STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERIODE DESEMBER 2021
Kemudian, dalam rangka
pelaksanaan tugas pembinaan sistem
akuntansi pemerintah daerah serta
membangun sinergi dan komunikasi yang
baik dengan pemda, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara melaksanakan
kegiatan koordinasi dan monitoring
penggunaan Aplikasi Persediaan pada
Pemda Kota Kendari dan Kabupaten
Konawe. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai peran aktif Kanwil DJPb dalam
mendukung dan mendorong akuntabilitas
keuangan pemda di lingkup Sulawesi
Tenggara khususnya dalam pencatatan
persediaan. Monitoring dilakukan untuk memantau kesiapan pemda yang sebelumnya telah
menggunakan Aplikasi Persediaan versi HPT untuk migrasi ke Aplikasi Persediaan versi FIFO
pada tahun 2022.
Pada kesempatan selanjutnya, sebagai
kegiatan lanjutan dari koordinasi dan monitoring
pada Pemda Kota Kendari, dilaksanakan kegiatan
Sosialisasi Laporan Persediaan Barang Yang
Berbasis Aplikasi pada Lingkup Pemkot Kendari
yang dilakukan secara luring dan dihadiri oleh 46
operator dari OPD lingkup Kota Kendari. Kegiatan
ini merupakan bimbingan teknis migrasi saldo awal
dari versi HPT ke FIFO, simulasi penggunaan
aplikasi, serta simulasi pembuatan laporan
menggunakan aplikasi persediaan versi FIFO.
Diharapkan, dengan kegiatan tersebut, Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara akan semakin
mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara.
299
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
MONEV KUR/UMi DAN BIMTEK SIKP DALAM RANGKA PERBAIKAN
PENYALURAN KUR/UMi KE SEKTOR POTENSIAL
A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan skor pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 sebesar
3,15% y-on-y. Angka ini turun dari pertumbuhan y-on-y triwulan 2, 8,49%. Adanya kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diambil oleh
pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan
menyebabkan perekonomian Sulawesi Utara tumbuh melambat dibanding sebelumnya. Dari
sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi
dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,94 persen. Dari
sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi
sebesar 10,28 persen.
Walaupun secara y-on-y terjadi perlambatan daripada di triwulan 2, namun jika dilihat q-to-q
perekonomian di Sulawesi Utara masih mengalami pertumbuhan senilai 1,82%.
Sumber: BPS Sulut
Sumber: BPS Sulut
300
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
PDRB Inflasi Penduduk IPM TPT Gini Rasio NTP NTN
Q3: Rp. 35,57 T y-o-y: 1,65% S1: 196,35 2020: 72,93 Sep: 7,06% Mart: 0,365 Okt: 109,28% Okt: 106,62%
m-to-m: 0,44% Ribu Jiwa
Sumber: BPS Sulut
Indikator perekonomian lainnya adalah inflasi. Angka Inflasi Sulawesi Utara secara m-to-m
pada bulan oktober 2021 adalah 0,44% dimana angka ini lebih tinggi dari nasional yang sebesar
0,12%. Penyumbang Inflasi terbesar pada bulan Oktober 2021 yaitu cabai rawit sebesar 0,1205
persen, sedangkan penyumbang deflasi terbesar adalah telur ayam ras sebesar 0,0207 persen.
Hal lain yang dapat dibandingkan nasional adalah Gini Ratio untuk Sulawesi Utara pada
Semester 1. Gini ratio Sulawesi Utara yang dihitung pada bulan maret, mendapatkan angka
0,365 lebih baik dari pada nilai nasional, 0,384.
Secara garis besar, angka-angka indikator perkembangan perekonomian triwulan 3 di Sulawesi
Utara menempati nilai yang baik dan pada titik optimis untuk lebih baik lagi di triwulan 4 tahun
2021 (Menurut Kepala BPS pada acara Kopi Pagi Cermin Fiskal Regional Sulawesi Utara,
20/12). Pergerakan perekonomian akan ditunjang dengan belanja masyarakat yang meningkat
di bulan Desember ini dikarenakan natal dan tahun baru. Mengingat sebagian besar
masyarakat Sulawesi Utara merayakan Natal dan Tahun Baru, juga disertai dengan kasus
covid19 yang melandai di Sulawesi Utara pada bulan tersebut.
Note:
Belum ada release resmi BPS untuk Triwulan 4 Tahun 2021 untuk penulisan RCE ini.
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi pendapatan sampai dengan Akhir Desember di Provinsi Sulawesi Utara sebesar
Rp.4,945 Triliun. Naik dari sebelum periode sebelumnya yang sebesar Rp.4,135 Triliun.
Selanjutnya untuk realisasi belanja APBN sampai dengan Akhir Desember 2021 sebesar
Rp.12,76 Triliun dari Total Pagu Rp.13,66 Triliun (93,41%). Dengan rincian realisasi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp.9,67 Triliun dari total pagu Rp.10,37 Triliun (93,23%) dan
realisasi transfer ke daerah sebesar Rp.3,09 Triliun dari total pagu Rp.3,29 Triliun (94%).
Komparasi yang lengkap terkait pagu, realisasi, dan persentase belanja APBN di Sulawesi
Utara sampai dengan Desember 2021 per jenis belanja disajikan dalam gambar sebagai
berikut:
301
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
REALISASI BELANJA
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DESEMBER 2021
(Dalam Miliar Rupiah)
4.000 3.780 3.424 3.413
3.500
3.000 3.162 3.126 3.102
2.500 Belanja Pegawai
2.000 18 17
1.500 Bantuan Sosial
1.000
500
-
Belanja Barang Belanja Modal
Pagu Realisasi
REALISASI BELANJA
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
DESEMBER 2021
(Dalam Miliar Rupiah)
2.500 2.061 1.866
2.000
1.500 1.484 1.299
1.000 577 567
500
- Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Desa
Dana Alokasi Khusus Fisik
Pagu Realisasi
Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat realisasi anggaran, beberapa hal telah
dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara diantaranya Focus Group Discussion
(FGD) dan juga mengunjungi satker dan juga Pemda dalam rangka memetakan masalah
dan mencari solusi terkait permasalahan realisasi anggaran.
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Kegiatan Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara
Selama bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. Bekerjasama dengan Balai Diklat Keuangan Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara menyelenggarakan kegiatan Penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga, Daftar
Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan
302
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
Penghargaan WTP Tahun Anggaran 2020 ke Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi
Utara pada tanggal 2 Desember 2021 secara hybrid di Aula Gedung Keuangan Negara
Manado;
b. Bekerjasama dengan 4 bank penyalur terbesar di Sulawesi Utara yakni BRl, BNl, Bank
Mandiri dan Bank SulutGo menyelenggarakan survei KUR secara on the spot terhadap
para debitur penerima pembiayaan KUR yang bergerak dalam beberapa sektor usaha
yang berkedudukan di Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa
Utara dan Kab. Minahasa Selatan pada tanggal 23 November 2021 s.d 8 Desember
2021;
c. Bekerjasama dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 9
Desember 2021 dengan mengundang para operator aplikasi Dinas yang menangani
kegiatan Koperasi dan UMKM dari Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se
Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gedung Keuangan Negara Manado Lantai II;
d. Melaksanakan FGD Pengenalan Tusi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara ke 4
pemimpin redaksi media cetak terbesar di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16
Desember 2021 di Aula Gedung Keuangan Negara Manado;
e. Bekerjasama dengan BPS Provinsi Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi
Manado menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kegiatan Cermin Fiskal Regional
Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 2021 di Aula Gedung Keuangan Manado
dengan peserta para Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Sam Ratulangi Manado;
f. Pada tanggal 15 s.d 29 Desember 2021 menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Penyerahan DIPA, PNBP, dan Pelaksanaan Anggaran pada KPPN Bitung dan
beberapa satker di wilayah kerja KPPN Manado, KPPN Bitung, dan KPPN Kotamobagu;
g. Pada tanggal 21 s.d 28 Desember melaksanakan Pembinaan BLU ke 5 satker BLU
yang ada di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara yaitu Universitas Sam
Ratulangi Manado, RSUP Prov. Dr. R.D Kandou Manado, Rumah Sakit Bhayangkara
Manado, Rumah Sakit TK. III R.W. Monginsidi DAM XIII/Merdeka, dan Politeknik
Kesehatan Manado;
h. Pada tanggal 21 s.d 22 Desember 2021 menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan
Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN Kotamobagu;
i. Pada tanggal 21 Desember 2021 menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan
Kegiatan UAKPA/UAPPA-W Tahun 2021 secara hybrid di Aula Gedung Keuangan
Negara Manado dengan mengundang 32 satker UAKPA/UAPPA-W lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Utara;
j. Pada tanggal 9 Desember 2021 bekerjasama dengan sekretariat Gedung Keuangan
Negara Setjen Kemenkeu menyelenggarakan FGD Internal terkait pengendalian
gratifikasi menggunakan sarana zoom meeting dengan narasumber penyuluh anti
korupsi bersertifikasi.
2. Beberapa Kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Selaku Regional Chief
Economist
a. Kegiatan Pembinaan Satker BLU
Kondisi Permasalahan
Berdasarkan data realisasi pada aplikasi OMSPAN sampai dengan 30 November 2021
realisasi belanja BLU hanya sebesar Rp. 598,23 Miliar (58,66%) dari pagu sebesar Rp.
1,02 Triliun dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 527,04
Miliar (68,04%) dari pagu sebesar Rp. 774,66 Miliar dan belanja modal BLU sebesar Rp.
303
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
71,19 Miliar (29,04%) dari pagu sebesar Rp. 245,16 Miliar jauh dibawah target realisasi
Triwulan IV yang sebesar 90%. Adapun realisasi belanja masing-masing satker BLU di
Provinsi Sulawesi Utara ialah sebagai berikut:
1) Universitas Sam Ratulangi Manado
Realisasi belanja BLU sebesar Rp. 99,11 Miliar (30,22%) dari Pagu sebesar Rp.
327,94 Miliar dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 56,89
Miliar (36,71%) dari pagu sebesar Rp. 154,97 Miliar dan realisasi belanja modal BLU
sebesar Rp. 42,22 Miliar (24,41%) dari pagu sebesar Rp. 172,97 Miliar.
2) Politeknik Kesehatan Manado
Realisasi belanja BLU sebesar Rp. 4,26 Miliar (25,89%) dari Pagu sebesar Rp. 16,47
Miliar dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 2,74 Miliar
(25,83%) dari pagu sebesar Rp. 10,62 Miliar dan realisasi belanja modal BLU sebesar
Rp. 1,52 Miliar (25,98%) dari pagu sebesar Rp. 5,85 Miliar.
3) Rumah Sakit Bhayangkara Manado
Realisasi belanja BLU sebesar Rp. 47,95 Miliar (87,52%) dari Pagu sebesar Rp. 54,79
Miliar dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 37,86 Miliar
(92,44%) dari pagu sebesar Rp. 40,96 Miliar dan realisasi belanja modal BLU sebesar
Rp. 10,09 Miliar (72,97%) dari pagu sebesar Rp. 13,83 Miliar.
4) Rumah Sakit Tk.III R.W. Monginsidi DAM XIII/Merdeka
Realisasi belanja BLU sebesar Rp. 72,69 Miliar (76,96%) dari Pagu sebesar Rp. 94,46
Miliar dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 66,68 Miliar
(76,79%) dari pagu sebesar Rp. 86,83 Miliar dan realisasi belanja modal BLU sebesar
Rp. 6,01 Miliar (78,84%) dari pagu sebesar Rp. 7,63 Miliar.
5) Rumah Sakit Umum Pusat Prof.DR.R.D. Kandou Manado
Realisasi belanja BLU sebesar Rp. 374,21 Miliar (71,12%) dari Pagu sebesar Rp.
526,16 Miliar dengan rincian belanja barang BLU dengan realisasi sebesar Rp. 362,86
Miliar (75,39%) dari pagu sebesar Rp. 481,28 Miliar dan realisasi belanja modal BLU
sebesar Rp. 11,35 Miliar (25,29%) dari pagu sebesar Rp. 44,88 Miliar.
Berdasarkan data realisasi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara melakukan
pembinaan secara onsite ke 5 Satker BLU dalam rangka menggali permasalahan yang
menyebabkan terlambatnya realisasi anggaran pada satker BLU pada tanggal 21 s.d 28
Desember 2021.
Analisis
Berdasarkan hasil one on one meeting dengan pengelola BLU pada satker BLU beberapa
permasalahan yang dihadapi satker terkait penyerapan anggaran ialah sebagai berikut:
1) Satker BLU Unsrat beberapa kali melakukan revisi DIPA yang dilakukan oleh eselon
I, sehingga beberapa kegiatan tertunda dikarenakan menunggu revisi DIPA keluar dari
Ditjen Anggaran. Revisi DIPA tersebut baru diterima oleh Unsrat pada bulan
Desember 2021. Sehingga beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Bulan
Desember 2021.
