Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

memperhatikan proporsi sebaran wilayah kabupaten/kota masing-masing provinsi. Hasil
inventarisasi data dimaksud, digunakan sebagai dasar penentuan metode dan objek pembinaan
dan monitoring.

Objek pembinaan dan monitoring penyaluran KUR pada semester II tahun 2021 meliputi 43
(empat puluh tiga) orang debitur KUR yang berlokasi di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Dari hasil pemantauan administrasi dan lapangan dapat diperoleh gambaran kondisi efektivitas
penyaluran KUR terhadap usaha para debitur sebagai berikut:

1) Pada periode semester II 2021, para responden debitur KUR yang mayoritas bergerak pada
sektor perdagangan menyampaikan bahwa daya beli masyarakat telah kembali normal dan
masih melanjutkan tren peningkatannya sejak periode semester I 2021. Namun, para
responden debitur KUR yang bergerak pada sektor jasa, dalam hal ini adalah jasa
transportasi darat (travel) mengeluhkan bahwa mobilitas masyarakat masih terbatas dengan
adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat munculnya Covid-
19 varian Delta. Meningkatnya harga tiket pesawat dan terbatasnya fasilitas PCR di Kaltara
turut menghambat usaha debitur pada sektor jasa transportasi darat, mengingat mayoritas
pengguna jasa travel adalah masyarakat yang hendak bepergian ke bandara. Sedangkan
responden debitur KUR yang bergerak di bidang pertanian/perikanan mengeluhkan
perubahan cuaca/iklim yang tidak menentu berakibat rusaknya lahan serta hasil pertanian
dan lokasi tambak ikan.

2) Dalam proses pencairan pinjaman KUR, para responden debitur KUR mengapresiasi atas
cepatnya waktu pencairan pinjaman yang rata-rata hanya membutuhkan waktu kurang dari
1 minggu, meskipun terdapat beberapa debitur yang mengalami kendala pada saat proses
pengajuan sehingga waktu pencairannya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Kendala
yang dialami oleh mayoritas responden debitur KUR pada saat pengajuan pinjaman
tersebut adalah terkait persyaratan administrasi berupa belum memiliki izin usaha dan
kelengkapan berkas agunan (BPKB, sertifikat, dsb).

3) Dari jumlah nominal pencairan pinjaman KUR yang telah disepakati, para responden debitur
KUR tidak menerima pinjaman sesuai dengan jumlah akad. Hal ini disebabkan oleh adanya
beberapa biaya yang dibebankan, antara lain biaya administrasi, biaya notaris, asuransi,
dan adanya pencadangan dana untuk pembayaran angsuran terakhir.

4) Pada saat pengajuan pinjaman, mayoritas responden debitur KUR diminta untuk
menyerahkan agunan tambahan meskipun nominal pinjamannya kurang dari Rp100 juta,
hanya terdapat 1 debitur yang tidak diminta menyerahkan agunan tambahan dengan
nominal pinjaman Rp50 juta. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian mengingat pada
Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 agunan tambahan tidak dipersyaratkan bagi
KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan Rp100 juta, dan KUR penempatan
tenaga kerja Indonesia. Di beberapa kondisi juga terdapat gap yang cukup besar antara
agunan tambahan dan nilai pinjaman KUR, yang berdasarkan penjelasan dari pihak Bank
Penyalur hal ini disebabkan oleh profil risiko debitur yang tinggi sehingga nominal pinjaman
yang disetujui tidak terlalu besar.

5) Mayoritas debitur menganggap angsuran KUR per bulan tidak memberatkan, karena sudah
disesuaikan dengan pendapatan masing-masing, namun terdapat beberapa debitur yang

249

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

merasa angsurannya memberatkan akibat usahanya sedang lesu karena terdampak oleh
pandemi Covid-19. Hal ini terlihat pada pembayaran angsuran KUR yang tergolong lancar
dan tepat waktu pada 41 debitur, sedangkan 2 debitur lainnya sempat beberapa kali
mengalami keterlambatan pembayaran. Atas hal tersebut, debitur telah berkoordinasi
dengan pihak bank untuk mendapatkan keringanan angsuran akibat usahanya terdampak
oleh Covid-19. Namun demikian, pihak Bank tetap mengenakan sanksi atas keterlambatan
pembayaran tersebut.

6) Kebijakan pemerintah berupa subsidi bunga sebesar 3 persen yang diperpanjang hingga
tahun 2021 telah menjangkau debitur-debitur yang terdampak pandemi Covid-19, meskipun
hasil survei menunjukkan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada para debitur yang
menerima insentif belum optimal. Kurangnya informasi kepada debitur terkait subsidi bunga
ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan mekanisme dari masing-masing bank dalam
memberikan subsidi bunga, yaitu dengan cara memotong langsung bunga sebesar 3 persen
pada angsuran bulanan kepada debitur yang memiliki akad di tahun 2021, atau metode
pembayaran angsuran melalui fasilitas autodebet sehingga para debitur tidak mengetahui
fasilitas subsidi bunga sebesar 3 persen yang diperoleh.

7) Berdasarkan hasil survei, para debitur sangat terbantu dengan adanya program KUR dan
menyatakan kesan yang positif atas adanya program KUR. Para debitur berharap agar
program KUR dilanjutkan, karena melalui program ini para debitur dapat mengembangkan
usaha maupun meningkatkan jumlah omzetnya, sehingga berdampak terhadap
peningkatan penggunaan tenaga kerja dan profit yang dihasilkan. Selain itu, kesan positif
yang disampaikan oleh para pelaku usaha terhadap program KUR adalah bunga yang
rendah serta akses layanan yang cepat, meskipun dari segi pembinaan usaha terdapat
beberapa bank penyalur yang belum melaksanakan pembinaan kepada para debitur KUR.

8) Para responden debitur KUR menganggap perlu adanya pendampingan usaha baik dari
Pemerintah (Pusat dan Daerah), Lembaga Keuangan (Bank, Koperasi), dan
komunitas/asosiasi usaha terkait metode pembukuan, pemasaran produk, ekspansi usaha,
dan berbagai hal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para debitur dalam
mengelola usahanya. Hasil survei menunjukkan hanya 11,6 persen responden debitur KUR
yang memperoleh pendampingan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pendampingan
usaha kepada UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah belum optimal.

9) Terdapat 23 dari 43 debitur (53,48%) mempunyai keinginan untuk mendapatkan KUR
dengan nilai yang lebih besar dari pinjaman KUR yang diterima saat ini. KUR yang lebih
besar akan digunakan antara lain untuk menambah bahan baku, menambah
mesin/peralatan, dan membuka unit usaha baru. Nominal pinjaman KUR yang lebih besar
tentunya dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan bisnis/usahanya.

10) Menurut beberapa responden, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dari program
KUR, antara lain bunganya direndahkan, adanya pelonggaran/kebijakan angsuran bagi
usaha yang sedang lesu, adanya kredit/bantuan dalam bentuk selain uang, nominal
pinjaman yang tidak berpatokan pada agunan, adanya sosialisasi sebelum akad terkait
biaya-biaya yang dibebankan dalam cicilan, dan angsuran yang bisa dibayar secara
kumulatif baik secara triwulanan maupun semesteran.

250

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

11) Beberapa debitur menggunakan sebagian pinjaman KUR untuk keperluan konsumsi dan
kebutuhan pribadi lainnya. Sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran
debitur dalam membayar angsuran, yang disebabkan oleh penggunaan dana KUR untuk
kegiatan yang tidak produktif. Hal tersebut kurang sesuai dengan program KUR yang
bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif,
serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

12) Adanya switching kredit komersial dengan KUR dimana 15 dari 43 debitur menyatakan
pernah memperoleh pinjaman kredit komersial untuk modal usaha dan beralih ke pinjaman
KUR karena tingkat bunga KUR yang lebih rendah. Hal ini tentu membantu debitur selaku
pengusaha UMKM dalam hal permodalan dengan biaya bunga yang rendah sehingga akan
dapat mengelola usahanya lebih optimal.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi program KUR di Kalimantan Utara dapat
diberikan rekomendasi antara lain:

1) Perlu strategi komunikasi yang tepat oleh Bank Penyalur untuk menginformasikan insentif-
insentif pemerintah agar tersosialisasikan kepada para debitur.

2) Perlu adanya pelonggaran/kebijakan angsuran bagi debitur yang usahanya masih
terdampak oleh pandemi Covid-19.

3) Perlu adanya pendampingan usaha bagi para debitur KUR, baik dari Pemerintah
(Pusat/Daerah), Lembaga Keuangan (Bank, Koperasi), dan komunitas/asosiasi usaha
untuk meningkatkan pengetahuan para debitur dalam mengelola usahanya.

4) Berdasarkan hasil survei, diperlukan adanya sosialisasi terkait tujuan utama program KUR,
yakni kredit pemerintah untuk membantu usaha masyarakat agar tidak terjadi miskonsepsi
yang menyebabkan pinjaman KUR digunakan untuk keperluan konsumsi dan kebutuhan
pribadi lainnya.

5) Menurut beberapa responden, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dari program
KUR, antara lain bunganya direndahkan, adanya kredit/bantuan dalam bentuk selain uang,
nominal pinjaman yang tidak berpatokan pada agunan, adanya sosialisasi sebelum akad
terkait biaya-biaya yang dibebankan dalam cicilan, dan angsuran yang bisa dibayar secara
kumulatif baik secara triwulanan maupun semesteran.

6) Hendaknya insentif pemerintah terhadap UMKM terus berlanjut selama pandemi Covid-19
untuk membantu para UMKM terdampak Covid-19.

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUR Periode Semester II 2021 dapat bermanfaat dalam
rangka mengoptimalkan penyaluran dan ketepatan sasaran program subsidi bunga pinjaman
KUR bagi UMKM di Kalimantan Utara.

3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-1097/PB.2/2021 tanggal
02 Desember 2021 tentang Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Bulan
November 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan EPA
dengan mekanisme kuesioner secara daring kepada 15 satuan kerja di bawah 15
Kementerian/Lembaga yang wajib terwakili dalam EPA. Pemilihan satuan kerja didasarkan pada
nilai IKPA, tingkat penyerapan, dan capaian output. Menindaklanjuti hasil pengisian kuesioner,
selanjutnya dilakukan konfirmasi dalam bentuk FGD online kepada 3 satker terpilih.

251

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

Adapun hal-hal yang menjadi highlight Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1) Periode cut-off date data yang digunakan pada EPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Utara adalah 30 November 2021.

2) Sampai dengan November 2021, tingkat serapan Belanja Pemerintah Pusat (di luar TKDD)
di Kalimantan Utara sebesar 76,95 persen dari pagu. Angka tersebut masih di bawah target
serapan untuk Triwulan IV sebesar 90 persen.

3) Belum tercapainya target serapan 90 persen disebabkan oleh masih rendahnya Belanja
Modal yaitu sebesar 69,94 persen. Secara nominal, serapan belanja modal tersebut
berkontribusi sebesar 41,72 persen terhadap total serapan.

4) Sementara dari sisi satker, serapan belanja didominasi satker Kementerian PUPR yaitu :
a. Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (21,72 persen)
b. Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Utara(19,59 persen), dan
c. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara (16,81 persen).

5) Berdasarkan EPA, diperoleh informasi dari aspek tematik bahwa sampai dengan
November 2021, satker masih mengalami beberapa kendala dalam penyerapan anggaran
yang secara umum terjadi, antara lain:
a. Adanya Pandemi Covid-19, berdampak pada terhambatnya jadwal pelaksanaan atau
penyesuaian metode pelaksanaan secara online.
b. Adanya satuan kerja yang baru terbentuk dan atau baru menerima DIPA pada tahun
berjalan yang menyebabkan kurang optimalnya realisasi dan atau tidak
terlaksananya kegiatan dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan
tidak memadai.
c. Adanya keterbatasan sumber daya manusia di beberapa satuan kerja, baik dari sisi
jumlah maupun kompetensi dalam penyelesaian kegiatan, sehingga realisasi pada
kegiatan tersebut tidak terserap maksimal.
d. Tidak dapat merealisasikan anggaran secara maksimal dikarenakan anggaran dari
sumber dana PNBP tidak dapat digunakan karena terbatasnya alokasi dana.

6) Terkait akun khusus Covid-19, realisasi anggaran di Kalimantan Utara per 30 November
2021 sebesar Rp.32,532 miliar atau 71,08 persen dari total pagu khusus akun Covid-19,
mengalami kenaikan 23,99 persen dibanding realisasi bulan sebelumnya.

7) Berdasarkan data OMSPAN, nilai capaian IKPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
selaku BUN per tanggal 30 November 2021 sebesar 90,51. Terjadi kenaikan dibanding
nilai bulan sebelumnya sebesar 88,90.

Selanjutnya Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan optimalisasi strategi
komunikasi berupa menyampaikan e-flyer kepada satker mengenai batas waktu penyelesaian
usulan revisi pada akhir Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Kanwil.

252

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

4. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan K/L melalui Kegiatan Stakeholders Day
Sesuai dengan PMK No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu fungsi Kanwil DJPb adalah melaksanakan
pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pusat. Lebih lanjut di dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2018 tentang Pedoman
Pembinan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi pada
Kementerian/Lembaga, disebutkan bahwa pembinaan akuntansi tingkat wilayah dilakukan
kepada pengelola laporan keuangan UAPPA-W, pengelola laporan keuangan UAKPA yang
teridentifikasi mempunyai masalah pada laporan keuangan, atau pengelola laporan keuangan
UAKPA yang memerlukan pembinaan.
UAKPA merupakan entitas pelaporan terkecil tingkat Kementerian/Lembaga yang berkewajiban
menyusun laporan keuangan secara triwulanan, yang untuk selanjutnya dikonsolidasikan pada
tingkat kanwil (UAPPA-W), unit eselon I (UAPPA-E1), dan kementerian/lembaga (UAPA). Dalam
rangka menjaga kualitas laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA, dan sebagai salah satu
upaya mendekatkan diri dengan pengguna layanan, Kanwil DJPb melakukan telah
melaksanakan kegiatan Stakeholder’s Day. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk
kunjungan ke satker UAKPA/UAPPA-W yang memiliki permasalahan akuntansi dan pelaporan
keuangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan Stakeholder’s Day ini adalah sebagai berikut: a). Menjaga
dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA, b). Memastikan
UAKPA lingkup Kanwil DJPb Kalimantan Utara dapat berkontribusi pada pencapaian opini WTP
Laporan Keuangan K/L, c). Mengevaluasi kualitas laporan keuangan UAKPA dalam rangka
perbaikan penyusunan laporan keuangan UAKPA tahun 2021, d). Menyelesaikan permasalahan
akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAKPA sedini mungkin, sehingga permasalahan
tersebut tidak terakumulasi di akhir periode pelaporan, dan e). Meningkatkan pemahaman
operator/penyusunan laporan keuangan pada tingkat UAKPA.

253

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

Sasaran pelaksanaan kegiatan Stakeholder’s Day adalah satker selaku UAKPA/UAPPA-W
lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki permasalahan dalam kualitas
laporan keuangan antara lain Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Kalimantan Utara dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Utara.

Sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember 2021 di lingkup Polda Kalimantan Utara masih
terdapat permasalahan terkait laporan keuangan antara lain:
1) Masih terdapat pagu minus non belanja pegawai di lingkup Polda Kalimantan Utara pada 3

satuan kerja.
2) Terdapat selisih Transfer Masuk-Transfer Keluar sebanyak 26 transaksi pada 8 satuan kerja

lingkup Polda Kalimantan Utara.
3) Masih terdapat pos aset/persediaan belum diregister, pada satker lingkup Polda Kalimantan

Utara sebanyak 10 transaksi.

Tindak lanjut dari Bidkeu Polda Kalimantan Utara selaku penanggung jawab UAPPA-W antara
lain:
1) Atas transaksi pagu minus non belanja pegawai, saat ini untuk DITSAMAPTA Polda

Kalimantan Utara sedang dalam proses perbaikan (Koreksi SPM). Sedangkan untuk Polres
Bulongan dan Polres Nunukan masih dalam koordinasi lebih lanjut.
2) Pagu minus pada akun 523122 (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan Pelumas
Khusus Non Pertamina) disebabkan adanya perubahan ke akun 523123 (Belanja Barang
Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).
3) Terkait pagu minus belanja pegawai akan diselesaikan di tingkat pusat dan saat ini sudah
dilakukan pembahasan di tingkat nasional dengan PUSKU POLRI.
4) Untuk selisih Transfer Masuk-Transfer Keluar dan pos aset/persediaan belum diregister,
Kepala Bidang Keuangan Polda Kalimantan Utara memerintahkan pengelola keuangan
lingkup Polda Kalimantan Utara untuk segera menelusuri penyebab serta segera dilakukan
penyelesaian.

Sementara itu permasalahan kualitas laporan keuangan pada Satker Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Kalimantan Utara antara lain terdapat 4 transaksi selisih Transfer Keluar-
Transfer Masuk, 4 transaksi Aset Belum Diregister dan 2 Jurnal Tidak Lazim yang masih ada
pada PJNW Provinsi Kalimantan Utara.

Tindak lanjut dari Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara yaitu:
Satker akan melakukan konfirmasi nilai/kodefikasi barang dengan pemberi barang untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan, Satker akan melakukan identifikasi transaksi penyebabnya dan
melakukan perbaikan di SIMAK BMN dan melakukan posting ulang SAIBA. Untuk transaksi
Jalan, Irigasi dan Jembatan Belum Diregister dapat dikecualikan dari penilaian kualitas laporan
keuangan. Sedangkan untuk satu transaksi lainnya akan dilakukan penelusuran oleh Satker PJN
Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun permasalahan kualitas laporan keuangan yang terdapat di lingkup Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara antara lain:
1) Terdapat 95 transaksi pagu minus yang disebabkan oleh realisasi belanja yang melebihi

alokasi anggaran tersedia pada DIPA. Transaksi dimaksud seluruhnya berupa Belanja
Pegawai.

254

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

2) Terdapat 5 transaksi Aset Belum Diregister
3) Terdapat 2 Jurnal Tidak Lazim

Selanjutnya tindak lanjut dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara
antara lain:
1) Berdasarkan informasi dari satker, kondisi Pagu Minus sudah diketahui dari awal tahun

anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Utara sebagai UAPPA-W telah mengkoordinasikan penyesuaian pagu antar
satker/UAKPA dan mengkomunikasikannya dengan unit eselon I bersangkutan apabila
masih terdapat kekurangan.
2) Atas transaksi Aset Belum Diregister, satker akan mengidentifikasi transaksi penyebabnya
dan melakukan perbaikan di SIMAK BMN dan melakukan posting ulang SAIBA.
3) Jurnal Tidak Lazim yang terdapat di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Utara, salah satunya adalah transaksi hibah, yang dapat dikecualikan dari
penilaian kualitas laporan keuangan, sedangkan satu lagi berupa jurnal umum yang perlu
diperiksa kembali penyebabnya untuk kemudian diperbaiki apabila masih memungkinkan.

Kegiatan Stakeholder’s Day ini diharapkan bermanfaat dalam mengoptimalkan pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan satker K/L
lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Gbr. Kegiatan Stakeholder’s Day

255

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

5. Koordinasi Penyusunan LKPD Pemprov Kalimantan Utara Dalam Rangka
Penyusunan GFS dan Koordinasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Pemprov
Kalimantan Utara Tahun 2020.

Sehubungan dengan tugas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW), maka dilakukan kegiatan
Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
dalam rangka Penyusunan Goverment Financial Statistic. Kegiatan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa data laporan keuangan yang diterima dari pemerintah daerah merupakan
data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang benar, LSKP-TW yang
disusun juga akan menyajikan data yang valid, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya sehingga dapat memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak yang
membutuhkan informasi sebagaimana fungsi dalam penyusunan LSKP-TW tersebut.

Koordinasi tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1) Untuk menyelaraskan pos-pos yang memiliki perbedaan antara yang tersaji dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dan yang dibutuhkan dalam penyusunan LSKP-TW oleh
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara.
2) Untuk menghasilkan LSKP-TW yang menyajikan informasi dari data yang valid dan
akuntabel sehingga informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Penyusunan GFS dapat disampaikan hal-
hal sebagai berikut.

1) Adanya kebijakan oleh DJPK agar pemerintah daerah menyusun LRA dan laporan
penanganan covid-19 secara mingguan dari yang sebelumnya bulanan menjadi salah satu
kendala.

2) Penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedikit terkendala karena
adanya dana BOS yang belum bisa dijelaskan. Penggunaan dana BOS oleh tiap-tiap
sekolah tidak diperinci dan dibedakan apakah belanja tersebut merupakan belanja
operasional biasa ataupun belanja penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat
pemprov sedikit kesulitan untuk memilah jenis belanjanya karena harus dilakukan secara
manual dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama.

3) Pada tahun 2018 BPK menemukan adanya saldo piutang yang cukup besar pada laporan
keuangan BLU (RSUD Pemprov Kaltara) yang sulit untuk diberikan penjelasan. Piutang
tersebut sudah cukup lama mengendap dan tidak jelas apakah bisa ditagih atau
tidak.Sebelum diaudit dan diperiksa oleh BPK, Laporan Keuangan BLU diaudit dan
diperiksa oleh KAP. Pada saat itu tidak pernah dikatakan ada temuan sehingga BLU tidak
melakukan penelusuran. Setelah temuan BPK pada tahun 2018 terkait saldo piutang yang
besar baru dilakukan penelusuran. Sehingga pada tahun 2019 terdapat saldo penyisihan
piutang yang cukup besar sebagai tindak lanjut dari saldo piutang yang besar.

4) Penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami sedikit kendala
pada saat klasifikasi aset. Hal tersebut disebabkan karena pada Permendagri 90 tidak
terdapat akun-akun yang sesuai dengan perolehan aset pemprov. Sehingga pemprov
mengklasifikasikan ulang aset yang dimiliki agar masuk dalam kodefikasi akun aset yang
sesuai dengan permendagri tersebut. Selain itu, adanya hibah aset yang dinilai

256

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

berdasarkan nilai perolehan juga menjadi salah satu kendala karena aset tersebut harus
dihitung penyusutannya dari nilai awal perolehan.
5) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki investasi jangka pendek dikarenakan
deposito yang dimiliki berumur kurang dari sampai dengan 1 bulan. Hal tersebut ditujukan
agar ketika membutuhkan dana darurat investasi bisa langsung diambil tanpa menunggu
umur investasi mencukupi terlebih dahulu. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019
investasi jangka pendek merupakan deposito yang disimpan dalam jangka waktu 3 sampai
12 bulan.
6) Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menyiapkan
laporan keuangan preliminary sebagai bagian dari data penyusunan GFS oleh Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Utara.
7) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi
dengan seluruh Pemerintah Daerah di lingkup Kanwil salah satunya adalah Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu usaha yang dapat dilakukan Kanwil untuk
meningkatkan kualitas LKPD adalah dengan memberikan asistensi dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan data
yang disajikan oleh pemerintah daerah pada setiap pos yang diungkapkan dalam LKPD
sehingga data yang disajikan dan disampaikan kepada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Utara merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

6. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan
Utara

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada hari Selasa 14 Desember 2021 telah mengukuhkan
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Utara dimana Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu anggotanya.
Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara dan
dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hu.
Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 188.44/K.158/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Didalam Tim TPAKD Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur
Kalimantan Utara, Wakil Gubernur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara
dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara bertindak sebagai pengarah.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertindak sebagai ketua tim.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara menjadi satu-satunya unit
Kementerian Keuangan yang masuk dalam tim TPAKD Provinsi Kalimantan Utara. Didalam tim
juga terdapat perwakilan dari BPS, Perbankan, Perusahaan Asuransi, Kadin dan Dinas Provinsi.
Sebagai salah satu anggota Tim TPAKD, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Utara diharapkan dapat memberikan masukan kepada Gubernur Kalimantan Utara dalam upaya
percepatan akses keuangan di daerah. Peningkatan akses keuangan di daerah diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera. Adapun tugas dan kewajiban tim TPAKD adalah:

1) Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah.
2) Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan

daerah

257

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

3) Memberikan masukan untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan
masyarakat di daerah

4) Menyusun program percepatan akses keuangan di daerah dan mengoordinasikan
pelaksanaanya

5) Menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan program percepatan
akses keuangan di daerah

6) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
7) Melakukan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan program kepada seluruh masyarakat dan

stakeholder
8) Melakukan pertemuan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah dalam bentuk

rapat pleno minimal 2 kali setahun dan rapat koordinasi teknis minimal 4 kali setahun
9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas setiap tahun dan melakukan updating data

realisasi program kerja.

Gbr. Pengukuhan Tim TPAKD Prov Kaltara

258

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN TENGAH

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada periode triwulan III 2021

mencapai angka 3,57% (y-o-y), namun secara triwulanan perekonomian masih mengalami
kontraksi sebesar minus 0,21% (q-to-q). Dalam hal ini, angka pertumbuhan triwulanan lebih
mencerminkan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi di masa pandemi yang fluktuatif.
Penyebab utama dari kontraksi tersebut adalah adanya penurunan aktivitas ekonomi masyarakat
akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 di seluruh
wilayah Kalimantan Tengah pada periode Juli s.d. September 2021.

Hal tersebut terlihat dari data mobilitas masyarakat Kalimantan Tengah yang sebagian
besar berada di bawah baseline pada periode 1 Juli s.d. 30 September 2021. Area grocery and
farmacy (bahan makanan dan farmasi) menjadi satu-satunya area yang masih banyak dikunjungi
oleh masyarakat walaupun terdapat sedikit penurunan aktivitas akibat implementasi PPKM. Hal
ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat merupakan trigger utama dalam pergerakan
pertumbuhan ekonomi.

Komparasi antara Mobilitas Masyarakat dengan Pertumbuhan Ekonomi
Lingkup Kalimantan Tengah TA 2021

Sumber: BPS Kalteng dan Google Mobility, 2021 (diolah)

Untuk periode Triwulan IV, area grocery and farmacy, retail and recreation, parks, transit
stations, dan workplaces terus mengalami peningkatan dengan puncak aktivitas di akhir bulan
Desember 2021. Penurunan aktivitas yang hanya terjadi pada area residential (pemukiman)
menunjukkan bahwa masyarakat terlihat telah kembali melakukan aktivitas ekonomi mendekati
normal. Tentunya hal tersebut disertai dengan penerapan protokol kesehatan. Terlebih lagi,
pembatalan PPKM libur Nataru menyebabkan peningkatan aktivitas di akhir Desember 2021.

259

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi (q-to-q) triwulan IV 2021 regional
Kalimantan Tengah diprediksi kembali tumbuh positif pada kisaran diatas 3%. Hal ini juga
tentunya berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi tahunan mengingat kondisi ekonomi
triwulan IV 2020 yang menjadi pembanding masih berada pada angka minus 3,14%.

Peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat pada triwulan IV 2021 antara lain disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Tingkat inflasi bulanan triwulan IV yang stabil dan terkendali pada kisaran 2,4%-3%. Angka

tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh harga komoditas minyak goreng. Hal ini cukup baik
jika dibandingkan periode triwulan I yang mempunyai rata-rata inflasi sebesar 0,007%.
b. Pengeluaran pemerintah meningkat signifikan pada akhir tahun anggaran, khususnya pada
jenis belanja barang dan belanja modal yang sebagian besar mempunyai jatuh tempo
pembayaran di Desember. Selain itu, DAK Fisik dan Dana Desa tahap terakhir juga
terkonsentrasi penyalurannya pada bulan Desember 2021. Hal tersebut meningkatkan jumlah
uang beredar di masyarakat secara merata, dari lingkup perkotaan s.d. pedesaan. Kondisi
tersebut diprediksi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, khususnya yang bersifat konsumtif,
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
c. Peningkatan aktivitas dan harga komoditas ekspor unggulan wilayah Kalimantan Tengah,
antara lain: (i) CPO (48,1%) dan (ii) Plywood (27,8%).
d. Peningkatan jumlah komoditas sarang burung walet yang semakin meningkat ditengah
pandemi. Kondisi luasnya lahan Kalimantan yang berair dan belum menjadi pemukiman
memudahkan masyarakat untuk berternak sarang burung walet, terlebih lagi pada masa
pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat. Potensi ekspor sarang burung walet wilayah
Kalimantan Tengah dan Selatan mencapai 20,3% dari total potensi ekspor nasional.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi pendapatan APBN per 31 Desember 2021 telah mencapai Rp 5.727 miliar (115,7%).
Ketercapaian penerimaan tersebut disebabkan oleh dua hal utama, yaitu:
a. Akselerasi penerimaaan APBN di bulan Desember 2021 yang mencapai Rp 1.051 miliar
(18,8%), dengan kontribusi utama dari penerimaan PPN sebesar Rp 447,5 milar (42,6%) dan
PPh sebesar Rp 412,3 miliar (39,2%) dari total penerimaan per Desember 2021. Besaran ini
merupakan dampak dari peningkatan aktivitas perdagangan serta harga komoditas unggulan,
seperti CPO (dengan harga USD 1.365,99 per MT pada bulan Desember 2021), sarang burung
walet, dan plywood.
b. Tingginya realisasi pendapatan Bea Keluar (779%), PNBP K/L (151%), dan Pendapatan BLU
(385%), dengan total besaran kontribusi mencapai 15%. Tingginya pendapatan bea keluar
selaras dengan peningkatan kegiatan ekspor produk unggulan wilayah Kalimantan Tengah,
antara lain CPO dan turunannya, kayu, palm kernel shell, batubara, serta minerba lainnya.
Selain itu, peningkatan harga komoditas di pasaran internasional juga menjadi faktor yang
berpengaruh positif terhadap ketercapaian target bea keluar. Untuk Pendapatan PNBP dan
BLU yang jauh melelbihi target mengindikasikan adanya alternatif potensi pendapatan negara
yang dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada

260

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

saat ini, pendapatan PNBP dari sektor pendidikan dan kesehatan merupakan yang paling
besar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Realisasi Pendapatan APBN Prov. Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 (Rp miliar)

3.500 779,0% 1000,0%
800,0%
2.939
3.000 2.578 2.402 385,6% 600,0%
400,0%
2.500

1.992

2.000

1.500 120,5% 139,0% 90,7% 91,4% 151,5% 200,0%
416,2578,5 80,2 72,8 3,6 3,3 198,8301,2
87,7% 628,3 0,0%
80,7
1.000 16,4 63,2

500

- -200,0%

PPh PPN PBB Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar PNBP K/L Pend. BLU

Est. Pendapatan Real. Pendapatan %

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)

Terkait dengan penerimaan perpajakan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi
di sektor pertanian dan perkebunan sebagai alternatif untuk meningkatkan aktivitas
perekonomian, khususnya perkebunan sawit dan karet. Pengembangan potensi perekonomian
tersebut dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kedisiplinan
rekon pajak pusat yang dipungut dari transaksi APBD juga perlu ditingkatkan dalam rangka
memastikan tidak terdapat potensi pajak yang belum masuk sebagai pendapatan negara
mengingat masih cukup basarnya kegiatan ekonomi di sektor administrasi pemerintahan. Terlebih
lagi masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum melaksanakan kewajiban tersebut.

