Buku RCE Desember 2021

1

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

EVALUASI DAN CAPAIAN APBN DAN DAK FISIK 2021

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 2,82 persen (y-

on-y berdasarkan data per Triwulan III 2021), persentase penduduk miskin 15,33 persen (per Maret
2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,30 persen (per Februari 2021),
ketimpangan/gini ratio sebesar 0,324 (per Maret 2021), inflasi bulan Desember sebesar 0,71 m-t-
m dan 2,24 persen y-o-y. Tingkat inflasi Aceh selama tahun 2021 hingga bulan Desember sebesar
2,23 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,87 persen. Sementara itu,
Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 104,33 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 109,67. NTP bulan
Desember ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,90 (+0,43
poin) sementara NTN juga mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar
107,27 (+2,24 poin).

Persentase penduduk miskin Aceh cenderung mengalami penurunan pada periode Maret 2021
dibandingkan September 2020. Namun demikian, walaupun secara persentase menurun, jumlah
penduduk miskin meningkat apabila dibandingkan dengan periode September 2020. Pada Periode
September 2020 angka kemiskinan Aceh berada di level 15,43 persen atau sebesar 833,91 ribu
jiwa dan pada periode Maret turun menjadi 15,33 persen atau sebesar 834,24 ribu jiwa. Apabila
dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 yang berada
pada level 10,14 persen, persentase penduduk miskin Aceh masih lebih tinggi. Kondisi ini telah
terjadi dalam beberapa periode terakhir.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal Aceh pada Triwulan III 2021 sebesar
Rp47,51 triliun (agregat 2021 sebesar Rp134,58 triliun) dan pertumbuhan ekonomi Aceh pada
Triwulan III 2021 mencapai 2,82 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan III sebesar 3,51 persen. Pertumbuhan
ekonomi Aceh ditopang oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 17,07
persen. Sementara itu, jika komponen migas dihilangkan, ekonomi Aceh mencatat pertumbuhan
sebesar 2,79 persen. Pertumbuhan tanpa migas tersebut turun dibandingkan Triwulan II 2021 yang
disebabkan oleh beberapa sektor utama yang mengalami pertumbuhan negatif seperti, Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,25 persen dan Konstruksi sebesar 2,99 persen. Tingkat
pertumbuhan ekonomi Aceh seperti terdapat pada grafik 1 di bawah ini:

2

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021
Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi dan PDRB Nominal Aceh dan Nasional Triwulanan 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2022 (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi kontributor tertinggi dalam
ekonomi Aceh sebesar 56,70 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar
34,65 persen dan Belanja Pemerintah sebesar 20,56 persen. Sementara itu, Impor Luar Negeri
mengalami kenaikan paling besar yaitu sebesar 94,74 persen disebabkan terjadi peningkatan
secara signifikan pada impor yang masuk dalam kelompok komoditas mesin/pesawat mekanik
(pembangkit listrik). PDRB Aceh berdasarkan pengeluaran adalah sebagaimana dalam grafik 2
berikut ini:

Grafik 2. PDRB Nominal dan Pertumbuhan Berdasarkan Jenis Pengeluaran Aceh Trw III 2021
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Dari grafik 2 tersebut, nominal PDRB Aceh Triwulan III Tahun 2021 untuk rumah tangga
sebesar Rp 26,94 T, PMTB sebesar Rp 16,46 triliun dan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 9,77
triliun. Sementara itu net ekspor antar daerah sebesar minus Rp 7,91 yang mengindikasikan arus
masuk dari luar Aceh lebih banyak dibandingkan arus masuk keluar dari Aceh.
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN Aceh s.d. Desember 2021

Realisasi Pendapatan APBN di Aceh pada tahun 2021 sebesar Rp5.518,73 miliar terdiri dari
pendapatan perpajakan sebesar Rp4.472,97 miliar dan PNBP sebesar Rp1.045,76 miliar. Total
pendapatan tahun 2021 meningkat Rp642,48 miliar (13,18 persen y-o-y) dari tahun sebelumnya
yang sebesar Rp4.876,24 miliar. Pendapatan perpajakan masih didominasi oleh PPh sebesar
Rp2.325,56 miliar, berkontribusi sebesar 51,99 persen dari total pendapatan perpajakan. Sementara
itu, realisasi PNBP mencapai Rp1.045,76 miliar (184,83 persen dari pagu). Realisasi tersebut
didominasi oleh komponen PNBP Lainnya sebesar 523,68 triliun, berkontribusi sebesar 50,08
persen. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, komponen PNBP BLU mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 29,87 persen y-o-y.

3

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 3. Tren Realisasi Pendapatan, Perpajakan, dan PNBP 2019 -2021*
Sumber : OMSPAN, 2022 (data diolah)

2. Realisasi Belanja APBN Aceh s.d. Desember 2021
Realisasi belanja APBN di Aceh tahun 2021 mencapai Rp13.999,12 miliar yang terdiri dari

belanja pegawai (Rp6,981,13 miliar), belanja barang (Rp4.475,47 miliar), belanja modal (Rp2.503,89
miliar), dan belanja bansos (Rp38,64 miliar). Belanja pegawai masih mendominasi dengan
persentase sebesar 49,87 persen kemudian diikuti belanja barang sebesar 31,97 persen dan belanja
modal sebesar 17,89 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka belanja modal
mengalami peningkatan tertinggi sebesar 21,82 persen dibandingkan komponen belanja pegawai
dan belanja barang yang tumbuh masing-masing sebesar 5,85 persen dan 14,93 persen. Sementara
itu, belanja bansos terkonstraksi sebesar 8,39 persen.

4

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

* Per 4 Januari 2022

Grafik 4. Tren Realisasi dan Persentase Per Jenis Belanja 2019-2021*
Sumber : OMSPAN, 2022 (data diolah)

Selama pandemi, realisasi belanja perjalanan dinas (perjadin) dan belanja bahan mengalami
penurunan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (sebelum pandemi) belanja
bahan turun, termasuk konsumsi rapat, menurun drastis hingga 44,64 persen dan belanja perjadin
turun hingga 49,45 persen. Secara keseluruhan kinerja pelaksanaan anggaran tetap meningkat. Hal
tersebut menunjukkan refocusing telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran. Di samping itu selama 2 tahun masa pandemi, meski terjadi efisiensi jika dibandingkan
dengan tahun 2019, namun dari tahun 2020 ke 2021 terdapat pertumbuhan realisasi pada belanja
bahan dan perjadin yang menunjukkan aktivitas kegiatan off-line mulai meningkat.

Peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2021 terlihat dari meningkat tajamnya penerimaan
bea keluar (pungutan ekspor) sebesar dari Rp49,82 miliar dari periode sebelumnya yang sebesar
Rp3,03 miliar, mengalami peningkatan mencapai 1.554,34 persen. Jenis komoditas yang diekspor
didominasi oleh komoditas batu bara dan kopi.

5

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

EFISIENSI BELANJA DAN AKTIVITAS EKONOMI

633,13 2021

323,09 306,74 320,02
0,00 167,40 178,87
3,03 49,82

2019 2020 2021*
PERJADIN BELANJA BAHAN BEA KELUAR

Grafik 5. Efisiensi Belanja dan Aktivitas Ekonomi 2021*
Sumber : OMSPAN dan MEBE, 2022 (data diolah)

3. Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD)
Per 31 Desember 2021 realisasi DAK fisik dan dana desa masing-masing sebesar Rp2.387,89

miliar (94,36 persen dari pagu) dan Rp4.982,54 miliar (99,92 persen dari pagu). Nilai realisasi DAK
fisik tertinggi dimiliki oleh Provinsi Aceh sebesar Rp288,20 miliar sedangkan persentase realisasi
tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya sebesar 98,55 persen. Sementara itu, realisasi dana
desa tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara dengan nilai sebesar Rp626,07 miliar.

Grafik 6. Realisasi DFDD Tahun 2021
Sumber : OMSPAN dan Simtrada, 2022 (data diolah)

Terdapat 13 kabupaten/kota yang persentase realisasi mencapai 100 persen sedangkan 10
kabupaten/kota lainnya mencapai di atas 99 persen. Hal tersebut yang mendorong capaian realisasi

6

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

dana desa di Aceh pada akhir periode dapat mencapai 99,92 persen.
Realisasi DAK Fisik sempat mengalami perlambatan di awal tahun bahkan realisasi masih

sebesar 0,35 persen di akhir triwulan I. Setelah itu, diadakan rakor dan publikasi capaian realisasi
DAK fisik untuk mendorong realisasi. Hasilnya, terjadi percepatan realisasi secara signifikan pada
semester II dan di akhir tahun dapat mencapai persentase realisasi sebesar 94,17 persen. Di sisi
lain, realisasi dana desa cenderung lebih stabil dari awal hingga akhir tahun. Di akhir tahun
persentease realisasi mencapai 99,92 persen.

Grafik 7. Perkembangan Realisasi DFDD Per Bulan Tahun 2021
Sumber : OMSPAN dan Simtrada, 2022 (data diolah)

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Pendapatan daerah Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 masih berasal dari
Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp 33,86 triliun dengan proporsi terbesar
dari DAU yang telah terealisasi sebesar Rp 14,05 triliun. Pagu pendapatan dari transfer
Pemerintah Pusat sebesar Rp 33,69 triliun menyumbang 84,6 persen dari total pagu
pendapatan Aceh, sementara Pendapatan Asli Daerah dialokasikan sebesar Rp 5,38 triliun.
Sampai dengan 31 Desember 2021, komponen yang telah terealisasi 100 persen yaitu
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana
Insentif Daerah (DID). Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selengkapnya
dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

7

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 7.Realisasi TKDD Aceh per jenis transfer (31 Desember 2021)
Sumber : OMSPAN dan Simtrada (data diolah)

Dari sisi belanja daerah, realisasi sampai dengan November 2021 masih berada pada

kisaran Rp29,83 triliun (69,46 persen dari pagu), dengan rincian belanja daerah sebesar

Rp24,11 triliun (65,31 persen dari pagu) dan transfer sebesar Rp5,72 triliun (94,91 persen dari

pagu). Secara rinci, realisasi APBD Aceh per November 2021 adalah sebagaimana tabel di

bawah ini:

Oktober 2021 Nopember 2021 Pertumbuhan

Uraian Pagu Realisasi % Realisasi % Nilai Realisasi
Realisasi Realisasi m-o-m

A. Pendapatan 39.820,03 30.246,87 75,96% 32.674,26 82,05% 8,03%

Pendapatan Asli Daerah 5.378,32 3.506,14 65,19% 4.020,56 74,75% 14,67%

Transfer Pemerintah Pusat 33.686,48 26.120,77 77,54% 28.325,78 84,09% 8,44%

DBH 612,56 347,33 56,70% 524,86 85,68% 51,11%

DAU 14051,12 14.360,69 102,20% 14.411,00 102,56% 0,35%

DAK 5.961,19 2.263,40 37,97% 3.305,50 55,45% 46,04%

Dana Otsus dan DID 8.074,99 6.088,28 75,40% 6.227,02 77,11% 2,28%

Dana Desa 4.986,62 3.061,06 61,39% 3.857,40 77,36% 26,02%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 755,23 460,03 60,91% 284,54 37,68% -38,15%

B. Belanja 42.949,43 25.504,52 59,38% 29.833,94 69,46% 16,98%

Belanja Daerah 36.917,74 19.945,60 54,03% 24.109,43 65,31% 20,88%

Belanja Pegawai 13.221,29 9.542,48 72,18% 10.703,14 80,95% 12,16%

Belanja Barang dan Jasa 12.375,10 6.344,23 51,27% 7.919,06 63,99% 24,82%

Belanja Modal 8.144,38 2.920,35 35,86% 3.989,09 48,98% 36,60%

Belanja Bantuan Sosial 840,11 282,75 33,66% 361,10 42,98% 27,71%

Belanja Tak Terduga 512,13 63,06 12,31% 79,62 15,55% 26,27%

Belanja Lainnya 1.824,73 792,74 43,44% 1.057,42 57,95% 33,39%

Transfer 6.031,69 5.558,92 92,16% 5.724,51 94,91% 2,98%

Belanja Bagi Hasil 870,27 23,97 2,75% 27,13 3,12% 13,21%

Belanja Bantuan Keuangan 5.161,42 5.534,95 107,24% 5.697,38 110,38% 2,93%

C. Surplus/Defisit - 3.129,40 4.742,35 -151,54% 2.840,32 -90,76% -40,11%

D. Pembiayaan 3.129,40 4.892,28 156,33% 4.932,69 157,62% 0,83%

Penerimaan Daerah 3481,02 4.914,92 141,19% 4.960,47 142,50% 0,93%

Pengeluaran Daerah 351,62 22,64 6,44% 27,78 7,90% 22,72%

E. SILPA 9.634,63 7.773,01 -19,32%

Tabel 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi APBD Aceh Bulan Oktober dan November 2021

Sumber: LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Aceh (data diolah)

8

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

Diantara enam jenis belanja dalam struktur Belanja Daerah di Aceh, sampai dengan
November Tahun 2021 persentase realisasi tertinggi berada pada Belanja Pegawai yaitu 80,95
persen, mengalami kenaikan dibandingkan bulan Oktober 2021 yang sebesar 72,18 persen.
Belanja Tak Terduga dan Belanja Modal terealisasi sampai dengan November Tahun 2021,
dengan masing-masing sebesar 15,55 persen untuk Belanja Tak Terduga, dan 48,98 persen
pada Belanja Modal.

