Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

sebanyak 8 satker dan 25 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DIPA dan
TKDD secara simbolis. Sebanyak 100 satker diundang menghadiri acara melalui
aplikasi zoom meeting dan selebihnya diundang untuk mengikuti acara melalui siaran
live youtube.

Anggaran belanja negara yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan
sebesar Rp48,68 Triliun yang terdiri dari anggaran belanja untuk 780 satker K/L
sebesar Rp19,18 Triliun dan TKDD kepada 25 Pemprov/kab/kota sebesar Rp30,99
Triliun.

Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 tersebut
dimaksudkan agar:
1) satker dan Pemda dapat segera membuat langkah-langkah persiapan

pelaksanaan anggaran tahun 2022 yaitu percepatan proses pengadaan
barang/jasa, Penetapan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM,
Bendahara) jika terdapat perubahan, dan Percepatan pemenuhan dokumen
persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
2) kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat;
3) Kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai
dengan capaian dan output yang telah di tetapkan;
4) Meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi
yang lebih intensif lagi.

349

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

Dokumentasi Pelaksanaan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022

350

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

Dokumentasi Media Massa Pelaksanaan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran
2021

351

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

F. Menjadi Koordinator Penyusunan Bahan Dialog Akhir Tahun 2021 Regional
Sulawesi dengan Menteri Keuangan
Sesuai ND Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-5143/PB.1/2021
tanggal 20 Desember 2021 hal Penyiapan Bahan Dalam Rangka Agenda Dialog
Akhir Tahun dengan Menteri Keuangan, Kanwil DJPb Prov.Sulsel ditunjuk menjadi
coordinator dalam penyiapan bahan dialog tersebut untuk wilayah regional Sulawesi.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Kakanwil DJPb Prov.Sulsel mengirim nota dinas
kepada seluruh Kakanwil DJPb di regional Sulawesi dengan ND nomor ND-
1110/WPB.25/PB.25/2021 tanggal 23 Desember 2021 untuk meminta bahan
penyusunan dialog dengan Menteri Keuangan.

352

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

IMPLEMENTASI ANALISIS PENGARUH OPINI LKPD TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SULAWESI BARAT

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Di akhir tahun 2021, kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Barat belum benar-benar pulih

karena selain dampak pandemi Covid-19, hal ini juga diperburuk dengan bencana gempa
yang melanda Kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa pada awal Januari Tahun 2021.
Sampai saat ini, proses rehabilitasi pascagempa yang meliputi perbaikan infrastruktur baik
sarana prasarana umum maupun perumahan, terus diakselerasi agar pada Triwulan terakhir
di tahun 2021 dapat mendekati level pertumbuhan nasional. Selain itu, rehabilitasi
pascagempa yang dilakukan paralel dengan penanganan pandemi Covid-19 diharapkan
dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat.

Tantangan lain yang patut untuk dijadikan perhatian yaitu harga barang-barang
kebutuhan di akhir tahun yang biasanya mengalami kenaikan. Atas hal tersebut, sebagaimana
rilis BPS pada tanggal 3 Januari 2022 disampaikan bahwa secara khusus, Mamuju sebagai
ibukota provinsi mengalami inflasi sebesar 1,00 persen (month to month), atau 4,39 persen
(y-o-y). berikut merupakan perbandingan inflasi perbulan dan tahun ke tahun pada Kabupaten
Mamuju.

Inflasi Kabupaten Mamuju month to month dan year on year tahun 2021

Kabupaten Mamuju merupakan peringkat kelima tertinggi jika dibandingkan dengan
kota-kota di Sulawesi. Berdasarkan rilis BPS tanggal 3 Januari 2022, inflasi pada Kabupaten
Mamuju masih di bawah Kotamobagu, Pare-Pare, Watampone, dan Luwuk.

353

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Secara singkat, berikut merupakan perkembangan indikator ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 sampai dengan rilis yang
dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 3 Januari 2021.

No Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Indeks/Nilai/Persentase

1 PDRB (ADHK)* Rp8,21 T
2 PDRB (ADHB)* Rp12,11 T
3 Inflasi*
4 Tingkat Kemiskinan* 3,14%
5 Tingkat Pengangguran Terbuka* 11,29%
6 Rasio Gini* 3,13%
7 Nilai Tukar Petani 0,356
8 Nilai Tukar Nelayan 129,66
9 Indeks Pembangunan Manusia 107,36
66,36

*data terakhir per 30 November 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
APBN 2021 sebagai instrumen fiskal memainkan peranan strategis dalam mendukung
penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pada akhir Desember 2021
menujukkan bahwa realisasi pendapatan di beberapa sektor pendapatan sudah melebihi
target yang diestimasikan. Penerimaan dalam negeri tercapai 113,96% atau Rp938,8 miliar
dari target penerimaan Rp823,7 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar
Rp854,3 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp84,4 miliar.

354

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Gambar 1. Realisasi Pendapatan APBN berdasarkan Sumbernya s.d. Desember 2021
Sumber : OMSPAN (dalam ribuan)

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kanwil DJPb Sulawesi Barat, sumber
pendapatan terbesar diperoleh dari sektor perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
Namun terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas
perekonomian yaitu dari sektor perkebunan dan perikanan. Dalam pengembangan potensi-
potensi perekonomian tersebut diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat. Karena diperlukan pembiayaan yang relatif besar sehingga perlu dicari alternatif
sumber pembiayaannya untuk mewujudkan potensi tersebut.
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Kinerja realisasi anggaran secara nasional sampai dengan Desember 2021,
menunjukkan realisasi diatas 97%. Belanja pemerintah pusat memiliki tingkat realisasi
sebesar 97,2% atau Rp3,76 triliun dari total pagu Rp3,86 triliun dan terdiri dari belanja
pegawai sebesar Rp1,04 triliun, belanja barang sebesar Rp1,2 triliun, belanja modal sebesar
Rp1,4 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3,1 miliar. Sementara, transfer ke daerah
dan dana desa memiliki tingkat realisasi sebesar 97,14% atau Rp1,72 triliun dari total pagu
Rp1,77 triliun dan terdiri dari dana alokasi khusus fisik sebesar Rp828 miliar, dana alokasi
khusus non fisik sebesar Rp317,41 miliar, dan dana desa sebesar Rp575,28 miliar.

Komparasi yang lengkap terkait belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat dan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan Desember 2021 disajikan dalam Gambar
2 berikut:

355

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Gambar 2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Sumber : OMSPAN (dalam ribuan)

Selanjutnya, berdasarkan peta realisasi belanja APBN per Kanwil DJPb, realisasi
belanja APBN yang memiliki tingkat realisasi tertinggi, yaitu pada belanja pegawai sebesar
101,22%, diikuti dengan dana desa sebesar 99,8%, belanja bantuan sosial sebesar 99,19%,
dana alokasi khusus non fisik sebesar 98,17%, belanja modal sebesar 97,05%, dana alokasi
khusus fisik sebesar 95%, dan realisasi terendah pada belanja barang sebesar 94,38%.

Kondisi pandemi COVID-19 dan bencana gempa bumi masih menjadi kendala utama
dan dominan pada satuan kerja dalam merealisasikan anggaran belanjanya. Di sisi lain,
masalah penganggaran dan perubahan APBD menjadi kendala yang dihadapi dalam
merealisasikan belanja yang terkait dengan Pemerintah Daerah. Namun di akhir tahun 2021,
realisasi belanja berjalan dengan baik dan realisasi setiap pos belanja mencapai lebih dari
94% dari pagu yang telah ditetapkan.

