021
840 923,02
Panjang 1903 2346

jalan 1394,61 1394,61 0,43 0,39
seluruhnya

(km)

Jumlah

kendaraan 550 600

(unit)

Rasio

panjang

jalan per 2,53 2,32

jumlah

kendaraan

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka 2019-2022

II-125

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Jumlah kendaraan yang dimaksudkan dalam tabel di atas adalah jumlah kendaraan
angkutan umum yang mendapatkan pelayanan dan pengujian.

B. Penataan Ruang

Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan
Lampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat 7 (tujuh) indikator, yakni ketaatan terhadap
RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah
kekeringan, luas wilayah perkotaan dan persentase guna lahan terhadap luas wilayah.
Indikator-indikator tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini.

1. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dapat dihitung dari rasio total luas wilayah produktif dibagi
total luas seluruh wilayah budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan tempat
pengembangan berbagai usaha dan kegiatan, pengembangan pemukiman, transportasi,
energi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan prasarana dan sarana air.
Luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Sorong dapat diketahui dari luas seluruh
wilayah dikurangi luas kawasan lindung seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 97 Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Tata Guna Hutan Tahun 2021

Kawasan Lindung (Ha) 64.654,55

Kawasan Budidaya (Ha) 808.408,95

Total (Ha) 873.063,50

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka,2022

Dapat dilihat bahwa luas kawasan budidaya di Kabupaten Sorong sebesar

808.408,95 ha dan kawasan lindung sebesar 64.654,55 ha. Hal ini juga menegaskan bahwa

sebagian besar wilayah Kabupaten Sorong terdiri atas kawasan budidaya. Secara administrasi, luas
wilayah Kabupaten Sorong adalah 13.075,28 Km2.

Tabel 2. 98 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2018-2021 Kabupaten Sorong

II-126

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tata Guna Hutan Tahun

2018 2019 2020 2021

Luas Kawasan Hutan Produksi (Ha) 175.877 175.877 175.877 175.877
Luas Kawasan Budidaya (Ha)
n/a n/a n/a 808.408,95

Persentase Luas Wilayah Produktif (%) n/a n/a n/a 21,7

Sumber:
- Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2022

- SK Menteri Kehutanan No. 783/Menhut-II/2014 Tentang Peta Kawasan Hutan Konservasi Perairan

Provinsi Papua Barat

2. Luas Wilayah Industri

Menurut Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Papua,
Kabupaten Sorong menjadi Kawasan Pengembangan Industri di Pulau Papua. Jenis industri
yang ada adalah industri kecil dan industri rumah tangga. Kontribusi sektor industri
pengolahan menempati posisi pertama dalam PDRB Provinsi Papua Barat sejak tahun 2009
(RPJMD Papua Barat 2012 – 2023). Oleh karena itu, kontribusi Kabupaten Sorong di sektor
industri perlu ditingkatkan, karena dapat membuka peluang untuk meningkatkan aktivitas
perekonomian masyarakat.

3. Luas Wilayah Kebanjiran
Kabupaten Sorong terletak di daerah 1 – 1.362 mdpl dengan curah hujan rata-rata

2.093 mm per tahun 2014. Curah hujan pada tahun tersebut merupakan yang terendah
dalam 6 tahun terakhir. Tetapi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Dalam Angka tidak terdapat data atau informasi mengenai luas wilayah kebanjiran per
distrik di Kabupaten Sorong.

4. Luas Wilayah Kekeringan
Luas wilayah kekeringan menandakan daerah yang mengalami kekeringan di suatu
Kabupaten. Tetapi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Dalam Angka
tidak terdapat data atau informasi mengenai luas wilayah kekeringan di Kabupaten Sorong.

5. Luas Wilayah Perkotaan

II-127

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong, wilayah
perkotaan Kabupaten Sorong adalah kawasan terpadu yang dikaitkan dengan fungsi
sebagai ibukota yang mempunyai daya tarik bagi penanam modal.

