Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

8. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan BLUD, pada 16 Desember 2021,
dilaksanakan FGD dengan tema “Fleksibilitas BLUD dalam Optimalisasi Pelayanan
Publik”. Peserta hadir secara virtual sebanyak 224 dari seluruh BLUD di Provinsi Riau,
BPKAD, Bagian Perekonomian dan sebagian Pemda lain di nusantara. Nara sumber
terdiri dari wakil Kementerian Keuangan oleh Bapak Teddy Imam Saputro dari Dit. PPK
BLU dan Bapak R. Wisnu Saputro dari Kemendagri.
BLUD merupakan tool dari Pemerintah untuk pemulihan ekonomi walaupun profit
bukan utama. Fleksibilitas merupakan salah satu keunikan di BLUD namun
akuntabilitas juga harus tetap terjaga. Beberapa tantangan seperti eksistensi
pelayanan, soliditas manajemen, ketahanan finansial dan keberlangsungan bisnis
harus dapat dihadapi.
Kemendagri telah menyusun pedoman pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan
Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. BLUD merupakan sebuah
akselerasi dan mempunyai kekhususan dibandingkan entitas lain dan Kepala Daerah
diberikan kewenangan penuh dalam menyusun peratuan Kepala Daerahnya.
Fleksibilitas sebagai hak BLUD harus diimbangi dengan kewajiban untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan manfaat.

9. Dalam rangka peningkatan sinergi dengan penegak hukum, pada hari Kamis 23
Desember 2021 bertempat di Polda Riau dilaksanakan kegiatan Penandatanganan
Pakta Integritas, Penyerahan DIPA RKA-K/L Satker, dan Penyusunan Dokumen
Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker Jajaran Polda Riau TA 2022. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen (Pol) Agung Setya, Kepala
Kanwil DJPb Provinsi Riau Ismed Saputra dan seluruh pejabat utama lingkup Polda
Riau serta Kapolresta dan Kapolres lingkup Polda Riau.

10. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau bersinergi dengan Rektor UIN
Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, pada hari Jumat tanggal 24
Desember 2021. Selain untuk meningkatkan silaturahim antar dua institusi juga
bermaksud untuk koordinasi sekaligus konsultasi terkait tata kelola BLU di UIN Sultan
Syarif Kasim Riau.

11. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan
BKKBN Provinsi Riau, Mardalenawati Yulia, pada hari Selasa tanggal 28 Desember
2021. Kunjungan ini selain meningkatkan silaturahim antar instansi serta dalam rangka
koordinasi untuk mengawal penanganan stunting yang bersumber dari APBN di 15
Kementerian/Lembaga serta disinkronkan dengan penyaluran Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) di kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Hasil dari kunjungan ini akan
ditindaklanjuti dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) terkait
penanganan stunting di Provinsi Riau.

12. Dalam rangka peningkatan kuklitas tata kelola dan belanja APBD, sepanjang
Desember 2021 Kanwil DJPb Provinsi Riau terus meningkatkan sinergi dan pembinaan
kepada Pemda melalui Rakorda dengan gubernur, bupati, dan walikota antara lain:
Pemda Siak pada 08 Desember, Pemda Kampar pada 20 Desember, Pemda Rokan

49

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Hulu pada 21 Desember, Pemda Indragiri Hilir pada 27 Desember, serta Pemda
Pelalawan pada 29 Desember 2021.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:
1. Untuk mempersiapkan penyaluran TA 2022, Kanwil DJPb senantiasa bersinergi dengan

Kepala Daerah dalam bentuk rapat koordinasi pelaksanaan anggaran, one on one
meeting, Focus Group Discussion, pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah, dan menyampaikan tentang kebijakan TKDD T.A 2022.
2. Pengajuan kontrak belanja modal DAK Fisik masih cenderung di limit waktu. Oleh karena
itu, perlu sinergi bersama pihak terkait untuk melakukan proses lelang secara lebih
terjadwal.
3. Perlu efektifitas APIP dalam melakukan reviu, agar tidak terkendala waktu yang mepet
dalam upload ke aplikasi OM-SPAN
4. Kanwil DJPb Provinsi Riau terus meningkatkan peran Regional Chief Economist (RCE)
untuk mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan keungan daerah melalui Forum
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah (FKPKN).
5. Menawarkan kepada BPKAD Provinsi dan BPKAD Kota Pekanbaru untuk dapat melihat
secara langsung proses penyelesaian tagihan dari APBN oleh KPPN Pekanbaru sebagai
benchmarking Kuasa BUN di daerah.
6. Kanwil terus mendorong percepatan belanja APBD dan pengembangan marketplace
lokal untuk belanja APBD serta turut aktif dalam tim TP2DD.

Berbagai kegiatan penguatan sinergi kelembagaan pada Kanwil DJPb Riau
dipublikasikan dalam media sosial Instagram, facebook, youtube dan beberapa kegiatan
diliput oleh media massa, cetak dan online.
Indikator keberhasilan dari kegiatan diatas antara lain:

1. Berdasarkan hasil Rakorda dengan Kanwil DJPb Provinsi Riau, para Bupati/Walikota
langsung telah memerintahkan seluruh OPD untuk melakukan rapat evaluasi dan
mempercepat realisasi TKDD dan APBD.

2. BPKAD Provinsi Riau dan BPKAD Kota Pekanbaru akan menjadwalkan untuk
melakukan benchmarking dengan KPPN Pekanbaru.

3. Kepala Kanwil DJPb Riau dimasukkan dalam berbagai tim seperti TP2DD, TPAKD,
Tim PEN dan ikut aktif dalam rapat FORKOPIMDA dengan Gubernur dan para
pimpinan baik satuan kerja atau pemerintah daerah.

50

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI UNTUK PENGEMBANGAN
UMKM SEKTOR PERIKANAN

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau pada Triwulan III tercatat mencapai 2,97 persen
(y-on-y) terpaut 393 basis poin dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 6,9 persen (y-on-y).
Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Pemerintah pada awal triwulan III 2021 yang kemudian
menjadi diberlakukan di seluruh provinsi akibat dari lonjakan kasus harian Pandemi Covid-19
(second wave). Hal ini berdampak pada tertahannya konsumsi rumah tangga sebagai
komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1. 2 Pertumbuhan PDRB (y-on-y) Grafik 1. 1 Pertumbuhan PDRB (q-to-q)

7,07 10

5,07 5,05 5,02 4,97 3,51 5 4,2 32,,2066 3,35 5,05 5,05
2,97 6,9 1,1 3,31 2,97

4,76 4,66 4,89 5,21 -0,74 2,97 0 --01,,5592 -1,74-2,41 3,234,53-1,01,201-0,39
2,06 -2,07
-3,49 -4,51-4,19
-0,96
-5,32 -1,19 -5 -6,66

-3,8 -10

-5,81 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
-7,55 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

Kepri Nasional

Kepri Nasional

Sumber: BPS Kepri (diolah) Sumber: BPS Kepri (diolah)

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan III 2021 secara (q-to-q)
terkontraksi sebesar 0,39 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Riau
apabila dilihat dari lingkup Regional memberikan kontribusi sebesar 7,22 persen terhadap
PDRB Pulau Sumatera dan berada pada peringkat ke-5 terkait PDRB di lingkup regional
Sumatera.

51

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Analisis Komposisi Kontribusi dan Pertumbuhan (Growth) Masing-Masing

Lapangan Usaha terhadap PDRB

Menurut sektor lapangan usaha berdasarkan Grafik 1. 3 Porsi Lapangan Usaha per Sektor terhadap
data PDRB Triwulan III 2021, terdapat tiga PDRB

sektor yang mempengaruhi pertumbuhan Perdagangan Lain-Lain Pertanian,
ekonomi Kepulauan Riau, yaitu sektor industri Besar dan 14,15% Kehutanan, dan
pengolahan, konstruksi, serta pertambangan Eceran;
dan penggalian dengan kontribusi masing- Perikanan
masing terhadap PDRB sebesar 42,22 persen, Reparasi Mobil 3,21%
19,93 persen dan 11,49 persen. dan Sepeda
Motor Industri
Jika dilihat dari pertumbuhannya di 8,56% Pengolahan

Pertambangan dan 42,22%
Penggalian
11,94%

antara ketiga sektor tersebut, sektor konstruksi Konstruksi

tumbuh paling signifikan mencapai 3,78 persen 19,93%

Sumber: BPS Kepri (diolah)

dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan berjalannya kegiatan

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya sempat terhenti pada tahun 2020

akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Grafik 1. 4 Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha Tahun 2021

35.000,00 2,86% 3,78% 2,90% 6,00%
30.000,00 4,00%
25.000,00 0,98% 0,54% 2,00%
20.000,00 0,00%
15.000,00 -8,54% -2,00%
10.000,00 Lain-Lain -4,00%
-6,00%
5.000,00 -8,00%
- -10,00%

Pertanian, Industri Pengolahan Konstruksi Pertambangan dan Perdagangan Besar
Kehutanan, dan
Penggalian dan Eceran;
Perikanan
Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

Triwulan II Triwulan III Growth

Sumber: BPS Kepri (diolah)

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Berdasarkan cut off data sampai dengan 31 Desember 2021, capaian Pendapatan
Negara di luar penerimaan hibah lingkup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang
sudah optimal meskipun belum dapat mencapai 100%, yaitu sebesar Rp9,898 triliun (96,27%)
dari estimasi pendapatan negara yang telah ditetapkan sebesar Rp10,281 triliun meskipun di
tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Apabila dilihat dari sisi
penerimaan dalam negeri, realisasi penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp8,145 triliun
(102,24%) dari target 7,967 triliun dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
mencapai sebesar Rp1,752 triliun (75,71%) dari total target sebesar Rp2,314 triliun. Belum
optimalnya penerimaan PNBP di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari pandemi Covid-
19 yang berdampak pada beberapa satker pengguna PNBP dan penghasil PNBP. Sebagai
contoh, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sepanjang
tahun 2021 secara spesifik sangat berpengaruh terhadap penerimaan PNBP atas layanan

52

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

satker penghasil PNBP yang bersumber dari mobilitas masyarakat antara lain seperti
okupansi bandara, Pelabuhan, pengurusan paspor dan layanan lainnya.

Realisasi Pendapatan s.d. Desember 2021 (Miliar)

10.000 7.967 102,24% 120%
8.000 8.146 100%
6.000 80%
4.000 75,71% 60%
2.000 40%
- 2.315 1.752 20%
0%

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Estimasi Pendapatan
Realisasi Pendapatan Persentase

Grafik 2.1. Realisasi Pendapatan APBN berdasarkan Jenis Pendapatan s.d. Desember 2021
Sumber: Strategic Briefsheet Kanwil Periode Desember 2021 (data diolah)

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Dari sisi realisasi Belanja, capaian realisasi belanja negara yang terdiri dari belanja K/L

dan Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai 89,72% atau sebesar

Rp8,464 triliun dari total pagu sebesar Rp9,448 triliun. Berdasarkan hasil prognosis, capaian

realisasi tersebut masih memiliki potensi untuk ditingkatkan sampai dengan 93,06% sehingga

melampaui target penyerapan nasional sebesar 90%. Hal ini mengingat masih terdapat

belanja satker melalui mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)

yang belum dinihilkan serta Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan

Layanan Umum (SP3B BLU) dan hibah uang yang belum disahkan sebagaimana data

berikut.

NO URAIAN KPPN TPI KPPN BATAM KANWIL DJPB KEPRI

1 Pagu 4.400.264.645.000 5.048.611.315.000 9.448.875.960.000

2 Realisasi Per 31 Des 4.244.377.352.972 4.233.344.610.775 8.477.721.963.747

3 Sisa UP Belum Dinihilkan 1.210.744.317 888.400.002 2.099.144.319

4 Sisa TUP Belum Dinihilkan 10.910.164.457 7.397.011.038 18.307.175.495

5 SP3B BLU Belum Dinihilkan - 287.000.000.000 287.000.000.000

6 Belanja Dari Hibah Uang Belum Disahkan 2.051.954.208 5.881.609.166 7.933.563.374

7 Proyeksi Realisasi s.d. Penihilan/Pengesahan 4.258.550.215.954 4.534.511.630.981 8.793.061.846.935
(2 s.d. 6)

8 Proyeksi Belanja s.d. SPM Tgl. 7 Jan 2022 96,78% 89,82% 93,06%
(6/1)

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2021 tentang Pedoman

Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggarana 2021, batas waktu penyampaian

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan/Pertanggungjawaban Tambahan Uang

Persediaan (SPM GUP/PTUP) Nihil, Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)

dan SP3B BLU tersebut di atas adalah tanggal 7 Januari 2022

Dari sisi capaian realisasi perjenis belanja, tingkat penyerapan tertinggi didominasi oleh

pagu belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53) dengan pagu terbesar

terdapat pada belanja barang (52). Kemudian, capaian realisasi tertinggi hingga akhir

Desember 2021 terdapat pada jenis belanja pegawai sebesar 102,24%. Hal tersebut dapat

53

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

terjadi dikarenakan masih terdapat pagu minus belanja pegawai yang belum terselesaikan
terutama pada satker-satker lingkup Bagian Anggaran (BA) Kementerian Agama
penyelesaiannya akan dilakukan secara terpusat melalui revisi di DJA.Sedangkan belanja
barang dan belanja modal. diproyeksikan masih akan meningkat setelah terbitnya SP2D
Pengesahan atas penyampaian SPM GUP/PTUP Nihil, serta SP2HL dan SP3B BLU dengan
batas waktu tanggal 7 Januari 2022.

