RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Kabupaten Sorong
10

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

C. Kondisi Klimatologi
Letak Kabupaten Sorong pada posisi normal (khatulistiwa) sehingga tidak langsung

mendapat pengaruh udara kering dari Autralia atapun sebaliknya mendapat pengaruh
udara basah dari daratan benua asia.

Curah hujan Kabupaten Sorong rata-rata 3.786,5 milimeter per tahun dengan jumlah
hari 258 turun hujan.

Tabel 2. 4 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Sorong

No. Bulan Suhu Rata-Rata (oC) Jumlah Curah Jumlah Hari Penyinaran
Hujan Hujan Matahari
6
1. Januari 28,4 36 7 799
15 73
2. Februari 28,4 39 12 64
13 75
3. Maret 27,9 166 26 75
29 66
4. April 27,8 224 24 60
28 60
5. Mei 28,0 243 28 62
19 63
6. Juni 26,8 520 15 61
61
7. Juli 26,4 747

8. Agustus 26,4 393

9. September 26,6 697

10. Oktober 26,9 388

11. November 27,2 273

12. Desember 27,2 147

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

II-11

Peta 2. 5 Curah Huja
II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

an Kabupaten Sorong
12

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

D. Iklim

iklim di Kabupaten Sorong dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Ditinjau dari kondisi
suhu udara, Kabupaten Sorong berkisar antara 26,4ºC - 28,4ºC. Rata-rata suhu paling tinggi
yang dialami Kabupaten Sorong terjadi di bulan Februari sebesar 28,4ºC. Sebaliknya, rata-
rata suhu terendah terjadi selama bulan Juli-Agustus yakni bersuhu 26,4ºC. Semakin
rendah suhu suatu wilayah, semakin rendah pula tingkat kelembaban udara wilayah
tersebut sehingga cenderung kering.

Tabel 2. 5 Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Wilayah Kabupaten Sorong
Tahun 2020

Bulan Suhu Udara(OC) Kelembaban Udara(%)

Maks Min Rata2 Maks Min Rata2
89 70 79
Januari 33,8 24,0 28,3 90 70 78
90 74 80
Februari 33,8 23,8 28,4 88 75 83
91 76 84
Maret 34,0 23,6 27,9 91 83 88
93 90 86
April 33,2 23,6 27,8 93 83 88
93 83 89
Mei 34,2 24,1 28,0 93 81 87
91 82 86
Juni 32,6 23,0 26,8 93 79 85

Juli 31,8 23,2 26,4

Agustus 32,6 23,0 26,4

September 32,4 23,0 26,6

Oktober 32,9 23,4 26,9

November 33,0 23,8 27,2

Desember 33,4 22,8 27,4

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

E. Jenis Tanah

Di wilayah Kabupaten Sorong terdapat berbagai jenis tanah yaitu Endoaquents

Haplohemists, Endoaquepts Dystrudepts, Endoaquepts Halaquepts, Hapludox

Dystrudepts, Hapludults Dystrudepts, Udurthents Hapludolls, Dystrudepts Hapludults.

Dimana sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Sorong yaitu jenis tanah Endoaquents

Haplohemists dan Endoaquepts Dystrudepts.

II-13

Tabel 2. 6 Jenis Tanah

No Distric Endoaquents Endoaquepts Endoaq
Haplohemists Dystrudepts Halaqu
1. Aimas
2. Bagun 1.907,32 21,02
3. Beraur 3.509,27 6.813,98
4. Botain 57.494,46 9.603,29
5. Buk 1.425,70 1.877,89
6. Hobard 7.407,56
7. Klabot 1,18 3.539,83
8. Klamono 1.996,65
9. Klasafet 7.240,57
10. Klaso 2.372,47
11. Klawak
12. Klayili 6.165,87 1.491,34 2.832
13. Konhir II-1
14. Makbon 22.067,54
15. Malabotom 4.148,62
16. Mariat
17. Maudus 3,01
18. Mayamuk
19. Moisegen 2.775,59
20. Saengkeduk 16.073,59
21. Salawati
12.196,09

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

h Kabupaten Sorong
Jenis Tanah (ha)

quepts Hapludox Hapludults Udurthents Dystrudepts
uepts Dystrudepts Dystrudepts Hapludolls Hapludults

7.647,12 11.407,69 299,607346
3.186,35
2.920,44 1497,831737
12462,72702

1.967,13

4412,505201

384,40

18.305,23 971,82

11.109,95 2.260,35 5215,231219

0,00 958,699845

4179,022045

16.744,09 5.523,54 28971,6891

3.254,76

2,91 19.147,24 70,813244

20,37 5,36

1.975,61 4.912,59

27.139,25 24059,72112

1.136,13 9.964,92

3.349,57

17.295,07
14

No Distric Endoaquents Endoaquepts Endoaq
Haplohemists Dystrudepts Halaqu

22. Salawati Selatan 23.393,26 15.605,30

23. Salawati Tengah 22.367,49

24. Sayosa 767,95

25. Sayosa Timur

26. Seget 1,11 32.881,88

27. Segun 47.121,12 26.597,01

28. Sorong 3,81

29. Sunook

30. Wemak

Total 163.386,76 175.484,99 2.832

Sumber : Sumber: RTRW Kabupaten Sorong dan Data Provinsi Papua Barat, 2021

II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Jenis Tanah (ha)

quepts Hapludox Hapludults Udurthents Dystrudepts
uepts Dystrudepts Dystrudepts Hapludolls Hapludults

7.644,52

36.985,48 3,79 11.969,86 6869,500331

22.543,59 5.475,24 11439,85128

8.409,45

9.029,82

4.849,51 122,42083

3313,898695

12.000,34 3720,861802

2,91 158.861,92 113.233,54 48.933,28 76.106,20

15

Peta 2. 6 Jenis Tanah
II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

h Kabupaten Sorong
16

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

F. Geologi
Di wilayah Kabupaten Sorong terdapat berbagai jenis batuan yaitu Batuan Karbonat

Tersier, Batuan Metamorf Mozosoik, Batuan Sedimen Kuarter, Batuan Sedimen Kuarter
Tersier, Batuan Sedimen Mozosoik, Batuan Sedimen Tersier, dan Batuan Vulkanik Tersier.

