Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

Sebaliknya, hanya Poltekbang Jayapura yang reaslisasi PNBP nya tidak mencapai
target yang ditetapkan tahun ini. Capaian realisasi PNBP nya hanya berkisar 31,88 persen
dari target 18,75 miliar. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19, moratorium SDM pada
satkeholder BUMN, serta masih minimnya minat untuk melanjutkan studi di bidang
penerbangan. Di lain sisi, kedua satker BLU Rumah Sakit berhasil mencatatkan realisasi
PNBP BLU yang melebihi target, yaitu RSB Jayapura dengan realisasi Rp45,28 miliar dari
target Rp38,00 miliar, dan Rumkit Marthen Indey dengan realisasi Rp56,93 miliar dari Rp34,43
miliar.

Dari sisi belanja, ketiga satker BLU telah merealisasikan belanja PNBP di level optimal
yang mendekati 100 persen. Satker BLU dengan realisasi belanja dengan sumber dana PNBP
terendah adalah RSB Jayapura dengan realisasi 95,76 persen dari pagu Rp45,1 miliar.
2. Sharing Session Analisis dan Teknik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dalam Rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi,
serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertugas menyusun reviu belanja
pemerintah (KFR, RPA, Spending Review). Reviu belanja pemerintah tersebut diharapkan
dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana
kebijakan, masyarakat dan investor.

Untuk memperkuat kemampuan analisis pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas
tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 bertempat di ruang rapat GKN
Jayapura lantai 9, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua melaksanakan kegiatan
sharing session analisis dan teknik proyeksi pertumbuhan ekonomi regional dengan
menghadirkan narasumber ekonom dari Bank Indonesia Perwakilan Papua. Kegiatan diikuti
oleh seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, perwakilan dari KPPN
Jayapura, dan perwakilan dari Bank Indonesia Papua.

Narasumber dari BI Perwakilan Papua menyampaikan metode yang digunakan BI untuk
melakukan proyeksi ekonomi regional yaitu menggunakan model ARIMA (Auto Regressive
Integrated Moving Average) dan VAR (Vector Auto Regression). Dari kegiatan tersebut
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan analisis pegawai,
yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa kajian dan laporan yang memerlukan
pemodelan yang serupa.

399

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

DOKUMENTASI KEGIATAN

400

STRATEGIC BRIEFSHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN
TRANSFER DAK FISIK DI PAPUA BARAT

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Data rilis yang disampaikan BPS, laju inflasi Papua Barat sampai dengan awal bulan
Desember 2021 masih relatif terkendali dengan angka sebesar 3,24 persen (yoy) atau 2,23 persen
(ytd) . Provinsi Papua Barat menjadi provinsi di Indonesia yang mengalami inflasi di atas batas target
nasionalyaitu3±1persen.Aktivitasekonomidanwisatayangkembalibergeliat setelah menurunnya
kasus pandemi Covid-19 mendorong naiknya permintaan kelompok makanan jadi (warung).
Sedangkan untuk kelompok sandang, laju inflasi masih relatif terkendali. Dalam rangka menyambut
Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru), angkutan udara (AP) dan hasil perikanan berpotensi mengalami
inflasi. Program TPID yang diprioritaskan pada peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan serta
peningkatan pemantauan harga bahan pokok dan barang strategis lainnya diharapkan mampu
memberikan dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan
harga/realisasi inflasi serta terciptanya harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya pada tingkat
wajar.

Dorongan naiknya permintaan akibat konsumsi masyarakat yang meningkat belum bisa
menunjukkan adanya perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat dibandingkan dengan periode
sebelumnya (mtm) dengan nilai sebesar 100,43 atau turun 0,81%. NTP Provinsi Papua Barat
mengalami penurunan terbesar dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sementara itu,
subsektor perikanan, pembudidaya ikan, dan nelayan menjadi subsektor dengan nilai tukar yang defisit
(<100) atau lebih kecil dari target (112,09) yang ditetapkan dalam RPJMD yang disebabkan karena
sebagian besar serapan tenaga kerja Papua Barat berada di sektor pertanian, perkebunan dan
perikanan sehingga rendahnya NTP dapat berpotensi pada kenaikan jumlah penduduk miskin
baru.

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desmeber 2021

Kebijakan penanganan Covid-19 secara terukur mulai terlihat dengan adanya pelonggaran
aktivitas sosial ekonomi di Papua Barat yang ditunjukkan dengan diupayakannya kinerja
perekonomian untuk terus tumbuh. Hal ini terlihat pada capaian pendapatan negara yang masih
melanjutkan tren pertumbuhanpositif.