Realisasi Perjenis Belanja s.d. Desember 2021 (Miliar)

4.000 102,24% 3.646 100,00% 95,56% 120%
3.500 1.807 1.790 3.251 100%
3.000 77,55% 80%
2.500 75,71% 2.085 60%
2.000 40%
1.500 1.617 20%
1.000 0%
22 250 239
500
0

'51 '52 '53 '57 '58

Pagu Realisasi Persentase

Grafik 2.2. Realisasi Belanja APBN berdasarkan Jenis Belanja s.d. Desember 2021

Sumber: Strategic Briefsheet Kanwil Periode Desember 2021 (data diolah)

Selanjutnya, dari sisi tingkat penyerapan agregat perwilayah di Provinsi Kepulauan
Riau, rata-rata realisasi belanja negara perkabupaten/kota sampai dengan akhir Desember
2021 telah mencapai lebih dari 90% dengan realisasi tertinggi terdapat pada Kota
Tanjungpinang yaitu sebesar Rp2,713 triliun atau 97,04% dari total pagu Rp2,796 triliun. Dari
7 kabupaten/kota tersebut, pagu anggaran belanja terbesar terdapat pada kota Batam, namun
capaian realisasi penyerapan anggaran belanja sampai dengan akhir Desember 2021
terendah yaitu hanya sekitar 83,75% atau sebesar Rp 4,301 triliun dari total pagu belanja
Rp5,136 triliun. Salah satu indikasi belum optimalnya capaian realisasi belanja negara di kota
Batam karena dipengaruhi oleh tingkat penyerapan belanja pada satker BP Batam (568717)
yang memiliki proporsi pagu satker terbesar di kota Batam yaitu dengan pagu belanja satker
sebesar Rp2,405 triliun dan dengan tingkat realisasi sebesar Rp1,688 triliun atau masih
sebesar 70,21%. Namun demikian, proyeksi belanja BLU BP Batam masih akan meningkat
setelah pengesahan SP3B BLU dengan nilai pengesahan Rp.287 MIlyar.

54

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi Belanja s.d. Desember 2021 (Miliar)

6.000 97,04% 5.136 94,83% 96,18% 96,00% 98,38% 96,73% 100%
5.000 2.796 2.713 4.301 197 187 374 360 351 337 240 236 355 343 95%
4.000 90%
3.000 83,75% 85%
2.000 80%
1.000 75%

-

Pagu Realisasi Persentase

Grafik 2.3. Realisasi Belanja APBN berdasarkan Wilayah s.d. Desember 2021

Sumber: Strategic Briefsheet Kanwil Periode Desember 2021 (data diolah)

Sejalan dengan pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2021 di Provinsi
Kepulauan Riau, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama
dengan KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam dalam melaksanakan Langkah-langkah
strategis seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev), Dialog Kinerja Satker (DKS),
Sosialisasi, Bimtek, Focus Group Discussion (FGD), Rapat Koordinasi dan reminder berkala
serta kegiatan lainnya dengan satker mitra kerja pengguna APBN guna menjamin kualitas
kinerja pelaksaan anggaran belanja negara yang berjalan secara kredibel, efektif dan efisien
serta sesuai dengan ketentuan dan tata kelola pengelolaan keuangan yang berlaku.
Disamping itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mengawal
ketercapaian capaian output (keluaran) satker mitra kerja, sehingga setiap rupiah dari APBN
dipastikan dapat menghasilkan outcome dan impact yang manfaatnya dapat segera dirasakan
oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

C. Kinerja Fiskal Regional

1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya mengawal program-program
Pemerintah agar misi pemerintah dalam bentuk pendanaan penanganan dampak pandemi
Covid-19 dapat terwujud dengan baik. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi
pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp9.898.094.021.379 atau 96,27%
dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.281.841.857.000. Realisasi pendapatan negara
tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

Sektor perpajakan menyumbang kontribusi penerimaan negara di wilayah Provinsi
Kepri sebesar Rp7.268.588.699.004 atau 91,23% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar
Rp7.967.322.919.000. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, realisasi pendapatan
negara tahun 2021 tersebut tumbuh positif sebesar 10.03%. Pertumbuhan positif ini
merupakan dampak positif atas diberikannya insentif perpajakan dalam bentuk PPh 21 DTP
(Ditanggung Pemerintah), PPh 22 DN (Dalam Negeri), Pengurangan PPh pasal 25, dan PPh
final UMKM DTP.

55

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Di sisi lain, realisasi penerimaan Kepabeanan & Cukai yang terdiri dari Bea Masuk, Bea
Keluar dan Cukai mencapai Rp. 440.333.873.340 atau 148,28% dari target sebesar Rp.
296.955.635.000. Penerimaan ini terdiri dari bea masuk Rp.430,17 milyar, bea keluar Rp.8,58
Milyar, Cukai Rp.1,28 Milyar, serta penerimaan pabean lainnya sebesar Rp.290,8 juta.
Sedangkan penerimaan PNBP mencapai Rp1.752.344.440.007 atau 75,71% dari target yang
ditetapkan, yaitu sebesar Rp2.314.521.857.000. Penerimaan PNBP tersebut terdiri dari PNBP
lainnya dan Pendapatan BLU BP Batam.

Belanja pemerintah pusat oleh Kementerian/Lembaga di wilayah Kepri merupakan
salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Kepri. Sampai dengan 31 Desember 2021
realisasi belanja negara yang dikelola oleh 326 satker Kementerian/Lembaga diproyeksikan
mencapai Rp.8.793.061.846.935 atau 93,06% dari pagu belanja sebesar Rp
9.448.875.960.000. Realisasi ini tumbuh membaik dibandingkan realisasi belanja di tahun
2020 yang mencapai 90,78% dari pagu belanja. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang
diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Strategi ekspansif yang diambil pemerintah yaitu melakukan peningkatan belanja yang
diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, program vaksinasi,
perlindungan masyarakat terdampak, serta percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu,
peningkatan kinerja realisasi belanja K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi
bantuan sosial (bansos) yang mencapai 100% dari pagu. Di sisi lain,
kebijakan refocusing/realokasi belanja K/L untuk mendukung pendanaan percepatan
penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah membawa belanja yang lebih efisien
dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja K/L dengan capaian sementara sebesar Rp.6,66

trilyun atau sebesar 89% dari target, dan realiasi belanja non K/L sebesar 1,579 triliun

(95,35% dari pagu sebesar Rp.1,656 triliun), yaitu berupa realisasi Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik (Dana BOS) serta Dana Desa.

Sementara itu, Realisasi belanja non K/L sebesar 1,579 triliun (95,35% dari pagu sebesar

Rp.1,656 triliun), yaitu berupa realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang

terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik (Dana BOS) serta Dana Desa. Sampai dengan tanggal

31 Desember 2021, total DAK Fisik yang sudah disalurkan kepada 8 (delapan) wilayah

Kabupaten/Kota Provinsi Riau ialah sebesar Rp740,51 miliar atau 90,95% dari pagu

angggaran sebesar Rp814,21 miliar. Realisasi DAK Fisik tersebut mencapai 99,45% dari

pagu anggaran yang dikontrakkan sebesar Rp744,25 miliar. Secara perinci, realisasi DAK

Fisik per 31 Desember 2021 di 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota dapat ditampilkan pada

tabel dan grafik sebagai berikut.

No Wilayah Pagu Kontrak Realisasi s.d. % thd % thd
31 Des Pagu Kontrak

1 Kepulauan Riau 194.66 174.78 174.48 89.63% 99.82%

2 Bintan 98.68 90.56 90.48 91.69% 99.91%

3 Karimun 97.90 91.86 91.29 93.24% 99.92%

4 Natuna 78.92 72.27 72.27 91.57% 100%

5 Lingga 96.73 94.68 94.41 97.60% 99.71%

6 Anambas 76.24 68.68 67.82 88.96% 98.74%

7 Batam 116.59 103.70 103.68 88.93% 99.98%

8 Tanjungpinang 54.49 47.71 46.08 84.57% 96.58%

56

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Total 814.21 744.25 740.51 90.95% 99.45%

Keterangan: pagu, kontrak, dan realisasi dalam miliar rupiah

194,66 (dalam miliar Rp)

174,48 Pagu

98,68 116,59 54,49
103,68 46,08
90,48 97,90 78,92 96,73 76,24
91,29 72,27 94,41 67,82

Kepri Bintan Karimun Natuna Lingga Anambas Batam Tjpinang

Grafik 3.1. Pagu dan Kontrak DAK Fisik berdasarkan wilayah s.d. Desember 2021
Sumber: Strategic Briefsheet Kanwil Periode Desember 2021 (data diolah)

Selanjutnya, realisasi DAK Non Fisik khususnya untuk Dana BOS ialah sebesar
Rp563,90 miliar atau 99,64% dari total pagu sebesar Rp565,93 miliar. Dana BOS ini telah
disalurkan langsung ke sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat segera
digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terakhir ialah Dana Desa. Sampai
dengan tanggal 31 Desember 2021, Dana Desa yang telah salur yaitu sebesar Rp274,64
miliar atau 99,36% dari pagu Dana Desa sebesar Rp276,40 miliar. Pada masa pandemi
Covid-19, sebagian Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
sebagai jaring pengaman sosial di desa. Dalam program jaring pengaman sosial ini, masing-
masing mendapat Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk 12 (dua belas)
bulan sampai dengan Desember 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021, BLT Desa yang
sudah disalurkan kepada 25.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara alokasi, porsi
Dana Desa yang disalurkan untuk program BLT mencapai Rp91,84 miliar atau 33,23% dari
alokasi Dana Desa. Secara perinci, realisasi penyaluran Dana Desa di 4 (empat) kabupaten
Provinsi Kepri dapat diperinci pada tabel sebagai berikut.

Realisasi Non BLT Realisasi BLT
Desa
Pemd Jumlah Earmarked 8% Tahap I Tahap II Tahap III Total Total % dari
a Desa Pagu Penanganan Desa Rp DD KPM Rp Salur Pagu
Non
Kab. Covid-19 *) BLT
Bintan
Desa Rp Desa Rp Desa Rp

36 40,71 36 3,26 36 11,22 36 14,48 34 6,90 35,85 1.203 4,33 40,19 98,72%

57

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Kab. 42 45,74 25 2,21 42 5,98 42 8,19 39 4,32 20,70 6.735 24,25 44,95 98,28%
Karimun
- 70 17,87 70 17,87 69 9,46 45,19 5.694 20,50 65,69 99,50%
Kab. 70 66,02 -
Natuna 1,63 75 13,24 75 14,88 72 8,51 38,26 8.955 32,24 70,50 99,62%

Kab. 75 70,77 23 - 52 17,15 52 16,87 51 8,60 42,62 2.924 10,53 53,15 100%
Lingga 7,10 275 65,46 275 72,29 265 37,78 182,64 25.511 91,84 274,48 99,31%
Keterangan: pagu dan realisasi dalam miliar rupiah
Kab. 52 53,15 -
Anambas

TOTAL 275 276,39 84

Tahun 2021 ditutup dengan optimis seiring perkembangan penanganan pandemi Covid-
19 yang semakin baik, ditandai dengan semakin melandainya masyarakat terinfeksi Covid-19
serta ekonomi yang mulai tumbuh positif. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang
berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2022 dengan tetap fokus pada upaya percepatan
penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas
pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.

Mengawali Tahun Anggaran 2022, APBN diarahkan dalam rangka Melanjutkan
Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Tahun 2022 merupakan tahun
terakhir pelebaran defisit APBN sesuai UU No.2 Tahun 2020. Setelah tahun 2022, defisit
APBN kembali ke 3% sesuai UU Keuangan Negara. Kanwil DJPb Provinsi Kepri sebagai
punggawa nagara dana rakca di daerah akan terus mengawal pelaksanaan APBN Kepri agar
misi dan program-program pemerintah di Provinsi Kepri dapat dilaksanakan dengan baik,
serta memberikan kontribusi bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Provinsi Kepri.

2. Monitoring Dana Desa Lingkup Provinsi Kepulauan Riau

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyaluran dan penyerapan Dana Desa di
Lingkup Provinsi Kepulauan Riau, setiap tahunnya dibentuk Tim Terpadu Pengelolaan Dana
Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Nomor 815/2021. Tim Terpadu tersebut beranggotakan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kepri, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan,
Inspektorat, serta memegang peran penting dalam tim ini adalah Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan monitoring sejak awal tahun 2021 telah
dilakukan, namun dikarenakan kondisi pandemi maka monitoring secara luring baru dapat
dilakukan pada bulan Desember. Monitoring secara langsung dilakukan ke Kabupaten
Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

Setiap tahunnya dalam pengelolaan Dana Desa selalu ditemukan penyalahgunaan
Dana Desa oleh aparatur Desa, sehingga yang menjadi pihak paling dirugikan atas hal
tersebut adalah warga desa (masyarakat). Dikarenakan penyalahgunaan dana tersebut maka
penggunaan Dana Desa tidak mencapai output yang diinginkan, sehingga diperlukan
pengawasan oleh tim terpadu atas permasalahan tersebut.

Selain permasalahan penyalahgunaan dana tersebut, terdapat juga permasalahan yang
timbul atas kurang disiplinnya BPKAD terkait ketepatan waktu penyetoran ke RKUN atas sisa
Dana Desa yang sudah disetorkan ke RKUD seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun.
Akibatnya Desa yang sudah menyetorkan Sisa Dana Desa ke RKUD tersebut mendapatkan
potongan pada tahap III. Komunikasi antara BPKAD dan DPMD di Kabupaten Karimun perlu

58

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

mendapatkan perhatian dari Tim Pengawas sehingga diperlukan Monitoring dan Evaluasi
secara langsung.