Tabel 2. 99 Persentase Luas Wilayah Perkotaan

Uraian Tahun
2021
Jumlah luas wilayah perkotaan (Ha)
Jumlah luas seluruh wilayah budidaya (Ha) 19.390,49
Persentase luas wilayah perkotaan (%) 808.408,95
Sumber:
2,39
1. Dokumen RPJMD Kabupaten Sorong 2022
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sorong 2022

C. Lingkungan Hidup

Persentase rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan indikator jumlah

rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sorong. Indikator ini dihitung dengan

rumus jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibandingkan dengan jumlah seluruh

rumah tangga dan dikalikan 100. Data jumlah rumah tangga pengguna air bersih dilihat

dari data banyaknya pelanggan perusahaan air minum (PDAM) khusus tipe rumah tangga.

Data rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2. 100 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

2018 2019 2020 2021

Jumlah rumah tangga 16.208 16.716 17.357 18.122
yang menggunakan air
bersih

Jumlah rumah tangga 28.109 28.875 29.670 30.494
58,50 59,43
Persentase rumah tangga 57,66 57,89
yang menggunakan air
bersih (%)

Sumber:
1. Dokumen RPJMD Kabupaten Sorong 2022
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sorong 2022

D. Komunikasi dan Informatika

II-128

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Urusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek daya saing
daerah ini memiliki tiga indikator, yakni rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik, serta indikator persentase penduduk yang menggunakan
handphone/telepon. Salah satu indikatornya, yaitu rumah tangga yang menggunakan
listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada
fokus layanan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan data mengenai
persentase penduduk yang menggunakan handphone/telepon di Kabupaten Sorong tidak
ditemukan.

1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara

jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik dan dikalikan 100. Jumlah
kebutuhan dalam hal ini didapatkan dari data jumlah listrik terjual.

2. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan listrik bagi
seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas oleh kemampuan ekonomi dan terpencilnya
lokasi. Ketersediaan listrik bagi rumah tangga mampu menunjang aktivitas sehari-hari dan
mendukung kegiatan perekonomian Kabupaten Sorong. Penggunaan laptop/komputer
serta kegiatan seminar di siang hari akan lebih mudah dilakukan dengan adanya listrik.
Selain itu, listrik dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama penerangan, pengolahan
material baku dengan mesin, serta penunjang kegiatan belajar-mengajar dan penunjang
fasilitas kesehatan setempat. Adanya aliran listrik juga dapat membuka akses lebih baik
terhadap informasi dari luar (misal: untuk penggunaan televisi dan radio).

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dijadikan indikator untuk
melihat apakah sasaran pemerintah daerah tersebut telah tercapai. Persentase tersebut
didapat dari proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya
penerangan terhadap jumlah rumah tangga dan dikalikan 100.

II-129

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 101 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Listrik

Sumber Listrik 2018 Tahun 2020 2021
90,77 2019 91,79 81,74
Listrik PLN (%) 5,47 89,32 6,66 16,45
Listrik Non PLN (%) 8,52

Pengguna listrik non PLN mengalami fluktuasi, begitu juga dengan pengguna listrik
PLN. Dapat dikatakan bahwa kondisi listrik di Kabupaten Sorong tidak stabil dalam hal
pelayanan (belum 24 jam/7 hari) sehingga sebagian rumah tangga masih ada yang
menggunakan listrik Non PLN.