Pemberitahuan Ekspor Barang Prov. Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021

Live Plant; Batubara;
0,20% 5,30%

Plywood; CPO;
27,80% 48,10%

Mineral
Lainnya;
11,80% Ikan; 6,80%

Sumber: OMSPAN, 2021 (diolah)

Pada sisi perdagangan internasional, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada TA 2021
menunjukkan bahwa CPO dan Plywood dan olahan kayu lainnya masih mendominasi komoditas
ekspor Kalimantan Tengah, yaitu 48,1% dan 27,8%. Sedangkan ekspor terkait Sumber Daya
Alam hanya terdiri dari Mineral Lainnya (11,8%) dan Batubara (5,3%). Berdasarkan hal tersebut,
untuk menjaga keberlangsungan potensi tersebut, maka konsep green economics harus benar-
benar diperhatikan oleh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

261

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi Belanja APBN Prov. Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 (Rp miliar)

SumbKeinr:eOrjaMSrePAaNlis,a2s0i2b1e(ldainojlaahA)PBN Provinsi Kalimantan Tengah per 31 November 2021 telah
mencapai 104,5% dari alokasi Rp 24,39 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat berhasil
mencapai angka 97,3%, yang mana didukung oleh adanya akselerasi pencairan dana pada
periode Desember 2021, yaitu pada jenis belanja barang sebesar 16,3% (dari 78,7% di akhir
November 2021) dan pada jenis belanja modal sebesar 15,7% (dari 80,5% di akhir November
2021). Penumpukan pembayaran ini secara umum merupakan dampak dari pandemi Covid-19
yang cukup berfluktuasi sepanjang tahun 2021, sehingga sejumlah program dan kegiatan yang
telah direncanakan oleh satuan kerja K/L terlambat dilaksanakan. Selain itu, kondisi banjir yang
memutuskan jalur transportasi utama juga berpengaruh negatif terhadap kelancaran pelaksanaan
kegiatan atau pekerjaan fisik, yang selanjutnya menunda penyelesaian pekerjaan.

Sedangkan untuk Transfer ke Darah dan Dana Desa (TKDD), tingkat realisasi telah
mencapai 108,1%, dengan catatan sebagai berikut:
a. Kinerja DBH sebesar 183,5% disebabkan karena adanya realisasi penyaluran kurang bayar

DBH TA 2020 yang dilaksanakan di TA 2021.
b. Kinerja DAK Non Fisik sebesar 100,4% disebabkan oleh pembayaran Dana Tambahan

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil yang mancapai 151%.
c. Kinerja DAK Fisik pada bulan Desember 2021 meningkat 20,6% (dari 74,4% di akhir November

2021) dan Dana Desa meningkat 11,5% (dari 87,2% di akhir November 2021). Hal ini
disebabkan oleh penyampaian usulan tahap akhir DAK Fisik dan Dana Desa oleh Pemda pada
bulan Desember 2021. Lambatnya penyampaian usulan tersebut antara lain disebabkan oleh
kondisi banjir, kurangnya sinergi antar instansi pemda, pelaksanaan pemilihan kepala desa,
perubahan APBDes, serta permasalahan hukum pada beberapa desa yang memberikan
dampak psikologis pada desa atau pihak terkait lainnya.

262

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat realisasi anggaran serta percepatan pemulihan
ekonomi daerah, beberapa hal telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Kalimantan Tengah bersama
dengan KPPN terkait, antara lain (1) melakukan koordinasi dan asistensi melalui kegiatan one-
on-one meeting dengan satker K/L dan monitoring khusus menjelang batas waktu penyampaian
SPM, (2) Focus Group Discussion (FGD) dan executive meeting dengan pimpinan Pemda terkait
dengan TKDD, (3) Monitoring dan evaluasi KUR dan UMi, (4) Reviu penyaluran DBH Pajak, (5)
Kerjasama dengan BPKP dalam rangka mempertahankan kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, dan (6) Audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah RI Wilayah Kalimantan
Tengah terkait isu implementasi Keuangan Negara oleh pemerintah daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi penyebab
permasalahan dan merumuskan strategi penyelesaian di samping menekankan peran Kanwil
DJPb sebagai Regional Chief Economist dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Selain
itu, sebagai strategi komunikasi dan sebagai implementasi Kemenkeu Satu, sejumlah strategi
komunikasi dilakukan melalui Press Release APBN, Media Update bersama OJK, BI, dan Satgas
Covid-19, Kemenkeu Night Talk dengan akademisi dan mahasiswa, serta Refleksi Ekonomi
Regional Kalimantan Tengah TA 2021.

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Peranan belanja pemerintah pada masa pandemi dalam menjaga laju pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bertambah strategis, mengingat aktivitas konsumsi
rumah tangga, investasi, dan ekspor-impor mengalami perlambatan. APBN yang terbagi menjadi
anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dan TKDD telah ditetapkan dan selalu
disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kebutuhan belanja setiap wilayah. Namun demikian,
kelancaran atas eksekusi anggaran tersebut sangat tergantung dari kondisi K/L atau Pemda dan
kondisi wilayah terkait.
a. Belanja Kementerian Negara/ Lembaga
Pada Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat realisasi belanja K/L per 1 Desember 2021 baru
mencapai Rp 6,79 triliun (82,8%). Kondisi ini membutuhkan usaha ekstra dari K/L untuk mencapai
target realisasi Triwulan IV sebesar 90%. Dalam rangka percepatan realisasi belanja K/L tersebut,
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sejumlah langkah, antara lain: (i)
melakukan kegiatan one-on-one meeting tematik dengan para KPA yang realisasi belanjanya
belum optimal; dan (ii) melakukan monitoring khusus penyampaian SPM setiap menjelang batas
waktu penyampaian SPM ke KPPN.
Dalam hal ini, jenis belanja barang dan belanja modal, khususnya terhadap outstanding
kontrak yang belum ditagihkan oleh K/L, menjadi fokus utama kegiatan tersebut karena kedua
jenis belanja tersebut menjadi kontributor utama atas ketidakserapan anggaran belanja K/L.
Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, kegiatan tersebut lebih terfokus untuk menagih dan
mengawal komitmen percepatan belanja pemerintah oleh para KPA satuan kerja K/L pada saat
pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Secara umum, kendala yang dihadapi oleh satuan kerja K/L yang mengakibatkan
penumpukan tagihan di bulan Desember 2021 antara lain: 1) Keterlambatan lelang akibat
refokusing anggaran dan pandemi; (2) Keterlambatan lelang untuk pekerjaaan dengan sumber
dana PHLN karena Pokja pengadaan terdapat pada kantor pusat K/L; (3) Gagal lelang pada

263

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

sejumlah pekerjaan akibat permasalahan spesifikasi peralatan; serta (4) Ketidaktercapaian output
akibat permasalahan juknis, proses perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan
kurangnya koordinasi antar instansi, baik lintas K/L maupun antara satker dengan K/L pusatnya.

Dari hasil kegiatan tersebut tersebut, para pimpinan dan pengelola keuangan satuan kerja
K/L terus melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan di bualn Desember 2021 dan melakukan
percepatan penyampaian SPM ke KPPN. Percepatan tersebut tentunya disertai dengan kualitas
belanja dan capaian ouput dalam pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran, dan
meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM agar tidak terjadi pengembalian SPM maupun
retur SP2D.

Keberhasilan kegiatan percepatan realisasi belanja K/L dan monitoring khusus
penyampaian SPM ke KPPN atas belanja K/L tersebut dapat dilihat dari peningkatan realisasi
belanja Kementerian/Lembaga yang cukup signifikan. Realisasi belanja sepanjang bulan
Desember 2021 mengalami peningkatan dari Rp 6,79 triliun (82,8%) menjadi Rp 7,98 triliun
(97,3%), dengan realisasi belanja barang sebesar 95% dan belanja modal sebesar 96,2%.
Dengan adanya peningkatan realisasi yang sangat signifikan tersebut, mengindikasikan bahwa
kegiatan one-on-one meeting dan monitoring dan pengawalan penyampaian SPM di akhir tahun
anggaran yang dilakukan mampu mewujudkan ketercapaian target realisasi anggaran.

b. Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Untuk belanja TKDD, data per 1 Desember 2021 menunjukkan tingkat realisasi yang telah
mencapai target, yaitu sebesar Rp 95,4%. Namun demikian, masih terdapat dua jenis belanja
yang masih mempunyai realisasi di bawah target, yaitu jenis belanja DAK Fisik sebesar Rp 1.226
miliar (74,4%) dan Dana Desa sebesar Rp 1.244 miliar (87,2%). Pendekatan ke pemerintah
daerah selalu subyek pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Tengah setiap bulannya melalui asistensi dan koordinasi kepada sejumlah
Pemda dalam bentuk kegiatan executive meeting dengan Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala
BPKAD, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik dan Dana Desa,
bersamaan dengan kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional yang telah disusun oleh Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut, fokus kegiatan Kanwil DJPb di
bulan Desember adalah mengawal penyampaian usulan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
agar dapat disampaikan sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.

Untuk DAK Fisik, fokus kegiatan dilakukan terhadap proses penyaluran Tahap III dan
Rekomendasi K/L dengan batas akhir pengajuan usulan ke KPPN pada tanggal 15 Desember
2021. Sedangkan untuk Dana Desa, fokus perhatian masih ditujukan pada dua hal. Pertama,
proses penyaluran Tahap II yang masih mencapai 92,7% (1.328 dari 1.433 desa) dan Tahap III
ayng masih mencapai 32,4% (464 dari 1413 desa) yang tersebar merata di seluruh Pemda.
Kedua, proses penyaluran BLT DD bulan 6 s.d. 12 pada Kabupaten Kapuas yang baru mencapai
91,2%. Secara umum permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya sinergi antar
instansi lingkup Pemda, kondisi geografis wilayah, dampak psikologis permasalahan hukum
Kepala Desa, dan konflik internal Pemerintah Desa.

Berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh akselerasi tingkat penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa sepanjang bulan Desember 2021. Terdapat kenaikan yang signifikan atas penyaluran DAK
Fisik, yaitu sebesar 20,6% (dari 74,4% di akhir November 2021 menjadi 95% di akhir Desember
2021). Sedangkan Dana Desa meningkat sebesar 11,5% (dari 87,2% di akhir November 2021
menjadi 99,2% di akhir Desember 2021).

264

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

c. Alokasi DIPA dan TKDD TA 2022

Dalam rangka melanjutkan pemulihan ekonomi dan penguatan sektor kesehatan,
pendidikan, dan perlindungan sosial, dana APBN yang dialokasikan di wilayah Kalimantan
Tengah mencapai Rp 22,91 triliun, yang terdiri dari alokasi K/L sebesar Rp 6,93 triliun dan alokasi
TKD sebesar Rp 15,98 triliun. Alokasi tersebut telah serahkan langsung oleh Gubernur
Kalimantan Tengah pada awal bulan Desember 2021. Selanjutnya, K/L dan pemda diharapkan
dapat melakukan reviu atas alokasi yang diterimanya dan dilakukan penyesuaian untuk
mempercepat pencapaian target pemerintah pada TA 2022.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi
Sebagai program pemerintah untuk mendukung UMKM, perkembangan KUR di Provinsi

Kalimantan Tengah TA 2021 meningkat dengan signifikan. Data SIKP Kemenkeu per Desember
2021 menunjukkan bahwa KUR di wilayah Kalimantan Tengah tersalur sebesar Rp2,98 triliun
kepada 66.246 debitur. Angka penyaluran KUR tersebut meningkat hampir 68% dibandingkan
dengan TA 2020 sebesar Rp1,77 triliun. Jumlah debitur juga mengalami peningkatan sebesar
30% dari sebelumnya sebanyak 50.954 debitur. Dengan kondisi tersebut, KUR sebagai salah satu
program Pemerintah di Kalimantan Tengah sudah semakin dikenal oleh masyarakat sebagai
salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam permodalan usaha bagi UMKM. Namun demikian,
penyaluran KUR di Kalimantan Tengah masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang
merupakan sentra ekonomi di Kalteng, yaitu Kab. Kobar, Kab. Kotim, Kota Palangka Raya dan
Kab. Kapuas dengan total proporsi sebesar 55%.

Sedangkan unuk UMi, perkembangan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 cenderung
mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Data SIKP UMi menunjukkan bahwa sampai
dengan bulan Desember 2021, terdapat penyaluran UMi sebesar Rp7,24 miliar kepada 1.787
UMKM. UMi di Kalimantan Tengah disalurkan oleh dua penyalur skema langsung yaitu Pegadaian
dan PNM dengan dua linkage BAV berbentuk koperasi. Penyaluran tahun 2021 turun 38%
dibanding penyaluran tahun 2020, yaitu sebesar Rp11,68 miliar untuk 3.211 UMKM. Penurunan
ini terjadi karena terdapat satu koperasi penyalur linkage BAV di Kotawaringin Timur yang
merupakan penyalur terbanyak tahun 2020, namun tidak terdapat pada Aplikasi SIKP tahun 2021,
disebabkan adanya kendala di upload data SIKP (informasi dari petugas PIP). Terlepas dari
adanya kendala pada aplikasi yang digunakan, sebagaimana KUR, penyaluran UMi juga
didominasi oleh wilayah-wilayah sentra ekonomi di Kalimantan Tengah. Hampir 70% penyaluran
berada di Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya dan Kab.
Kapuas. 30% lainnya terbagi untuk 11 wilayah lainnya, bahkan pada 5 wilayah yaitu Kab. Murung
Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Lamandau. Kab. Barito Selatan dan Kab. Seruyan hanya tersalur
kepada kurang dari 10 debitur dengan nilai di bawah Rp30 juta.