2) Satker BLU Unsrat mengadopsi Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-
9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Pada Akhir Tahun Anggaran 2021 ke dalam pengelolaan belanja BLU. Akan tetapi
terdapat kendala pada belanja modal, dikarenakan pihak ketiga tidak dapat
memperoleh jaminan pembayaran dari bank dikarenakan dana pembayaran berasal
dari BLU sehingga pada saat bank melakukan pengecekan nomor register kontrak
pada sistem, mereka tidak dapat menemukan nomor register tersebut. Sehingga bank
304
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
tidak mau menerbitkan jaminan pembayaran. Sehingga pihak Unsrat tidak mau
melakukan pembayaran termin terakhir bagi belanja modal yang tidak memiliki
jaminan pembayaran.
3) Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Manado baru menerima pembayaran klaim
layanan COVID-19 sampai dengan bulan Juli 2021, sehingga menyebabkan
penerimaan BLU belum sesuai target.
4) Pada Satker BLU Rumah Sakit Tk.III R.W. Monginsidi DAM XIII/Merdeka, masih
banyak tagihan dari pihak penyedia yang belum diajukan ke pengelola keuangan
satker BLU. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan di dalam proses pencairan
belanja BLU.
Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh satker BLU, beberapa rekomendasi yang
disampaikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara terkait permasalahan
pelaksanaan anggaran pada satker BLU ialah sebagai berikut:
1) Satker BLU Unsrat segera melakukan percepatan belanja terhadap kegiatan-kegiatan
yang sudah dianggarkan yaitu dengan cara memberikan daftar kebutuhan kepada
pihak-pihak yang memerlukan barang/jasa yang dananya sudah tersedia dalam DIPA
yang bersumber dari BLU.
2) Satker BLU Unsrat perlu melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait
mekanisme penerbitan bank garansi untuk dana yang bersumber dari BLU. Apalagi
Unsrat sendiri memiliki lebih dari 1 bank mitra operasionalnya.
3) Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Manado perlu berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi, agar pembayaran klaim layanan COVID-19 bisa segera
dibayarkan.
4) Satker BLU Rumah Sakit Tk.III R.W. Monginsidi DAM XIII/Merdeka segera
mengumpulkan para pihak penyedia dan pada pertemuan tersebut pengelola
keuangan perlu mendorong pihak ketiga untuk segera mengajukan dokumen tagihan.
b. Kegiatan Survey KUR
Kondisi Permasalahan
Menunjuk Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen investasi Nomor ND-10861P8.412020
tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Survei Dalam Rangka Monitoring dan
Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester ll 2021, Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan kunjungan survei secara on the spot
terhadap para debitur penerima pembiayaan KUR yang bergerak dalam beberapa sektor
usaha yang berkedudukan di Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab.
Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Selatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KUR
merupakan sarana untuk mengetahui dampak pelaksanaan program KUR terhadap
produktivitas usaha, ketepatan subsidi, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga
kerja selain itu Diharapkan hasil pelaksanaan monitoring ini dapat menjadi bahan
masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan agar pelaksanaan
program KUR di masa mendatang dapat lebih baik.
Analisis
Meningkatnya peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan investasi yang
telah menjadi tupoksi Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen perbendaharaan diharapkan dapat ikut
305
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
meningkatkan ketepatan sasaran pelaksanaan KUR di wilayah kerjanya serta
peningkatan akurasi perhitungan verifikasi subsidi bunga kredit program.
Pelaksanaan survei dalam rangka monev KUR kali dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Survei dilaksanakan kepada debitur KUR yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
a) Survei dilaksanakan kepada debitur yang masih memiliki outstanding pinjaman
(belum lunas dan diutamakan debitur baru).
b) Target jumlah responden survei untuk Kanwil DJPb Sulut adalah 40 responden.
c) Pelaksanaan survei jarak jauh menggunakan kuesioner sebagaimana terlampir
pada nota dinas Direktur SMI diatas.
2) Survei dilaksanakan mulai tanggal 23 November 2021 sd. 8 Desember 2021.
3) Para debitur yang mendapat kunjungan survei ini, bergerak dari beberapa sektor
usaha dan merupakan debitur yang berasal dari 4 bank penyalur terbesar di Sulawesi
Utara yakni BRl, BNl, Bank Mandiri dan Bank SulutGo
Berdasarkan hasil dari monev ditemukan permasalahan yaitu kurangnya koordinasi
antara Pemda dengan pihak perbankan. Hal ini menyebabkan data debitur dan calon
debitur antara pemda dan perbankan berbeda.
Rekomendasi
Dari survei yang dilakukan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1) Perlu koordinasi antara Pemda dan Perbankan dalam memenuhi data calon debitur
potensial di daerah sehingga mampu menjaring lebih banyak calon debitur potensial
yang layak mendapatkan pembiayaan KUR
2) Perlu disusun regulasi terkait pembiayaan KUR yang menjaring khusus debitur-debitur
potensial yang bergerak di sektor-sektor yang menjadi unggulan di suatu daerah.
3) Dari kegiatan survei yang telah dilaksanakan, para debitur KUR menyambut positif
dan beranggapan bahwa program KUR ini sangat bermanfaat dan membantu para
debitur khususnya untuk UMKM dan berharap untuk tetap dilanjutkan.
4) Secara umum, Program Kredit Usaha Rakyat mendapat respon yang positif dari para
debitur, dan cukup membantu usaha produktif/UMKM dikarenakan bunganya yang
rendah dan syarat syarat administrasi yang tidak memberatkan.
c. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIKP
Kondisi Permasalahan
Berdasarkan monitoring pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), diperoleh
informasi bahwa peran Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara dalam penginputan data
calon debitur KUR potensial masih tergolong rendah. Selain itu, pada berbagai
kesempatan pertemuan dengan Pemda, informasi terkait pembiayaan Kredit Usaha
Rakyat masih belum tersosialisasi dengan baik.
Analisis
Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, kegiatan monitoring dan Evaluasi kredit
program Kanwil DJPB Prov. Sulut pada periode Semester II 2021 dilaksanakan dalam
bentuk Refreshment Bimbingan Teknis Aplikasi SIKP Pemda sehingga diharapkan dapat
diperoleh informasi yang komprehensif terkait hambatan serta masukan terhadap
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Utara.
Dari kegiatan dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
306
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
1) Penyaluran KUR di Sulawesi Utara masih tergolong kecil, yaitu sebesar 0,62% dari
total penyaluran nasional. Beberapa faktor antara lain disebabkan peran pemda
dalam penginputan data calon debitur potensial penerima KUR pada aplikasi SIKP
belum maksimal. Demikian juga dengan peran pemda dalam hal sosialisasi program
KUR, dimana berdasarkan survei Kanwil DJPB Prov. Sulut terhadap debitur
penerima KUR, sumber informasi program ini tidak ada yang berasal dari sosialisasi
pemda;
2) Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, OJK maupun Penyalur KUR sama-
sama memiliki kepentingan dalam peningkatan penyaluran KUR di Sulawesi Utara,
sehingga UMKM Sulawesi Utara berpotensi meningkat pesat di masa yang akan
datang.
Rekomendasi
Kegiatan ini perlu di follow-up oleh Kanwil DJPb Prov. Sulut melalui pelaksanaan
monitoring dan evaluasi Kredit Program secara berkesinambungan, baik kepada pemda,
penyalur maupun kepada masyarakat/debitur.
d. Kegiatan Diseminasi Cermin Fiskal Regional Sulawesi Utara
Kondisi Permasalahan
Dalam rangka menyempurnakan dan memperlancar penyusunan Kajian Fiskal Regional
yang oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara maka diperlukan adanya feedback dari
kalangan akademisi dan Kerjasama yang baik terkait penyediaan data dari Badan Pusat
Statistik.
Analisis
Diseminasi Cermin Fiskal Regional Sulawesi Utara diselenggarakan untuk mengenalkan
Kajian Fiskal Regional sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah daerah yang
dapat memberikan informasi/ solusi dalam rangka penguatan pemulihan perekonomian
di Sulawesi Utara yang salah satu indikatornya melalui penyaluran TKDD. Narasumber
kegiatan ini ialah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Dr.
Debby Christina Rotinsulu.,SE., M.Si dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Asim
Saputra, S.ST, MEc.Dev. untuk memberikan pendapat terhadap dukungan data dan
analisis pada KFR yang disusun selanjutnya. Selain itu kegiatan ini diikuti oleh para
mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sam Ratulangi Manado.
Rekomendasi
Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa:
1) Indikator perekonomian di Sulawesi Utara pada posisi yang baik, dan diperkirakan
akan meningkat di triwulan 4 2021 seiring Natal dan Tahun Baru yang akan
mendongkrak belanja rumah tangga, serta diiringi dengan kasus Covid19 yang
melandai.
2) Belanja Pemerintah masih memegang peranan bagi pertumbuhan ekonomi di
Sulawesi Utara sehingga harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat guna, dan
tepat waktu.
3) Pandemi dapat digunakan untuk membangun momentum bagi Sulawesi Utara dalam
membentuk kemandirian ekonomi, dan telah terbukti bahwa Sulawesi Utara cukup
kuat dalam menghadapi permasalahan perekonomian baik pada masa krisis
moneter 98 maupun pada masa pandemi ini.
307
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa di KPPN Kotamobagu
Kondisi Permasalahan
Capaian DAK Fisik dan Dana Desa di Sulawesi Utara mencapai 93.20% (1.299M dari
1.394M) dan 99.84% (1.225M dari 1.227M) dari dana yang seharusnya dapat disalurkan
ke masing-masing Pemerintah Daerah.
Tabel Penyaluran DAK Fisik di Sulawesi Utara (bakudapa.id)
308
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
Tabel Penyaluran Dana Desa di Sulawesi Utara (bakudapa.id)
Dari dua tabel di atas diketahui bahwa penyaluran di Kabupaten Bolaang Mongondow
yang merupakan mitra kerja KPPN Kotamobagu menempati 2 terbawah DAK Fisik, dan
pertama terbawah di Dana Desa sehingga Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
melakukan monitoring dan evaluasi ke KPPN Kotamobagu pada akhir tahun ini.
Analisis
Dari hasil diskusi dengan KPPN Kotamobagu, didapati kendala yang dihadapi oleh
Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) adalah sebagai berikut:
1) Terdapat kendala bencana alam berupa tanah longsor yang menyebabkan akses
tertutup/terkendala sehingga dokumen persyaratan penyaluran tidak dapat
diselesaikan/belum lengkap sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 seperti
dipersyaratkan oleh S-191/PK/2021 Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKDD pada
Akhir TA. 2021. KPPN telah mendorong dan berusaha untuk menanti kelengkapan
persyaratan hingga tengah malam namun sampai dengan saat tersebut tidak dapat
diselesaikan juga. Pemda Bolmong mengajukan surat perpanjangan kepada Dit.PA
(Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow nomor
440/D.02/KES/1729/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 hal Permohonan
Penerimaan Upload Dokumen Syarat Salur Penyaluran Tahap III DAK Fisik Reguler
Pelayanan Dasar dan DAK Fisik Reguler Kefarmasian) dan Dit.PA telah meneruskan
ke Dit.Dana Transfer Khusus DJPK (NOMOR ND-1167/PB.2/2021 20 Des 2021).
2) Semula terdapat 45 Desa di Bolmong yang gagal menyampaikan dokumen
persyaratan sampai dengan batas akhir tanggal 15 Des 2021 (S-191/PK/2021
Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKDD pada Akhir TA. 2021). Namun terdapat
perpanjangan batas waktu DD sampai dengan tanggal 22 Des 2022 (Nomor : S-
104/PK.2/2021). Meskipun demikian, terdapat 4 Desa berpotensi tidak diajukan
309
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
karena perangkat desa bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan terkait dana
desa oleh Inspektorat Daerah.
Posisi terakhir Jumlah Desa yang tidak salur tahap 2 dan tahap 3 (omspan)
Rekomendasi
Untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, KPPN Kotamobagu akan
melakukan pertemuan langsung dengan Bupati/Walikota di wilayahnya yang rencananya
akan dilakukan sepanjang bulan Januari 2022 untuk memitigasi risiko penyaluran
mendatang.
3. Indikator Keberhasilan
Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Utara di Bulan Desember 2021, berikut indikator efektifitas keberhasilan kegiatan RCE
bulan Desember 2021:
Gambar 1: Indikator Keberhasilan RCE Bulan Desember 2021
Komponen Outcome Dampak
310
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
Komponen Outcome Dampak
a. Penyerahan DIPA Pimpinan Daerah dan Para Pemerintah Daerah dan
Kementerian/Lembaga, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dapat segera
Daftar Alokasi Dana memperoleh Daftar Alokasi melakukan perencanaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Transfer Daerah dan kegiatan sebelum masuk ke
Dana Desa Tahun Data DIPA pada satkernya. tahun 2022
Anggaran 2022, dan
Penghargaan WTP Tahun
Anggaran 2020 ke
Pemerintah Daerah di
Provinsi Sulawesi Utara
b. Kegiatan Survey KUR Memberikan informasi - Penyaluran KUR yang
ketepatan, dampak lebih sesuai dengan
kegunaan, pelaksanaan, dan sektor-sektor unggulan
penyaluran KUR di wilayah daerah.