Listrik, antara lain dimanfaatkan sebagai sumber penerangan. Persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan mengalami kenaikan
dan turun pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

3. Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon
Indikator persentase penduduk yang menggunakan handphone (HP/telepon

genggam) dan telepon didapat dari persen jumlah penduduk yang menggunakan
HP/telepon dibandingkan dengan jumlah penduduk total. Data jumlah penduduk
Kabupaten Sorong yang menggunakan HP/telepon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 102 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Uraian 2018 Tahun 2021
- 2019 2020 -
Persentase penduduk
menggunakan telepon (%) --

Persentase penduduk 42.19 59.32 73.84 72.4
menggunakan HP (%)

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada penduduk yang menggunakan

telepon dengan sambungan tetap. Hal ini dikarenakan tidak ada jaringan telepon rumah di

Kabupaten Sorong, serta lebih mudahnya penggunaan HP. Persentase penduduk yang

menggunakan HP di Kabupaten Sorong semakin tinggi dari tahun 2018-2021. Bahkan di

tahun 2022, kenaikan mencapai lebih dari 72,4%. Hal ini mungkin dikarenakan lebih

mudahnya penggunaan HP dibanding telepon rumah, serta adanya Base Transceiver

Station (BTS) Telkomsel yang tersebar.

II-130

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Urusan Pada RPJMD Periode 2017-2022
Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 diwarnai dengan beberapa kendala

atau permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD
Tahun 2022 dan hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD ini, dapat disimpulkan beberapa
kendala atau masalah yang dialami oleh perangkat daerah sebagai berikut:

1. Kurangnya data untuk dari RKPD yang menyebabkan penilaian terhadap capaian
program perangkat daerah tidak maksimal

2. Kurangnya SDM, sebab beban kerja yang melebihi ketersediaan sumber daya
aparatur

3. Kurang pahamnya aparatur dalam penjadwalan kegiatan yang sudah ditetapkan
pada anggaran kas per kegiatan

4. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan
program/kegiatan dan penganggaran

5. Kurangnya sinkronisasi antara percairan anggaran dengan pelaksanaan anggaran
yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan

6. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian
indikator tidak dapat terukur.

7. Dalam penyusunannya IKU dalam RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022
ditetapkan dan berdiri sekaligus sebagai indikator makro sehingga evaluasi
capaian indikator makro dan IKU daerah hanya dilakukan satu kali.

II-131

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

BAB III
GAMBARAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Kinerja Daerah
3.1.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong Sampai Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Sorong selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sorong yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sorong 2018-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sorong.

Tabel 3.1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Sarana dan Proporsi jalan dan jembatan dalam
Prasaran Perkotaan dan kondisi baik
Perkampungan Persentase drainase dalam kondisi baik
(pembuangan aliran air tidak tersumbat)
Persentase irigasi kabupaten dalam
kondisi baik
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak,
perkotaan, dan pedesaan
Persentase Ketaatan terhadap RTRW

III-1

No Sasaran Indikator Kinerja
2. Meningkatknya Kualitas
Indeks resiko bencana
Permukiman
3. Meningkatnya pembangunan Indeks Lingkungan hidup

pusat perekonomian khusus Persentase sarana dan prasarana pusat
4. Meningkatnya infrastruktur ekonomi di setiap distrik dalam kondisi
baik
penunjang perekonomian Persentase infrastruktur penunjang
perekonomian berkualitas
5. Meningkatnya Kualitas Persentase infrastruktur penunjang
Pendidikan Transportasi berkualitas
Persentase infrastruktur penunjang
6. Tercapainya Pemerataan pariwisata berkualitas
Pendidikan Indeks Pendidikan

7. Terwujudnya kelestarian Indeks Minat Baca
budaya
Persentase guru yang memenuhi
8. Meningkatnya kualitas kualifikasi S1/D-IV
kesehatan Angka Kelulusan

9. Meningkatnya akses Rata-rata nilai ujian nasional
pelayanan kesehatan
berkualitas Angka partisipasi kasar (APK): PAUD ,
SD , SMP
10. Meningkatnya Kapasitas Rata-rata lama sekolah
Pemberdayaan Perempuan
Jumlah budaya yang lestari
11. Meningkatnya Kualitas
Perlindungan Anak Persentase angka kelangsungan hidup
bayi
12. Meningkatnya aktivitas Angka kematian ibu melahirkan
perekonomian masyarakat
Presentase penurunan kasus penyakit
menular dan tidak menular
Angka harapan hidup