Kondisi penyaluran KUR dan UMi yang masih belum merata pada semua wilayah di
Kalimantan Tengah merupakan kondisi yang wajar karena dimana konsentrasi ekonomi terjadi
maka disitulah terdapat lebih banyak UMKM yang memerlukan pendanaan bagi usahanya.
Namun demikian, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
daerah, Pemda diharapkan dapat berperan lebih dalam melakukan sosialisasi/ pemberian
informasi melalui berbagai sarana dan media kepada masyarakat, khususnya UMKM. Dana
UMKM dan UMi merupakan salah satu kluster PEN yang ditujukan untuk mendukung
perkembangan usaha masyarakat di masa pandemi, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih

265

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kalteng. Dalam hal ini peningkatan sinergi Kanwil DJPb
Provinsi Kalteng dengan Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembina UMKM di
daerah, para penyalur KUR dan UMi serta pihak terkait lainnya, menjadi alternatif solusi untuk
mengoptimalkan penyaluran KUR dan UMi sebagai alternatif pendanaan bagi usaha UMKM di
Kalteng.

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder di
daerah
Kanwil DJPb Kalimantan Tengah selaku Regional Chief Economist (RCE) berupaya untuk

memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui sharing session dan perumusan solusi
terhadap permasalahan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Penguatan Strategi
Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dengan BPKP; (ii) Analisis atas
ketidakdisiplinan rekon pajak pusat oleh pemerintah daerah; dan (iii) Strategi komunikasi serta
penguatan kerjasama dengan Regional Economist.

a. Penguatan Strategi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Dalam rangka penguatan pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk

mendukung pemerintah daerah dalam mempertahankan raihan opini WTP, Kanwil DJPb
Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan FGD “Strategi Pembinaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk Mempertahankan Raihan Opini WTP Pemda di Provinsi
Kalimantan Tengah” dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

FGD Strategi Pembinaan SAPD Tahun 2022 untuk Mempertahankan Raihan Opini WTP Pemda
dengan BPKP Perwakilan Kalteng

Sebagai latar belakang pembahasan, terdapat data perkembangan oprini LKPD beserta
sitem informasi keuangan pendukungnya.

Perkembangan Opini LKPD wilayah Kalimantan Tengah dan Sistem Informasi Pendukungnya

266

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Hasil pemetaan yang dilakukan pada kegiatan FGD tersebut antara lain adalah: (i)
Kurangnya kualitas SDM; (ii) Kebijakan akuntansi belum sesuai dengan peraturan yang terbaru;
(iii) Perbedaan kodefikasi rekening antara Permendagri yang baru dan yang lama; (iv) Lambatnya
finalisasi angka belanja; dan (v) Kesalahan penambahan umur masa manfaat pada kapitalisasi
setelah perolehan aset tetap.

Penyebab dari permasalahan tersebut secara umum disebabkan oleh kualitas, kaderisasi,
dan pembinaan SDM, serta perubahan pertaruan kodefikasi program, kegiatana, rekening, dan
barang milik daerah (Permendagri 108/2016 dan Permendagri 90/2020). Hal ini berakibat pada
berkurangnya ketepatan penyajian angka dalam LKPD dan keterlambatan penyelesaian
penyusunan LKPD.

Berdasarkan hasil FGD, implementasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada saat
ini antara lain:
a. Pemda Mengalami kekurangan SDM berkualitas, khusunya di bidang akuntansi dan aset

BPKAD. Terdapat sejumlah pemda yang mulai proaktif untuk berkonsultasi dan meminta
pembinaan ke BPKP.
b. Sejumlah pemerintah daerah masih belum meng-update kebijakan akuntansinya.
c. Pemerintah daerah pengguna SIMDA keuangan telah melakukan mapping dari kode rekening
lama ke kode rekening baru, namun masih ada beberapa kode rekening yang tidak termapping
dengan tepat dikarenakan tidak adanya rekening baru yang pas dan pemerintah daerah tidak
memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi, dan mengubah kode rekening
d. Pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan akibat lamanya rekonsiliasi belanja dari
Dana BOS telah melakukan evaluasi dan pengetatan jadwal rekonsiliasi, sehingga diharapkan
dapat meminimalisir dampak dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi

267

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

e. Bidang aset pada beberapa pemerintah daerah mulai melakukan sosialisasi cara perhitungan
umur masa manfaat akibat adanya kapitalisasi setelah perolehan kepada pengurus barang di
OPD
Adapaun indikator keberhasilan atas kegiatan tersebut adalah adanya strategi yang lebih

komprehensif dalam proses pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, antara lain
dengan bekerjasama dengan BPKP.

b. Analisis atas Ketidakdisiplinan Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Penyetoran Pajak Pusat oleh Pemerintah Daerah
Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan Rakor Intensifikasi PPh dan PPB Regional

Kalimantan Tengah antara Kanwil DJPb, Kanwil DJP, Pemda lingkup Kalteng, dan DPRD Provinsi
Kalteng, Kanwil DJPb melakukan analisis terhadap fenomena ketidakdisiplinan pemerintah
daerah dalam melakukan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat dan penyampaian BAR terkait, yang
mana menjadi syarat usulan penyaluran DBH PPh dan PPB sektor Migas dan Panas Bumi.

Untuk mengetahui penyebab ketidakdisiplinan tersebut, perlu dilihat dampak penyampaian
BAR penyetoran pajak pusat terhadap penerimaan DBH Pajak di suatu daerah. Terkait dengan
proses penyalurannya, terdapat dua jenis DBH Pajak yang dimanfaatkan sebagai instrumen untuk
meningkatkan peran pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan negara melalui
akuntabilitas penyetoran pajak pusat atas belanja pemerintah daerah, yaitu:
a. DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, serta Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi,

kabupaten, dan kota untuk sektor Migas dan Pengusahaan Panas Bumi.
b. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN (selanjutnya disebut dengan DBH PPh).

Penyaluran atas kedua jenis DBH tersebut mensyaratkan adanya BAR atas penyetoran
pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah, yang mana dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan KPPN dan KPP di wilayah kerjanya (PMK 233/PMK.07/2020 Pasal 20
ayat (6) dan (7)).

Adapun ruang lingkup analisis yang digunakan dalam analisis tersebut didasarkan pada tiga
hal utama, yaitu jenis DBH Pajak yang berkaitan dengan BAR, periode penerapan persyaratan
BAR, dan kodefikasi akun penyaluran DBH Pajak. Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup yang
dapat digunakan dalam proses analisis adalah:
a. Penyaluran DBH TA 2021 dengan data penyampaian BAR semester II 2020 dan semester I

2021.
b. DBH Pajak Penghasilan Perorangan (61111). Sedangkan DBH PBB MigasPabum tidak dapat

teridentifikasi dengan jelas, khususnya pada periode semester II TA 2021 karena: (i) tidak
terdapat perbedaan akun DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, serta Biaya
Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota antara sektor P3 dan MigasPabum;
dan (ii) irisan periode penyaluran DBH PBB antara sektor P3 dan MigasPabum.

Selanjutnya, berdasarkan data penyampaian BAR penyetoran pajak pusat tersebut,
terdapat dua kluster analisis, yaitu kluster A (pemda yang pernah mengirim BAR) dan kluster B
(pemda yang sama sekali tidak mengirim BAR). Selanjutnya, dengan menggunakan data realisasi
bulanan penyaluran DBH PPh TA 2021 dapat dilihat pola realisasi penyalaluran DBH pada kedua
kluster tersebut.

268

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

20.000 Penerimaan DBH PPh Pemda yang Menyampaikan BAR (Kluster A)
18.000 per 15 Desember 2021 (Rp juta)
16.000
14.000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
12.000
10.000

8.000
6.000
4.000
2.000

-

KOTIM SERUYAN KAPUAS KOBAR KATINGAN BARUT

Sumber: Simtrada, 2021 (diolah)

Pada kluster A, terlihat bahwa terdapat variasi besaran penyaluran DBH, dimana besaran
penyaluran pada bulan Maret untuk untuk Kab. Kotawaringin Timur dan Seruyan adalah nilai DBH
PPh Triwulan I ditambah dengan Penyaluran Kurang Bayar DBH Sementara TA 2020 (KMK
nomor 3/KM.7/2021). Sedangkan untuk Kab. Kotawaringin Barat, Katingan, Kapuas, dan Barito
Utara hanya merupakan Penyaluran Kurang Bayar DBH Sementara TA 2020 karena terlambat
menyampaikan BAR penyetoran pajak pusat. Selain itu, kenaikan yang terjadi pada bulan
September dan Oktober 2021 merupakan Penyaluran Kurang Bayar TA 2021 berdasarkan PMK
nomor 129/PMK.07/2021.

Penerimaan DBH PPh Pemda yang Tidak Menyampaikan BAR (Kluster B)
per 15 Desember 2021 (Rp juta)

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
-

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

KALTENG BARSEL SUKAMARA LAMANDAU GUNMA
PULPIS MURAY BARTIM PALANGKA

Sumber: Simtrada, 2021 (diolah)

Sedangkan pada kluster B, alokasi DBH PPh yang dibayarkan sepanjang TA 2021 kepada
9 pemda yang belum pernah menyampaikan BAR penyaluran pajak pusat hanya merupakan
Penyaluran Kurang Bayar Sementara TA 2020 dan Penyaluran Kurang Bayar TA 2021.

269

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Jika melihat pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020, maka
dapat dilihat salah satu penyebab ketidakdisiplinan pemda, yaitu ketentuan bahwa BAR
penyetoran pajak pusat hanya menjadi syarat penyaluran DBH PPh dan PBB Migas Pabum
Triwulan I dan II (BAR Semester II TAYL) dan penyaluran Triwulan III (BAR Semester I TAB).
Dalam hal ini, penyaluran Triwulan IV tidak mensyaratkan BAR, yang artinya akan disalurkan oleh
DJPK secara otomatis. Dari sisi besaran penyaluran, DBH PPh Triwulan IV yang disalurkan pada
bulan Desember TAB adalah sebesar selisih dari alokasi DBH PPh dikurangi dengan besaran
DBH PPh yang telah telah disalurkan pada Triwulan I, II, dan III.

Kesimpulannya bahwa besaran alokasi DBH PPh tetap akan disalurkan pada pemda di TAB
(paling lambat di bulan Desember) walaupun pemda tidak disiplin dalam melakukan rekonsiliasi
dan menyampaikan BAR penyetoran pajak pusat. Sehingga, kewajiban akan penyampaian BAR
tersebut akan otomatis kadaluwarsa pada saat tahun anggaran berakhir.

Secara umum DBH PPh dan PBB merupakan dana transfer yang bersifat pengembalian
dari peran pemda untuk membantu pemerintah pusat dalam mengumpulkan penerimaan,
sehingga penundaan penyaluran DBH tersebut merupakan bentuk punishment yang sesuai untuk
ketidaktaatan dalam penyampaian syarat salurnya. Namun demikian, penyaluran DBH PPh yang
baru dilakukan seluruhnya di bulan Desember tentunya akan menimbulkan potensi SiLPA pada
pemda terkait selain menimbulkan biaya kemanfaatan sebagaimana telah diperhitungkan
besaranya di atas.

Namun demikian, Kanwil DJPb tetap akan mendorong pemerintah daerah untuk taat dalam
melakukan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat pada periode selanjutnya mengingat besaran DBH
Pajak yang tertunda akan dapat bermanfaat bagi pemulihan ekonomi di setiap pemerintah daerah.

c. Pendampingan Pemda dalam Kunjungan DPD RI terkait dengan implementasi
Undang-Undang Keuangan Negara
Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah juga melaksanakan

pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan audiensi
bersama Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait dengan implementasi
Undang-Undang Keuangan Negara di Pemerintah Provinsi Kalteng. Agenda dari DPD RI tersebut
adalah menyerap aspirasi jika terdapat permasalahan dalam implementasi UU Keuangan Negara
di daerah, melihat realisasi APBN dan APBD di daerah, dan menyerap aspirasi permasalahan
yang harus dieskalasi ke pemerintah pusat.

Pendampingan Pemprov Kalteng dalam Audiensi bersama Anggota Komisi IV
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Dalam hal ini, Kanwil DJPb berpartisipasi dalam menjelaskan peran dan fungsi Kanwil
DJPb sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, serta menjelaskan kondisi APBN TA

270

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

2021 di wilayah Kalteng. Hal ini diharapkan dapat lebih mengenalkan tugas dan fungsi KAnwil
DJPb dan dapat meningkatkan koordinasi dan pemahaman pemerintah daerah dalam
pelaksanaan Keuangan Negara.

d. Strategi Komunikasi dan Penguatan Kerjasama dengan Regional Economist
Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb di bulan Desember terbagi menjadi

dua target. Pertama, penyampaian informasi kepada media massa sebagai kanal informasi fiskal
APBN kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan press release APBN. Kegiatan
tersebut selanjutnya dikolaborasikan dengan informasi seputar moneter, lembaga keuangan, dan
kondisi Covid-19 terkini melalui kegiatan Media Update Kalimantan Tengah, sehingga diperoleh
suatu informasi ekonomi regional yang komprehansif. Dalam hal ini Kanwil DJPb berkolaborasi
dengan perwakilan BI, OJK, dan Satgas Covid-19 wilayah Kalimantan Tengah.

Media Update Perekonomian Kalteng TA 2021

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb kembali menegaskan perannya sebagai
representasi Kementerian Keuangan di daerah dan Regional Chief Economist. Kegiatan bersama
tersebut secara tidak langsung juga memperkaya informasi dalam rangka mendukung analisis
fiskal dan ekonomi yang dilakukan oleh Kanwil DJPb sebagai RCE.

Untuk strategi komunikasi yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan bersama Kemenkeu
Satu berupa Night Talk dengan para mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah dalam rangka
mengenalkan lebih dekat tugas peran institusi Kementerian Keuangan, khususnya yang berada
di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, terdapat kegiatan Refleksi Ekonomi Regional
Kalimantan Tengah TA 2021 sebagai sarana bertukar informasi pelaksanaan kegiatan antar
eselon I, yang mana diikuti oleh seluruh instansi Kementerian Keuangan yang berlokasi di kota
Palangkaraya.

Kegiatan Kemenkeu Satu Night Talk

271

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Sedangkan penguatan kerjasama dengan Regional Economist Kalimantan Tengah diawali
dengan audiensi yang dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah dengan Rektor
Universitas Palangka Raya. Dalam kegiatan ini disepakati adanya penunjukan RE dari Universitas
Palangka Raya yang akan mendampingi kegiatan analisis yang dilakukan oleh Kanwil DJPb,
antara lain penyusunan Kajian Fiskal Regional TA 2021.

Kegaitan Refleksi Ekonomi Regional Kalimantan Tengah TA 2021

4. Indikator Keberhasilan

Dari analisis dan program intervensi yang dilakukan, berikut indikator efektifitas keberhasilan
kegiatan RCE bulan Desember 2021

Gambar 2: Indikator Keberhasilan RCE Bulan Desember 2021

Komponen Outcome Dampak

1 – One-on-one meeting • Peningkatan peran aktif • Percepatan realisasi belanja
percepatan realisasi belanja
K/L dan monitoring khusus satuan kerja K/L satuan kerja K/L di bulan
menjelang batas waktu
penyampaian SPM • Peningkatan ketelitian Desember, khususnya belanja

dalam penerbitan SPM dan barang (16,3%) dan belanja modal

ketepatan waktu (15,7%)

penyampaian SPM. • Realisasi belanja K/L diatas target

90%, baik secara total (97,3)

maupun per jenis belanja (>95%)

272

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

2 – Executive Meeting dan FGD • Peningkatan peran aktif • Percepatan realisasi TKDD di bulan

penyaluran DFDD, serta Pemda dalam penyelesaian Desember, khususnya DAK Fisik

monitoring khusus menjelang permasalahan internal (20,6%) dan Dana Desa (11,5%)

batas waktu penyampaian Pemda • Realisasi belanja TKDD diatas

usulan • Ketepatan waktu target 90%, yaitu 95% untuk DAK

penyampaian usulan DAK Fisik dan >99% untuk jenis TKDD

Fisik dan Dana Desa lainnya.