Tabel 2. 7 Geologi Kabupaten Sorong

Jenis Batuan (ha)

No Distric Batuan Batuan Batuan Batuan Batuan Batuan Batuan
Karbonat Metamorf Sedimen Sedimen Sedimen Sedimen Vulkanik
1. Aimas Mozosoik Kuarter Kuarter Mozosoik Tersier Tersier
2. Bagun Tersier Tersier
3. Beraur 4.028,26 6.976,80 5.523,57 166,64
4. Botain 460,86 10.130,14 9.823,61 2.304,46
5. Buk 17.558,61 7.350,09 18.890,83 3.108,69
6. Hobard 13.976,93 17,44 59.372,35 323,62
7. Klabot 10.339,53
8. Klamono 408,55 3.748,77 5.126,15 17.558,61
9. Klasafet 26.885,35 3.028,28 602,25 333,17 13.976,93
10. Klaso 145,32 2.363,61 958,70
11. Klawak 615,81 3.834,04 21,70
12. Klayili 6.861,81 4.345,11 6.647,90 22.817,03
13. Konhir 862,63 4.435,49
14. Makbon 21,70 12.488,79
15. Malabotom 35.894,90 2.465,80
16. Mariat 100,49 4.435,49 2.560,25
17. Maudus
18. Mayamuk 3.111,12 8.171,51
19. Moisegen
20. Saengkeduk 4.892,81
21. Salawati 174,69
22. Salawati Selatan
23. Salawati Tengah 26.641,76 11.674,66 1.929,61 10.047,84 1.929,61
24. Sayosa 13.741,25 24.136,96 1.403,76 27.275,35 1.403,76
25. Sayosa Timur 18.612,34
26. Seget 3,81 1.279,24 3,81 1.193,57 149,44
27. Segun 15.465,84 63.163,55 41.946,63
28. Sorong 13.429,76 176,72
29. Sunook 176.475,74 19.926,03
30. Wemak 22.812,83
4.854,45
Total
149,44 3.111,12 8.171,51
125.648,04 169.972,45

II-17

Peta 2. 7 Geologi K
II-1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Kabupaten Sorong
18

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.1.2 Penggunaan Lahan
Tutupan lahan di Kabupaten Sorong didominasi oleh hutan dengan luas 692.495,3

ha. Tutupan lahan paling luas kedua berupa tegalan/ladang dengan luas 16.029,4 ha. Pada
pemanfaatan lahan sering terjadi perubahan tata guna lahan yang disebabkan oleh proses
perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan masyarakat. Salah satunya ialah
perubahan lahan belukar, hutan, dan pertanian menjadi lahan terbangun.

Tabel 2. 8 Tutupan Lahan Kabupaten Borong

No. Penggunaan Lahan Luas (ha)
1. Hutan 692.495,3
2. Permukiman dan Tempat Kegiatan
3. Semak dan Belukar/ Alang Alang 5.771,6
4. Sungai 13.546,5
5. Tegalan/Ladang 11.597,8
6. Perkebunan 16.029,4
7. Mangrove 14.914,0
8. Danau 2.315,3
9. Waduk/Embung
2,1
Total 8,8
Sumber: KLHK, 2021 756.680,7

Penggunaan Lahan

800.000,0
700.000,0
600.000,0
500.000,0
400.000,0
300.000,0
200.000,0
100.000,0

-

Penggunaan Lahan

Gambar 2. 2 Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Sorong

II-19

Peta 2. 8 Tutupan Lah
II-2

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

han Kabupaten Sorong
20

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Sorong adalah potensi pengembangan sektor-

sektor kegiatan produktif yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, berdasarkan
potensi lahan, keunikan alam, dan daya saing daerah yang dapat diolah untuk memperoleh
nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta menjadi sumber pendapatan
daerah. Saat ini struktur ekonomi wilayah masih banyak bergantung pada sektor primer,
seperti, penggalian dan pertambangan, pertanian, kehutanan, sedangkan sektor sekunder
masih baru bergerak dalam skala lokal dan sektor jasa terbatas pada angkutan lokal dan
antar kabupaten/kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2010-2030,
potensi pengembangan wilayah Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Perikanan
Potensi pengembangan lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sorongpada

dasarnya cukup besar bila memperhatikan luasan dan ketersediaan lahan di bagian selatan
wilayah kabupaten yang dinilai memiliki kesesuaian lahan bagi pertanian, perkebunan dan
perikanan.

Lahan yang sesuai bagi pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan masih
luas di bagian selatan wilayah kabupaten, akan tetapi dari aspek budaya dan pola kegiatan
budidaya perkebunan harus didukung dengan upaya peningkatan pemahaman dan
keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat karena secara umum masyarakat masih
banyak melakukan kegiatan pertanian dengan cara berpindah-pindah.

Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sorong selain dilihat dari
ketersediaan lahan yang sesuai, juga dilihat dari peluang pengembangan dan komoditi
yang dapat dikembangkan. Komoditi yang ditanam di kebun masyarakat pada umumnya
adalah buah-buahan, umbi-umbian, dan juga sayur mayur. Komoditi yang sudah menjadi
makanan pokok masyarakat harus dilestarikan seperti yang umum dikonsumsi oleh
masyarakat saat ini yaitu ubi, keladi, dan sagu. Komoditi ini memiliki potensi untuk
dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah (dan sudah dimulai saat ini)
seperti membuat makanan olahan dari keladi. Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam
pengenalan budidaya pertanian dapat dikembangkan kebun rakyat dengan komoditi
tersebut dan secara bertahap dapat ditambah dengan beberapa komoditi lainnya yang

II-21

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

sesuai. Konsumsi umbi-umbian dan sagu ini bila ditinjau dari aspek kesehatan, sangat
mendukung peningkatan kesehatan dan kebutuhan karbohidrat masyarakat melalui
pengembangan pengolahan makanan dengan bahan dasar ubi serta sagu.

2. Potensi Kehutanan
Luas hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Kabupaten Sorong
mencapai 828.884 hektar yang terdiri dari hutan lindung 61.747 hektar, hutan PPA 14.739
hektar, hutan produksi terbatas 106.479 hektar, hutan produksi tetap 148.154 hektar,
hutan produksi yang dikonversikan 479.575 hektar dan hutan pengunaan lain-lain 18.187
hektar. Produksi hasil hutan di Kabupaten Sorong pada tahun 2009-2011 meliputi Kayu log,
Kayu gergajian, Polywooed, Veneer, dan minyak lawang.

Tabel 2. 9 Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan dan Hasil Produksi

No. Tata Guna Lahan Luasan Hasil Produksi Tahun
61.747,37 Kayo Log
1. Hutan Lindung 14.739,05 Kayu 2012 2013
2. Huta PPA Gergajian
106.154,64 Polywood 23.922,25 60.835,41
3. Hutan Produksi
Terbatas 148.154,64 Veneer 47.053,37 49.429,87
479.575,60
4. Hutan Produksi Tetap Rotan 2.822,91 2.195,52
18.187,84
5. Hutan Produksi 19.172,29 18.558,38
dikonversikan 15 15

6. Hutan Penggunaan
lain-lain

Sumber: Dinas Kehutanan 2013

2.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sorong memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar,

diantaranya adalah sumber daya alam berupa Tambang Minyak dan gas bumi, pertanian

dan perkebunan berupa tanaman umbi-umbian dan sayur mayur. Disamping itu Kabupaten

Sorong juga memiliki pariwisata dan industri. Dimana kawasan pariwisata berada di Distrik

Aimas dan industri berada di Distrik Mayamuk, Distrik Slawati, Distrik Moisegen, dan Distrik

Seget.