Belanja Tak Terduga mengalami penyerapan yang sangat rendah disebabkan karena
adanya pengalihan anggaran ke program belanja satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan
dengan penanganan Covid-19. Sedangkan rendahnya Belanja Modal diakibatkan terlambatnya
proses lelang program dan kegiatan, serta terdapat kesalahan dalam proses penganggaran
sehingga menunggu adanya perubahan/ pergeseran anggaran.

Apabila melihat komposisi dari APBD Aceh selama beberapa tahun terakhir, maka
ketergantungan Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat sangat terlihat. Oleh karena itu,
pemerintah Aceh perlu melakukan berbagai upaya terutama mendorong sektor investasi yang
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi

Sampai dengan periode Desember 2021, telah tersalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar
Rp3,77 triliun dengan total debitur sebanyak 116.165 debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi)
sebesar sebesar Rp110,25 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 28.916 debitur di Aceh.
Apabila dilihat dari distribusi per kabupaten/kota di Aceh, maka rata-rata penyaluran KUR per
kabupaten/kota di Aceh adalah sebesar Rp163,85 miliar (total penyaluran KUR di Aceh dibagi
jumlah kabupaten/kota). Distribusi secara lengkap penyaluran KUR pada masing-masing
kabupaten/kota di Aceh adalah sebagai berikut:

Grafik 8. Penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2021 di Aceh
Sumber : SIKP, 2022 (data diolah)

Terdapat 13 kabupaten/kota yang penyaluran KUR-nya di atas rata-rata Aceh. Sedangkan
10 kabupaten/kota masih di bawah rata-rata Aceh. Realisasi penyaluran KUR tertinggi berada
di Kota Banda Aceh dengan penyaluran sebesar Rp 333,54 miliar sedangkan terendah berada
di Kota Sabang dengan nilai penyaluran sebesar Rp 30,66 miliar. Oleh karena itu, Kanwil DJPb
Provinsi Aceh pada berbagai kesempatan senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk
melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi SIKP sebagai pendataan calon debitur potensial.

9

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

Kanwil DJPb Provinsi Aceh siap melakukan bimbingan teknis terkait penginputan calon debitur
potensial melalui aplikasi SIKP.

Per 31 Desember 2021 total penyaluran UMi sebesar 110,26 miliar. Penyaluran tertinggi
berada di Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp8,98 miliar sedangkan penyaluran terendah berada
di Kabupaten Simeulue sebesar Rp1,39 miliar. Rata-rata penyaluran UMi yaitu sebesar Rp4,79
miliar. Terdapat 12 kabupaten/kota yang penyalurannya di atas rata-rata. Dalam rangka
mendorong para pelaku usaha usaha ultra mikro untuk dapat lebih berkembang dalam
memasarkan produknya, perlu suatu wadah bagi pelaku usah tersebut. Kanwil DJPb Provinsi
Aceh dalam waktu dekat akan merealisasikan Rumoh UMi bagi pelaku usaha ultra mikro di Aceh.
Diharapkan dengan adanya fasilitas bagi pelaku usaha ultra mikro, maka usahanya akan lebih
berkembang dan dapat naik kelas sehingga dapat lebih membuka lapangan kerja bagi
masyarakat.

Grafik 9. Penyaluran UMi Berdasarkan Kabupaten/Kota Per Desember 2021 di Aceh
Sumber : SIKP, 2020 (data diolah)

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
didaerah
Dalam rangka menjalankan peran sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb
Prov. Aceh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Dialog di TVRI bersama Kementerian Satu Aceh
Selasa (28/12) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi menjadi narasumber untuk
berdialog di TVRI bersama dengan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala
Kanwil DJBC Aceh Safuadi, Kepala Kanwil DJP, Imanul Hakim dan Kepala Kanwil DJKN,
Syukriah dengan topik pembahasan dalam membedah APBN dengan menyampaikan
realiasasi APBN 2021 dan harapan 2022.
Kepala Kanwil DJPb, Syafriadi menyampaikan bahwa APBN menjadi instrumen utama
bagi pemulihan ekonomi nasional. APBN 2021 juga dapat menjadi momentum transisi
menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di
sektor kesehatan, ekonomi, sosial yang dihadapi Indonesia. Selain itu, APBN 2021 tersebut
juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam
rangka menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efisien dan efektif
untuk tahun-tahun mendatang.
Langkah antisipasi yang diwujudkan dalam pos-pos anggaran APBN 2021 seharusnya
mendorong optimisme yang tinggi bahwa pemerintah dan masyarakat bisa mengatasi resesi

10

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

yang terjadi didepan mata. Meski demikian, perlu juga menyadari bahwa ketidakpastian
terutama terkait perkembangan dan penanganan covid-19 masih sangat tinggi. Hal ini tentu
berdampak pada kinerja perekonomian. Kepala Kanwil DJPb, Syafriadi berharap bahwa
vaksin dan obat dari virus ini secepatnya ditemukan, sehingga proses pemulihan ekonomi
semakin jelas dan langkah – langkah pemulihan yang diterjemahkan dalam APBN 2021
mampu melakukan perbaikan dan membawa perekonomian kita seperti yang kita harapkan
semua di tahun 2022.

b. Peringatan HAKORDIA
Dalam rangka mendukung eskalasi anti korupsi, Kanwil DJPb Aceh beserta seluruh

KPPN berkomitmen untuk menjadi bagian dari gerakan anti korupsi. Untuk itu, pada hari
diselenggarakan peringatan hari Hakordia Tahun 2021 Rabu (15/12), hasil kerjasama Kanwil
DJPb Aceh dan Kanwil DJPb Sumut dengan tema: “Perkuat Integritas dan Semangat Anti
Korupsi”. Secara umum, kegiatan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap
pejabat dan pegawai akan bahaya korupsi serta mengingatkan untuk terus waspada untuk
tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Acara tersebut menghadirkan Agus Priyanto, Pejabat Fungsional Direktorat Gratifikasi
KPK RI dan Valentinus Rudy Hartono dari Inspektorat Bidang Investigasi, Itjen Kemenkeu.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode zoom meeting yang dihadiri sekitar 300 pejabat dan
pegawai dari kedua Kanwil beserta seluruh KPPN. Kepala Kanwil DJPb Aceh menyampaikan
harapannya agar seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kanwil DJPb Aceh dan Sumut memiliki
budaya antikorupsi dan bisa menularkan virus tersebut kepada stakeholder.

c. Penyerahan DIPA
Kamis (2/12) Bertempat di Anjong Mon Mata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh,

Gubernur Aceh didampingi Kepala Kanwil DJPb Aceh selaku wakil Kementerian Keuangan
melakukan prosesi penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKDD Tahun 2022. Penyerahan
dilakukan secara simbolis kepada 26 Satker dan 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam
laporannya, kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi, mengajak seluruh satker dan Pemda untuk
segera memulai proses pengadaan secara lebih dini, sehingga akselerasi belanja sudah bisa
dipacu sejak awal tahun 2022. Percepatan realisasi anggaran ini diharapkan memberikan
multiplier effect yang positif terhadap perekonomian Aceh.

APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical,
dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif,
terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri
Keuangan, belanja negara dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp2.714,2 triliun, sebesar
Rp46,39 triliun dialokasikan untuk Aceh, dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp13,91 triliun
dan dana TKDD sebesar Rp32,48 triliun. Alokasi belanja K/L se- Aceh tersebut tersebar pada
44 K/L dengan 769 Satker yang disalurkan oleh tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

d. Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan
Kamis (16/02) Sebagai Regional Chief Economist Aceh, Kakanwil DJPb Provinsi Aceh,

Syafriadi menjadi narasumber pada acara Seminar Jurnal Ilmiah Perbendaharaan Syafriadi
bersama dengan Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho dan Kakanwil DJPb NTT,
Catur Ariyanto Widodo menyampaikan program pemulihan ekomomi masing-masing wilayah.
Acara tersebut dimoderatori oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto.

Seminar Jurnal Imliah Perbendaharaan dilaksanakan selama dua hari yakni hari Rabu
dan Kamis, tanggal 15-16 Desember 2021. Pada masing-masing tangal penyelenggaraan,
seminar akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu seminar utama dan seminar kecil. Pada sesi

11

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

PERIODE DESEMBER 2021

seminar utama panitia akan menghadirkan narasumber yang akan menyampaikan presentasi
dengan subtema adalah pertama “Menelisik Peluang Reformasi Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan Negara sebagai Dampak Pandemi Covid-19” untuk tanggal 15 Desember
2021, dan tema kedua adalah “Pemulihan Ekonomi Perekonomian Nasional dan Regional
dari Dampak Pandemi Covid-19” untuk tanggal 16 Desember 2021. Kakanwil DJPb Provinsi
Aceh, menyampaikan Program Pemulihan Ekonomi Perekonomian Nasional dan Regional
yang dilaksanakan di Aceh dan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian regional.
Selain itu, Syafriadi menyampaikan lesson learnt dan rekomendasi yang dapat dilakukan
dalam perbaikan penyusunan kebijakan sektor publik.

e. Dialog Lintas Kutaraja Pagi di RRI Aceh
Kepala Kanwil DJPb Aceh , Syafriadi bersama Kepala Biro Administrasi Pemerintahan

Setda Aceh, T Robby Irza, menyampaikan informasi tentang DAK Fisik Aceh 2021 dan 2022
di RRI Aceh pada acara ialog lintas kutaraja pagi pada tanggal 29 Desember 2021.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) do Aceh hingga 23 Desember 2021 mencapai
Rp. 2,3 triliun atau 94, 3 persen dari pagu sebesar Rp, 2, 5 trilun.

Kepala Kanwil DJPb Aceh juga menjelaskan bahwa capaian realisasi DAK Fisik Aceh
berada di peringkat 10 nasional , berdasarkan persentase penyerapan yaitu sebesar 94,36
persen. Namun, apabila dilihat berdasarkan jumlah penyerapan DAK Fisik yaitu sebesar Rp.
2,388 triliun, maka Aceh berada di peringkat pertama nasional. Tingkat penyerapan DAK Fisik
yang cukup tinggi di Aceh tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Untuk mencapai kinerja penyerapan DAK Fisik yang
lebih baik lagi di tahun 2022, dapat dilakukan lankah langkah yang mendukung sperti
penunjukkan pengelola keuangan dan tahapan pengadaan barang dan jasa, melakukan
monitoring secara berkala serta memperkuat kerja sama antar kelembagaan.