Sulut. - Penyaluran KUR
diharapkan dapat berlanjut
terus karena masih banyak
calon debitur yang belum
terjangkau.
c. Kegiatan Bimbingan Operator pemda dapat Pemda dapat memberikan
Teknis Aplikasi SIKP melakukan perekaman dan informasi secara aktif melalui
memanfaatkan menu-menu aplikasi SIKP mengenai
SIKP dengan baik. calon debitur potensialnya
sebagai bahan pertimbangan
dari penyalur KUR/UMi.
d. Kegiatan Kopi Pagi : FGD Pembuatan sarana Kanwil DJPb dapat lebih
Pengenalan Tusi Kanwil komunikasi berupa WA cepat dan lebih banyak
DJPb Provinsi Sulawesi Group antara Kanwil DJPb sarana untuk melakukan rilis
Utara ke beberapa media Provinsi Sulawesi Utara dan data terkait fungsi Kanwil
terbesar di Sulawesi Para Pemimpin Redaksi DJPb selaku Regional Chief
Utara Media Cetak di Provinsi Economist
Sulawesi Utara
e. Kegiatan Diseminasi - BPS memberikan informasi - Dukungan data dan
Cermin Fiskal Regional lebih terhadap data keterangan release BPS
Sulawesi Utara release-nya. untuk kajian selanjutnya.
- Unsrat memberikan insight - Memperkaya kajian fiskal
lebih untuk memperkaya selanjutnya dari kalangan
kajian fiskal regional. Akademisi.
311
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
f. Kegiatan Monitoring dan - Memastikan DIPA sudah - Satker dapat segera
Evaluasi Penyerahan terdistribusi ke satuan melakukan perencanaan
DIPA, PNBP, dan kerja kegiatan sebelum Tahun
Pelaksanaan Anggaran - Menggali permasalahan 2022
terkait pengelolaan PNBP - Realisasi penerimaan
pada Satuan Kerja PNBP dan Realisasi
- Menggali Permasalahan belanja PNBP pada satuan
terkait pelaksanaan kerja dapat tercapai sesuai
anggaran pada satuan target
kerja dan membantu satker - Realisasi belanja satker
dalam mencari solusi dapat sesuai target
terhadap permasalahan triwulanan dan juga nilai
satker tersebut IKPA satker di atas target
yang telah ditetapkan
g. Kegiatan Pembinaan Menggali permasalahan Realisasi belanja BLU pada
Satker BLU yang menyebabkan tahun anggaran 2021 dapat
lambatnya realisasi belanja mencapai 95%
BLU pada tahun anggaran
2021 dan mencarikan
solusinya.
h. Kegiatan Monitoring dan Mengetahui informasi Sehingga realisasi DFDD
Evaluasi DAK Fisik dan terkendalanya penyaluran dapat mencapai minimal
Dana Desa di KPPN DFDD di wilayah KPPN 90%.
Kotamobagu Kotamobagu terutama pada
pemda Bolmong yang
merupakan urutan terendah
kedua untuk DAK Fisik dan
terendah pertama untuk DD.
i. Workshop Penyusunan UAKPA/UAPPA-W segera Proses Migrasi Saldo Roll
Laporan Keuangan menelusuri dan Out SAKTI Web Full Module
UAKPA/UAPPA-W Tahun menyelesaikan jurnal tidak berjalan dengan lancar
2021 pada Kantor lazim dan data BMN anomali sesuai jadwal yang telah
Wilayah Ditjen dan SIB ditetapkan, Penyelesaian
Perbendaharaan Provinsi BMN Anomali dan Satker
Sulawesi Utara Inaktif Bersaldo (SIB) secara
akurat dan tepat waktu,
Peningkatan kualitas
Laporan Keuangan
UAKPA/UAPPA-W. Nilai
Posttest.
j. Kegiatan HAKORDIA Para pegawai Kanwil DJPb Sampai dengan 31
Provinsi Sulawesi Utara dan Desember 2021 tidak
GKN Manado mengerti terdapat pengaduan terkait
mengenai gratifikasi dan adanya gratifikasi.
bahayanya.
312
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
D. Dokumentasi
1. Kegiatan Penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga, Daftar Alokasi Dana Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Penghargaan WTP Tahun
Anggaran 2020 ke Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
2. Kegiatan Survey KUR
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIKP
4. Kegiatan Kopi Pagi : FGD Pengenalan Tusi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara ke
beberapa media terbesar di Sulawesi Utara
313
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
5. Kegiatan Diseminasi Cermin Fiskal Regional Sulawesi Utara
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyerahan DIPA, PNBP, dan Pelaksanaan
Anggaran
7. Kegiatan Pembinaan Satker BLU
8. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA/UAPPA-W Tahun 2021 pada
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
314
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE DESEMBER 2021
9. Kegiatan HAKORDIA
315
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
OPTIMISME FISKAL TAHUN ANGGARAN 2022 MELALUI PERCEPATAN
PELAKSANAAN ANGGARAN SERTA MEMBANGUN POLICY NETWORKS
DENGAN STAKEHOLDER
A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian Sulawesi Tengah (Sulteng) periode Triwulan III Tahun 2021 tumbuh positif sebesar
10,21% (yoy). Terjaganya tren pertumbuhan positif tersebut didorong oleh Lapangan Usaha
Konstruksi dari sisi produksi yang mengalami pertumbuhan mencapai 20,63%. Sedangkan dari sisi
pengeluaran didorong oleh pertumbuhan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar
44,56% (yoy), serta kinerja pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 32,43%.
Komponen ekspor masih didominasi oleh produk besi baja dan nikel, yang pada tahun ini permintaan
produk besi baja dan nikel dari luar negeri mengalami peningkatan. Selama Januari hingga November
2021 kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor sebesar 88,24% dari total ekspor melalui
Sulteng. Tujuan utama ekspor sejak Januari hingga November 2021 adalah Tiongkok dengan nilai
mencapai US$4.575,83 juta atau dengan nilai kontribusi sebesar 42,01%. Ekspor juga dilakukan ke
negara Italia meski nilai kontribusinya hanya 5,57%, namun pertumbuhan ekspor ke Italia periode
Januari – November 2021 (yoy) adalah yang terbesar, dengan pertumbuhan mencapai 423,29%
diikuti Thailand yang tumbuh 411,95%.
Ekonomi Sulteng dari volatilitas harga pada bulan Desember cukup mengalami tekanan, dimana
Inflasi Gabungan Sulteng bulan Desember tercatat sebesar 0,84%, atau naik 0,66 poin dibandingkan
Inflasi Gabungan pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,18%. Menurut kelompok pengeluaran
kenaikan inflasi dipengaruhi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami
kenaikan indeks harga sebesar 1,78%, dan Kelompok Transportasi yang mengalami kenaikan indeks
tertinggi sebesar 1,80%. Kenaikan inflasi pada Desember tersebut secara umum terjadi karena
adanya Hari Raya Natal dan perayaan menyambut tahun baru 2022 sehingga beberapa komoditas
mengalami kenaikan harga khususnya komoditas Cabai Rawit, Angkutan Udara, dan Minyak Goreng.
Dari 21 kota pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
(Sulampua), selama Desember 2021 tercatat seluruh kota mengalami inflasi. Sulteng yang diwakili
Kota Palu menempati urutan ke-17 dengan inflasi 0,77% dan Kota Luwuk urutan ke-9 dengan inflasi
1,05%.
Pemulihan kesejahteraan masyarakat Sulteng juga terlihat membaik. Hal tersebut ditunjukan dari
tingkat kemiskinan yang turun menjadi 13% pada periode Maret 2021 dari sebelumnya 13,06% pada
September 2020. Tidak jauh berbeda, Gini Ratio juga mengalami perbaikan, tercatat Gini Ratio Maret
2021 sebesar 0,316, atau turun 0,01 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka
Gini Ratio tersebut adalah terendah se-kawasan/Regional Sulawesi.
Dilihat dari tingkat kesejahteraan petani juga semakin membaik, hal tersebut dilihat dari Nilai Tukar
Grafik 1. Perkembangan NTP dan NTN Prov. Sulteng Juli s.d. Desember 2021
Sumber: BPS
316
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
Petani (NTP) yang konsisten naik, dan sejak Juli telah menyentuh angka 100, NTP Desember 2021
mencapai 103,51. Begitupun dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang kembali tumbuh sejak Oktober,
hingga pada Desember 2021 tercatat sebesar 104,56.
Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulteng juga terjadi penurunan dimana pada periode
Agustus 2021 TPT tercatat sebesar 3,75%, hal ini tidak terlepas dari jumlah pengangguran yang turun
menjadi 59,37 ribu orang (yoy) pada Agustus Tahun 2021 dari sebelumnya (Agustus Tahun 2020)
sebanyak 59,38 ribu orang. Serta penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,44%
pada Agustus Tahun 2020 menjadi 68,73% pada periode Agustus Tahun 2021. Penurunan TPAK ini
menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kinerja berbagai lapangan usaha di Sulteng
masih terdampak pandemi Covid-19.
Dengan berkurangnya jumlah pengangguran, telah menjadi sinyal positif bagi kondisi
ketenagakerjaan di Sulteng. Bisa dilihat dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19
pada periode Agustus Tahun 2021 berkurang menjadi 217,62 ribu orang atau berkurang sebanyak
11,29 ribu orang dibanding Agustus Tahun 2020.
Selanjutnya jika berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kondisi IPM di Sulteng tahun 2021
masih berstatus Sedang (69,79) dan berada di bawah IPM Nasional tahun 2021 (72,29). Kondisi IPM
di Sulteng tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya dimensi pembentuk IPM dalam hal
Pengeluaran per-Kapita dan Umur Harapan Hidup. Jika melihat angka nasional, Pengeluaran per-
Kapita Tahun 2021 mencapai Rp11.156 ribu/orang/th sementara Sulteng masih berada pada angka
Rp9.378 ribu/orang/th. Begitupun angka Umur Harapan Hidup di sulteng yang pada 2021 tercatat
berada pada angka 68,83 tahun sedangkan angka nasional mencapai 71,57 tahun. Meski demikian
nilai IPM Sulteng ini telah berada pada rentang target IPM Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi
Sulteng Periode 2016-2021 yang sebesar 69,00-70-25.
Secara spasial di Sulteng hanya Kota Palu dengan status capaian pembangunan manusia ”sangat
Gambar 2. IPM Kabupaten/Kota di Sulteng Tahun 2021
Sumber: BPS
tinggi” (IPM ≥ 80), kemudian ada 3 Kabupaten/Kota yang mendapat status capaian pembangunan
manusia yang tinggi (70 ≤ IPM < 80) yakni Poso, Morowali Utara, dan Banggai, sedangkan selebihnya
masih berada pada status sedang ( 60 ≤ IPM < 70).
317
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Pada akhir Desember 2021, pendapatan APBN di Grafik 3. Realisasi Pendapatan APBN (Rp miliar)
Wilayah Sulteng sudah melebihi dari target yang Sumber : DJP Sulteng, OMSPAN (data diolah)
ditetapkan yaitu mencapai Rp6,19 triliun atau 134,90% 6.000 5.653 173,29% 200%
dari pagu. Hal ini dipicu dengan realisasi Penerimaan 5.000 4.278 307 532 150%
Pajak dan PNBP yang melebihi target masing-masing 4.000 100%
sebesar 132,14% dan 173,29%. Pendapatan Pajak 3.000 132,14% 50%
masih tetap mendominasi dalam pendapatan dalam 2.000
1.000
negeri yaitu 91,40% dari total pendapatan yang ada. 0 0%
Tingginya pendapatan pajak ini didorong oleh adanya Pajak PNBP
insentif pajak berupa penambahan objek dan dasar PAGU REAL %
pengenaan pajak baru.
Grafik 4. Realisasi Pendapatan Pajak (Rp miliar) Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor
Sumber : DJP Sulteng (data diolah) Pelayanan Pajak di lingkup Sulteng, realisasi pajak
2.500 2.352 tertinggi secara nominal berasal dari capaian
penerimaan KPP Pratama Poso yaitu sebesar
2.191 Rp2,35 triliun atau 107,34% dari target. Sedangkan
capaian penerimaan pajak terendah secara
2.000 nominal berasal dari KPP Pratama Toli-toli yaitu
sebesar Rp335 miliar. Namun jika dibandingkan
1.500 1.330 1.370
1.000 316 335 440 440
500
0 LUWUK dengan target, persentase realisasi pada KPP
POSO TOLITOLI PALU Pratama Toli-toli ini merupakan realisasi tertinggi
Target Realisasi kedua setelah KPP Pratama Poso yaitu 105,89%
dari target.
Selain itu nilai pendapatan APBN sampai akhir Desember 2021 ini juga berasal dari bea masuk, bea
keluar, dan cukai yang masing-masing nilainya sebesar Rp625,82 miliar (298,14% dari target),
Rp529,99 miliar (7.326,58% dari target), dan Rp70,33 juta (2,03% dari target). Dari data tersebut
terlihat jelas bahwa di Tahun 2021 ini terdapat penerimaan bea keluar yang tinggi dan dominan
dibandingkan penerimaan bea dan cukai yang lain. Tingginya penerimaan bea keluar ini disebabkan
oleh peningkatan harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil / CPO) dan turunannya.