Cakupan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Persentase Fasilitas Kesehatan
Terakreditasi
Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

Persentase penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima jaminan sosial
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Jumlah temuan kasus kekerasan
terhadap anak
Persentase kasus kekerasan anak yang
selesai tertangani
Jumlah usaha baru (UKM)

Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang
berkembang
Jumlah koperasi sehat

III-2

No Sasaran Indikator Kinerja
13. Berkembangnya Pariwisata Jumlah WIsatawan

dalam mendukung Persentase PAD terhadap total
perekonomian rakyat Pendapatan Daerah
14. Meningkatnya kemampuan Presentase penyerapan tenaga kerja
fiskal daerah
15. Meningkatnya Kesempatan Jumlah Investor
Kerja Nilai Investasi
16. Meningkatnya investasi Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten
Daerah Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Persentase Penguatan cadangan pangan
17. Meningkatnya Ketahanan per disrik
Pangan Jumlah panen Komoditas Tanaman
Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan
18. Meningkatnya Produksi Jumlah produksi daging Sapi, Kambing,
Pertanian dan Perkebunan Babi, Ayam Buras
Jumlah produksi Perikanan tangkap
19. Meningkatnya Produksi Jumlah produksi Budidaya Perikanan
Peternakan Indeks Profesionalitas Aparatur

20. Meningkatnya Produksi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Perikanan Nilai SAKIP
Indeks Desa Membangun (IDM)
21. Meningkatnya kapasitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
aparatur sipil
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis
22. Tercapainnya akuntabilitas Elektronik (SPBE)
tatakelola pemerintah yang
baik

23. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Pemerintahan

24. Meningkatnya Penggunaan
sistem informasi daerah
berbasis teknologi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten
Sorong berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan
menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk
mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan
program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan
dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media
formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut
dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sorong. Untuk mempermudah
interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan
skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

III-3

Tabel 3.1.2. Skala Pengukuran

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS)

2 Lebih dari 75% s.d. 100% Baik (B)

3 55% s.d. 75% Cukup (C)

4 Kurang dari 55% Kurang (K)

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sorong pada Tahun 2021 dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sorong Tahun 2018–2022.

Tabel 3.1.3. Pencapaian Indikator Sasaran

Dari 24 Sasaran dengan 46 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran

kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2021 adalah :

Tabel 3.1.4. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Persentase
Indikator Sasaran
Misi I : 11 Indikator Sasaran
1. Baik Sekali 6 54,55
2. Baik 5 45,45
3. Cukup 00
4. Kurang 00
5. Nilai Belum Keluar 00
11 100
Jumlah
Misi II : 19 Indikator Sasaran 5 26,32
1. Baik Sekali 11 57,87
2. Baik 2 10,52
3. Cukup

III-4

No Kategori Jumlah Persentase
Indikator Sasaran
4. Kurang 5,3
5. Nilai Belum Keluar 1 0
0 100
Jumlah 19
Misi III : 8 Indikator Sasaran
1. Baik Sekali 00
2. Baik 5 62,5
3. Cukup 1 12,5
4. Kurang 2 2,5
5. Nilai Belum Keluar 00
8 100
Jumlah
Misi IV : 7 Indikator Sasaran 2 28,58
1. Baik Sekali 3 42,85
2. Baik 00
3. Cukup 2 28,57
4. Kurang 00
5. Nilai Belum Keluar 7 100

Jumlah 2 33,33
Misi V : 6 Indikator Sasaran 1 16,67
1. Baik Sekali 3 50
2. Baik 00
3. Cukup 00
4. Kurang 6 100
5. Nilai Belum Keluar

Jumlah

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 24 sasaran yang
mencakup 51 indikator sasaran diketahui bahwa 15 indikator sasaran atau 29%
Baik Sekali, 25 indikator sasaran atau 49,01% Baik, 6 indikator sasaran atau
11,76% Cukup, 5 indikator sasaran atau 9,80 % Kurang. Rata-rata realisasi
capaian kinerja mencapai 99,57%. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Sorong pada tahun 2021 dengan kategori Baik.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja
a. Sasaran 1: Meningkatnya Sarana dan Prasaran Perkotaan dan
Perkampungan

