RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Provinsi Papua Barat 2017-2023. Agar lebih komprehensif, juga dilakukan telaah terhadap
isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu strategis regional Papua Barat.

Permasalahan
Pembangunan

Telaah Isu Isu Permasalahan
Strategis Lokal: Strategis Penyelenggaraa
RPJPD Provinsi,
RPJMD Provinsi, n Urusan
Pemerintah
RPJP
Kabupaten, Daerah
KLHS, RTRW

Telaah Isu Telaah Isu
Strategis Strategis
Nasional: Internasional :
RPJMN, SDGs, Revolusi
Industri 4.0,
Renstra BPIW Dampak Covid-
Tahun 2020- 19, PEN

2024

Gambar 4. 1 Komponen Pembentukan Isu Strategis Kabupaten Sorong

Adapun hasil telaah isu strategis dari masing-masing kebijakan yang dimaksud antara
lain sebagai berikut:

4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)
Komitmen SDG's ditetapkan pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan

oleh PBB tahun 1990. Komitmen ini kemudian diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian
daerah wajib mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun
perencanaan untuk setiap tujuan pembangun milenium tersebut. Konsep SDG's muncul
dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap
rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan tujuh
tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar
dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep SDG’s pada intinya bertujuan
untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun ketujuh
fokus pembangunan Papua Barat yang ingin dicapai tersebut diantaranya:

IV-9

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

1. penanggulangan kemiskinan,
2. peningkatan kualitas pendidikan,
3. peningkatan layanan kesehatan,
4. pembangunan infrastruktur dasar,
5. penguatan usaha kecil dan menengah,
6. peningkatan ketenagakerjaan, dan
7. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Konsep SDG’s diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang
mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG’S, terutama berkaitan
dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya
alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi,
dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169
target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di
Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Pengentasan segala bentuk Kemiskinan di semua tempat
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta

menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
3. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
6. Penjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan

dan modern untuk semua
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan

pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan

dan mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

IV-10

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

13. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

14. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara

berkelanjutan

15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi

gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan

kepunahan keanekaragaman hayati

16. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Tabel 4. 1 Isu Yang Menjadi Agenda Pembangunan Internasional (SDG's)

SDGs (2016-2030)
17 Tujuan/ Agenda SDGs

(1)
1. Menghapus kemiskinandalam segala bentuknyadimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan

pertanian berkelanjutan
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semuaorang di semua

usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusifdan adil serta mempromosikan kesempatan

belajar seumur hidup bagi semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anakperempuan

6. Memastikan ketersediaandan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi
semua

7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern
bagi semua

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja
yang penuh dan produktifserta pekerjaan yang layak bagi semua;

9. Membangun infrastrukturyang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan
dan inklusifdan mengembangkan inovasi;

10.Mengurangi ketimpangandidalam dan diantara negara – negara;
11.Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tangguhdan berkelanjutan
12.Memastikan pola konsumsi dan produksiyang berkelanjutan
13.Mengambil tindakan segera untuk memerangiperubahan iklim dan dampak-dampaknya
14.Menghemat dan menjagakesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber

daya untuk pembangunan yangberkelanjutan
15.Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat,

mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, danmenghentikan degradasi
tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16.Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi
yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan
17.Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraanglobal untuk pembangunan
berkelanjutan

IV-11

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

4.2.2 Revolusi Industri 4.0
Revolusi Industri 4.0 didefiniskan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan

berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol
penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0
bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi
diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses
otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan
menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaaan teknologi informasi
memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan
aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi,
meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta
produksi mesin pintar yan g dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu
campur tangan manusia (Moore, 2019). Terdapat empat prinsip yang menjadi bagian dari
revolusi industri 4.0 yakni :

1. Interkoneksi yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan
manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of
things (IoT), atau internet of people (IoP).

2. Transparansi informasi yang mana transparansi yang diberikan oleh teknologi
Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk
menginformasikan keputusan

3. Asistensi teknis yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk
membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta
kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak
aman/berbahaya.

4. Keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya
untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom
mungkin.

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perobahan yang tidak pernah ada
pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan
eksponensial, yaitu bergerak sedemikan dengan kelipatan yang luar biasa sehingga
memiliki efek “disruption” industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini

IV-12

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan
kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-
hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang
pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak
pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin
atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-
bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang
belum ada sebelumnya.

Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti : data miner, analis
big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application
designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik,
disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait
bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri
sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi
bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah
masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlikan. Hal tersebut tidak berlaku
lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan
harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu
bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa
fenomena baru yang perlu diantispasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri
4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk disatu sisi, menyerap, menampung dan
menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan
nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan
tersediri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini
sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “me-centered emergency” (berfokus dan
mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi
industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar,
privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan
sebagainya.

IV-13

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang
dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi
dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka
pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbungan ekonomi. Akan tetapi salah satu
tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan,
terutama karena akan hilangnya bebrbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan
dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan
diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

4.2.3 Dampak Covid-19
Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu

yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat
gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat
bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan
infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan
kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang,
termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan
Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai
dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial
dan ekonomi.

Lockdown yang diberlakukan disetiap negara dipercaya akan memperburuk kondisi
ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global. maka
tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan
tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan
mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-
13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia
diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding
rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan
mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis
keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020
dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey
2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak

IV-14

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020.
Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid-19 sedang
berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada
banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang,
seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih.
Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat
dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih
dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial
menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah
terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi
restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan
memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi
moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas
bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus
bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-
masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau
ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang
terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020).

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan
bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka,
dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki
normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input
(supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu
waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja
sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting
untuk membantu mengatasi permasalahn tersebut. Bagi negara berkembang seperti
Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan

IV-15

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga
besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi
dimana masih banyak rantai pasokan (suplly chain) dari pihak luar negeri yang belum
recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri
dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan
tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia masih
memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Setidaknya
terdapat potensi sumber daya alam di Kabupaten Sorong yang mampu dimanfaatkan
dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi tetapi juga
meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Sorong setelah
era normal baru.

4.2.4 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
PEN merupakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi salah satu

rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian di
Indonesia saat ini. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan
program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada
ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi
Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM
dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Dalam melaksanakan program PEN, kebijakan difokuskan pada para pelaku usaha
termasuk UMKM serta masyarakat. Strategi yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah:

1. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi diarahkan pada
perbaikan sisi demand yang meliputi:
• Percepatan dan penguatan subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat
miskin dan rentan miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-

IV-16

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran program
keluarga harapan).
• Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata,
restoran, transportasi, dan lain-lain).
• Untuk mendukung perbaikan investasi maka diperlukan insentif pajak,
insentif kepabeanan dan cukai, memberi kelonggaran persyaratan
kredit/ pembiayaan/ pendanaan bagi UMKM.
• Untuk mendukung ekspor dan/atau impor perlu adanya insentif pajak,
insentif keabeanan dan cukai, penyederhanaan dan pengurangan
jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor dan/atau impor,
percepatan proses ekspor dan/atau impor untuk reputable traders ,
peningkatan & percepatan layanan ekspor dan/atau impor dan
pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE).
2. Penanganan dunia usaha dukungan untuk UMKM, BUMN, dan Korporasi
3. Dukungan fiskal untuk mendukung UMKM
4. Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak Restrukturisasi bertujuan
untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan
restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan
kredit/pembiayaan modal kerja dilakukan kepada bank peserta
5. Penjaminan kredit modal kerja UMKM dapat dilakukan secara langsung oleh
pemerintah (hanya dapat diberikan ke BUMN) dan/atau melalui badan usaha
penjaminan yang ditunjuk
6. Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah pusat untuk dunia usaha
7. Dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi kepada Pemda yang meliputi :

4.2.5 RPJMN Tahun 2020-2024
Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024

diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA
YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai
Nawacita Kedua yaitu :

IV-17

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Tabel 4. 2 Isu Yang Menjadi Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita 2)

Nasional (2020-2024)
Nawacita 2

(7 Agenda pembangunan)
(2)

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjaminpemerataan
3. Meningkatkan sumber dayamanusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastrukturuntuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Memperkuat infrastrukturuntuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayananpublik

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun
2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
c. Transformasi Strukturan Berjalan Lambat
d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan.

