Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

dengan tema “Penatausahaan Aset Daerah Dalam Rangka Pengkonsolidasian Aset Tingkat
Regional” pada tanggal 14 Desember 2021 dengan tujuan menjalin sinergi antara Pemerintah
Daerah dengan Kanwil DJPb Sumatera Selatan untuk mewujudkan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian secara lebih berkualitas dan diharapkan tidak
hanya sekedar kegiatan rutinitas, tetapi dapat memberikan hasil yang baik terhadap kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPD-K).
Dari hasil audiensi oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan kepada beberapa
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat permasalahan terkait
dengan pengelolaan aset. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius karena dari tahun ke
tahun selalu menjadi temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila
hal tersebut tidak teratasi dengan baik, dikhawatirkan akan berpengaruh dalam pemberian
opini WTP oleh BPK. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Agar permasalahan terkait dengan pengelolaan asset mendapatkan solusi, maka perlu
melakukan sinergi antara Pemerintah Daerah sebagai pengelola BMD dengan Kementerian
Keuangan (DJKN dan DJPb) sebagai pengelola BMN dan Pembina Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah, agar pengelolaan dan penatausahaan aset dapat dilakukan sesuai
ketentuan.

Berdasarkan data kantor pusat, raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi/Kota/Kabupaten lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah
sebanyak 17 dari 18 Pemda memperoleh WTP. Dari 17 Pemda yang memperoleh WTP, 16
Pemda memperoleh WTP sebanyak 5 kali lebih secara berturut-turut, dan 4 Pemda bahkan
telah meraih opini WTP sebanyak 10 kali atau lebih. Terdapat 1 Pemda yang turun opininya
dari WTP pada Tahun 2019 menjadi WDP pada tahun 2020. Hal ini harus menjadi perhatian

99

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

bersama agar pada tahun berikutnya dapat kembali meraih opini WTP dari BPK (gambar
dibawah).

Selanjutnya secara material, komposisi Barang Milik Daerah dalam Neraca LKPDK Provinsi
Sumatera Selatan, dari 107.273,01 M Aktiva (Aset), 84.042,79 M adalah Aset tetap dan
selebihnya adalah aset lancar 4.569,91 M (42,26%), Investasi Jangka Panjang 10,462,36 M
(9,75%) dan aset lainnya 8.197,95 M (7,64%), sehingga apabila aset tetap dikelola dengan
baik akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan (gambar dibawah).

Dari hasil temuan BPK atas LKPD Tahun 2020, terdapat tujuh temuan utama yaitu : Pertama,
penatausahaan aset tetap belum tertib; Kedua, penatausahaan persediaan belum tertib;

100

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Ketiga, kelebihan pembayaran Belanja Modal dan/atau kekurangan volume atas pekerjaan
fisik; Keempat, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang belum tertib;
Kelima, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah langsung, bantuan sosial, dan
bantuan pemerintah belum memadai; Keenam ketekoran kas dan pengelolaan rekening
operasional belum tertib; Ketujuh, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan
Dana Desa belum memadai.

Lebih rinci terkait hasil temuan BPK terkait pengelolaan BMD adalah sebagaimana tabel

berikut

Pada kegiatan tersebut, terjalin diskusi yang memberikan gambaran pada kondisi di lapangan

terkait pengelolaan asset, diantaranya:

No. Pertanyaan Tanggapan

101

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

1. Edi Hartono Prabumulih

Pertama, pada Pemda Prabumulih terdapat Pertama, terkait masalah penghapusan
masalah terkait penghapusan aset yang aset yang sudah tidak ada fisiknya dan
sudah tidak ada fisiknya dan bukti dukung bukti dukung aset juga tidak ada, agar
aset juga tidak ada, bagaimana cara untuk dibentuk tim dengan anggota lengkap
menghapuskan aset agar Laporan dari semua unsur termasuk didalamnya
Keuangan sesuai kenyataan. APIP dan selanjutnya hasil
Kedua, pada Pemda Prabumulih selama ini rekomendasi tim juga dikonsultasikan
dalam melakukan penilaian Aset/Barang ke auditor/BPK.
yang akan dilakukan penghapusan Kedua, Penilaian mandiri dimungkinkan
dilakukan oleh penilai dari penilai swasta sesuai peraturan, dengan cara
yang memerlukan biaya besar, sementara pembentukan tim penilai oleh Kuasa
apabila kerja sama dengan KPKNL setempat Pengguna Barang, dengan dasar
harus menunggu giliran yang cukup lama penilaian dari berbagai sumber seperti
sehingga kurang efisien. Apabila harga pasar.
dimungkinkan untuk melakukan penilaian
mandiri bagaimana caranya.

2. Norma Agus, BPKAD Banyuasin

Pertama, bagaimana perlakuan akuntansi Pertama, di catat dan disajikan dalam
akrual terhadap aset jasa pengawasan dan Laporan Keuangan berdasarkan
perencanaan, dan bagaimana mekanis pengaruh pada saat terjadinya transaksi
mepenghapusannya; tersebut, dan terdapat di bulletin teknis
Kedua, Bagaimana tatacara eksekusi aset 15 tentang aset tetap berbasis acrual
yang hilang, kapan dilakukan sementara Kedua, proses TGR tidak harus
proses TGR masih berjalan. menunggu proses penghapusan
selesai, dan proses penghapusan juga
bisa segera dilakukan setelah ada
kepastian bahwa aset/barang hilang.

3. Meriani, BPKAD Kota Palembang

Pertama, terkait pemanfaatan aset, Pertama, untuk pemanfaatan aset,
permasalahan muncul karena harga yang terhadap harga yang telah ditetapkan
tidak kompetitif sesuai ketetapan penilai, oleh tim penilai tidak dapat diubah
sementara apabila dibiarkan, PNBP/PAD secara langsung, harus dengan
tidak ada, bagaimana solusinya apakah ketetapan baru. Agar bisa bersaing
boleh kurang dari harga sesuai ketetapan maka bisa dengan cara merubah
penilai? volume atau jangka waktu sesuai
Kedua, Penghapusan aset-aset yang secara dengan kemampuan konsumen.
kenyataan sudah lama hilang namun belum Kedua, sama dengan kasus yang terjadi
bisa dihapuskan dan bagaimana untuk di Kota Prabumulih, perlu dibentuk tim
melakukan penilaiannya. penghapusan yang melibatkatkan
semua unsur, termasuk didalamnya
APH dan APIP.

102

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Output dari kegiatan tersebut diantaranya adalah 1) memberikan informasi pentingnya sinergi
antara Pemerintah Daerah dengan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Babel, dan
Kanwil DJPb Sumatera Selatan, sehingga permasalahan yang muncul terkait penghapusan,
pemanfaatan, penilaian dan penatausahaan aset dapat segera teratasi; 2) memberikan
informasi bahwa temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK paling banyak pada
pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang pada akhirnya akan sangat
berpengaruh pada pemberian opini oleh BPK; 3) memberikan informasi bagi unit pembina
untuk menyusun rekomendasi dan strategi pembinaan sebagai upaya peningkatan kualitas
LKPD serta melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan
keuangan; 4) memberikan informasi bahwa secara umum masih ada kendala pada hal-hal
yang bersifat administratif dan teknis terkait pengelolaan aset, terutama pada tata cara
penghapusan aset.

Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah: 1) Dalam rangka penghapusan aset yang sudah
tidak ada fisik dan bukti fisiknya agar membentuk tim dengan anggota lengkap dari semua
unsur termasuk didalamnya APIP dan 2) Melakukan konsultasi hasil keputusan tim kepada
BPK.
Indikator Keberhasilan kegiatan adalah: 1) peningkatan pemahaman pemda dalam
penertiban ases BMD, 2) terjalinnya komunikasi aktif antara KemenKeu (DJPb dan DJKN) di
daerah dengan mitra pemda

Sementara itu, dalam Rangka Persiapan Rollout SAKTI untuk UAPPAW lingkup Provinsi
Sumatera Selatan diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyelesaian
Data Anomali BMN dengan peserta berasal dari penanggungjawab Pelaporan Keuangan
pada UAPPA-W sebanyak 36 Satker (UAPPAW). 13 (tiga belas) UAPPA-W yang memiliki
data BMN anomali yang diundang untuk hadir secara luring untuk lebih memudahkan interaksi
dan diskusi secara langsung, sedangkan 18 (delapan belas) UAPPA-W lainnya hadir secara
daring melalui Zoom Meeting.

Persiapan Rollout SAKTI pada tahun 2022 memerlukan akurasi data yang valid dan wajar.
Hal-hal yang harus disiapkan Roll Out SAKTI sebelum pelaksanaan migrasi data adalah
memastikan data pada aplikasi Eksisting Normal/ Wajar, meliputi :

1. Saldo Persediaan tidak ada yang minus (per kode barang)
2. Saldo BMN tidak ada yang minus (Per NUP per Akun)
3. Saldo KDP tak ada yang minus
4. Data Aplikasi Satker = Data pada Aplikasi E Rekon LK

103

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan monitoring pada aplikasi E-Rekon & LK,
masih terdapat data BMN anomali pada beberapa
UAPPAW di lingkup Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
yaitu data anomali BMN pada 57 (lima puluh tujuh)
Satker atau 13 (tiga belas) UAPPAW atau di lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan.

Monitoring e-Rekon-LK Validitas Bmn, Periode Oktober 2021, Per Tanggal 22 November 2021 (Sumber: e-rekon-lk.kemenkeu.go.id ,
diolah)

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tindak lanjut solutif terhadap
permasalahan-permasalahan terkait data anomali BMN, sehingga proses migrasi ke SAKTI
dapat berjalan baik dan menghasilkan data awal yang normal, valid dan wajar.
Berdasarkan hasil telaah LKKL TW III 2021, masih terdapat daftar permasalahan baik dari sisi
keuangan dan/atau BMN, yaitu Saldo tidak normal, pagu minus, Kas lainnya di K/L dari hibah
yang belum disahkan, selisih transfer masuk dan transfer keluar, selisih reklasifikasi masuk
dan keluar, Transaksi dalam Konfirmasi segmen Chart of Account (CoA), selisih rekonsiliasi
Internal, dan aset yang belum diregister.
Pemaparan Materi yang akan disampaikan oleh Bapak . Wahid Ahyani kepala Seksi
Bimbingan Akuntasi II meliputi Bahasan Pokok:

a. Persiapan Migrasi Data ke SAKTI
b. Penyelesaian BMN Anomali dan Satker Inaktif Bersaldo
c. Persiapan penyusunan LKKL tahhun 2021 Unaudited.

104

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Selisih Transfer keluar dan Transfer Masuk atas serah terima BMM antar Satker dengan
menelusuri dan mengindertifikasi satker yang belum melakukan perekaman balik dan
mendorong satker untuk segera melakukan perekaman, dan apabila masih terdapat selisih
maka perlu diberika penjelasan yang memadai.
Dalam hal penyelesaian Pagu Minus,
agar melakukan koordinasi, sinkronisasi
data dan pemutakhiran pagu baik internal
maupun external antara satker dengan
Kanwil DJPb mitra satker, apabila perlu
dilakukan Revisi DIPA/POK.
Persiapan Migrasi ke SAKTI, Untuk
Implementasi SAKTI, perlu integrasi data
keuangan dan data BMN, serta penyesuaian data BMN yang Anomali.