III-5

Sasaran tersebut diukur dengan 5 indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.1.5. Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja Utama Sat. Target Realisasi Capaian (%)
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 Proporsi jalan dan jembatan %
22 25 22,27 28,56 103,52 114,24
dalam kondisi baik 28 29 100,78 103,58
28,22 29,79
2 Persentase drainase dalam % 22 24 103,52 108,58
42 44 103,71 100,65
kondisi baik (pembuangan
92 40 100,00 86,20
aliran air tidak tersumbat
102,3 102,7
3 Persentase irigasi kabupaten % 23,73 26,06
43,48 44,29
dalam kondisi baik

4 Proporsi rumah tangga %

dengan akses berkelanjutan

terhadap air minum layak,

perkotaan, dan pedesaan

5 Persentase ketaatan % 92,00 34,48

terhadap RTRW

Rata-rata capaian kinerja

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran
Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan dan perkampungan, 4
indikator sasaran mencapai melebihi target, 1 indikator tidak mencapai
target . Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 sebesar 102,7 %,
mengalami peningkatan yang jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja
pada tahun 2020 sebesar 102,3 %.

1. Indikator Proporsi Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
Target kinerja:
- Target kinerja pada tahun 2021 adalah 25 %, dibandingkan dengan
realisasi sebesar 28,56 %, maka capaian kinerja indikator pada tahun
2021 menacapai melebihi target sebesar 114,86%. Dengan kategori
Baik sekali atau setara dengan 283,69 km panjang jalan dalam kondisi
baik.
- Dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu:
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 103,52
mengalami peningkatan sebesar 7%.
- Dibandingkan dengan Terget Pembangunan Jangka Menengah :

III-6

Sampai dengan tahun kelima RPJMD, target indikator Proporsi jalan
dan jembatan dalam kondisi baik dapat dicapai tiap tahunnya, untuk
tahun target 2021 ada 27%, sehingga jika dibandingkan dengan
target RPJM melebihi target.
Analisis penyebab keberhasilan:
Presentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik, capaian indikator
kinerja pada tahun 2021 melebihi target karena proses pembangunan
dilakukan secara bertahap disetiap tahunnya dan dengan alokasi dana
untuk bidang jalan dan jembatan meningkat.

Gambar 3.1.1. Jalan Malawele Tahun 2020

III-7

Gambar 3.1.2. Data Panjang Jalan

Analisis Program Kegiatan yang mendukung Target Kinerja:
Indikator Proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik dapat

dicapai melebihi target ditunjang dengan program Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/Kota, dengan beberapa kegiatan yaitu pembangunan
ruas jalan Klamono, Jalan Majener dan Jalan Malawele. Capaian kinerja
dan indikator ini sedapat mungkin harus bisa dipertahankan, salah satu
cara yang bisa dilakukan adalah mengupayakan alokasi dana secara
konsisten di setiap tahunnya.

III-8

2. Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran
air tidak tersumbat)
- Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik, Target Kinerja
untuk tahun 2021 adalah 29%, atau setara dengan 48,73 km drainase
yang harus terselesaikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan
realisasi adalah 29,79 km, maka capaian kinerja indikator pada tahun
2021 menacapai melebihi target sebesar 103,58% dengan katergori
Baik Sekali (BS) nilai ini setara dengan 49,73 km, ada kelebihan target
sepanjang 1 km.

- Dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dengan
pencapaian sebesar 100,78%, mengalami peningkatan sebesar 2,8%.

Gambar 3.1.3. Pekerjaan Drainase Pengendalian Banjir Majener

- Dibandingkan dengan Terget Pembangunan Jangka Menengah Pada

tahun 2021 target RPJM adalah 29%, maka pencapaian kinerja dapat
memenuhi target jangka menengah.