IV-18

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

Ketimpangan Antarwilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan
Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan
ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana
prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan,
Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya
pengembangan ekonomi local di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan,
Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
c. Pemenuhan layanan dasar
d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
e. Pengentasan kemiskinan f. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
a. Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
c. Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
f. Belum optimalnya peran keluarga
g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
d. Keselamatan dan keamanan transportasi
e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur
f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
g. Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
h. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan,

infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan

IV-19

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman
layak, aman dan terjangkau
i. Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta
keterjangkauan dan kecukupan penyedian
j. Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK,
serta fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
c. Pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
a. Konsolidasi demokrasi
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
c. Penegakan hukum nasional d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

4.2.6 Renstra BPIW Tahun 2020-2024
BPIW mewujudkan penyelenggaraan tugas fungsi dan peran melalui penyusunan

kebijakan teknis berdasarkan 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
dan mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
dari unit organisasi eselon I lainnya di lingkungan Kementerian PUPR melalui pra- konreg.
Dengan demikian, pengajuan program dan kegiatan tidak lagi berdiri sendiri seperti
sebelumnya, tetapi telah melibatkan seluruh sektor dan Pemerintah Daerah, sehingga
perencanaan dan pemrograman yang diusulkan oleh unit organisasi eselon I di lingkungan
Kementerian PUPR sudah terpadu dan sinkron sesuai dengan peraturan undang- undangan
dan prioritas pemerintah saat ini dan hasilnya dapat berkelanjutan.

Esensi WPS yaitu:

1. Pengembangan wilayah terpadu dengan “market driven”
2. Daya dukung dan daya tampung linkgungan
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS

IV-20

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

5. Mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS

Kebijakan dan prioritas pembangunan di Pulau Papua diarahkan pada percepatan
pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual
Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua
mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan
Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Sorong, seperti yang tertuang dalam masuk dalam 249 kawasan
prioritas dengan klasifikasi daerah tertinggal. Terdapat dua lingkup kegiatan prioritas
mendukung pembangunan yaitu :

1. Pengembangan Sektor Unggulan
2. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan daerah tertinggal masuk dalam lingkup kegiatan pengembangan
kawasan strategis .Beberapa hal yang dijabarkan sebagai upaya mendukung
pengembangan daerah tertinggal antara lain :

• Perencanaan dan pemrograman infrastruktur dalam rangka pemerataan
ekonomi wilayah

• Pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, industri pengolahan,
pariwisata, dan jasa lainnya

• pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana
perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan
peningkatan sumber daya manusia

• pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah
• Aksesibilitas

Adapun prioritas pembangunan wilayah Papua secara garis besar dinyatakan
dengan langkah :

1. Pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah
2. Peningakatan kulaitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian ,

perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan

IV-21

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

3. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat;
percepatan pembangunaan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau
Kecamatan; penguatan kerjasama antar Kabupaten dan pengembangan
kawasan perbatasan secara terpadu.

Gambar 4. 2 Prioritas Pembangunan Wilayah

Sumber : RENSTRA BPIW 2020-2024

4.2.7 RPJPD Provinsi Papua Barat 2006-2025
Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006-

2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 18 Tahun 2012, untuk
mewujudkan kemajuan daeran dan masyarakat yang dicita-citakan dalam kerangka
Otonomi Khusus, sasaran utama pembangunan adalah dengan memberikan:

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan dan hak intelektual orang asli Papua
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pencerdasan orang Papua akan hakikat hidup bermasyarakat dan bernegara,
serta makna hidup mandiri dan sejahtera

3. Pemberdayaan, pemberian kesempatan dan pengutamaan orang asli Papua
untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah
Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya

IV-22

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

4. Penanaman tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan
alam di Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

4.2.8 RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2023
Berdasarkan RPJMD Provinsi Papua Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Pendek Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2023 sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2017, Isu strategis yang sejalan dengan rencana
pembangunan RPJMD Provinsi Papua Barat yaitu:

1. ketersediaan sekolah (SMA) belum merata
2. Belum memiliki rumah sakit
3. keberadaan hutan yang terancam akibat perambahan hutan, kerusakan hutan,

dst.
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dan permasalahan hak ulayat

dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur
5. Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif
6. Pengembangan industri kecil belum terintegrasi dengan sektor unggulan daerah

4.2.9 RTRW Kabupaten Sorong
Isu strategis yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong

terdiri dari beberapa aspek yaitu Tata Ruang, Strategis Lingkungan, Sosial-Ekonomi dan
Infrastruktur. Dimana penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Isu Straegis Tata Ruang, yaitu :
• Rencana pola ruang RTRW Provinsi Papua Barat belum mengakomodasi tren
perkembangan Permukiman
• Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan infrastruktur dasar daerah

2. Isu strategis lingkungan, yaitu :
• Keberadaan hutan yang terancam akibat perambahan hutan, kerusakan
hutan, dan sebagainya
• Potensi risiko bencana kebakaran hutan, gempa, banjir, dan longsor
• Pertanian lahan berpindah berdampak pada penurunan kesuburan tanah

IV-23

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

3. Isu strategis sosial-ekonomi, yaitu :
• Kebutuhan sarana perekonomian berupa pasar dan sarana perbankan
• Peningkatan dan pengembangan Kawasan hutan, pertanian, perkebunan,
dan sebagainya
• Pekerjaan utama adalah petani kebun, pencari hasil hutan, pencari ikan

4. Isu strategis infrastruktur, yaitu :
• Pengembangan sarana prasarana jalan nasional
• Pengembangan pembangkit listrik (PLTD, PLTMh, PLTA, PLTS)
• Kebutuhan peningkatan pelayanan sarana Pendidikan dan kesehatan

4.2.10 RPJPD Kabupaten Sorong Tahun 2005-2025
Permasalahan penting yang dalam perumusan isu strategis pada RPJPD Kabupaten

Sorong antara lain :

1. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan belum optimal,
2. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah dan belum optimal,
3. Kualitas tenaga kerja lokal dan sumber daya manusia lokal masih rendah,
4. Ekonomi wilayah belum cukup berkembang,
5. Masih terdapatnya adat kebiasaan masyarakat yang menghambat

perkembangan,
6. Seni dan budaya lokal belum dijadikan identitas daerah,
7. Implementasi sistem birokrasi pemerintahan daerah masih belum optimal.

4.3 Abstraksi Isu-isu Strategis
Mengacu pada permasalahan pembangunan yang telah disampaikan di atas,

selanjutnya berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat global, nasional dan
lokal, maka dapat dirumuskan isu startegis pembangunan Kabupaten Sorong lebih
komprehensif. Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sorong merupakan kristalisasi
dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di
level global, nasional dan regional Papua Barat. Isu Strategis merupakan acuan yang
menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sorong pada pembangunan
lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam

IV-24

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

penentuan Arah Kebijakan RPD. Isu Strategis Kabupaten Sorong dalam Rancangan RPD
Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi Daerah Serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia Lokal Yang
Mandiri Dan Berkualitas.
Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam

mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Hal ini karena segala potensi
sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk
mencapai keberhasilan. Sedangkan kualitas masyarakat berkaitan dengan kemampuan
penduduk dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan dan
kesejahteraannya. Faktor atau unsur yang dapat memberikan gambaran mengenai isu ini
antara lain :

• Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang layanan
kesehatan

• Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang layanan
pendidikan

• Pemerataan dan peningkatan distribusi tenaga medis dan pendidik
• Penyediaan dan oeningkatan fasilitas pelatihan serta kualitas pendidikan,

kompetensi dan keterampilan bagi masyarakat lokal
• Pemantapan strategi pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan

budaya.
2. Peningkatan Kualitas Dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur sangat berpengaruh dan penting bagi peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan manusia karena ikut meningkatkan nilai konsumsi, produktivitas, akses
kepada lapangan pekerjaan serta peningkatan kemakmuran. Faktor atau unsur yang dapat
memberikan gambaran mengenai isu ini antara lain :

• Peningkatan sarana dan prasarana wikayah perkotaan dan wilayah isolasi
• Peningkatan kualitas permukiman masyarakat
• Peningkatan pembangunan pusat perekonomian khusus
• Peningkatan dan pemerataan pembangunan serta fungsi jalan dan jembatan baik

jalan nasional sampai jalan lingkungan
• Peningkatan persentasi cakupan jaringan sumber daya air minum

IV-25

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

• Peningkatan fungsi sarana transportasi darat, sungai, danau dan udara
• Optimalisasi fungsi irigasi dan drainase
• Peningkatan dan pemerataan jaringan komunikasi dan informasi serta

pembangkit listrik
3. Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Melalui

Implementasi Good Govermance Berbasis Teknologi Informasi
• Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan daerah
• Peningkatan tata kelolah birokrasi pemerintahan yang baik
• Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
• Peningkatan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi
• Mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan informasi pembangunan

yang transparan
4. Peningkatan Produktivitas Sumber Pangan Lokal Dalam Rangka Penguatan

Ketahanan Pangan Daerah
• peningkatan produksi bahan pangan pokok sampai tingkat rumah tangga dalam

jumlah yang cukup
• Pemerataan distribusi bahan pangan
• Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana penunjang ketahanan pangan
• Peningkatan kualitas SDM yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penataan, Promosi Dan