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Grafik 5. Realisasi Belanja APBN (Rp miliar) Sampai dengan 31 Desember 2021, Provinsi
Sumber : MEBE (data diolah) Sulteng telah menunjukkan realisasi belanja
pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp6,87
4.000 2.435 2.445 3.070 triliun atau sebesar 92,30% dari alokasi
3.000 2.632 pagu anggaran. Nilai tersebut secara
2.000
1.924 1.779
1.000 99 persentase penyerapan anggaran sudah
0 proporsional diatas angka 90%, capaian ini
dibandingkan dengam tahun 2020 juga lebih
Belanja Belanja Belanja Modal Belanja baik dengan tingkat penyerapan di tahun
Pegawai Barang REAL Bantuan sebelumnya hanya mencapai 90.01%,
PAGU Sosial
namun secara nilai angka penyerapan lebih
rendah dibandingkan tahun 2020. Persentase realisasi BPP terbesar berada pada jenis Belanja
Pegawai yaitu sebesar 100,41% dengan nilai nominal sebesar Rp2,45 triliun, disusul dengan Belanja
Bantuan Sosial sebesar 100% dengan nilai pagu dan realisasi sebesar Rp9 miliar. Sedangkan
nominal realisasi belanja terbesar adalah Belanja Barang dengan nilai Rp2,63 triliun namun
318
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
realisasinya merupakan yang terendah yakni sebesar 85,73%. Salah satu penyebab rendahnya
realisasi belanja barang hingga akhir Tahun 2021 ini adalah adanya Pembatasan Kegiatan
Pemerintah yang disebabkan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan
masih terkait pandemi Covid-19. Jenis belanja barang yang terdampak dari kebijakan PPKM adalah
belanja perjalanan dinas luar negeri (30%), belanja barang BLU (59%) dan belanja barang untuk
diserahkan ke masyarakat/pemda (69%). Kontrak-kontrak yang belum terselesaikan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2021 yang disebabkan oleh adanya pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dapat dilanjutkan ke tahun 2022. Pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor
184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022.
Pembayaran dalam sistem digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah Sulawesi
tengah tergolong masih cukup rendah. Sepanjang tahun 2021, nilai transaksi dengan menggunakan
KKP sebanyak 308 transaksi dengan nilai sebesar Rp3,9 milyar. Nilai ini tergolong sangat rendah
mengingat nilai uang persediaan (UP) KPP sebesar Rp8.2 milyar. Masih terdapat banyak satker yang
telah meminta UP KPP tidak melakukan transaksi belanjanya menggunakan KPP. Hal ini disebabkan
beberapa permasalahan penggunaan KPP antara lain terbatasnya jumlah mercant pengguna mesin
EDC di beberapa daerah dan satker lebih senang memakai uang tunai untuk berbelanja. Berdasarkan
catatan, transaksi penggunaan KPP tertinggi berada di bulan November dan Desember 2021.
Grafik 6. Realisasi Belanja GUP KPP satker tahun 2021 APBN
Sumber : Omspan (data diolah)
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
-
Jan Feb mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sulteng s.d. Desember 2021
Alokasi pendapatan daerah di Sulteng mengalami penurunan menjadi Rp19,72 triliun yang
disebabkan oleh penurunan potensi pendapatan daerah yang diakibatkan menurunnya
aktivitas/mobilitas masyarakat dan dunia usaha selama pandemi Covid-19 serta efek pemberlakuan
PPKM di daerah. Pada faktanya pendapatan daerah masih banyak didominasi oleh jenis pendapatan
transfer. Hal ini tidak hanya terjadi di Sulteng, namun juga pada beberapa wilayah. Pemerintah
Provinsi Sulteng berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan negara terutama
dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukan dengan peningkatan target PAD pada tahun
2021 sebesar 91,52% menjadi Rp2,69 triliun dibanding tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk
menurunkan tingkat ketergantungan daerah pada pendapatan transfer dan lebih mengoptimalkan
potensi di daerah untuk membantu peningkatan pendapatan daerah.
319
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
Pada akhir Desember 2021, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp17,39 triliun (88,18% dari
Grafik 7. Pendapatan Prov. Sulteng s.d. Desember 2021 target yang ditetapkan) dengan rincian Realisasi
Sumber : Portal DJPK (data diolah) PAD seluruh Pemda di Sulteng adalah Rp2,58
18.000,00 16.138,71 120,00% triliun atau 95,78% dari target dan berkontribusi
16.000,00 95,78% 14.151,56 100,00% 14,83% dari seluruh pendapatan daerah. Sampai
14.000,00 80,00% dengan akhir tahun 2021, realisasi pendapatan
12.000,00 87,69% 60,00% asli daerah tidak dapat mencapai target yang
10.000,00 74,06% disebabkan oleh kondisi perekonomian di Sulteng
yang melambat sehingga mempengaruhi realisasi
Rp Miliar 8.000,00 pada beberapa jenis penerimaan daerah baik dari
pajak daerah maupun retribusi daerah, namun
6.000,00 892,99 40,00% nilai ini sudah cukup baik dengan persentase
4.000,00 2.692,80 20,00% capaian sebesar 95,78% dan melebihi persentase
0,00% realisasi dari pendapatan transfer yang hanya
2.000,00 2.579,29 661,37 mencapai Rp14,15 triliun atau 87,69% dari target.
0,00
PAD Transfer Lainnya
Pagu Real %
Keterlambatan realisasi ini disebabkan oleh adanya perubahan Perda APBD sebagai syarat
penyaluran TKDD ke daerah sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian oleh Pemda.
4. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sulteng s.d. Desember 2021
Grafik 8. Belanja Prov. Sulteng s.d. Desember 2021 Setelah dilakukan refocusing dan penyesuaian
Sumber : Portal DJPK (data diolah) alokasi anggaran belanja daerah tahun 2021,
diperoleh target belanja daerah tahun 2021
16.000,00 14.318,52 77,90% 88,18% 100,00% menurun 8,61% dibanding tahun 2020 menjadi
14.000,00 91,44% 90,00% sebesar Rp20,59 triliun dengan kontribusi
12.000,00 13.092,78 2.908,44 80,00% target tertinggi terdapat pada Belanja Operasi
2.564,57 70,00% Rp14,32 triliun (69,53%). Sampai dengan akhir
10.000,00 60,00% Desember 2021, realisasi belanja daerah telah
B. Transfer 50,00% mencapai Rp18,23 triliun atau 88,50% dari
8.000,00 51,66% 40,00% alokasi belanja. Sebagaimana terlihat pada
30,00%
6.000,00 3.158,15 207,9 20,00%
4.000,00 2.460,27 107,4 10,00%
2.000,00 0,00%
BTT
0,00
B. Operasi B. Modal
PAGU REALISASI % Grafik di atas, realisasi tertinggi terdapat pada
belanja operasi sebesar Rp13,09 triliun (91,44% Pagu). Nilai ini mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan jika dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang mana dipengaruhi oleh
percepatan realisasi oleh Pemda untuk memenuhi target anggaran di akhir tahun 2021. Namun,
adanya pertumbuhan negatif pada hampir tiap komponen belanja dipengaruhi oleh adanya kebijakan
refocusing sehingga Pemda masih harus menyesuaikan perubahan terhadap APBD tersebut dan juga
peralihan penggunaan aplikasi SIMDA ke SIPD yang tidak berjalan lancar. Selain itu, beberapa
pegawai Pemda yang harus melakukan karantina karena terpapar oleh Covid-19 sehingga
menyebabkan keterlambatan realisasi pada beberapa jenis belanja daerah.
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Sulteng s.d. Desember 2021
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan
pelayanan publik di daerah. Pada tahun 2021, arah kebijakan pendanaan melalui TKDD ditujukan
untuk memberi dukungan upaya pemulihan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah dalam rangka
menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, serta memberikan dukungan pada usaha
mikro kecil menengah (UMKM).
320
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
Grafik 9. Persentase Alokasi Jenis TKDD Total alokasi TKDD Provinsi Sulteng di tahun 2021 mencapai
Sumber : SIMTRADA (data diolah) Rp15,81 triliun dengan alokasi terbesar terdapat pada Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,94 triliun berkontribusi
DANA DESA DBH
10,10% 5,23%
56,55% terhadap total alokasi pagu. Hal ini didasari oleh
DID DAK NON FISIK perhitungan alokasi dasar yaitu besaran belanja pegawai
2,34% 13,00% dengan memperhitungkan formasi pegawai dan belanja gaji
serta perhitungan celah fiskal yang meliputi kebutuhan fiskal
DAK FISIK (jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, IKK, dan PDRB per
12,78%
DAU Kapita) dan kapasitas fiskal (PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) SDA
56,55% dan DBH Pajak). Sedangkan alokasi terkecil terdapat pada
Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp369,54 miliar.
Sampai dengan akhir Desember 2021, total realisasi TKDD di
Provinsi Sulteng telah mencapai Rp16,81 triliun (106,35% Pagu). Persentase realisasi tertinggi
terdapat pada Kabupaten Banggai sebesar 121,37% (Rp1,88 triliun). Sedangkan persentase realisasi
terendah terdapat pada Kabupaten Sigi sebesar 101,10% namun nilai ini telah melebihi target pada
tahun 2021 mencapai nilai sebesar Rp1,08 triliun.
Grafik 10. Realisasi TKDD berdasarkan Wilayah s.d. Desember 2021
Sumber : SIMTRADA (data diolah)
3.500 121,37% 103,15% 117,27% 140,00%
3.000 107,06% 120,00%
2.500 102,43% 103,67% 103,91% 103,39% 106,25%
2.000 100,00%
102,41% 101,70% 102,35% 101,10% 80,00%
60,00%
101,95% 40,00%
20,00%
1.500 0,00%
1.000
500
-
Pagu Real %
Pada semua daerah di Sulteng, TKDD telah terealisasi melebihi target di akhir tahun 2021, walaupun
sempat mengalami keterlambatan realisasi dana transfer yang disebabkan oleh terkendalanya
pemenuhan persyaratan penyaluran pada beberapa jenis transfer maupun revisi APBDes
dikarenakan adanya tambahan ketentuan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan mengenai kebijakan earmarked sebesar 8% dari total pagu dana desa yang ditujukan
untuk penanggulangan Covid-19, namun pada akhirnya, seluruh pemda telah melakukan percepatan
realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 agar target dapat tercapai.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi Demi Kebangkitan UMKM Pasca Pandemi
Peran UMKM di Indonesia sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional dan daerah perlu
diberikan perhatian khusus karena terdampak cukup parah karena pandemi Covid-19. Penerima
manfaat UMKM baik untuk program KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun UMi (pembiayaan Ultra
Mikro) yang tercatat cukup besar terdapat di Kabupaten Parigi Moutong untuk penyaluran KUR
sebesar Rp573,78 miliar kepada 18.094 debitur dan untuk UMi sebesar Rp19,47 miliar kepada 6.382
debitur.
Kanwil DJPb Sulteng melaporkan upaya untuk terus melakukan monitoring dan pendampingan baik
kepada Pemerintah Daerah, Perbankan maupun ke pelaku UMKM terkait penyaluran KUR dan UMi
agar para pelaku UMKM dapat segera bangkit. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian
adalah masalah akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM yang belum merata sehingga tidak
321
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha yang benar-benar memerlukan suntikan modal. Untuk itu,
Kanwil DJPb Sulteng secara aktif menjalin koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Daerah
maupun lembaga Perbankan agar terdapat perluasan informasi kepada para pelaku usaha sehingga
KUR dan UMi dapat semakin masif dan tepat tersalurkan.
Grafik 11. Penyaluran KUR dan UMiSulteng s.d. Desember 2021 Kebangkitan UMKM diharapkan dapat
Sumber : SIKP Kemenkeu (data diolah) memberikan multiplier effect dalam
700,00 25,00 mendorong bangkitnya ekonomi
600,00 573,78 20,00 regional. Bentuk dukungan pemda turut
dalam membangkitkan UMKM di
500,00 492,89
15,00 Sulteng yaitu dengan dicanangkannya
Rp Miliar400,00379,13
Rp Miliar300,0010,00 program KUR dengan suku bunga 0%
200,00 19,47
100,00 5,00 pada Kabupaten Sigi yang mana
16,50 Pemda Kabupaten Sigi akan
10,42
- memberikan subsidi bunga kepada
-
para debitur di lingkup wilayahnya,
Penyaluran KUR Penyaluran UMi sehingga dapat lebih meringankan
beban angsuran untuk para debitur
KUR.
3. Peran RCE Kanwil DJPb Provinsi Sulteng
Penyerahan DIPA dan TKDD Sulteng T.A. 2022
Pada Desember 2021 Kanwil DJPb Prov. Sulteng telah melakukan kegiatan penyerahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sulteng Tahun
Anggaran 2022, penyerahan dilaksanakan di Aula Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulteng pada
8 Desember 2021. Penyerahan ini dilakukan menindaklanjuti penyerahan DIPA serta alokasi TKDD
Tahun 2022 oleh Presiden RI, tanggal 29 November 2021 di Istana Negara.
Penyampaian DIPA dan TKDD yang dilaksanakan lebih awal merupakan kemitmen Pemerintah untuk
Gambar 1 terus mendorong pemulihan ekonomi, dan
Dokumentasi Kegiatan Penyerahan DIPA dan TKDD Sulteng T.A. 2022 transformasi ekonomi lebih cepat, serta
agar anggaran dapat segera ditindaklanjuti
oleh stakeholder, sehingga kegiatan untuk
pelaksanaan APBN dapat dilakukan pada
awal tahun 2022 untuk dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi
Tengah.