II-22

Peta 2. 9 Kawasan Strat
II-2

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

tegis Kabupaten Sorong
23

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.1.5 Kawasan Rawan Bencana
Pada umumnya hampir seluruh wilayah di Propinsi Papua berpotensi terjadi

bencana alam, baik berupa longsor, banjir ataupun gempa bumi. Gempa bumi beberapa
kali terjadi akibat adanya gempa yang berpusat di Sorong. Potensi bencana di Kabupaten
Sorong yaitu banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Secara historis, Kabupaten Sorong
pernah mengalami 59 bencana yang terjadi dari tahun 2002-2019.

2.1.6 Aspek Demografi (Kependudukan)
Kependudukan merupakan hasil keterkaitan antara aspek demografi dan non

demografi. Komponen demografi meliputi karakter dan besaran penduduk sedangkan
komponen non demografi meliputi berbagai hal seperti fasilitas dan utilitas, kebutuhan
lahan, lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Secara parsial, konteks pembangunan sosial budaya sebagai manifestasi untuk
mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat dicerminkan melalui
pencapaian-pencapaian kinerja pada aspek pendidikan, kesehatan, serta kemampuan
mengakses kebutuhan agar dapat hidup layak. Aspek lain yang termasuk di dalamnya
adalah masalah kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, kesejahteraan sosial dan kemiskinan. Berkaitan erat dengan aspek-
aspek tersebut itu adalah perlunya diambil langkah-langkah yang strategis dalam
mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk (Jiwa) di Kabupaten Sorong

No. Distric Jumlah Penduduk (jiwa)

1. Klaso 2018 2019 2020 2021 2022
2. Sengkeduk 545 604
3. Makbon 510 559 574 589 565
4. Klayili 3.123 3.278
5. Beraur 1.091 523 537 551 1.206
6. Bagun 870 894
7. Botain 421 3.161 3.200 3.239 433
8. Klamono 117 121
9. Klasafet 5.348 1.119 1.147 1.176 5.917
10. Malabotom 918 1.059
11. Klabot 1.033 876 882 888 1.140
12. Buk 552 642
616 424 427 430 718

118 119 120

5.485 5.625 5.769

951 986 1.022

1.059 1.085 1.112

573 595 618

640 665 691

II-24

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No. Distric Jumlah Penduduk (jiwa)

2018 2019 2020 2021 2022
832
13. Klawak 752 771 791 811 588
369
14. Konhir 533 546 560 574 12.715
14.546
15. Hobard 334 342 351 360 3.765
4.261
16. Salawati 11.498 11.791 12.091 12.399 1.602
1.214
17. Mayamuk 14.100 14.210 14.321 14.433 1.531
45.984
18. Moisigin 3.406 3.492 3.581 3.672 17.369
826
19. Seget 4.205 4.219 4.233 4.247 1.073
761
20. Segun 1.666 1.650 1.634 1.618 447
512
21. Salawati Selatan 1.210 1.211 1.212 1.213 419
125.391
22. Salawati Tengah 1.527 1.528 1.529 1.530

23. Aimas 38.387 40.160 42.014 43.954

24. Mariat 16.124 16.427 16.735 17.049

25. Sorong 746 765 785 805

26. Syosa 970 995 1.020 1.046

27. Wemak 690 707 725 743

28. Sayosa Timur 369 387 406 426

29. Maudus 426 446 467 489

30. Sunook 348 365 382 400

Jumlah 112.436 115.501 118.679 121.974

Sumber : KDA Kabupaten Sorong

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah

tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat

pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga

akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan public,

kebutuhan pangan, dan sebagainya.

Tabel 2. 11 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022

No. Distric Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata

1. Klaso 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 0,026 %
2. Sengkeduk 0,026 %
3. Makbon 0,026 % 0,026 % 0,026 % 0,026 % 0,012 %
4. Klayili 0,025 %
5. Beraur 0,026 % 0,026 % 0,026 % 0,026 % 0,007 %
6. Bagun 0,007 %
7. Botain 0,012 % 0,012 % 0,012 % 0,012 % 0,008 %
8. Klamono 0,025 %
9. Klasafet 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,036 %

0,007 % 0,007 % 0,007 % 0,007 %

0,007 % 0,007 % 0,007 % 0,007 %

0,008 % 0,008 % 0,008 % 0,008 %

0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %

0,036 % 0,036 % 0,036 % 0,036 %

II-25

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata
No. Distric
0,025 %
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 0,038 %
0,038 %
10. Malabotom 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %
0,025 %
11. Klabot 0,038 % 0,038 % 0,038 % 0,038 % 0,025 %
0,025 %
12. Buk 0,038 % 0,038 % 0,038 % 0,038 % 0,008 %
0,025 %
13. Klawak 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,003 %
-0,010 %
14. Konhir 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,001 %
0,001 %
15. Hobard 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,045 %
0,019 %
16. Salawati 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %
0,025 %
17. Mayamuk 0,008 % 0,008 % 0,008 % 0,008 % 0,025 %
0,048 %
18. Moisigin 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,046 %
0,046 %
19. Seget 0,003 % 0,003 % 0,003 % 0,003 % 0,028 %

20. Segun -0,010 % -0,010 % -0,010 % -0,010 %

21. Salawati Selatan 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %

22. Salawati Tengah 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %

23. Aimas 0,045 % 0,045 % 0,045 % 0,045 %

24. Mariat 0,019 % 0,019 % 0,019 % 0,019 %

25. Sorong 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %

26. Syosa 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %

27. Wemak 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,025 %

28. Sayosa Timur 0,048 % 0,048 % 0,048 % 0,048 %

29. Maudus 0,046 % 0,046 % 0,046 % 0,046 %

30. Sunook 0,046 % 0,046 % 0,046 % 0,046 %

Jumlah 0,027 % 0,027 % 0,027 %

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2019-2022

Tabel 2. 12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sorong

Distrik Luas (ha) Jumlah Kepadatan Keterangan
Penduduk Penduduk
Botain (jiwa/ha)
Maudus Tahun
Sunook 2022
Sayosa Timur
Saengkeduk 60.475,487 121 0,002 Rendah
Klaso 52.332,964 512 0,010 Rendah
Sayosa 41.382,310 419 0,010 Rendah
Segun 42.159,103 447 0,011 Rendah
Klayili 39.690,383 565 0,014 Rendah
Salawati Selatan 40.483,405 604 0,015 Rendah
Beraur 56.591,975 1.073 0,019 Rendah
Bagun 82.749,394 1.602 0,019 Rendah
52.725,622 1.206 0,023 Rendah
46.916,896 1.214 0,026 Rendah
28.494,002 894 0,031 Rendah
13.404,950 433 0,032 Rendah

II-26

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Distrik Luas (ha) Jumlah Kepadatan Keterangan
Penduduk Penduduk
(jiwa/ha)
Tahun
2022