105

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Adapun persiapan pembentukan saldo awal SAKTI yang dilakukan oleh Satker antara lain
a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi data anomali.
b. Melakukan normalisasi dan tindak lanjut normalisasi atas data tidak normal.
c. Melakukan penyamaan data melalui mekanisme Kertas Kerja Konfirmasi (K3).
d. Memastikan seluruh transaksi s.d. tahun 2021 telah direkam secara tertib dan akurat.
e. Mengunggah data detai persediaan ke e-Rekon&LK dalam rangka migrasi data ke SAKTI.
f. Dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kegiatan ini juga tercatat beberapa pertanyaan penting yang menjadi bahan diskusi,

diantaranya adalah:

No. Pertanyaan Tanggapan

106

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

1. Rahmi, Kementrian Agama

Terkait saldo tidak normal terkait nilai buku Harus di cek kembali dari historisnya,
minus, transfer masuk gedung kemudian dan nanti akan diberi update-update
gedung itu dijadikan aset dihentikan dari yang baru semoga nanti bisa diatasi.
operasional lalu ada revaluasi, lalu ada
koreksi reval bernilai positif dan angka itu
masuk masuk dalam buku minus dan saldo
tidak normal dan tahun 2021 proses
penghapusan.

2. Agus Muhajir (Koordinator UAPPA-W dari
Kementerian Agama Sumatera Selatan)

- Pada saat melakukaqn rekon masih ada - Selisih rekon Menggunakan

pagu minus mekanisme transaksi semu yang

- Sering terjadi update di akhir tahun akan terbentuk melalui mekanisme

sehingga datanya harus upload ulang kertas kerja konfirmasi tersebut

dan data menjadi tidak teratur, - Update akan dilaunching setelah

disarankan agar update-nya per audited selesai sekitar bulan Mei.

triwulan atau triwulan III.

3. Heni Marlina Pengadilan Negeri Baturaja

Setiap tahun muncul pagu minus sampai Jika nilai buku minus muncul, maka
ribuan dan sudah berlangsung dua tahun, harus dicoba apakah update-nya
bagai mana solusinya? sudah berurutan, apakah tidak ada
kesalahan transaksional atau koreksi
transaksi tersebut sudah sesuai
dengan akunya, sehingga harus
dipastikan urutan update-nya.

4. Rinto BNN Musirawas

- Pada bulan September Ada - Biasanya kode program itu tidak

pengembalian belanja Rp. 7.500.000,-. sesuai, mungkin pada saat rekon

Pada bulan Agustus sudah dikeluarkan ada belanja yang tidak sesuai,

dari persediaan, di bulan Oktober agar cek kembali akun belanja

muncul persediaan belum diregister. barang dan modal itu sudah sesuai

Pertanyaannya: Mengapa muncul akun-nya masing-masing.

persediaan belum di register, - Perlu dilakukan koreksi dokumen

kendalanya dimana? sumber, apakah ini masuk anomali

- Belanja modal dibawah kapitalisasi atau tidak, harga barang itu masuk

nilai kapitalisasi, tapi jalan terakhir

dengan jurnal koreksi atas nilai-

nilai kesalahan akun.

107

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Output yang dihasilkan pada kegiatan persiapan Rollout SAKTI ini diantaranya, 1)
memberikan informasi kondisi data BMN anomali yang perlu ditindaklanjuti untuk persiapan
rollout SAKTI di tahun 2022; dan 2) Berdasarkan hasil monitoring pada e-rekon&LK untuk
periode Pelaporan s.d. Oktober 2021, masih terdapat data BMN yang anomali pada UAPPAW
lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan Bidang
PAPK, diantaranya adalah membuat laporan monitoring pelaksanaan E-Rekon pada KPPN
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dan secara berkala melakukan FGD untuk
mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan dapat mewujudkan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian secara lebih berkualitas.

Rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah: 1) Mengidentifikasi data BMN anomali dengan
cara memonitor pada aplikasi e-rekon&LK dan 2) Menyelesaikan data anomali sesuai
rekomendasi antara lain dengan melakukan perbaikan pada dokumen sumber atau melalui
jurnal koreksi.

Indikator Keberhasilan kegiatan adalah:1) peningkatan pemahaman UAPPAW dalam
identifikasi anomali data BMN dan, 2) pemahaman dalam langkah-langkah penyelesaian
anomali data BMN.

2. Makin Terakselerasinya Belanja Pemerintah : Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD)
Tahun 2022

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan
mendampingi Gubernur Sumatera Selatan pada Penyerahan DIPA Petikan Satker K/L dan
Buku DA-TKDD di Griya Agung pada Selasa, tanggal 7 Desember 2021. DIPA tersebut
diserahkan secara simbolis kepada 10 satker K/L terpilih dan Buku DA-TKDD diserahkan
kepada Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada APBN tahun 2022.

108

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

APBN 2022 ini mengusung tema

Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan

Reformasi Struktural. Dengan

pemulihan ekonomi sebagai kunci untuk

mengendalikan kasus dan lanjutan

vaksinasi Covid-19. Resiko

ketidakpastian pada tahun 2022

diantisipasi melalui fleksibilitas APBN

dengan fokus dukungan pada

penanganan kesehatan dan

perlindungan sosial sehingga diharapkan perkembangan makro ekonomi Sumatera Selatan

tahun 2022 akan lebih baik dari tahun 2021. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekonomi

nasional yang juga mengalami perbaikan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan

tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan arah perbaikan.

Namun demikian, realisasi belanja APBN dan APBD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2021 masih rendah. Sampai dengan 30 November 2021 realisasi belanja
Kementerian/Lembaga baru mencapai 79,92%, DAK Fisik 68,88%, Dana Desa 87,46%, dan
APBD 69,1%.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyebut salah satu faktor yang menyebabkan hal
tersebut adalah karena sistem lelang yang masih membutuhkan waktu yang lama dan
regulasinya yang mengutamakan penawaran harga yang lebih rendah.

Sedangkan menurut BPS Provinsi Sumatera Selatan, Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah berkontribusi sebesar 3,80% dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada
Triwulan III tahun 2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini adalah komponen
yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan ketiga tertinggi, setelah Ekspor
Luar Negeri dan Net Ekspor Antar Daerah. Dengan kata lain, belanja pemerintah yang optimal
sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, diharapkan kedepannya realisasi belanja mengalami percepatan. Untuk
mencapai akselerasi dimaksud, dalam momen penyerahan DIPA dan Buku DA-TKDD ini,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan mengimbau kepada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah agar melakukan reviu DIPA Petikan, seperti 1) Apabila ada
perubahan pejabat perbendaharaannya dari tahun sebelumnya, segera menetapkan Pejabat

109

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Perbendaharaan; 2) mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus; 3) mempercepat proses
tender. Tender dapat segera dilaksanakan setelah DIPA diterima, dan tidak perlu menunggu
bulan Januari 2022; dan 4) mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

Rekomendasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan penyerahan DIPA dan DA TKDD adalah
masukan dari Bapak Gubernur, antara lain: 1) Perlu dilakukan mediasi dengan LKPP terkait
berbagai permasalahan proses Pengadaan Barang/Jasa di Tahun 2021, 2) Diperlukan sinergi
dan kolaborasi antara satuan kerja pemerintah daerah dan satuan kerja vertikal, 3) Perlu
dilakukan rekonsiliasi tentang besaran DBH dengan pendapatan yang berasal dari
Perpajakan dan SDA agar didapat keterbukaan atas alokasi DBH.

Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari: 1) Didapatkannya masukan-masukan
dari Pimpinan Daerah untuk perbaikan-perbaikan, 2) Tersosialisasikannya hal-hal yang harus
menjadi perhatian para Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Agar Terwujud Inklusi Keuangan : Pelaku Usaha Harus Melek Pembukan dan Paham
Perpajakan

Inklusi Keuangan adalah kondisi di mana
setiap anggota masyarakat mempunyai
akses terhadap berbagai layanan
keuangan formal yang berkualitas secara
tepat waktu, lancar, dan aman dengan
biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inklusi keuangan ini harus dapat dinikmati
oleh beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok pekerja migran, perempuan,
masyarakat di daerah tertinggal, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan permodalan.

UMKM sendiri adalah tulang punggung perekonomian rill masyarakat dan salah satu pondasi
perekonomian nasional karena berkontribusi 61,07 persen terhadap Product Domestic Bruto
(PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan baru 140.261 pelaku usaha yang
dapat mengakses program pembiayaan di Sumatera Selatan. Salah satu sebab

110

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

rendahnya pelaku usaha yang dapat mengakses pembiayaan ini karena persetujuan
atas akses pembiayaan tersebut memerlukan pembukuan usaha.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan yang pada
gilirannya membuka akses permodalan pada
pelaku usaha UMKM di Sumatera Selatan,
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
menyelenggarakan acara Sharing Knowledge
Melek Pembukuan dan Perpajakan bagi UMKM.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1
Desember 2021 yang dihadiri puluhan pelaku
usaha perorangan maupun yang mewakili
asosiasi usaha di Aula Gedung Keuangan
Negara Palembang dan melalui aplikasi zoom meeting. Pelaku usaha dan asosiasi usaha
yang hadir tercatat, ASPPEK , UMKM Makanan Ringan, UMKM Sriwijaya, UMKM Dapur
Bunda Sherly, UMKM Nusantara, UPPKA Layang-layang, KPPKN, GAPEHAMM, Pepes
Sumsel, dan Galeri Wong Kito.

Acara ini dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia
Kurniwati Christyana dan juga menghadirkan Direktur Pasca Sarjana, Sri Rahayu sebagai
pembicara kehormatan yang memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM.