Belanja Pemerintah Pusat yang disalurkan
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulteng untuk Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp23,02 triliun yang terdiri
dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga
sebesar Rp7,58 triliun dan Alokasi Dana
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) sebesar Rp15,44 triliun. Dari TKDD
tersebut, sebesar Rp1,48 triliun (9,57%)
merupakan Dana Desa, dan sisanya
sebesar Rp13,965 triliun adalah alokasi
Dana Bagi Hasil, Dana Perimbangan, dan
322
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
Dana Insentif Daerah.
Total pagu belanja K/L yang sebesar Rp7,58 triliun di Wilayah Sulteng terbagi kedalam 443 Satuan
Kerja pemiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari 400 Instansi Vertikal Pusat
yang ada di daerah, 29 Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi, dan 14 Satuan Kerja Tugas Pembantuan
sebagai pelimpahan kewenangan dan penugasan kepada Instansi Pemerintah Daerah. Belanja ini
adalah bentuk upaya APBN dalam mendukung berbagai agenda reformasi, prioritas pembangunan,
dan antisipasi serta mitigasi risiko fiskal yang terjadi di daerah.
Pelaksanaan APBN hendaknya dilakukan secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang
akuntabel sehingga dipandang memiliki kredibilitas oleh seluruh pemangku kepentingan. WTP
seyogyanya tidak semata suatu prestasi, namun suatu budaya yang harus senantiasa ditanamkan
kepada segenap pengelola keuangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada rakyat. Oleh karena itu, pada acara ini disampaikan beberapa
penghargaan kepada entitas pelaporan dan satker yang memiliki capaian opini Laporan Keuangan
terbaik serta berkinerja baik dalam pelaksanaan dan penyerapan anggarannya.
Pada kesempatan tersebut Kanwil DJPb Prov.Sulteng berharap peran APBN dapat optimal terlaksana
baik melalui belanja K/L maupun TKDD untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat di
Sulawesi Tengah. Intervensi APBN diharapkan dapat membangkitan perekonomian, memperkuat
ketahanan pangan, dan memulihkan kesejahteraan dari dampak Pandemi Covid-19 maupun bencana
alam yang cukup sering terjadi di Sulawasi Tengah.
Penandatanganan MoU
Dalam menjalankan peran sebagai Regional Chief Gambar 2
Economist (RCE) di wilayah Sulteng, Kanwil DJPb Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan MoU
Prov. Sulteng terus melakukan akselerasi strategi
penguatan peran RCE tersebut. Salah satunya ialah
membangun atau menciptakan policy networks di
daerah Sulteng. Upaya pelaksanaan strategi tersebut
dilakukan dengan menjalin kerjasama yang
terbangun dalam Forum Koordinasi Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Berangkat dari hal tersebut di atas, dilaksanakan
penandanganan nota kesepakatan/MoU antara
Kanwil DJPb Prov. Sulteng dengan Pemkab Banggai
dan Pemkab Banggai Kepulauan pada tanggal 17
Desember 2021 serta antara Kanwil DJP Prov.
Sulteng dengan Pemkab Tolitoli pada tanggal 21
Desember 2021. Melalui penandatangan MoU
tersebut, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulteng selaku
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah Sulteng menekankan pentingnya mengelola
dana TKDD secara optimal serta mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan
mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di daerah masing-masing, seperti potensi LNG
(liquefied natural gas) yang ada di Kab. Banggai, potensi wisata kepulauan di Banggai Kepulauan,
serta potensi perkebunan dan infrastruktur akses menuju ke Kab. Tolitoli.
323
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE DESEMBER 2021
Penerbitan Buletin KAILI Edisi 2 2021
Dalam peranan sebagai regional chief economist Kanwil Gambar 3
DJPb Prov Sulteng juga selalu berupaya untuk terus Dokumentasi Buletin KAILI Edisi 2
memberikan informasi terkini dan aktual seputar fiskal
regional, keuangan negara, perbendaharaan negara dan
kebijakan publik wilayah Provinsi Sulteng (Sulteng). Pada
Bulan Desember 2021 Kanwil DJPb Prov Sulteng kembali
menerbitkan Buletin KAILI (Kabar dan Informasi Fiskal
Regional Terkini) Sulawesi Tengah, Edisi ke-2 yang
merupakan edisi spesial untuk menyambut Tahun Anggaran
2022 dan disajikan dalam rangka membangun optimisme
pembangunan dan kemajuan nasional secara umum juga
daerah Sulteng secara khususnya. Dengan bercermin pada
informasi dan data fiskal tahun-tahun sebelumnya, serta
melalui sajian data APBN T.A. 2022 dan kebijakan fiskal
lainnya.
Penyampaian Kinerja APBN 2021 dan Fokus APBN 2022 di Sulteng serta Kebijakan Keuangan
Lainnya.
Pada hari Rabu 15 Desember 2021, Kanwil DJPb Prov. Sulteng yang diwakilkan Kepala Bidang PPA
II Eko Erifianto, hadir pada acara Dialog Publik yang diselenggarakan oleh TVRI dengan tema
Gambar 4 "Percepat Serapan Anggaran, Kunci
Dokumentasi Kegiatan di TVRI Sulteng Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi".
Acara tersebut disiarkan di saluran televisi
TVRI Sulteng secara live pada program
BILANG (Bicara Langsung). Melalui
kegiatan tersebut Kanwil DJPb Prov Sulteng
selaku perwakilan Kementerian Keuangan
di Sulteng menjelaskan bagaiamna peran
dan kinerja APBN 2021 di Sulteng,
termasuk kinerja penyaluran TKDD, KUR,
UMi, hingga pendapatan perpajakan dan
bea cukai. Dalam kesempatan yang sama
Kanwil DJPb Prov Sulteng ikut dijelaskan
juga perihal penerapan aplikasi SAKTI
sebagai paltform yang akan digunakan
satker dalam mendukung implementasi
SPAN untuk melakukan pengelolaan
keuangan yang meliputi tahapan
perencanaan hingga pertanggungjawaban
anggaran.
324
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
STIMULUS SUBSIDI BUNGA KUR SEBAGAI UPAYA KEBANGKITAN
EKONOMI GORONTALO 2022
A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Berdasarkan berita resmi statistik BPS, pada bulan Desember 2021 Kota Gorontalo
mengalami inflasi sebesar 0,92 persen (point to point) dibandingkan bulan November 2021).
Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen menjadi sebesar 107,12
di bulan Desember 2021 dari yang sebelumnya sebesar 106,14 di bulan November 2021. Nilai
ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional bulan Desember 2021 yang
berada pada level 0,57 persen.
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo (data diolah)
Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada bulan Desember 2021, Kotamobagu memiliki
inflasi tertinggi di antara 12 kota lainnya yaitu sebesar 1,45 sedangkan Bau-Bau dan Kendari
memiliki besaran inflasi terendah yaitu sebesar 0,28. TIngkat inflasi Kota Gorontalo dan Kota
Makassar berada pada urutan ke-tujuh dari 13 kota yang terdapat pada tabel di atas. Inflasi
Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 6 kelompok pengeluaran,
penurunan indeks pada 3 kelompok pengeluaran, serta 2 kelompok pengeluaran yang tidak
mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,77 persen; kelompok transportasi
sebesar 0,63 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga
sebesar 0,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen; dan kelompok perawatan
pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 0,05 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami
penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen; kelompok informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki
325
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
sebesar -0,06 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah
kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan kelompok rekreasi, olahraga, dan
budaya.
Nilai Tukar Petani (NTP) Gorontalo pada bulan Desember 2021 mengalami kenaikan
dibanding dengan bulan sebelumnya. Setelah tercatat berada pada level 104,39 di bulan
November 2021, NTP di bulan Desember 2021 mengalami kenaikan 1,16 persen ke level
105,59. Hal ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan
sebesar 2,35 persen dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan 1,18
persen. Pada periode yang sama, NTP nasional tercatat berada pada level 108,34. Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Gorontalo meski mengalami
peningkatan namun masih berada di bawah tingkat rata-rata kesejahteraan petani secara
nasional.
Berdasarkan update data BPS Provinsi Gorontalo per tanggal 3 Januari 2022, nilai ekspor
Gorontalo tercatat sebesar US$4.451.321 untuk November 2021. Nilai ini mengalami
peningkatan 34,24 persen dibandingkan dengan nilai ekspor bulan Oktober yang mencapai
US$3.316.005. Adapun ekspor yang melalui Pelabuhan di Provinsi Gorontalo pada bulan
November 2021 adalah nihil. Begitu pula dengan nilai impor Provinsi Gorontalo pada Bulan
November 2021 yang juga tercatat nihil.
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Peningkatan pendapatan adalah salah satu sisi dalam menekan defisit anggaran
sebagaimana diatur dalam Undang undang keuangan Negara maksimal sebesar 3% dari
APBN. Data sampai dengan oktober 2021 menunjukkan bahwa defisit naik diatas 3% sebagai
salah satu akibat dari kondisi pandemi Covid-19. Perpu Nomor 1 tahun 2020 pada tahun 2023
dinyatakan bahwa defisit ditargetkan akan kembali dibawah 3%. Hal tersebut dapat ditempuh
dengan dua sisi yakni menaikkan dari sisi pendapatan dan/atau menurunkan jumlah belanja
pemerintah.
Sumber : Omspan per tanggal 3 Januari 2021
Pada akhir Desember 2021 Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan
pendapatan, meskipun pergerakan pendapatan terlihat sangar fluktuatif. Total Pendapatan di
Provinsi Gorontalo sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai lebih dari Rp984 Miliar.
326
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Pendapatan perpajakan masih mendominasi dari seluruh pendapatan yang mencapai lebih
dari Rp743 Miliar, sedangkan dari pendapatan bukan pajak mencapai lebih dari Rp241 Miliar.
Untuk pendapatan di bulan Desember 2021 dari sektor perpajakan mencapai lebih dari Rp145
Miliar dan pendapatan dari sektor bukan pajak mencapai lebih dari Rp60 Miliar. Pendapatan
perpajakan ini merupakan pendapatan pajak tertinggi selama tahun 2021 ini karena ditopang
transaksi keuangan yang mayoritas menumpuk di akhir tahun 2021.
Sumber : Omspan per tanggal 3 Januari 2021
Sedangkan pendapatan detil bulanan didapatkan data bahwa Pajak Pertambahan Nilai
memiliki sumbangan terbesar dengan nilai lebih dari Rp60 Miliar. Pemungutan PPN
didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai
subjek pajak, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan ekonomi berupa penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh pengusaha, impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP dan/atau JKP, kegiatan membangun sendiri
yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan,
atau penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk
diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan
telah mengalami peningkatan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kanwil DJPb terdapat beberapa wilayah yang
memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan aktivitas perekonomian
antara lain sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya sektor perikanan, baik itu perikanan
tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. Dalam pengembangan
potensi-potensi perekonomian tersebut diperlukan pembiayaan yang relatif besar sedangkan
Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga
perlu dicari alternatif-alternatif sumber pembiayaan untuk melaksanakan pengembangan
potensi tersebut.
327
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Sumber : Omspan & MEBE per tanggal 3 Januari 2021
Kinerja realisasi belanja APBN Provinsi Gorontalo sampai dengan Desember 2021,
menunjukkan realisasi di atas 96,45 % dari total pagu sebesar Rp4.206.733.955.000. Kinerja
tersebut dengan secara nominal mendapat sumbangan terbesar dari belanja barang sebesar
92,71% dari total pagu atau senilai Rp1.660,2 Miliar, belanja pegawai sebesar 100,3% dari
total pagu atau senilai Rp1.443,7 Miliar, belanja modal sebesar 97,01% dari total pagu atau
senilai Rp1.064,0 Miliar dan belanja bantuan sosial sebesar 100% atau senilai Rp5,92 Miliar.
Kinerja terbaik dilakukan oleh belanja bantuan sosial yang mencapai 100%, dan kinerja
pelaksanaan anggaran yang masih perlu ditingkatkan adalah belanja barang yang hanya
mencapai 92,71%. Tidak hanya itu, masih terdapat hal yang harus ditingkatkan dari sisi
perencanaan untuk belanja pegawai terjadi kelebihan realisasi belanja sebesar 100,3% yang
artinya bahwa realisasi belanja melebihi pagu, hal tersebut tentu saja harus dilakukan revisi
anggaran untuk menutupi kekurangan pagu belanja pegawai.
328
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Sumber : Omspan & MEBE per tanggal 3 Januari 2021
Kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia sejak Maret 2020 tetap
menjadi kendala utama pada sebagian besar satuan kerja dalam merealisasikan anggaran
belanjanya. Di sisi lain, masalah penganggaran khususnya dengan adanya refocusing
menjadi kendala lain yang dihadapi satuan kerja dalam merealisasikan belanja terkait dengan
belanja Pemerintah Pusat.