Penggalangan Investasi
• Peningkatan jumlah wirausahawan
• Mengintensifkan usaha peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan

pertanian
• Meningkatkan efektifitas pemanfaatan lahan untuk usaha perkebunan serta

perlindungan dan pemeliharaan hutan
• Mengintegrasikan pengembangan industri kecil dan menengah dengan sektor

unggulan daerah
• Peningkatan dan pengembangan akses pemasaran hasil produk peternakan,

perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertanian

IV-26

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

• Meningkatkan pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan buda dan kearifan
lokal serta objek wisata potensial

• Peningkayan aktivitas perekonomian masyarakat lokal
• Peningkatan kesempatan kerja pengolahan sektor non migas

Tabel 4. 3 Abstraksi Isu Strategis

No. Tingkat Isu Isu Strategis RPD Faktor Penentu Keberhasilan

Internasional: • Peningkatan kualitas dan

SDGs, Dampak Covid-19 pemerataan sarana dan prasarana

Nasional: penunjang layanan kesehatan

RPJMN, Renstra BPIW • Peningkatan kualitas dan

Tahun 2020-2024 pemerataan sarana dan prasarana

Peningkatan Ekonomi • penunjang layanan pendidikan
• Pemerataan dan peningkatan
Daerah Serta distribusi tenaga medis dan
pendidik
Daerah : Mewujudkan Sumber Penyediaan dan oeningkatan
RPJPD Provinsi Papua fasilitas pelatihan serta kualitas
1. Barat, RPJMD Provinsi Daya Manusia Lokal pendidikan, kompetensi dan
Papua Barat, RTRW
Yang Mandiri Dan

Berkualitas.

Kabupaten Sorong, keterampilan bagi masyarakat

RPJPD Kabupaten lokal

Sorong • Pemantapan strategi

pemberdayaan masyarakat

dibidang ekonomi, sosial dan

budaya.

Internasional: • Peningkatan sarana dan prasarana

SDGs, Dampak Covid- wikayah perkotaan dan wilayah

19 isolasi

Nasional: • Peningkatan kualitas permukiman

RPJMN, Renstra BPIW masyarakat

Tahun 2020-2024 • Peningkatan pembangunan pusat

perekonomian khusus

• Peningkatan dan pemerataan

Peningkatan Kualitas pembangunan serta fungsi jalan

Dan Cakupan dan jembatan baik jalan nasional

2. Pembangunan sampai jalan lingkungan

Daerah : Infrastruktur Dasar • Peningkatan persentasi cakupan

RPJPD Provinsi Papua jaringan sumber daya air minum

Barat , RPJMD Provinsi • Peningkatan fungsi sarana

Papua Barat, RTRW transportasi darat, sungai, danau

Kabupaten Sorong. dan udara

• Optimalisasi fungsi irigasi dan

drainase

• Peningkatan dan pemerataan

jaringan komunikasi dan informasi

serta pembangkit listrik

3. Internasional: • Peningkatan jumlah wirausahawan

IV-27

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG TAHUN 2023-2026

No. Tingkat Isu Isu Strategis RPD Faktor Penentu Keberhasilan

SDGs • Mengintensifkan usaha

Nasional: peternakan, perkebunan,
PEN, RPJMN, Renstra
BPIW Tahun 2020-2024 perikanan, kehutanan dan

pertanian

• Meningkatkan efektifitas

pemanfaatan lahan untuk usaha

perkebunan serta perlindungan

dan pemeliharaan hutan

Peningkatan • Mengintegrasikan pengembangan
Kesejahteraan •
Masyarakat Melalui industri kecil dan menengah
Penataan, Promosi
Dan Penggalangan dengan sektor unggulan daerah
Investasi
Peningkatan dan pengembangan

Daerah : akses pemasaran hasil produk
RPJMD Provinsi Papua
Barat, RPJPD peternakan, perkebunan,
Kabupaten Sorong
perikanan, kehutanan dan

pertanian

• Meningkatkan pemanfaatan,

pelestarian dan pengembangan

buda dan kearifan lokal serta objek

wisata potensial

• Peningkayan aktivitas

perekonomian masyarakat lokal

• Peningkatan kesempatan kerja

pengolahan sektor non migas

Internasional: • Peningkatan kualitas aparatur

Revolusi Industri 4.0, Peningkatan Sistem pemerintahan daerah

Dampak Covid-19 Tata Kelola • Peningkatan tata kelolah birokrasi
pemerintahan yang baik
Nasional: Pemerintahan Dan • Peningkatan kualitas pelayanan
RPJMN Pelayanan Melalui • pemerintahan
4. Daerah : Implementasi Good Peningkatan penggunaan sistem

RPJPD Provinsi Papua Govermance Berbasis informasi berbasis teknologi

Barat, RPJMD Provinsi Teknologi Informasi • Mengembangkan dan memantapkan
Papua Barat, RPJPD
sistem jaringan informasi
Kabupaten Sorong
pembangunan yang transparan

Internasional: • peningkatan produksi bahan

SDGs, Dampak Covid- pangan pokok sampai tingkat

19 rumah tangga dalam jumlah yang

Nasional: cukup

RPJMN Peningkatan • Pemerataan distribusi bahan

Produktivitas Sumber pangan

5. Daerah : Pangan Lokal Dalam • Peningkatan dan pemerataan
RPJPD Provinsi Papua Rangka Penguatan sarana prasarana penunjang

Barat, RPJMD Provinsi Ketahanan Pangan ketahanan pangan

Papua Barat, RPJPD Daerah • Peningkatan kualitas SDM yang

Kabupaten Sorong, bergerak dibidang pertanian,

RTRW Kabupaten perkebunan, peternakan dan

Sorong perikanan

Sumber: Hasil Analisa 2022

IV-28

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini membahas terkait tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi kondisi hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong. Sasaran adalah penjabaran dari
tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Adapun lebih jelasnya akan dijabarkan pada
subab berikut ini.
5.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026
maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran merupakan
perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan masing-masing diuraikan
sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
5.1.1 Tujuan

1. Meningkatnya Mutu SDM
Kabupaten Sorong memiliki banyak potensi sumber daya alam yang

dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, perlu adanya SDM yang mampu
mengolah dan memanfaatkan SDA tersebut dengan bijak. Mengolah dan
memanfaatkan SDA merupakan program prioritas daerah baik di tingkat
kabupaten maupun Provinsi, sesuai dengan amanat undang-undang Otsus bagi
Provinsi Papua Barat.

Meningkatnya mutu SDM Kabupaten Sorong dapat diwujudkan dengan
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara baik dan merata.
Tujuan ini berkaitan dengan pola pengembangan aksesibilitas pelayanan
kesehatan dan pendidikan dasar dan lanjutan yang akan dikembangkan
berdasarkan kebutuhan daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM di
Kabupaten Sorong.

V-1

Tujuan diarahkan pada penyediaan data peningkatan dan
pengembangan kesehatan dan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,
pelayanan formal, informal dan non formal, meningkatkan wawasan,
kemampuan, keterampilan pengembangan iptek, serta meningkatkan
pembinaan prestasi di bidang olah raga sejak dini. Tujuan ini akan menanggapi
isu strategis peningkatan ekonomi daerah serta mewujudkan sumber daya
manusia lokal yang mandiri dan berkualitas. Indikator dari tujuan ini adalah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar

Kampung adalah satuan wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten
Sorong. Kurang lebih 80% penduduk berada di kampung, sementara aktifitas
pembangunan dan percepatannya selama ini lebih dominan terjadi di daerah
perkotaan. Sebagai tempat tinggal dan hidup sebgaian besar rakyat, kondisi
perkampungan relatif kurang tertata sebagai tepat hidup yang layak.
Sebagaian besar rakyat yang tergolong miskin belum dapat menyediakan
rumah yang layak bagi keluarganya.

Prasarana dan sarana fisik yang menghubungkan kampung, distrik,
dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kota) masih perlu dikembangkan.
Prasarana ekonomi dan sosial seperti pasar dan tempat rekreasi kurang
tersedia. Akibatnya kesenjangan antar kota dan kampung (desa) semakin
melebar yang mengakibatkan urbanisasi dengan segala konsekuensinya di
bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Perkampungan yang layak
huni dan layak lingkungan akan dicapai melalui penataan lingkungan
perkampungan, pembangunan, dan perbaikan infrastruktur kampung dan
pembangunan perumahan rakyat.

Dengan meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian serta
meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan dan perkampungan, tujuan ini
diarahkan pada penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian terutama
diwilayah yang terisolir, serta tersedianya kemudahan akses dan
pengembangan transportasi antar kabupaten, distrik dan kampung. Tujuan ini
akan menanggapi isu peningkatan kualitas dan cakupan pembangunan

V-2

infrastruktur dasar. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur.
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan
Melalui Implementasi Good Govermance Berbasis Teknologi Informasi

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai yang diharapkan
apabila dilaksanakan oleh pemerintahan yang mengutamakan pelayanan
terhadap masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang
bebas dari korupsi. Pemerintahan yang transparan yaitu pemerintahan yang
terbuka terhadap rakyat dalam pengelolaan sumber daya - sumber daya
pembangunan, menggalang partisipasi rakyat dalam pelaksanaan
pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan rakyat banyak.
Pemerintahan yang akuntabel yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab
terhadap semua aktifitas pembangunan daerah.