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp2,85 triliun atau 96,6
persen terhadap target APBN 2021. Komponen pendapatan negara mayoritas bersumber dari
perpajakan dengan nominal mencapai Rp2,53 triliun yang terdiri dari PPh, PPN, PBB, Cukai, Pajak
Lainnya, dan Bea Masuk. PPN menjadi penyumbang terbesar yang telah mencapai Rp1,29 triliun.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp316,12 miliar yang
terdiri dari PNBP lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desmeber 2021

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai Rp11,93
triliun (96,53 persen dari pagu APBN 2021). Peningkatan kinerja belanja pemerintah pusat tersebut
utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal sebesar Rp4,06 triliun yang digunakan antara

401

STRATEGIC BRIEFSHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

lain untuk mendukung proyek infrastruktur dasar dan konektivitas serta realisasi belanja barang dan
jasa sebesar Rp2,66 triliun yang penggunaannya di antaranya untuk dukungan penanganan
kesehatan/vaksinasi, dan penyaluran berbagai bantuan pemerintah dalam rangkapemulihan
ekonomi.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai dengan akhir Desember 2021
mencapai Rp3,1 triliun (94,69 persen dari pagu APBN 2021) yang meliputi transfer ke daerah (TKD)
sebesar Rp1,55 triliun (90,01 persen) dan dana desa sebesar Rp1,55 triliun (99,9 persen). Rendahnya
realisasi TKD terdapat pada DAK Fisik dengan capaian realisasi sebesar 87,96 persen dari pagu. Hal
ini disebabkan oleh pemda yang tidak menyampaikan persyaratan penyaluran TKD.

C. Kinerja Fiskal Regional

1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Pada belanja negara di Papua Barat tahun 2021, terjadi penurunan alokasi sebesar - 2,40

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, dalam komponen belanja negara
tersebut penurunan merupakan andildariTransfer keDaerah danDanaDesa(TKDD) yangberkurang
signifikan sebesar -14,67 persen (yoy) sebagaimana yang terjadi selama dua tahun terakhir,
sedangkan belanja pemerintah pusat konsisten mengalami peningkatan. Turunnya alokasi belanja
TKDD diharapkan dapat memberi motivasi pemerintah daerah dalam menciptakan creative
financing seperti pinjaman daerah atau kerja sama antar daerah, untuk mewujudkan
pencapaian target pembangunan di masa pandemi sebagaimana termuat dalam RPJMD dan
RKPD.

Pada akhir tahun 2021, penyaluran dan penyerapan DAK Fisik di Papua Barat tergolong rendah.
Penyaluran DAK Fisik hanya berada di angka 87,86%, sehingga tidak mencapai target nasional
sebesar 90%. Menjelang akhir tahun anggaran, rata-rata penyaluran DAK Fisik di angka 69,3%,
padahal realisasi penyerapan menjadi salah satu syarat penyaluran DAK Fisik tahap III dengan
minimal 90% dari dana yang telah diterima di RKUD. Normalnya, DAK Fisik memang disalurkan
secara bertahap dalam tiga tahap. Masing-masing tahap memiliki persyaratan dokumen yang mirip
seperti laporan realisasi penyerapan dana. Selain disalurkan bertahap, DAKFisikjugabisadisalurkan
secara sekaligus jika pagu bidang kurang dari/sama dengan 1 miliar rupiah. Jika pagu bidang lebih
dari 1 miliar, DAK Fisik baru bisa disalurkan sekaligus atas rekomendasi dari K/L pengampu
dinas terkait.

Selain DAK Fisik, KPPN juga menyalurkan dana desa. Sampai dengan 1 Desember 2021,
penyaluran dana desa di Papua Barat mencapai Rp1,54 triliun atau sebesar 99,9% dari total alokasi.
Alokasi dana desa di Papua Barat pada tahun 2021 mencapai 1,55 triliun rupiah. Dari
keseluruhan DFDD, dana desa adalah dana dengan alokasi terbesar. Dana ini diharapkan
mampu menopang sekaligus memulihkan ekonomi desa di tengah pandemi Covid-19.

Komponen DFDD tidak hanya DAK Fisik dan Dana Desa, tetapi juga DAK Non Fisik. Sampai
dengan 31 Desember 2021, penyaluran DAK Non Fisik mencapai 333,9 miliar rupiah atau sebesar
98,4% dari total alokasi. Adapun alokasi DAK Non Fisik yang terbesar ada pada

402

STRATEGIC BRIEFSHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

kategori Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diikuti Bantuan Operasional Kesehatan dan
Tunjangan Guru PNS. Dari keseluruhan kategori, rata-rata penyaluran sudah lebih dari 90%.
Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat dan daerah yang terus berkoordinasi
dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pascapandemi

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit usaha yang diberikan oleh perbankan yang mudah diajukan
dan memiliki bunga yang relatif rendah. Di Papua Barat, terdapat empat bank dengan
penyaluran KUR. Sampai dengan akhir Desember 2021, Bank BRI masih mendominasi
penyaluran dengan jumlah debitur mencapai 17972 orang. Diketahui bahwa Bank BRI memiliki
keunggulan seperti jumlah cabang yang lebih banyak dibandingkan bank lainnya. Meski begitu,
bank lain seperti BNI, Mandiri, dan BPD Papua juga memiliki keunggulannya masing-masing.
Dalam hal pengajuan KUR, persyaratan yang diperlukan cukup mudah. Persyaratan umum seperti
adanya Surat Izin Usaha sebagai bukti usaha yang dilakukan legal dan tentunya Nomor Identitas
Kependudukan menjadi salah satu kelengkapannya. Oleh karena itu, penyaluran KUR di
Papua Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berbagai kelebihan KUR bisa
dinikmati tanpa kesulitan yang berarti.