III-9

Analisis peningkatan:
Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian di tahun 2021,

maka pelu terus melakukan singkronisasi antara perencanaan dengan
kondisi di lapangan agar hasilnya atau capaianya lebih efektif.
Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Penambahan drainase kondisi baik dihasilkan dari pekerjaan
drainase di majener, drainase tersebar wilayah aimas, dan drainase
kelurahan mariat pantai. Penambahan drainase kondisi baik dihasilkan
dari pekerjaan drainase di majener, drainase tersebar wilayah aimas, dan
drainase kelurahan mariat pantai. Di tahun 2021 ditunjang dengan
kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, besar
anggaran adalah Rp. 273.360.000,-.
3. Indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap
air minum layak, perkotaan dan pedesaan
Target kinerja pada tahun 2021 adalah 44% atau setara dengan 15.258
KK yang harus mendapatkan pelayanan air minum, dibandingkan dengan
Realisasi target pada tahun 2021 adalah 44,29 %, maka capaian kinerja
indikator pada tahun 2021 menacapai melebihi target sebesar 100,65%,
dengan katergori Baik Sekali (BS). Target jumlah rumah tangga penerima
air minum sebesar 15.266 KK, dapat dipenuhi sebanyak 15.366 KK:

- Dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu:
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2020 dengan
pencapaian sebesar 103,52%, atau sebanyak 15.258 KK maka
mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Atau ada penambahan 108
KK yang terlayani.

- Dibandingkan dengan Terget Pembangunan Jangka Menengah:

Pada tahun 2021 target RPJM adalah 44%, maka pencapaian kinerja
dapat memenuhi target jangka menengah.

III-10

Analisis Keberhasilan:
Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian di tahun 2021,

maka pelu terus melakukan singkronisasi antara perencanaan dengan
kondisi di lapangan agar hasilnya atau capaianya lebih efektif.
Meningkatkan kinerja UPTD air bersih guna meningkatkan kepuasan
pelanggan air bersih. Yang hingga saat ini masih terkendala dalam
pembentukan UPTD secara mandiri oleh Dinas Pekerjaan Umum, maka
perlu segera didesak agar bantuan dari pusat juga dapat disalurkan ke
daerah.

Gambar 3.1.4. Pekerjaan Sambungan Rumah

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Jika dibandingkan dengan tahun 2020, total pertambahan KK yang

mendapatkan akses air minum layak pada tahun 2021 berjumlah 108 KK,
yang merupakan andil dari pekerjaan perluasan sarana dan prasarana
jaringan perpipaan desa Mariyai Distrik Mariat. Yang ditunjang dengan
kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan,
dengan anggaran sebesar Rp. 4.378.418.000.

III-11

4. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Target Kinerja
Pada tahun 2021 adalah 24 %, dibandingkan dengan realisasi sebesar

26,06%, maka capaian kinerja indikator pada tahun 2021 menacapai
melebihi target sebesar 108,58%. dengan Kategori BAIK SEKALI
mengalami peningkatan sebesar 0,71%.

- Dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberpa tahun terakhir:
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Pada tahun 2020
sebesar 103,52 %. Mengalami peningkatan sebesar 0,71% dengan
Kategori BAIK SEKALI.

- Dibandingkan dengan Terget Pembangunan Jangka Menengah:

Pada tahun 2021 target RPJM adalah 24%, jadi target RPJM dapat
dicapai bahkan melebih target 2.06%.
Analisis Keberhasilan :
Luas areal daerah irigasi yang terdiri dari luas baku lahan, potensial,
fungsional/tergarap, lahan tidur / luas areal pengembangan menjadi
bertambah dengan adanya kegiatan rehab bendung dan peningkatan
jaringan irigasi. Dengan membandingkan antara target dan realisasi di
tahun 2020 dan 2021, terlihat bahwa capaian kinerja rata-rata adalah
sama. Keberhasilan capaian kinerja rata-rata tersebut akan lebih
meningkatkan hasil tanam apabila pemanfaatan lahan oleh petani bisa
dimaksimalkan.
Target dapat dicapai karena ditunjang alokasi dana Pusat DAK yang
rutin setiap tahun untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Sorong, juga dibantu oleh operasional
pemeliharaan irigasi dari dana APBD.