Gambar 3.1. Monitoring Dana Desa di Kabupaten Karimun

Tim Terpadu Pengelolaan Dana Desa melibatkan aparat penegak hukum agar setiap
aparat desa dapat mengetahui aturan terkait dan dapat terus dihimbau untuk menaati aturan
tersebut. Dalam setiap kesempatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa, dari unsur
Kepolisian dan Kejaksaan menegaskan bahwa setiap Kepala Desa tidak perlu takut dalam
melakukan realisasi atas Dana Desa apabila telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
Tim Terpadu juga sangat terbuka terhadap pertanyaan yang dimiliki oleh Aparat Desa baik
terkait aturan maupun proses realisasi Dana Desa, dan terkait hal ini Kanwil DJPb Provinsi
Kepri berperan aktif dalam memonitor dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh
Desa.

Dalam hal permasalahan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN, Tim Terpadu
menghimbau agar sinergi antara DPMD dan BPKAD perlu selalu dijaga dan ditingkatkan, hal
ini demi kemaslahatan warga Desa. Kanwil DJPb Provinsi Kepri juga melakukan komunikasi
dan mediasi atas permasalahan tersebut dengan melibatkan KPPN. Melalui Monitoring dan
Evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut, komunikasi dan konsultasi antara pihak-pihak
terkait Dana Desa akan semakin baik. Harapannya dengan dilaksanakannya Monitoring dan
Evaluasi tersebut dapat meningkatkan realiasi Dana Desa di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan kegiatan monitoring dana desa yang telah dilaksanakan terdapat
beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu:
a. Melakukan Evaluasi atas Dana Desa tahun 2021 yang akan dilakukan di awal tahun 2022,

agar menjadi masukan dalam pengelolaan Dana Desa di tahun 2022;
b. Melanjutkan sinergi atas pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Dana Desa di 2022 agar

pengelolaan Dana Desa semakin baik; dan
c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2022 ke Kabupaten/Kota yang

realisasi Dana Desa di tahun 2021 kurang baik, serta dilakukan monitoring kepada Desa
yang terindikasi bermasalah.

59

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Adapun hal-hal yang menjadi indikator efektifitas keberhasilan dari kegiatan yang telah
diidentifikasi antara lain adalah:

a. Permasalahan antara BPKAD dan DPMD Kabupaten Karimun dapat dilakukan mediasi
dan diberikan masukan atas permasalahan tersebut, dan

b. Sejak dibentuk Tim Terpadu Pengelolaan Dana Desa dan dilakukan Monitoring dan
Evaluasi, tingkat kepatuhan dan pemahaman Aparat Desa dalam hal pengelolaan Dana
Desa semakin baik.

3. Peran Regional Chief Economist dalam Memberikan Pendampingan ke stakeholder di

daerah

Sebagai starting point sebelum memulai pelaksanaan anggaran tahun 2022, Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan acara penyerahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada satker mitra kerja pengguna dana APBN pada hari
Senin, tanggal 06 Desember 2021 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan
Riau. Pelaksanaan acara penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD TA 20222 dilaksanakan
secara hybrid yaitu secara tatap muka/fisik pada Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur
Kepulauan Riau dan secara daring melalui media Zoom Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
dan kanal youtube Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan beberapa Langkah-langkah
strategis pelaksanaan anggaran untuk TA 2022 diantaranya dengan memberikan himbauan
kepada seluruh Satker mitra kerja serta pemerintah Kabupaten/kota, agar DIPA K/L dan
Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diterima dapat segera ditindaklanjuti sehingga
kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 dan impact yang dihasilkan juga
dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemudian, sehubungan dengan acara penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 dihadiri
oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
dan diliput oleh berbagai media cetak maupun elektronik, maka Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan momentum yang sangat baik
tersebut untuk mengenalkan kembali mengenai jatidiri, tugas dan fungsi dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai representasi Kementerian Keuangan
dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief
Economist di Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk pemutaran video jargon HanDAL
Ditjen Perbendaharaan, History of Digital Treasury, sekaligus pemutaran video profil dan
video implementasi Activity Based Workplace (ABW) dengan konsep Fresh Office Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, dari sisi penyusunan laporan keuangan, selaku Regional Chief Economist,
Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga kepada seluruh stakeholder Unit
akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melalui kegiatan sosialisiasi
dan rapat koordinasi dengan seluruh UAPPA-W lingkup provinsi Kepulauan Riau. Dalam
kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai persiapan mengenai penyusunan laporan
keuangan tahun 2021, dimana telah dilakukan diskusi dan pemecahan seluruh permasalahan
dalam penyusunan LK tahun 2021. Diharapkan dengan kegiatan pendampingan tersebut
maka laporan keuangan tahun 2021 yang dihasilkan akan lebih akurat dan berkualitas.

60

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

Selain itu, sejalan dengan semagat Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya, Kanwil
DJPb Kepri telah menyampaikan dukungan kepada Kanwil DJP Kepri terkait dengan potensi
peenerimaan pajak yang masih dapat diterima dari sisi belanja satker pada akhir tahun
anggaran 2021. Dukungan tersebut dalam bentuk penyampaian data potensi tagihan jatuh
tempo bulan Desember yang dapat dikenakan pajak.
4. Pengembangan Potensi UMKM Sektor Perikanan di Kampung Ikan Madong.

Menurut laporan yang dirilis oleh BPS pada triwulan III tahun 2021, sektor Perikanan
masih belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi kepulauan Riau dan masih jauh bila dibandingkan dengan sektor industri
pengolahan, konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Padahal melihat kondisi alam
dan geografis dari Kepulauan Riau yang memiliki potensi kelautan, maka sektor perikanan
merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk dapat memberikan kontribusi
lebih baik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.

Salah satu potensi perikanan terdapat pada wilayah Kota Tanjung Pinang yakni di Desa
Madong yang diproyeksikan menjadi Kampung Wisata bernama Kampung Ikan Madong.
Pada tanggal 15 Desember 2021 dilakukan diskusi terkait peluang investasi pada Kampung
Ikan Madong. Pada kesempatan tersebut dilakukan Forum Dialog Pengembangan Kawasan
Kampung Ikan Madong yang melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
bersama Walikota Tanjungpinang beserta jajaran pemerintah kota Tanjung Pinang, serta
melibatkan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang memaparkan Analisis Peluang
Investasi pada Kampung Ikan Madong. Hadir pula dalam forum tersebut perwakilan dari Bank
Indonesia, OJK, Perbankan dan warga Kampung Ikan Madong.

Gambar 3.2. Forum Dialog Pengembangan Kawasan Kampung Ikan Madong

Berdasarkan forum diskusi tersebut dapat diketahui rencana kedepan pengembangan
Kampung Ikan Madong yang diharapkan dapat menangkap peluang investasi di daerah
tersebut. Pengembangan Kawasan yang dilengkapi dengan cottage dan desa wisata dapat
meningkatkan perekonomian warga sekitar serta pengembangan UMKM yang ada di wilayah
tersebut. Pemanfaatan perikanan di wilayah tersebut juga diharapankan dapat meningkatkan
perekonomian warga sekitar Kampung Ikan Madong serta juga diharapkan menjadi stimulus
bagi perekonomian kota Tanjungpinang.
D. Analisis Pengaruh LKPD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kepulauan
Riau

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan

61

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

audit atas LKPD untuk menjamin laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan dan bebas dari salah saji material, selanjutnya mengeluarkan opini atas
kewajaran laporan keuangan dimaksud.

Capaian opini WTP atas LKPD mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dari
pemerintah daerah. Prinsip tata kelola yang baik (good governance) sangat penting untuk
menjamin penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Selanjutnya, kinerja pengelolaan keuangan daerah harus dijadikan sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Artinya opini
LKPD sebagai cerminan kinerja pengelolaan keuangan daerah seharusnya berkorelasi positif
dengan kesejahteraan masyarakat.

Sudah merupakan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku Regional Chief
Economist untuk mampu memotret indeks kesejahteraan masyarakat apabila dikaitkan
dengan pencapaian opini LKPD. Dalam rangka memotret indeks tersebut, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2021 telah melakukan
analisis Pengaruh LKPD terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebelum dilakukan analisis, pada konteks indeks kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Riau,
belum dapat disimpulkan apakah capaian opini WTP LKPD berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Korelasi tersebut perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah sebagai
salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi. Untuk menjawab
permasalahan tersebut perlu dilakukan pengujian secara empiris menggunakan data yang
tersedia. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penelitian/analisis dengan
fokus pada pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan
Riau.

Pada konteks indeks kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Riau, belum dapat
disimpulkan apakah capaian opini WTP LKPD berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat. Korelasi tersebut perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu
pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi. Untuk menjawab
permasalahan tersebut perlu dilakukan pengujian secara empiris menggunakan data yang
tersedia. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2021 melakukan
penelitian/analisis dengan fokus pada pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Studi literatur dilakukan untuk menjalankan analisis tersebut, yang bertujuan untuk
menggali berbagai konsep mengenai kesejahteraan masyarakat serta keterkaitan opini LKPD
dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melakukan eksplorasi atas
penelitian-penelitian terdahulu yang menguji secara empiris ada atau tidaknya korelasi antara
opini LKPD dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua kesimpulan yang berbeda dari
penelitian terdahulu, beberapa menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan
antara opini audit LKPD dengan indikator kesejahteraan. Sebaliknya pada penelitian lain
menyimpulkan terdapat korelasi positif antara opini WTP dengan kesejahteraan masyarakat.

Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, diharapkan mendapat gambaran
tentang pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan data yang sifatnya dapat diukur, rasional dan sistematis. Penelitian ini
menggunakan data dari keseluruhan populasi 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dipublikasikan pada situs resmi
DJPK, BPS Provinsi Kepulauan Riau, dan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Teknik

62

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE DESEMBER 2021

analisis data memakai analisis regresi data panel, Adapun data yang digunakan adalah data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat,
serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggambarkan unsur kemandirian keuangan
daerah, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK yang mengambarkan kinerja pengelolaan
keuangan daerah, dan opini LKPD pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2011 hingga 2019.

Terdapat dua hipotesis yang diuji, yang pertama opini LKPD berpengaruh terhadap
kesejahteraan, dan yang kedua opini LKPD bersama variabel pemediasi (PAD dan
Rekomendasi BPK) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pengujian
pertama, disimpulkan opini LKPD berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun variabel
independen (opini) hanya mampu menjelaskan nilai variabel dependen (IPM) sebesar 37,57%
dan sisanya sebesar 62,43% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Pengujian terhadap
hipotesis kedua yakni dugaan opini LKPD yang dimediasi dengan variabel PAD dan
Rekomendasi BPK berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, didapatkan
kesimpulan semua variabel independen (PAD, rekomendasi, dan opini) secara bersama-
sama memiliki pengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (IPM). Jika
dilakukan pengujian secara parsial, variabel opini dan PAD berpengaruh secara signifikan
terhadap kesejahteraan, sedangkan variabel rekomendasi berpengaruh tidak signifikan.
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R-Squared) didapatkan bahwa variabel independen
(PAD, rekomendasi dan opini) mampu menjelaskan nilai variabel dependen kesejahteraan
(IPM) sebesar 58,61% dan sisanya sebesar 41,39% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Berdasarkan pengujian kedua hipotesis diatas, dapat disimpulkan bahwa opini
LKPD berpengaruh siginifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan
Riau. Selanjutnya penambahan variabel pemediasi (PAD dan rekomendasi temuan BPK)
meningkatkan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen pada model.
Hal ini tentunya lebih menegaskan beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan adanya
pengaruh opini BPK atas LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat walaupun dengan variasi
permodelan yang berbeda.

Implikasi dari kesimpulan/hasil analisis bagi pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan, adalah dapat memperkuat fakta bahwa opini LKPD berpengaruh secara positif
terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga bermanfaat sebagai pertimbangan dalam
perumusan kebijakan. Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah
agar mempertahankan capaian opini WTP atas LKPD untuk tujuan kesejahteraan
masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan kemandirian dan kinerja pengelolaan
keuangan daerah.

Indikator keberhasilan dari analisis ini adalah tersajinya fakta yang teruji secara empiris
adanya pengaruh opini LKPD dan kinerja pengeloaan keuangan daerah terhadap
kesejahteraan. Hasil analisis akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan dalam merumuskan kebijakan untuk konteks kesejahteraan masyarakat di
daerah. Seterusnya, hasil yang didapatkan dari penelitian dapat dijadikan pijakan untuk
penelitian lanjutan agar menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif yang berguna
bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

63

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI UNTUK PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH

A. Perkembangan Ekonomi Daerah Provinsi Bangka Belitung
Perekonomian Babel triwulan III tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar
harga berlaku (ADHB) mencapai Rp21,81 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan
(ADHK) 2010 mencapai Rp13,98 triliun. Ekonomi Babel triwulan III tahun 2021 mengalami
pertumbuhan sebesar 6,11 persen, pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan
triwulan III 2020 yang terkontraksi 4,37 persen. Pada triwulan III 2021, ekonomi Babel
mengalami pertumbuhan tertinggi di Wilayah Sumatera. Jika dibandingkan dengan
triwulan II tahun 2021, perekonomian Babel tumbuh sebesar 1,82 persen, melambat
dibanding pertumbuhan periode sebelumnya. PDRB Babel memberikan kontribusi
sebesar 2,32 persen kepada PDRB Sumatera, sedangkan untuk kontribusi kepada PDRB
Nasional (total 34 provinsi) sebesar 0,51 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini
seiring dengan menurunnya kasus Pandemi Virus Covid-19 sehingga kegiatan
masyarakat mulai bangkit dan roda perekonomian berputar Kembali.