Hobard 9.338,794 369 0,040 Rendah
761 0,048 Rendah
Wemak 15.826,410 1.059 0,051 Rendah
718 0,066 Rendah
Klasafet 20.957,461 1.531 0,068 Rendah
3.278 0,071 Rendah
Buk 10.814,800 588 0,098 Sedang
4.261 0,103 Sedang
Salawati Tengah 22.367,491 826 0,107 Sedang
832 0,138 Sedang
Makbon 46.283,628 3.765 0,147 Sedang
5.917 0,223 Tinggi
Konhir 5.970,040 642 0,242 Tinggi
1.140 0,273 Tinggi
Seget 41.292,171 12.715 0,431 Tinggi
14.546 1,038 Tinggi
Sorong 7.694,704 45.984 2,372 Tinggi
17.369 2,521 Tinggi
Klawak 6.017,933

Moisegen 25.588,598

Klamono 26.516,888

Klabot 2.649,818

Malabotom 4.173,733

Salawati 29.488,497

Mayamuk 14.013,617

Aimas 19.387,753

Mariat 6.890,071

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk tinggi berada di

Distrik Klamono, Distrik Klabot, Distrik Malabotom, Distrik Salawati, Distrik Mayamuk,

Distrik Aimas, dan Distrik Mariat. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 2.10 terkait

kepadatan penduduk Kabupaten Sorong sebagai berikut.

II-27

Peta 2. 10 Kepadatan Pen
II-2

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

nduduk Kabupaten Sorong
28

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan

Kabupaten Sorong, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Seni Budaya dan Olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Gambaran umum kondisi daerah ditinjau dari kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi didasarkan atas indikator pertumbuhan ekonomi Agregat, Peranan Ekonomi
Sektoral, Analisis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional dan PDRB Perkapita.

A. Pertumbuhan Ekonomi Agregat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis
pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu periode, yang juga memberikan indikasi
tentang perkembangan aktifitas perekonomian.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah
dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku
mengambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung mengunakan harga yang
berlaku pada setiap tahun. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku selama tiga tahun
terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Sorong Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

PDRB PDRB ADHB (Juta Rupiah)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2018 2019 2020 2021
B. Pertambangan dan Penggalian 1.014.694 1.120.203 110.392.017 114.574.186
C. Industri Pengolahan 1.731.163 158.390.190
D. Pengadaan Listrik dan Gas 4.669.731 1.767.925 152.103.057 483.065.065
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 3.159 4.698.577 465.791.515 452.119
F. Konstruksi 6.505 728.796
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 3.607 408.749
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.372.232 167.240.382
H. Transportasi dan Pergudangan 370.833 6.693 683.539 44.245.968

68.272 1.623.949 160.623.750 7.186.370
400.483 41.687.025

76.154 6.915.300

II-29

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

PDRB PDRB ADHB (Juta Rupiah)

2018 2019 2020 2021
29.454 2.963.809 3.222.343
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan 26.387
Minum 39.774 42.938 4.663.743 4.805.314
J. Informasi dan Komunikasi 75.861 8.176.150 7.832.386
47.838 4.815.417 5.502.405
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 65.586 7.898 719.177 718.710
914.086 93.965.527 95.148.997
L. Real Estat 43.361
19.028.982
M,N. Jasa Perusahaan 7.414 6.226.291
1.028.316
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 839.776 188.854 18.466.503 1.119.396.821
dan Jaminan Sosial Wajib 172.999 52.333 5.849.415
P. Jasa Pendidikan 9.548 962.049
11.066.402 1.079.186.740
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 48.285

R,S,T,U. Jasa lainnya 8.934

Produk Domestik Regional Bruto 10.489.107

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2018-2021

B. Pertumbuhan dan Peran Ekonomi Sektoral
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong dari tahun 2018 hingga tahun 2021

cenderung meningkat. Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, trend
pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga 2021 sangat fluktuatif.

Tabel 2. 14 Distribusi PDRB ADHB

PDRB Distribusi Persentase PDRB (Persen)

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2018 2019 2020 2021
B. Pertambangan dan Penggalian 9,67 10,12 10,23 10,24
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas 16,5 15,98 14,09 14,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 44,52 42,46 43,16 43,15
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 0,03 0,03 0,04 0,04
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 0,06 0,06 0,06 0,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 13,08 14,67 14,88 14,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,54 3,62 3,86 3,95
L. Real Estat
M,N. Jasa Perusahaan 0,65 0,69 0,64 0,64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 0,25 0,27 0,27 0,29
dan Jaminan Sosial Wajib 0,38 0,39 0,43 0,43
P. Jasa Pendidikan 0,63 0,69 0,76 0,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 0,43 0,45 0,49
0,07 0,07 0,07 0,06
8,01 8,26 8,71 8,5

1,65 1,71 1,71 1,7
0,46 0,47 0,54 0,56

II-30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

PDRB Distribusi Persentase PDRB (Persen)
2018 2019 2020 2021

R,S,T,U. Jasa lainnya 0,09 0,09 0,09 0,09

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2018-2021

C. Analisis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Sektor yang memberikan konstribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDRB
Kabupaten Sorong adalah sektor industri perdagangan dan pertambangan/penggalian.
Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini:

Tabel 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstant
Kabupaten Sorong Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021

PDRB PDRB Kabupaten Sorong Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

2018 2019 2020 2021

A. Pertanian, Kehutanan, dan 752.076,26 786.522,68 755.983,03 770.944,79
Perikanan 1.665.770,71 1.660.820,46 1.454.484,93 1.505.184,73
B. Pertambangan dan Penggalian

C. Industri Pengolahan 3.984.331,56 3.934.169,67 4.000.329,93 4.017.632,26

D. Pengadaan Listrik dan Gas 2.050,95 2.216,89 2.448,51 2.650,40

E. Pengadaan Air, Pengelolaan 5.352,35 5.435,47 5.515,89 5.799,12
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 870.135,03 984.788,18 931.050,79 963.834,06
F. Konstruksi

G. Perdagangan Besar dan Eceran; 260.620,21 276.300,91 285.740,31 297.389,66
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 51.030,50 55.211,54 49.716,00 50.272,57
H. Transportasi dan Pergudangan

I. Penyediaan Akomodasi dan 16.867,57 18.236,47 17.883,38 18.831,13
Makan Minum 34.568,30 36.992,38 39.599,79 40.670,86
J. Informasi dan Komunikasi

K. Jasa Keuangan dan Asuransi 45.926,86 51.605,45 55.712,14 52.818,30

L. Real Estat 31.021,84 33.772,92 34.995,89 36.710,69

M,N. Jasa Perusahaan 5.383,94 5.684,78 5.157,62 5.048,67

O. Administrasi Pemerintahan, 520.235,38 557.631,96 561.762,59 563.335,52
Pertahanan dan Jaminan Sosial 138.755,18 145.178,00 137.183,52 139.148,16
Wajib
P. Jasa Pendidikan

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 36.022,23 38.253,11 40.728,16 43.227,31
Sosial 6.731,52 7.092,37 7.042,19 7.375,75
R,S,T,U. Jasa lainnya

Produk Domestik Regional Bruto 8.426.880,38 8.599.913,24 8.385.334,67 8.520.873,98

Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2018-2021

Laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terutama sektor yang memiliki peranan

dominan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar laju
II-31

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

pertumbuhan Indeks Harga Implisit mengalami perlambatan. Hanya lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa
pendidikan yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan.

Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Sorong Menurut
Lapangan Usaha

PDRB Laju Implisit PDRB
2018 2019 2020 2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,72 5,56 2,53 1,77
B. Pertambangan dan Penggalian 6,63 2,43 -1,76 0,63
C. Industri Pengolahan 7,12 1,9 -2,5 3,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,53 5,63 2,6 2,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,21 1,32 0,64 1,41
F. Konstruksi 1,14 4,57 4,62 0,58
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2,79 1,87 0,65 1,98
H. Transportasi dan Pergudangan 1,47 3,1 0,85 2,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,61 3,25 2,61 3,25
J. Informasi dan Komunikasi 4,1 0,88 1,46 0,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,84 2,94 -0,17 1,04
L. Real Estat 2,12 1,34 -2,86 8,93
M,N. Jasa Perusahaan 2,46 0,89 0,36 2,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,52 1,55 2,04 0,98
P. Jasa Pendidikan 0,85 4,34 3,48 1,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,83 2,06 4,98 0,29
R,S,T,U. Jasa lainnya 4,13 1,44 1,47 2,05
Produk Domestik Regional Bruto 5,23 3,38 0,01 2,08
Sumber: Kabupaten Sorong dalam Angka, 2018-2021

D. Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Perkapita

PDRB perkapita merupkan besaran PDRB persatu jiwa, dimana angka ini didapatkan
dengan cara membagi nilai PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah
tersebut sehingga dapat menjadi suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan
wilayah tersebut. Nilai PDRB perkapita di Kabupaten Sorong mengalami kenaikan tiap
tahunnya dengan kategori lapangan usaha yang memiliki PDRB tertinggi adalah kategori
indusstri pengolahan.

II-32

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Sorong diukur dengan sejumlah indikator

yang terkait pada urusan sektor serta sosial. Salah satu pendekatan non ekonomi yang
digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks
komposit yang mencakup tiga dimensi mendasar yaitu : dimensi, dimensi pedidikan dan
dimensi pengeluaran . Dalam implementasinya ada empat indikator yang digunakan untuk
mengukur IPM yaitu : Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah,
Angka harapan lama sekolah dan Angka Pengeluaran Riil Perkapita.

Nilai IPM selang tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan dari 63.42 tahun 2018
menjadi 65.74 tahun 2021. Berbagai hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia
di kabupaten Sorong adalah karena keterbatasan tenaga pendidik, tenaga medis,
kurangnya akses dan sarana prasarana penunjang yang tersedia. Berikut ini adalah tabel
perkembangan komponen-komponen IPM kabupaten Sorong tahun 2018-2021.

Tabel 2. 17 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2018-2021

Tahun Harapan Rata-Rata Usia Pengeluaran IPM
2018 Lama Lama Harapan Perkapita Sorong
(Rp)
Sekolah Sekolah Hidup 63.42
(Thn) (Thn) 6975.00 64.32
13.05 7.61 65.52 7240.00 65.29
7507.00 65.74
2019 13.21 7.83 65.71 7495.00

2020 13.43 8.02 66.02

2021 13.71 8.17 66.10

Sumber: IPM-BPS Kabupaten Sorong

A. Pendidikan

Provinsi Papua Barat telah melewati masa pembangunan lima tahun kedua target
dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai
kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian tersebut melalui akses,
layanan, dan kualitas pendidikam. Sebagaimana yang tercermin dalam amanat UUD 1945
yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada tiga agenda penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui
akses, layanan dan kualitas pendidikan. Pertama, mengejar kenaikan angka melek huruf

II-33

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

sebesar 1 persen setiap tahunnya sehingga 100 persen penduduk Provinsi Papua Barat
melek huruf. Kedua, pembangunan sekolah berpola asrama yang didukung program
kemitraan pada minimal 15 distrik setiap tahunnya. Ketiga, setiap tahunnya dilakukan
pembinaan tenaga pengajar di Papua Barat sebesar 20 persen dari total pengajar dan
kemdian diberikan stimulus dana atau rekruitmen baru untuk disebarkan ke dalam
kampungkampung terisolir secara merata dan bertahap (RPJMD Provinsi Papua Barat
Tahun 2012- 2023).

Pemerintah Kabupaten Sorong tentunya mempunyai misi untuk mewujudkan cita-cita
mulia tersebut. Karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan
masyarakat yang cerdas, terampil, dan berwawasan luas. Semakin baik kualitas tingkat
pendidikan di suatu daerah maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang
ada di daerah tersebut. Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk mengukur kinerja
pembangunan pendidikan seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah
(HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

1. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. APS pendidikan dasar ini adalah jumlah murid
kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih
menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
Berikut tabel dan grafik perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP di
Kabupaten Sorong tahun 2018-2022.
2. Harapan Lama Sekolah

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi
sekolah dari penduduk usia sekolah dengan jenjang pendidikannya. Sebagai
contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun yang
masih bersekolah SD/sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk
usia 13-15 tahun yang masih bersekolah SMP/sederajat, dan seterusnya.
3. Rata-rata Lama Sekolah

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator
yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia metode
baru dari aspek pendidikan. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai

II-34

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur
tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun Keatas karena
mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Rata-rata lama
sekolah menunjukkan rata-rata lama sekolah.
4. Angka Melek Huruf

Gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu daerah juga dapat
ditunjukkan oleh kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan angka melek
huruf. Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang
dibutuhkan oleh setiap penduduk untuk menuju hidup sejahtera. Dengan
kemampuan tersebut seseorang akan lebih mudah dalam mengakses informasi.

Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan
melalui besarnya persentase penduduk 15 tahun Keatas yang dapat membaca dan
menulis huruf latin/lainnya. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya
manusia yang diukur melalui aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini,
semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Berdasarkan data
BPS diketahui bahwa pada tahun 2021 penduduk sebanyak 95,90 persen. Sisanya
sebanyak 4,10 persen adalah mereka yang buta huruf.
B. Kesehatan

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia adalah kualitas
kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan
lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain
dilaksanakan melalui Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan fasilitas
prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan kualitas
lingkungan di permukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan
Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui
Askeskin, Jamkesma, Jamkespa dan lain sebagainya

Upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sorong
selama ini, harus diakui telah memberikan kontribusi secara perlahan terhadap
peningkatan indikator derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian peningkatan yang
terjadi belum sepenuhnya bermakna secara kualitatif terhadap peningkatan status
kesehatan masyarakat dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap kepuasan

II-35

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat lapisan bawah. Kenyataan ini tentunya
merupakan tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan
masyarakat. Baik dalam bidang kesehatan, preventif, kuratif, dan insentive agar setiap
warga masyarakat dapat mencapai derajat keseheatan n yang setinggi-tingginya baik fisik,
mental dan sosial serta harapan hidup yang sehat. Pembangunan bidang kesehatan juga
diharapkan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang
mudah, murah dan merata. Peningkatan derajat kesehatan tentunya akan meningkatkan
pula tingkat kesejahteraan penduduknya. Pelayanan kesehatann masyarakat diwujudkan
dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya mulai 1 Januri 2014,
Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional
sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang
BPJS. Sebelumnya dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program
jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah
menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas adalah
program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatann bagi masyarakat miskin. Tujuan
Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin agar dapat
memperoleh pelayanan kesehatann. Dengan demikian, sebelum tahun 2014, pemerintah
memberikan jaminan kesehatan terbatas pada penduduk miskin atau warga miskin. Sejauh
mana program jaminan kesehatan mempengaruhi derajat kemiskinan penduduk
Kabupaten Sorong dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

II-36

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH) dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah

tahun yang dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka harapan hidup
pada dasarnya menggambarkan dua phenomena yang terjadi pada suatu kelompok
masyarakat. Pertama, indikasi berumur sebagai keluaran dari budaya umur panjang
yang sudah ada pada suatu masyarakat. Hal ini seperti halnya mereka yang tinggal
didaerah yang cukup sehat dan hidup dengan cara hidup yang sehat pula. Kedua
sebagai refleksi dari besarnya akses dan derajat kesehatan yang dapat dinikmati
oleh semua lapisan masyarakat .Besaran angka harapan hidup karenanya sulit
untuk dirubah secara drastis kecuali terjadi suatu peristiwa yang sangat besar dan
merubah tatanan masyarakat yang ada. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup,
memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka
HarapanHidup Kabupaten Sorong pada tahun 2021 sebesar 66,1 tahun.
2. Morbiditas

Indikator lain untuk mengukur derajat kesehatann masyarakat adalah angka
kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang
mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari
seperti bekerja, sekolah, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Keluhan kesehatan
adalah gagguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena
kecelakaan,atau hal lain yang menyebabkan tergangguya kegiatan sehari-hari. Pada
umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah
panas, sakit kepala, batuk pilek, diare, asma/ sesak nafas dan sakit gigi.

Tabel 2. 18 Presentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir
Menurut Jenis Kelamin

Uraian Laki-laki Perempuan

Angka kesakitan Penduduk 12.50% 7.98%

Sumber : BPS Kabupaten Sorong 2022

Perlu diperhatikan bahwa data ini tidaklah mutlak menggambarkan
keadaan yang sesungguhnya, tidak menutup kemungkinan bahwa data ini belum
mencakup penduduk yang berobat diluar Kabupaten Sorong, penduduk yang

II-37

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

bertempat tinggal dipedalaman yang tidak dapat menjangkau puskesmas atau
klinik kesehatan, dan mereka yang tidak mempunyai biaya untuk berobat.

3. Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan
Indikator ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat kondisi

kesehatan masyarakat diantaranya adalah kondisi persalinan. Kesehatan ibu
berpengaruh terhadap kesehatan balita, selain itu penolong kelahiran merupakan
faktor lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan balita. Penolong kelahiran
merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan
tingkat kesehatan ibu dan anak maupun ketersediaan dan kemudahan akses
masyarakat ke pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh
tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dibandingkan dengan
proses kelahiran yang ditolong oleh dukun atau lainnya. Dengan kata lain persalinan
yang ditolong oleh tenaga medis menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan
kesehatan terutama pada saat kelahiran.
4. Asi dan Imunisasi

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah
dengan memperhatikan perkembangan anak sejak usia dini. Salah satu faktor yang
penting dalam upaya tersebut adalah pemberian air susu ibu (ASI) dan imunisasi.
ASI merupakan makanan paling penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi
karena mengandung nilai gizi yang tinggi. ASI juga mengandung zat pembentuk
kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian
ASI adalah dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Dari data BPS, dilihat bahwa semua bayi laki-laki berumur 0-23 bulan pernah
diberi ASI, sedangkan untuk bayi perempuan lebih rendah yaitu sebesar 73,81
persen. Dari jumlah itu, bayi laki- laki umur 0-23 bulan yang masih diberi ASI tersisa
86,98 persen, dan untuk bayi perempuan sebesar 69,71 persen. Secara keseluruhan
dari 88,93 persen bayi umur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI, masih ada 81,26
persen yang masih diberi ASI. Memang idealnya lama pemberian ASI hingga bayi
berumur 2 tahun.

Di samping itu, yang tidak kalah penting selain pemberian ASI pada bayi
adalah imunisasi. Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya

II-38

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan daya tahan/
kekebalan yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak sehat
dan dapat tumbuh berkembang normal sesuai umurnya. Kementerian kesehatan
menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu
tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya
sudah ditetapkan secara bertahap. Imnunisasi BCG diberikan 1 kali pada anak usia
0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi polio dan Hepatitis B untuk pertama kali.
Imunisasi DPT dan Polio kemudian diberikan secara bersamaan dan berulang pada
usia 2, 3, dan 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali.
Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak sudah
menginjak umur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada
kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan
kemudian. Pada gambar di bawah ini cukup untuk menggambarkan cakupan
layanan imunisasi pada balita di Kabupaten Sorong sudah cukup baik.
C. Sosial

Kesejahteraan sosial masyarakat dengan permasalahan kemiskinan. Dengan
mengetahui jumlah penduduk miskin maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai
kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha pengentasan kemiskinan.
Menurut data secara skala Provinsi menunjukan bahwa untuk Kabupaten Sorong
Pengurangan kemiskinan pada posisi di atas ratarata (low growth, pro-poor).tetapi
Pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata oleh sebab itu tantangan yang harus di atasi
oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efesiensi kebijakan dan program
pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan
ekonomi dengan proritas utama atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang
seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Secara umum, dalam implementasi di lapangan masih ditemui beberapa kendala
antara lain:

i. Masih lemahnya koordinasi dalam hal: pendataan, pendanaan, dan
kelembagaan;

II-39

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

ii. Masih lemahnya koordinasi antar program penanggulangan kemiskinan antara
pemerintah pusat dan daerah, lemahnya integrasi program pada tahap
perencanaan, lemahnya sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan,
lemahnya sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani)
dalam penyelenggaraan keseluruhan upaya penanggulangan kemiskinan;

iii. Masih belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM dan
masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan
kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Sorong

BPS menggunakan pendekatan kemampuan penduduk dalam memenuhi
kebutuhan dasar (basic need approach) untuk menghitung kemiskinan. Penduduk
miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis
kemiskinan. Data terakhir pada September 2021, menyatakan garis kemiskinan
Kabupaten Sorong pada sebesar Rp. 388.166,-. Dengan garis kemiskinan tersebut,
penduduk miskin di Kabupaten Sorong sebesar 27,78 persen atau sebanyak 25.930
jiwa.

2. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sorong tidak sejalan
dengan peningkatan pendapatan pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan
penduduk yang didekati dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masih
menunjukkan tren positif hingga tahun 2021

Tabel 2. 19 Pengeluaran Perkapita per Bulan dan Persentase Kenaikan Nominal

Tahun

Pengeluaran perkapita 2018 2019 2020 2021
702.196
567.144 626.794 591.077 48,37%

Presentase kenaikan 51,22 46,66 44,88

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022

II-40

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Pengeluaran Perkapita

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

0

2018 2019 2020 2021

Pengeluaran Perkapita

Gambar 2. 3 Grafik Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sorong

Presentase Kenaikan

1,2

44,88 51,22

46,66

2018 2019 2020 2021

Gambar 2. 4 Grafik Presentasi Kenaikan Kabupaten Sorong

3. Konsumsi Rumah Tangga

Struktur konsumsi rumah tangga memberikan informasi penting terkait
komposisi pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.
Secara umum, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi
konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Menurut Berg (1986), dinegara
berkembang biasanya jumlah pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi
keperluan makanan adalah 2/3 dari total pendapatan. Pada keluarga dengan
pendapatan terbatas menggunakan 80 persen dari total pendapatan keluarga
untuk membeli bahan makanan. Sedangkan pada keluarga dengan pendapatan

II-41

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

lebih tinggi hanya sekitar 45 persen saja yang digunakan untuk keperluan membeli
bahan makanan. Rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih
banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk kebutuhan non makanan seperti
pendidikan dan Kesehatan.

Gambar 2. 5 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Sorong

Tahun Makanan Non
2018 51,22 Makanan

48,78

2019 46,66 53,34

2020 44,88 55,12

2021 48,37 51,63

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2022

Pola Konsumsi Makanan dan Non
Makanan

60

40

20

0 2019 2020 2021
2018

Makanan Non Makanan

Gambar 2. 6 Grafik Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan
di Kabupaten Sorong

Tabel di atas menyajikan komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga
menurut makanan dan non makanan di Kabupaten Sorong pada tahun 2018 hingga
tahun 2021. Secara umum, pengeluaran makanan di Kabupaten Sorong masih lebih
rendah daripada pengeluaran non makanan.

4. Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis
dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari

kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang layak
mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung

II-42

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban
cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet
kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir
ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa
segel slab, wadah ember, dan toilet gantung. Perkembangan persentase rumah
tangga dengan sanitas layak di Kabupaten Sorong cukup fluktuatif. Namun
demikian secara umum dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan
meskipun pada tahun 2010 hingga tahun 2021 sempat terjadi penurunan.
Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi pada tahun 2018 sebesar
84,26 persen,meningkat menjadi 84,26 persen pada tahun 2021.

5. Penerangan

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mengamati kondisi perumahan
diKabupaten Sorong adalah fasilitas penerangan. Penerangan menjadi sarana
pendukung anggota rumah tangga dalam melakukan aktifitas sehari-hari di rumah.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Bidang sosial budaya merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat

penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang dilaksanakan dalam wujud
peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Nilai-nilai budaya bangsa
yang mengacuh kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu
pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus
menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam prakteknya
selama ini, ternyata nilai-nilai ideologis bangsa ini masih belum terimplementasikan secara
utuh dan nyata. Lebih dari itu, sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan yang
mengacu kepada karakteristik dan spesifikasi daerah, serta dalam kerangka memperkuat
kohesi dan ketahanan sosial yang menyangkut interaksi antar individu atau kelompok
masyarakat dapat dirasakan adanya kecenderungan terabaikannya budaya daerah yang
memuat nilai-nilai, sikap, perilaku, kebiasaan (custom), tradisi, adat istiadat, dan bentuk-
bentuk kearifan lokal lainnya.

Pembangunan budaya daerah diarahkan pada pengembangan seni dan budaya
yaitu pada pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur, ditujukan

II-43

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

untuk membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat
dan yang bisa dikembangkan. Pelestarian seni dan budaya diharapkan dapat meningkatkan
jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni dan budaya
daerah. Pengembangan kebudayaan dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana
kebudayaan, penyelenggaraan aktifitas seni budaya, pemberian penghargaan seni, dan
pemeliharaan kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya.

Perkembangan pemuda dan olahraga kabupaten Sorong belum dapat disejajarkan
dengan daerah lain walaupun beberapa cabang olahraga menjadi unggulan seperti atletik
dan juga persipani yang telah berada pada posisi devisi I dan juga sedikit prestasi cabang
olahraga lainnya yang selama ini telah membawa harum nama daerah. Diperlukan
revitalisasi pemuda dan olahraga dalam event pesta olahraga skala provinsi, nasional
bahkan internasional.

2.3 Aspek Pelayanan Umum
Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, baik pada urusan wajib dan urusan
pilihan.

2.3.1 Urusan Pelayanan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan
pendidikan, kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Adapun penjelasannya dijabarkan pada
subab berikut.

2.3.1.1 Pendidikan
1. Pendidikan Dasar
A. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. APS pendidikan dasar ini adalah jumlah murid kelompok
usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan
dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut tabel dan grafik

II-44

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Sorong tahun 2018-
2022.

Tabel 2. 20 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD Tahun 2018-2022
Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
98,66
Angka Partisipasi Kabupaten Sorong 98,15 99,02 96,98 95,66 93.76
Sekolah SD 96.65 96.74 93.66 93.76
Provinsi Papua
Sumber: BPS Papua Barat, 2021 Barat

100 2019 2020 2021 2022
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

2018

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Gambar 2. 7 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD
Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis Angka Partisipasi
Sekolah Tingkat SD Kabupaten Sorong pada tahun 2020 dan 2021, namun pada tahun 2022
terjadi kenaikan Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD dan memiliki posisi yang lebih tinggi
dari Angka Partisipasi Sekolah SD Provinsi Papua Barat.

Tabel 2. 21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SMP Tahun 2018-2022
Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sorong 97,48 98,07 73,4 73,78 97,43
SMP
Provinsi Papua 65,58 64,73 63,11 93,76 93,76
Sumber: BPS Papua Barat, 2021 Barat

II-45

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

120 2019 2020 2021 2022
100

80
60
40
20

0
2018

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Gambar 2. 8 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SMP
Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah SMP Kabupaten Sorong
menunjukkan tren yang fluktuatif dengan angka yang dapat dikatakan tergolong tinggi dan
memiliki posisi yang lebih tinggi dari Angka Partisipasi Sekolah SMP Provinsi Papua Barat.
Hal ini menunjukkan tingkat keikutsertaan dan antusiasme masyarakat Kabupaten Sorong
untuk bersekolah, belajar menuntut ilmu, dan mengenyam dunia pendidikan tergolong
tinggi.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi dan SMP/Mts

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapa pun usianya
yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini
berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi
Sekolah pada jenjang pendidikan menengah Pertama di Kabupaten Sorong menunjukkan
tren yang fluktuatif dengan angka yang dapat dikatakan tergolong tinggi, bahkan berada di
atas Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan tingkat
keikutsertaan dan antusiasme masyarakat Kabupaten Sorong untuk bersekolah, belajar
menuntut ilmu, dan mengenyam dunia pendidikan tergolong tinggi.