Permasalahan tersebut diantaranya, minimnya modal usaha karena kesulitan dalam mencari
modal pembiayaan dari bank, pelaku usaha tidak tahu bagaimana membesarkan bisnis, dan
pelaku usaha hanya memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi
bisnisnya lebih besar lagi. Selain itu, daya saing produk rendah karena kurangnya inovasi dan
harga yang tidak bersaing, distribusi yang masih terbatas pada keluarga dan kolega yang
dikenal saja, belum memanfaatkan pemasaran secara online, tidak adanya branding, pelaku
usaha hanya fokus menjual.
Para pelaku usaha juga belum memiliki perhatian dalam program loyalitas pelanggan seperti
program promo reguler, pendaftaran member, komunitas pelanggan, dan masih
mengandalkan pembukuan secara manual serta tidak adanya mentor dalam berbisnis.
Sejalan dengan usaha mengatasi berbagai permasalahan yang dikemukan tadi, khususnya
tentang pembukuan UMKM, Ahmad Lutfi Tunggul Baroto, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan materi mengenai pembukuan, dan mengenalkan
format laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan

111

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Menengah (SAK EMKM) serta melakukan simulasi aplikasi Lamikro (Laporan Akuntansi
Usaha Mikro).
Aplikasi Lamikro adalah aplikasi pembukuan akuntansi sederhana untuk usaha mikro yang
bisa digunakan melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Aplikasi Lamikro sendiri
diluncurkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk para pelaku
usaha mikro yang baru memulai usaha atau wirausaha pemula. Aplikasi Lamikro ini bisa
diakses kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini dirancang untuk menjadi fleksibel dengan
banyak pilihan berbasis pengguna. Hal tersebut akan beradaptasi dengan berbagai prosedur
penganggaran dan cukup kuat untuk menggantikan metode tradisional pencatatan manual.
Selain mendapat materi tentang pembukuan, acara ini juga menghadirkan Tim Penyuluh
Pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Karena itu, pelaku usaha UMKM
juga mendapat penyuluhan terkait perpajakan. Pelaku usaha mendapat informasi dan
melakukan tanya jawab mengenai berbagai permasalahan pajak seperti ketentuan terbaru,
berbagai insentif dan kemudahan dibidang perpajakan.
Dengan demikian, melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha yang dapat mengakses
pembiayaan KUR dan UMi di Sumatera Selatan meningkat. Yang berarti pula meningkatkan
capaian inklusi keuangan yang juga merupakan bagian dari usaha membangun
perekonomian Sumatera Selatan dengan mengedukasi UMKM dalam melakukan pembukuan
dan perpajakan.
Namun, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyadari, usaha memberdayakan UMKM
ini dapat lebih bermanfaat bila kegiatan ini tidak berhenti pada edukasi dan penyuluhan saja.
Perlu sinergi berbagai pihak untuk mencapai tujuan itu.
Rekomendasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan sharing knowledge yang merupakan
masukan dari peserta kegiatan, antara lain: 1) Edukasi Pembukuan dan Perpajakan
diselenggarakan rutin terjadwal dengan memisahkan kelas-kelas sesuai kelas pelaku usaha,
2) Dilakukan ujian untuk mengetahui peningkatan kemampuan dalam pembukuan dan
pemahaman perpajakan, 3) Mempertemukan dengan Lembaga Pembiayaan untuk
memastikan Laporan Pembukuan yang dibuat sudah sesuai dengan persyaratan dari
lembaga pembiayaan.

Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari: 1) Dilaksanakannya rekomendasi 2)
Peningkatan kemampuan pembukuan dan pemahaman perpajakan dengan pre/post test, dan
3) seberapa besar terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengakses permodalan
KUR dan UMi.

112

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

DIPA DAN ALOKASI TKDD 2022 MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI STRUKTURAL

A. Perkembangan Ekonomi daerah
Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp97.975,22 miliar dan atas dasar harga
konstan 2010 mencapai Rp64.443,67 miliar. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-2021 terhadap
triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi,
lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,71
persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,63 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan III-
2021 terhadap triwulan III-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen. Dari sisi
produksi, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,23 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor
Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,94 persen.

Tabel: Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Desember 2021 Lampung mengalami inflasi sebesar 0,99 persen. inflasi tertinggi terjadi pada
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,87 persen. Berdasarkan penghitungan
inflasi tahun kalender Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 2,19 persen, selanjutnya inflasi
tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 adalah sebesar 2,19 persen.

113

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Tabel: Inflasi Provinsi Lampung 2021

Sumber: BPS Provinsi Lampung

NTP Provinsi Lampung Desember 2021 sebesar 106,29 atau naik 0,99 persen dibanding NTP bulan
sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik lebih tinggi
dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Kenaikan It Lampung sebesar 1,82
persen dan Ib yang naik sebesar 0,83 persen. NTP Provinsi Lampung Desember 2021 untuk masing-
masing subsektor tercatat Subsektor Padi & Palawija (NTP-P) (94,23), Hortikultura (NTP-H) (100,17),
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (121,76), Peternakan (NTP-Pt) (104,60), Perikanan Tangkap
(109,56), dan Perikanan Budidaya (101,18). Pada Desember 2021 terjadi peningkatan Indeks Konsumsi
Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Lampung sebesar 1,02 persen yang disebabkan oleh peningkatan
indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Gambar: NTP Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung

IPM Lampung tahun 2021 adalah sebesar 69,90 atau tumbuh 0,30 persen (meningkat 0,21
poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan pada

114

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020,
pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh
penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita
telah merangkak naik 0,56 persen dibanding tahun 2020.
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Perkembangan APBN

Realisasi APBN sampai dengan Desember 2021 tercatat defisit sebesar Rp6,12 triliun atau turun
dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp7.47 trilyun. Penerimaan perpajakan
masih menjadi sumber pendapatan yang dominan dengan kontribusi sebesar 89,42% atau
sebesar Rp8.57 triliun dari total penerimaan sebesar Rp9.58 triliun, sementara penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) sebesar 10,58% atau sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan defisit
pada periode ini disebabkan terjadinya kenaikan penerimaan negara baik pada sektor
perpajakan maupun PNBP dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Tabel: APBN Lingkup Provinsi Lampung Tahun 2020 & 2021

Sumber : OM-SPAN (diolah)
Realisasi belanja negara sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp15,7 triliun atau 95.41% dari
total alokasi pagu sebesar Rp16,46 triliun, lebih tinggi pada periode yang sama tahun 2020, realisasi

115

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

belanja pemerintah pusat sebesar Rp10.00 triliun atau 81,15% dari alokasi pagu sebesar Rp10,63
triliun, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah mencapai sebesar
Rp5,7 triliun atau 86,65% dari alokasi pagu sebesar Rp5,83 triliun.

2. Perkembangan APBD
Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 87.21% dari pagu atau
sebesar Rp26.835,35 milyar, terdiri dari PAD mencapai 75.97%, Pendapatan Transfer 93.75%,
sedangkan Lain-lain Pendapatan 62.22%. Pendapatan Daerah masih didominasi oleh
Pendapatan Transfer yaitu sebesar 75,75% dari total pendapatan daerah, Pendapatan Asli
Daerah sebesar 17,58% sedangkan pendapatan lainnya sebesar 6,67%
Tabel : APBD Tahun 2020 dan 2021

Sumber : Portal data, DJPK Kemenkeu

Belanja Daerah sampai dengan Desember 2021 terealisasi 84,08% atau Rp26.061,59 milyar,
belanja pegawai 89,86%, belanja barang 80,72%, belanja modal 83,7% dan belanja lainnya
78,97%. Terjadi surplus anggaran sebesar Rp773,76 miliar.
C. Perkembangan Fiskal Daerah
1. Isu Tematik
Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD 2022 Provinsi Lampung dalam rangka mendukung
pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD 2022 Provinsi Lampung merupakan momentum penting di
mana APBN 2022 yang mengusung tema Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural merupakan instrumen penting pembangunan agar dapat dilaksanakan dengan tepat
waktu, tepat sasaran, dan akuntabel untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Lampung.
Di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, pada tanggal 1 Desember 2021 bertempat
di Hotel Novotel Bandar Lampung telah diselenggarakan Penyerahan Dana Alokasi Transfer ke

116

Persentase RealSTRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 oleh
Gubernur Provinsi Lampung kepada perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung dan Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung. acara
tersebut dihadiri secara langsung oleh beberapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker,
Kepala Daerah, dan Pimpinan Satker Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Lampung. Acara
yang diadakan setiap tahun ini juga mengundang sejumlah Satker dan SKPD lainnya hadir
melalui video conference. Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
memaparkan tren realisasi anggaran TA 2021 dan merincikan alokasi DIPA dan TKDD 2022 di
Provinsi Lampung. Selain itu, Gubernur Provinsi Lampung juga menjadi narasumber pada acara
tersebut dan menyampaikan isu strategis yang terjadi di Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut diliput oleh media lokal Lampung Post, dan telah terbit pada tanggal 2
Desember 2021, dan disiarkan oleh TVRI Lampung pada tanggal 1 Desember 2021, serta pada
akun IG milik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Berikut grafik tren penyerapan anggaran pada TA 2021.

Grafik : Tren Penyerapan Anggaran TA 2021

Trend Penyerapan Anggaran TA 2021

14
12
10

8
6
4
2
0

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Real 4,1 4,19 8,94 6,45 10,2 8,12 6,16 7,54 7,94 11,3 7,69 12,7

Sumber : OM-SPAN (diolah)

Berdasarkan tren grafik di atas, kecenderungan terjadi lonjakan realisasi anggaran pada bulan
Mei dan Desember atau pada akhir tahun anggaran. Hal ini telah menjadi masalah klasik yang
hampir terjadi setiap tahun anggaran.

117

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Dokumentasi: Kanwil DJPb Prov. Lampung

2. Kondisi Permasalahan
Pengalokasian DIPA dan TKDD dalam APBN dimaksudkan untuk menjamin tersedianya
sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Masalah klasik yang terjadi yaitu tren realisasi
anggaran yang cenderung meningkat tajam pada akhir Semester I dan akhir tahun anggaran,
Dalam hal ini diperlukan akselerasi belanja sehingga target realisasi tercapai. Selain itu Satker
dan Pemerintah Daerah perlu mengetahui kebijakan/langkah-langkah diawal tahun anggaran
yaitu terkait pelaksanaan APBN TA 2022 sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penumpukan
realisasi anggaran.

3. Analisis
Total belanja negara tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun, dimana Rp945,8 triliun
dialokasikan kepada 82 K/L. Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial
ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi
dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi lainnya akan ditingkatkan.
Sedangkan TKDD tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun, diarahkan untuk
peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan
ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Dari total Belanja Negara yang direncanakan mencapai Rp2.714,2 triliun tersebut, sebesar Rp
29,43 triliun dialokasikan ke Provinsi Lampung dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga
sebesar Rp 8,36 triliun dan dana transfer sebesar Rp21,07 triliun.

118

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Mencermati alokasi APBN untuk Provinsi Lampung dari DIPA K/L dan TKDD berjumlah Rp29,43
triliun merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan. Secara umum target
penyerapan anggaran pada triwulan I adalah 15%, Triwulan II 40%, triwulan II 60%, dan triwulan
IV 90%. Berkaca pada data historis TA 2021 pada OM-SPAN, dari 480 Satker pemilik DIPA TA
2021, terdapat 46 satker yang memiliki realisasi di bawah 90% pada akhir TA 2021.
Penyebab kurang optimalnya realisasi anggaran antara lain:
- Terlambatnya petunjuk teknis untuk pelaksanaan anggaran dari Kementerian Teknis, juknis

terbit pada bulan Maret-April 2021 sehingga satker belum bisa merealisasikan belanja.
- Pelaksanaan kegiatan belum bisa sepenuhnya dijalankan karena masih dalam kondisi

pandemi covid-19 PPKM level 4
- Terdapat beberapa kegiatan di DIPA yang tidak sesuai dengan perencanaan satuan kerja di

daerah, dan tidak segera melakukan revisi DIPA
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, baik yang disebabkan oleh SDM

Pengelola Keuangan pada Satker, proses lelang, hingga kelalaian yang disebabkan oleh
pihak ketiga.