Dengan menciptakan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan
bertanggung jawab, tujuan ini berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu
memberikan layanan bagi masyarakat berdasar pada kebutuhan riil
masyarakat, juga mendorong Pemerintah, Eksekutif dan Legislatif untuk
melakukan identifikasi tentang kebutuhan riil yang didambakan masyarakat.
Itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Hal inilah yang menuntut
peningkatan kualitas dan kapasitas serta kompetensi aparatur. Tujuan ini akan
menanggapi isu peningkatan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan
melalui implementasi good govermance berbasis teknologi informasi.
Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.
4. Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Masyarakat secara Berkelanjutan

Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sorong
adalah ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
Ketersediaan pangan Kabupaten Sorong sebesar 50. 1% yang berarti bahwa
kemampuan menyediakan pangan hanya sebesar 50.1% dari kebutuhan.
Upaya-upaya peningkatan ini harus didasari oleh prinsip perlindungan sumber
daya alam dan lingkungan hidup sehingga proses pembangunan dapat
berkelanjutan.

V-3

Dengan menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatnya
produksi bahan pokok penunjang ketahanan pangan, tujuan ini dimaksudkan
untuk mendorong produktivitas sumber pangan lokal beserta distribusinya
melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur penunjang
produktivitas pangan dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah yang
berkelanjutan. Tujuan ini akan menanggapi isu peningkatan produktivitas
sumber pangan lokal dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah.
Indikator dari tujuan ini adalah Persentase Ketersediaan Pangan Utama.
5. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan, Promosi dan
Penggalangan Investasi

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berdasarkan prinsip keadilan
yaitu: (1) seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses
sumber daya ekonomi di wilayahnya; (2) berbasis sumber daya lokal yaitu
sumber daya alam di daerah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
kepentigan rakyat banyak; (3) intervensi kebijakan pemerintah dalam
pemberdayaan ekonomi dan introduksi teknologi terhadap sumberdaya
ekonomi yang dikuasai rakyat seperti pertanian perkebunan, kehutanan,
perikanan, dan kemaritiman; (4) mengembangkan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) sehingga tercipta perubahan struktur usaha dari dominan
usaha besar menjadi dominan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (5)
pengelolaan sumber daya ekonomi yang memerlukan modal besar dan
teknologi maju akan diterapkan pola kemitraan.

Dengan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat serta
meningkatkan investasi daerah, tujuan ini berkaitan dengan kegiatan yang
mengarah pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat, meningkatnya
pemberdayaan usaha kecil dan usaha makro serta meningkatnya akses
permodalan. Tujuan ini akan menanggapi isu peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui penataan, promosi dan penggalangan investasi. Indikator
dari tujuan ini adalah Angka Pertumbuhan Ekonomi.

V-4

5.1.2 Sasaran
1. Terciptanya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing
Terciptanya masyarakat yang cerdas merupakan kondisi dimana
diharapkan dapat terwujud masyarakat yang adaptif dan selektif terhadap
perubahan, bersolidaritas yang etis, sadar ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan harus bertenggang rasa, saling menghargai dan menghormati, serta saling
menguntungkan. Dengan terciptanya masyarakat yang cerdas di Kabupaten
Sorong diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sorong memiliki
kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi,
dan keterampilan, serta tidak hanya menguasai satu bidang saja, tetapi bidang
lainnya juga.
Masyarakat yang sehat adalah cita-cita utama dalam pembangunan
kesehatan di Indonesia. Dengan masyarakat yang sehat, pembangunan dapat
dilakukan dengan baik, masyarakat dapat berperan secara optimal, dan tentu
saja biaya pelayanan kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin. Terciptanya
masyarakat yang sehat di Kabupaten Sorong merupakan kondisi dimana
diharapkan dapat terwujud masyarakat Kabupaten Sorong yang mampu
menumbuhkan, menanamkan kesadaran dan kemauan untuk selalu hidup
sehat dengan membudidayakan hidup bersih dan menerapkan pola hidup
seimbang sehingga memiliki keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual,
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial dan ekonomis.
Daya Saing merupakan kemampuan untuk dapat mengembangkan
kemampuan ekonomi sosial wilayah menghasilkan faktor pendapatan dan
faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk
menghadapi persaingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Terciptanya masyarakat yang berdaya saing merupakan kondisi dimana
diharapkan dapat terwujud masyarakat yang memiliki kemampuan
berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan
menyelesaikan masalah, serta memiliki kreativitas dan berinovasi untuk
mampu bersaing.

V-5

Sasaran ini akan mendukung tujuan meningkatnya mutu SDM dengan
indikator kinerja, antara lain:
- Indeks Pendidikan
- Angka Kelulusan
- Rata-rata Nilai Ujian Nasional
- Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Hidup
- Presentase Temuan Kasus Penyakit
- Angka Kematian Ibu Melahirkan
- Angka Kelangsungan Hidup Bayi
- Jumlah Temuan Kasus Kekerasan terhadap Anak
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan
Penunjang Perekonomian

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas
dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi,
jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional
aktivitas masyarakat. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai
kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk
jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas
yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Infrastruktur atau prasarana merupakan wujud modal publik yang terdiri
dari jalan, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lain sebagainya yang
dibangun oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur, terutama yang
bersifat dasar seperti prasarana transportasi, jaringan listrik, dan komunikasi
serta instalasi dan jaringan air minum sangatlah panting dalam rangka
meningkatkan perekonomian masyarakat. Prasarana infrastruktur dibutuhkan
tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri.

Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk
berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur
diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa
kesejahteraan kepada masyarakat. Ketersediaan infrastruktur tersebut dapat

V-6

meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk
kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran ini akan mendukung tujuan meningkatnya cakupan dan kualitas
pembangunan infrastruktur dasar dengan indikator kinerja, antara lain:
- Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik
- Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
- Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum

Layak, Perkotaan, dan Pedesaan
- Persentase Ketaatan terhadap RTRW
3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan
kepada Masyarakat

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting
bagi instansi pemerintah karena berperan sebagai penggerak utama dalam
mewujudkan tujuan organisasi pemerintah. Manajemen SDM yang baik sangat
diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar
tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan
datang dapat tercapai secara optimal. SDM Aparatur merupakan aspek yang
sangat penting dalam Reformasi Birokrasi, sehingga perlu dilakukan penataan
secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM
aparatur, yang berbasis kompetensi dan transparan.

Kualitas SDM Aparatur dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan
pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan
sehingga memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual.
Pengembangan SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas
profesionalisme dan keterampilan, tugas, dan fungsinya secara optimal
sehingga mampu memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di
dalam organisasi.

Reformasi Birokrasi digambarkan melalui perubahan pola pikir (mindset)
dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan
suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

V-7

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut
aspek-aspek kebijakan, kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business
process), sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan
pelayanan kepada publik. Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan kepada publik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk
memberikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,
terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang
dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia,
kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang
untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada
masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk
mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan
yang baik dan bersih (Good Governance).

Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan
pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan
dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan seoptimal mungkin untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan
secara efektif, efeisien, dan akuntabel kepada masyarakat sebagai bagian dari
paradigma baru administrasi publik.

Sasaran ini akan mendukung tujuan meningkatnya kualitas sistem tata
kelola pemerintahan dan pelayanan melalui implementasi good govermance
berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja, antara lain:
- Indeks Profesionalitas Aparatur
- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Indeks Desa Membangun (IDM)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Meningkatnya produktivitas dan distribusi pangan lokal

Ketahanan pangan merupakan prioritas dalam pembangunan nasional.
Terdapat tiga alasan utama melandasi pentingnya ketahanan pangan yaitu: (i)

V-8

akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan
salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang
cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang
berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi,
bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara
merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Distribusi pangan merupakan salah
satu subsistem ketahanan pangan yang peranannya sangat strategis, apabila
tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang
dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Distribusi pangan diharapkan
dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi
berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat. Gangguan
distribusi pangan dapat berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan dan
kenaikan harga pangan serta berpengaruh terhadap rendahnya akses pangan
masyarakat karena daya beli bahan pangan menjadi menurun.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk dapat
menjangkau/mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu
baik jumlah, mutu, aman, keragaman untuk menunjang hidup yang aktif, sehat
dan produktif. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan
pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan pangan. Peranan distribusi pangan yang terjangkau dan merata
sepanjang waktu kiranya akan berpengaruh terhadap peningkatan akses
pangan bagi setiap rumah tangga di dalam memenuhi kecukupan pangannya.