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Dispensasi Penyampaian Data Kontrak dan Dispensasi Penyampaian SPM ke KPPN
Tanggal 29 dan 30 Desember 2021
Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal
27 Desember 2021 melakukan konsultasi secara informal ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat terkait kontrak rehabilitasi dan renovasi sarana

356

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

dan prasarana sekolah terdampak bencana gempa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Majene dengan rincian kontrak sebagai berikut:
a. Kontrak nomor HK 0203-Cb27/P2P-SB.PS/4898 tanggal 29 Desember 2021 dengan

nilai Rp92.212.023.512 yang selesai pada tanggal 21 Februari 2023. Satker akan
mengajukan pembayaran uang muka kerja dengan nomor SPM 40130 tanggal 29
Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 17.380.484.150,00.
b. Kontrak nomor HK 0203-Cb27/P2P-SB.PS/4893 tanggal 29 Desember 2021 dengan
nilai Rp115.869.894.335 yang selesai pada tanggal 21 Februari 2023. Satker akan
mengajukan pembayaran uang muka kerja dengan nomor SPM 40129 tanggal 29
Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 13.337.980.000,00.

Satker menjelaskan bahwa alasan keterlambatan penandatanganan adalah
menunggu persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai
dengan PMK Nomor 60/PMK.02/2018 yang telah diubah dengan PMK Nomor
93/PMK.02/2020 bahwa pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan
Rp200.000.000.000,00 atau pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan
Rp20.000.000.000,00 harus mendapat persetujuan kontrak tahun jamak oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran. Selain itu, satker menginginkan bisa
terealisasi di akhir tahun agar dapat digunakan sebagai uang muka kerja.

Sesuai dengan PER-9/PB/2021 Pasal 22 SPM-LS kontraktual yang pembuatan
BAST/BAPP termasuk BAPP pembayaran per termin mulai tanggal 21 Desember 2021

357

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 harus sudah diterima KPPN paling lambat
tanggal 24 Desember 2021 pada jam kerja. Ketentuan tanggal ini juga berlaku untuk
kontrak tahun jamak sesuai Pasal 35 yaitu mekanisme pengajuan SPM-LS kontraktual
ke KPPN juga berlaku untuk pengajuan SPM-LS kontraktual atas kontrak tahun
jamak/sebelum tahun terakhir masa kontrak dan pengajuan SPM-LS kontraktual atas
kontrak tahun jamak pada tahun terakhir masa kontrak. Jika satker tetap ingin
mengajukan SPM ke KPPN sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor
ND-1098/PB.2/2021 tentang pengajuan SPM di luar batas waktu yang diajukan setelah
tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 harus
memperoleh dispensasi ke Dirjen Perbendaharaan. Pejabat eselon I penanggung jawab
program/ pejabat pada unit pembina keuangan TNI/POLRI menyampaikan surat
permohonan persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Terkait dengan PMK Nomor 184/PMK.05/2021 pasal 2 disebutkan bahwa
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi
Corona Virus Disease 2019 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun
anggaran 2021 akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Pekerjaan tersebut
merupakan pekerjaan dari suatu Kontrak yang dibiayai dari Rupiah Murni dan/ atau
PNBP, Pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS kontraktual
dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan ditandatangani paling
lambat tanggal 30 November 2021.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Barat melalui Nota Dinas nomor ND-954/WPB.26/2021 tanggal 28
Desember 2021 perihal Konsultasi Kontrak Tahun Jamak Satker Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sudah melakukan konsultasi ke Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dengan menjelaskan secara detail perihal dispensasi kedua
kontrak tersebut dan sampai dengan tahun anggaran 2021 berakhir belum mendapat
jawaban atas konsultasi tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
juga sudah menyarankan agar satker berkoordinasi juga dengan Eselon I satker agar
dapat berkoordinasi/berkonsultasi langsung dengan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Satker ini berkonsultasi langsung ke Kantor
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan mereka menjelaskan jika

358

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

sedang di proses oleh Eselon I untuk meminta dispensasi dari Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, dan satker menunggu surat dispensasi penyampaian SPM di luar batas waktu
oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Tepat pukul 14.00 WITA Kanwil mendapat kabar
bahwa persetujuan dispensasi penyampaian SPM di luar batas waktu disetujui oleh
Direktur Pelaksanaan Anggaran melalui Surat nomor S-557/PB.2/2021 tanggal 29
Desember 2021 dengan perihal persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu. Satker
diwajibkan menyampaikan SPM tersebut segera agar diajukan ke KPPN paling lambat
tanggal 29 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satker wajib melakukan update RPD harian sesuai ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran
2021.

b. KPPN agar menolak SPM yang telah memperoleh persetujuan pengajuan di luar
batas waktu namun pengajuannya melebihi batas waktu yang telah diberikan.

c. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM tersebut dengan diberi tanggal 29 Desember
2021.