Grafik PDRB YoY

8 6,85 Grafik PDRB Q to Q 3,31

Q2 6,11 4 2,55 2,57
2021 Q3
6 3 1,82

4 1,36 0,97 2 Q3
2 Q1
1

0 -1,04 0
-2 Q1 Q2 Q3 Q4
-1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

-4 -4,95 2020 -2 -3,63 2020 -1,67 2021
-6 -4,37
-3 -2,37

Sumber: BPS (diolah) -4

Sumber: BPS (diolah)

B. Perkembangan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi Pendapatan APBN s.d 31 Desember 2021 mencapai 2.932,54 miliar.
Capaian ini menurun secara nominal sebesar 11,78 persen jika dibandingkan
dengan realisasi pendapatan APBN pada tahun sebelumnya demikian pula
persentase realisasi terhadap pagu yang menurun sebesar 33,43 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, persentase realisasi
pendapatan APBN telah melebihi target yang diestimasikan, sebesar 102,20 persen
dari target. Penerimaan PPN merupakan penyumbang utama yaitu sebesar 48,05
persen dari total pendapatan APBN. Capaian ini meningkat sebesar 5,52 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya pemulihan
ekonomi yang kuat sepanjang 2021 mengingat penerimaan PPN begitu responsif
terhadap aktivitas ekonomi. Penyumbang terbesar kedua adalah pendapatan PPh
yang menyumbang 34,11 persen dari total pendapatan APBN. Capaian ini menurun
sebesar 4,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya
perpanjangan insentif PPh berdasarkan PMK NOMOR 83/PMK.03/2021 tentang

64

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam

Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan

Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sedangkan pos penerimaan Bea Keluar, PNBP, PBB, Pajak lainnya, Bea Masuk dan

Hibah berturut-turut

Pendapatan APBN s.d 31 Desember (y-o-y) memberikan kontribusi

4.000,00 3.324,30 2.869,55 2.932,54 150,00 sebesar 6,81 persen, 5,01
3.000,00 2.451,01 102,20 100,00 persen, 4,24 persen, 1,18
2.000,00 50,00 persen, 0,33 persen dan
1.000,00 135,63 - 0,27 persen dari total

-

2020 2021 pendapatan APBN.

Pagu Realisasi %
Sumber: Mebe (diolah)

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Realisasi Belanja APBN s.d 31 Desember 2021 mencapai 9.842,38 miliar. Realisasi

ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 2.764,32 miliar dan Belanja TKDD

sebesar 7.078,06 miliar. Capaian Belanja Pemerintah pusat mengalami peningkatan

secara nominal sebesar 13,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi

pendapatan APBN pada tahun sebelumnya. Namun, persentase realisasi terhadap

pagu mengalami penurunan sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun Peningkatan signifikan pada Belanja Pemerintah Pusat terjadi pada Belanja

Modal yang secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 292,81 miliar atau

sebesar 69,53 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 421,13

miliar. Peningkatan ini disebabkan terdapat kegiatan yang tertunda pada tahun 2020

karena kondisi pandemi Covid-19 yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2021.

Sementara Belanja Barang dan Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar

pada Realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang masing-masing mencapai 37,02

persen dan 36,97 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Selain itu, Belanja

Pegawai juga merupakan belanja yang memiliki persentase realisasi terhadap pagu

terbesar yaitu mencapai 101,55 persen dari pagu. Capaian ini meningkat sebesar

0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikkan ini disebabkan karena

mutasi (penambahan) pegawai

Belanja APBN s.d 31 Desember (y-o-y) masuk dan kenaikan

3.000,00 98,76 2.813,08 98,80 pangkat/gaji berkala pegawai,
2.800,00 2.457,812.427,23 2.764,32
2.600,00 98,27 98,60 yang lebih signifikan
2.400,00 98,40
98,20 dibandingkan dengan mutasi

2.200,00 98,00 pegawai keluar dan pensiun.

2020 2021 Penambahan pegawai

Pagu Realisasi % didominasi di lingkungan

kepolisian.

Sumber: Mebe (diolah)

65

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

3. Realisasi TKDD s.d Desember 2021
Total Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 7.078,06 miliar dari pagu sebesar
6.790,89 miliar atau 104,23%. Realisasi tertinggi per jenis TKDD adalah realisasi
Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 961,44 miliar atau 166,88% dari pagu.
Realisasi DBH dapat melebihi 100% karena diperhitungkan dari tahun-tahun
anggaran yang lalu. Realisasi tertinggi diikuti oleh realisasi Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mencapai 100% dengan rincian realisasi
DAU mencapai 3995,57 miliar dan realisasi DID mencapai 238,59 miliar. Selanjutnya
realisasi Dana Desa mencapai 334,22 miliar atau 99,91% dari pagu dan disusul oleh
realisasi Belanja Hibah yang mencapai 39,68 miliar atau 97,46% dari pagu serta
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang mencapai 781,68 miliar atau
97,3% dari pagu. Sedangkan, Realisasi DAK Fisik mencapai 726,88 miliar atau 90,63
% dari pagu. Realisasi TKDD ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,77% dari tahun
2020 yang mencapai 6567,48 miliar atau 9 9,13% dari pagu. Total Realisasi TKDD
per Pemda tertinggi pada Kabupaten Bangka mencapai 933,62 miliar atau 106,99
persen dari pagu dan terendah ada pada kota pangkalpinang mencapai 689,51 miliar
atau 101,63% dari pagu.

C. Kinerja Fiskal Regional Provinsi Bangka Belitung
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal Bangka Belitung yang hanya
sebesar 16,29 persen menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat yang mencapai 83,71 persen. Melihat kondisi tersebut, Anggaran
Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah memiliki peranan vital dalam
menggerakkan roda perekonomian di Bangka Belitung terutama dalam menghadapi
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya berbagai sektor pendapatan
daerah. Mengingat pentingnya peranan Anggaran Pemerintah pusat dan Transfer ke
Daerah, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung terus meningkatkan koordinasi dan
sinergi bersama dengan satuan kerja di Bangka Belitung.
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung antara lain: (1) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan mitigasi berupa
pendampingan kepada satker dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan
pencairan anggaran, (2) FGD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan TKDD Tahun 2021 serta Persiapan
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan (3) Rapat Koordinasi dengan Anggota DPD
RI di daerah pemilihan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan UU No. 17

66

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang difokuskan pada realisasi APBN
2021/TKDD.

Dari hasil berbagai kegiatan yang
telah dilakukan pada bulan Desember
diketahui bahwa secara umum, masih
terdapat kendala dalam pelaksanaan
anggaran pemerintah pusat sebagai
berikut : (1) Banyaknya kegiatan yang
mengalami penundaan atau bahkan pada
akhirnya dibatalkan karena terjadinya
Cluster COVID-19 pada sekolah yang
mengakibatkan diberlakukannya lockdown
(2) Satker memperoleh alokasi tambahan
dana, sehingga perlu proses lebih lanjut untuk proses revisi sampai realisasi belanja
(3) Terdapat kontrak multiyears yang dibiayai dari anggaran tahun 2021 dan 2022
(4) Keterbatasan jumlah pejabat pengadaan bersertifikat dan (5) Beberapa kegiatan
yang melibatkan dosen tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena harus
menyesuaikan dinamika jadwal kegiatan dosen. Sedangkan kendala terkait Transfer
ke Daerah sebagai berikut : (1) Dokumen kurang lengkap dan kesalahan dokumen,
(2) Lambatnya pengadaan barang/jasa dan lelang serta penyelesaian kontrak (3)
Terdapat pemenang lelang yang sudah menyusun kontrak tapi tidak melaksanakan
pekerjaan (4) Lambatnya penyelesaian pekerjaan karena : (i) Kesulitan ketersediaan
tenaga kerja saat kenaikan harga timah karena pekerja di Babel lebih tertarik bekerja
di tambang, (ii) Ketersediaan peralatan dan bahan yang tidak semua ada di Babel
dan (5) Lambatnya penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes dan Perkades
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) - BLT Desa.
Menanggapi hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, terkait dengan
realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat memberikan rekomendasi
sebagai berikut : (1) Melakukan Re-mapping atas kegiatan yang berpotensi tidak
dapat dilaksanakan untuk dialihkan ke bagian lain, dan koordinasi lebih intens
dengan pemilik kegiatan terkait, (2) Segera menyusun rencana kegiatan atas alokasi
yang baru diperoleh, (3) Melakukan mapping belanja dengan
memperhatikan/berpatokan pada rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
untuk meminimalisir deviasi, (4) Koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Eselon I
untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pekerjaan agar tetap berjalan on
track dan (5) Koordinasi dengan Eselon I maupun Kementerian untuk mengusulkan
pejabat pengadaan barang/jasa melalui rekruitmen dari luar dan usulan pegawai
yang ada dengan diklat sertifikasi PBJ. Sementara terkait Transfer ke Daerah Kanwil
DJPb Provinsi Bangka Belitung memberi rekomendasi sebagai berikut : (1)
Melakukan percepatan pernyelesaian dan pengajuan dokumen persyaratan
penyaluran DFDD, (2) Melakukan Percepatan persiapan dan penyelesaian
pengadaan barang dan jasa serta pengajuan kontrak, (3) Melakukan percepatan

67

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes dan Perkades KPM-BLT Desa,
dan (4) Perkuat sinergi dan koordinasi stake holder terkait DFDD.

Atas rekomendasi diatas, Adapun hasil capaian realisasi belanja pemerintah
pusat dan transfer ke Daerah mengalami peningkatan. Per 31 Desember, Realisasi
Belanja K/L dan TKDD sebesar 7.078,06 miliar. Capaian ini telah melebihi target
yang diestimasikan yaitu sebesar 104,23 persen dari pagu. Adapun Strategi Kanwil
DJPb Provinsi Bangka Belitung dalam menghadapi pelaksanaan anggaran tahun
2022 adalah dengan mempersiapkan dokumen dan persyaratan penyaluran DAK
Fisik sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2021 dan Dana Desa sesuai PMK Nomor
69/PMK/2021.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca
pandemi

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pembiayaan UMKM seperti
KUR dan UMi masih menjadi permasalahan di wilayah Kep. Bangka Belitung.
Menindaklanjuti masalah tersebut, Kanwil DJPb Bangka Belitung memperkuat
sinergi Bersama Pemerintah Daerah melalui diselenggarakannya Talkshow
Pembiayaan UMi dengan tema “Dukungan terhadap UMKM melalui Program
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)” di Babel Fair 2021 pada tanggal 10 Desember 2021.
Selain sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat, Talkshow ini juga
ditujukan sebagai media sharing guna meningkatkan koordinasi antara stakeholder
dan Kanwil DJPb, dengan melibatkan Pusat Investasi Pemerintah, Dinas Koperasi
dan UKM Prov. Bangka Belitung, dan Perwakilan Penyalur UMi di Babel (PNM dan
Pegadaian) sebagai narasumber. Penyalur UMi menuturkan bahwa kurangnya SDM
kendala salah satu kendala dalam penyaluran. Misalnya PNM Mekaar dengan
tenaga yang cukup terbatas harus meng-cover banyak area. Sedangkan Pegadaian
menuturkan terbatasnya penilai membuat pencairan sedikit terhambat.

Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung juga telah
melaksanakan Survei Monitoring dan
Evaluasi KUR pada tanggal 27 Oktober
2021 s.d. 2 Desember 2021.
Berdasarkan hasil survei di atas, dapat
disampaikan rekomendasi sebagai
berikut:
a. Penyalur diharapkan lebih teliti
dalam menentukan debitur yang layak
mendapatkan KUR, sehingga tidak ada
debitur KUR yang bersamaan
mengambil kredit produktif komersial.
b. Penyalur diharapkan tidak mensyaratkan agunan tambahan kepada Debitur KUR
dengan plafon sampai dengan Rp50 juta, terutama kepada UMKM
Mikro/Supermikro yang baru merintis usahanya.

68

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

c. Penyalur KUR diharapkan untuk lebih gencar melakukan pembinaan kepada
UMKM debitur KUR, terutama terkait informasi/aturan terbaru terkait Program
KUR.

d. Kanwil DJPb dan Penyalur KUR serta stakeholder lainnya dapat melakukan
sosialisasi terkait skema KUR supermikro dan KUR TKI guna meningkatkan
penyaluran dan mengedukasi masyarakat.

Atas rekomendasi diatas, Adapun hasil capaian penyaluran KUR maupun UMi
yang mengalami peningkatan sebagai berikut: Sampai dengan 31 Des 2021, KUR
telah berhasil tersalur kepada 28.965 debitur dengan penyaluran mencapai Rp1,37
T. Sedangkan Pembiayaan UMi, per 31 Desember 2021, telah tersalur sebesar
Rp17,17 M kepada 5.485 debitur.Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung tengah
mengembangkan dashboard yang menyajikan realisasi KUR dan UMi lingkup
Provinsi Bangka Belitung Guna meningkatkan kualitas pemanfaatan data SIKP.

3. Peran Regional Chief Economist (RCE) dalam memberikan pendampingan ke
stakeholder di daerah
Dalam rangka tindak lanjut atas kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah
Daerah, selama bulan Desember 2021 Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
melaksanakan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) TA. 2022. DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD TA 2022
Lingkup Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diserahterimakan tahun
ini berjumlah 268 DIPA Petikan dan 8 Daftar Alokasi TKDD. Adapun total alokasi
pagu untuk DIPA Petikan sebesar Rp2,87 Triliun dan untuk Daftar Alokasi TKDD
sebesar Rp6,51 Triliun. Secara total, alokasi pagu APBN yang diterima Provinsi
Bangka Belitung sebesar Rp9,38 triliun. Diserahkan secara simbolis, yakni DIPA
kepada 12 satuan kerja, serta TKDD kepada 8 pemda yang ada di Babel. Kegiatan
dihadiri dan disaksikan baik secara luring dan daring oleh para tamu undangan

69

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

antara lain para Bupati atau Walikota dan unsur Forkompinda dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan.