Program pembiayaan usaha kecil lainnya adalah UMi atau Pembiayaan Ultra Mikro yakni
kredit usaha yang diberikan lembaga keuangan non perbankan. Pelaku usaha yang belum bisa
memenuhi syarat perbankan bisa mengajukan UMi. Pengajuan UMi hanya dengan memiliki NIK,
pelaku usaha dapat mengajukan UMi. Penyaluran UMi di Papua Barat pada tahun 2021 tergolong
rendah. Sampai dengan akhir Desember tahun 2021, hanya ada satu lembaga keuangan yang
menyalurkan Umi, yakni Pegadaian. Salah satu keunggulan UMi yaitu adanya kewajiban
pendampingan usaha oleh penyalur. Pelaku usaha harus bisa memilih mana yang lebih
diprioritaskan. Pelaku usaha juga harus mempertimbangkan masa kredit dan angsurannya agar
tidak membebani di kemudian hari. UMi dapat dipertimbangkan bagi pelaku usaha yang baru
merintis usaha karena adanya pendampingan. Hal ini ditujukan agar pelaku usaha bisa
memahami cara mengelola usaha yang baik sebelum mengembangkan usahanya lebih jauh lagi.
Adapun KUR lebih cocok untuk pelaku usaha yang sudah lama di dunia usaha, paham seluk
beluknya, dan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

3. Peran Regional Chief dalam memberikan pendampingan ke stakeholder di daerah

Selama periode bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat menjalankan
perannya sebagai Regional Chief Economist dengan pelaksanaan piloting penajaman RCE pada
Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat sebagai sarana untuk memberikan dorongan, masukan dan
rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
berupa ekspos MACEPACE (Majalah Cerita Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Ekonomi) Vol I
Nomor 5 (Bulan Desember 2021) kepada stakeholder internal Kementerian Keuangan melalui
nota dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat nomor ND-668/WPB.33/2021 tanggal 15
Desember 2021 dan eksternal satker serta masyarakat di Papua Barat dalam bentuk softcopy
yang diunduh melalui tautan dengan alamat https://bit.ly/MACEPACE.

Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam rangka mendorong penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa selama Bulan Desember 2021 melakukan monitoring dan koordinasi dengan BPKAD

403

STRATEGIC BRIEFSHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Provinsi dan Kabupaten khususnya asistensi dalam pemenuhan persyaratan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat juga berkoordinasi dengan KPPN dalam
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sehingga permasalahan terkait penyaluran dana dapat
segera dimitigasi sebelum batas waktu pemenuhan persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa. Kanwil
DJPb Provinsi Papua Barat dengan koordinasi dengan KPPN dan bank penyalur kredit program terus
mendorong penyaluran kredit program melalui pelaksanaan monev KUR/UMI dan strategi
komunikasi / sosialisasi kepada Pemda untuk ikut berperan serta dalam memberdayakan UMKM
di wilayahnya dengan pemanfaatan kredit program. Peran serta Pemda dalam pemberdayaan
UMKM salah satunya adalah melalui input data UMKM pada aplikasi SIKP sehingga dapat
mempermudah akses database UMKM oleh bankpenyalur.

Kondisi ekonomi dan sosial di tahun 2022 masih akan dihadapkan dengan ketidakpastian
yang tinggi, sehingga APBN disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel. DIPA K/L dan
Daftar Alokasi TKDD yang merupakan dokumen APBN merupakan dokumen yang sangat penting
untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai
program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua
Barat. Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKKD secara lebih awal merupakan komitmen
Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi yang
lebih cepat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan Papua Barat
dengan segera menyampaikan DIPA dan TKDD Provinsi Papua Barat, pada tanggal 1 Desember
2021 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan
Kegiatan Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 oleh Gubernur Provinsi Papua Barat kepada Satker
K/L dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA oleh
Presiden pada tanggal 29 November 2021 di Istana Negara. Provinsi Papua Barat merupakan
yang provinsi pertama yang menindaklanjuti penyerahan di Istana Negara dibandingkan 33
provinsi yang lain. Pada hari tersebut juga telah hadir secara langsung 36 undangan khusus dari
semua Kabupaten/Kota, beberapa pimpinan instansi vertikal dan mitra kerja, serta 367
undangan yang turut hadir secara daring.

404

STRATEGIC BRIEFSHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

DOKUMENTASI KEGIATAN
Penyerahan DIPA-TKDD Tahun Anggaran 2022 di Aula Gedung PKK Provinsi Papua Barat
tanggal 1 Desember 2021

405