Sasaran ini akan mendukung tujuan tersedianya pangan yang cukup bagi
masyarakat secara berkelanjutan dengan indikator kinerja, antara lain:
- Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan
- Jumlah Produksi Peternakan
- Jumlah Produksi Perikanan

V-9

5. Menguatnya kelembagaan perekonomian masyarakat
Setiap kegiatan ekonomi setidaknya terdiri dari berbagai kegiatan seperti

produksi, konsumsi, dan distribusi. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat
berjalan dengan lancar, maka dibentuklah seperangkat aturan atau lembaga
yang mengatur aktivitas tersebut. Lembaga itulah yang disebut sebagai
lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang
mengatur hubungan antar manusia terkait masalah ekonomi berupa
kebutuhan atau kesejahteraan materiil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-
hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi.

Lembaga ekonomi masyarakat memiliki manfaat meningkatkan
pendapatan dan daya tahan ekonomi, sebagai wadah untuk belajar, berdiskusi
dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi, dan sebagai rumah bersama
melakukan kegiatan sosial. Selain itu lembaga ekonomi masyarakat juga
memiliki fungsi penyuluhan, pemasaran, dan perkreditan, serta menyediakan
berbagai fasilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendorong hubungan keterkaitan antar kegiatan ekonomi yang terdapat di
wilayahnya.

Sasaran ini akan mendukung tujuan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat melalui penataan, promosi, dan penggalangan investasi dengan
indikator kinerja, antara lain:
- Jumlah Usaha Baru (UKM)
- Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang
- Jumlah Koperasi Sehat
- Jumlah WIsatawan
- Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah
- Presentase Penyerapan Tenaga Kerja
- Jumlah Investor
- Nilai Investasi

5.1.3 Keselarasan antara Tujuan dengan Sasaran
Tujuan dan sasaran dalam RPD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan.

Konsistensi penjabaran kedalam pembangunan yang tertuang menjadi sebuah

V-10

tuntutan yang harus dicapai, maka dapat dijabarkan konsistensi hubungan antara

tujuan dan sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 5.1.1. Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran
Meningkatnya Mutu SDM Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat
dan berdaya saing
Indikator Kinerja: Indikator Kinerja:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pendidikan
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Angka Kelulusan
- Rata-rata Nilai Ujian Nasional
- Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Harapan Hidup
- Presentase Temuan Kasus Penyakit
- Angka Kematian Ibu Melahirkan
- Angka Kelangsungan Hidup Bayi
- Jumlah Temuan Kasus Kekerasan

terhadap Anak

Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Meningkatnya cakupan dan kualitas
Pembangunan Infrastruktur Dasar pembangunan infrastruktur dasar dan
Indikator Kinerja: penunjang perekonomian
- Indeks Kepuasan Layanan Indikator Kinerja:
- Proporsi Jalan dan Jembatan dalam
Infrastruktur
Kondisi Baik
- Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
- Persentase Irigasi Kabupaten dalam

Kondisi Baik
- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses

Berkelanjutan terhadap Air Minum
Layak, Perkotaan, dan Pedesaan
- Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Meningkatnya kualitas SDM aparatur,
Kelola Pemerintahan dan Pelayanan reformasi birokrasi, dan pelayanan kepada
Melalui Implementasi Good masyarakat
Govermance Berbasis Teknologi Indikator Kinerja:
Informasi - Indeks Profesionalitas Aparatur
Indikator Kinerja: - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)
- Indeks Desa Membangun (IDM)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

V-11

Tujuan Sasaran
Tersedianya Pangan yang Cukup bagi Meningkatnya produktivitas dan distribusi
Masyarakat secara Berkelanjutan pangan lokal
Indikator Kinerja: Indikator Kinerja:
- Persentase Ketersediaan Pangan - Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Utama - Jumlah Produksi Pertanian dan

Perkebunan
- Jumlah Produksi Peternakan
- Jumlah Produksi Perikanan

Meningkatnya Kesejahteraan Menguatnya kelembagaan perekonomian
Masyarakat melalui Penataan, Promosi masyarakat
dan Penggalangan Investasi Indikator Kinerja:
Indikator Kinerja: - Jumlah Usaha Baru (UKM)
- Angka Pertumbuhan Ekonomi - Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang

berkembang
- Jumlah Koperasi Sehat
- Jumlah WIsatawan
- Persentase PAD terhadap total

Pendapatan Daerah
- Presentase Penyerapan Tenaga Kerja
- Jumlah Investor
- Nilai Investasi

5.2 Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan RPJMN Tahun 2020-2024
Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun,

pembangunan Nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan upaya
mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim
dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus semakin
mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan,
warganyaberkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki
keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan
pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan
keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju
kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antar wilayah, serta semakin
mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan sekaligus menjadi prioritas nasional (PN)
bagi pembangunan tahunan nasional. Agenda pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-
2024 difokuskan pada peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, membangun

V-12

karakter bangsa, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,

mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,

memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Hal ini dipengaruhi oleh target Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori

negara berpenghasilan menengah ke atas.

Tabel 5.2.1. Hubungan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2022-2024

dengan RPD Kabupaten Sorong 2023-2026

No Agenda Pembangunan Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Sorong
RPJMN Tahun 2020-2024

1 Memperkuat Ketahanan Penciptaan Iklim yang Atraktif bagi Investasi dan
Ekonomi untuk Aksesibilitas Pengusaha Kecil terhadap Lembaga-
Pertumbuhan yang Lembaga Keuangan Formal
Berkualitas (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan :
Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

2 Mengembangkan Wilayah Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar
untuk Mengurangi dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan
Kesenjangan Perekonomian Masyarakat Terutama di Wilayah
Pedalaman.
(Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman)

3 Meningkatkan Sumber Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan
Daya Manusia yang Pelatihan
Berkualitas dan Berdaya (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan :
Saing Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga
Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak)

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
(Pelayanan Penyelenggaraan Urusan :
Pendidikan)

4 Revolusi Mental dan Pembinaan, Pengembangan dan Pembangunan
Pembangunan Olahraga serta Seni
Kebudayaan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan :
Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan)

5 Memperkuat Infrastruktur Pembangunan Gedung Perkantoran
untuk Mendukung (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pekerjaan
Pengembangan Ekonomi Umum dan Penataan Ruang)
dan Pelayanan Dasar
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana kesehatan seperti Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, dll
(Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Kesehatan,
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

V-13

6 Membangun Lingkungan Penguatan terhadap Penanganan Bencana dan
Hidup, Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup
Ketahanan Bencana dan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Sosial,
Perubahan Iklim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan
Hidup)
7 Memperkuat Stabilitas Peningkatan Kualitas SDM Aparatur pemerintahan
Polhukhankam dan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Transformasi Pelayanan (Pelayanan Penyelenggaraan Urusan : Pendukung
Publik Pembangunan Daerah)

V-14

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN SORONG 2023-2026

PEMERINTAHAN
KABUPATEN SORONG

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan sasaran dan tujuan yang
ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Strategi dan arah
kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-
langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang
komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam
menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPD ini tidak hanya
melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah
pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Sorong yang memiliki
tantangan dan peluang kompleks ke depan.
6.1 Strategi Pembangunan

Strategi merupakan upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran
strategis pembangunan. Strategi berarti menghimpun dan memanfaatkan segala
potensi dan kekuatan yang dimiliki dengan memperhatikan kekurangan, kelemahan,
dengan mencari peluang yang dapat mendukung program-program mendesak. Strategi
pembangunan Kabupaten Sorong terdiri dari strategi umum dan strategi berdasarkan
tujuan dan sasaran. Strategi umum merupakan strategi pembangunan di tingkat
kabupaten yang digunakan sebagai dasar perumusan arah kebijakan RPD. Strategi
berdasarkan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai rujukan perangkat daerah untuk
melaksanakan program sasaran RPD dan urusan yang diampu.
6.1.1 Strategi Umum

Strategi Umum merupakan pilihan langkah dan kebijakan Kabupaten
Sorong dalam mewujudkan tujuan Pembangunan. Penyusunan strategi umum
perlu diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
selama periode RPD. Penentuan alternatif strategi dengan memperhatikan
faktor internal dan eksternal dapat dilakukan dengan analisis SWOT (Strenght,
Weakness, Opportunity, Threat). Berdasarkan analisis kondisi internal dan

VI-1

eksternal, diperoleh identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dapat dilihat

pada tabel 6.1 sampai 6.4 berikut ini:

Tabel 6.1. Identifikasi Faktor Internal – Kekuatan

Strengths (Kekuatan)
No Identifikasi Faktor Internal
1 Nilai IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan yang cukup signifikan

setiap tahunnya
2 Jumlah penduduk usia angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan

penduduk yang bukan usia angkatan kerja
3 Nilai TPAK Kabupaten Sorong cenderung mengalami kenaikkan dengan

penyerapan tenaga kerja yang terdidik
4 Angka penanganan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sorong

cenderung meningkat
5 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong tahun cenderung

meningkat
6 PDRB per kapita memiliki kecenderungan meningkat disetiap tahunnya
7 Persentasi koperasi aktif Kab Sorong menunjukkan perkembangan dan

cenderung mengalami peningkatan
8 Peningkatan rumah layak huni, sanitasi layak dan air bersih
9 Peningkatan penambahan luas RTH setiap tahun
10 Peningkatan jumlah pamong praja di Kabupaten Sorong
11 Peningkatan penerapan sistem K3

Identifikasi faktor internal berupa kekuatan di atas menjadi pijakan untuk

menghimpun sumberdaya pembangunan dalam rangka untuk mengatasi

kelemahan danmemanfaatkan peluang serta menghadapi tantangan.