4. Rekomendasi Fiskal
Dalam rangka akselerasi realisasi DIPA dan TKDD TA 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Lampung memberikan rekomendasi dan beberapa langkah strategis yang bisa
dilakukan Satuan Kerja dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022, yaitu sebagai
berikut:
- Melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, di mana
penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu
menunggu Januari 2022.
- Melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.
- Mempercepat penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika
terdapat perubahan.
- Menyusun time frame of budget execution atau kalender kegiatan setiap satker dengan tepat
- Pandemi Covid-19 mulai mereda, namun demikian agar kegiatan dilakukan dengan tetap
menerapkan prokes.
- Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersinergi dengan K/L teknis
untuk mempercepat penerbitan juknis pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Berkoordinasi dengan K/L teknis jika terdapat ketidaksesuaian kegiatan, dan segera
melakukan revisi DIPA.

119

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG

PERIODE DESEMBER 2021

- Dalam rangka implementasi SAKTI, Satker mempersiapkan SDM serta sarana dan
prasarana yang memadai, dan mengikuti EUT SAKTI yang diselenggarakan oleh
KPPN/Kanwil DJPb Provinsi Lampung.

5. Indikator Keberhasilan
Berdasarkan uraian pemasalahan dan rekomendasi yang diberikan, indikator keberhasilan atas
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan Outcome / hasil Dampak

1. Penyerahan DIPA Pelaksanaan anggaran: Diharapkan terjadi:

dan Alokasi TKDD a. Percepatan belanja satker a. Peningkatan realisasi/

2022 di Provinsi Kementerian/ Lembaga. penyerapan anggaran satker

Lampung b. Percepatan Program dan nilai Indikator Kinerja

Prioritas PEN. Pelaksanaan Anggaran pada

Regional Chief Economist: TA 2022 masing-masing

a. Percepatan DAK Fisik dan Satker diatas 95.

Dana Desa. b. Ketepatan waktu penyaluran

b. Penguatan Kerjasama BLT.

dengan Pemda. c. Percepatan penyaluran DAK

Strategi Komunikasi: Fisik Dana Desa lebih cepat

a. Media cetak dan media dari tahun sebelumnya.

online d. Peningkatan kinerja belanja

b. Owned medsos online (IG) pusat dan daerah.

e. Peningkatan pemberitaan

pelaksanaan APBN yang ber

tone positif, dan peningkatan

berita/konten di daerah yang

memuat kemajuan

pengelolaan keuangan

negara dan daerah

120

121

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI PERAN KANWIL DJPb SEBAGAI RCE DALAM AKSELERASI
BELANJA PEMERINTAH DAN PENYALURAN KUR dan UMi

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui

kondisi ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Proyeksi Perekonomian Banten di
triwulan IV 2021 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan di proyeksi
akan mengalami peningkatan, baik secara q-to-q maupun y-o-y. Hal ini disinyalir berdasarkan
rilis data BPS yang menunjukan kondisi di Banten pada Desember 2021 mengalami
peningkatan seperti meningkatkan kinerja ekspor dan impor, meningkatnya Nilai Tukar
Petani, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, juga meningkatnya jumlah tenaga
kerja di Februari 2021.

2. Inflasi
Sepanjang tahun 2021 inflasi di

Provinsi Banten mengalami fluktuatif
dan mencapai puncaknya pada
Desember 2021 yang mencapai 0,69
persen bila dibandingkan dengan
bulan sebelumnya atau terjadi
kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 106,88 pada November
2021 menjadi 107,62 pada Desember
2021. Inflasi terjadi karena adanya
kenaikan harga pada indeks 7
kelompok pengeluaran. Ketiga kota
IHK di Provinsi Banten mengalami
inflasi. Kota Serang mengalami inflasi 0,73 persen dengan IHK sebesar 109,82, diikuti oleh
Kota Tangerang sebesar 0,69 persen dengan IHK sebesar 106,94, dan Kota Cilegon sebesar
0,66 persen dengan IHK 109,43 persen. Komoditas utama yang memberikan andil inflasi di
ketiga kota tersebut antara lain minyak goreng, cabai, dan telur ayam ras.

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Sampai dengan akhir Desember 2021 berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN,

penerimaan negara di Provinsi Banten sebesar Rp47,35 triliun. Dari total pendapatan tersebut
sebesar Rp45,19 triliun atau 95,43 persen berasal dari sektor pajak, sementara sisanya
Rp2,16 triliun atau 4,57 persen berasal dari penerimaan PNBP.

2.1. Penerimaan Perpajakan
Pada tahun 2021 dengan total penerimaan sebesar Rp45,19 triliun, penerimaan PPh

merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar Rp19,19 triliun atau 42,48 persen diikuti
dengan penerimaan PPN sebesar Rp15,08 triliun atau 33,36 persen, sementara di tempat
ketiga adalah pendapatan Bea Masuk sebesar Rp8,57 triliun atau 18,96 persen. Kontributor

122

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

terbesar dari penerimaan PPh adalah Pendapatan PPh Pasal 21 yang mencapai 43,24
persen dari total penerimaan PPh. Sementara itu kontributor terbesar dari penerimaan PPN
adalah Pendapatan PPN Dalam Negeri sebesar Rp15,03 triliun atau 99,71 persen dari total
penerimaan PPN di Provinsi Banten.

Tingginya penerimaan dari PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri dapat diindikasikan
dengan meningkatnya penduduk bekerja, demikian halnya dengan PPN Dalam Negeri yang
dapat mengindikasikan meningkatnya konsumsi masyarakat atau atau meningkatnya proses

produksi suatu industri karena untuk memproses suatu barang diperlukan pembelian bahan
baku dan barang modal dimana hal tersebut ikut berkontribusi terhadap kenaikan PPN.

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Banten yang
menyebutkan bahwa kontribusi terbesar penerimaan pajak di Banten adalah dari sektor
industri pengolahan, perdagangan dan real estate. Yang mana industry pengolahan
berkontribusi 42,04 persen, perdagangan 24,3 persen dan real estate 9,08 persen.
(https://ekbisbanten.com/djp-banten-catat-realisasi-penerimaan-pajak-tembus-rp4935-triliun-
tiga-sektor-ini-paling-berkontribusi-di-2021/)
2.2. Penerimaan PNBP

Sama seperti biasanya dimana penerimaan PNBP di Provinsi Banten di dominasi oleh
penerimaan Badan Layanan Umum, yang mana dari total penerimaan PNBP sebesar Rp2,16
triliun 62,69 persennya atau Rp1,36 triliun merupakan penerimaan BLU. Jenis pendapatan
Jasa Layanan Pendidikan BLU merupakan penyumbang PNBP terbesar, dimana Satuan
Kerja Universitas Terbuka (UT) merupakan kontributor utamanya. Dengan penerimaan
sebesar Rp1,06 triliun, pendapatan Layanan Pendidikan BLU UT ini menyumbang 49,01
persen dari total pendapatan PNBP Provinsi Banten.

Pendapatan PNBP terbesar kedua berasal dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan
Hukum, dengan kontribusi Rp242,30 miliar atau 11,21 persen kontributor terbesarnya berasal
dari Pendapatan Buku Kepemilikian Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar Rp48,92 miliar
diikuti oleh Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Rp43,65 miliar.

123

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

1.400 1.162
1.200

1.000

800

Miliar 600

400 194 99 54 53 38 6
200

-

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Kinerja realisasi anggaran lingkup Provinsi Banten sampai dengan Desember 2021

dengan pagu belanja sebesar Rp26,87 triliun adalah Rp26,77 triliun atau 99,65 persen
melampaui target 90 persen. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi Belanja Pemerintah
Pusat (BPP) sebesar Rp9,98 triliun berkontribusi 37,27 persen, sementara dengan realisasi
Rp16,79 triliun belanja TKDD memberikan kontribusi 62,73 persen dari total realisasi belanja
di wilayah Banten.

2.1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Secara keseluruhan realisasi

belanja pemerintah pusat telah
melewati target nasional 90 persen
kecuali untuk jenis belanja modal
yang hanya mencapai 86,37 persen.
Dari total pagu belanja modal
sebesar Rp2,65 triliun, 47,68
persennya (Rp1,27 triliun) hanya
tersebar di 4 Satuan Kerja, dimana 3
dari 4 Satker tersebut realisasinya
dibawah 90 persen, bahkan ada
yang hanya mencapai 76,50 persen,
yaitu satker Universitas Terbuka.

Satker Universitas Terbuka merupakan penyumbang sisa pagu tidak terserap terbesar,
yaitu Rp74,43 miliar atau 2,80 persen dari sisa pagu anggaran tidak terserap. Sisa anggaran
belanja modal yang bersumber dari BLU ini seyogyanya digunakan untuk pembangunan 10
Unit Prasarana Pendukung Pembelajaran berupa pembangunan Gedung UPBJJ-UT, akan
tetapi salah satu unit mengalami kendala terkait dengan pengurusan IMB dan sertifikasi
tanah, sehingga unit tersebut tidak dapat dibangun.

2.2. Realisasi Belanja TKDD
Realisasi belanja TKDD di Provinsi Banten mencapai 104,04 persen, capaian ini

melampaui 100 persen karena realisasi dari Dana Bagi Hasil. Kontributor utama belanja
TKDD adalah Dana Alokasi Umum dengan realisasi Rp7,89 triliun memberikan kontribusi

124

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

47,01 persen, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp4,29 triliun yang
memberikan kontribusi 25,56 persen.

Dengan total penerimaan dana transfer daerah sebesar Rp4,61 triliun Pemerintah Daerah
Provinsi Banten menjadi wilayah di Banten yang menerima dana transfer terbesar,
selanjutnya diikuti oleh Pemda Kabupaten Tangerang sebesar Rp2,15 triliun dan Pemda
Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1,99 triliun.

Pada triwulan III tahun 2021 Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat realisasi
anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa kegiatan baik dengan
Satuan Kerja maupun dengan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
Focus Group Discussion (FGD) dan juga Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), yang mana
untuk kegiatan EPA dilaksanakan rutin setiap bulan dengan mengundang Satuan Kerja yang
dianggap memiliki permasalahan setelah dilakukan tracking secara mendalam atas kinerja
pelaksanaan anggarannya. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Banten juga selalu
mengingatkan pentingnya realisasi belanja pemerintah dalam mempercepat pemulihan
ekonomi daerah.
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Di masa pandemi Covid-19 belanja pemerintah sangat penting untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi, antara lain digunakan untuk memberikan perlindungan sosial dan
pemulihan ekonomi. Demikian halnya dengan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) juga digunakan untuk menanggulangi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi di
daerah seperti yang tercantum didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Untuk wilayah Banten, seluruh Pemerintah Daerah telah melaksanakan apa yang
diamanatkan oleh PMK , yaitu mengalokasikan earmark minimal 8% dari DAU/DBH, bahkan
Kota Tangerang mengalokasikan 19,57% dan Kota Tangerang Selatan 17,10%. Alokasi
earmark ini digunakan untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan

125

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

kelurahan, insentif nakes dan belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas. Secara total
alokasi earmark di wilayah Banten sebesar Rp867,57 miliar dengan alokasi terbesar
digunakan untuk insentif nakes yaitu sebesar Rp356,53 miliar atau 41,01% dari total pagu,
yang kedua digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp243,99 miliar atau 28,12%
dari total pagu.