3 – Koordinasi KUR dan UMi Peningkatan peran aktif Peningkatan penyaluran KUR dan
Pemda dalam pembinaan UMi
UMKM

4 - Penguatan Strategi Penyempurnaan informasi Terwujudnya strategi yang lebih
Pembinaan Sistem Akuntansi terkait kendala pemda komprehensif dalam pembinaan
Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKPD pemda terkait penyusunan LKPD,
dari intitusi pembina pemda antara lain sinergi dengan BPKP
lainnya (BPKP)

5 – Analisis atas Terpetakannya penyebab Terwujudnya strategi yang lebih
Ketidakdisiplinan Penyampaian dan perilaku ketidaksiplinan adaptif dalam pembinaan pemda
Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pemda dalam pelaksanaan terkait kedisiplinan pelaksanaan
Penyetoran Pajak Pusat oleh rekon pajak pusat kewajiban untuk meningkatkan
Pemerintah Daerah penerimaan DBH Pajak yang tepat
waktu

6 – Pendampingan Pemda Tugas dan fungsi Kanwil Peningkatan koordinasi dan
dalam Kunjungan DPD RI DJPb sebagai perwakilan pemahaman pemerintah daerah
terkait dengan implementasi Kemenkeu di daerah lebih dalam pelaksanaan Keuangan
Undang-Undang Keuangan dikenal oleh pihak eksternal Negara.
Negara (DPD RI)

7 – Strategi Komunikasi dan • Branding Kanwil DJPb • Kanwil DJPb lebih dikenal sebagai
Penguatan Kerjasama dengan
Regional Economist sebagai Regional Chief Regional Chief Economist di

Economist, baik ke media, wilayah

masyarakat, dan akademisi • Peningkatan kesiapan SDM dan

• Penguatan konsolidasi organisasi Kanwil DJPb sebagai

internal Kemenkeu Regional Chief Economist dalam

• Peningkatan koordinasi persiapan implementasi RCE pada

dengan Regional TA 2022

Economist dan stakeholder

yang berbasiskan analisis

273

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI KUR DAN UMi SERTA ANALISIS PENGARUH OPINI LKPD
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pada Triwulan III 2021 perekonomian regional di Wilayah Kalimantan mengalami
pertumbuhan sebesar 4,52 persen dibandingkan Triwulan III 2020 (y-o-y). Jika dirinci
berdasarkan provinsi, laju pertumbuhan kelima provinsi di Pulau Kalimantan memiliki kinerja
positif, dimana Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi
dan Kalimantan Timur berada di posisi keempat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,51
persen.

Sedangkan dari struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada Triwulan III, kontribusi
masing-masing provinsi dalam penciptaan nilai tambah regional Kalimantan relatif sama jika
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari total PDRB, Kalimantan Timur memiliki
kontribusi yang cukup dominan, yaitu sebesar 50,20 persen.

Dilihat dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 9,97 persen. Kemudian diikuti oleh
Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,95 persen dan Lapangan Usaha
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,94 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,25 persen. Salah satu penyebab kenaikan
Komponen PMTB adalah adanya peningkatan kegiatan investasi, yang ditunjukkan oleh
kenaikan nilai dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Kalimantan Triwulan III-2021

5,24 4,95 4,82 4,51

2,98 4,6 3,62 2,34
2,35 2,68 1,14
3,57

1,92

Kalimantan Utara -0,21

Ka-0li,m77antan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

q to q y on y c to c

(PMDN).

274

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Sumber: Berita Resmi Statistik No 56/11/64/Th.XXIV, 5

Pada Bulan NovNeomvebmebre2r 0202211, tingkat inflasi di Kalimantan Timur sebesar 0,17 persen

dengan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,71 persen dan inflasi tahun kalender sebesar

1,45 persen. Hal ini terjadi karena peningkatan harga dalam 6 indeks kelompok pengeluaran

diantaranya kelompok transportasi sebesar 1,3 persen, kelompok perlengkapan, peralatan,

dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44 persen, kelompok perawatan pribadi dan

jasa lainnya sebesar 0,26 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,16

persen, kelompok

perumahan, air, listrik dan

bahan bakar rumah

tangga sebesar 0,11

persen dan kelompok

kesehatan sebesar 0,05

persen. Berdasarkan

tingkat inflasi di regional

Kalimantan, Kota

Balikpapan berada di

urutan ke-7 dengan inflasi

sebesar 0,27 persen dan

Kota Samarinda berada di

urutan ke-10 dengan

inflasi sebesar 0,09 persen.

Pada tahun 2021, kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltim sebesar 76,88. Angka ini naik 0,64 poin
dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Dengan tercapainya angka tersebut,
mengindikasikan bahwa IPM di Kalimantan Timur berstatus tinggi. Meskipun demikian, masih
terdapat jarak yang cukup lebar antar nilai IPM di level kabupaten/ kota terutama Kabupaten
Mahakam Ulu. Hal ini terjadi karena kondisi geografis yang menyebabkan daerah tersebut
sulit dijangkau.

275

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Nilai ekspor Kalimantan Timur pada bulan Oktober naik sebesar 21,35 persen
dibandingkan bulan September 2021. Dengan golongan bahan bakar mineral sebagai
kontributor terbesar yakni sebesar 81,54 persen. Bahkan, secara nasional Kalimantan Timur
menduduki urutan kedua sebagai provinsi dengan peranan ekspor terbesar, yakni sebesar
10,21 persen. Namun, tidak demikian di sisi impor yang mengalami penurunan sebesar 2,72
persen.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi penerimaan APBN lingkup Provinsi Kalimantan Timur pada akhir Desember
2021 sebesar Rp20,13 triliun. Jumlah penerimaan tersebut berasal dari penerimaan dalam
negeri yakni penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan
perpajakan berkontribusi sebesar 91,69 persen dari total Penerimaan Dalam Negeri atau
sebesar Rp18,46 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi sebesar 8,31
persen atau sebesar Rp1,67 triliun.

Dalam hal penerimaan perpajakan, pajak Pajak Dalam Negeri memiliki kontribusi yang
besar, yakni 73,24 persen atau sebesar Rp14,74 triliun. Hal ini disokong dengan penerimaan
pajak penghasilan terutama sektor non migas. Di sisi Pajak Perdagangan Internasional, Bea
Keluar memiliki kontribusi yang besar yakni 76,84 persen.

Sementara, target penerimaan PNBP di Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan
OMSPAN sebesar Rp1,22 triliun. Per 31 Desember 2021, realisasi atas penerimaan tersebut
sebesar Rp1,67 triliun atau 137,08 persen. Hal ini disokong dengan capaian dua penerimaan
dari PNBP yang melampaui target yakni PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan
Umum.

Sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur
melakukan monitoring dan evaluasi ke satker Kementerian/ Lembaga lingkup Prov.
Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan PNBP dan mengatasi kendala-
kendala yang terjadi. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi PNBP.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Secara umum, kinerja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31

Desember 2021 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Dari total pagu
sebesar Rp9,47 triliun, anggaran yang terealisasi adalah senilai Rp8,91 triliun atau 94,05
persen, tumbuh 8,26 persen (y-o-y).

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat realisasi tertinggi
yakni sebesar 98,92 persen atau sebesar Rp549.159.858.996 dari pagu sebesar
Rp555.139.058.000. Sedangkan Kota Bontang memiliki tingat realisasi terendah yakni
sebesar 91.36 persen atau sebesar Rp193.448.820.409 dari pagu sebesar
Rp211.753.717.000.

276

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Pagu Realisasi Belanja lingkup Kalimantan Timur

4.5 00.000 .000.0 00 98,84% 98,59% 98,92% 100 ,00%

4.0 00.000 .000.0 00 96,17%

3.5 00.000 .000.0 00 95,71% 98, 00%
96, 00%
93,99% 93,81%
3.0 00.000 .000.0 00 93,05% 93,20%
2.5 00.000 .000.0 00
94, 00%
2.0 00.000 .000.0 00
91,36%

92, 00%

1.5 00.000 .000.0 00

1.0 00.000 .000.0 00 91,70% 90, 00%
88, 00%

500 .000.0 00.00 0

0 86, 00%

Kaltim Paser Berau Kubar Kutim PPU Kukar Mahulu Samari Balikpa Bontan
nda pan g

PAGU 2.778.34 471.453. 462.010. 386.370. 498.104. 267.216. 555.139. 185.065. 3.940.88 2.815.27 211.753.

Realisasi 2.585.34 443.099. 444.298. 381.879. 467.272. 263.438. 549.159. 172.476. 3.613.95 2.694.37 193.448.

Presentase 93,05% 93,99% 96,17% 98,84% 93,81% 98,59% 98,92% 93,20% 91,70% 95,71% 91,36%

PAGU Realisasi Presentase

Gambar 2. Realisasi Belanja APBN berdasarkan Wilayah s.d.Desember 2021
Sumber : MEBE, diakses pada 3 Januari 2022 (data diolah)

Berdasarkan jenis belanjanya, kinerja tertinggi dicapai oleh Belanja Bantuan Sosial (57)
dengan realisasi sebesar 99,88 persen dari pagu senilai Rp6,50 miliar. Belanja Pegawai (51)
terealisasi sebesar Rp3,05 triliun (99,18 persen). Belanja Barang (52) terealisasi senilai
Rp2,96 triliun (91,26 persen), dan Belanja Modal (53) terealisasi sebesar Rp2,89 triliun (91,89
persen). Capaian ini disumbang oleh pembangunan insfrastruktur pada Kementerian PUPR
diantaranya Pembangunan Jalan pada satker PJN Wil. I, PJN Wil. II dan Pelaksanaan Jalan
Perbatasan Kaltim serta Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi pada satker SNVT
Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III.

Millions 3.500.000 99,21% 99,88% 102,00%
3.000.000 Belanja Pegawai 100,00%
2.500.000 91,32% 91,89% Belanja Bantuan 98,00%
2.000.000 Sosial 96,00%
1.500.000 Belanja Barang Belanja Modal 94,00%
1.000.000 3.243.630.895.000 3.142.454.816.000 6.501.750.000 92,00%
2.962.111.995.152 2.887.634.585.959 6.494.100.000 90,00%
500.000 88,00%
- 91,32% 91,89% 99,88% 86,00%

Pagu 3.076.397.421.000
3.052.032.444.503
Real
99,21%
%
Realisasi

Sumber: OMSPAN, diakses pada 1 Desember 2021 (diolah)

Sebagai upaya untuk mewujudkan akselerasi pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb
Povinsi Kalimantan Timur telah menyelenggarakan kegiatan inovatif Evaluasi Pelaksanaan

277

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Anggaran “Ngopi Panas” (Ngobrol Pintar Pelaksanaan Anggaran Satker) setiap bulan dengan
mengundang beberapa satker lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

3. Realisasi DAK Fisik dan Dana Desa
Realisasi Dana Desa di Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 mencapai 98,5

persen atau sebesar Rp924,99 miliar dari pagu sebesar Rp939,07 miliar. Adapun Pemerintah
Daerah yang memiliki realisasi 100 persen adalah Pemerintah Kabupaten Berau dan
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Mahakam
Ulu memiliki persentase realisasi terendah yakni sebesar 88,1 persen.
Adapun rincian realisasi penyaluran Dana Desa per wilayah di Kalimantan Timur adalah
sebagai berikut:

Sumber: OMSPAN, diakses pada 3 Januari 2022 (diolah)

Realisasi DAK Fisik pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur
sampai dengan 31 Desember 2021, dari pagu sebesar Rp.1,28 triliun terealisasi sebesar
Rp1,10 triliun atau realisasi terhadap pagu sebesar 85.60 persen sedangkan realisasi
terhadap kontrak sebesar 95.56 persen. Terdapat Pemerintah Daerah yang memiliki realisasi
penyaluran tertinggi yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan
persentase sebesar 97,92 persen, kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu dengan persentase sebesar 97,21 persen. Sedangkan Pemerintah Daerah
dengan persentase terendah adalah Pemerintah Daerah Bontang dengan persentase
sebesar 74,54 persen. Adapun rincian penyaluran DAK Fisik per wilayah di Kalimantan Timur
dirinci sebagai berikut:

Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021

Pemda Pagu Realisasi Persentase
Prov. Kaltim 316.537.557.000
247.450.542.385 78,17 %

278

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Kab Berau 123.848.514.000 110.957.006.596 89,59 %
Kab. Kutai Kartanegara 137.167.525.000 124.213.986.382 90,56 %
Kab. Kutai Barat 90,40 %
Kab. Kutai Timur 51.998.451.000 47.008.464.072 79,66 %
Kab. Paser 130.026.991.000 103.584.054.182 83,42 %
Kota Balikpapan 156.805.690.000 130.807.163.994 83,49 %
Kota Bontang 74,54 %
Kota Samarinda 69.168.691.000 57.747.951.356 95,48 %
Kab. Penajam Paser Utara 53.309.043.000 39.737.265.219 97,92 %
Kab. Mahakam Ulu 81.124.822.000 77.457.646.345 97,21 %
Jumlah Total 77.268.475.000 75.661.142.165 85,60 %
87.840.730.000 85.391.704.444
1.285.096.489.000 1.100.016.927.140

Sumber: OMSPAN, diakses pada 3 Januari 2022 (diolah)

4. Realisasi APBD

Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 mencapai 82,36

persen atau sebesar Rp25.217,58 miliar dari target sebesar Rp30.671,53 miliar. Persentase

perolehan terbesar berasal dari Pendapatan Lainnya yang mana telah mencapai 155,15

persen atau sebesar Rp4.037,04 miliar dari target sebesar Rp2.601,94 miliar, hal ini disokong

dengan tingginya perolehan pendapatan transfer antar daerah yang telah jauh melebihi target,

yakni sebesar 169,72

Pendapatan APBD Kalimantan Timur persen atau sebesar

25. 000,00 (dalam miliar rupiah) 180,00% 3.848,84 miliar dari target

20. 000,00 19.967,40 155,15% 160 ,00% sebesar 2.267,78 miliar.
15.214,13 140 ,00%
15. 000,00 Meskipun demikian,
76,19%
73,64% 120 ,00%
8.102,1910.000,00
100 ,00% terdapat jenis pendapatan
5.966,42
80, 00% yang masih jauh dari target
5.0 00,00
4.037,04 60, 00% yakni Lain-lain
40, 00%
2.601,94 20, 00% Pendapatan Sesuai

0,0 0 TKDD 0,0 0% dengan Ketentuan
Peraturan yang sah
PAD Pendapatan Lainnya

Pagu Realisasi Persentase dimana pendapatan hanya

Sumber: www.DJPK.Kemenkeu.go.id, diakses pada 3 Januari 2022 (diolah) sebesar 0.06 miliar atau

sebesar 0.04 persen dari target sebesar Rp140,32 miliar.