Untuk mengatasi rendahnya tingkat realisasi anggaran, beberapa hal telah dilakukan
oleh Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Focus Group Discussion (FGD) dengan satuan kerja
menjadi langkah utama Kanwil DJPb yang digunakan untuk memetakan permasalahan dan
mencari solusi bersama atas bottlenecking realisasi anggaran. Dalam kesempatan tersebut,
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga tidak henti-hentinya menekankan arti pentingnya
realisasi belanja pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Selain itu, untuk memberikan apresiasi untuk satuan kerja yang memiliki kinerja
pelaksanaan anggaran yang baik serta merangsang kinerja pelaksanaan anggaran satuan
kerja, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo sebagai perwakilan Kementerian
Keuangan RI, menyelenggarakan penganugerahan “Treasury Awards Tahun 2020”. Demi
efekfivitas dan efisensi kegiatan Treasury Awards Tahun 2020 dilaksanakan secara
bersamaan dengan Penyerahan DIPA tahun 2022. Kegiatan Penyerahan DIPA tahun 2022
merupakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 untuk satker di lingkup Provinsi
Gorontalo dengan total alokasi APBN untuk lingkup Gorontalo adalah sebesar Rp9,831 Triliun
yang terbagi ke dalam anggaran belanja pusat sebesar Rp3,812 Triliun dan anggaran TKDD
sebesar Rp6,019 Triliun. Dari dana TKDD terbagi untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp1,306
Triliun, Kabupaten Boalemo sebesar Rp710 Miliar, Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1,122
Triliun, Kota Gorontalo sebesar Rp643 Miliar, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp766 Miliar,
Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp764 Miliar, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar
Rp706 Miliar. APBN 2022 ditujukan untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi dan
reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi
ketidakpastian serta memiliki peran setral dalam proses konsolidasi menuju deifisit dibawah
3% terhadap PDB pada tahun 2023.
329
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Peranan belanja pemerintah selama Pandemi COVID-19 sangat vital dan strategis dalam
menopang pertumbuhan ekonomi di saat aktivitas konsumsi rumah tangga, investasi, dan
ekspor impor mengalami perlambatan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga
mengalami refocusing untuk program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi
daerah sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.
Penyaluran dana TKDD kepada seluruh pemda lingkup Provinsi Gorontalo sampai dengan
bulan Desember 2021 mencapai Rp6,288 miliar atau sebesar 98,76 persen. Dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun 2020, capaian TKDD mengalami penurunan sebesar
0,36 persen. Di sisi lain, capaian pada tahun 2021 tersebut sedikit lebih tinggi 0,03 persen jika
dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional yang sebesar 98,73 persen. Adapun rincian
realisasi dana TKDD di Gorontalo sampai dengan Bulan Desember 2021, sebagai berikut:
1) Kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 164,71 persen dengan nilai
penyaluran sebesar Rp127,706 miliar. Penyaluran DBH tertinggi diberikan kepada
Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan jumlah realisasi sebesar Rp29.050 miliar atau
setara 148,93 persen dari pagu. Setelah itu diikuti dengan kepada Kabupaten Boalemo
dengan jumlah realisasi sebesar Rp14,634 miliar atau setara 178,66 persen dari pagu.
Rata-rata realisasi DBH di seluruh pemerintah daerah melebihi pagu karena terdapat
penyesuaian Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH tahun-tahun sebelumnya, yang nilainya
telah ditetapkan dalam PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar
dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.
2) Kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 100 persen dengan nilai
penyaluran sebesar Rp3,765 miliar. Penyaluran DAU pada tujuh pemerintah daerah di
Gorontalo seluruhnya telah mencapai 100 persen.
3) Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai 87,37 persen dengan nilai
penyaluran sebesar Rp713,029 miliar. Kabupaten Pohuwato menjadi pemerintah daerah
dengan realisasi DAK Fisik tertinggi yaitu sebesar 94,18 persen.
4) Kinerja penyaluran DAK Non Fisik 96,89 persen dengan nilai penyaluran sebesar
Rp803,643 miliar. Kabupaten Gorontalo menjadi pemerintah daerah dengan realisasi DAK
Non Fisik tertinggi yaitu mencapai 99,67 persen. Penyaluran DAK Nonfisik di Kabupaten
Gorontalo pada setiap komponen hampir seluruhnya telah mencapai 100% kecuali pada
komponen Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru
PNSD di Daerah Khusus. Penyaluran pada komponen tersebut tercapai sebesar 99,51%
hingga akhir Desember 2021.
5) Kinerja penyaluran Dana Desa (DD) mencapai 99,97 persen dengan nilai penyaluran
sebesar Rp638,996 miliar. Penyaluran tertinggi dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo Utara
sebesar 100 persen.
6) Kinerja penyaluran Dana Insentif Desa (DID) mencapai 100 persen dengan nilai
penyaluran sebesar Rp240,065 miliar. Pada tahun 2021 Kabupaten Boalemo tidak
menerima dana DID dari pemerintah pusat.
Dana TKDD tersebut digunakan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan
pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
330
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Untuk penyaluran DAK Fisik di Gorontalo,
kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:
a. Secara umum, kinerja penyaluran DAK Fisik Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo
pada tahun 2021 dipengaruhi oleh gap/selisih antara nilai kontrak terhadap pagu DAK
Fisik yang mencapai 11,56%. Hal tersebut dikarenakan nilai kegiatan DAK Fisik yang
dikontrakkan oleh OPD terkait lebih rendah dari rencana awal yang telah dituangkan
dalam Rincian Kegiatan, namun terdapat juga beberapa Subbidang yang gagal
melakukan kontrak kegiatan DAK Fisik.
b. Di tingkat OPD, kendala yang dihadapi diantaranya:
1) Pada awal tahun 2021, OPD belum merekam Data Penyerapan Anggaran dan
capaian output DAK Fisik Tahun 2020, sehingga menghambat Pemda dalam
memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik tahun 2021.
2) Keterlambatan penerbitan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik khususnya
bidang Pendidikan dan Kesehatan yang baru diundangkan dan mulai berlaku tanggal
11 Februari 2021, selain juga terdapat OPD yang kurang aktif untuk mencari informasi
penerbitan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik terkait.
3) Masih terdapat OPD yang kurang responsif terhadap pemenuhan syarat penyaluran
DAK Fisik, sehingga masih ada yang menyampaikan pada batas akhir penyaluran.
4) Terdapat OPD (Bidang/Subbidang Industri Kecil dan Menengah-Ekonomi
Berkelanjutan) yang tidak mengontrakkan pagu DAK Fisik yang telah dialokasikan
dengan alasan tidak sesuai dengan rincian kegiatan pada OPD terkait. Berdasarkan
hasil evaluasi diketahui bahwa Pejabat/Pegawai yang melakukan perekaman data
rincian kegiatan pada aplikasi KRISNA berbeda dengan Pejabat/Pegawai yang
menyusun perencanaan kegiatan OPD, yang mengakibatkan adanya perbedaan data
rincian kegiatan yang telah disusun oleh OPD dengan yang ada di aplikasi OMSPAN.
c. Di tingkat APIP, kendala yang dihadapi diantaranya:
1) Keterbatasan jumlah personil di daerah yang membuat proses reviu menjadi lambat.
2) Pada beberapa Pemerintah Daerah, APIP masih melakukan reviu on site terhadap
output kegiatan DAK Fisik, sehingga memperlambat proses reviu.
3) Penyesuaian terhadap perubahan mekanisme reviu APIP yang semula bersifat post
reviu menjadi pra reviu.
d. Di tingkat Pengadaan Barang/Jasa, kendala yang dihadapi diantaranya:
1) Keterlambatan publish e-katalog. Hal ini berpengaruh terhadap pengadaan yang
memanfaatkan e-katalog, misalnya yang dialami oleh OPD bidang Kesehatan.
2) Adanya penyesuaian mekanisme pengadaan yang sebelumnya menggunakan
metode swakelola menjadi tender, sehingga agak menghambat proses pembuatan
kontrak.
3) Pada beberapa kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat Kesehatan yang
dilaksanakan melalui metode e-katalog, penyedia barang tidak mampu menyediakan
barang sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan sehingga tidak
diterbitkan BAST. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa subbidang (DAK Fisik
Sekaligus atas Rekomendasi) yang persentase penyaluran DAK Fisik terhadap nilai
kontrak DAK Fisik tidak mencapai 100 persen.
4) Terdapat penyedia barang dan jasa yang kurang kompeten, sehingga tidak mampu
melaksanakan pekerjaan DAK Fisik sesuai dengan yang telah dikontrakkan.
331
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Untuk meningkatkan kinerja penyaluran DAK Fisik TA 2021 di Provinsi Gorontalo,
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo bersama dengan KPPN Gorontalo
dan KPPN Marisa secara proaktif telah menginisiasi berbagai kegiatan antara lain:
1. Membentuk whatsapp group Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang
beranggotakan jajaran pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan jajaran pejabat
Badan Keuangan Daerah dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi
pengelolaan keuangan daerah.
2. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait penyaluran DAK Fisik TA 2021 kepada
seluruh Pemerintah Daerah (Badan Keuangan, Inspektorat Daerah, dan OPD).
3. Melaksanakan one on one meeting rutin setiap bulan dengan Kepala Badan Keuangan
Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD Pengelola DAK Fisik yang dilaksanakan secara
daring.
4. Aktif mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyerapan Anggaran setiap triwulan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk menyampaikan
perkembangan penyaluran DAK Fisik TA.2021 beserta hal-hal yang perlu ditingkatkan
untuk mempercepat penyaluran.
5. Melaksanakan kunjungan kerja kepada Kepala Daerah dalam rangka mendorong
percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
6. Melaksanakan Focus Group Discussion Akselerasi Belanja Daerah dengan seluruh
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring.
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rutin tiap semester secara onsite kepada
seluruh Pemerintah Daerah untuk memetakan kendala yang terjadi di setiap Daerah,
serta untuk mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik TA 2021.
2. Penyaluran KUR dan UMi
Total Jumlah Debitur KUR di Provinsi Gorontalo sampai dengan Bulan Desember
2021 adalah sebanyak 49.312 debitur dengan nilai akad Rp1.368 miliar dan nilai outstanding
pinjaman sebesar Rp1.138 miliar. Sementara itu penyaluran KUR pada bulan Desember 2021
adalah sebanyak 4.276 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp105 miliar. Terdapat
penurunan jumlah debitur sebanyak 2.528 debitur dan penurunan penyaluran sebesar Rp78
miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh
terpenuhinya kuota penyaluran (baki debet) masing-masing bank penyalur, penyaluran KUR
terbesar tahun 2021 berada di bulan November dengan total debitur sebanyak 6.804 debitur
dan penyaluran sebesar Rp184,19 miliar.
Berikut merupakan capaian penyaluran KUR sampai dengan bulan Desember 2021.
1) Realisasi penyaluran KUR terbanyak pada Bulan Desember 2021 masih sama seperti
bulan sebelumnya, yaitu berada pada Kab. Gorontalo, dengan jumlah debitur sebanyak
sebanyak 1.566 debitur, nilai akad sebesar Rp36,0 miliar serta nilai outstanding sebesar
Rp31,2 miliar.
2) KUR yang disalurkan melalui Skema Mikro tercatat sebagai skema yang paling diminati
sepanjang tahun 2021, dengan jumlah debitur sampai dengan akhir Bulan Desember 2021
sebanyak 49.312 debitur dengan nilai akad sebesar Rp1.368,14 miliar dan nilai
outstanding Rp1.138,55 miliar.
3) Dari sisi penyalur, Bank BRI menjadi penyalur KUR tertinggi di Prov. Gorontalo
sepanjang tahun 2021 dengan jumlah debitur mencapai 49.312 debitur dan nilai akad
sebesar Rp1.368,14 miliar dan nilai outstanding Rp1.138,55 miliar. Disusul oleh Bank
332
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Mandiri sebanyak 705 debitur dengan nilai akad Rp33,48 miliar dan nilai outstanding
Rp65,51 miliar, kemudian Bank Negara Indonesia sebanyak 464 debitur dengan nilai akad
Rp76,75 miliar dan nilai outstanding Rp65,51 miliar, akan tetapi jika dilihat berdasarkan
nilai penyaluran, jumlah penyaluran pada Bank Negara Indonesia lebih besar
dibandingkan dengan Bank Mandiri.
4) Berdasarkan sektor, sepanjang tahun 2021, sektor Pertanian, Perburuhan dan
Kehutanan memiliki jumlah debitur paling besar, yaitu sebanyak 18.371 debitur, dengan
nilai akad Rp438,35 miliar dan nilai outstanding Rp366,83. Sementara itu untuk sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, menempati posisi kedua dengan jumlah debitur 17.021
debitur, dengan nilai akad Rp568,81 miliar dan nilai outstanding Rp471,76 miliar.
5) Rata-rata penyaluran per bulan selama tahun 2021 adalah sebanyak 4.109 debitur
dengan nilai penyaluran Rp114,01 miliar dan jumlah outstanding rata-rata perbulan
sebesar Rp94,87 miliar.
Menyambut tahun 2022 Pemerintah meyakini bahwa Indonesia berada pada
momentum yang baik bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional dan merupakan
kesempatan untuk memperluas pembiayaan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga aktivitas usaha semakin
menguat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR
tahun 2022 ditingkatkan menjadi Rp373,17 triliun dengan suku bunga KUR tetap sebesar 6%
dan Pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR Super Mikro
sebesar 1%, KUR Mikro turun 0,5%, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) turun sebesar
0,5%.
*) pada SIKP KUR, sektor pertanian masuk ke dalam Sektor Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan.