Salah satu program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan dari Dana Desa. Untuk wilayah Banten
yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten, alokasi BLT Desa adalah sebesar Rp1,14 triliun untuk
112.072 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada bulan Desember 2021 Kanwil DJPb Banten melakukan rekapitulasi permasalahan
yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan dana transfer daerah, yaitu
DAK Fisik. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemda di wilayah
Provinsi Banten yang menyebabkan tidak terserapnya pagu anggaran :

1. Optimalisasi kontrak sehingga terdapat sisa pagu.

2. Kegiatan yang dilakukan putus kontrak karena sampai dengan batas perjanjian
realisasi fisik pekerjaan tidak mencapai seperti yang diperjanjikan.

3. Terdapat kegiatan yang gagal kontrak sehingga tidak semua pagu anggaran dapat
terserap.

4. Lokasi kegiatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan juklak dan juknis dari
Kementerian sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

5. Tidak adanya barang yang dibutuhkan di e-catalog.

6. Penyedia barang yang wanprestasi.

7. Harga barang yang dibutuhkan sudah tidak sesuai dan barang yang sudah
diskontinyu.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi
Penyaluran KUR sampai dengan Desember Tahun 2021 sebesar Rp15.201,34 miliar

dengan 476.682 debitur. Berdasarkan klasifikasi per sektor, jumlah penyaluran sektor
perdagangan besar dan eceran pada program pembiayaan KUR masih merupakan sektor
terbesar yaitu dengan nilai akad Rp10.083,97 miliar (66,34 persen dari total penyaluran)
untuk 366.685 debitur (76,92 persen dari total debitur). Berdasarkan klasifikasi per skema,
jumlah penyaluran terbesar adalah skema Mikro yaitu dengan nilai akad sebesar Rp7,421,36
miliar (48,82 persen) untuk 280.593 debitur (58,86 persen) diikuti penyaluran skema kecil
dengan nilai akad sebesar Rp6.957,92 miliar (45.77 persen) untuk 38.233 debitur (8,02
persen). Berdasarkan klasifikasi per wilayah, jumlah penyaluran terbesar adalah Kabupaten
Tangerang dengan nilai akad sebesar Rp3.394,34 miliar (22,33 persen) untuk 102.288 debitur
(21,46 persen) diikuti Kota Tangerang dengan nilai akad Rp3.154,43 miliar (20,75 persen)
untuk 74.167 debitur (15,56 persen).

Permasalahan UMKM masih banyak terkendala pada akses pembiayaan terutama kredit
permodalan. Dalam rangka membantu menfasilitasi UMKM-UMKM untuk mendapatkan
fasilitas dari perbankan melalui SIKP diperlukan data-data debitur potensial yang diinput
Pemda ke SIKP yang nantinya data-data tersebut akan diberikan kepada perbankan untuk
diprospek, dinilai kelayakan sebagai penerima kredit permodalan. Penginputan Data Calon

126

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

Debitur pada SIKP mempunyai peran yang sangat penting sebagai bentuk dukungan kepada
keberhasilan pelaksanaan KUR yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses
pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil
dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Pembiayaan UMi di Provinsi Banten sampai dengan Desember Tahun 2021 telah
tersalurkan kepada 192.481 debitur sebesar Rp666,77 miliar. Berdasarkan klasifikasi wilayah
penyaluran terbesar di wilayah kabupaten Tangerang sebesar Rp196,26 miliar (29,43 persen)
untuk 54.476 debitur (28,30 persen). Berdasarkan klasifikasi per penyalur, penyaluran
terbesar yaitu penyalur PNM sebesar Rp426,79 miliar (64,01 persen) untuk 130.956 debitur
(68,04 persen).

Permasalahan dan kendala yang dialami dalam pembiayaan UMi berkaitan dengan
ketepatan data, dan koordinasi pelaksanaan survey keekonomian debitur semester II dengan
situasi pandemi Covid-19. Ketepatan Data KPPN wilayah Banten pada Triwulan IV tahun
2021 dengan skor nilai 93,16 menurun 1,74 poin dibanding triwulan III 2021 dengan nilai 94,9
poin. Hal ini dikarenakan masih banyaknya dokumen yang tidak sesuai terutama agunan,
tanggal akad, nilai akad dan tanggal jatuh tempo. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik
dengan penyalur agar permasalahan dan kendala-kendala yang ada dapat teratasi dengan
baik. Untuk selanjutnya agar data lebih valid, penyalur lebih teliti dalam melakukan
perekaman data pada SIKP dan pelaksanaan survei keekonomian debitur dapat dilakukan
melalui daring dengan berkoordinasi dengan penyalur terlebih dahulu sebelum melakukan
survei.

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
di daerah
Dalam rangka melaksanakan peran Kanwil DJPb Banten sebagai Regional Chief

Economist di daerah, pada bulan Desember 2021 Kanwil DJPb Banten melaksanakan
kegiatan terkait dengan KUR. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimtek Penggunaan SIKP
yang dilaksanakan tanggal 29 Desember 2021 secara hybrid dengan narasumber dari
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). Latar belakang dari diselenggarakannya
bimtek ini adalah karena rata-rata persentase isian calon debitur di setiap wilayah masih
sangat rendah, sementara calon data debitur yang ada di aplikasi SIKP memiliki peranan
yang sangat penting sebagai bentuk dukungan kepada keberhasilan pelaksanaan program
KUR.

Bimtek ini diberikan kepada para penginput data calon debitur dari Pemerintah Daerah
yaitu Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing Kab/Kota. Tujuan dari diselenggarakanya
bimtek ini adalah agar tercipta akurasi basis data dan mendukung penggunaan SIKP oleh
Pemda agar Pemda lebih aktif dalam mengunggah calon debitur potensial di wilayah masing-
masing. Diharapkan dengan adanya Bimtek SIKP dapat meningkatkan pemahaman
mengenai operasional penggunaan SIKP, mempermudah komunikasi/koordinasi terkait SIKP
dan dapat memfasilitasi permasalahan-permasalahan terkait penggunaan SIKP.

Selain memberikan bimtek kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi. Di dalam diskusi
tersebut terdapat beberapa masukan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM antara
lain mereka mengharapkan adanya grup sosial media seperti wa/telegram untuk
memudahkan koordinasi, meminta agar kembali diselenggarakan kegiatan FGD terkait SIKP
dengan peserta koordinator komunitas umkm kab/kota, serta permintaan untuk
diselenggarakan road show dan sosialisasi SIKP ke seluruh kab.kota dari Dit SMI dan Kanwil

127

[TySpeTteRxtA] TEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

PERIODE DESEMBER 2021

DJPb Banten.

128

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

HIGHLIGHT PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI DKI JAKARTA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Pemulihan ekonomi Jakarta terus berlanjut pada desember 2021. Apalagi penerapan PPKM

yang sudah mencapai level 1 makin menambah geliat perekonomian terutama sektor sektor yang
pada PPKM-PPKM sebelumnya sudah terdampak sangat parah. Diharapkan dengan penurunan
level PPKM ini dapat mempercepat lagi pemulihan ekonomi terutama diakhir tahun 2021 dan awal
tahun 2022 ini.

Sedangkan berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS, perekonomian DKI Jakarta triwulan III-
2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,10% dibandingkan triwulan II-2021 (q-to-q).
Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar
11,85%, sedangkan dari sisi pengeluaran pada komponen ekspor dengan capaian 19,06%.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta untuk triwulan III (y-o-y) juga mengalami pertumbuhan
sebesar 2,43%. Pertumbuhan positif hampir diseluruh kategori lapangan usaha kecuali
pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik,gas, konstruksi, jasa perusahaan, administrasi
pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa lainnya. Sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi
terkontribusi dari sisi usaha industri pengolahan (11,85%), transportasi & pergudangan (7,97%),
serta penyediaan akomodasi & makan minum (7,09%).

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 November 2021
Sementara itu, mendekati akhir tahun 2021, harga-harga di Jakarta kembali bergejolak.
Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu harga-harga cenderung lesu, pada bulan ini harga-
harga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meningkatnya permintaan barang dan jasa yang
tidak diimbangi oleh pasokan yang memadai menjadi pemicu utama kenaikan harga tersebut.
Peningkatan aktivitas masyarakat pasca turunnya level PPKM pada awal November lalu
mendorong permintaan terhadap barang dan jasa turut meningkat. Pasar tradisional dan modern

129

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

mulai beroperasi penuh, kegiatan perkantoran telah beraktivitas hingga 75 persen pegawai, dan
kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan secara tatap muka. Hal ini membuat penggunaan
barang dan jasa meningkat sehingga tingkat permintaannya naik.

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2021
Keterangan/Note:

1) Persentase perubahan IHK Nov 2021 terhadap IHK Okt 2021/Percentage of change CPI November 2021 to CPI October 2021
2) Persentase perubahan IHK Nov 2021 terhadap IHK Des 2020/Percentage of change CPI November 2021 to CPI December 2020
3) Persentase perubahan IHK Nov 2021 terhadap IHK Nov 2020/Percentage of change CPI November 2021 to CPI November 2020

B. Perkembangan Ekonomi Daerah
1. Realisasi pendapatan APBN s.d Desember 2021*

Komponen penerimaan perpajakan yang bersumber dari pajak hingga akhir Desember 2021
menjadi salah satu komponen pemasukan yang cukup besar di wilayah DKI Jakarta. Realisasi
perpajakan mencapai Rp915.445.024.451.792. Kontribusi penerimaan perpajakan terbesar dari
komponen PPh sebesar Rp500.456.375.293.900, PPN sebesar Rp379.375.830.073.619, dan
Pajak Perdagangan sebesar Rp17.934.745.373.074.

Selain penerimaan dari sektor perpajakan, terdapat penerimaan dari PNBP yang hingga akhir
Desember 2021 terealisasi sebesar Rp298.287.382.952.039 atau 233,73% dari target PNBP
sebesar Rp127.622.346.738.838. Nilai realisasi PNBP tersebut terdiri dari pendapatan
Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar Rp50.956.797.105.427, Bagian Laba BUMN sebesar

130

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Rp30.496.368.748.422, PNBP Lainnya sebesar Rp126.018.312.323.493 dan Pendapatan BLU
sebesar Rp90.815.904.774.697.

*catatan : untuk data masih bisa berubah

Realisasi Pendapatan s.d Desember 2021

Rp1.217.453.767.712.2…

Rp128.439.139.060.83
8
PENDAPATAN DAN HIBAH
TARGET REALISASI

Chart perbandingan antara target dan realisasi pendapatan s.d. 31 Desember 2021 Data diambil dari
OMSPAN tanggal 5 Januari 2022

2. Realisasi belanja APBN s.d Desember 2021*

Kinerja belanja sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp2.165.498.953.230.030 atau
96,07%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.559.441.362.461.340(94,79%) dan Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan, Dana Insentif
Daerah, Dan Dana Otonomi Khusus Dan Keistimewaan DIY) sebesar Rp
Rp606.057.590.768.681(99,55%).