Realisasi belanja Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.080,89
miliar dari pagu sebesar Rp34.490,43 miliar sehingga persentase realisasi sebesar 75,62
persen. Dari 4 jenis belanja APBD, belanja Modal memiliki realisasi terbesar, yakni sebesar
Rp5.616,53 miliar atau sebesar 88.03 persen dari pagu sebesar Rp6.380,51 miliar.
Sedangkan persentase realisasi belanja terendah pada belanja barang dan jasa yakni
sebesar Rp7.321,43 miliar atau sebesar 70.12 persen dari pagu sebesar Rp10.440,73 miliar.

279

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Belanja APBD Kalimantan Timur

12.0 00,00 88,03% 100 ,00%

10.140,25 10.440,73 6.380,51 90, 00%
74,53%10.000,00 5.616,53
7.321,43 74,18%
7.557,868.000,00 70,12% (dalam miliar80,00% rupiah)

6.00 0,00 7.528,94 70, 00%
5.585,06 60, 00%
50, 00%

40, 00%

4.00 0,00

30, 00%

20, 00%

2.00 0,00

10, 00%

- 0,0 0%

Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Belanja Lainnya

pagu realisasi presentase

Sumber: www.DJPK.Kemenkeu.go.id, diakses pada 3 Januari 2022 (diolah)

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur telah menyelenggarakan FGD Akselerasi
Belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan secara rutin setiap bulan, dengan tujuan untuk
mendorong akselerasi belanja Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut mengimplementasikan
nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni sinergi. Hal ini karena kegiatan tersebut sebagai
ajang komunikasi dan diskusi dengan Pemerintah Daerah setempat guna membahas
permasalahan yang dihadapi serta Kanwil memberikan solusi tersebut sesuai dengan
kewenangan Kanwil DJPb.

C. Kinerja Fiskal Regional

1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Realisasi DAK Fisik lingkup Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember
2021 dari pagu sebesar Rp.1,28 triliun terealisasi sebesar Rp1,10 triliun atau realisasi
terhadap pagu sebesar 85,60 persen sedangkan realisasi terhadap kontrak sebesar 95,56
persen. Realisasi Dana Desa di Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2021
mencapai 98,5 persen atau sebesar Rp924,99 miliar dari pagu sebesar Rp939,07 miliar.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021
antara lain :
a. Juknis K/L baru dikeluarkan pada pertengahan tahun sedangkan kegiatan baru bisa

dilaksanakan setelah juknis diterbitkan.
b. Lambatnya OPD menginput dokumen syarat penyaluran walaupun pencairan sudah

mencukupi.
c. Cuaca yang memasuki musim hujan dan manajemen dari penyedia yang tidak baik

dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan
d. Keterbatasan pilihan unit kendaraan di e-katalog sehingga pengadaan menggunakan

metode lelang.
e. Pemerintah Desa lambat mengajukan Dana Desa Tahap II karena fokus APBDes

Perubahan (pemotongan ADD dan Bantuan Keuangan Kabupaten) dan terjadi
kendala teknis dalam Siskeudes.
f. Pemerintah Desa karena faktor geografis dan biaya operasional saat pengajuan,
selalu menunggu semua pengajuan tiga sumber dana selesai, baru pengajuan

280

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

sehingga walaupun serapan Dana Desa sudah mencapai 50 persen, tidak
mengajukan Dana Desa terlebih dahulu.
g. Terdapat perangkat desa yang tidak kompeten dalam melaksanakan tupoksinya
sehingga tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal.
Terkait dengan permasalahan tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:
a. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan lelang pekerjaan yang didanai
DAK Fisik sejak kegiatan tersebut mendapat persetujuan dari unit terkait, sehingga
proses unggah dokumen dapat dilaksanakan lebih awal.
b. Mendorong pemerintah daerah dan perangkat desa untuk dapat meningkatkan
koordinasi agar penyusunan dan penetapan APBDesa paling lambat pada awal bulan
Januari, sehingga penyaluran Dana Desa sudah dapat dilaksanakan pada bulan
Januari tahun anggaran berjalan.
c. Perlu adanya standarisasi reviu APIP untuk dapat data kontrak sehingga akan lebih
mempercepat proses reviu.
Kanwil DJPb Provinsi Kaltim pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2021 telah
melaksanakan kegiatan FGD Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah bersama dengan
BPKAD lingkup Kaltim, yang didalamnya termasuk monev penyaluran DFDD pada akhir
tahun 2021. Pada kegiatan FGD Kanwil DJPb Provinsi Kaltim senantiasa mengingatkan
kepada Pemda agar penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa dapat dilaksanakan tepat
waktu dan sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi
kesejahteraan masyarakat.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM
Data penyaluran KUR di Kaltim per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 88.362
debitur dengan nilai penyaluran Rp4,23 triliun. Jika dilihat per wilayah, jumlah penyaluran
KUR terbesar berada di Kota Samarinda yakni sebesar Rp900,08 miliar, sedangkan jumlah
debitur terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yakni 20.953 debitur.
Berdasarkan Lembaga penyalur, penyaluran KUR di Kaltim didominasi oleh Bank Rakyat
Indonesia dengan debitur sebanyak 71.350 dan penyaluran sebesar Rp2,63 Triliun. Jenis
skema KUR yang paling diminati adalah skema Mikro dengan total penyaluran Rp2,43
triliun dengan 69.867 debitur, disusul oleh skema KUR Kecil dan KUR Supermi.
Penyaluran pembiayaan UMi di Kaltim per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 8.208
debitur dengan nilai penyaluran Rp31,83 miliar. Jika dilihat per wilayah, penyaluran UMi
terbesar berada di Kota Balikpapan dengan jumlah penyaluran sebesar Rp13,24 miliar dan
3.423 debitur, sedangkan Kab. Mahakam Ulu merupakan satu-satunya wilayah di Kaltim
yang belum terdapat realisasi penyaluran UMi. Jika dilihat per lembaga penyalur,
penyaluran UMi di Kaltim didominasi oleh Pegadaian, PNM dan KSPS BMT UGT Sidogiri.

281

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR dan UMi, Kanwil DJPb Kaltim pada

tanggal 16 Desember 2021 telah menghadiri peresmian Website KUR Kaltim

(kurkaltim.com) yang dirancang oleh OJK Provinsi Kaltim untuk mengakomodasi

percepatan akses pembiayaan/ penyaluran KUR, khususnya bagi pelaku UMKM. Melalui

website tersebut, pelaku

UMKM dapat lebih mudah

dalam mengajukan KUR,

sehingga diharapkan

jumlah debitur akan

semakin meningkat. Selain

itu, Kanwil DJPb Kaltim

telah berkoordinasi dengan

pemda lingkup Kaltim

terkait dengan sosialisasi

program UMi serta

peningkatan peran pemda

dalam menginput calon

debitur KUR potensial

melalui aplikasi SIKP.

Peresmian Website KUR Kaltim

3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 dan Early Warning dalam rangka Akselerasi
Belanja di Awal Tahun Anggaran (TA) 2022

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka akselerasi atau
percepatan belanja dilaksanakan setiap bulan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan
anggaran dengan fokus pada satker-satker yang memiliki pagu besar namun masih
memiliki realisasi yang kurang optimal. Pada bulan Desember 2021, kegiatan evaluasi
pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan fokus pada pengawalan langkah-langkah
akhir tahun (LLAT TA 2021), upaya akselerasi belanja satker serta persiapan pelaksanaan
anggaran TA 2022. Selain itu pada tanggal 7 Desember 2021 telah dilaksanakan kegiatan
penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022.

Penyerahan DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD TA 2022

282

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan pelaksanaan monev pelaksanaan anggaran, diidentifikasi beberapa
kendala dan permasalahan yang terjadi selama TA 2021. Identifikasi juga dilaksanakan
dengan membandingkan permasalahan yang terjadi pada TA 2020. Berkaca pada
pelaksanaan anggaran di tahun 2020, diketahui bahwa kendala dan permasalahan yang
terjadi di tahun 2021 merupakan permasalahan berulang atau pernah terjadi di tahun
sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

No 2020 2021

1 Terdapat penambahan pagu Pada TA 2021, beberapa satker/KL mendapatkan

yang cukup besar di akhir tahun penambahan pagu diakhir TA 2021

2 Penurunan pendapatan/PNBP Penurunan pendapatan/PNBP masih terjadi di TA

2021, khususnya pada satker Bandara (Ditjen

Perhubungan Udara), dikarenakan adanya

pemberlakuan PPKM di berbagai daerah di

Indonesia dan kebijakan PCR sebagai syarat

penerbangan.

3 Kendala pelaksanaan Kendala terkait pelaksanaan PBJ masih terjadi di

pengadaan barang dan/ jasa TA 2021, bahkan terdapat beberapa kegiatan,

kontraknya baru ditandatangani di bulan

Desember 2021

4 Keterbatasan mobilitas Hal ini masih terjadi namun demikian bukan

sebagai dampak pandemi merupakan faktor dominan yang menjadi

penyebab rendahnya realisasi anggaran K/L

secara agregat.

5 Pelaksanaan Pemilukada yang Tidak terjadi di TA 2021

mundur

6 Kesiapan lahan (kendala Kendala terkait pembebasan lahan terjadi di TA

terkait pengadaan dan 2021, namun demikian sampai dengan akhir TA

pembebasan lahan) 2021, kendala telah terselesaikan.

7 Penerbitan SE MP PNBP di Masih terdapat penerbitan SE MP PNBP dengan

akhir tahun dengan nominal nominal yang cukup besar di akhir tahun

besar

283

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Dari analisis dan rekomendasi serta program intervensi yang dilakukan, berikut hasil
identifikasi yang menjadi indikator efektifitas keberhasilan.

10.000,00 73,35% 74,00%
8.000,00 6.789,01 72,00%
6.000,00 70,00%
4.000,00 5.749,49 9.255,19 68,00%
2.000,00 67,05% 2021 66,00%
- 64,00%
8.575,38 % 62,00%
2020
Pagu Realisasi

Gambar 2. Pertumbuhan Belanja K/L lingkup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Per tanggal 31 Desember 2021, realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Kaltim mencapai
Rp8,91 triliun atau 94,05 persen dari total pagu sebesar Rp9,47 triliun, tumbuh 8,26 persen
(yoy). Berdasarkan jenis belanjanya, persentase realisasi belanja tertinggi pada TA 2021
terdapat pada Belanja Bantuan Sosial (57) sebesar 99,88 persen. Pada Belanja Barang
(52), per tanggal 31 Desember 2021 realisasinya mencapai Rp2,96 triliun (91,26 persen
dari pagunya). Pada Belanja Modal (53), realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember
2021 mencapai Rp2,89 triliun atau 91,89 persen terhadap pagunya.

Dari hasil identifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan di TA 2021, terdapat beberapa hal yang menjadi early warning dalam rangka
akselerasi belanja di awal TA 2022, antara lain:

a. Penerbitan SK pejabat pengelola perbendaharaan/ keuangan di awal tahun.
(beberapa satker yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa belum terdapat
perubahan atas SK, meskipun demikian terdapat potensi untuk berubah di awal
tahun)

b. Penerbitan petunjuk teknis penyaluran anggaran (satker yang dikonfirmasi
menyampaikan bahwa satker masih melaksanakan koordinasi dengan Eselon I agar
juknis dapat diterbitkan segera)

c. Penerbitan izin kontrak tahun jaman (Multi Years Contract/MYC) agar dapat
disampaikan segera oleh satker.

d. Akselerasi pelaksanaan lelang/PBJ di awal tahun, sehingga kegiatan dapat segera
dieksekusi. Atas hal ini berdasarkan hasil konfirmasi, beberapa satker
menyampaikan bahwa sudah memulai tahapan pengadaan baik penyiapan dokumen
lelang maupun sudah dalam proses lelang.

e. Penyelesaian administrasi luncuran SBSN.
f. Penyelesaian pagu minus satker yang lewat tahun.
g. Adanya realokasi dan refocusing anggaran di TW I/2022 sebagaimana pada TA 2021

(kesiapan dan kesigapan K/L (satker dan Eselon I) dan Kementerian Keuangan (DJA
dan DJPb) memegang peran penting agar pelaksanaan refocusing dan

284

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

realokasi/penghematan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan)
h. Keterlambatan pengesahan pendapatan dan/ atau belanja BLU Persiapan
pelaksanaan TA 2022
i. Kendala terkait pengadaan/pembebasan lahan (berdasarkan konfirmasi yang
dilaksanakan terhadap satker yang pada TA 2021 mengalami kendala penyiapan
lahan, disampaikan bahwa proyek yang mengalami permasalahan dimaksud
merupakan kontrak tahun jamak (MYC) sehingga permasalahan terkait kesiapan
lahan kemungkinan tidak terjadi di TA 2022, kecuali untuk kegiatan fisik baru yang
membutuhkan pengadaan lahan).
4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara : Pembuatan SPM gaji Januari TA 2022
sebagai langkah awal rollout SAKTI full modul untuk seluruh K/L
Semenjak piloting penerapan SPAN secara penuh pada awal tahun 2015, modernisasi
pengelolaan keuangan negara dari sisi pengguna anggaran dimulai dengan penggunaan
SAKTI melalui penerbitan PMK nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting
SAKTI. Tahapan implementasi SAKTI memasuki tahap terakhir yaitu persiapan rollout
SAKTI untuk seluruh K/L di tahun 2021 yang terbagi menjadi 13 tahapan. Pada bulan
Desember 2021 dilaksanakan pendampingan pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022
yang juga menandakan pelaksanaan rollout SAKTI dan merupakan tahapan akhir
penerapan SAKTI secara penuh untuk seluruh K/L. Diawali dengan diundangkannya PMK
Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagai payung hukum
penggunaan aplikasi SAKTI, KPPN dan Kanwil melaksanakan pendampingan secara
penuh terhadap satuan kerja dalam rangka melakukan perekaman SPM Gaji Induk Januari
2022 mulai tanggal 1 s.d 10 Desember 2021.

FGD Monitoring dan Koordinasi Pendampingan Pembuatan
SPM Gaji Januari TA 2022 Melalui Aplikasi SAKTI

Pembuatan SPM Gaji Induk Januari 2022 sebagai langkah pertama digunakannya
sistem SAKTI sebagai alat perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah masih mengalami banyak kendala.
Kendala yang terjadi secara umum adalah kendala teknis yang diakibatkan belum stabilnya
aplikasi SAKTI mengingat banyaknya user yang menggunakan SAKTI secara bersamaan

285

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

serta kendala pada saat migrasi data GPP yang mengakibatkan beberapa data pagu
pegawai dan data supplier tidak terdeteksi. Selain itu terdapat satuan kerja yang
melakukan perubahan pejabat perbendaharaan sehingga proses perekaman SPM
terkendala dalam konfirmasi OTP. Perubahan pejabat ini menyebabkan satker harus
melakukan pemutakhiran data dan pengaktifan OTP yang prosesnya membutuhkan waktu
sehingga beberapa SPM tidak dapat segera divalidasi.