12

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

KONDISI PEREKONOMIAN DAN PERCEPATAN PENYALURAN DAK FISIK DAN
DANA DESA SERTA MONITORING DANA PEN, KUR DAN UMi
DI SUMATERA UTARA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Sumatera Utara mengalami perbaikan
positif. Mulai dari 67,34 pada tahun 2011 menjadi 72,00 pada tahun 2021 dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 0,67 persen per tahun serta meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”
sejak tahun 2016. Namun pandemi Covid-19 memberikan sedikit pelambatan terhadap
pembangunan manusia di Sumatera Utara. IPM pada tahun 2020 yang mengawali terjadinya
pandemi Covid-19 tercatat sebesar 71,77 atau tumbuh 0,04 persen, melambat dibanding
pertumbuhan tahun 2019. Namun IPM di tahun 2021 mulai mengalami percepatan dengan capaian
72,00 (berada 0,29 poin dibanding IPM nasional). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera
Utara dibandingkan dengan nasional dalamsatu dekade terakhir digambarkan sebagai berikut:

Grafik 1, IPM Sumut dan Nasional periode Tahun 2011-2021

73.00 71.92 71.94 73.00
72.00
71.00 71.39 72.29
70.00
69.00 70.81 71.00
68.00 70.00
67.00 70.18 69.00
66.00 68.00
65.00 69.55 67.00

68.90

68.31

67.70

67.09

67.34 67.74 68.38 68.87 69.51 70.00 70.57 71.18 71.74 71.77 72.00 66.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 64.00

sumber: BPS, data diolah

Sumut Nasional

Grafik 1 menunjukkan bahwa IPM Sumatera Utara berada di bawah IPM Nasional sejak tahun
2014. Namun, perkembangan kenaikan IPM Nasional selalui diiringi dengan kenaikan IPM di
Sumatera Utara juga. Perkembangan IPM Sumatera Utara menurut komponen pembentuknya dapat
dilihat pada Grafik 2 dimana hampir semua komponen IPM mengalami peningkatan di masa
pandemic Covid-19 kecuali komponen Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP). Komponen
ini mewakili kualitas hidup manusia atau standar hidup yang layak. Pada tahun 2020, PPP
masyarakatSumatera Utara mengalami penurunan menjadi Rp10,42 juta per tahun yang dipicu oleh
Covid-19. Namun setahun setelah pandemi, di tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikansehingga
PPP dapat meningkat menjadi Rp10,50 juta per tahun.

13

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Pada tahun 2021, IPM seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki status capaian
pembangunan manusia dalam rentang “sedang” sampai “sangat tinggi”. Jumlah pemda dengan
status capaian pembangunan yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) adalah sebanyak 1 pemda, dengan
status “tinggi” (70≤ IPM ≤80) sebanyak 20 pemda, dengan status “sedang”(capaian 60≤IPM≤70)
adalah 12, dan dengan status “rendah” (IPM<60) sudah tidak ada.

Gambar 1, IPM per Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Sumut Tahun 2021

sumber: BPS Sumut

B. PERKEMBANGAN KEUANGAN DI DAERAH
1. Realisasi Pendapatan APBN sampai dengan Desember 2021
Untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan

14

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan PERPU No 1 Tahun 2020 Pemerintah
berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB sampai
dengan TA 2022. Pada TA 2021, sesuai UU No 9 Tahun 2020 persentase defisit anggaran
terhadap PDB diproyeksi sebesar 5,7%. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan menjadi
sangat penting untuk menjaga pelebaran defisit tidak melampaui proyeksi yang telah
ditetapkan, sehingga belanja pemerintah tetap dapat terealisasi dengan besaran defisit yang
terjaga. Sampai dengan akhir bulan Desember 2021 realisasi pendapatan di Sumatera Utara
tercatat sebesar Rp25.155,91 miliar (91,62%) dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3, Pagu dan Realisasi Pendapatan
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara s.d. 31 Desember 2021

(dalam Miliar Rp)

30,000.00 91,62% 172.95% 103.89%
25,000.00 Penerimaan Perpajakan
20,000.00 Penerimaan Negara Pendapatan Badan
15,000.00 Bukan Pajak Layanan Umum
10,000.00 636.25
1,100.41 913.78
Target 25,219.44 960.30 949.33
Realisasi 2021 23,106.18 877.02
Realisasi 2020 19,048.05

Target Realisasi 2021 Realisasi 2020

sumber: Aplikasi OM SPAN (diakses pada tanggal 1 Desember 2021)

Berdasarkan hasil analisis atas data dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi
penerimaan perpajakan di Sumatera Utara sebesar Rp23.106,18 miliar. Capaian ini mengalami
pertumbuhan positif sebesar 21,30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
2020. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan konsumsi regional dan pemulihan kegiatan
ekonomi umum di tengah upaya berkelanjutan pemerintah bersama rakyat dalam mengatasi
pandemi Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan target penerimaan perpajakan tahun
2021, maka realisasi penerimaan perpajakan di Sumatera Utara untuk tahun 2021 sebesar
91,62%.

Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d bulan Desember
2021 sebesar Rp1.100,41 miliar. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan positif sebesar
14,59% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 dan telah melampaui target
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 dengan realisasi sebesar 172,95%.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak di sektor kesehatan,
pendidikan, dan pengelola kawasan di Sumatera Utara telah terealisasi sebesar Rp949,33
miliar. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,24% jika dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun 2020 dan telah melampaui target Pendapatan BLU
tahun 2021 dengan realisasi 103,89%.

2. Realisasi Belanja APBN sampai dengan Desember 2021

Realisasi anggaran belanja serta transfer ke daerah dan dana desa di Sumatera
Utarasampai dengan bulan Desember 2021 mencapai 96,30% dari total pagu sebesar

15

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Rp31.828,23 miliar. Tingkat realisasi tertinggi berada pada belanja pegawai (100,83%) dan
realisasi terendah adalah belanja barang (92,23%). Secara lebih detil, data terkait pagu dan
realisasi per jenis belanja sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Grafik 4, Pagu dan Realisasi Menurut Jenis Belanja
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara s.d. 31 Desember 2021

(dalam Miliar Rp)

12,000.00 96,21%
10,000.00
100,82%
8,000.00
6,000.00 92,22%

94,35%

4,000.00 99,35%
2,000.00
Belanja Modal Belanja Bantuan TKDD
Belanja Pegawai Belanja Barang
4,759.99 Sosial 10,894.55
Pagu 8,835.49 7,299.54 4,491.11 38.66 10,482.05
Realisasi 8,908.45 6,732.01 38.41

Pagu Realisasi

sumber: Aplikasi OM SPAN (diakses pada tanggal 3 Desember 2021)

Jika dianalisis lebih lanjut, khusus belanja Kementerian/Lembaga Lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Utara sampai dengan bulan Desember 2021 telah terealisasi sebesar
96,35% dari total pagu belanja sebesar Rp20.933,68 miliar. Sepuluh K/L dengan pagu terbesar
di Sumatera Utara memiliki kontribusi terhadap 85,46% terhadap pagu total di Sumatera Utara.
Diantara 10 K/L tersebut, realisasi terendah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (75,48%) dan
realisasi tertinggi adalah Kementerian Agama (100,41%). Secara lebih detil sebagaimana
disajikan pada grafik berikut ini:

16

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (033) merupakan K/L dengan
pagu terbesar di Provinsi Sumatera Utara dengan alokasi pagu sebesar 24,66% dari total pagu
di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Kementerian PUPR beserta 5 K/L lainnya merupakan
penyumbang undisbursed terbesar dengan kontribusi sebesar 54.72% dari totalanggaran tidak
terserap di Provinsi Sumatera Utara. Secara lebih detil sebagaimana disajikan pada tabel
berikut ini:

Tabel 1, Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Bagian Anggaran dengan Kontribusi
Undisbursed

Terbesar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara s.d. 31 Desember 2021
(dalam Miliar Rp)

No BA Nama K/L Pagu Realisasi % Kontribusi
Undis terhadap
total Undis
1 033 Kementerian PUPR 5.162,82 4.914,37 4,81
2 012 Kementerian Pertahanan 3.229,64 3.195,54 1,06 32,53
3 025 Kementerian Agama 2.698,62 2.709,60
4 060 Kepolisisan Negara RI 2.364,91 2.346,80 - 4,47
5 023 Kementerian Pendidikan Nasional 1.069,35 1.018,31 0,77
6 022 Kementerian Perhubungan 1.033,96 967,77 4,77 -
6,40
2,37

6,68

8,67

sumber: Aplikasi OM SPAN (diakses pada tanggal 3 Januari 2022)

17

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

3. Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan Desember 2021
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, penyaluran DAK Fisik telah mencapai

89,08% atau Rp2.650,51 miliar dari total pagu Rp2.975,40 miliar. Penyaluran terbesar pada
Kab. Tapanuli Selatan dengan persentase penyaluran sebesar 97,46% dan terendah pada
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 71,70%. Sedangkan Dana Desa telah tersalurkan
sebesar Rp4.501,44 miliar atau 99,47%. Terdapat 9 dari 27 pemda yangmencapai realisasi
100%, sementara 18 pemda lainnya dengan rata-rata penyaluran sebesar 99,20%.
Penyaluran Dana Desa dan terendah berada pada Kab. Nias Utara sebesar 94,99%.

C. KINERJA FISKAL REGIONAL
1. Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Pada awal Desember 2021, kinerja penyaluran DAK Fisik di Sumatera Utara baru
mencapai 62,07% sedangkan penyaluran Dana Desa dengan sudah mencapai realisasi
81,93%. Mempertimbangkan deadline penyaluran pada bulan Desember serta kondisi akhir
tahun, maka diperlukan sejumlah percepatan gunamemaksimalkan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa di Sumatera Utara.

Sehubungan dengan langkah percepatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera
Utara khususnya Bidang PPA II telah melakukan FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa yang dilakukan secara on the spot. Beberapa Pemerintah Daerah yang
dikunjungi secara langsung seperti Kota Pematang Siantar,Kab. Simalungun, Kab. Asahan,
Kab. Batubara, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab.
Labuhanbatu Selatan, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli
Utara, Kota Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Tebing Tinggi, Kab. Deli Serdang, dan Kab.
Serdang Bedagai.Pada FGD percepatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumut melakukan
refreshment kembali mengenai mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
menekankan usaha percepatan menjelang batas akhir penyaluran serta melakukan evaluasi
atas perkembangan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terkini. Dengan adanya FGD

18

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

tersebut, Kanwil DJPb dapat mendorong penyaluran secara langsung kepada Pemerintah
Daerah bersangkutan dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemda
dalam melakukan penyaluran.

Dari hasil percepatan, kinerja dan koordinasi pemda serta KPPN, maka penyaluran
DAK Fisik di Sumatera Utara per tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp2.650,51 miliar
atau 89,08%. Sedangkan dana desa dapat tersalur hingga 99,47%atau sebesar Rp4.501,44
miliar.

2. Penyaluran Anggaran PEN

Program PEN untuk memitigasi dampak Covid-19 dan pelambatan ekonomiterdiri
dari 5 kluster, yaitu kluster Kesehatan, kluster perlindungan sosial, kluster program
prioritas, kluster dukungan UMKM dan Korporasi, dan kluster insentif usaha. Secara
keseluruhan, total penyaluran dana PEN di Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember
2021 sebesar Rp11,26 triliun. Realisasi terbesar berada pada kluster perlindungan sosial
sebesar 44,40%, Dukungan UMKM dan Koorporasi sebesar 29.75%, kluster Kesehatan
sebesar 16,44% dan terendah pada realisasi kluster program prioritas sebesar Rp9.41%.

Pada kluster Kesehatan telah disalurkan sebesar Rp1,85 triliun yang digunakanuntuk
klaim pasien, insentif Nakes, penyaluran 12.308.532 vaksin serta Bantuan TunaiPedagang
Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) Polri. Kluster Perlindungan Sosial sudahdisalurkan sebesar
Rp5 Triliun, yang terdiri dari PKH, Sembako, Bantuan Sosial Tunai(BST), Prakerja, BLT Desa,
dan Bantuan Subsidi Upah. Kluster Program Prioritas olehPUPR, Kemenhub, dan Kementan
disalurkan sebesar Rp1,06 triliun. Kemudian padakluster dukungan UMKM dan Korporasi
terealisasi sebesar Rp3,35 triliun yang ditujukan untuk UMKM, agar dapat 'memperpanjang
nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian
Sumatera Utara.

Salah satu bentuk Program PEN adalah Program Bantuan Tunai PKL dan Warung
(BTPKLW). Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara menjadi kota pertama yang menerima
bantuan Program ini yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 9 September 2021
yang lalu. Kota Medan dipilih sebagai lokasikarena peran strategis wilayah tersebut sebagai
episentrum perekonomian di pulau Sumatera. Dalam penyaluran program ini Pemerintah
menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut
langsung ke masyarakat. Bantuan bertujuan untuk meringankan beban yang dialami oleh
masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan warung, atas dampakdari
penerapan PPKM Level 4 di 141 Kabupaten/Kota di 28 Provinsi berdasarkan Inmendagri No.
27 dan 28 tahun 2021.

3. Penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atauinvestasi
kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang
produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum
cukup. Penyaluran KUR di Sumatera Utara sampai 31 Desember 2021 mencapai
Rp13.191,16 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 327.472 debitur.

Berdasarkan skema penyaluran, KUR di Sumatera Utara terdiri dari KUR Kecil, KUR
Mikro, KUR Super Mikro, dan KUR TKI. Penyaluran terbesar berada pada skemaKUR Mikro

19

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

dengan penyaluran sebesar Rp8.601,94 miliar dengan jumlah 256.948 debitur. Rincian
penyaluran KUR per Skema di Sumatera Utara s.d. 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan sektor usaha, KUR di Sumatera Utara didominasi oleh sektor
Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah penyaluran sebesar Rp5.702,51 miliar
(124.822 debitur) diikuti sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan jumlah
penyaluran sebesar Rp4.978,38 miliar (140.479 debitur).

Berdasarkan penyaluran per Pemda, Penyaluran terbesar KUR berada di pemda Kota
Medan sebesar Rp1.740,16

miliar (38.972 debitur) diikuti dengan Kab. Deli Serdang, Kab. Asahan, Kab.
Simalungun, dan Kab. Langkat. Lima pemda penyalur terbesar KUR ini memegang proporsi
47,35% dari total penyaluran KUR di Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan sektor usaha
yang mendominasi KUR yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor

20

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program dana bergulir pemerintah yang

disalurkan kepada usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Penyaluran UMi di Sumatera Utara s.d. 31 Desember 2021 telah menjangkau 265.990
debitur dengan total penyaluran mencapai Rp881,12 miliar. Penyaluran

terbesar UMi disalurkan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan proporsi
mencapai 69,30% dari total penyaluran UMi di Sumatera Utara kepada 209.526 debitur.
Sementara berdasarkan daerah penyaluran, Kota Medan menjadi daerah dengan
penyaluran terbesar UMi mencapai Rp129,30 miliar pada tahun 2021 diikuti dengan Kab.
Langkat dan Kab. Deli Serdang.

21

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

SOSIALISASI PERATURAN AKUNTANSI DAN APLIKASI PELAPORAN
SERTA KOORDINASI PENERIMAAN NEGARA SEBAGAI MITIGASI
RISIKO PELAPORAN KEUANGAN

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat
Ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan tumbuh positif pada kisaran 3,0% –
3,8% (yoy) di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021
diprakirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2020 pada seluruh komponen
utama. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global maupun
domestik seiring dengan prakiraan penanganan COVID-19 yang baik dan
pelaksanaan program vaksinasi.
Ekspektasi kasus COVID-19 yang lebih terkendali dengan adanya program
vaksin akan mendorong normalisasi aktivitas ekonomi, terutama pada triwulan IV
2021. Peningkatan kinerja perekonomian global maupun nasional memberikan
dampak pada perekonomian Sumatera Barat. Peningkatan sisi permintaan terutama
terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta net ekspor.Pertumbuhan
konsumsi di pengaruhi oleh pendapatan dan konsumsi masyarakat yang kembali
berangsur optimal. Mobilitas masyarakat disertai kunjungan wisatawan nusantara
yang berangsur normal mendorong permintaan.
Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2021 sisi investasi dipengaruhi oleh
berjalannya kembali proyek-proyek yang tertunda pada tahun 2020 akibat COVID-19
terutama yang berasal dari APBD. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik
yang berangsur pulih mendorong peningkatan sektor usaha secara keseluruhan
terutama lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan
usaha transportasi.
Lapangan usaha pertanian diprakirakan akan mengalami peningkatan
pertumbuhan sehubungan dengan tren peningkatan harga CPO dan karet dunia. Di
samping itu, replanting kelapa sawit yang dilakukan diprediksi akan memberikan hasil
pada tahun 2021. Aktivitas dan kunjungan wisatawan nusantara diprakirakan akan
berangsur meningkat pada tahun 2021 mendorong peningkatan kinerja lapangan
usaha perdagangan dan transportasi. Peningkatan industri pengolahan dipengaruhi
permintaan negara mitra dagang yang menguat dan produksi bahan baku yang
kembali normal.

2. Inflasi

Angka inflasi Sumatera Barat terbentuk dari gabungan 2 kota IHK di Sumatera Barat,
yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Desember 2021, Sumatera Barat
mengalami inflasi sebesar 0,42 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 106,34 pada bulan
November 2021 menjadi 106,79 pada bulan Desember 2021. Laju inflasi tahun kalender
dan tingkat inflasi tahun ke tahun atau Desember 2021 terhadap Desember 2020 Sumatera
Barat tercatat sebesar 1,40 persen.

22

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 1. Tingkat Inflasi Inflasi di Sumatera Barat (gabungan 2
kota) terjadi karena adanya kenaikan Indeks

Harga Konsumen (IHK) pada 10 (sepuluh)

kelompok pengeluaran. Kelompok yang

dominan memberikan andil inflasi Sumatera

Barat Desember 2021 adalah kelompok

makanan, minuman, dan tembakau sebesar

0,16 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami

kenaikan harga dan memberikan andil

dominan terhadap inflasi selama bulan

Desember 2021 di Sumatera Barat adalah

angkutan udara; daging ayam ras; minyak goreng; bawang merah; bioskop; telur ayam

ras; jengkol; ikan tongkol/ikan ambuambu; bahan bakar rumah tangga; ikan teri; dan

beberapa komoditas lainnya.

Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil

dominan terhadap deflasi Sumatera Barat bulan Desember 2021 antara lain: cabai merah;

tomat; jeruk; kentang; dan beberapa komoditas lainnya.\

3. Nilai Tukar Petani (NTP)
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga di perdesaan di 11 kabupaten di

Sumatera Barat pada bulan Desember 2021, NTP Sumatera Barat mengalami
peningkatan dibanding bulan November 2021 sebesar 0,42 persen, yaitu dari 110,80
menjadi 111,26. Hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami
penurunan sebesar 0,02 persen, dan indeks harga yang dibayar petani mengalami
penurunan sebesar 0,44 persen. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, NTP
Desember 2021 pada 4 (empat) subsektor mengalami peningkatan, yakni subsektor
tanaman pangan (0,86 persen); subsektor hortikultura (1,91 persen); subsektor
peternakan (1,32 persen) dan subsektor perikanan (1,68 persen). Sedangkan subsektor
tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 0,57 persen.

Sumber BPS diolah

4. Pengangguran
Ditengah mulai membaiknya perekonomian, pandemi Covid-19 yang terus berlanjut

masih mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat. Berdasarkan data
terakhir dari BPS Sumbar, komposisi angkatan kerja Sumatera Barat pada bulan Agustus

23

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

2021 terdiri atas 2,58 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,18 juta orang

pengangguran.

Grafik 3. Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Terbuka mengalami penurunan menjadi 6,52%, lebih rendah

jika dibandingkan dengan Agustus 2020 sebesar

6,88%. Pada Agustus 2021, TPT perkotaan

sebesar 8,65 persen lebih tinggi dibanding TPT di

daerah perdesaan 4,50 persen. TPT perkotaan

turun sebesar 0,62 persen poin dan TPT pedesaan

turun sebesar 0,21 persen poin. Ditinjau dari latar

belakang pendidikannya, pengangguran di

Sumatera Barat didominasi oleh lulusan SMK

sebesar 8,80 persen, diikuti pengangguran kategori

Sumber: BPS, diolah Diploma I/II/III sebesar 8,35 persen. Hal ini
disebabkan karena semakin berkurangnya lapangan

pekerjaan formal yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi

5. Kemiskinan

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat Sumatera

Barat. Secara garis besar, berdasarkan data terakhir dari BPS Sumbar, jumlah penduduk

miskin di Sumbar pada Maret 2021 tercatat sebanyak 370,67 ribu jiwa, meningkat

dibandingkan dengan Maret 2020 sebanyak 344,23 ribu jiwa. Dengan kondisi tersebut,

persentase penduduk miskin di Sumbar naik dari 6,28% pada Maret 2020 menjadi 6,63%

pada Maret 2021.

Penurunan kesejahteraan akibat pandemi Covid-19 lebih dirasakan oleh penduduk

perkotaan. Banyaknya penutupan lapangan pekerjaan karena tertekannya perekonomian

menyebabkan tingginya jumlah penduduk perkotaan yang jatuh dalam kemiskinan. Dalam

kurun 1 (satu) tahun terakhir, penduduk miskin di perkotaan tercatat mengalami

peningkatan sebanyak 17,46 ribu jiwa, sementara peningkatan penduduk miskin

perdesaan hanya sebanyak 8,92 ribu jiwa. Meskipun demikian, mayoritas penduduk

miskin berada di perdesaan dengan jumlah sebanyak 225,09 ribu jiwa, sedangkan

penduduk miskin di perkotaan sebanyak 145,58 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di

Sumbar secara nasional menduduki posisi kedelapan terendah. Sementara jika

dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Sumatera, menempati posisi ketiga

terendah.

24

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah

Tabel 1
I Account APBN Regional Sumatera Barat
s.d. Akhir Desember Tahun 2020 dan 2021 (Miliaran Rupiah)

URAIAN Pagu/Target Realisasi s.d. Realisasi s.d. % Realisasi Growth
2021 Desember 2020 Desember 2021 2021
A. Pendapatan dan Hibah 6,299.19
I. Penerimaan Dalam Negeri 6,299.19 5,725.63 9,106.59 144.57% 59.05%
1. Penerimaan Perpajakan 4,717.01
a. Pajak Dalam Negeri 4,650.28 5,725.63 9,106.59 144.57% 59.05%
i. Pajak Penghasilan 2,862.35
ii. Pajak Pertambahan Nilai 1,579.26 3,979.77 7,103.15 150.59% 78.48%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan 62.46
vi. Pajak Lainnya 146.21 3,840.36 4,393.01 94.47% 14.39%
b. Pajak Perdagangan Internasional 66.73
i. Bea Masuk 20.09 2,340.55 2,807.15 98.07% 19.94%
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor 46.64
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1,582.18 1,338.41 1,356.28 85.88% 1.34%
a. PNBP Lainnya 191.83
b. Pendapatan Badan Layanan Umum 1,390.35 85.36 107.48 172.08% 25.92%
31,546.92
B. Belanja Negara 11,394.13 76.04 122.10 83.51% 60.57%
I. Belanja Pemerintah Pusat 4,532.62
1. Belanja Pegawai 4,627.59 139.41 2,710.13 4061.24% 1843.98%
2. Belanja Barang 2,207.55
3. Belanja Modal 26.37 12.13 10.28 51.17% -15.21%
4. Bantuan Sosial 20,152.79
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 19,160.20 127.28 2,699.85 5789.03% 2021.13%
1. Transfer ke Daerah 433.37
a. Dana Bagi Hasil 12,523.49 1,745.85 2,003.45 126.63% 14.75%
b. Dana Alokasi Umum 1,902.67
c. Dana Alokasi Khusus Fisik 455.14 355.28 399.20 208.10% 12.36%
d. Dana Insentif Daerah 3,845.53
e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 992.60 1,390.57 1,604.25 115.38% 15.37%
2. Dana Desa (25,248)
31,361.66 30,802.65 97.64% -1.78%
C. Surplus/Defisit Anggaran
11,434.83 10,741.62 94.27% -6.06%
Sumber : OMSPAN, SIMTRADA, diolah
4,505.59 4,555.25 100.50% 1.10%

4,643.80 4,193.64 90.62% -9.69%

2,259.87 1,966.39 89.08% -12.99%

25.57 26.35 99.92% 3.05%

19,926.84 20,061.03 99.54% 0.67%

18,981.54 19,069.38 99.53% 0.46%

470.53 724.83 167.26% 54.05%

12,672.26 12,523.49 100.00% -1.17%

1,553.83 1,626.75 85.50% 4.69%

626.85 455.14 100.00% -27.39%

3,658.07 3,739.18 97.23% 2.22%

945.30 991.64 99.90% 4.90%

(25,636) (21,696) 85.93% -15.37%

Secara ringkas, realisasi APBN di Sumbar sampai dengan 31 Desember 2021
mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp9,11 triliun (144,57 persen dari target), lebih
tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp5,72 triliun. Di sisi lain,
realisasi belanja negara sebesar Rp30,80 triliun (97,64 persen dari pagu), lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp31,36 triliun.