Kanwil DJPb Bangka Belitung selaku Regional Chief Economist (RCE) juga
berupaya memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan pembangunan daerah
melalui peran aktif Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung sebagai anggota Tim
Pengendali Inflasi Daerah yang ikut serta dalam merumuskan solusi terhadap
masalah-masalah terkait pengendalian inflasi. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung
juga turut aktif dalam kontribusinya sebagai anggota Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah melalui pemberian rekomendasi dalam meningkatkan sinergi dan
koordinasi antar stakeholder yang terlibat.

Atas dilakukannya sinergi dan koordinasi yang intensif diketahui bahwa
Melonjaknya harga komoditas (timah) pada bulan November berdampak terhadap
meningkatnya konsumsi/permintaan masyarakat (demand) sehingga harga
komoditas ikut mengalami peningkatan. Sedangkan dari sisi supply, cuaca ekstrim
yang diperkirakan akan melanda Bangka Belitung pada bulan Desember sampai
dengan awal Januari menyebabkan terkendalanya kegiatan distribusi pasokan.

Melihat kondisi tersebut, sebagai upaya persiapan menghadapi Natal 2021 dan
Tahun Baru 2022, tingkat inflasi perlu ditekan agar tetap terkontrol sesuai dengan
batas toleransi yang diijinkan yaitu pada kisaran 3-4% (di bawah 5%). Sedangkan
data bulan November - awal Desember menunjukkan bahwa tingkat inflasi Babel
mengalami peningkatan menjadi 2,5%.

Melalui High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bangka
Belitung pada tanggal 15 Desember 2021, dihasilkan kesepakatan bersama sebagai
upaya memperkuat strategi 4K pengendalian inflasi yang mencakup keterjangkauan
harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun
isi kesepatakan Bersama sebagai berikut : (1) Mendorong optimalisasi pelabuhan
laut dan udara untuk kelancaran distribusi, penyelesaian kendala dan peningkatan
sarana distribusi BBM dan gas, (2) Mendorong Kerjasama ketersediaan logistik dan
kerjasama antar daerah untuk mendukung ketahanan pangan, (3) Mengintensifkan
pemantauan pergerakan harga kebutuhan dan memastikan ketersediaan stok bahan
pokok penting, (4) Memastikan jalur distribusi stok tidak terganggu dengan
penetapan pergerakan mobilitas masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran
covid-19, dan (5) Melakukan riset dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat
atas harga bahan pokok penting.

Terkait dengan Percepatan Akses Daerah, Rendahnya Indeks Literasi dan
Inklusi Keuangan di Provinsi Bangka Belitung yang berada dibawah angka nasional
sehingga perlu ditingkatkan kembali, menjadi latar belakang diselenggarakannya
Rapat Pleno dan Coaching Clinic TPAKD Prov. Babel pada tanggal 22 Desember
2021. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2016, Literasi Keuangan di Babel
menyentuh angka 29,45 persen. Angka ini berada tipis dibawah angka nasional yaitu
sebesar 29,66 persen. Namun hasil survey Literasi Keuangan nasional pada tahun
2019 meningkat pesat mencapai angka 38,03 persen, hal ini juga diikuti dengan
peningkatan angka Literasi Keuangan di Babel yang mencapai angka 35,70 persen.
Namun hasil ini dapat dikatakan belum optimal meskipun sudah dapat melampaui

70

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

target dengan angka sebesar 35 persen. Sementara itu Hasil survey Inklusi
Keuangan di Babel pada tahun 2016 menyentuh angka 69,09 persen berada diatas
hasil survey Inklusi Keuangan nasional yang hanya mencapai 67,82 persen. Namun
pada tahun 2019, hasil survey Inklusi Keuangan di Babel terjadi penurunan hingga
menyentuh angka 64,57 persen sementara survey Inklusi Keuangan Nasional
meningkat hingga mencapai angka 76,19 persen. Sesuai hasil Rapat Terbatas di
Kantor Presiden mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 januari
2020, target untuk tahun 2024 untuk target Literasi Keuangan sebesar 50 persen dan
target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen.

Melihat kondisi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung terus
meningkatkan sinergi bersama dengan Diskop UKM untuk melaksanakan sosialisasi
dan fasilitasi KUR kepada UMKM di Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Babel. Adapun
bentuk Sosialisasi KUR dikemas melalui Talkshow di RRI/TVRI bersama dengan
bank penyalur sedangkan sosialisasi UMi dengan mengadakan Talkshow bersama
Diskop UKM, PT. PNM, Pegadaian dan Pusat Investasi Pemerintah. Selain itu,
Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung siap untuk terus meningkatkan sinergi dengan
OJK, Perwakilan BI, Pemda, Perbankan serta stakeholder lainnya untuk
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Babel.

Adapun action plan yang dihasilkan melalui Rapat Pleno TPAKD dan Coaching
Clinic adalah penyusunan Rencana Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah
dengan membentuk TPAKD di setiap kabupaten/kota. Pembentukan TPKAD
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar para stakeholder sebagai
upaya untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Babel.

Sebagai langkah nyata
dalam upaya meningkatkan
literasi dan inklusi keuangan di
Babel, Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung turut berperan
aktif dalam kegiatan dialog
interaktif secara On Air melalui
saluran radio RRI Sungai Liat
pada hari Kamis, 30 Desember
2021. Dialog dengan tema
“APBN 2022: Indonesia Sehat,
Ekonomi Kuat”, mengangkat
pelaksanaan APBN 2022,
realisasi belanja pemerintah pusat dan provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021
serta dilanjut dengan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar radio.
Dihari yang sama, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung juga hadir dalam kegiatan
Talkshow TVRI dengan membawakan Tema “Capaian realisasi penyaluran Transfer
ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.
Kegiatan berlangsung interaktif, banyaknya penonton yang terhubung kedalam

71

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

saluran hotline Talkshow TVRI mencerminkan tingkatnya antusiasme penonton
terhadap tema yang dibawakan.

Selain itu, adapun upaya yang terus ditingkatkan oleh Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung sebagai Regional Chief Economist diantaranya : (1) melakukan
simplifikasi analisis fiskal regional dengan menggabungkan analisis kinerja APBN,
APBD dan Konsolidasian, (2) melakukan penguatan analisis dan interpretasi data
melalui penajaman analisis permasalahan dan solusinya, termasuk analisis atas
capaian output belanja, dan (3) melakukan percepatan penyusunan KFR dan GFS
dengan mengutamakan data akurat didukung dengan identifikasi dan analisis
permasalahan serta solusinya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanannya masih ditemukan beberapa
tantangan dalam proses mendapatkan data dan informasi yang akurat, real time dan
terintegrasi sebagai berikut : (1) Permasalahan Proses Pertukaran Data Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
yang dimiliki: Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diperoleh dari
aplikasi terintegrasi yang menghasilkan data akurat dan real time yang masih
dilakukan penyempurnaan. Akan tetapi untuk data Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah masih memerlukan permintaan langsung ke pemerintah daerah
karena belum ada aplikasi terintegrasi, sehingga koordinasi dan komunikasi dengan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih harus lebih intensif lagi. Di
samping langkah tersebut, sedang dilakukan upaya penyempurnaan beberapa
aplikasi terintegrasi terkait data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara
lain aplikasi SIPD, SIKD dan SIKRI untuk data yang akurat dan real time, (2) Temuan
Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Pemerintah
Daerah, baik temuan baru, temuan berulang dan temuan umum, dan (3) Diperlukan
Focus Group Discussion, Sosialisasi, Bimbingan teknis dan Pendampingan serta
monitoring untuk peraturan dan kebijakan terbaru, pengembangan aplikasi serta
penyelesaian permasalahan.

Atas permasalahan diatas, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung terus
berupaya dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder dengan
mengoptimalkan perannya sebagai Regional Chief Economist melalui disahkannya
Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan
Provinsi Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor NK-15 WPB.10/2021 dan Nomor :900/22/I/2021 tanggal 19 Oktober
2021.

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan berupa Rencana Kerja yang berdurasi
12 (dua belas) bulan, ada beberapa program yang siap direalisasikan yaitu
pertukaran data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, pendampingan penyelesaian temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan, dan percepatan
penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

72

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PERIODE DESEMBER 2021

Beberapa tahapan kegiatan dalam merealisasikan program/kegiatan yang telah
dilakukan pembahasan bersama antara lain; terkait pertukaran data Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
antara lain dengan memfasilitasi kebutuhan data terkait Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah; menyampaikan informasi dalam bentuk laporan (Government
Financial Statement dan Kajian Fiskal Regional).

Untuk program pendampingan penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan, antara lain meliputi
inventarisasi temuan berulang, temuan umum, temuan baru; inventarisasi temuan
yang belum sesuai, temuan belum ditindaklanjuti dan temuan tidak dapat
ditindaklanjuti; pendampingan penyelesaian temuan di lapangan; koordinasi dengan
pihak terkait baik internal Kementerian Keuangan maupun eksternal Kementerian
Keuangan. Untuk percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dilakukan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
pemanfaatan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program); dan asistensi dan koordinasi
pembiayaan potensi proyek daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh
Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Kep. Bangka Belitung, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan
antara lain: (1) Masih diperlukan permintaan data ke pemerintah provinsi di samping
data dari aplikasi SIKD, selain tetap melakukan koordinasi terkait data baik secara
offline maupun online; (2) Pelaksanaan Focus Group Discussion, Sosialisasi,
maupun Bimbingan Teknis dan Monitoring dalam rangka inventarisasi
permasalahan serta mencari solusi terkait pertukaran data; (3) Pelaksanaan
monitoring Sistem Informasi Kredit Program terhadap perekaman data UMKM
potensial calon penerima KUR dalam SIKP serta pemanfaatan data terkait KUR; (4)
Melakukan asistensi dalam menganalisa data dan informasi pemerintah daerah.

73

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

EKONOMI JAMBI DI PENGHUJUNG TAHUN 2021 SERTA PERAN KANWIL
DJPB DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
YANG AKUNTABEL

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi memiliki capaian yang cukup baik.
Sampai dengan akhir tahun 2021, Provinsi Jambi berhasil keluar dari jurang resesi dan
membukukan pertumbuhan 5,91% (y-on-y) di bulan November dengan total PDRB sebesar
Rp60.685,23 miliar. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator ekonomi antara lain:
1. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Desember 2021 sebesar 138,79 atau naik 0,80%;
2. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Jambi sebesar 138,19 atau

naik sebesar 0,59% dibanding NTUP bulan sebelumnya;
3. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan November 2021 sebesar

41,78%;
4. Nilai ekspor asal Provinsi Jambi sebesar US$ 209,13 Juta, dimana kelompok

pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi, yaitu
sebesar 55,38%, diikuti kelompok Industri sebesar 36,65%, dan kelompok pertanian
sebesar 7,96%;
5. Nilai impor sebesar US$ 2,81 Juta di bulan November 2021, dimana kelompok mesin dan
alat angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Provinsi Jambi yaitu
sebesar 38,77%, diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 34,23%,
dan kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 14,16%.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN Provinsi Jambi

(dalam miliar rupiah)

7.000,00 2020 2021
6.000,00 5.850,76
5.000,00 4.284,13
4.000,00
3.000,00 607,28 654,91
2.000,00 PNBP
1.000,00

0,00

Pajak

Gambar 1. Realisasi Pendapatan s.d Akhir Desember Tahun 2020 dan 2021 lingkup Provinsi Jambi
Sumber : OM SPAN (data diolah)

74

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

Realisasi pendapatan APBN di Provinsi Jambi sampai dengan akhir Desember 2021
telah mencapai Rp6.505,67 Miliar, terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp5.850,76 Miliar
dan PNBP sebesar Rp654,91 Miliar. Realisasi pendapatan tersebut naik sebesar 33% (y-on-
y) jika dibanding dengan realisasi pendapatan periode yang sama tahun 2020 sebesar
Rp4.891,41 Miliar (pendapatan pajak sebesar Rp4.284,13 Miliar dan PNBP sebesar
Rp607,28 Miliar). Kenaikan pendapatan ini disebabkan karena kondisi perekonomian di
wilayah Jambi untuk tahun 2021 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan tahun 2020
sebagai akibat kenaikan harga komoditas perkebunan dan pertambangan seiring dengan
permintaan pasar yang meningkat. PNBP secara keseluruhan juga mengalami pertumbuhan
dibandingkan tahun 2020. PNBP Sektor pendidikan meningkat seiring adanya penerimaan
mahasiswa baru, sedangkan sektor kesehatan juga mengalami peningkatan. Selain itu,
PNBP dari pelayanan SIM, STNK, BPKB juga mengalami peningkatan yang dikarenakan
kepatuhan masyarakat dalam memiliki dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Realisasi Belanja APBN dan APBD

a. Realisasi Belanja APBN

Realisasi belanja APBN di Provinsi Jambi sampai dengan akhir Desember 2021
telah mencapai angka Rp6.625,06 Miliar atau sebesar 93,13% dari pagu sebesar
Rp7.113,52 Miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp2.565,5 Miliar
(100,57%), belanja barang sebesar Rp2.373,01 Miliar (89,93%), belanja modal sebesar
Rp1.670,49 Miliar (87,56%), dan belanja bansos sebesar Rp16,05 Miliar (100%). Jika
dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020, realisasi belanja tahun 2021
mengalami kenaikan sebesar 6,53%.