*catatan : untuk data masih bisa berubah

Realisasi Belanja s.d. Desember 2021

Rp2.253.995.669.707.000

Rp2.165.498.953.230.030

BELANJA NEGARA
Target Realisasi

Chart perbandingan antara target dan realisasi belanja s.d. Desember 2021

131

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi belanja pemerintah pusat di DKI Jakarta terkontribusi oleh realisasi belanja pegawai

sebesar Rp230.628.407.601.641(98,43%), belanja barang sebesar

Rp373.175.998.475.463(93,94%), belanja modal sebesar Rp117.163.830.130.080(89,88%),

belanja pembayaran kewajiban hutang sebesar Rp343.495.021.943.683(98,02%), belanja subsidi

Rp240.840.738.563.161(91,19%), belanja hibah sebesar Rp4.319.000.017.458(56,99%), belanja

bantuan sosial sebesar Rp170.731.291.642.600(96,88%) dan belanja lainnya sebesar

Rp79.087.074.087.259(93,14%).

132

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI PENYALURAN KUR DAN UMi DEMI KEBANGKITAN UMKM DI
JAWA BARAT

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonominya masih bergantung pada

akselerasi pelaksanaan vaksinasi. Akselerasi perbaikan ekonomi di Jawa Barat menunjukkan
prospek yang semakin cerah dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat akan kembali
tumbuh di atas 3,4 persen. Proyeksi membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan
IV 2021 sejalan dengan pelonggaran PPKM dan meningkatnya permintaan global dan domestik
menjelang natal dan tahun baru 2022 serta optimisme dari target indikator ekonomi yang ditetapkan
dalam RPJMD yaitu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 3,33% - 4,49%.
Untuk mengoptimalkan momentum perbaikan ekonomi, stimulus fiskal berperan lebih besar melalui
belanja modal, bantuan sosial dan menggenjot penyaluran dana PEN untuk membantu kinerja
sektor UMKM.

Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat juga memproyeksikan perekonomian Jawa Barat akan
tumbuh positif hingga akhir 2021. Optimisme ini dapat tercapai apabila Jawa Barat mampu
memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi global. Investasi menjadi salah satu kunci utama
dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi Jawa Barat masih sangat
relevan untuk dijalankan, yakni dengan membangun optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi,
menjaga keberimbangan pasar antara supply dan demand, mendorong sektor utama Jawa Barat,
investasi, pariwisata terukur dan UMKM, mendorong perbaikan daya beli masyarakat melalui
berbagai cara, salah satunya dengan memberikan stimulus kepada masyarakat lewat beragam
skema serta mendorong percepatan digitalisasi ekonomi.

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh proses
pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah dan menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia di Jawa Barat terus mengalami kemajuan,
Selama 2010- 2021 IPM Jawa Barat rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun. Dari 66,15
pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2021. IPM Jawa Barat mampu melebihi IPM Nasional
pada tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunnya.
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS)

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2010 - 2021

133

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada
tahun 2021 HLS Jawa Barat mencapai 12,61 tahun yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang
untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I dan RLS Jawa Barat mencapai 8, 61 tahun
atau hampir sama dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX.
Selanjutnya,dimensi yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang
direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021,
pengeluaran riil per kapita jawa Barat mencapai Rp10,93 per tahun. Angka ini meningkat 0,82
persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan IPM jawa Barat yang terjadi pada tahun 2021 seiring
dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per
kapita.

Laju inflasi Jawa Barat bulan Desember 2021 tercatat sebesar 0,46% naik 0,007% dibandingkan
bulan November 2021. Inflasi Jawa Barat pada bulan Desember merupakan yang tertinggi
sepanjang tahun 2021. Sedangkan laju inflasi dari tahun ke tahun “year on year” (Desember 2021
terhadap Desember 2020) tercatat sebesar 1,69%, angka tersebut jauh dari target tahunan Jawa
Barat sekitar 3 persen dan terendah dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Beberapa penyebab
rendahnya inflasi Jawa Barat adalah beberapa produk mengalami deflasi, turunnya harga beras,
mobil, bawang merah, telur ayam ras dan cabai merah. Nilai ekspor Jawa Barat s.d. bulan November
2021 sebesar USD 3,11 miliar atau meningkat 5,82 persen dibanding Oktober 2021. Sedangkan
nilai Impor Jawa Barat sebesar USD 1,10 miliar atau meningkat 23,33 persen dibanding Oktober
2021.
B. Perkembangan Keuangan Daerah

A. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Perekonomian di Jawa Barat terus menunjukkan pemulihan, kinerja pendapatan negara di
Jawa Barat sampai dengan Desember 2021 mengalami pertumbuhan positif 4,9% dengan realisasi
sebesar Rp96,62 triliun atau 80,35% dari target. Realisasi pendapatan tersebut berasal dari
penerimaan perpajakan sebesar Rp91,38 triliun atau 79,3%, penerimaan negara bukan pajak
sebesar Rp4,76 triliun atau 114,84% dan pendapataan hibah sebesar Rp483,48 miliar atau 82,5%.
Persentase Pendapatan APBN Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2021 disajikan
dalam Gambar 2 berikut:

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021

Perpajakan 115.533,10
91.385,30

PNBP 4.145,17
Hibah 4.760,50

586,35
483,49

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00

Pagu Realisasi

Gambar 2. Realisasi Pendapatan APBN Provinsi Jawa Barat s.d. Desember 2021
Sumber : OMSPAN (data diolah)

134

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan di Jawa Barat disebabkan adanya
kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) naik
sebesar 7,16%, Bea Materai sebesar 32,61%, PBB sebesar 36% dan Pajak Penghasilan PPh
Badan sebesar 19,2% serta penerimaan Cukai yang tumbuh sebesar 11,48%. Kenaikan
penerimaan pajak menandakan perekonomian di Jawa Barat sudah berjalan kembali karena
keberhasilan dalam pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19.

Lapangan usaha utama yang menjadi objek pajak di Jawa Barat ada lima sektor dominan
penentu penerimaan yaitu Industri Pengolahan sebesar 29%, Perdagangan Besar dan Eceran
sebesar 24%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial sebesar 9%, Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 6%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 5%. Adanya pelonggaran
PPKM ke level 1 dan 2 di daerah Jawa Barat mulai November dan Desember 2021 dapat berdampak
positif pada mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga berpengaruh signifikan terhadap
PDRB.

Demikian juga penerimaan PNBP di Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2021
tumbuh positif 6,2% dengan semakin membaiknya perekonomian dengan realisasi sebesar Rp4,7
triliun atau 114,84% dari target. Berdasarkan jenisnya, capaian realisasi PNBP sampai dengan
bulan Desember 2021 terbesar terdiri dari Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan
Keagamaan mencapai Rp1,47 triliun namun mengalami kontraksi 7,19% seiring dengan penurunan
keterisian rumah sakit, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum mencapai Rp1,24 triliun
tumbuh positif 54,71%, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dapat mencapai
Rp882,37 miliar tumbuh 35,28% dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening, Perbankan,
Pengelolaan Keuangan Rp160,63 miliar tumbuh sebesar 21,43%.

B. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Kinerja Belanja Negara di Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2021 tumbuh

5,4% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi
sebesar Rp114,94 triliun atau 100,73% dari pagu. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi
Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp44, 72 triliun atau 95,68% dan realisasi Belanja Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp70,21 triliun atau 104,24%. Hal ini menunjukkan realisasi belanja
negara lebih besar dari pendapatan negara sehingga kondisi APBN di Provinsi Jawa Barat pada
Desember 2021 mengalami defisit sebesar Rp18,31 triliun. Persentase realisasi belanja APBN
Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2021 disajikan dalam Gambar 3 berikut:

80,00 99,21% 99,59% 103,87% 105,00%
70,00 95,03% 100,00%
60,00 92,02% 95,00%
50,00 90,00%
40,00 85,00%
30,00
20,00 Belanja Transfer
10,00

0,00

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bansos

Pagu Realisasi %

Gambar 3. Realisasi Belanja APBN Provinsi Jawa Barat s.d. Desember 2021 Sumber : OMSPAN (data diolah)

135

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi Belanja Negara di Jawa Barat s.d. triwulan IV 2021 telah melampaui taget dalam
akselerasi belanja pemerintah yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian tersebut merupakan salah
satu indikator keberhasilan dalam akselerasi belanja pemerintah dalam rangka percepatan
pemulihan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran pemerintah. Komponen belanja negara yang
memberikan andil signifikan dalam tumbuhnya belanja adalah Belanja Pemerintah Pusat sebesar
7,9% (yoy) sedangkan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tumbuh sebesar 3,9%.
Pertumbuhan belanja utamanya didorong oleh pertumbuhan belanja K/L yaitu Belanja Modal yang
tumbuh 70,5% dengan realisasi Rp10,75 triliun atau 95,03% untuk berbagai proyek prioritas
nasional di Jawa Barat.

Selain itu, realisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10,52
triliun, Kementerian Pertahanan Rp8,42 triliun dan Kepolisian Negara RI sebesar Rp4,7 triliun serta
Kementerian Agama sebesar Rp6,01 triliun atau dengan total sebesar 46,9% turut mendongkrak
kinerja belanja K/L melalui pengadaan peralatan serta dukungan pelaksanaan protokol kesehatan
dan ketertiban/keamanan selama pandemi serta pengerjaan proyek prioritas. Peningkatan kinerja
Belanja Modal di Jawa Barat didorong oleh upaya akselerasi belanja K/L bidang infrastruktur yaitu
Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan antara lain untuk pembangunan jalan,
bendungan, jaringan irigasi dan jalur kereta api. Hal ini mendukung pergerakan ekonomi dan
menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat yang tepat sasaran dan
tepat guna bagi masyarakat.

C. Kinerja Fiskal Regiona

1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Pemerintah terus memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas
nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan
ekonomi, dukungan insentif kepada daerah dalam rangka menarik investasi, dukungan terhadap
UMKM serta sinergi TKDD dan belanja K/L yang dipererat dalam pembangunan human capital di
pendidikan dan kesehatan,

Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mendapatkan alokasi TKDD sebesar Rp67,64 triliun atau
turun 1,75% dibanding periode tahun 2020. Alokasi dana tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil
sebesar Rp5,082 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp32,62 triliun, DAK Fisik sebesar Rp3,55
triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp18,91 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp1,21 triliun, serta
Dana Desa sebesar Rp5,99 triliun.

Sejak ditetapkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan StabiIitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terus mendorong
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera
merealisasikan APBN dan TKDD untuk mendukung program tersebut dengan berbagai fleksibilitas
pengelolaan anggaran sehingga hasilnya dapat semakin cepat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai
instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa

136

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Barat terus secara aktif melakukan sosialisasi, webinar, FGD, Monev langsung ke satker dan Pemda
mengenai kebijakan pelaksanaan anggaran dalam masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi
nasional serta monitoring dan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Realisasi TKDD di Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu sebesar
Rp70,25 triliun atau 103,87% tumbuh 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun realisasi penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat masih rendah,mencapai 85,3% dari pagu atau
sebesar Rp3,02 triliun dan realisasi Dana Desa sebesar Rp5,98 atau 99,9%.