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Capaian Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Desember 2021 kembali

melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan
perpajakan yang tumbuh mencapai 78,48 persen. Penerimaan perpajakan masih
menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontibusi sebesar 78,00 persen
terhadap total pendapatan negara. Sementara itu pendapatan PNBP memberikan
kontribusi sebesar 22,00 persen.

25

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

a. Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri

Rp4,93 triliun (94,47 persen dari target) dengan kontribusi 61,85 persen dan pajak
perdagangan internasional Rp 2,71triliun (4.061,24 persen dari target) dengan
kontribusi 38,15 persen. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi
oleh pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara pajak
perdagangan internasional didominasi oleh Bea Keluar.

Grafik 4. Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri

Sumber :OMSPAN, diolah

Realisasi pajak dalam negeri tumbuh 14,39 persen (yoy) yang didorong oleh
peningkatan jumlah realisasi Pajak penghasilan yang mencapai Rp2,81 triliun yang
tumbuh 19,94 persen dan peningkatan jumlah realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 1,34%. Pendorong utama pertumbuhan adalah adanya kenaikan harga
komoditas sawit dan meningkatnya harga batubara serta adanya penurunan Level
PPKM. Sektor dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi
penerimaan perpajakan dalam negeri di Sumatera Barat adalah sektor perdagangan
besar.

Meskipun realisasi penerimaan pajak dalam negeri mengalami peningkatan, masih
terdapat tantangan strategis yang harus dihadapi yakni peningkatan kepatuhan wajib
pajak. Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah
melalui Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui penanganan WP Strategis dengan fokus
kepada WP Group, HWI, Transfer Pricing dan Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui
Kerjasama dengan ILAP (Kemenkeu One, Korsupgah KPK, Aparat Penegak Hukum,
Pemda, dll). Langkah-langkah optimalisasi penerimaan pajak

1) Melakukan penggalian potensi secara komprohensif dan melakukan
percepatan dengan cara mengelompokkan penggalian potensi berdasarkan
sektor yang sama, dan menyeluruh secara vertikal hingga 5 tahun pajak ke
belakang, dengan memperhatikan prioritas SPT Tahunan yang sudah
mendekati masa daluarsa penetapan.

2) Mengoptimalkan data pemicu dan data penguji pada aplikasi Approweb. •
Memanfaatkan data alat keterangan yang tersedia.

26

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

3) Melakukan Percepatan penyelesaian pemeriksaan, terutama pemeriksaan rutin
dan pemeriksaan khusus.

4) Melakukan kegiatan asistensi pada proses pemeriksaan yang masih berjalan
khususnya terhadap Wajib Pajak tertentu yang memiliki potensi material. •
Melakukan kegiatan peer review.

5) Melakukan reviu atas konsep KKP dan LHP sebelum pembahasan akhir
dengan Wajib Pajak.

6) Melakukan penggalian potensi pajak melalui pengumpulan data online
khususnya youtuber, selebgram, dan e-commerce.

7) Melakukan pengamatan ke lapangan dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari internal maupun
eksternal.

8) Melakukan pengawasan data proyek pembangunan di wilayah Provinsi
Sumatera Barat.

9) Melakukan pengawasan WP Bendahara dengan memaksimalkan proses
rekonsiliasi DTH/RTH bulanan.

10) Melakukan tindakan penagihan prioritas terhadap wajib pajak yang memiliki
ability-to-pay tinggi serta bergerak di sektor usaha yang masih berjalan dengan
baik dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

11) Memantau angsuran utang pajak.
12) Melakukan Profilling Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, asset tracing

komprehensif dengan melibatkan Seksi Intelijen.
13) Profiling Wajib Pajak dan penentuan prioritas penagihan berdasarkan CRM

Aplikasi Penagihan.

Di sisi lain, realisasi pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk Rp10,28
miliar dan Bea Keluar Rp2,70 triliun. Realisasi pajak perdagangan internasional mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan yakni 1.843,98 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh
bea keluar/pungutan ekspor yang tumbuh 2.021,13 persen. Pertumbuhan yang sangat besar
ini didorong oleh kenaikan harga komoditas CPO dan produk turunannya yang berpengaruh
pada kenaikan tarif bea keluar untuk komoditas tersebut. Sementara itu Bea Masuk
terkontraksi 15,21 persen. Terkontraksinya Bea Masuk ini disebabkan karena berkurangnya
aktivitas perusahaan penyumbang Bea Masuk terbesar di Sumbar, sehingga volume impor
dari perusahaan tersebut mengalami penurunan.

Grafik 5. Realisasi Penerimaan Perpajakan Perdagangan Internasional

27

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Sumber :OMSPAN, diolah
Pada tahun 2021, harga
referensi CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun
sebelumnya. Rata-rata kolom tarif bea keluar pada tahun 2021 yaitu berada pada
kolom 8. Jika dirinci per bulan, realisasi bea dan cukai pada bulan Desember
mencapai Rp372,62 miliar dan menjadi puncak realisasi penerimaan bea cukai di
tahun 2021.

Grafik 6. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan
Perdagangan Internasional Per Bulan

Sumber :OMSPAN, diolah
Pada tahun 2021, terdapat beberapa tantangan strategis terkait Bea dan Cukai
yaitu diantaranya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan optimalisasi

28

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

utilisasi pelabuhan. Beberapa upaya strategis yang sudah dilakukan oleh KPPBC
Teluk Bayur adalah sebagi berikut :
1) Mengoptimalkan implementasi program National Logistic Ecosystem (NLE)

sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2020
2) Meminta rencana kegiatan impor kepada Perusahaan yang berada di bawah

pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
3) Rapat optimalisasi penerimaan tahun 2021
4) Melakukan analisis kegiatan ekspor
5) Peningkatan kompetensi untuk pemeriksa barang ekspor

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai Rp2,00 triliun

atau 126,63 persen dari target. Capaian realisasi PNBP tersebut terdiri dari PNBP
Lainnya sebesar Rp399,20 miliar, dan pendapatan BLU Rp1,60 triliun. Capaian
realisasi PNBP tumbuh 14,75 persen (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut
didorong oleh meningkatnya pendapatan BLU sebesar 15,37 persen (yoy).
Pertumbuhan positif pendapatan BLU ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan
layanan pendidikan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Grafik 7. Realisasi Penerimaan PNBP

Sumber : OMSPAN, diolah

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp30,80

triliun (97,64 persen dari pagu), terkontraksi 1,78 persen. Realisasi Belanja Negara
tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,74 triliun dan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp20,06 triliun. Realisasi belanja negara mengalami
kontraksi yang disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada belanja
pemerintah pusat.
a. Belanja Pemerintah Pusat

Aktivitas Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) tahun 2021 cenderung
melambat sejak bulan Agustus, dan kembali meningkat di bulan November dan
puncaknya di bulan Desember. Mulai bulan Agustus 2021, realisasi belanja K/L
cenderung melambat terutama belanja barang dan belanja modal, seiring dengan
adanya kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Realisasi bulan

29

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Desember mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan
dengan bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jadwal
pembayaran kontrak yang jatuh tempo di bulan Desember, adanya buka blokir
terutama untuk satker di lingkup kementerian PUPR, serta meningkatnya Belanja
Perjalanan Dinas seiring dengan perubahan level PPKM di wilayah Sumatera
Barat.

Grafik 8. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per Bulan

Grafik 9. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Sumber :OMSPAN, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai
dengan 31 Desember 2021 terkontraksi 6,06
persen (yoy), yang disebabkan karena ada
penurunan jumlah realisasi belanja modal sebesar 12,99 persen dan penurunan
realisasi belanja barang sebesar 9,69 persen.
1) Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai tumbuh 1,10% (Tahun 2020: 2,06%), didorong oleh
kenaikan pembayaran gaji karena adanya kenaikan pangkat di periode Bulan
Oktober, KGB serta perubahan status kepegawaian (nikah dan penambahan
anak), serta meningkatnya pembayaran lembur seiring dengan meningkatnya
volume pekerjaan di akhir tahun.
2) Belanja Barang
Realisasi belanja barang terkontraksi 9,69% (Tahun 2020: -9,28%), namun hal
tersebut belum mencerminkan realisasi sesungguhnya karena masih terdapat

30

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

pertanggungjawaban belanja yang belum dilakukan melalui mekanisme GU/TUP
Nihil yang baru akan dipertanggungjawabkan di bulan Januari 2022
Belanja Barang BLU mengalami pertumbuhan yang paling besar. Hal ini didorong
oleh adanya perubahan level PPKM di wilayah Sumbar, terutama untuk satker
BLU di bidang pendidikan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan
secara luring
Manfaat kepada masyarakat s.d. akhir Desember 2021:
✓ Pemberian layanan pendidikan untuk 74.802 orang
✓ Pemberian layanan kesehatan untuk 30.063 orang
✓ BOS untuk 41.024 siswa sekolah (Kemenag)
3) Belanja Modal
Realisasi belanja modal terkontraksi -12,99% (Tahun 2020: -18,45%), disebabkan
terutama karena adanya refocusing anggaran belanja modal. Terkontraksinya
belanja modal disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada belanja
modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal modal peralatan dan mesin, serta
belanja modal lainnya. Hal ini tidak terlepas dari refocusing anggaran belanja
modal, keterlambatan proses revisi DIPA terutama untuk belanja modal yang
tertagging prioritas nasional, kegagalan lelang dan keterlambatan proses
pengiriman barang dari luar negeri. Manfaat untuk masyarakat dari realisasi
belanja modal adalah sebagai berikut :

4) Belanja Bantuan Sosial
Realisasi belanja bansos tumbuh 3,05% (Tahun 2020: 1,15%), didorong oleh
adanya kenaikan jumlah penerima bansos. Belanja bantuan sosial yang
disalurkan oleh satker di Sumatera Barat hanya berupa penyaluran KIP kuliah
pada Kementerian Agama. Penyaluran bansos sangat bergantung pada juknis
yang diterbitkan oleh masing-masing K/L, baru mulai ada realisasi pada awal April
2021. Manfaat untuk masyarakat: Program Indonesia Pintar (PIP)
✓ UIN Imam Bonjol sebanyak 976 Mahasiswa
✓ IAIN Batusangkar sebanyak 659 Mahasiswa
✓ IAIN Bukittinggi sebanyak 809 Mahasiswa

31

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

b. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meliputi Transfer ke Daerah
(TKD) sebesar Rp19,07 triliun (99,53 persen) dan Dana Desa Rp991,64 miliar
(99,90 persen). Realisasi TKDD tumbuh 0,67 persen (yoy) yang didorong oleh
perbaikan kinerja pada beberapa jenis dana transfer seperti DBH, DAK Fisik, Dana
Desa dan DAK Non Fisik.

Grafik 10. Realisasi Belanja TKDD

Secara um Sumber :SIMTRADA, OMSPAN, diolah

Secara umum, terkontraksinya realisasi TKD disebabkan karena terkendalanya
pemenuhan persyaratan penyaluran pada beberapa jenis transfer. Di sisi lain,
terkontrasinya penyaluran DID sebesar 27,39% disebabkan karena pada tahun
2021 memang mengalami penurun jumlah alokasi yang disebabkan karena tidak
ada lagi DID tambahan seperti pada tahun sebelumnya

3. Realisasi APBD s.d. Desember 2021
Secara ringkas, realisasi APBD di Sumbar sampai dengan akhir Desember 2021
mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp27,01 triliun (98,63 persen dari target). Di
sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,67 triliun (86,56 persen dari pagu).
Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Surplus Anggaran
mencapai Rp2,34 triliun. Sementara itu realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai
Rp799,99 miliar sehingga pada akhir Desember 2021 tercatat SiLPA sebesar Rp3,14
triliun.