II-46

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Sekolah SD dan SMP Tahun 2018-
2022 Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
99,77 109,13 111,76 109,91 108,00
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten
Sekolah SD Sorong

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten 81,39 87,89 94,15 96,63 94,88
Sekolah SMP Sorong

Sumber: BPS Papua Barat, 2021

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dan SMP/Mts
Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi

sekolah dari penduduk usia sekolah dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APM
SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah
SD/sederajat., APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun yang
masih bersekolah SMP/sederajat, dan seterusnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang yang sesuai dengan standar
usia siswa di jenjang tersebut.

Tabel 2. 23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Sekolah SD dan SMP Tahun 2018-
2022 Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
Angka Partisipasi Murni 91,92 94,2 96,98 95,66 95,95
Sekolah SD Kabupaten
Sorong 88,49 71,84 73,40 73,78 74,39
Angka Partisipasi Murni
Sekolah SMP Kabupaten
Sorong
Sumber: BPS Papua Barat, 2021

D. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan
menengah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap
10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang
SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16- 18 tahun.

II-47

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Sorong memiliki 18
gedung sekolah SMA/SMK. Apabila melihat jumlah penduduk eksisting Kabupaten Sorong,
maka kebutuhan jumlah SMA masih belum memenuhi standar penyediaan fasilitas
pendidikan.

E. Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per

1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2. 24 Perkembangan Rasio Guru/Murid SD Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

No Uraian 2018 2019 2020 2021
794 948 992
1. Jumlah guru SD 782 13690 13999 13333
0,06 0,07 0,07
2. Jumlah Murid SD 13519

3. Rasio Guru/Murid SD 0,06

Sumber:Kabupaten Sorong Dalam Angka,2018-2021

Tabel 2. 25 Perkembangan Rasio Guru/Murid SMP Tahun 2018-2021

Kabupaten Sorong

No Uraian 2018 2019 2020 2021
438 502 505
1. Jumlah guru SMP 448 5397 5486 5571
0,08 0,09 0,09
2. Jumlah Murid SMP 5202

3. Rasio Guru/Murid SMP 0,09

Sumber:Kabupaten Sorong Dalam Angka,2018-2021

2. Pendidikan Menengah

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan menengah diketahui berdasarkan

jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah yaitu 16-18 tahun yang masih

menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel berikut adalah perkembangan angka parisipasi sekolah tingkat SMA/SMK di

Kabupaten Sorong tahun 2018-2022.

II-48

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Tabel 2. 26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK
Kabupaten Sorong

Uraian Daerah 2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten Sorong 83,99 80,02 65,58 65,33 88,14
Angka Partisipasi Sekolah
SMA Provinsi Papua 65.58 64.73 93.66 93.76 93.76

Sumber: BPS Papua Barat,2018-2021

100

80

60

40

20

0 2019 2020 2021 2022
2018

Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Gambar 2. 9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK
Tahun 2018-2022 Kabupaten Sorong

Melihat tabel tersebut, Angka Partisipasi Sekolah pada sekolah SMA/SMK di
Kabupaten Sorong menunjukkan tren yang menurun dimana angka tersebut memiliki
posisi yang lebih rendah dari Angka Partisipasi pada sekolah SMA/SMK Provinsi Papua
Barat.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan
menengah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap
10.000 penduduk. Pada indikator ini jenjang pendidikan yang digunakan adalah jenjang
SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16- 18 tahun.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Sorong memiliki 18
gedung sekolah SMA/SMK. Apabila melihat jumlah penduduk eksisting Kabupaten Sorong,

II-49

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

maka kebutuhan jumlah SMA masih belum memenuhi standar penyediaan fasilitas
pendidikan.

C. Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah

per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan
tenaga pengajar (guru) dan digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru
agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut adalah data rasio guru/murid SMA/SMK di
Kabupaten Sorong tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2. 27 Perkembangan Rasio Guru/Murid SMA/SMK Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

No Uraian 2018 2019 2020 2021
304 295
1. Jumlah guru SMA 274 281 2939 2903

2. Jumlah Murid SMA 2849 2863 0,09 0,10

3. Rasio Guru/Murid 0,11 0,10
SMA

Sumber:Kabupaten Sorong Dalam Angka,2018-2021

3. Fasilitas Pendidikan
Dalam sub bab ini akan dibahas terkait persentase fasilitas pendidikan dalam

kondisi baik. Sekolah pendidikan dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan
persentase jumlah kelas kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas yang ada.
Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar
yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Tabel 2. 28 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No. Distrik Jumlah Sekolah

1. Klaso TK SD SMP SMA SMK
2. Sengkeduk 02 1 0 0
3. Makbon 04 1 0 0
4. Klayili 1 10 2 1 0
5. Beraur 05 2 0 0
6. Klamono 04 1 1 0
7. Klabot 57 2 1 0
8. Klawak 02 0 0 0
03 1 0 0

II-50

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No. Distrik Jumlah Sekolah
TK SD SMP SMA
SMK
9. Bagun 01 1 0 0
0
10. Klasafet 00 0 0 0
0
11. Malabotom 03 1 0 0
2
12. Botain 00 0 0 1
0
13. Konhir 01 0 0 0
0
14. Salawati 0 12 5 2 0
0
15. Mayamuk 0 13 4 3 0
0
16. Moisigin 11 7 3 1 4
0
17. Hobard 80 0 0 0
0
18. Buk 31 1 0 0
0
19. Seget 07 1 1 0
0
20. Segun 06 1 1 0
0
21. Salawati Selatan 12 1 1 0
7
22. Salawati Tengah 05 1 0

23. Aimas 1 19 9 4

24. Mariat 09 4 2

25. Sorong 14 1 0 0

26. Sayosa 52 2 0

27. Maudus 12 1 0

28. Wemak 04 0 0

29. Sayosa Timur 01 0 0

30. Sunook 01 0 0

31. Moraid 10 0 0

32. Salemkai 00 0 0

33. Mega 10 0 0

Jumlah 52 134 45 18

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

Tabel 2. 29 Perkembangan Jumlah Fasilitas Pendidikan Tahun 2018-2021
Kabupaten Sorong

Fasilitas Pendidikan 2018 2019 2020 2021
133 133 134 135
Jumlah sekolah jenjang
pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Jumlah sekolah jenjang
pendidikan Sekolah Menengah 44 44 44 45
Pertama (SMP)

Jumlah sekolah jenjang
pendidikan Sekolah Menengah 25 25 25 25
Atas (SMA) dan SMK

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2021

II-51