3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
di daerah
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selaku Regional Chief Economist senantiasa terus
memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan pembangunan daerah Gorontalo
diantaranya melalui :
a. Melakukan pelatihan Manajerial BUMDes (secara daring) yang merupakan wujud
kerja sama dari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan PKN STAN yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes khususnya di lingkup Provinsi
Gorontalo. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi pendorong laju perekonomian di
desa-desa pada Provinsi Gorontalo sehingga kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat. Pelatihan secara daring dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 November
2021. Pelatihan daring ini dihadiri oleh perwakilan dari pejabat dan pegawai Kanwil
DJPb Provinsi Gorontalo, pejabat dan akademisi dari PKN STAN, perwakilan dari
Pemerintah Daerah, serta para ketua atau perwakilan BUM Desa di lingkup Provinsi
Gorontalo;
b. Melaksanakan FGD penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Provinsi
Gorontalo tahun 2021 sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mempertajam analisis KFR Tahunan yang akan disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi
Gorontalo dengan menghadirkan 4 orang narasumber yang berasal pihak akademisi
dalam hal ini Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Kepala BPS
c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyegaran Aplikasi SIKP User Pemda dan
konsolidasi data PFK dengan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.
333
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Kegiatan yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan
mengefisiensikan pelaksanaan Pinjaman dan Kredit Program, meningkatkan tata
kelola dan memberikan layanan informasi dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat
dan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dalam mengunggah data calon
debitur sekaligus meminimalisir kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi
SIKP. Sementara untuk kegiatan konsolidasi data PFK dengan KPPN lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Gorontalo bermaksud untuk melakukan identifikasi data penerimaan
dana PFK Pegawai serta konsolidasi data PFK dari KPPN lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Gorontalo;
Provinsi Gorontalo, serta melibatkan juga unsur-unsur pemda yakni perwakilan Dinas
Kesehatan Provinsi Gorontalo dan perwakilan Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo; dan
d. Melaksanakan asistensi/pembinaan pengelolaan keuangan BLU Daerah. Adapun
maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai bentuk asistensi/pembinaan atas
pengelolaan BLUD lingkup Provinsi Gorontalo. Selanjutnya berdasarkan hasil
asistensi/pembinaan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam
asistensi/pembinaan pengelolaan keuangan BLUD selanjutnya dan sebagai bahan
pendukung dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) maupun laporan
Regional Chief Economist (RCE) dan menggali potensi pembinaan dan kerjasama
lainnya dengan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.
4. Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai representasi dari Kementerian Keuangan di
daerah, telah menyelenggarakan kegiatan penyerahan plakat dan piagam keberhasilan
penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan kepada para
pimpinan daerah dalam acara kegiatan Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2022 dan
Penganugerahan Treasury Awards 2021 pada tanggal 2 Desember 2021. Menteri
Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan
opini WTP 5, 10 dan 15 kali secara berturut-turut. Selain itu Menteri Keuangan juga
memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas
LKPD tahun 2020. Adapun penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah lingkup
Provinsi Gorontalo yang telah memperoleh opini WTP 5 kali atau lebih secara berturut-turut
sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memperoleh opini WTP selama 8 kali
berturut-turut;
b. Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah memperoleh opini WTP selama 9 kali
berturut-turut;
c. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang telah memperoleh opini WTP selama 8
kali berturut-turut;
d. Pemerintah Kabupaten Pohuwatu yang telah memperoleh opini WTP selama 8 kali
berturut-turut; dan
e. Pemerintah Kota Gorontalo yang telah memperoleh opini WTP selama 7 kali berturut-
turut;
Selain itu, penyerahan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang
memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2020 telah diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Boalemo yang telah memperoleh opini WTP selama 4 kali berturut-turut dan
334
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memperoleh opini WTP selama 4 kali
berturut-turut.
Kegiatan penyerahan plakat dan piagam keberhasilan penghargaan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan sebagai bentuk apresiasi terhadap
pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan seperti telah disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah, ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,
Sistem Pengendalian Internal yang berjalan dengan baik, serta penyajian pengungkapan
yang paripurna.
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu berupaya mengawal akuntabilitas
pertanggungjawaban anggaran dengan melakukan Langkah-langkah untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring dan
analisis melalui aplikasi e-Rekon & LK serta SPAN periode November 2021 ditemukan
beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan K/L, yaitu
jurnal tidak lazim, aset belum diregister, pagu minus, pengembalian belanja melebihi
realisasi, transaksi dalam konfirmasi dan selisih transfer masuk/transfer keluar. Untuk
memecahkan permasalahan tersebut lebih awal, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah
melakukan pembinaan secara on the spot bagi satker-satker yang memiliki transaksi
akuntansi tersebut. Kegiatan pembinaan on the spot yang telah dilakukan pada tanggal
14 – 15 Desember 2021 tersebut bertujuan memberikan asistensi terkait permasalahan
yang muncul berdasarkan validasi monitoring pada aplikasi e-Rekon & LK, meningkatkan
kualitas laporan keuangan K/L dan laporan keuangan tingkat BUN serta meminimalisir
permasalahan yang timbul berkenaan dengan penerapan aplikasi SAKTI full module.
DOKUMENTASI KEGIATAN
Foto penyerahan plakat dan piagam “Treasury Awards Tahun 2020” dan kegiatan
Penyerahan DIPA tahun 2022
335
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Foto penyerahan plakat dan piagam keberhasilan penghargaan Opini WTP
Foto Pelatihan Manajerial BUMDes (secara daring) wujud kerja sama Kanwil DJPb Provinsi
Gorontalo dengan PKN STAN
336
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Foto FGD penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Provinsi Gorontalo
tahun 2021
Foto Penyegaran Aplikasi SIKP User Pemda dan konsolidasi data PFK
337
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Foto asistensi/pembinaan keuangan BLU Daerah
338
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
Foto pembinaan secara on the spot
339
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
PERCEPATAN PENYALURAN TKDD DAN KUR/UMi SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI
A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,24
persen (yoy) dengan pertumbuhan triwulanan sebesar 3,71 persen (q to q). Dari sisi produksi,
sektor Pengadaan Listrik dan Gas tercatat tumbuh paling tinggi. Namun jika dilihat dari
kontribusi terhadap pertumbuhan secara keseluruhan, maka sumber pertumbuhan paling
besar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dengan share sebesar 24,52
persen, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang 1,66 persen (yoy) terhadap
angka pertumbuhan ekonomi Sulsel. Adapun PDRB Sulsel sebesar Rp142,03 triliun
berkontribusi sebesar 3,28 pesen terhadap PDB nasional.
Sedangkan dari
sisi pengeluaran,
pertumbuhan ekonomi
didukung oleh kenaikan
pada komponen Ekspor
Barang dan Jasa yang
tumbuh 10,73 persen (yoy),
Sumber: BPS Sulsel, 2021 disusul kinerja
Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah yang naik 5,45 persen (yoy). Ekspansi belanja pemerintah sejatinya tidak hanya
memberikan efek pada komponen PKP, namun juga berdampak positif pada komponen
PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan
kedua komponen tersebut tercatat menjadi dua sumber pertumbuhan terbesar dengan
kontribusi masing-masing sebesar 1,21 persen dan 1,12 persen (yoy).
Kerja keras APBN dan APBD dengan menjalankan kebijakan countercyclical
bersama dengan bauran berbagai kebijakan pemerintah yang lain, menopang pelemahan
ekonomi akibat serangan gelombang kedua Covid19 pada Juli yang mengharuskan
pemberlakuan kembali kebijakan PPKM sehingga ekonomi Sulsel tercatat tetap tumbuh
positif. Tren ekonomi Sulsel terus bergerak menuju target. Secara kumulatif pertumbuhan
ekonomi Sulsel lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, walaupun masih membutuhkan
effort yang lebih kuat untuk meraih target yang diharapkan tumbuh 6,10 persen (yoy). Dalam
340
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
forum Talk Show Outlook Sulsel 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel di tahun 2021 lebih baik dari pada pertumbuhan
ekonomi nasional 2021 yang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,8 persen1. Sementara
itu, Regional Economist Sulsel, Prof.Marsuki memperkirakan ekonomi Sulsel 2021 tumbuh
pada kisaran 3-4 persen2.
Dari sisi pergerakan harga-harga umum, Inflasi Sulsel pada Desember 2021
terpantau melonjak ke level 0,92 persen terkait dengan adanya momen Nataru dan akselerasi
belanja pemerintah yang memicu peningkatan aktivitas perekonomian Sulsel. Angka tersebut
merupakan inflasi tertinggi selama tahun 2021, sehingga inflasi tahunan Sulsel 2021 tercatat
2,4 persen (yoy). Tren ini selaras dengan inflasi nasional yang juga meningkat. Walaupun
demikian, inflasi tersebut masih dalam koridor target RKPD Sulsel tahun 2021 yakni terkendali
pada kisaran tiga hingga satu persen.
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
URAIAN Real s.d. APBN-P 2021 % thd Growth
(Miliar Rupiah) 31 Des 2020 Real s.d APBN-P y-o-y (%)
31 Des 2021
A. Pendapatan dan Hibah 11.403,33
I. Penerimaan Dalam Negeri 11.403,33 13.261,75 12.199,41 91,99% 6,98%
1. Penerimaan Perpajakan 9.173,18
a. Pajak Dalam Negeri 13.261,75 12.199,41 91,99% 6,98%
i. Pajak Penghasilan 9.173,18
ii. Pajak Pertambahan Nilai 5.340,13 11.459,34 10.001,77 87,28% 9,03%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan 3.618,54
v. Cukai 11.016,60 9.784,87 88,82% 6,67%
vi. Pajak Lainnya 59,39
b. Pajak Perdagangan Internasional 26,77 6.254,96 5.277,12 84,37% -1,18%
i. Bea Masuk 128,35
ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor 200,28 4.462,00 4.225,56 94,70% 16,78%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 179,15
a. PNBP Lainnya 21,13 45,45 61,57 135,47% 3,67%
b. Pendapatan Badan Layanan Umum 2.230,14
747,11 23,93 50,77 212,17% 89,68%
1.483,03
230,25 169,84 73,76% 32,33%
442,74 216,90 48,99% 8,30%
433,54 190,82 44,01% 6,52%
9,20 26,08 283,30% 23,40%
1.802,41 2.197,64 121,93% -1,46%
476,90 780,50 163,66% 4,47%
1.325,51 1.417,14 106,91% -4,44%
Dalam kondisi perekonomian mengalami tekanan sebagai akibat pandemi covid-
19, pendapatan negara menghadapi tantangan yang berat agar tidak mengalami shortfall,
mengingat defisit APBN Tahun 2021 sudah cukup tinggi 5,7%. Peningkatan pendapatan
menjadi sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi pelebaran defisit melampaui
1 https://humas.sulselprov.go.id/index.php/tag/outlook-sulsel-2021/ diakses 3 Januari 2021
2 Koran Fajar. 2022. Outlook Kebijakan Fiskal Sulsel 2022. Makassar: Koran Fajar edisi 3 Januari 2022 hlm.1
341
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
proyeksi yang diperkirakan. Sampai dengan akhir Desember 2021 total realisasi
pendapatan negara di wilayah Sulsel mencapai Rp12,20 triliun atau 91,99% dari target..
Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan memberikan
kontribusi terbesar yakni 82 persen dengan realisasi mencapai Rp10,00 triliun atau
87,28%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan mengalami
pertumbuhan 9,03%. Pertumbuhan pendapatan tersebut tentunya menjadi salah satu
indikasi membaiknya perekonomian regional Sulsel. Dilihat lebih detail penyumbang
terbesar kenaikan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami
kenaikan Rp607,01 miliar atau 16,78%. Pertumbuhan realisasi pendapatan PPN
mengindikasikan membaiknya konsumsi masyarakat di wilayah Sulsel, sehingga
diharapkan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV akan semakin membaik. Indikasi
membaiknya perekonomian Sulsel juga bisa dilihat dari tumbuhnya Pajak Perdagangan
Internasional yang mencapai 8,30%, di mana bea masuk tumbuh 6,52% dan pungutan
ekspor tumbuh 23,40%. Namun, di sisi lain Pajak Penghasilan (PPh) mengalami
pertumbuhan negatif 1,18% dengan realisasi sebesar Rp5,28 triliun. Menurunnya PPh
tahun 2021 mengindikasikan bahwa penghasilan perusahaan/ perorangan secara
keseluruhan masih mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang
berkepanjangan.
Berbanding terbalik dengan penerimaan perpajakan, pendapatan PNBP justru
mengalami pertumbuhan negatif 1,46%. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya
pendapatan satker-satker BLU rumah sakit sebagai akibat menurunnya jumlah pasien
selama pandemi covid-19.