32

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Tabel 2
I Account APBD Regional Sumatera Barat
s.d. Akhir Desember 2021 (Miliaran Rupiah)

AKUN PAGU REALISASI % REALISASI
Pendapatan Daerah 27,388.26 27,013.30 98.63
4,921.69 4,371.78 88.83
PAD 2,868.42 2,759.91 96.22
Pajak Daerah 52.68
Retribusi Daerah 265.12 139.66 89.29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 286.61 255.92 81
Lain-Lain PAD yang Sah 1,501.53 1,216.29 101.77
20,597.90 20,962.21 101.77
TKDD 20,597.90 20,962.21 89.87
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,868.68 1,679.31 106.85
Pendapatan Lainnya 838.06 895.48 271.46
Pendapatan Transfer Antar Daerah 288.75 783.83
Pendapatan Hibah
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 741.87 - 0
28,498.81 24,667.32 86.56
Perundang-Undangan 12,214.21 10,961.73 89.75
Belanja Daerah 7,672.80 6,209.53 80.93
4,179.28 2,993.05 71.62
Belanja Pegawai 4,432.52 4,503.01 101.59
Belanja Barang Jasa (1,110.55) 2,345.99 -211.25
Belanja Modal 1,101.05 72.66
Belanja Lainnya 1,219.76 799.99 69.92
Surplus/(Defisit) 1,187.07 852.89 71.85
Pembiayaan Daerah 852.86
Penerimaan Pembiayaan Daerah 20.00 0
12.70 - 0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya -
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 0.03 0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan 118.72 52.90 44.56
Peraturan Perundang-Undangan 20.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 81.55 - 0
Pembentukan Dana Cadangan 11.17 48.91 59.98
Penyertaan Modal Daerah 1.17 10.45
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6.00 2.82
Pemberian Pinjaman Daerah (9.50) 3,145.98 47
SiLPA/SiKPA

Sumber : Website DJPK

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari pendapatan daerah,
dengan jumlah realisasi Rp20,96 triliun (101,77 persen dari target) yang merupakan
77,60 persen dari total pendapatan daerah. Sementara PAD hanya memberikan
kontribusi sebesar 16,18 persen atau senilai Rp4,37 triliun. Kondisi ini tidak jauh
berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa sampai dengan saat
ini pendapatan daerah di Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer
pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, Belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai yakni
sebesar Rp.10,96 triliun atau 44,44% dari total belanja daerah. Sementara belanja
modal hanya terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 12,13 persen dari seluruh total
belanja daerah.

33

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Sosialisasi Peraturan Akuntansi dan Update Aplikasi Pelaporan Tahun 2021

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) telah meraih Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari tahun 2016-2020. Opini WTP

merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK berdasarkan hasil pemeriksaan

atas laporan keuangan pemerintah. Capaian opini terbaik merupakan refleksi bahwa

laproan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN telah disusun dengan

system pengendalian internal yang andal, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), peraturan perundangan yang berlaku, serta terdapat pengungkapan yang

cukup dan memadai. Namun, dalam penyusunan LKKL tahun 2020 masih ditemukan

beberapa catatan yang menjadi temuan baik temuan berulang maupun temuan baru.

Temuan berulang seperti permasalahan pengelolaan PNBP, dan penatausahaan kas

dan persediaan. Adapun temuan baru yaitu terdapat data anomali pada aset tetap,

aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada SIMAK BMN.

Dalam rangka menindaklanjuti

temuan untuk mencapai opini terbaik

atas LKKL tahun 2021 dan sebagai

persiapan penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga Tahun 2021 yang

lebih berkualitas, serta sebagai

mitigasi risiko untuk dapat

mengantisipasi kendala-kendala

yang mungkin terjadi pada saat penyusunan LKKL, maka Direktorat APK bekerja sama

dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2021

menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Akuntansi dan Update Aplikasi

Pelaporan Tahun 2021 bagi satuan kerja (satker), termasuk satker wilayah, dan melibatkan

seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil DJPb

Provinsi Sumatera Barat. Sosialisasi ini dilakukan bersama Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan c.q. Subdit Sistem Akuntansi. Beberapa materi yang disampaikan

dalam sosialisasi ini antara lain: Persiapan Roll Out SAKTI Full Modul; Update Aplikasi

Tahun 2021; dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah pada UAKPA di

Kementerian Negara/Lembaga Hibah sesuai dengan RPMK Sistem Akuntansi Hibah.

Pada tahun 2021, 11 Kementerian dan Lembaga (K/L) menggunakan SAKTI dalam

penyusunan LKKL, sedangkan 76 K/L menggunakan Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN,

dan SAIBA dan seluruh data BMN dan keuangan satuan kerja (satker) di seluruh K/L

diintegrasikan di Aplikasi e-Rekon&LK, selanjutnya dikonsolidasi dengan data LKBUN di

SPAN dalam rangka penyusunan LKPP. Tahun 2021 juga merupakan tahun persiapan

implementasi Aplikasi SAKTI secara penuh seluruh model oleh K/L pada tahun 2022. Pada

tahun 2022, seluruh K/L akan menggunakan SAKTI dalam penyusunan LKKL, seluruh data

BMN dan keuangan satker di seluruh K/L terintegrasi di SAKTI, tidak perlu dilakukan

pengiriman ADK antar aplikasi, dan monitoring data dilakukan melalui MONSAKTI.

Dalam persiapan Roll Out SAKTI, dilakukan pembentukan Saldo Awal Tahun 2022

pada SAKTI. Data yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan yaitu data

34

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

persediaan, data aset tetap/aset lainnya, data piutang, dan data keuangan. Pembentukan
saldo awal tahun 2022 pada SAKTI dilakukan dengan mengunggah data detail persediaan
pada aplikasi persediaan, aset tetap/aset lainnya pada aplikasi SIMAK BMN, dan data
keuangan ke e-Rekon&LK. Adapun data detail yang diunggah adalah saldo akhir tahun
2021 audited. Kemudian data detail pada e-Rekon&LK dimigrasikan ke SAKTI. Perlu
dipastikan bahwa data pada aplikasi persediaan, SIMAK BMN, SAIBA sama dengan e-
Rekon&LK. Data yang dimigrasikan ke SAKTI merupakan data yang wajar/normal dan
merupakan data satker aktif (satker yang memiliki DIPA). Sebelum dilakukan migrasi ke
SAKTI, data tidak wajar/tidak normal (anomali) harus diselesaikan terlebih dahulu. Pada
prinsipnya, kebijakan serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan saat ini masih
berlaku. Namun, prosedur teknis penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan
SAKTI.

Terkait dengan penggunaan aplikasi pelaporan yakni Aplikasi Persediaan, SIMAK
BMN, dan SAIBA dalam penyusunan LKKL tahun 2021, informasi trouble shooting aplikasi-
aplikasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kendala dan permasalahan penggunaan
aplikasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, khususnya pada satuan kerja
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat. Troubleshooting dilakukan pada aplikasi
versi 21.0.0, sedangkan untuk pengembangan aplikasi versi 21.1.0 sedang dalam proses
finalisasi dan akan segera dirilis dalam waktu dekat.

Pengembangan aplikasi persediaan versi 21.1.0 seperti perbaikan format laporan –
buku persediaan dengan penerapan metode FIFO (First In First Out) sehingga dilakukan
penutupan sementara Menu Koreksi dalam rangka pengembangan terkait penerapan
metode FIFO, serta pembukaan menu laporan yang berfungsi untuk memudahkan
pelaporan persediaan dan untuk mencetak laporan-laporan persediaan yang diperlukan
dalam rangka pelaporan. Pengembangan SIMAK BMN versi 21.1.0 terdiri dari perbaikan
referensi kode barang, penambahan menu Kertas Kerja Konfirmasi (K3), penyesuaian
menu Revaluasi BMN, dan penambahan menu Inventarisasi BMN. Adapun
pengembangan SAIBA yaitu penyesuaian KRO pada Tabel Referensi, perbaikan Posting
Rules Pagu Anggaran BLU, penyesuaian formula Saldo Anggaran Lebih (SAL) BLU,
perbaikan mapping akun penanganan Pandemi Covid-19 BLU, penyesuaian terhadap
Posting Satuan Kerja BLU, penyesuaian terhadap akun-akun baru, dan penambahan
pasangan Jurnal Umum terkait Utang Jangka Panjang Dalam Negeri.

Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan nilai hibah, sehingga diperlukan adanya
peningkatan pemahaman Kementerian dan Lembaga (K/L) tentang mekanisme
pengelolaan hibah termasuk dengan pertanggungjawabannya. Perlu dipastikan bahwa
hibah tersebut telah dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan hibah
pada UAKPA di Kementerian Negara/Lembaga yang diakomodir pada revisi Peraturan
Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah yang ditargetkan selesai pada akhir
tahun 2021.

Beberapa permasalahan yang umum diinformasikan oleh satuan kerja lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada saat sesi diskusi, diantaranya yaitu:
a. Terdapat perbedaan saldo awal pada aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA, dan

e-Rekon-LK.

35

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Apabila ditemukan perbedaan nilai atas saldo awal pada aplikasi Persediaan, SIMAK-
BMN, SAIBA, dan e-Rekon-LK maka diperlukannya melakukan koordinasi dengan
Eselon 1, tim Pembina dari Kementerian Negara/Lembaga terkait, serta KPPN
setempat. Dibutuhkan adanya back-up data pada SAIBA, SIMAK-BMN, dan
Persediaan, sehingga APK dapat melakukan analisis dan berkoordinasi dengan tim
Pembina K/L terkait.

b. Permasalahan terkait dengan pengklasifikasian Hibah.
Terkait dengan hibah, para satuan kerja diharuskan untuk memahami kriteria hibah
terlebih dahuli, apakah transaksi termasuk pemindahtanganan atau keluar barang
masuk diluar instansi pusat. Apabila pemda memberikan ke satuan kerja tertentu itu
dapat diklasifikasikan menjadi hibah, namun apabila diperoleh dari instansi pemerintah
lain maka tidak dapat dikategorikan menjadi hibah.

c. Apakah manfaat dari penerapan aplikasi SAKTI dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi
sebelumnya.
SAKTI dapat mengintegrasikan seluruh modul dalam pelaporan keuangan sehingga
ditujukan untuk dapat mempermudah dan menjamin dalam menyajikan data baik
secara kuantitas maupun kualitas.

Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan berbasis akrual selalu dikembangkan dan disempurnakan sejak tahun 2013.
Dengan adanya perkembangan/update peraturan/kebijakan ini, maka penting untuk
adanya kesamaan pemahaman pada setiap satuan kerja dalam rangka penerapan
akuntansi berbasis akrual yang semakin baik sehingga akuntabilitas atas Laporan
Keuangan dapat terjaga. Diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kualitas Laporan Keuangan sehingga
LKKL dan LKPP tahun 2021 dapat mencapai dan mempertahankan opini tertinggi yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Focus Group Disscussion Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Akhir
Tahun 2021

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
sebagai Regional Chief Economist (RCE)
di Provinsi Sumatera Barat memiliki peran
diantaranya untuk men-deliver kebijakan-
kebijakan pemerintah pusat di daerah,
yaitu dengan memperluas akses informasi
mengenai Penerimaan Negara pada Akhir
Tahun 2021 di Lingkup Provinsi Sumatera
berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, Kanwil DJPb
Sumatera Barat telah melaksanakan FGD
Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan
Negara Akhir Tahun 2021, bersinergi
dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini
Kanwil Ditjen Pajak, Kantor Bea dan Cukai , Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

36

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Sumatera Barat dan pihak Kanwil dan atau Kantor Cabang Utama perbankan di
wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mengendalikan saldo Kas Negara dan persiapan tutup buku pada
akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan berwenang mengatur Penerimaan Negara
dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran. Menindaklanjuti hal tersebut,
Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan
dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2021. Peraturan Direktur Jenderal ini
mengatur mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam
menghadapi akhir tahun anggaran 2021 yaitu Langkah-langkah dalam menghadapi
akhir tahun anggaran 2021 dimulai pada bulan Oktober 2021 dan Akhir tahun
anggaran 2021 bulan Desember 2021. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
tersebut, telah diatur tiga kelompok pengaturan batas waktu pelimpahan penerimaan
negara di akhir tahun 2021 yaitu sebagi berikut :

a) Pelimpahan Penerimaan Negara (Oktober s.d. 22 Desember 2021)
• Pelimpahan penerimaan negara dilakukan minimal 3x dalam sehari
• Batas waktu pelimpahan: 09.00 WIB; 13.30 WIB; dan 16.30 WIB.