Tabel 6.2 Identifikasi Faktor Internal – Kelemahan

Weaknesses (Kelemahan)
No Identifikasi Faktor Internal
1 Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam seagai potensi

investasi yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan
jumlah investasi di Kabupaten Sorong
2 Masih terdapat beberapa UMKM yang belum terfasilitasi dengan baik
3 Tingkat pendidikan yang masih rendah dan persebaran fasilitas
pendidikan yang belum optimal dan merata disetiap wilayah di
Kabupaten Sorong
4 Pelayanan kesehatan dan persebaran fasilitas kesehatan yang belum
merata serta kurangnya tenaga medis yang ada di Kabupaten Sorong
5 Penanganan masalah kemisikinan di Kabupaten Sorong belum optimal
6 Belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal yg mendorong nilai-
nilai kebangsaan
7 Tingkat kriminalitas masih cenderung tinggi
8 Terdapat kawasan yang masih belum sesuai standar kualitas lingkungan
permukiman

VI-2

Weaknesses (Kelemahan)
No Identifikasi Faktor Internal
9 Lemahnya sistem tanggap akan bencana
10 Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menuju Good Govermance
11 Terbatasnya layanan transportasi dan akses layanan jalan terutama

kondisi jalan masih banyak yang rusak
12 Belum optimalnya sistem pelayanan pemerintahan
13 Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintahan
14 Tingkat disparitas antar wilayah masih tinggi
15 Penanganan masalah kriminalitas masih cenderung rendah

Identifikasi faktor internal berupa kelemahan di atas sebagai

pertimbangan untuk mengukur strategi pembangunan, agar penetapan target

pembangunan dapat dilakukan secara proporsional dan realistis.

Tabel 6.3 Identifikasi Faktor Eksternal – Peluang

Opportunities (Peluang)
No Identifikasi Faktor Eksternal
1 Peningkatan ekonomi daerah yang produktif, mandiri dan berdaya

saing. Utamanya dibidang pertanian industri pengolahan dan usaha
mikro kecil
2 Kebijakan nasional terkait penyederhanaan regulasi untuk mendorong
kegiatan investasi agar lebih cepat serta jaminan keamanan dalam
berinvestasi
3 Adanya program yang menempatkan Kabupaten Sorong sebagai
kawasan yang memiliki peran dalam pengembangan wilayah
4 Adanya kepastian penegakan sistem hukum perlindungan bagi
masyarakat serta memberikan rasa aman pada seluruh warga
5 Komitmen pemerintah untuk menangani daerah terisolasi
6 Peningkatan layanan umum baik secara kuantitas maupun kualitas
utamanya dibidang pendidikan atau kesehatan
7 Komitmen pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan

Identifikasi faktor eksternal berupa peluang (opportunity) di atas sangat

penting untuk mengetahui, peluang jangka menengah apa saja yang perlu

ditangkap dan dikelola secara optimal oleh Kabupaten Sorong agar memberi

dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong.

Tabel 6.4 Identifikasi Faktor Eksternal - Tantangan

Threats (Tantangan)
No Identifikasi Faktor Eksternal
1 Penanganan pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19
2 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum berbasis masyarakat

untuk menjamin stabilitas sosial sebagai dasar meningkatkan daya
saing onvestasi di Kabupaten Sorong

VI-3

Threats (Tantangan)
No Identifikasi Faktor Eksternal
3 Besarnyat tuntunan masyarakat dalam optimalisasi kualitas pelayanan

publik
4 Laju inflasi nasional
5 Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar

terutama pemerataan daerah terisolasi
6 Besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas fasilitas

pendidikan dan kesehatan
7 Penyiapan regulasi terkait investasi untuk meningkatkan perekonomian

Kabupaten Sorong

Sedangkan identifikasi faktor eksternal berupa tantangan (threats) sebagai
upaya untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang menghambat pencapaian
tujuan pembangunan Kabupaten Sorong. Tantangan akan bertransformasi
menjadi peluang jika dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik dengan
memperhatikan kekuatan dan kelemahan Kabupaten Sorong.

Setelah faktor internal dan eksternal telah diidentifikasi, maka dapat
ditentukan empat cara mengelola strategi, yaitu:
1. Strategi S-O, merupakan strategi yang disusun dengan menggunakan

kekuatan yang dimiliki suatu daerah untuk memanfaatkan peluang dengan
sebesar-besarnya.
2. Strategi S-T, merupakan strategi yang disusun dengan menggunakan
kekuatan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi W-O, merupakan strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan
peluang dengan cara meminimalkan kelemahan.
4. Strategi W-T, merupakan strategi yang dilakukan dengan menghadapi
ancaman dan kelemahan secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive
karena harus meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari
berbagai ancaman.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan beberapa strategi
pembangunan Kabupaten Sorong yang akan menjadi acuan dalam menentukan
kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi tersebut yaitu:
1. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individu mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

VI-4

2. Terumuskannya pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yang
memadai untuk menunjang kegiatan peningkatan ekonomi daerah.

3. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk
bersekolah secara gratis sesuai dengan kemampuan.

4. Pemberian beasiswa kepada alumni SLTA yang berprestasi untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

5. Pembentukan sekolah unggulan pada tiap-tiap tingkatan pendidikan dasar
(SD, SLTP).

6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
7. Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan tenaga pendidik, baik

pendidikan formal, maupun non formal.
8. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar secara merata sebagai

kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
9. Meningkatkan wawasan, kemampuan, ketrampilan pengembangan IPTEK.
10. Penyempurnaan manajemen pendidikan.
11. Memberikan kesempatan bagi siswa/i berprestasi untuk melanjutkan

pendidikan studi langka pada standart nasional dan internasional.
12. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada kelompok

masyarakat (miskin, daerah terpencil dan rawan bencana).
13. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik/guru.
14. Pemberian layanan kesehatan optimal bagi semua warga Kabupaten Sorong

di Sarana Kesehatan Pemerintah.
15. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan mendorong upaya promosi

kesehatan.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan medik/tenaga kesehatan.
17. Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima melalui tersedianya tenaga

kesehatan yang profesional pada berbagai spesialis.
18. Penerapan keringanan biaya kesehatan bagi keluarga tidak mampu.
19. Pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas

fasilitas kesehatan dasar.
20. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pengembangan Rumah

Sakit Umum Daerah.

VI-5

21. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis pada
daerahdaerah terpencil.

22. Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup
sehat bagi masyarakat.

23. Pembukaan akses untuk masyarakat khususnya yang masih terisolir, serta
mendorong upaya peningkatan mobilitas masyarakat guna mendukung
kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

24. Peningkatan pembangunan pusat perekonomian khusus Penambahan
panjang dan kualitas jalan dan jembatan.

25. Penyediaan aset/sarana transportasi, darat, dan danau sebagai tonggak
percepatan pembangunan.

26. Pembangunan infrastruktur daerah sesuai kondisi dan kebutuhan
masyarakat lokal.

27. Pembangunan dan mengembangkan pemetaan wilayah sebagai pusat
pelayanan pembangunan.

28. Pemerataan pembangunan infarstruktur dasar pada seluruh wilayah/zona,
distrik dan kampong di Kabupaten Sorong.

29. Penyediaan data pelayanan dan pengembangan isolasi daerah.
30. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi individu yang mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
31. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat berbasis teknologi informasi.
32. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah melalui

pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
33. Membentuk/melebur beberapa Perangkat Daerah sesuai potensi daerah.
34. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana/fasilitas layanan umum

masyarakat.
35. Pengelolaan dan Pemanfaatan SDM bidang layanan umum yang tersedia
36. Penyediaan data baru semua bentuk pelayanan umum
37. Pemberdayaan masyarakat kampung baik melalui pelatihan dalam rangka

meningkatan kemampuan dan kesiapan untuk mandiri maupun
pemberdayaan dalam bentuk pemberian bantuan.