35,00 32,62 32,62 200,0%
30,00 180,0%
25,00 173,4% 160,0%
20,00 140,0%
15,00 22,46 21,59 120,0%
10,00 100,0%
100,0% 100,0% 99,9% 80,0%
5,00 60,0%
0,00 96,11% 5,99 5,99 12,49% 40,0%
0,27 0,03422 20,0%
8,81 DAK 1,21 1,21 Dana Desa 0,0%
5,08 Pagu % Hibah
DID
DBH DAU Realisasi

Gambar 4. Realisasi Belanja TKDD Provinsi Jawa Barat s.d. Desember 2021 Sumber : OMSPAN (data diolah)

Untuk penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat Tahun 2021 mengalami realisasi terendah dalam

penyaluran. Terdapat 7 Bidang gagal salur atau tidak dilaksanakan dengan nilai Rp18,29 miliar yang

disebabkan keterbatasan SDM pengadaan pada Dinas Pendidikan Kota Depok, Kegiatan yang telah

dianggarkan pada dana tugas pembantuan untuk bidang kelautan dan perikanan pada Kab.

Karawang. Disamping itu permasalahan yang terjadi keterlambatan reviu kontrak oleh APIP yang

menyebabkan kontrak yang sudah ditandatangani menjadi beban APBD dengan nilai sebesar

Rp14,59 miliar.

Bidang Pertanian; 175,8 Bidang Kelautan dan Bidang Industri Kecil Bidang Lingkungan
Perikanan; 27,1 dan Menengah; 27,4 Hidup; 6,7
Bidang Pariwisata; 28,1
Bidang Sanitasi; 179,5 Bidang Sosial; 0,0 Bidang Pasar; 0,0

Bidang Air Minum; 52,4 Bidang Pendidikan;
Bidang Irigasi; 169,9 993,2

Bidang Perumahan dan
Permukiman; 83,7

Bidang Jalan; 353,5

Bidang Kesehatan dan
KB; 931,6

Gambar 5. Realisasi DAK Fisik per Bidang s.d. Desember 2021 Sumber : OMSPAN (data diolah)

137

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh adanya
perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa khususnya pada bidang Pendidikan, lamanya proses
reviu yang dilakukan oleh APIP terhadap dokumen kontrak dan dokumen persyaratan (tiap tim APIP
berbeda cara dalam melakukan reviu), barang yang akan diadakan belum tersedia pada aplikasi E-
Katalog, terlambat dan permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa, pergantian kepala
daerah karena kasus OTT, SDM pada Unit Layanan Pengadaan di daerah yang terbatas, pergantian
SDM pengelola DAK Fisik pada BPKAD dan Dinas terkait serta peran koordinator DAK Fisik pada
Pemda belum optimal mengkoordinasikan pelaksanaan antara BPKAD, APIP dan Dinas.
Sedangkan permasalahan penyaluran Dana Desa di Jawa Barat tahun 2021 terdapat 6 desa yang
terkena masalah hukum di Kab Garut dan permasalahan lainnya sehingga tidak salur Dana Desa
Tahap II dan III, terlambatnya penyaluran Dana Desa Tahap II dan III serta BLT Desa yang
disebabkan pemilihan kepala desa dan pergantian pengurus desa.

Pentingnya melakukan evaluasi terhadap permsalahan-permasalahan yang ada dalam
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2021, agar pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa Tahun 2022 lebih baik. KPA Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa agar memberikan
bimbingan teknis terhadap operator OM SPAN Pemda, karena masih banyak keluhan dari operator
OM SPAN Pemda dalam mengoperasikan system dimaksud. Disamping pemberian FGD, Monev
penyaluran serta koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemda untuk meminimalkan
kegagalan salur dan mengoptimalkan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai waktu
dan persyaratan yang ditentukan. Kanwil juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi,
pelaksanaan FGD atau sosialisasi serta koordinasi dengan pemda dan menjaga kesalahan yang
terjadi di tahun 2021 agar tidak terulang kembali di tahun 2022.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8
mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menumbuhkan iklim
usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung.
Dalam rangka implementasi hal tersebut, Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga merupakan salah satu
bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendorong kebangkitan pelaku usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM).

Realisasi penyaluran KUR di Jawa Barat hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp40,77 triliun
kepada 1,183 juta debitur. Untuk sektor pertanian tersalur sebesar Rp5,19 triliun kepada 172,37 ribu
debitur petani dan untuk sektor perikanan sebesar Rp469,28 miliar kepada 12,506 ribu debitur
nelayan. Secara keseluruhan penyaluran KUR tahun 2021 sektor pertanian dan perikanan tumbuh
53,2% dan 52,7%. Sedangkan untuk program pembiayaan UMI realisasi penyaluran s.d. bulan
Desember 2021 sebesar Rp970,28 miliar kepada 263,75 ribu debitur dengan jumlah yang disalurkan
pada sektor pertanian dan perikanan di Jawa Barat mencapai Rp54,17 miliar atau tumbuh 56,14%
kepada 12,89 ribu debitur petani dan nelayan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan berbagai
pihak terkait diantaranya Pemerintah Daerah, perwakilan Bank Indonesia Prov. Jawa Barat, Kantor
OJK Regional 2 Jawa Barat serta perbankan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas
penyaluran KUR. Salah satu diantaranya dengan mengikuti rapat kunjungan kerja reses Komisi XI

138

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

DPR di Jawa Barat dengan tema mengoptimalkan program pemulihan ekonomi nasional melalui
peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 17 Desember 2021 di Kantor OJK
Regional 2 Jawa Barat. Dengan adanya bantuan stimulus dari pemerintah diharapkan Jawa barat
memberikan perpanjangan dan relaksasi terhadap usaha mikro mengingat Jabar merupakan salah
satu penyumbang devisa negara terbesar lewat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL PENYALURAN KUR JAWA BARAT TAHUN 2021

BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN… Sektor Lain; 1,48
PENYEDIAAN

AKOMODASI DAN PERDAGANGAN BESAR
PENYEDIAAN MAKAN DAN ECERAN; 22,24
PERTANMIAINNU,M; 2,88

PERBURUAN DAN

KEHUTANAN; 5,19

INDUSTRI PENGOLAHAN;
6,11

Gambar 6. Realisasi Penyaluran KUR di Jawa Barat s.d. Desember 2021 per Sektor Sumber : SIKP (data diolah)

Dalam Acara Rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI, Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat, Bapak Dedi Sopandi, menyampaikan paparan untu menjawab pertanyaan Komisi XI
tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat, realisasi penyaluran program
BLT Desa dan penempatan dana negara pada Bank Jabar Banten, penguatan kebijakan fiskal
dalam peningkatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat serta dukungan APBN yang diberikan kepada
UMKM selama masa pandemi di Jawa Barat.

Pada kesempatan lain Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
memberikan apresiasi pada Pemerintah Kota Bogor atas peraih peringkat ketiga debitur terbaik
kategori Pemerintah Daerah dari jumlah debitur Pemerintah Daerah sebanyak 81 debitur. Harapan
kami keberhasilan Kota Bogor mampu menginspirasi debitur-debitur lain dalam pengelolaan kinerja
kredit program.

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder di
daerah

139

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Sebagai Upaya komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi di
Tahun 2022, Gubernur Provinsi Jawa Barat didampingi Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat
menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022 di Gedung Sate Bandung.
Penyampaian DIPA dan TKDD dilaksanakan lebih awal untuk memperbaiki iklim usaha, daya
kompetisi dan produktivitas serta mendorong transformasi ekonomi.
Upaya ini merupakan bukti bahwa Jawa Barat dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19. Sinergi
kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah terus diperkuat dalam
upaya penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan kembali kesejahteraan rakyat,
menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan kembali tingkat kemiskinan.

Disamping penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022, Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyerahkan juga penghargaan Pemerintah
atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
( LKPD ) tahun 2020. Terdapat 3 (tiga) Pemda yang menerima piagam dan plakat atas prestasi
memperoleh WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, yaitu Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Kota
Depok, dan Pemda Kota Banjar. Disamping itu juga terdapat 19 Kabupaten/Kota yang menerima
piagam dan plakat atas prestasi memperoleh WTP sebanyak 5 kali berturut-turut yaitu
Kab.Bandung, Kab.Bekasi, Kab. Bogor. Kab.Ciamis, Kab.Cirebon, Kab.Garut, Kab.Karawang,
Kab.Kuningan, Kab.Majalengka, Kab. Pangandaran,Kab. Purwakarta,Kab.Sukabumi,
Kab.Sumedang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota
Sukabumi. Terdapat juga 4 (empat) Kabupaten/Kota yang menerima piagam WTP untuk LKPD
tahun 2020 yaitu Kab.Cianjur, Kab.Subang, Kab.Tasikmalaya dan Kota Bandung.

Indikator keberhasilan atas kualitas laporan keuangan adalah penilaian opini WTP. WTP
merupakan opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di Kementerian atau
Lembaga Negara, opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Diharapkan dengan
pemberian penghargaan oleh pemerintah, dapat memberikan motivasi dan komitmen semua
Pemda di wilayah Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan sekaligus dapat meraih dan /atau mempertahankan opini WTP dan tidak kalah pentingnya tanpa
adanya pelanggaran tindak pidana korupsi.

140

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

HIGHLIGHT KONDISI PEREKONOMIAN DAN OPTIMALISASI PERAN KANWIL
SEBAGAI RCE DALAM AKSELERASI BELANJA PEMERINTAH DAN
PENYALURAN KUR dan UMi di YOGYAKARTA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Kasus Covid-19 di DIY sempat kembali mengalami lonjakan pada masa gelombang ke-2
pandemi pada triwulan III lalu. Pemerintah telah berupaya mengurangi dampak penyebarannya
melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kesiapan tenaga medis,
memperketat prokes serta respon lainnya. Namun demikian, adanya PPKM tersebut dinilai
berdampak terhadap kinerja perekonomian DIY. Hal tersebut terefleksi dengan jelas pada
pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 yang meski mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu 2,30
persen, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 11,87
persen. Secara regional, dampak PPKM pada ekonomi DIY relatif lebih berat dibandingkan
dengan Nasional, bahkan pulau Jawa.

Sumber : BPS (Diolah)

Bila dilihat dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DIY utamanya disebabkan oleh
penurunan konsumsi. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebagai
dampak dari pembatasan mobilitas. Penutupan pusat perbelanjaan dan pembatasan jam
operasional selama PPKM, menyebabkan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi terbatas.
Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami kontraksi. Kinerja
konsumsi pemerintah pada triwulan III 2021 tercatat sebesar -0,45 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya (1,89 persen yoy). Selain PPKM yang mengakibatkan
ditundanya sejumlah kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa, perjalanan dinas,
rendahnya konsumsi pemerintah juga didorong oleh adanya penyesuaian anggaran belanja

141

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Pemda untuk mengikuti ketentuan alokasi 8% dari DBH/DAU untuk penanganan pandemi
Covid-19. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi DIY triwulan III 2021 ditopang oleh pertumbuhan
komponen investasi. Pertumbuhan komponen ini terutama disebabkan oleh dipicu oleh
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang bandara, yaitu pembangunan
Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang masih berlangsung.