b) Pelimpahan Penerimaan Negara (23 Desember s.d. 30 Desember 2021)
• Pelimpahan penerimaan negara dilakukan minimal 3x dalam sehari
• Batas waktu pelimpahan 09.00 WIB; 13.30 WIB; dan 17.30 WIB.

c) Pelimpahan Penerimaan Negara (31 Desember 2021)
• Pelimpahan penerimaan negara dilakukan minimal 5x dalam sehari
• Batas waktu pelimpahan: Pukul 09.00 WIB; 13.30 WIB; 17.30 WIB; 19.00 WIB;
dan 22.00 WIB.
• Penerimaan negara yang diterima pada tanggal 31 Desember 2021 setelah
pukul 21.00 s.d. 24.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan 31
Desember 2021 dan dilimpahkan pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 08.00 WIB

Pelaksanaan FGD Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Akhir Tahun 2021
Lingkup Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam rangka untuk memastikan
penerimaan Negara di akhir tahun 2021 dapat berjalan secara efektif dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik
dari berbagai pihak yang terkait diantaranya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak,
Ditjen Bea dan Cukai serta pihak perbankan yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi melansir data penerimaan pajak di
Sumatera Barat Januari s.d. Desember mencapai Rp4,02 triliun atau 86,56% dari
target penerimaan pajak tahun 2021 (4,65 miliar). Secara kumulatif jenis pajak PPh
Pasal 21, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 26, PBB, dan Pajak Lainnya mencatat
pertumbuhan positif dan lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun 2020. Secara sektoral, sektor yang tumbuh positif adalah Industri Pengolahan,
Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan Pergudangan, serta Kegiatan Jasa
Lainnya. Restitusi didominasi oleh PPN dan PPnBM yang tumbuh lebih tinggi
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, sedangkan restitusi PPh
Non Migas mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

37

STRATEGIC BRIEF SHEET [Type
text]
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Tabel 3
Penerimaan per Jenis Pajak

Sementara itu, realisasi penerimaan bea cukai s.d. 19 Desember 2021
mencatatkan tumbuh 2578,82% (yoy) per November 2021. Realisasi penerimaan
KPPBC TMP B Teluk Bayur s.d. 19 Desember 2021 Rp 2.543.260.570.000,-
(4198.06% Target APBN Tahun 2021). Realisasi penerimaan DJBC wilayah Sumatera
Barat tumbuh signifikan didorong kinerja positif komponen penerimaan Bea Keluar,
yaitu disebabkan karena kenaikan harga komoditi crude palm oil (CPO) dan
turunannya.

Melalui kegiatan FGD Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Negara Akhir
Tahun 2021, diharapkan pelaksanaan penerimaan negara pada akhir tahun 2021
dapat berjalan dengan lancar dan koordinasi antar unit yang terkait dapat terjalin baik
agar jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

38

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

PENGUATAN TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

1. Perkembangan Ekonomi Daerah

Per Desember 2021, pertumbuhan ekonomi Riau melalui indikator PDRB mengalami tren
kenaikan kembali seperti tren sebelum pandemi. Berdasarkan forecasting seperti sebelum
pandemi, diperkirakan PDRB Riau Triwulan IV akan mencapai Rp226,12 triliun dan PDRB
Tahunan 2021 sebesar Rp847,17 triliun. Aktivitas ekonomi sudah mulai menguat dan memulai
tren pertumbuhan positif seiring penurunan kasus COVID-19 dan peningkatan harga komoditi
kelapa sawit, serta keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

240

230
220 216,47

210 205,03 191,11 199,63
199,55 189,95 187,48 182,63

200 168,10

190 184,51
190,96

180

170

160

150 TW1 TW2 TW3 TW4
184,51 189,95 191,11 199,63
2019 190,96 168,10 187,48 182,63
2020 199,55 205,03 216,47
2021

2019 2020 2021 Poly. (2021)

Pertumbuhan PDRB Per Triwulan 2019-2021 (triliun)

Perekonomian Riau menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,59% pada Triwulan III 2021 (q-
to-q) dibanding triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,34%. Sementara dari sisi
pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,11%.
Sedangkan ekonomi Riau triwulan III 2021 terhadap triwulan III 2020 mengalami pertumbuhan
sebesar 4,10% (y-on-y).

39

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 16,06%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor
Luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 47,71%. Secara spasial, pada triwulan III-
2021 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,05% terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau
merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar
Pulau Jawa. (sumber data dari Berita Resmi Statistik BPS).

2. Perkembangan Keuangan Daerah Provinsi Riau

a. Realisasi Pendapatan APBN 2021
Peningkatan pendapatan selain untuk menekan defisit anggaran, juga dapat dijadikan

indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) merupakan dua sumber utama penyumbang pendapatan pada
pelaksanaan APBN 2021 di Provinsi Riau.

Pendapatan APBN di Provinsi Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pertumbuhan
pendapatan APBN 2021 di Provinsi Riau mencapai 99,3% dibandingkan 2020. Sisi Penerimaan
Perpajakan 2021 memberikan andil capaian sebesar Rp26,4 triliun atau tumbuh 104,9%
dibandingkan penerimaan 2020. Sedangkan pertumbuhan PNBP mencapai 12,7% dibandingkan
PNBP 2020.

30.000 104,9%
25.000 26.405
20.000
15.000 12.884
10.000
12,7%
5.000
- 836 942

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

2020 2021

Data Penerimaan APBN 2020 dan 2021 (miliar)

Tingginya realisasi penerimaan perpajakan tidak terlepas dari membaiknya kondisi
perekonomian Riau. Selain itu, naiknya ekspor, khususnya produk non migas Riau berupa olahan
hasil perkebunan sawit dan kertas meningkatkan pendapatan negara dari pembayaran tarif bea
keluar yang bersifat progresif terhadap arus ekspor barang ke luar negeri. Bea ekspor 2021
mencapai Rp12,0 triliun atau tumbuh 2.127,6% dibandingkan 2020.

40

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Sedangkan di sisi PNBP, tingginya kinerja penerimaan berasal dari tercapainya target
PNBP Badan Layanan Umum, khususnya BLU Kesehatan, dan Pendapatan dari PNBP
Fungsional Kementerian/ Lembaga Negara dalam memberikan jasa pelayanan kepada
masyarakat. PNBP 2021 tumbuh 12,7% dibandingkan 2020.

Potensi penerimaan yang dapat dikembangkan adalah dengan lebih memanfaatkan
sumber pendapatan yang ada. Selain dari sektor migas, sampai dengan saat ini, sawit masih
menjadi primadona sumber penerimaan. Dengan adanya peningkatan kualitas dari produk
turunan yang dapat dihasilkan oleh sawit, hal ini dapat menyumbang lebih jumlah penerimaan.

b. Realisasi Belanja APBN 2021
Kinerja Belanja APBN di Provinsi Riau 2021 mencapai Rp31,9 triliun atau tumbuh sebesar

7,7% dibandingkan 2020. Belanja APBN terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,7 triiun
dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp24,2 triliun.

35.000 31.930
30.000
25.000 29.652
20.000
15.000
10.000

5.000
-

Belanja Pemerintah Pusat
2020 2021

Belanja Pemerintah Pusat 2020-2021 (miliar)

Belanja Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial. Informasi yang menarik, bahwa belanja
barang 2021 tumbuh negatif sebesar 16,5% dibandingkan tahun 2020, sedangkan belanja modal
naik sebesar 91,1%.

Terdapat perubahan proporsi pertumbuhan belanja yang sebelumnya lebih besar belanja
barang daripada belanja modal menjadi sebaliknya. Hal ini menunjukan kebijakan pemerintah
yang lebih memihak kepada belanja produktif aset yang dapat memproduksi barang dan jasa
serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini dapat berdampak lebih besar kepada
peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Riau.

41

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

3.500 3.082 3.140 3.265
3.000 2.727
2.500
2.000 1.789
1.500
1.000 936

500 1,9% -16,5% 91,1% 9,1%
- 22 24

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial
2020 2021

Realisasi Belanja APBN Pemerintah Pusat Provinsi Riau 2020 dan 2021 (miliar)

Kanwil DJPb Provinsi Riau terus mendorong tingkat penyerapan APBN Riau, antara lain
dengan melakukan one on one meeting terhadap satuan kerja yang masih memiliki kinerja
belanja belum maksimal. Melengkapi upaya tersebut, sebagai tindaklanjut juga telah dilakukan
high level meeting, dengan cara mengundang ataupun mengunjungi kepala koordinator wilayah
terhadap bagian-bagian anggaran yang masih memerlukan perhatian.

Beberapa kegiatan koordinasi high level tersebut adalah kunjungan dari Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Riau, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Balai Pemeliharaan Jalan
Nasional Provinsi Riau, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Riau, Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Riau, dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Selain itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan laju penyerapan dilakukan dengan
melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Upaya-upaya tersebut nyatanya membuahkan hasil
terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Hasil dari upaya tersebut antara lain
menjadi Kanwil DJPb Riau sebagai Kuasa BUN Kategori Sedang dengan Capaian IKPA tertinggi
pada triwulan III 2021, serta mendapatkan peringkat tertinggi dalam pengisian Capaian Output
sebagai Kuasa BUN pada periode yang sama.

c. Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 di Provinsi Riau sebesar

Rp 20,83 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan Desember 2021 di seluruh Pemda di
Provinsi Riau adalah sebesar Rp24,24 triliun yang terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp9,22
triliun, DAU sebesar Rp8,40 triliun, DAK Fisik Rp1,49 triliun, DAK Non Fisik Rp3,35 triliun,
DID Rp297 milyar dan Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun.

42

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

10.000 9.222 8.404 8.404
9.000 5.522
8.000 98,3%
7.000 167,0%
6.000 3.415 3.356 90,5% 99,5%
5.000 DBH
4.000 89,0% 328 297 1.484 1.477
3.000
2.000 1.677 1.492
1.000
- 100,0%

DAU DAK FISIK DAK NONFISIK DID DANA DESA
PAGU REALISASI

Pagu dan Realisasi Belanja TKDD berdasarkan Belanja s.d. Desember 2021
Sumber : Simtrada (data diolah)

Realisasi belanja DBH merupakan persentase belanja TKDD terbesar, mencapai
167,0%. Ini disebabkan karena selain penyaluran DBH secara reguler, pada tahun 2021 juga
terdapat penyaluran DBH kurang bayar dari kas negara ke kas daerah sesuai Peraturan
Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2021.

Realisasi DAK Fisik sebesar 89,0%, merupakan terendah dibanding dana TKDD
lainnya. Dalam melaksanakan penyaluran DAK Fisik, beberapa kendala yang dialami Pemda
yaitu adanya force majeure pada bidang jalan, ketidaksesuaian nilai rencana kegiatan dan
kenaikan harga pasar, gagal upload syarat pengajuan berkas yang dilakukan pada saat injury
time, kurangnya koordinasi antara OPD, BPKAD dan Inspektorat Daerah sehingga
memperlama proses pengajuan DAK Fisik ke KPPN.

d. Realisasi APBD
Selain unsur fiskal nasional, APBD sebagai unsur fiskal yang bersumber dari daerah

juga memegang peran penting untuk pertumbuhan ekonomi untuk memulihkan kondisi yang
terdampak dari adanya pandemi. Data per 05 Januari 2021, realisasi belanja APBD Riau
2021 dari seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau mencapai 81,7%. Capaian yang kurang
optimal ini juga terjadi pada sisi penerimaan pendapatan daerah. Sampai dengan Desember
2021, realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target 100%, yaitu sebesar 93,1%.