VI-6

38. Penyediaan data potensial pengembangan ekonomi.

39. Peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

40. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana.

41. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk unggulan.

42. Penyediaan akses permodalan dan investasi.

43. Peningkatan produktifitas potensi SDA lokal sebagai kebutuhan pangan.

44. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pemanfaatan potensi

bahan lokal.

45. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur penunjang produktivitas

pangan lokal.

46. Pemberian bantuan pembangunan sarana prasarana keagamaan.

47. Membangun kerjasama antara pihak petan dengan pihak pemerintah atau

investor dalam meningkatkan produktivitas pangan lokal.

6.1.2 Strategi Berdasarkan Sasaran dan Tujuan

Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran diperlukan sebagai dasar

pelaksanaan program perangkat daerah agar sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tujuan dan

sasaran disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai

oleh pemerintah daerah. Adapun berikut merupakan strategi berdasarkan

tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel 6.5 dibawah ini:

Tabel 6.5 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatnya Terciptanya 1. Mengembangkan keterampilan dan
Mutu Sumber masyarakat
Daya Manusia yang cerdas, kompetensi individu mampu
(SDM) sehat, dan melaksanakan tugas dan tanggung
berdaya saing jawab yang diembannya.
2. Terumuskannya pengembangan fasilitas
perdagangan dan jasa yang memadai
untuk menunjang kegiatan peningkatan
ekonomi daerah.
3. Pemberian kesempatan yang lebih besar
kepada masyarakat untuk bersekolah
secara gratis sesuai dengan
kemampuan.
4. Pemberian beasiswa kepada alumni
SLTA yang berprestasi untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang
yang lebih tinggi.

VI-7

Tujuan Sasaran Strategi
5. Pembentukan sekolah unggulan pada

tiap-tiap tingkatan pendidikan dasar (SD,
SLTP).
6. Peningkatan kompetensi tenaga
pendidik.
7. Peningkatan kualitas mutu pendidikan
dan tenaga pendidik, baik pendidikan
formal, maupun non formal.
8. Peningkatan sarana prasarana
pendidikan dasar secara merata sebagai
kebutuhan pelayanan dasar bagi
masyarakat.
9. Meningkatkan wawasan, kemampuan,
ketrampilan pengembangan IPTEK.
10. Penyempurnaan manajemen
pendidikan.
11. Memberikan kesempatan bagi siswa/i
berprestasi untuk melanjutkan
pendidikan studi langka pada standart
nasional dan internasional.
12. Memberikan akses pendidikan yang
lebih besar kepada kelompok
masyarakat (miskin, daerah terpencil
dan rawan bencana).
13. Meningkatkan kesejahteraan tenaga
pendidik/guru.
14. Pemberian layanan kesehatan optimal
bagi semua warga Kabupaten Sorong di
Sarana Kesehatan Pemerintah.
15. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
dengan mendorong upaya promosi
kesehatan.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan medik/tenaga kesehatan.
17. Peningkatan pelayanan kesehatan yang
prima melalui tersedianya tenaga
kesehatan yang profesional pada
berbagai spesialis.
18. Penerapan keringanan biaya kesehatan
bagi keluarga tidak mampu.
19. Pemerataan penyebaran tenaga
kesehatan dan peningkatan kualitas
fasilitas kesehatan dasar.
20. Penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan serta pengembangan Rumah
Sakit Umum Daerah.
21. Pemberdayaan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga medis pada
daerahdaerah terpencil.

VI-8

Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatnya Meningkatnya 22. Peningkatan sosialisasi terhadap
Cakupan dan cakupan dan
Kualitas kualitas kesehatan lingkungan dan pola hidup
Pembangunan pembangunan sehat bagi masyarakat.
Infrastruktur Dasar infrastruktur 1. Pembukaan akses untuk masyarakat
dasar dan khususnya yang masih terisolir, serta
Meningkatnya penunjang mendorong upaya peningkatan mobilitas
Kualitas Sistem perekonomian masyarakat guna mendukung kemajuan
Tata Kelola daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintahan dan Meningkatnya 2. Peningkatan pembangunan pusat
Pelayanan Melalui kualitas SDM perekonomian khusus Penambahan
Implementasi aparatur, panjang dan kualitas jalan dan jembatan.
Good Govermance reformasi 3. Penyediaan aset/sarana transportasi,
Berbasis Teknologi birokrasi, dan darat, dan danau sebagai tonggak
Informasi pelayanan percepatan pembangunan.
Tersedianya kepada 4. Pembangunan infrastruktur daerah sesuai
Pangan yang masyarakat kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Cukup bagi 5. Pembangunan dan mengembangkan
Masyarakat secara Meningkatnya pemetaan wilayah sebagai pusat
Berkelanjutan produktivitas pelayanan pembangunan.
dan distribusi 6. Pemerataan pembangunan infarstruktur
pangan lokal dasar pada seluruh wilayah/zona, distrik
dan kampong di Kabupaten Sorong.
7. Penyediaan data pelayanan dan
pengembangan isolasi daerah
1. Mengembangkan keterampilan dan
kompetensi individu yang mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diembannya.
2. Meningkatkan pelayanan aparatur
pemerintahan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat berbasis teknologi
informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM
aparatur pemerintah melalui pendidikan
dan pelatihan sesuai bidang tugas pokok
dan fungsi.
4. Membentuk/melebur beberapa
Perangkat Daerah sesuai potensi daerah.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana
prasarana/fasilitas layanan umum
masyarakat.
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan SDM
bidang layanan umum yang tersedia
7. Penyediaan data baru semua bentuk
pelayanan umum
1. Peningkatan produktifitas potensi SDA
lokal sebagai kebutuhan pangan.
2. Pembinaan dan sosialisasi kepada
masyarakat akan pemanfaatan potensi
bahan lokal.

VI-9

Tujuan Sasaran Strategi
Meningkatnya Menguatnya 3. Penyediaan infrastruktur dan
Kesejahteraan kelembagaan
Masyarakat perekonomian suprastruktur penunjang produktivitas
melalui Penataan, masyarakat pangan lokal.
Promosi dan 4. Pemberian bantuan pembangunan sarana
Penggalangan prasarana keagamaan.
Investasi 5. Membangun kerjasama antara pihak
petan dengan pihak pemerintah atau
investor dalam meningkatkan
produktivitas pangan lokal.
1. Pemberdayaan masyarakat kampung baik
melalui pelatihan dalam rangka
meningkatan kemampuan dan kesiapan
untuk mandiri maupun pemberdayaan
dalam bentuk pemberian bantuan.
2. Penyediaan data potensial pengembangan
ekonomi.
3. Peningkatan, pengembangan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan dan pengembangan sarana
prasarana kelembagaan perekonomian
masyarakat.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk
unggulan.
6. Penyediaan akses permodalan dan
investasi.

6.1.3 Strategi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional yang diupayakan saat ini untuk

membangkitkan kembali sektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sorong

merupakan langkah tepat untuk bangkit dari keterpurukan dan kondisi global

saat ini yang merosot akibat pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan yang

diharapkan mampu membawa percepatan pemulihan ekonomi tersebut antara

lain sektor Kehutanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan,

Industri Pertambangan, Industri Hasil Hutan serta Pariwisata. Meningkatkan

sektor unggulan-unggulan tersebut dibutuhkan strategi tepat, yang tidak hanya

meningkatkan produktivitas sektor unggulan tersebut melainkan memiliki

pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi tersebut.

Langkah lain untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dimaksud,

dibarengi pula dengan pembangunan serta peningkatan dan pemeliharaan

infrastruktur pendukung yang memang merupakan salah satu fokus utama

dalam kebijakan, baik nasional maupun lokal untuk pembangunan di Kabupaten

VI-10

Sorong. Bentuk dari upaya tersebut beberapa di antaranya adalah peningkatan
akses menuju kegiatan ekonomi yang dimaksud untuk meningkatkan
keterkaitan antar kawasan maupun pemanfaatan sumber daya berdasarkan
asas ramah lingkungan serta berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan
degradasi lingkungan mengingat potensi kehutanan, perkebunan,
pertambangan, pariwisata serta industri pertambangan yang begitu besar di
Kabupaten Sorong.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan
ekonomi unggulan yang ada di Kabupaten Sorong yang dapat dirumuskan
dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang ada yaitu melengkapi
kebutuhan akan sarana perekonomian berupa pasar dan sarana perbankan.
6.1.4 Strategi Untuk Mendukung Pengelolaan BUMD

Selaras dengan strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Sorong yang
telah dijabarkan sebelumnya, peran BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah saat
ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi masalah Covid-19. Hal ini tentunya
sesuai dengan tujuan pendirian BUMD yang tertuang pada pasal 331 ayat (4)
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mana dikatakan bahwa pendirian
BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan
perekonomian daerah, penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi
Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta
berfungsi untuk memperoleh laba atau keuntungan untuk daerah.