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
URAIAN Real s.d. APBN-P 2021 % thd Growth
(Miliar Rupiah) 31 Des 2020 Real s.d APBN-P y-o-y (%)
31 Des 2021
I. Belanja Pemerintah Pusat 18.345,56
1. Belanja Pegawai 8.108,23 20.204,72 19.135,73 94,71% 4,31%
2. Belanja Barang 6.988,67
3. Belanja Modal 3.182,13 8.366,73 8.462,39 101,14% 4,37%
4. Bantuan Sosial 66,52
7.747,80 6.840,63 88,29% -2,12%
4.034,90 3.778,29 93,64% 18,73%
55,28 54,42 98,43% -18,20%
Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sulawesi Selatan sampai dengan
Desember 2021 mencapai 19,14 triliun atau 94,71% persen dari pagu. Berdasarkan jenis
belanja, porsi terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 44,22% diikuti belanja
barang 35,75%, belanja modal 19,74%, dan bantuan sosial 0,28%. Jika dibandingkan
342
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
dengan tahun sebelumnya kinerja anggaran tahun 2021 mengalami perbaikan dengan
pertumbuhan 4,31%. Jenis belanja yang mengalami pertumbuhan realisasinya yaitu
belanja pegawai 4,32% dan belanja modal 18,73%. Sementara belanja barang dan
belanja bantuan sosial tumbuh negatif masing-masing negatif 2,12% dan negatif 18,20%.
Membaiknya kinerja belanja anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.
Trillions 12 10,6410,26 99,09% Realisasi Belanja per KPPN 100,13% 105%
10 96,40% 95,21% 100%
98,26% 98,80% 98,79% 8,347,39 98,37% 95%
8 90%
85%
6 88,61% 80%
4 2,342,31 1,271,25 1,811,78 1,831,81 0,370,37 0,930,88 0,500,50
2
0
DIPA REALISASI %
Selanjutnya, berdasarkan peta realisasi belanja APBN per Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, realisasi belanja APBN tertinggi dicapai oleh KPPN Sinjai
sebesar 100,13%, kemudian diikuti oleh KPPN Watampone sebesar 99,09%. Secara
umum realisasi per KPPN mencapai lebih dari 95%. Hanya KPPN Makassar II yang
realisasinya masih rendah 88,61%. Hal tersebut disebabkan terutama disebabkan
realisasi pada satker-satker BLU Kesehatan. Rendahnya realisasi satker-satker BLU
Kesehatan disebabkan beberapa faktor antara lain: 1) Gagalnya penggabungan dua
satker BLU Rumah Sakit Mata Makassar dengan BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr.
Tadjudin Chalid Makassar yang pada masing-masing DIPA tercantum target pendapatan
dan pagu satker gabungan, sehingga tidak sesuai dengan kondisi masing-masing BLU
tersebut, 2) Rendahnya realisasi penerimaan BLU pada beberapa Rumah Sakit yang
otomatis mempengaruhi realisasi belanja pada satker tersebut.
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Peranan belanja pemerintah selama Pandemi COVID-19 sangat vital dan
strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi di saat aktivitas konsumsi rumah
tangga mengalami perlambatan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga
mengalami refocusing untuk program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan
343
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
ekonomi daerah sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
TKDD Total Pagu Rp30,54 T Sampai dengan 31
Desember 2021, realisasi
Realisasi 100,59% TKDD di wilayah Sulsel
230,23 mencapai Rp30,72 triliun.
156,12% 163,09% 100,00% 98,42% Dengan demikian, pagu
359,42
89,84%
807,67
1.317,22
17.331,35
17.331,35
3.593,95
3.228,87
5.664,48
5.575,12
536,52
536,52
2.372,81
2.367,36
100,00% 99,77%
TKDD telah terserap 100,59
Belanja DBH DAU DAK Fisik DAK Non DID Dana Desa persen. Tingkat penyerapan
Hibah Fisik yang paling rendah tercatat
Pagu Realisasi Penyerapan pada jenis transfer DAK Fisik
Sumbeyr:aSnIMgTRbAaDrAu, 2m02e1ncapai 89,84 persen dari pagu. Meskipun Kanwil DJPb Provinsi Sulsel
bersama KPPN telah berkoordinasi dengan Pemda untuk memastikan pemenuhan
persyaratan pencairan DAK Fisik sebelum batas akhir pengajuan ke dalam aplikasi
OMSPAN, namun beberapa Pemda tidak berhasil memenuhi hingga 100 persen.
Beberapa kendala teknis yang ditemui terkait kurang optimalnya penyerapan
DAK Fisik antara lain: (1) lemahnya perencanaan dan lambatnya peaksanaan proses
PBJ sehingga beberapa pekerjaan yang diajukan belum mendapatkan pemenang hingga
berakhirnya masa pendaftaran kontrak; (2) terdapat kontrak yang tidak jadi BAST karena
beberapa alasan, antara lain karena tidak sesuai spesifikasi dan barang belum diterima
hingga masa kontrak berakhir, (3) terdapat kontrak yang dibatalkan karena permasalahan
lokasi kegiatan dan karena penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan/pengadaan
barangnya; (4) pergantian Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas terkait turut
memperlambat pelaksanaan PBJ; (5) terdapat kontrak yang outputnya tidak mencapai 70
persen; (6) terdapat 11 sub bidang yang LHR dari APIP belum terbit sampai dengan batas
pengajuan berakhir; (7) terdapat pekerjaan yang gagal kontrak karena adanya kenaikan
harga bahan sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi; dan (8) terdapat
beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena penawaran penyedia di bawah HPS.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi
Berdasarkan data pada Aplikasi SIKP sampai dengan bulan Desember 2021,
realisasi KUR di Wilayah Sulsel mencapai Rp14.664.995.665.649 dengan jumlah debitur
344
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
430.636 orang debitur melalui 21 Bank penyalur. Sedangkan untuk skema pendanaan
UMi sampai bulan Desember 2021 tersalur Rp184.332.534.665 dengan jumlah debitur
49.510 orang debitur melalui lima lembaga penyalur.
Data Penyaluran UMi Tahun 2021 (miliar) Data Penyaluran KUR Tahun 2021 (triliun)
35,55 36,57
25,53 1,27 1,37 1,49 1,61 1,45 1,55
3,65 1,09 1,10 1,12
2,972,29
16,72 16,11 15,63 0,90 0,93
10,15 0,76
12,07
7,10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
Data Penyaluran UMi Tahun 2020-2021 (miliar) Data Penyaluran KUR Tahun 2020-2021 (triliun)
229,24 14,66
184,33 11,04
2020 2021 2020 2021
Berbagai program dan kebijakan pemerintah dilakukan dalam rangka
penanganan Covid-19 salah satunya adalah tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3
persen untuk pelaku UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19. Realisasi KUR tahun
2021 naik cukup signifikan sebesar Rp3.627.681.649.162 dibanding tahun 2020 dengan
realisasi sebesar Rp11.037.314.016.487 dan jumlah debitur sebanyak 403.908 orang
debitur. Namun untuk realisasi UMi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
Rp44.907.241.535 dibanding tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp229.239.776.200
dan jumlah debitur sebanyak 62.441 orang debitur.
345
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
di daerah
A. Percepatan TKDD
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulsel pada bulan Desember 2021 masih
melanjutkan pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk mendorong percepatan
belanja pemerintah pada satker-satker Kementerian Lembaga dan TKDD. Selain
melakukan akselerasi realisasi belanja pemerintah, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel juga
aktif melakukan monitoring dan supervisi untuk memastikan penyusunan laporan
keuangan yang berkualitas dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
pertanggungjawaban anggaran. Kegiatan monitoring dan supervisi tersebut
diwujudkan antara lain melalui penyelesaian permasalahan data keuangan,
penyelesaian rekomendasi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas laporan keuangan tahun 2020, termasuk koordinasi dengan seluruh mitra kerja
untuk meminimalisir potensi temuan berulang.
Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulsel juga secara proaktif melaksanakan
monitoring harian terhadap realisasi DAK Fisik disertai koordinasi intensif dengan
KPPN dan Pemda. Kanwil DJPb Provinsi Sulsel juga melakukan terobosan untuk
semakin mendorong optimalisasi peranan Pemda dalam mengeksekusi belanja serta
mengoptimalkan fungsi dan peranannya di daerah diantaranya melalui rilis aplikasi
Monev TKDD yang dinamakan aplikasi MINASATA. Kemudian terkait adanya selisih
antara pagu dan kontrak yang telah terlaksana yang disebabkan oleh penawaran
pihak ketiga (peserta lelang) yang jauh lebih rendah dari HPS, Pemda mengharapkan
kebijakan optimalisasi sisa pagu DAK Fisik yang tidak dikontrakkan.
B. Monev UMi dan KUR
Selama bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Prov. Sulsel melakukan
kegiatan-kegiatan untuk mendukung optimalisasi penyaluran KUR dan UMi antara
lain: (1) TPAKD Pemkot Makassar dan Workshop Fasilitasi Akses Permodalan
UMKM melalui UMi dan KUR; (2) Rapat TPAKD Kabupaten Pangkep; (3) Wawancara
Seleksi Tahap III Penilaian Penghargaan KUR 2021; (4) Rapat Pleno Optimalisasi
Program Kerja TPAKD Sulsel; dan (5) Monev KUR Semester II Tahun 2021.
C. Percepatan Penyerapan Belanja KL
Dalam rangka Percepatan realisasi anggaran Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Selatan melakukan himbauan kepada satker-satker melalui surat Nomor S-
2570/WPB.25/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang antara lain menyampaikan hal-
hal sebagai berikut:
346
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
a. Sampai dengan akhir bulan November 2021 realisasi belanja pemerintah pusat di
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 81,76%, mengingat hal
tersebut satker segera melaksanakan ketepatan penggunaan anggaran sesuai
dengan target kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi masing-masing satker.
b. Dengan diterimanya DIPA tahun anggaran 2022 agar dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
✓ Melakukan reviu DIPA terutama kesesuaian alokasi dan rencana kegiatan,
pengecekan kelengkapan administrasi yang diperlukan antara lain: Surat
Keputusan pejabat perbendaharaan, petunjuk teknis penyaluran, kesiapan
lahan proyek/land clearing, serta kelengkapan administrasi lainnya.
✓ Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang
ditetapkan dan rencana penarikan dana yang telah disusun sesuai halaman III
DIPA.
✓ Menyiapkan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan perencanaan
sesuai jadwal yang ditetapkan dengan memprioritaskan percepatan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mudah dilaksanakan.
✓ Melakukan mitigasi permasalahan dan melakukan monitoring dan evaluasi
secara periodik atas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022.
✓ Berkoordinasi dengan terkait antara lain Unit Eselon I Kementerian/Lembaga,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara setempat dalam hal terdapat permasalahan
pelaksanaan anggaran berkenaan
D. Pendampingan Temuan BPK
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara
di lingkup Pemerintah Daerah, Kanwil DJPb melanjutkan pendampingan dan
asistensi perumusan usulan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut temuan BPK
atas audit LKPD. Pendampingan pada bulan Desember dilakukan melalui kegiatan
One-on-One Meeting dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, sebagai salah satu
dari 7 (tujuh) pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum
memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun 2020 Audited. Kegiatan
pendampingan tersebut merupakan bagian dari action plan Penandatanganan Nota
Kesepahaman Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Kanwil DJPb dengan seluruh
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai strategic partner
347
STRATEGIC BRIEF SHEET
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021
bagi Kanwil DJPb dalam rangka menjalankan peran sebagai regional chief
economist.
Dari kegiatan One-on-One Meeting, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan
sehingga mempengaruhi opini BPK atas LKPD tahun 2020, antara lain: (1) Masih
terjadi ketekoran kas di Bendahara dikarenakan Bendahara kurang memahami
kedudukan dan tanggungjawabnya, (2) Penatausahaan aset yang masih
meninggalkan masalah yang berlarut-larut, (3) Permasalahan ketidaksesuaian
spesifikasi pada proyek pengadaan barang/jasa, (4) Kurangnya kelengkapan
dokumen pendukung administrasi dalam penyusunan LKPD, dan (5) kurangnya
antisipasi Pemda atas perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait pandemi
COVID-19. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan berupa pendampingan
pengelolaan keuangan kepada Pemda terus dilakukan sebagai penajaman fungsi
Kanwil DJPb dalam menjalankan peran regional chief economist. Sebagai usaha
untuk menindaklanjuti hasil identifikasi permasalahan tersebut di atas, Kanwil DJPB
Provinsi Sulawesi Selatan terus melanjutkan program pendampingan pengelolaan
keuangan yang salah satu fokus utamanya untuk meningkatkan kompetensi serta
penguatan peran dan tanggung jawab para pejabat perbendaharaan di lingkungan
pemerintah daerah.
Selain permasalahan terkait akuntabilitas LKPD, terdapat beberapa isu
yang memerlukan koordinasi lebih lanjut antara lain dalam hal kewajiban
penggunaan aplikasi SIPD untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD
dengan penggunaan aplikasi SIKD untuk persyaratan penyaluran dana transfer ke
Daerah. Sampai dengan saat ini, output pelaporan dari aplikasi SIPD belum secara
memadai terkoneksi dan tersinkronasi menjadi input aplikasi SIKD. Di sisi lain, data
input ke dalam aplikasi SIKD menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan
penyaluran Dana Transfer ke Daerah. Hal tersebut dapat berdampak pada potensi
penundaan penyaluran Dana Transfer yang menjadi salah satu sumber pendanaan
bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
E. Penyerahan DIPA Tahun 2022
Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 lingkup
Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan pada hari Jumat, 3 Desember 2021 pukul
09.00 – 11.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Pimpinan kantor Gubernur Sulawesi
Selatan dan melalui aplikasi zoom meeting dan live youtube. Peserta yang
menghadiri langsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
348
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Buku RCE Desember 2021
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search