43

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

URAIAN PAGU REALISASI %
Pendapatan Daerah 29.804,01 27.744,88 93,1%
PAD 7.247,55 6.084,14 83,9%
5.040,06 4.410,48 87,5%
Pajak Daerah 225,25 100,62 44,7%
Retribusi Daerah 314,62 235,92 75,0%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD yang Sah 1.667,62 1.337,12 80,2%
TKDD 20.864,37 20.282,95 97,2%
20.864,37 20.282,95 97,2%
Pendapatan Transfer Peerintah Pusat

Pendapatan Lainnya 1.692,08 1.377,80 81,4%
Pendapatan Transfer Antar Daerah 1.343,38 1.180,61 87,9%
Pendapatan Hibah 6067,1%
Lain-lain Pendapatan Sah 3,25 197,18
345,45 0 0,0%
Belanja Daerah 31.184,91 81,7%
Belanja Pegawai 11.127,64 25.490,60 88,1%
11.127,64 9.805,44 88,1%
Belanja Pegawai 9.154,45 9.805,44 81,0%
Belanja Barang Jasa 9.154,45 7.410,74 81,0%
4.266,47 7.410,74 73,6%
Belanja Barang dan Jasa 4.266,47 3.142,03 73,6%
Belanja Modal 6.636,35 3.142,03 77,3%
5.132,39 79,8%
Belanja Modal 28,88 23,05 90,7%
Belanja Lainnya 1.816,71 1.647,66 96,5%
159,14
Belanja Subsidi 164,87 3,91 33,8%
Belanja Hibah 0 67,55 105,5%
Belanja Bantuan Sosial 1.529,31
Belanja Lainnya 199,78 1.701,77 57,2%
Belanja Tidak Terduga 1.449,59 2.254,28 -163,2%
Belanja Bagi Hasil 2.976,53 1.345,08
Belanja Bantuan Keuangan -1.380,90 1.345,08 75,2%
Surplus/(Defisit) 1.342,09 75,0%
Pebiayaan Daerah 0
Peneriaan Pebiayaan Daerah 1.788,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelunya 1.788,42

Penerimaan Kembali Peberian Pinjaan Daerah 0 1,93

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan 0 1,06
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengeluaran Pebiayaan Daerah 00

Penyertaan Modal Daerah 00

SILPA 407,52 3.599,36 783,2%

Realisasi APBD Pemerintah Daerah Se-Riau per Desember 2021
Sumber: Portal APBD DJPK, diolah

44

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Meskipun pendapatan daerah tidak mencapai target, terdapat surplus anggaran yang
cukup besar yaitu Rp2,2 triliun. Surplus yang tinggi ini lebih mencerminkan banyaknya
program dan kegiatan pemerintah yang tidak dapat terlaksana, yang juga mengganggu
kinerja pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat, salah
satunya dari capaian realisasi belanja modal hanya tercapai sebesar Rp3,14 triliun atau
73,6% dari pagu.

Tingginya SILPA Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Riau salah satunya
disebabkan kurang fleksibelnya sistem penganggaran pemerintah daerah. Mekanisme revisi
anggaran pada tata Kelola keuangan daerah masih rigid dan dilakukan hanya pada saat
penyusunan APBD Perubahan. Penyusunan sistem dan prosedur tata Kelola, khususnya
revisi anggaran, dapat segera dilaksanakan dan disosialisasikan secara penuh kepada
seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan momentum adanya Permendagri
Nomor 77 tahun 2020 yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang
baru, dapat menjadi tonggak perubahan pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang
lebih maju.

Dalam rangka meningkatkan level penyerapan anggaran dan kolektabilitas
penerimaan daerah, Kanwil DJPb Provinsi Riau melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan
anggaran kepada seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rapat koordinasi dilaksanakan dengan Gubernur/Bupati/Walikota, perangkat pengelola
keuangan daerah, dan dinas-dinas terkait. Selain evaluasi terhadap kinerja belanja, capaian
pendapatan, pelaksanaan pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 di daerah,
penyaluran bantuan pemerintah, dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik
serta Dana Desa juga menjadi topik rapat koordinasi.

Sinergi lain yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Koordinasi Pemulihan
Ekonomi dan Asistensi Percepatan Realisasai APBD di seluruh pemerintah daerah. Dalam
tim yang diketuai oleh masing-masing dari kepala daerah tersebut, Kepala Kanwil DJPb Prov
Riau bertindak sebagai wakil ketua harian di level Provinsi, dan Kepala Bidang PPA II
menjadi wakil ketua harian pada level kabupaten/kota.

Hasil dari upaya-upaya tersebut antara lain dapat memperbaiki tingkat realisasi APBD
pemerintah daerah di Riau dari yang sebelumnya masuk pada lima besar terendah nasional,
saat ini sudah keluar dari zona lima terendah.

C. Kinerja Fiskal Regional

Peran Kanwil DJPb Riau dalam Membangun Tata Kelola APBD Riau

Berbeda dengan APBN, tata kelola APBD di daerah tidak terlepas dari aspek politik.
Pergantian kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) setiap periode lima tahun biasanya
diikuti dengan perubahan struktur pejabat dan kebijakan pengelolaan APBD. Kondisi ini yang
menyebabkan langkah-langkah perbaikan tata kelola APBD belum maksimal dilaksanakan,

45

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

baik oleh internal pemda dan intervensi pempus. Sehingga, menyebabkan masalah
rendahnya capaian realisasi belanja APBD terus terjadi setiap tahunnya.

Isu permasalahan
Data per 05 januari 2022, capaian belanja APBD Riau 2021 masih belum maksimal.

Dari pagu sebesar Rp31,18 triliun, hanya tercapai sebesar Rp25,49 triliun atau 81,7% dari
pagu. Capaian realisasi belanja APBD 2021 ini lebih rendah dibandingkan 2020 yang
terealisasi sebesar 87,6%.

40.000,00 35.029,88 31.184,91
35.000,00 30.669,73 25.490,60
30.000,00
25.000,00

20.000,00 87,6% 81,7%
15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00 2021
2020

PAGU REALISASI

Pagu dan Realisasi APBD 2020-2021

Analisis permasalahan
Rendahnya capaian realisasi APBD 2021 di Riau disebabkan beberapa hal sebagai

berikut:
1. Kurangnya pemahaman pimpinan daerah dan pejabat pengelola terkait pengelolaan
keuangan daerah, khususnya, proses pencairan dana APBD. Hal ini dapat disebabkan
sebagian besar Kabupaten di Riau dipimpin oleh Bupati yang baru di tahun 2021;
2. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan keterlambatan penerbitan SK
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan;
3. Kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, BPKAD dan APIP,
khususnya terkait DAK Fisik tidak ada koordinator yang jelas dalam prosedur
penyaluran karena OPD cenderung kurang patuh terhadap perintah atau himbauan
dari sesama eselon II (BPKAD atau Biro Pembangunan);
4. Implementasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan kendala penerapan aplikasi SIPD sehingga
menghambat dalam proses pencairan belanja APBD.

46

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Intervensi dan Rekomendasi
Beberapa langkah-langkah telah dilakukan Kanwil DJPb Prov. Riau untuk mengatasi

beberapa permasalahan diatas antara lain:
1. Pada tanggal 1 Desember 2021, Kanwil DJPb Prov. Riau Kepala Kanwil DJPb Riau,
Bapak Ismed Saputra menghadiri rapat koordinasi Forkompinda Riau sesuai
melaksanakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD) tahun 2022. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Gubernur Riau, Bapak
Syamsuar bersama Forkompinda Riau dan Kepala Daerah se-Provinsi Riau
membahas langkah antisipasi peningkatan kasus Covid-19 dan menyambut Natal dan
Tahun Baru (Nataru) 2022.
Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil DJPb Riau menyampaikan perkembangan
Realisasi anggaran, Transfer ke daerah, batas-batas pelaksanaan anggaran pada
akhir tahun, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk tahun
2022.

2. Untuk lebih meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, pada
06 Desember 2021, Kepala Kanwil DJPb Prov Riau pada kegiatan Rakorda
menyampaikan Kinerja-Kinerja Anggaran dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kota
Pekanbaru tahun 2021 dan rencana pelaksanaan anggaran tahun 2022 kepada
Walikota, Inspektur Daerah, dan segenap jajaran pejabat dan pegawai Pemerintah
Kota Pekanbaru.
Pada kesempatan tersebut, Kepala kanwil DJPb Prov Riau menyempatkan untuk
melihat lebih dekat implementasi proses layanan Bendahara Umum Daerah untuk
penyelesaian tagihan APBD pada BPKAD Kota Pekanbaru. Bapak Ismed
menyampaikan bahwa simplifikasi dan digitalisasi dalam penyelesaian tagihan APBD
perlu ditingkatkan. Bapak Ismed juga menawarkan kepada BPKAD Kota Pekanbaru
untuk dapat melihat secara langsung proses penyelesaian tagihan dari APBN oleh
KPPN Pekanbaru sebagai Kuasa BUN di daerah.

3. Pada tanggal 07 Desember 2021 melaksanakan "Coffee Morning" bersama Kepala
Kanwil DJP, Kepala Kanwil DJKN, Kepala Balai LHK, dan Kapolda Riau yang
bertempat di Ruang kepala Kanwil DJKN RSK. Pada perbincangan dalam suasana
yang santai ini, dibahas terkait strategi pengamanan kekayaan negara diantaranya
kawasan hutan.

4. Seusai Coffee Morning, Kepala Kanwil DJPb Riau didampingi plt. Kepala Bidang
Pelaksanaan Anggaran II menghadiri koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi
keuangan daerah bersama Tim Percepatan dan Perluasaan Digitalisasi Daerah
(TP2DD) diantaranya: Asisten III Gubernur Riau, perwakilan Bank Indonesia provinsi
Riau, Perwakilan Bank Riau Kepri.
Topik bahasan kali ini adalah bagaimana mendorong percepatan dan perluasan
digitalisasi keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga
dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang

47

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

lebih baik lagi. Turut dibahas pada kesempatan ini terkait porgres elektronifikasi
transaksi keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Bapak Ismed menyampaikan bahwa, untuk pengembangan elektronifikasi serta
menghidupkan UMKM Lokal, maka perlu digarap "Marketplace" lokal. Marketplace ini
dapat mengadopsi sistem marketplace yang saat ini tengah berjalan di lingkup
Kementerian Keuangan, Khususnya Direktorat Jenderal Perbendahaaraan selaku PIC.

5. Sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah
Riau pada tanggal 13 Desember 2021. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau ditunjuk
sebagai nara sumber Webinar Peran Akuntan Pemerintahan Bersertifikasi Profesi
(CGAA/CGAE) Dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan yang diselenggarakan IAI
Riau. Pada kesempatan ini, Bapak Ismed hadir sebagai narasumber menyampaikan
materi terkait Tata Kelola Keuangan Negara/Daerah di era 4.0 (Best Practice
Kemenkeu RI).
Pada Webinar ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah
Riau, serta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau. Partisipasi
dalam acara ini merupakan wujud peran aktif Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Riau dalam mendukung Misi Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.

6. Dalam rangka peningkatan inklusivitas keuangan daerah, pada 13 Desember 2021,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau diwakili oleh Plt. Kepala Bidang PPA II, Bapak
Setyarta menghadiri dan berperan aktif dalam Rapat Pleno Ke-2 Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPKAD) di Balai Serindit Gedung Daerah, Komplek Dinas
Gubernur Riau.
Rapat yang diketuai oleh Sekda Provinsi Riau tersebut diinisiasi oleh Kepala OJK
Perwakilan Provinsi Riau didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau.
Rapat membahas tentang evaluasi pelaksanaan program TPKAD sepanjang tahun
2021 dan pembahasan strategi pelaksanaan program untuk tahun 2021. Salah satu
program yang dilanjutkan pada tahun 2022 adalah mengenai Pengoptimalan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi bentuk nyata pemerintah dalam
mendukung penguatan usaha kecil dan menengah masyarakat. Evaluasi sepanjang
tahun 2021 mengatakan bahwa pelaksanaan KUR di Provinsi Riau sudah sangat baik,
dan kinerja yang sudah baik ini diharapkan berlanjut di tahun depan.

7. Rabu, 15 Desember 2021, Kepala Kanwil DJPb Riau bersama tim menghadiri High
Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau Tahun
2021. Dengan tajuk "Stabilitas Harga Meningkatkan Daya Beli Masyarakat", kegiatan
ini turut dihadiri Karo Ekonomi, Asisten II, Kapolda Riau, Kaper BI Riau, Kanwil Bulog,
BPS, serta Bupati/Walikota se provinsi Riau.
Pada kesempatan ini dibahas terkait inflasi pada peringatan Natal dan Tahun Baru
(NATARU), pencairan APBN dan APBD yang menumpuk di akhir tahun anggaran yang
menyebabkan terjadinya peningkatan uang beredar di masyarakat yang turut
berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat serta inflasi.

48