Adapun strategi pengembangan BUMD yang saat ini dapat dilakukan di
Kabupaten Sorong antara lain :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD
2. Menambah ragam sumber permodalan
3. Memperluas bidang usaha bisnis
4. Menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance)
6.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sorong tahun 2023 – 2026 dirumuskan
berdasarkan strategi umum yang pelaksanaannya dijabarkan untuk kurun waktu lima

VI-11

tahun ke depan. Berikut merupakan rumusan arah kebijakan berdasarkan strategi yang

disusun sebelumnya.

Tabel 6.6 Keterkaitan Strategi dengan Arah Kebijakan

Strategi Arah Kebijakan
Mengembangkan keterampilan dan kompetensi 1. Menyiapkan pemetaan kebutuhan
individu mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diembannya. dalam mewujudkan peningkatan mutu
Terumuskannya pengembangan fasilitas sumber daya manusia (SDM) yang
perdagangan dan jasa yang memadai untuk cerdas dan sehat serta memiliki daya
menunjang kegiatan peningkatan ekonomi saing.
daerah. 2. Menyusun rencana aksi serta kebijakan
Pemberian kesempatan yang lebih besar yang diperlukan dalam mewujudkan
kepada masyarakat untuk bersekolah secara peningkatan mutu sumber daya
gratis sesuai dengan kemampuan. manusia (SDM) yang cerdas dan sehat
Pemberian beasiswa kepada alumni SLTA yang serta memiliki daya saing.
berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada 3. Melaksanakan dengan baik seluruh
jenjang yang lebih tinggi. program dan kegiatan yang
Pembentukan sekolah unggulan pada tiap-tiap mendukung peningkatan mutu sumber
tingkatan pendidikan dasar (SD, SLTP). daya manusia (SDM) yang cerdas dan
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik. sehat serta memiliki daya saing.
Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan 4. Menyusun laporan dan upaya
tenaga pendidik, baik pendidikan formal, perbaikan yang perlu dilakukan dalam
maupun non formal. mewujudkan peningkatan mutu
Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar sumber daya manusia (SDM) yang
secara merata sebagai kebutuhan pelayanan cerdas dan sehat serta memiliki daya
dasar bagi masyarakat. saing.
Meningkatkan wawasan, kemampuan, 5. Melakukan evaluasi serta memperbaiki
ketrampilan pengembangan IPTEK. setiap upaya yang telah dilakukan
Penyempurnaan manajemen pendidikan. dalam mewujudkan peningkatan mutu
sumber daya manusia (SDM) yang
Memberikan kesempatan bagi siswa/i cerdas dan sehat serta memiliki daya
berprestasi untuk melanjutkan pendidikan studi saing.
langka pada standart nasional dan
internasional.
Memberikan akses pendidikan yang lebih besar
kepada kelompok masyarakat (miskin, daerah
terpencil dan rawan bencana).
Meningkatkan kesejahteraan tenaga
pendidik/guru.

Pemberian layanan kesehatan optimal bagi
semua warga Kabupaten Sorong di Sarana
Kesehatan Pemerintah.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan
mendorong upaya promosi kesehatan.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
medik/tenaga kesehatan.
Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima
melalui tersedianya tenaga kesehatan yang
profesional pada berbagai spesialis.

VI-12

Strategi Arah Kebijakan

Penerapan keringanan biaya kesehatan bagi
keluarga tidak mampu.

Pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan
peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
serta pengembangan Rumah Sakit Umum
Daerah.

Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
tenaga medis pada daerahdaerah terpencil.

Peningkatan sosialisasi terhadap kesehatan
lingkungan dan pola hidup sehat bagi
masyarakat.

Pembukaan akses untuk masyarakat khususnya 1. Menyiapkan pemetaan kebutuhan
yang masih terisolir, serta mendorong upaya dalam mewujudkan peningkatan
peningkatan mobilitas masyarakat guna cakupan dan kualitas pembangunan
mendukung kemajuan daerah dan infrastruktur dasar dan penunjang
kesejahteraan masyarakat. perekonomian.
2. Menyusun rencana aksi serta kebijakan
Peningkatan pembangunan pusat yang diperlukan dalam mewujudkan
perekonomian khusus Penambahan panjang
dan kualitas jalan dan jembatan. peningkatan cakupan dan kualitas
Penyediaan aset/sarana transportasi, darat, dan pembangunan infrastruktur dasar dan
danau sebagai tonggak percepatan penunjang perekonomian.
3. Melaksanakan dengan baik seluruh
pembangunan. program dan kegiatan yang
Pembangunan infrastruktur daerah sesuai mendukung peningkatan cakupan dan
kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. kualitas pembangunan infrastruktur
Pembangunan dan mengembangkan pemetaan dasar dan penunjang perekonomian.
wilayah sebagai pusat pelayanan
pembangunan. 4. Menyusun laporan dan upaya
Pemerataan pembangunan infarstruktur dasar perbaikan yang perlu dilakukan dalam
pada seluruh wilayah/zona, distrik dan mewujudkan peningkatan cakupan dan
kampong di Kabupaten Sorong. kualitas pembangunan infrastruktur
dasar dan penunjang perekonomian.
Penyediaan data pelayanan dan pengembangan
isolasi daerah 5. Melakukan evaluasi serta memperbaiki
setiap upaya yang telah dilakukan
dalam mewujudkan peningkatan
cakupan dan kualitas pembangunan
infrastruktur dasar dan penunjang
perekonomian.

Mengembangkan keterampilan dan kompetensi 1. Menyiapkan pemetaan kebutuhan
individu yang mampu melaksanakan tugas dan dalam mewujudkan peningkatan
tanggung jawab yang diembannya. sistem tata kelola pemerintahan dan
pelayanan melalui implementasi Good
Meningkatkan pelayanan aparatur Governance berbasis teknologi
pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan informasi.
masyarakat berbasis teknologi informasi. 2. Menyusun rencana aksi serta kebijakan
Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM yang diperlukan dalam mewujudkan
aparatur pemerintah melalui pendidikan dan peningkatan sistem tata kelola
pelatihan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi. pemerintahan dan pelayanan melalui

Membentuk/melebur beberapa Perangkat implementasi Good Governance
Daerah sesuai potensi daerah. berbasis teknologi informasi.

VI-13

Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan dan pengembangan sarana 3. Melaksanakan dengan baik seluruh
prasarana/fasilitas layanan umum masyarakat.
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDM bidang program dan kegiatan yang
layanan umum yang tersedia mendukung peningkatan sistem tata
Penyediaan data baru semua bentuk pelayanan kelola pemerintahan dan pelayanan
umum melalui implementasi Good
Governance berbasis teknologi
Peningkatan produktifitas potensi SDA lokal informasi.
sebagai kebutuhan pangan. 4. Menyusun laporan dan upaya
Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat perbaikan yang perlu dilakukan dalam
akan pemanfaatan potensi bahan lokal. mewujudkan peningkatan sistem tata
Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur kelola pemerintahan dan pelayanan
penunjang produktivitas pangan lokal. melalui implementasi Good
Pemberian bantuan pembangunan sarana Governance berbasis teknologi
prasarana keagamaan. informasi.
Membangun kerjasama antara pihak petan 5. Melakukan evaluasi serta memperbaiki
dengan pihak pemerintah atau investor dalam setiap upaya yang telah dilakukan
meningkatkan produktivitas pangan lokal. dalam mewujudkan peningkatan
sistem tata kelola pemerintahan dan
Pemberdayaan masyarakat kampung baik pelayanan melalui implementasi Good
melalui pelatihan dalam rangka meningkatan Governance berbasis teknologi
kemampuan dan kesiapan untuk mandiri informasi.
maupun pemberdayaan dalam bentuk 1. Menyiapkan pemetaan kebutuhan
pemberian bantuan. dalam mewujudkan penyediaan
pangan yang cukup bagi masyarakat
secara berkelanjutan.
2. Menyusun rencana aksi serta kebijakan
yang diperlukan dalam mewujudkan
penyediaan pangan yang cukup bagi
masyarakat secara berkelanjutan.
3. Melaksanakan dengan baik seluruh
program dan kegiatan yang
mendukung penyediaan pangan yang
cukup bagi masyarakat secara
berkelanjutan.
4. Menyusun laporan dan upaya
perbaikan yang perlu dilakukan dalam
mewujudkan penyediaan pangan yang
cukup bagi masyarakat secara
berkelanjutan.
5. Melakukan evaluasi serta memperbaiki
setiap upaya yang telah dilakukan
dalam mewujudkan penyediaan
pangan yang cukup bagi masyarakat
secara berkelanjutan.
1. Menyiapkan pemetaan kebutuhan
dalam mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui
penataan, promosi dan penggalangan
investasi.

VI-14