(dalam miliar rupiah)

3.000,00 2.638,73
2.373,01
2.550,93 2.565,50
2.500,00

2.000,00 1.907,82
1.500,00 1.670,49

1.000,00

500,00

0,00 Bel. Barang Bel. Modal 16,05 16,05
Bel. Pegawai Bel. Bantuan Sosial

Pagu Realisasi

Gambar 2. Kinerja Belanja Seluruh Satker Wilayah Provinsi Jambi Per Jenis Belanja per 31 Desember
Sumber : OM SPAN (data diolah)

75

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

b. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi belanja DAK Fisik, Dana BOS dan Dana Desa lingkup Provinsi Jambi
sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai Rp3.038,67 Miliar atau sebesar 97,18%
dari pagu sebesar Rp3.126,88 Miliar. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Dana Desa
sebesar Rp1.219,05 Miliar (99,75%), DAK Fisik sebesar Rp1.113,88 Miliar (94,27%), dan
Dana BOS sebesar Rp 705,75 Miliar (97,58%). Jika dibandingkan dengan realisasi
belanja TKDD Provinsi Jambi Tahun 2020, realisasi belanja TKDD tahun 2021 mengalami
kenaikan sebesar 1,52%. Sepanjang tahun 2021, DAK Fisik mengalami refocusing dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Penyaluran
Belanja TKDD di Provinsi Jambi sudah cukup baik hal ini disebabkan peran aktif Kanwil
DJPb Provinsi Jambi dalam melakukan koordinasi dengan para kepala daerah. Selain itu,
Kanwil DJPb Provinsi Jambi juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait
penyaluran DAK Fisik guna menggali permasalahan atau kendala yang dihadapi Pemda.
Tak lupa, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan monev penyaluran belanja TKDD
kepada 12 pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi.

(dalam miliar rupiah)

1.222,14 1.219,05 1.181,53

1.113,88

723,21 705,75

Pagu Dana Desa DAK Fisik BOS
Realisasi 1.222,14 1.181,53 723,21
1.219,05 1.113,88 705,75

Gambar 3. Pagu dan Realisasi Dana Desa, DAK Fisik, dan BOS Lingkup Kanwil Jambi per 31 Desember 2021
Sumber : OM SPAN (data diolah)

C. Kinerja Fiskal Regional

a. Pelaksanaan Penyerahan DIPA dan Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Provinsi Jambi Tahun 2022

Pelaksanaan penyerahan DIPA dan daftar TKDD 2022 Provinsi Jambi Tahun
2022 dilaksanakan pada Selasa, 7 Desember 2021 bertempat di Rumah Dinas Gubernur
Provinsi Jambi secara hybrid. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Jambi dan Gubernur Provinsi Jambi menyerahkanan DIPA TA 2022 secara simbolis
kepada 35 satker instansi vertikal dan 12 pemerintah daerah. Tahun 2022 ini, pemerintah
daerah lingkup Provinsi Jambi mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp19,8 Triliun atau
0,73% dari pagu nasional (Rp2.714,2T). Alokasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat

76

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

sebesar Rp6,5 Triliun dan TKDD sebesar Rp12,2 Triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,1
Triliun.

APBN TA 2022 bersifat ekspansif untuk mengantisipasi Pandemi Covid-19
dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian risiko
dan sustainabilitas dengan enam (6) prioritas utama, yaitu:
a) Melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan;
b) Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan

rentan;
c) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya

saing;
d) Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi

teknologi;
e) Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

antar daerah;
f) Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting

untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini satuan kerja instansi vertikal dan Pemerintah
Daerah diharapkan mampu mempertajam perencanaan anggaran serta selalu siap untuk
melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi
ketidakpastian di tahun 2022. Oleh karena itu, perlu sinergi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan pandemi secara efektif dan memulihkan
kembali kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, serta menurunkan
kembali tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Gambar 4. Pelaksanaan Penyerahan DIPA dan Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi Jambi Tahun 2022
Sumber : Kehumasan Kanwil DJPb Provinsi Jambi

77

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

b. Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Ke Pemerintah Kabupaten Bungo

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pembinaan akuntansi dan
pelaporan keuangan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Bungo dan
Inspektorat Daerah Kab. Bungo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemetaan
analisis masalah dan tindak lanjut penyelesaian temuan atas LKPD Kab. Bungo tahun
2020 yang menyebabkan Kab. Bungo menjadi satu-satunya pemerintah daerah di lingkup
Provinsi Jambi yang mendapatkan opini WDP dari BPK.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan temuan BPK atas LKPD Tahun 2020 Kab.
Bungo yaitu Dana Penyesuaian Khusus Daerah yang dianggarkan sebesar
Rp311.915.130.116,08 pada APBD tahun 2020 tidak memiliki dasar hukum. Nomenklatur
Dana Penyesuaian Khusus Daerah tersebut tidak pernah ada dalam APBN sebagai
belanja negara oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Dana Penyesuaian Khusus juga tidak
terdapat dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
APBD TA 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ataupun peraturan lainnya.

Sebagai hasil pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan ke Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Bungo dan Inspektorat Daerah Kab. Bungo, Kanwil DJPb
Provinsi Jambi memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
a. Menghindari penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
b. Melakukan efisiensi/penghematan belanja pada Belanja Barang Pakai Habis, Belanja

Jasa Kantor, Belanja Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Belanja BLUD, dan Belanja
Tak Terduga. Jika memungkinkan, BPKAD menarik sisa dana dari OPD yang
outputnya telah tercapai;
c. Mendorong pemerintah daerah khususnya Inspektorat Daerah agar lebih cermat
dalam melakukan mitigasi terhadap potensi temuan.

Gambar 5. Pembinaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Ke Pemkab Bungo
Sumber : Kehumasan Kanwil DJPb Provinsi Jambi

78

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

c. Koordinasi Ke BPS Provinsi Jambi dalam Rangka Penyusunan Analisis Pengaruh
Opini BPK Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah

Kanwil DJPb Provinsi Jambi memiliki salah satu tugas untuk melakukan
penyusunan atau pemuktahiran matriks analisis umum dan analisis hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai wujud komitmen dalam
mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berdampak nyata pada
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi berkoordinasi dengan
BPS Provinsi Jambi selaku penyedia data statistik daerah dalam rangka mendapatkan
masukan terkait penyusunan analisis pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan
masyarakat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan draft awal
laporan analisis pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat yang telah
disusun. Beberapa masukan BPS Provinsi Jambi atas draft laporan analisis dimaksud
anatara lain:

• PDRB memang bertolak belakang dengan IPM karena perekonomian Provinsi Jambi
belum inklusif sehingga masih terjadi ketimpangan kesejahteraan;

• Narasi analisis diperbaiki karena nilai yang dimasukkan adalah nilai probabilita dan
bukan koefisien regresi. Hal ini sangat fatal dan akan mempengaruhi bab analisis dan
kesimpulan penelitian;

• Abstrak tidak usah dimasukkan di dalam konsep dan definisi dan hasil uji baik uji-F
maupun uji-T juga tidak disebutkan di abstrak;

• Cara membaca regresi diperjelas karena ada satuan yang berupa persen ada poin;
• Konsep pengangguran karena tidak ingin bekerja bukan termasuk TPT.

Gambar 5. Koordinasi Ke BPS Provinsi Jambi
Sumber : Kehumasan Kanwil DJPb Provinsi Jambi

d. Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memenuhi undangan Sekretaris Daerah

Provinsi Jambi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building dalam rangka
peningkatan pemahaman peran dan fungsi TPID serta mempersiapkan program kerja
TPID untuk menjaga kestabilan angka inflasi di Provinsi Jambi.

79

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyampaikan
peran APBN dalam menjaga inflasi di Provinsi Jambi antara lain yaitu:

1. Perkembangan perekonomian di Provinsi Jambi banyak dipengaruhi oleh komoditas
hasil pertanian yang juga memengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil komoditas
yang menjadi perhitungan NTP memiliki peran lebih dari 50% dalam perhitungan
inflasi;

2. Selama masa pandemi, terdapat dua periode kunci yang perlu dianalisis lebih jauh.
NTP mengalami 2 kali periode titik balik peningkatan yaitu pada bulan Mei 2020 dan
pada bulan Juli 2021. Bulan Mei 2020 merupakan titik balik peningkatan NTP secara
keseluruhan. Sedangkan bulan Juli 2021 merupakan titik balik menuju peningkatan
tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir;

3. DAK Fisik, Dana Desa, BLT Dana Desa, dan pemanfaatan KUR-UMi memiliki
pengaruh yang berbanding lurus dengan NTP;

4. Bantuan sosial yang bersifat tunai menjadi kebijakan yang tepat ketika masalah utama
terdapat pada daya beli masyarakat. Namun jika kondisi sudah membaik maka yang
perlu dilakukan adalah pemberdayaan Dana Desa misalnya meningkatkan kualitas
produksi ataupun membuat sarana pendukung kelancaran distribusi atau sejenisnya;

5. Jika para petani membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi maka program
pemerintah seperti KUR dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan petani. Program KUR
hendaknya dapat disosialisasikan dan didukung oleh seluruh pihak agar kesulitan
modal kerja bagi petani dapat diatasi.

e. Kinerja Belanja Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi

Dalam rangka percepatan penyerapan dan kesiapan satker Pelaksanaan
Prasarana Permukiman Provinsi Jambi pada akhir tahun anggaran, Kanwil DJPb Provinsi
Jambi melakukan Focus Group Discussion (FGD) secara daring untuk membahas
realisasi penyerapan anggaran satker yang baru mencapai 75,72% dan melakukan
konfirmasi realisasi output strategis pada satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Jambi.

(dalam miliar rupiah)

300 275,18

250 214,86
200

150

100 74,03
49,56

50

0 Bel. Modal

Bel. Barang

PAGU REALIASI

Gambar 6. Progres Realisasi Belanja Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Jambi Per 6 Desember 2021
Sumber : OM SPAN (data diolah)

80

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

Realisasi belanja per output satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi
Jambi menjadi fokus utama. Realisasi output yang rendah terdapat pada dua output.
Pertama, Output 4253CBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru
mencapai 58,55% untuk belanja barang dan 1,45% untuk belanja modal. Selanjutnya,
Output 4840CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman pada belanja modal
yang baru mencapai 67,86%. Untuk belanja barang Output 4253CBI Prasarana Bidang
Pendidikan Dasar dan Menengah rincian kegiatannya berupa Rehabilitasi dan Renovasi
Sekolah Dasar dan Menengah. Pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sekolah ini terdiri
atas beberapa kontrak yang saat ini masih berjalan. Pada pelaksanaannya, sempat terjadi
kendala refocusing dan kendala dalam pelaksanaan kontrak-kontrak pekerjaan
rehabilitasi dan renovasi sekolah. Salah satu kontrak sempat terkendala pagu minus
sehingga harus dilakukan perubahan karwas oleh satker, terdapat juga pemenang
kontrak yang masuk dalam daftar hitam sehingga dialihkan ke rekanan yang menjadi
pemenang kedua.

Dalam pelaksanaan kegiatan, satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Provinsi Jambi mengalami kendala refocusing, kendala dalam kontrak, pelanggaran oleh
rekanan serta kendala teknis di lapangan. Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan
beberapa rekomendasi antara lain yaitu:
1. Satker harus monitoring pelaksanaan kontrak dan memastikan kontrak selesai sesuai

rencana yang ditentukan serta mempersiapkan jaminan apabila diperlukan.
2. Memperhatikan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT), terutama terkait batas waktu

penyampaian SPM dan memastikan penyampaian SPM ke KPPN tidak melewati
batas waktu yang ditentukan.
3. Adanya early warning dan persiapan dini dalam rangka pelaksanaan tahun anggaran
2022 baik persiapan pelaksanaan kontrak di awal tahun hingga mengenai SK dan
juknis-juknis kegiatan kedepannya.

f. Kunjungan Kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi ke Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Jambi dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi.

Kanwil DJPb Provinsi Jambi selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah
berinisiatif untuk mengajak para stakeholder, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi serta
OJK Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang mengkolaborasikan
langkah-langkah strategis penanganan pandemi, sehingga hasil yang diciptakan menjadi
lebih optimal serta mendorong penyebarluasan informasi atas langkah-langkah strategis
tersebut. Inisiatif tersebut dimulai dengan melakukan kunjungan kerja kepada instansi
dimaksud.

1. Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi

Pada kunjungan Kerja tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi
menyampaikan bahwa kolaborasi kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan kebijakan
moneter BI telah berjalan baik. Perlu diciptakan suatu terobosan baru yang membuat
kolaborasi semakin kuat sehingga apa yang diupayakan di level pemerintah pusat dapat
dicapai pula pada level regional.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi menyampaikan bahwa data yang dimiliki
DJPb sangat banyak dan memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan. BI siap
mendukung upaya pemulihan ekonomi pada level UMKM dengan menghadirkan

81

STRATEGIC BRIEF SHEET P

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

DESEMBER 2021

kelompok-kelompok usaha potensial. Seperti yang diketahui bersama, sektor UMKM
memberikan dampak yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Dalam diskusi yang terjadi, kedua kepala instansi sepakat untuk melibatkan pemda
yang memiliki kewenangan kebijakan fiskal di daerah. Diharapkan dengan terlibatnya
pemda, kebijakan fiskal pemerintah pusat, kebijakan fiskal pemerintah daerah, serta
kebijakan moneter dapat berjalan beriringan dan saling mendukung sehingga tidak terjadi
kontra kebijakan. Pelibatan OJK sebagai pengawas perbankan serta perbankan itu sendiri
juga diperlukan sehingga perbankan mampu untuk menentukan langkah turut serta
mendukung kebijakan tersebut.

Gambar 7.Foto Bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan Kepala Perwakilan BI dan Kepala OJK Jambi
Sumber : Kehumasan Kanwil DJPb Provinsi Jambi

2. Kantor Perwakilan OJK Provinsi Jambi

Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi
menyampaikan inisiatif kegiatan yang kolaboratif yang melibatkan Kanwil DJPb, Kantor
Perwakilan BI, Kantor Perwakilan OJK, Badan Pusat Statistik dan Pemda Provinsi dalam
rangka upaya menangani pandemi serta memulihkan perekonomian serta
menyebarluaskan informasi tersebut kepada khalayak umum. Kepala Kanwil juga
menyampaikan bahwa hal ini dapat pula dijadikan sarana bagi OJK untuk mendukung
percepatan akses keuangan daerah.

Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi menyatakan bahwa siap untuk mendukung
kolaborasi tersebut. Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi juga memberikan saran
dengan terlibatnya DJPb dan perbankan, diharapkan penyebarluasan informasi penting
bagi UMKM dapat diterima dengan baik, di antaranya adalah kredit program yang disubsidi
pemerintah yang mampu menjaga kelangsungan perekonomian daerah.

Melalui inisiasi dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi tersebut, diharapkan terjadi
kolaborasi strategis yang mampu menjaga kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu,
diharapkan pula masyarakat makin mengenal Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai bagian
dari instansi yang mendukung pemulihan ekonomi di regional Jambi. Komunikasi yang
baik dengan instansi terkait tersebut diharapkan terus terjaga dan makin memberi dampak
baik bagi masyarakat. Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus berupaya mengakselerasi dan
memperkuat peran dan fungsi Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist di daerah
dan mewujudkan New DJPb in Town dalam pengelolaan Treasury melalui berbagai
terobosan dan inisiatif baru.

82

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

PENGARUH OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan III-2021 dibanding triwulan II-2021 (q-to-q)

mengalami kontraksi sebesar 2,08 persen. Kontraksi pertumbuhan terjadi di delapan
lapangan usaha, sementara sembilan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan.
Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Transportasi dan
Pergudangan sebesar minus 12,41 persen; Administrasi Pemerintahan sebesar minus
6,75 persen; dan Jasa Lainnya sebesar minus 5,24 persen. Di sisi lain, tiga lapangan usaha
yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar
9,81 persen; Konstruksi sebesar 6,71 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
sebesar 6,48 persen.

Struktur PDRB Provinsi Bengkulu menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku
triwulan III-2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 28,43 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar
14,36 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 9,44 persen. Peranan ketiga
lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi mampu mencapai 52,23 persen.
(sumber data dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu).

Gambar A.1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q)
(persen)

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Secara spasial, Provinsi Bengkulu turut mempengaruhi struktur perekonomian di
Pulau Sumatera pada triwulan III-2021, dengan besaran kontribusi terhadap PDRB Pulau
Sumatera sebesar 2,11 persen.

83

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Pada Bulan Desember 2021 Kota Bengkulu mengalami Inflasi 0,39 persen dan
berada di urutan ke 77 nasional kota Inflasi di Indonesia. Inflasi bulan Desember 2021
terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks
harga yang cukup besar pada beberapa kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Bengkulu
tertinggi terjadi pada Kelompok Pengeluaran Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan
Rutin Rumah Tangga, dan Deflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Pengeluaran Kesehatan.
Dengan inflasi sebesar 0,39 persen di bulan Desember 2021 ini, maka besarnya inflasi
tahun kalender (laju inflasi) sebesar 2,42 persen, dan inflasi tahunan (year on year) tercatat
sebesar 2,42 persen.

Gambar A.2. Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020–2021

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu tahun 2021 mencapai 71,64,
meningkat 0,24 poin (0,34 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,40).
Selama 2010-2021, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,84 persen per
tahun. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM
2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat
dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.

Peningkatan IPM tahun 2021 terjadi di seluruh kabupaten/kota. Terdapat sedikit
perubahan pada peringkat pembangunan manusia di kabupaten/kota. IPM Kabupaten
Rejang Lebong pada tahun 2021 menempati peringkat ke-2, bertukar posisi dengan IPM
Kabupaten Bengkulu Selatan yang menempati peringkat ke-3. Sementara itu, peringkat
Kabupaten/Kota lainnya tidak berubah. IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten
Seluma (67,03), sedangkan IPM tertinggi masih ditempati oleh Kota Bengkulu (80,54).
Kondisi tersebut masih menjadikan Kota Bengkulu sebagai satu-satunya wilayah di
Provinsi Bengkulu dengan capaian pembangunan manusia berstatus “sangat tinggi” (IPM
≥ 80).

84

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Gambar A.3. IPM Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Tidak ada perubahan status capaian pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu.
Jumlah wilayah dengan capaian pembangunan manusia berstatus “tinggi” (70 ≤ IPM < 80)
sebanyak 2 kabupaten, status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM < 70) sebanyak 7 kabupaten,
dan tidak ada lagi wilayah dengan status “rendah” (IPM < 60).
B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Peningkatan pendapatan adalah salah satu solusi dalam menekan defisit anggaran.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara bahwa maksimal defisit
ditetapkan sebesar 3 persen dari APBN. Data sampai dengan Desember 2021
menunjukkan bahwa defisit naik diatas 3 persen sebagai salah satu akibat dari kondisi
pandemi Covid-19. Perpu Nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa pada tahun 2023 defisit
ditargetkan akan kembali dibawah 3 persen. Hal tersebut dapat ditempuh dengan dua cara
yakni menaikkan pendapatan dan/atau menurunkan jumlah belanja pemerintah.

Sampai dengan akhir Desember 2021, realisasi pendapatan Negara di Provinsi
Bengkulu telah mencapai Rp2.225 miliar atau sebesar 105,03 persen dari pagu
pendapatan sebesar Rp2.119 miliar. Pendapatan ini naik sebesar 14,96 persen dari total
realisasi pendapatan periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp1.935 miliar.

85

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik B.1 Persentase Realisasi Penerimaan Perpajakan di Provinsi Bengkulu

Sumber: OM SPAN (diakses tanggal 4 Januari 2022)

Realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan hasil yang memuaskan dengan total
penerimaan sebesar Rp1.866 miliar atau sebesar 102,38 persen dari pagu sebesar
Rp1.822. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perpajakan
menunjukan tren pemulihan hingga mampu mencapai realisasi melampaui pagunya.
Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, terdapat pertumbuhan
penerimaan sebesar 17,79 persen. Struktur penerimaan perpajakan di dominasi oleh PPN
(51,40%) dan PPh (42,32%) sehingga kontribusi kedua jenis pajak itu mencapai 93,72
Persen, sisanya adalah PBB (2,68%); Pajak lainnya (2,44%) dan pajak internasional
(1,16%).

Realisasi PNBP sebesar Rp359,56 miliar atau sebesar 121 persen dari pagu sebesar
Rp296,35 miliar. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, terdapat
pertumbuhan sebesar 2,23 persen. Penerimaan PBNP terdiri atas realisasi penerimaan
PNBP Sumber Daya Alam sebesar Rp4.18 juta, PNBP lainnya sebesar Rp142,03 miliar
dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp217,52 miliar.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
APBN pada tahun 2021 berperan sebagai katalisator untuk pemulihan dan

pertumbuhan ekonomi indonesia yang dihantam pandemi sejak tahun 2020. Belanja APBN
di daerah sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional diharapkan mampu
berkontribusi maksimal di masa pandemi sehingga evaluasi atas kinerja pelaksanaan
APBN di daerah sangat diperlukan.

Kinerja anggaran Provinsi Bengkulu sampai dengan Bulan Desember 2021
menunjukkan realisasi sebesar Rp14.354 miliar atau sebesar 98,33 persen dari pagu
anggaran sebesar Rp14.597 miliar. Dari besaran tersebut sebesar 68,69 persen (Rp10.026
miliar) dialokasikan untuk belanja daerah berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) sementara sisanya 31,31 persen dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat
dengan nilai nominal sebesar Rp4.570 miliar.

86

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar
Rp4.242 miliar atau sama dengan 92,81 persen dari pagu.. Di akhir tahun anggaran,
realisasi belanja pemerintah meningkat sesuai dengan kebijakan ekspansif pemerintah
pusat bahwa pemerintah akan memprioritaskan sisa belanja untuk pemulihan ekonomi
lewat perlindungan sosial untuk mendorong konsumsi masyarakat sehingga akan
berimplikasi pada perbaikan perekonomian.

Grafik B.2 Pagu Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu
sampai dengan Desember 2021

Sumber : OM SPAN (diakses tanggal 4 Januari 2022)

Belanja TKDD pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu sampai dengan Desember
2021 telah terealisasi sebesar Rp10.112 miliar atau sebesar 100,85 persen dari pagu
sebesar Rp10.026 miliar, Persentase realisasi terbesar berasal dari pos Dana Bagi Hail
dengan persentase realisasi sebesar 153,73 persen atau Rp416,04 miliar. Realisasi
penerimaan negara lebih besar dari alokasi DBH yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN dan/atau perubahan alokasi DBH dikarenakan
terdapat Kurang Bayar DBH. Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi
Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil telah dituangkan dalam .Peraturan Kementerian
Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan
Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 202. Sedangkan realisasi
terkecil berasal dari pos Dana Alokasi Khusus dengan persentase sebesar 97.64 persen
atau Rp2.388,16 miliar. Untuk pos Dana Alokasi Umum telah terealisasi sebesar Rp5.991
atau sebesar 100 persen, Dana insentif Daerah terealisasi sebesar Rp233,71 miliar atau
sebesar 100 persen dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp1082,84 miliar atau
sebesar 99,77 persen dari pagu sebesar Rp1.085 miliar.

87

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021
Grafik B.3 Pagu Realisasi TKDD Provinsi Bengkulu sampai dengan Desember 2021

Sumber : Simtrada (diakses tanggal 4 Januari 2022)

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 lingkup Provinsi Bengkulu

Gambar C.1.1 Penyerahan DIPA TA 2022

Kamis, 2 Desember 2021, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah didampingi
oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Syarwan SE. MM
menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 lingkup wilayah Provinsi Bengkulu
bertempat di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu. Prosesi penyerahan DIPA tahun
anggaran 2022 ini mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dan dilakukan secara
simbolis kepada Pimpinan Satuan Kerja dan Para Kepala Daerah lingkup wilayah Provinsi
Bengkulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 ditujukan untuk
meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap

88

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki peran
sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB pada tahun
2023.

Selanjutnya, belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp2.714,2 triliun
yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp945,8 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp998,8
triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769.6 triliun. Sebesar
Rp13.79 triliun belanja Pemerintah dialokasikan ke Provinsi Bengkulu dalam bentuk
belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp4.12 triliun dan Dana Transfer sebesar
Rp9.67 triliun. Alokasi belanja K/L untuk Provinsi Bengkulu yang sebesar Rp4.12 triliun
akan dialokasikan kepada 38 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 351 Satuan Kerja
(satker) dan disalurkan oleh 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
lingkup wilayah Provinsi Bengkulu.

Alokasi belanja K/L terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp1.87 triliun; pagu
belanja barang sebesar Rp1.52 triliun; pagu belanja modal sebesar Rp709.12 miliar; dan
pagu belanja sosial sebesar Rp16.19 miliar. Sedangkan alokasi TKDD yang dianggarkan
sebesar Rp9.67 triliun yang terdiri dari DBH Pajak dan SDA sebesar Rp288.06 miliar; DAU
sebesar Rp5.99 triliun; DAK Fisik sebesar Rp932.71 miliar; DAK Non Fisik sebesar Rp1.39
Triliun; DID sebesar Rp56.61 miliar; dan Dana Desa sebesar Rp1.01 triliun.

Berbagai tahapan pembahasan, baik di internal Pemerintah maupun bersama DPR,
sebagian besar dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi,
antara lain melalui rapat virtual. Hal ini menunjukkan bahwa Pemeritnah tetap dapat
melaksanakan tugas kenegaraan dan memberikan pelayanan dengan baik serta tepat
waktu, melalui inovasi dan cara kerja baru, termasuk proses penyerahan DIPA yang
dilakukan lebih awal sebelum waktu pelaksanaan APBN 2022 seperti halnya untuk wilayah
Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021.

Kegiatan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 selanjutnya
diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan yang dilaksanakan segera di awal tahun
2022. Segenap pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat
meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing sehingga menjadi lebih
berkualitas sesuai dengan capaian dan target yang telah ditetapkan. Gubernur Bengkulu
beserta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu berharap agar semua sektor
pemerintahan dapat terus menjaga dan meningkatkan sinergitas lintas sektoral dan
menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagu guna mewujudkan
percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Provinsi Bengkulu sebagai akibat dampak
pandemi virus Corona-19.

2. Penyusunan Analisis Pengaruh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di lingkup
Provinsi Bengkulu

Untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2020, terdapat sebanyak 10 (sepuluh) dari
11 (sebelas) Pemerintah Daerah lingkup wilayah Provinsi Bengkulu yang berhasil meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
laporan keuangannya. Hanya satu daerah yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan yang

89

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

memperoleh hasil opini Wajar Dengan Pengecualaian (WDP). Perolehan ini
mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan pemeritah daerah di Provinsi Bengkulu
sudah semakin baik.

Sebagai unit pembina akuntansi di tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan sehingga seluruh
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dapat meraih opini WTP.Dalam rangka
menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan sebagaimana konsideran yang tertuang dalam
Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-1108/PB.6/2021,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu mengikuti pelatihan Training
Ekonometrika berkenaan dengan penyusunan Analisis Pengaruh Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah.