Pada prosesnya telah dilaksanakan mitigasi risiko dengan diadakannya bimtek
pendampingan oleh masing-masing KPPN untuk memastikan seluruh satuan kerja dapat
merekam SPM melalui Aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dilakukan pula
pendampingan langsung oleh SITP terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh
satuan kerja. Mekanisme pendampingan dilakukan melaui whatsapp group dan zoom
meeting untuk langsung dibantu penyelesaian masalahnya sehingga setiap kendala dapat
tertangani secara cepat. Dengan adanya komunikasi intens dan pendampingan penuh oleh
KPPN dan Kanwil terhadap mitra satuan kerja, seluruh SPM Gaji Induk dari setiap satuan
kerja dapat direkam dan divalidasi serta telah di proses menjadi SP2D sesuai dengan
ketentuan. Pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur SP2D Gaji Induk Januari 2022
yang telah diterbitkan sebanyak 457 SP2D dengan rincian sebagaimana disajikan pada
Tabel 1.1

KPPN NAMA KPPN JML JML ADK JML
SPM SPM SP2D
153
046 TANJUNG REDEP 23 23 23
047 242
019 SAMARINDA 242 242 192
457
BALIKPAPAN 192 192

Kanwil DJPb Kaltim 457 457

Tabel 1.1. Monitoring Gaji Induk Januari TA 2022 Melalui SAKTI

Data diambil dari Aplikasi Monsakti per 31 Desember 2021

5. Analisis Pengaruh Opini LKPD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi
Kalimantan Timur

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian Regional
Chief Economist telah menyelesaikan kajian Analisis Pengaruh Opini LKPD Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Kajian ini dilatarbelakangi oleh
arahan Menteri Keuangan terkait pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam
mendukung perekonomian nasional. Data keuangan daerah haruslah mempunyai dampak
informatif dan kolaboratif terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam peningkatan capaian
kesejahteraan masyarakat.

Kajian yang disusun bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh opini LKPD
terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten – Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.
Opini LKPD berhubungan dengan kondisi kinerja keuangan daerah dan secara konseptual
perlu disandingkan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai kondisi makroekonomi
regional serta potensi utama daerah sebagai karakteristik daerah. Penelitian tersebut
menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi data panel dengan data yang
digunakan pada kurun waktu 5 tahun (2016-2020) dan mencakup 10 Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kalimantan Timur.

286

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan hasil perhitungan memperlihatkan seluruh variabel karakteristik Opini
LKPD, keuangan daerah, perekonomian daerah serta potensi daerah mempunyai
pengaruh tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, secara parsial hanya
variabel perekonomian daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat, sedangkan Opini LKPD kurang memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menjaga kondisi perekonomian regional
selalu bergerak ke arah positif agar tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

287

288

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

PERCEPATAN PENYALURAN TKDD SEBAGAI PEMGUATAN EKONOMI
DESA DAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH SELAWESI TENGGARA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi

Tenggara triwulan III 2021 mengalami Kinerja Ekspor Sultra

perlambatan, dengan pertumbuhan 700 590,68
sebesar 3,97% (YoY). Pada triwulan IV
2021, diperkirakan pertumbuhan 600 432,89 481,51 347,41
ekonomi akan mengalami penurunan. 500 342,58 382,73
Hal ini didasarkan pada turunnya nilai 400
ekspor Sulawesi Tenggara yang sangat
tajam mencapai 77,10%. Turunnya nilai 300 231,63
ekspor Sulawesi Tenggara didorong 200 307,27
turunnya nilai ekspor produk besi dan
baja (komoditas dominan dalam ekspor 100 206,85 210,11

0 135,27

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov

Sulawesi Tenggara) sebesar 77,07%. Nilai Ekspor

Turunnya nilai ekspor Sulawesi

Tenggara yang sangat dalam, memberikan kekhawatiran semakin melambatnya

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara mengingat 50,37% PDRB Sulawesi Tenggara

pada triwulan III 2021 disumbang oleh sektor perdagangan luar negeri. Pada sisi yang

lain, terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara sebesar 18,74% pada

November 2021 yang disertai peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (occupancy rate)

naik 4,89 poin. Peningkatan kinerja sektor pariwisata diharapkan mampu menahan laju

penurunan kinerja ekonomi secara umum.

Inflasi gabungan Sulawesi Inflasi Gabungan Sultra 2021 (%)
Tenggara selama 2021 tercatat

sebesar 2,59%. Kondisi ini masih di 1,5 1,16
bawah sasaran inflasi yang diterapkan

pemerintah sebesar 3% sesuai 1 0,7 0,62 0,33 0,23
Peraturan Menteri Keuangan nomor 0,39 0,28 0,24
124/PMK.010/2017. Stabilisasi harga
pangan dan peningkatan keragaman 0,5 0,21
pangan perlu terus diupayakan untuk 0 -0,24-0,11

mengendalikan inflasi dan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
-0,5
mengurangi dampak inflasi pada
-0,65
kesejahteraan masyarakat. Pada sisi -1

lain, terkendalinya inflasi merupakan

momentum yang perlu dimanfaatkan

untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat lebih cepat.

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Pada akhir Desember 2021, pendapatan APBN di wilayah Sulawesi Tenggara
mencapai Rp3,28 Triliun, meningkat sebesar 10,33% dibandingkan bulan Desember tahun
sebelumnya yang mencapai sebesar Rp2,98 Triliun. Pendapatan APBN tersebut terdiri dari
Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2,72 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebesar Rp566,90 Miliar. Sektor perpajakan didominasi oleh PPh Non Migas sebesar Rp1,35
Triliun dan PPN sebesar Rp994,38 Miliar. Sedangkan pada pos PNBP, terdiri dari PNBP
Lainnya sebesar Rp274,68 Miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp292,22 Miliar.

289

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Desember TA 2020 Desember TA 2021
3.284.577.894.911
PENDAPATAN NEGARA 2.977.178.581.929 2.717.674.132.845
1.348.462.343.063
1. Penerimaan Perpajakan 2.475.516.253.449 994.376.213.925
104.677.426.528
PPh 1.188.661.810.504 49.217.655.329
74.370.000
PPN 766.078.663.994 223.618.910.000
(2.752.786.000)
PBB 80.287.311.736
566.903.762.066
Pajak Lainnya 30.036.383.215
274.685.774.211
Cukai 249.820.000 292.217.987.855

Bea Masuk 409.932.264.000

Bea Keluar 270.000.000

2. Penerimaan Negara Bukan 501.662.328.480
Pajak

PNBP Lainnya 218.192.613.662

Pendapatan BLU 283.469.714.818

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di wilayah Sulawesi Tenggara menjadi salah
satu faktor yang telah mendorong bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat
Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari yang mengalami penurunan level PPKM
menjadi Level 2, sehingga mampu memberikan sumbangsih peningkatan penerimaan
perpajakan sebesar 9,78% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kemudian,
kenaikan harga komoditas juga memberikan dampak signifikan atas pendapatan PNBP
sebesar 25,89%. Selain itu, peningkatan pendapatan BLU sebesar 33,93% lebih tinggi dari
pendapatan PNBP memperlihatkan potensi akan tumbuhnya peran dari BLU di wilayah
Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di
wilayah Sulawesi Tenggara. Hal ini perlu untuk menjadi atensi bagi Kanwil DJPb Prov.
Sulawesi Tenggara dalam mendorong satker pengelola PNBP yang berpotensi untuk menjadi
pengelola BLU baik pada rumpun pendidikan seperti IAIN Kendari maupun pada rumpun
kesehatan oleh beberapa rumah sakit di wilayah Sulawesi Tenggara.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Kinerja realisasi belanja APBN di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan
Desember 2021 juga menunjukkan progres yang menjanjikan. Realisasi Belanja Negara
mencapai Rp11,83 Triliun atau 97,14% dari pagu APBN, tumbuh 13,93% jika dibandingkan
periode yang sama tahun lalu. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja
Pemerintah Pusat sebesar Rp7,35 Triliun yang terdiri antara lain Belanja Pegawai sebesar
Rp2,35 Triliun (100,05%), Belanja Barang sebesar Rp2,51 Triliun (94,78%), Belanja Modal
sebesar Rp2,48 Triliun (96,82%), dan Belanja Bansos sebesar Rp8,62 Miliar (99,99%).

290

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Desember TA 2020 Desember TA 2021
11,827,462,003,572
BELANJA NEGARA 10,381,723,052,263
7,353,914,736,367
Belanja Pemerintah Pusat 6,283,225,097,956 2,353,712,964,550
2,514,324,495,856
Belanja Pegawai 2,264,985,216,650 2,477,256,722,542

Belanja Barang 2,506,071,898,835 8,620,553,419

Belanja Modal 1,483,237,811,521

Belanja Bansos 28,930,170,950

Sumber: OM SPAN (data diolah)

Meski kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 masih menjadi
tantangan utama pada satker dalam merealisasikan anggaran belanjanya, namun demikian
Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara terus berupaya mendorong akselerasi penyerapan belanja
satker dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Perubahan kebijakan dan refokusing anggaran yang sempat menjadi kendala yang
dihadapi satker dalam merealisasikan belanjanya, telah dimitigasi dan ditindaklanjuti dengan
berbagai langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output.
Beberapa langkah tersebut antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan satker secara rutin setiap bulannya
guna identifikasi kendala yang dihadapi satker dan membantu menggali solusi bagi
permasalahan yang dihadapi satker. Kemudian, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara juga
melaksanaan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan anggaran dalam rangka akselerasi
realisasi belanja pemerintah guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah, serta menjaga
kualitas capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari satker.

3. Realisasi TKDD s.d. Desember 2021

Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi Sulawesi

Tenggara s.d. Desember 2021 telah mencapai Rp18,018 triliun atau sebesar 106,84% dari

alokasi Rp16,865 triliun. Realisasi tertinggi terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yakni

Rp2,21 triliun dari alokasi Rp906,12 miliar (244,59%). DAK Fisik tercapai 94,59% dari pagu

sebesar Rp2,29 triliun, sementara untuk Dana Desa 99,93% dari alokasi sebesar Rp1,636

triliun (sumber data DJPK, Simstrada). Realisasi DAK Fisik tidak dapat tercapai 100%

disebabkan gagal salurnya tahap III pada Kabupaten Konawe Kepulauan (4 bidang) dan

9.000,00 Realisasi TKDD s.d. Desember 2021 300,00% Pemprov. Sulawesi Tenggara (1 bidang).
8.000,00 244,59% 250,00% Sedangkan untuk Dana Desa, realisasi
penyaluran tidak 100% dikarenakan ada
bebarapa desa pada Kabupaten Kolaka

7.000,00 yang terkena sanksi pemotongan
6.000,00
200,00%
9.276,50
penyaluran di tahap II dan tahap III.

5.000,00 150,00% Pemotongan tersebut dilakukan karena

4.000,00 100,00% 98,92% 94,59% 93,63% 100,00% 99,93% desa tersebut tidak melaksanakan
3.000,00
100,00% pembayaran BLT sembilan bulan secara
9.276,50
2.000,00 906,12 penuh tahun 2020, dan SILPA Dana
1.000,00
2.216,31 50,00%
2.213,21
2.189,24 Desa tahun 2020 yang tidak dianggarkan
2.293,01
2.169,01 kembali di tahun 2021.
127,91 Realisasi belanja TKDD s.d.
119,76
412,13
412,13
1.636,86
1.635,67

- 0,00%
DAU
DBH DAK NON DAK BELANJA DID DANA
FISIK FISIK HIBAH DESA

Desember 2021 tersebut mengalami kenaikan 8,88% dibanding tahun 2020 untuk periode

yang sama, yakni menjadi Rp18,018 triliun dari Rp16,549 triliun. Tingginya realisasi DBH

291

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

menjadi penyebab utama kenaikan tersebut, di samping adanya perbaikan capaian realisasi
belanja Dana Desa dibanding tahun 2020. Capaian realisasi TKDD tahun 2021 tak lepas dari
upaya pemerintah dalam memberikan dispensasi tambahan waktu pengajuan penyaluran
Dana Desa tahap III, dan juga langkah proaktif yang dilakukan Kanwil DJPb Prov. Sulawesi
Tenggara serta KPPN di wilayahnya dalam berkoordinasi dengan pemda untuk penyelesaian
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap III.

4. Realisasi Pendapatan APBD s.d. Desember 2021

Peningkatan pendapatan adalah salah satu sisi dalam menekan defisit anggaran
sebagaimana diatur dalam Undang undang Keuangan Negara bahwa nilainya adalah
maksimal sebesar 3% dari APBD. Data sampai dengan Desember 2021 menunjukkan bahwa
defisit naik di atas 3% sebagai salah satu akibat dari kondisi pandemi Covid-19. Perpu Nomor
1 tahun 2020 pada tahun 2023 dinyatakan bahwa defisit ditargetkan akan kembali di bawah
3%. Hal tersebut dapat ditempuh dengan dua sisi yakni menaikkan dari sisi pendapatan
dan/atau menurunkan jumlah belanja pemerintah.

Pada akhir Desember 2021, data dari DJPK menunjukkan bahwa pendapatan APBD di
wilayah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan masih di bawah target yaitu 88,35%. Hal ini
juga ditunjukkan dengan sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara masih di
bawah target dari yang diestimasikan. Meskipun terdapat beberapa daerah telah melampaui
target, seperti Kabupaten Konawe Selatan dengan realisasi 111,72% atau sebesar 1.604,73
miliar dari target 1.436,39 miliar, serta Kabupaten Wakatobi dengan realisasi 101,81% atau
sebesar 908,09 miliar dari target 891,92 miliar.

Selain itu terdapat kabupaten/kota yang hampir mencapai target estimasi
pendapatannya, seperti Kabupaten Kolaka Utara dengan realisasi 96,8% atau sebesar 906,54
miliar dari target 936,47 miliar, Kabupaten Bombana dengan realisasi 96,61% atau sebesar
1002,15 miliar dari target 1037,3 miliar, Kabupaten Kolaka dengan realisasi 95,14% atau
sebesar 1233,19 miliar dari target 1296,17 miliar, Kabupaten Konawe dengan realisasi 94,57%
atau sebesar 107,31 miliar dari target 123,39 miliar, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan
realisasi 94,51% atau sebesar 4158,36 miliar dari target 3930,1 miliar, Kabupaten Konawe
Utara dengan realisasi 93,36% atau sebesar 900,02 miliar dari target 964,11 miliar, Kabupaten
Konawe Kepulauan dengan realisasi 91,36% atau sebesar 549,03 miliar dari target 600,93
miliar, Kabupaten Buton Tengah dengan realisasi 90,53% atau sebesar 569,79 miliar dari
target 629,41 miliar, Kabupaten Kolaka Timur dengan realisasi 89,69% atau sebesar 649,93
miliar dari target 724,64 miliar, Kabupaten Buton Selatan dengan realisasi 87,62% atau
sebesar 535,93 miliar dari target 611,65 miliar, Kota Bau-Bau dengan realisasi 87,47% atau
sebesar 760,89 miliar dari target 869,93 miliar, Kota Kendari dengan realisasi 81,35% atau
sebesar 1231,9 miliar dari target 1514,36 miliar, Kabupaten Muna Barat dengan realisasi
73,2% atau sebesar 478,14 miliar dari target 653,15 miliar, Kabupaten Buton dengan realisasi
72,01% atau sebesar 593,69 miliar dari target 824,46 miliar.