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, penurunan kinerja terjadi pada 3 sektor utama di DIY,
yaitu Pertanian, Penyediaan Akomodasi Makan Minum, dan Industri Pengolahan. Pada Sektor
Pertanian, penurunan kinerja ekonomi sejalan dengan pola siklikalnya, di mana pada Triwulan
III merupakan masa tanam tanaman pangan. Sementara itu, pada Sektor Akomodasi Makan
Minum dan Industri Pengolahan terdampak oleh pemberlakuan PPKM, yang menyebabkan
penutupan destinasi wisata dan turunnya kinerja industri makan dan minum sebagai penunjang
pariwisata DIY. Di sisi lain, penopang pertumbuhan ekonomi DIY masih didorong oleh 3 sektor,
yakni Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, dan Pendidikan.

Memasuki kuartal ke-IV 2021, seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM, terjadi
peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata di DIY. Seiring dengan
peningkatan mobilitas masyarakat, DIY mengalami peningkatan inflasi pada November 2021.
Berdasarkan data BPS DIY, Inflasi DIY bulan November 2021 berada pada level 0,45 persen
(mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2021 yang sebesar 0,24 persen (mtm).
Secara tahunan inflasi DIY November 2021 berada pada level 2,06 persen (yoy), tertinggi
selama tahun 2021. Inflasi DIY November 2021 didorong baik oleh tarikan permintaan
(demand pull) maupun dorongan penawaran (cost push).

Sumber : BPS

142

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Dari sisi tarikan permintaan, peningkatan inflasi terjadi sejalan dengan meningkatnya aktivitas
konsumsi masyarakat di Bulan November. Membaiknya konsumsi dan aktivitas pariwisata
mendorong peningkatan harga komoditas pangan antara lain telur ayam (20,8 persen; mtm)
dan cabai merah (28,3 persen; mtm) serta tarif angkutan udara (2,6 persen; mtm). Sedangkan
dari sisi dorongan penawaran, faktor perbaikan ekonomi global yang berimbas pada kenaikan
harga komoditas, mendorong peningkatan harga minyak goreng dan emas perhiasan.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d Bulan Desember 2021

Pertumbuhan Bulanan Komponen Penerimaan Negara TA 2021

Sejalan dengan kinerja penerimaan negara secara nasional, penerimaan negara TA 2021
di Provinsi D.I. Yogyakarta juga menunjukkan capaian yang menggembirakan. Secara total,
penerimaan negara mencapai Rp7,38 triliun atau tumbuh positif 1,46 persen (yoy).
Penerimaan negara terbesar (66,59 persen) bersumber dari penerimaan perpajakan
sebesar Rp4,91 triliun, turun 1,86 persen (yoy). Sedangkan PNBP menyumbang sebesar
Rp2,46 triliun atau 33,41 persen dari total penerimaan negara, meningkat 33,41 persen
(yoy).
Berdasarkan komponennya, Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar dalam
penerimaan Negara, yaitu sebesar 36,28 persen. Sementara itu Pajak Pertambahan Nilai
menyumbangkan 22,37 persen dari total penerimaan negara. Capaian menggembirakan ini
tidak lepas dari upaya optimalisasi yang dilakukan melalui kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis, Pengujian Kepatuhan Material WP Strategis dengan
penelitian komprehensif atas daftar wajib pajak prioritas pengawasan, tindak lanjut data
internal/eksternal, penggalian potensi sektoral, WP Group, joint program DJP DJBC dan

143

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

tindak lanjut PKS dengan Pemda (DSPB), tindak lanjut data Transfer Pricing, Automatic
Exchange Of Information (AEOI), dan peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
PPh WP Strategis.
Sementara itu dari PNBP, Pendapatan BLU berkontribusi sebesar 28,46 persen dari total
realisasi penerimaan negara dalam tahun 2021 atau sebesar Rp2,1 triliun (109,91 persen
dari target). Peningkatan signifikan terjadi pada akhir TW I TA 2021, di mana sebagian besar
BLU melakukan pengesahan SP3B BLU secara triwulanan. Pendapatan BLU ini masih
didominasi BLU sektor pendidikan dan kesehatan. PNBP Lainnya yang berasal dari satker
non-BLU mencapai Rp 364,83 miliar atau 164,44 persen dari target PNBP Lainnya dalam
APBN TA 2021. Penerimaan dari layanan kepolisian, sektor pendidikan, serta pendidikan
dan pelatihan masih menjadi kontributor terbesar PNBP Lainnya di Provinsi D.I Yogyakarta.

2. Realisasi Belanja APBN s.d Bulan Desember 2021

Sampai dengan bulan Desember 2021, total capaian realisasi belanja K/L lingkup Provinsi
D.I Yogyakarta mencapai Rp11,31 triliun dari pagu sebesar Rp 12,21 triliun atau 92,63
persen. Realisasi tersebut meningkat 14,18 persen dibandingkan periode Desember 2020.
Penyerapan belanja modal mengalami pertumbuhan positif 86,09 persen (yoy) sejalan
dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian juga halnya dengan
belanja bantuan sosial yang meningkat 16,25 persen (yoy). Sementara untuk belanja
pegawai dan belanja barang mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing -0,69
persen dan -0,07 persen.

144

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Sampai dengan 30 November 2021, realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa
Yogyakarta mencapai Rp 19,85 triliun atau 88,91 persen, menunjukkan kemampuan tumbuh
sebesar 10,36 persen (yoy). Kenaikan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh
peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh mencapai 21,15
persen, sementara realisasi Transfer Ke Daerah dan penyaluran Dana Desa mencatatkan
pertumbuhan sebesar1,37 persen.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar
Rp 9,90 triliun atau 81,12 persen dan TKDD sebesar Rp 9,95 triliun atau 98,30 persen.
Secara detail pertumbuhan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dipengaruhi oleh
pertumbuhan positif pada belanja modal dengan realisasi Rp 2,64 triliun atau 79,29 persen,
tumbuh signifikan sebesar 129,92 persen (yoy). Penguatan belanja modal tersebut ditujukan
untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi tumpuan utama
dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi DIY. Sementara itu belanja barang dengan
realisasi Rp 3,14 triliun atau 73,69 persen, tumbuh 8,98 persen (yoy); dan belanja pegawai
dengan realisasi Rp 4,11 triliun atau 89,29 persen, tumbuh negatif 0,52 persen (yoy).
Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp 13,83 miliar atau 85,96 persen,
tumbuh 0,23 persen (yoy).
Penyaluran TKDD yang sebesar Rp 9,95 triliun juga mengalami peningkatan 1,37 persen
dibandingkan tahun 2020. Realisasi TKDD terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp 320,79
miliar atau130,51 persen, DAU sebesar Rp 5,20 triliun atau 100 persen, DAK Fisik sebesar
Rp 440,44 miliar atau 69,41 persen, DAK Non Fisik sebesar Rp 1,89 triliun atau 97,06
persen, Dana Keistimewaan sebesar Rp 1,32 triliun atau 100 persen, DID sebesar Rp
326,02 miliar atau 100 persen, dan Dana Desa sebesar Rp 460,03 miliar atau 99,91 persen.

Di wilayah DIY, s.d posisi 30 November 2021, progress realisasi Belanja Pemerintah daerah
rata-rata baru mencapai 73,24 persen, dengan rincian Belanja Operasi mencapai 73,75
persen, Belanja Modal 69,47 persen, Belanja Tidak Terduga 58,03 persen dan Belanja
Transfer Antar Daerah 75,40 persen. Dengan demikian gap antara penyaluran TKDD (98,27
persen) dan realisasi belanja daerah (73,24 persen) mencapai lebih dari 25 persen.

145

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Terkait hal tersebut, kendala di lapangan yang berhasil diidentifikasi s.d akhir November
2021 terutama terkait penyaluran DAK Fisik antara lain (i) kegagalan lelang, (ii) dokumen
masih dalam reviu APIP serta (iii) kelambatan proses administrasi.
Guna membantu mengatasi hal tersebut, Kantor Wilayah DJPb DIY menginisiasi kegiatan
Focus Group Discussion (FGD) Akslerasi Belanja Daerah secara berkala yang
dilaksanakan setiap awal bulan, monitoring dan evaluasi, asistensi dan koordinasi dengan
Pemda melalui one-on- one meeting dengan Pemda/BKAD/BPKAD. Adapun FGD kegiatan
asistensi dan koordinasi dengan Pemda dimaksud pada bulan Desember 2021
dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan tema “Akselerasi Belanja
Pemerintah Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa Untuk Dukungan Pelaksanaan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi DIY”.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi Untuk Mendorong Kebangkitan
UMKM pasca Pandemi
Peran UMKM di Indonesia sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional dan
daerah perlu diberikan perhatian khusus karena terdampak cukup parah karena pandemi
Covid-19. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung tumbuh UMKM melalui Kredit
Usaha Rakyat (KUR). KUR diharapkan sebagai salah satu stimulus yang tepat dari
pemerintah untuk menyelamatkan para pelaku UMKM di masa pemulihan ekonomi akibat
krisis pandemi Covid-19.
Perkembangan UMKM di DIY Dalam kurun waktu 2017 s.d 2021, jumlah UMKM di DIY rata-
rata tumbuh 5,11 persen yang pada tahun 2021 jumlah UMKM sampai dengan 30 November
2021 sebanyak 302.398, dengan skala usaha terbesar adalah usaha Mikro.

146

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Di wilayah DIY, pencapaian realisasi penyaluran KUR s.d November 2021 mencapai
Rp5,31 triliun yang disalurkan kepada 143.185 debitur. Jumlah tersebut sudah melampaui
penyaluran tahun 2020 yang tercatat Rp 3,87 triliun, atau tumbuh sebesar 37,38 persen.
Secara skema, penyaluran KUR terbesar pada skema Mikro, mencapai Rp 3,37 triliun (63,50
persen dari total penyaluran), yang disalurkan kepada 107.573 debitur. Sedangkan menurut
sektor usaha, penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (40,24
persen).

147

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah dari data calon debitur yang di
upload oleh Pemda pada SIKP, hanya sebagian yang diproses oleh Lembaga/Bank
Penyalur. Di wilayah DIY data calon Debitur yang telah diupload oleh Pemda tercatat
sebesar 62.455, namun hanya sebanyak 14.336 (22,95 persen) yang telah mendapatkan
kredit.

Selanjutnya, jika dilihat menurut sektor lapangan usaha, 5 sektor yang tertinggi adalah
Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Industri Pengolahan dan terendah Penyediaan
Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Yang perlu dicermati adalah penyaluran pada
sektor Industri Pengolahan ini sangat rendah bila dibanding Perdagangan Besar dan
Eceran, padahal sektor ini yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar.
Kemudian, penyaluran di sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
juga tergolong cukup rendah. Hal ini mengindikasikan sektor ini belum bangkit, karena
masih ditutupnya destinasi pariwisata dan sektor pendidikan di DIY sebagian besar masih
secara daring. Namun demikian, diperlukan sebuah terobosan untuk meningkatkan volume
penjualan/ perdagangan dari sektor ini, apakah melalui online dsb. Untuk itu, Kanwil DJPb
secara aktif menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga
penyalur dan BLU PIP agar terdapat perluasan informasi kepada para pelaku usaha
sehingga KUR dan UMi dapat semakin masif dan tepat tersalurkan. Diharapkan
kebangkitan UMKM dapat memberikan multiplier effect dalam mendorong bangkitnya
ekonomi regional.

148