Dengan berdasarkan hasil pelatihan yang diikuti, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan koordinasi dengan
beberapa pemerintah daerah serta instansi terkait seperti halnya BPS Provinsi Bengkulu.
Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif dijalin juga kerja sama dengan
akademisi Universitas Bengkulu. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji
pengaruh Opini WTP LKPD terhadap kesejahteraan masyarkat di Provinsi Bengkulu.
Beberapa data digunakan dalam penelitian berupa data panel dengan data runtun waktu
tahun 2011 s.d 2019 dari sepuluh pemerintah daerah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi
Bengkulu. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan variable
independen Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM), dan tujuh variable dependen yaitu;
(i) Opini BPK, (ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (iii) PDRB Per Kapita, (iv) Pengeluaran
Per Kapita, (v) Jumlah Pengangguran, (vi) Penanaman Modal Asing, dan (vii) Tingkat
Pengangguaran Terbuka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Opini
WTP LKPD Pemda terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Untuk itu,
Provinsi Bengkulu dapat terus menjaga agar pengelolaan keuangannya selalu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kualitas laporan
keuangan pemerintah daerahnya agar status Opini WTP yang telah diperoleh dapat terus
dipertahankan. Selain itu, pemrintah daerah perlu juga mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan mulai mencari peluang penanaman modal asing (PMA) di daerahnya
sebagai salah satu stimulus perekonomian daerah yang selanjutnya akan memberi
efek meningkatkan kesejahteraan masyarkat di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil pembahasan, pengolahan dan analisis data, dapat disampaikan
kesimpulan bahwa :

a. Variabel independen Opini BPK berpengaruh signifikan positif terhadap
kesejahteraan masyarkat di Provinsi Bengkulu;

b. Variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap IPM secara indivudual adalah
Pengeluaran Per Kapita, Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing dan
PDRB Per Kapita, dan :

c. Variabel independen lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB Per Kapita,
Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Pengangguran, penanaman modal asing, dan
tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarkat di
Provinsi Bengkulu secara bersama-sama.

90

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bengkulu menyampaikan rekomendasi, pemerintah Daerah lingkup Provinsi Bengkulu
agar mempertahankan status Opini WTP yang sudah di peroleh karena dapat
mengingkatkan IPM. Selain itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran
Per Kapita, PDRB Per Kapita dan penanaman modal asing (PMA) di daerahnya sebagai
salah satu stimulus perekonomian daerah.

3. Dialog Publik TVRI Bengkulu tentang Penyerapan Anggaran 2021 di Provinsi
Bengkulu

Selasa, 28 Desember 2021, TVRI Bengkulu mengadakan acara Dialog Publik
dengan tema “Penyerapan Anggaran 2021 di Provinsi Bengkulu” dengan mengundang 3
narasumber yaitu Syarwan selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bengkulu, Iskandar Novianto selaku Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu dan Rizky al-Fadly
selaku Kepala Bidang Anggaran BPAKD Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, kepala
kanwil menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintah berjuang menghadapi
pandemi Covid-19. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah menetapkan langkah-langkah
pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020 dan pada 2021
telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian COVID-19, melindungi rakyat
melalui bantuan sosial yang diperluas, dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM
maupun korporasi. Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah terus melakukan
program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan
produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan
memperkuat pemulihan ekonomi.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terkontraksi sebesar 2,07 persen
sepanjang 2020 dan berada di urutan keempat dalam pertumbuhan ekonomi di Asia. Untuk
Provinsi Bengkulu di tahun 2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera,
Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi terkecil
pada Tahun 2020, yakni sebesar minus 0,02 persen.

Untuk Provinsi Bengkulu, pada 2020 terdapat Pagu Belanja sebesar Rp13,6 Triliun
dan telah terealisasi sebesar Rp12,7 T atau 94 Persen. Di tahun 2021, Pagu Belanja
sebesar Rp 13,7 Triliun dan sampai dengan 27 Desember 2021 telah terserap sebesar Rp
13,2 Triliun atau 96 Persen. Hal ini merupakan hal yang sangat bagus karena sudah
terserap lebih dari 90 Persen.

Program PC-PEN sebagai instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam
rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi masih berperan sangat penting.
Dengan alokasi Rp 744 Triliun pada tahun 2021, dana PC-PEN di Provinsi Bengkulu
digunakan untuk membiayai kegiatan pada Cluster Kesehatan seperti Klaim pasien,
Pembayaran Insentif Nakes, Vaksinasi dan bantuan Cluster Sosial kepada masyarakat
yang terdampak pandemi seperti Program Keluarga Harapan, dll.

`Kemudian untuk penyaluran yang melalui KPPN yaitu Dak Fisik dan Dana Desa,
sampai dengan 27 Desember 2021 telah terserap dengan optimal. DAK fisik telah
terealisasi sebesar 96 Persen dari pagu sebesar Rp 1,4 Triliun dan untuk penyerapan dana
desa telah tersalur sebesar 99 Persen.

Untuk Serapan APBD, posisi per 15 Desember 2021 masih cukup rendah diposisi
75,45 Persen sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar pada masa mendatang tidak
lagi tergesa-gesa dalam mengejar peyerapan di penghujung tahun. Kab. Bengkulu

91

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

PERIODE DESEMBER 2021

Selatan, Kab Rejang Lebong dan Kab Mukomuko adalah 3 kabupaten tertinggi dalam
penyerapan APBD. Sementara sisanya masih berada dibawah rata-rata.

Sementara penyerapan APBD Provinsi per tanggal 28 Desember 2021 pada pos
Belanja Daerah sudah terealisasi sekitar 85 Persen. Realisasi Pendapatan sudah
mendekati target yaitu telah tercapai sebesar 96 Persen. Kemudian untuk PAD telah
tercapai lebih dari target dengan realisasi lebih dari 100 Persen.

Di akhir dialog Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menegaskan
perlunya setiap pimpinan satuan kerja untuk membuat rencana kegiatan di tahun 2022
mendatang, sehingga dengan timeline yang dibuat dapat menjadi alat kendali. Jadikan
pengalaman di tahun 2021 sebagai alat evaluasi untuk perbaikan ke depan. Peran APBN
akan semakin dapat dirasakan masyarakat apabila kegiatan berjalan karena multiplier
efect dari penyerapan akan dapat lebih menggerakan roda perekonomian masyarakat.

92

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN PENGKONSOLIDASIAN ASET,
PENYERAHAN DIPA DAN ALOKASI TKDD TAHUN 2022, SERTA
SHARING KNOWLEDGE INKLUSI KEUANGAN BAGI UMKM

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi
Sampai dengan akhir bulan Desember 2021, BPS Provinsi Sumatera Selatan belum merilis
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terakhir. Perekonomian Provinsi
Sumatera Selatan pada Triwulan III 2021 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,93% (yoy)
dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp126,99 triliun (ADHB)
atau Rp83,81 triliun (ADHK) yang meningkat jika dibandingkan dengan Triwulan III Tahun
2020 sebelumnya yang masih dalam fase kontraksi yaitu sebesar -1,43%. Namun demikian,
pertumbuhan ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan Triwulan II 2021 yang
mencapai 5,71% (yoy). Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
yang mulai diberlukan di Triwulan III 2021 menjadi penyebab utama turunnya laju
pertumbuhan tersebut.

Grafik A.1 Grafik A.2
Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Pertumbuhan Lapangan Usaha

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Menurut sektor lapangan usaha, sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi kontributor
tertinggi pada pertumbuhan Triwulan III 2021 sebesar 1,63%, diikuti sektor Perdagangan
0,65% (yoy). Sementara itu, sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi
adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 8,29% (yoy) dan

93

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

terendah pada sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah yang tumbuh negatif
sebesar -6,81% (yoy).

Grafik A.3
Sumber Pertumbuhan & Laju Pertumbuhan

Menurut Pengeluaran (%, yoy)

Dari sisi pengeluaran, kontributor sumber pertumbuhan tertinggi adalah Ekspor Luar Negeri
dengan besaran mencapai 5,76% (yoy), sementera yang terendah adalah Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menegasikan pertumbuhan sebesar -2,82% (yoy).
Laju pertumbuhan tertinggi menurut pengeluaran terjadi pada Ekspor Luar Negeri sebesar
32,13% dan yang terendah adalah Impor Luar Negeri yang tumbuh negatif sebesar -30,43%.

Inflasi Grafik A.4
Perkembangan Inflasi Sumsel 2021

(sumber: BPS)

Inflasi Sumsel pada bulan Desember 2021 tercatat berada di level 0,42, turun dari bulan
November 2021 sebesar 0,54. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) Desember 2021, yaitu 106,57 dibandingkan periode sebelumnya bulan November 2021,
yaitu 106,13. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Kelompok Transportasi, dan
Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran adalah Kelompok pengeluaran yang
dominan menyumbang andil inflasi signifikan pada bulan Desember 2021. Sementara secara

94

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) dan kumulatif (Januari 2021 sampai
dengan Desember 2021), inflasi Provinsi Sumsel berada di level yang sama yaitu 1,82.

Neraca Perdagangan

Grafik A.5 Grafik A.6
Perkembangan Ekspor Impor Sumsel Nov 2021 Sektor Migas dan Non Migas
Neraca Perdagangan Sumsel Nov 2021
(sumber: BPS)
(sumber: BPS)

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Januari 2022, Neraca
Perdagangan Sumatera Selatan bulan November 2021 mencatatkan surplus sebesar
US$437,05 juta. Ekspor November 2021 tercatat sebesar US$547,17 juta atau naik 11,44%
dibanding ekspor Oktober 2021 dan naik signifikan sebesar 79,87% dibanding November
2020. Impor meningkat 39,75% dibanding Oktober 2021 dan turun sebesar -55,37%
dibandingkan November 2020.
Surplus neraca perdagangan diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebesar
US$449,79 juta, yang mereduksi defisit sektor migas sebesar US$12,74 juta. Peningkatan
ekpor nonmigas terbesar terjadi pada karet dan barang dari karet sebesar US$49,94 juta
(52,89%), sedangkan penurunan terbesar ekspor nonmigas November 2021 terhadap
Oktober 2021 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$24,21 juta (81,38%).

95

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

Nilai Tukar Petani

Grafik A.8
Perkembangan NTP Prov. Sumsel 2021

(sumber BPS)

NTP Provinsi Sumsel pada bulan Desember 2021 naik sebesar 0,66% dari bulan November
2021 ke level 113,15. Kenaikan NTP disebabkan indeks harga hasil produksi pertanian
mengalami rata-rata kenaikan harga sebesar 1,25 persen, sedangkan indeks yang dibayar
petani secara umum hanya mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,58 persen.
Kenaikan NTP Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada hampir semua subsektor,
masing-masing kenaikannnya untuk Tanaman Pangan sebesar 1,92 persen, Hortikultura 3,29
persen, Perkebunan 0,31 persen, Peternakan 0,48 persen, Perikanan secara Umum 0,72
persen dan Perikanan Tangkap 1,35 persen. Sedangkan subsektor lain yang mengalami
penurunan yaitu Perikanan Budidaya 0,21 persen.

B. Perkembangan Keuangan Daerah Grafik B.1
Realisasi APBN s.d. 31 Desember 2021 Realisasi Pendapatan (%)
(sumber: Kanwil DJP Sumsel Babel dan OMSPAN)
1. Pendapatan Negara
Sampai dengan 31 Desember 2021,
Realisasi Penerimaan Perpajakan
khusus di Provinsi Sumsel masih
terdapat jenis penerimaan yang belum
mencapai target. Hanya PPN yang
melebihi target mencapai 106,98%,
sementara PPh terealisasi 91,85%,
PBB 41,25%, dan Pajak Lainnya
83,33%.

96

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

2. Belanja Pemerintah Pusat Grafik B.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31
Desember 2021 telah terealisasi sebesar (sumber: OMSPAN)
93,69% dari besaran pagu Rp15,04 triliun.
Dari besaran tersebut, belanja pegawai
sudah terealisasi 101,93%, belanja barang
91,43%, belanja modal 89,07%, dan bantuan
sosial 99,84%.

3. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Grafik B.3
Realisasi TKDD s.d. 31 Desember 2021
Sampai dengan 31 Desember 2021,
hampir seluruh komponen TKDD telah
terealisasi sesuai target. DAU dan DID
berhasil terealisasi 100%, DBH terealisasi
lebih dari target yaitu mencapai 134,07%.
DAK Fisik terealisasi 94,95%, DAK Non
Fisik terealisasi 99,05%. Sementara
Belanja Hibah baru terealsasi 64,40%.

Realisasi APBD s.d. 31 Desember 2021 Grafik B.4
1. Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan APBD Provinsi
Sumatera Selatan sampai dengan 31 (Sumber: DJPK)
Desember 2021 mencapai 90,05% dari
target. Realisasi PAD mencapai 73,03%
dan pendapatan lainnya 96,85%.
Pendapatan yang berasal dari TKDD
terealisasi sebesar 94,34%.

97

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE DESEMBER 2021

2. Belanja Daerah Grafik B.4
Realisasi Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2021
Realisasi Belanja Daerah APBD Sumsel
s.d. 31 Desember 2021 mencapai 87,1%, (Sumber: DJPK)
yang terdiri dari Belanja Pegawai 88,1%,
Belanja Barang 82,53%, Belanja Modal
90,14%, dan Belanja Lainnya 87,9%.

C. Kinerja Fiskal Regional

1. Tertib Penataan Aset adalah Keharusan : Meningkatkan Kualitas Laporan
Pengkonsolidasian Aset Tingkat Regional dan Data Anomali BMN

Pada tanggal 1 November 2021, Kepala Kanwil

DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Lydia

Kurniawati Christyana menyerahkan

penghargaan terkait pencapaian ke-11 Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dari Kementerian

Keuangan kepada Walikota Palembang di Rumah

Jabatan Walikota Palembang.

Meskipun telah mendapat opini WTP, LKPD Kota Palembang masih terdapat beberapa

catatan terkait penatausahaan aset. Seperti, aset berupa hibah tanah yang belum terdapat

sertifikat, misalnya tanah dibawah jalan; Aset Peralatan dan Mesin yang telah rusak berat

namun masih tercatat dalam Neraca LKPD dengan kondisi tidak ada nilai dan tidak bisa

digunakan lagi; terdapat aset yang salah catat berupa aset waduk; dan terdapat penyertaan

modal ke PDAM, namun belum ada berita serah terima atas penyertaan modal tersebut

namum aset sudah dimanfaatkan oleh PDAM.

Menindaklanjuti hal tersebut dalam rangka peningkatkan kualitas penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dan pemberian opini WTP oleh BPK, Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Kegiatan Focus Group Discussion

98