III-12

Gambar 3.1.5. Pekerjaan Saluran Irigasi

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Pada tahun 2020, dari target 22% luas irigasi dalam kondisi baik atau
seluas 1.767 Ha, yang dapat direalisasikan adalah 1.906 Ha atau 23,73 %.
Kondisi awal RPJMD luasan areal irigasi dalam kondisi baik adalah 1.423
Ha. Hingga memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2021 saat ini, capaian luas
irigasi dalam kondisi baik dapat ditingkatkan menjadi 2.093 ha. Dua
tahun berturut-turut target dapat dicapai pada tahun tahun 2020
sebesar 107,88% dan di tahun 2021 sebesar 108,58 %, atau ada
peningkatan capaian luasan seluas 187 ha. Outcome yang dihasilkan di
tahun 2020 dihasilkan dari pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR
Walal/Klafdalim sebanyak 100 ha, pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI Makotyamsa sebanyak 43 ha, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI
Malaos/Modan II sebanyak 70 ha, dan 58 ha dari pemeliharaan irigasi.

III-13

Sedangkan outcome untuk tahun 2021 dihasilkan dari pekerjaan
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah DI Walal, DI Klamalu dan DI
Klamono. Dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 273.360.000,-.
5. Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Target kinerja untuk tahun 2021, disesuaikan kembali dari target
RPJM, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama
mengenai rencana perubaha RTRW dan yang kedua adalah wilayah
penyebaran bangungan yang ada di Kabupaten Sorong dengan formula
perhitungan indikator yang belum menggambarkan kesesuaian RTRW.

Maka target kinerja untuk tahun 2021 adalah 40%, setelah
didasarkan pada menghitung data total bangunan yang wajib ber IMB.
Jika dibandingkan dengan Realisasi target pada tahun 2021 adalah 34,48
%, capaian kinerja indikator tidak mencapai target sbesar 86,20%. Tetapi
masih dikategorikan baik. Angka ini dapat dijelaskan bahwa perhitungan
didasarkan bangunan yang ber IMB dibagi dengan bangunan yang wajib
ber-IMB. Dengan total jumlah bangunan yang ber-IMB di kabupaten
Sorong sebanyak 37.693 bangunan dan jumlah bangunan yang ber IMB
adalah 12.696 bangunan di tahun 2021.
- Dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberpa tahun terakhir:
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 adalah 100%, maka
ada penurunan capaian. Hal ini disebabkan karena pengukuran
kataatan RTRW berdasarkan pada luas wilayah yang maksud dalam
perencanaan daerah.
- Dibandingkan dengan Terget Pembangunan Jangka Menengah:
Pada tahun 2021 target RPJM adalah 92%, maka untuk tahun ke-4
belum dapat dicapai.
Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dan analisis
program kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja:
Pada tahun 2021 yang tercover dalam anggaran untuk mendukung
kinerja ini adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

III-14

(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
dengan besar anggaran Rp. 37.500.000,-.

Gambar 3.1.6. Data IMB Mendirikan Bangunan Tahun 2021

Analisis keberhasilan/kegagalan:
Untuk kinerja Ketaatan Terhdap RTRW mengalami kendala dalam

formulasi pengkurannya. Terkait dengan rencana parubahan PERDA yang
sedang mengalami proses. Maka kedepan perlu dilakuan kajian khusus
dalam pengukuran kinerja ketaatan terhadap RTRW. Dilihat dari
anggaran yang ada, maka perlu juga mendapatkan perhatian khusus,
agar ketatatan masyarakat dalam RTRW dapat meningkat.

III-15