Namun demikian, terdapat beberapa wilayah yang realisasi pendapatannya masih jauh
dari target yang diestimasi sampai akhir Desember 2021, seperti yang terlihat Kabupaten
Muna realisasi masih sebesar 49,5% atau sebesar 313,58 miliar dari target 665,86 miliar dan
di Kabupaten Buton Utara yang realisasi pendapatannya sebesar 313,58 miliar dari target
665,86 miliar atau hanya mencapai 47,09%.

292

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Pendapatan APBD Sulawesi Tenggara

4.500,00 120,00%
4.000,00 100,00%
3.500,00 80,00%
3.000,00 60,00%
2.500,00 40,00%
2.000,00 20,00%
1.500,00 0,00%
1.000,00

500,00
0,00

Estimasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Persentase

Gambar 1. Realisasi Pendapatan APBN berdasarkan Wilayah s.d. Desember 2021
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd (data diolah)

5. Realisasi Belanja APBD s.d. Desember 2021

Kinerja realisasi anggaran di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan Desember
2021, menunjukkan realisasi hingga 73,03 %. Kabupaten Buton Selatan memiliki tingkat
realisasi tertinggi sebesar 92,03% atau 1.194,64 miliar dari total pagu 1.298,17 miliar.
Sementara itu Kabupaten Muna memiliki tingkat realisasi terendah sebesar 37,95% atau
658,61miliar dari total pagu 1.735,45 miliar. Komparasi yang lengkap terkait pagu, realisasi,
dan persentase belanja APBD per wilayah sampai dengan Desember 2021 disajikan dalam
Gambar 2 berikut:

Belanja APBD Sulawesi Tenggara

6.000,00 100,00%
5.000,00 90,00%
4.000,00 80,00%
3.000,00 70,00%
2.000,00 60,00%
1.000,00 50,00%
40,00%
0,00 30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Estimasi Belanja Realisasi Belanja Persentase

Gambar 2. Realisasi Belanja APBN berdasarkan Wilayah s.d. Desember 2021

293

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd (data diolah)

Sementara itu rincian per pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kolaka memiliki realisasi belanja tertinggi sebesar 92,03% atau 1.194,64
miliar dari total pagu 1.298,17miliar,

2. Kabupaten Kolaka Utara memiliki realisasi belanja sebesar 91,49% atau 891,3 miliar
dari total pagu 974,21miliar,

3. Kabupaten Konawe Utara memiliki realisasi belanja sebesar 90,94% atau 876,74 miliar
dari total pagu 964,11 miliar,

4. Kabupaten Konawe memiliki realisasi belanja sebesar 89,42% atau 1.240,57 miliar dari
total pagu 1.387,32 miliar,

5. Kabupaten Kolaka Timur memiliki realisasi belanja sebesar 83% atau 639,08 miliar dari
total pagu 731,64 miliar,

6. Kabupaten Buton Tengah memiliki realisasi belanja sebesar 81,8% atau 562,29 miliar
dari total pagu 677,43 miliar,

7. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki realisasi belanja sebesar 81,8% atau 491,55
miliar dari total pagu 600,93 miliar,

8. Kabupaten Wakatobi memiliki realisasi belanja sebesar 81,41% atau 831,25 miliar dari
total pagu 1.021,1 miliar,

9. Kabupaten Bombana memiliki realisasi belanja sebesar 80,61% atau 891,39 miliar dari
total pagu 1.105,78 miliar,

10. Kabupaten Buton Selatan memiliki realisasi belanja sebesar 79,88% atau 564,1 miliar
dari total pagu 706,16 miliar,

11. Kabupaten Buton memiliki realisasi belanja sebesar 79,19% atau 762,1 miliar dari total
pagu 962,31 miliar,

12. Kabupaten Buton Utara memiliki realisasi belanja sebesar 77,88% atau 529,34 miliar
dari total pagu 679,67 miliar,

13. Kota Kendari memiliki realisasi belanja sebesar 70,49% atau 1.293,73 miliar dari total
pagu 1.835,25 miliar,

14. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki realisasi belanja sebesar 68,7% atau 3.596,79
miliar dari total pagu 5.235,19 miliar,

15. Kabupeten Konawe Selatan memiliki realisasi belanja sebesar 67,31% atau 444,22
miliar dari total pagu 659,93 miliar,

16. Kabupaten Konawe Selatanmemiliki realisasi belanja sebesar 58,84% atau 833,32 miliar
dari total pagu 1416,14 miliar,

17. Kota Bau-Bau Selatan memiliki realisasi belanja sebesar 51,53% atau 578,62 miliar dari
total pagu 1.122,78 miliar,

18. serta yang terakhir yaitu Kabupaten Muna memiliki realisasi belanja sebesar 37,95%
atau 658,61 miliar dari total pagu 1.735,45 miliar.

Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat realisasi anggaran, beberapa hal telah
dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Focus Group Discussion
(FGD) dengan satker dan juga Pemda untuk memetakan permasalahan dan mencari solusi
bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara juga
menekankan pentingnya realisasi belanja pemerintah dalam mempercepat pemulihan
ekonomi daerah.

294

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional

1. Pelaksanaan APBN dalam rangka Akselerasi Belanja dan Pemulihan Ekonomi
Daerah

Dalam pelaksanaan tugas sebagai
Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Prov.
Sulawesi Tenggara senantiasa melaksanakan
pembinaan dan monitoring pelaksanaan APBN di
wilayah kerjanya. Salah satu kegiatan yang
dilaksanakan pada bulan Desember 2021 antara
lain Penyerahan DIPA Petikan TA 2022 secara
simbolis kepada satuan kerja yang terpilih dan
penyerahan TKDD TA 2022 kepada pimpinan
pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb
Prov. Sulawesi Tenggara yang dilakukan
Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil
pemerintah pusat.

Kegiatan Penyerahan DIPA ini
merupakan salah satu rangkaian kegiatan
dari acara serupa yaitu penyerahan DIPA
dan TKDD TA 2022 oleh Bapak Presiden
kepada para Menteri/pimpinan Lembaga
negara dan para gubernur. Selain itu,
kegiatan ini juga bertujuan menjalin
sinergi yang harmonis dengan para
pimpinan pemerintah daerah di wilayah
kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Dalam kegiatan ini, berbagai pihak
yang terlibat antara lain: Gubernur
Sulawesi Tenggara, Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah), para kepala daerah
lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup
Provinsi Sulawesi Tenggara, serta para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat daerah) lingkup
Pemprov Sulawesi Tenggara.

Kemudian, Kepala Bidang PPA I
Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara
juga berkesempatan menjadi narasumber
pada kegiatan Koordinasi Langkah-
Langkah Akhir Tahun Satker Lingkup
Kementerian PUPR di Sulawesi Tenggara.
Pada kegiatan ini dilaksanakan
pembahasan langkah-langkah akhir tahun
khususnya penyelesaian pekerjaan/proyek
di akhir tahun baik yang dapat diselesaikan
100% maupun dilanjutkan pada tahun
anggaran berikutnya. Kegiatan ini juga
dihadiri oleh Kepala KPPN Kendari dan
diikuti secara daring oleh jajaran Kasubdit
Kantor Pusat Kementerian PUPR.

295

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

2. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka Mendorong Pembangunan
Daerah

Sesuai PMK 130/PMK.07/2019 diatur bahwa salah satu persyaratan penyaluran DAK
Fisik tahap III adalah laporan realisasi penyerapan dana minimal 90% dari dana di RKUD dan
capaian ouput kegiatan DAK Fisik s.d. tahap II minimal 70% yang telah direview APIP. Dalam
rangka mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik tahap III, maka Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan koordinasi dengan Pemprov. Sulawesi
Tenggara secara on site melalui kunjungan langsung di awal Desember 2021.

Melalui kegiatan koordinasi
tersebut, diperoleh informasi penyebab
masih rendahnya serapan DAK Fisik
pada pemda. Secara umum beberapa
kegiatan yang terdapat pada bidang-
bidang DAK Fisik, untuk capaian
outputnya di lapangan telah mencapai
minimal 75% dan sudah memenuhi
syarat untuk diajukan pembayaran
fisiknya. Hanya 1 bidang pendidikan
pada subbidang Sekolah Menengah
Kejuruan yang realisasinya baru
mencapai 71%. Di samping itu,
penyerapan dana di RKUD masih
tertunda dikarenakan pemenuhan
dokumen kelengkapan pembayaran di
pemda (RKUD) oleh OPD terkait serta

masih dalam proses review APIP.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan kepada OPD terkait yang
mempunyai alokasi DAK Fisik, agar segera mengajukan pembayaran atas kegiatan yang
sudah memenuhi syarat pembayaran. Penundaan dan/atau lambatnya pengajuan
pembayaran tersebut akan berakibat pada serapan DAK Fisik yang terdapat di RKUD rendah,
dikhawatirkan menjadi masalah nantinya dalam pengajuan penyaluran DAK Fisik tahap III ke
KPPN. Kanwil juga mengingatkan kembali kepada Pemprov. Sulawesi Tenggara bahwa batas
waktu terakhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap III adalah
tanggal 15 Desember 2021.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
juga mendorong progres penyaluran Dana Desa
melalui kegiatan monev capaian output
penggunaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan
laporan realisasi penyerapan dana minimal 90%
dan capaian output minimal 75% merupakan
salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap III. Di samping itu, monev capaian output
penggunaan Dana Desa tersebut bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana peranan Dana
Desa dalam mendukung perekonomian desa
melalui dukungan terhadap sektor unggulan
Sulawesi Tenggara yakni sektor pertanian dan
perikanan. Sampling desa yang dijadikan tempat
monev adalah Desa Linonggasai pada
Kabupaten Konawe.

296

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Desa Linonggasai menggunakan
Dana Desa TA 2021 untuk bantuan
pembelian bibit ikan lele dan ikan mas/nila
sebesar Rp100 juta kepada masyarakat
kelompok tani. Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Tenggara mengingatkan desa
agar segera menyelesaikan pembuatan
laporan realisasi penyerapan minimal 90%
dan capaian output 75% serta laporan
stunting tahun 2020 untuk persyaratan
pengajuan penyaluran Dana Desa tahap
III. Selain hal itu, desa juga diminta agar
bijak dan seoptimal mungkin menggunakan
Dana Desa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa maupun pemda dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
mendapatkan asistensi dari tenaga pendamping desa yang berkedudukan di provinsi selaku
koordinatornya, di kabupaten, kecamatan dan desa. Sebagai upaya meningkatkan kinerja
penyaluran Dana Desa tahun 2022, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara bersinergi dengan
sharing kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2021 termasuk issue dalam penyaluran Dana
Desa di Sulawesi Tenggara. Sharing tersebut disampaikan selaku narasumber dalam kegiatan
rapat konsolidasi pendampingan masyarakat desa regional wilayah VII di hotel Zenith Kendari
yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi pada tanggal 17 Desember 2021.

3. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka
peningkatan kinerja ekonomi dengan
menggerakkan kinerja UMKM, pemerintah
mendorong penggunaan kredit program seperti
KUR dan UMi. Sampai dengan bulan Desember
2021, bank penyalur KUR di Provinsi Sulawesi
Tenggara telah mencairkan pinjaman sebesar Rp.
3,41 triliun unutk 84.523 debitur. Bidang usaha yang
paling banyak memanfaatkan penggunaan KUR
adalah perdagangan besar dan eceran dengan
jumlah 34.385 debitur dan jumlah pinjaman sebesar
Rp. 1,60 triliun, bidang usaha selanjutnya adalah
pertanian, perburuan dan kehutanan dengan jumlah
26.701 debitur dan jumlah pinjaman sebesar Rp 909,13 miliar.

Untuk UMi, sampai akhir tahun 2021 dengan 2 lembaga penyalur yaitu Pegadaian dan
PNM telah menyalurkan sebesar Rp24,03 miliar untuk 6.319 debitur. Debitur terbanyak yang
menggunakan fasilitas kredit program UMi berada di Kabupaten Kolaka dengan jumlah debitur
877 debitur dan total nilai penyaluran sebesar Rp3,41 miliar.

297

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERIODE DESEMBER 2021

Sesuai nota dinas Direktur SMI
nomor ND-1086/PB.4/2021 tanggal 14
Oktober 2021 hal Pelaksanaan Survei
Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Semester II 2021, Kanwil DJPb
melaksanakan survei kepada debitur KUR
yang masih mempunyai outstanding loan.
Kegiatan survei debitur KUR semester II
tahun 2021 dilaksanakan secara on site ke
rumah dan/atau tempat usaha masing-
masing debitur KUR responden survei
pada Kota Kendari, dan Kab. Muna dari
tanggal 17 November s.d. 9 Desember
2021 dengan jumlah responden sebanyak

37 orang.

Berdasarkan hasil survei KUR yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharan
Provinsi Sulawesi Tenggara didapatkan kesimpulan antara lain responden merasa puas
terhadap program KUR dengan alasan utama bunga yang rendah. Responden berharap
program KUR tetap dilanjutkan karena membantu permodalan usaha. Responden masih
diminta untuk menyerahkan agunan oleh pihak bank walaupun mayoritas responden tidak
merasa keberatan dengan permintaan agunan dari bank penyalur. Terdapat pengendapan
dana atas pencairan KUR sebesar satu kali s.d. tiga kali angsuran yang mengakibatkan
kemampuan responden untuk menambah modal kerja berkurang.

4. Peningkatan Sinergi dan Komunikasi dengan Pemda melalui Pembinaan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas
laporan keuangan, Kanwil DJPb Sulawesi
Tenggara melaksanakan workshop
bertajuk Kupas Akuntansi dan Cerdas
Keuangan Sambil Mengobrol Sante
(Kacang Mete) Edisi 2021 yang
mengangkat tema Sharing Session
Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan
secara hybrid ini mengundang 32 UAPPA-
W lingkup Sulawesi Tenggara untuk hadir
secara langsung di Aula Kanwil DJPb
Sulawesi Tenggara, serta 4 KPPN dan 401 satker lingkup Sulawesi Tenggara yang
menghadiri secara online.

Hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Marwan Amdar dari KPKNL Kendari yang
membawakan materi mengenai pengelolaan aset negara, serta Bapak Samsul Hadi selaku
narasumber dari Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara yang membawakan materi mengenai
persiapan penyusunan laporan keuangan tahun 2021. Workshop Kacang Mete ini merupakan
salah satu wujud sinergi antara KPKNL dengan Kanwil DJPb yang mendukung tujuan utama
yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang andal, akurat, transparan dan akuntabel. Melalui
kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami proses penyusunan laporan
keuangan yang baik terutama dari segi pencatatan aset yang masih banyak terdapat
kekeliruan, sehingga dapat mengurangi adanya temuan baru maupun temuan berulang dari
BPK.

298