Surat persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu ini hanya diberikan atas
waktu penyampaian SPM, seluruh tanggung jawab atas kebenaran materiil pada SPM
menjadi tanggung jawab KPA. Kedua SPM tersebut adalah SPM dengan nomor 40130
tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 17.380.484.150,00 dan SPM dengan
nomor 40129 tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp 13.337.980.000,00.

Atas dasar surat tersebut Kanwil menerbitkan S-890/WPB.26/2021 tentang
Persetujuan Penyampaian Data Kontrak/Perubahan Kontrak, agar satker tersebut dapat
menyampaikan data kontrak ke KPPN. Kemudian terdapat dispensasi lagi pada tanggal
30 Desember 2021 melalui Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor S-
598/PB.2/2021 perihal persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu yang salah satu
lampirannya adalah SPM dengan SPM dengan nomor 40129 tanggal 29 Desember 2021
dengan nilai sebesar Rp 13.337.980.000,00. SPM ini mendapatkan dispensasi kembali
sehingga dapat disampaikan lagi ke KPPN paling lambat tanggal 30 Desember 2021
pukul 14.00 WIB.

Kedua kontrak tersebut sudah dapat terbayarkan uang muka kerja pada akhir
tahun 2021, namun ada beberapa evaluasi khususnya bagi KPA satker antara lain:

359

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

a. Melakukan mitigasi risiko permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, dan
melakukan permohonan persetujuan tersebut agar tidak mendekati akhir tahun
sehingga persetujuannya bisa terbit jauh sebelum akhir tahun anggaran berkenaan.

b. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Eselon I Satker agar
proses persetujuan ini bisa segera mendapat persetujuan dari Menterinya.

c. Satker juga aktif berkoordinasi dengan Kanwil dan KPPN untuk dapat
memaksimalkan kinerja pelaksanaan anggarannya agar dapat tertib dan sesuai
dengan peraturan terutama aturan langkah-langkan akhir tahun anggaran.

2. Hasil survei monitoring dan evaluasi KUR semester II tahun 2021
Pada awal Desember 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

telah melakukan survei kepada beberapa beberapa debitur KUR. Kegiatan tersebut
dilakukan sebagai wujud pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran KUR
semester II tahun 2021. Survei dilakukan kepada para debitur KUR yang merupakan
nasabah dari beberapa bank yang berada di Mamuju, yakni BRI Cabang Mamuju, BNI
Cabang Mamuju, Bank Mandiri Cabang Mamuju, dan Bank Sulselbar Cabang Utama
Mamuju.

Pemilihan sampel responden dengan menggunakan metode purposive sampling,
penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik
yang ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan adalah survei dilaksanakan kepada debitur
KUR yang masih memiliki outstanding pinjaman (belum lunas dan diutamakan debitur
baru). Dari 40 kuesioner yang dibagikan kepada para responden, hanya 20 yang
dikembalikan oleh para responden. Hal ini terjadi karena kondisi cuaca di Sulawesi Barat
yang tidak mendukung dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan menyebabkan
longsor pada beberapa wilayah menyebabkan pengembalian kuesioner oleh responden
yang bertempat tinggal jauh menjadi terhambat.

360

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 1 Sebaran Debitur Berdasarkan Tingkat Grafik 2 Sebaran Debitur Berdasarkan Pekerjaan Utama
Pendidikan Formal

Sumber: Survei Monev KUR Semester II Tahun 2021

Jika melihat dari demografi responden, berdasarkan survei yang dilakukan,
sebagian besar didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 60%
dan sisanya merupakan perempuan. Selanjutnya, dari survei tersebut dapat diketahui
bahwa para debitur KUR sebanyak 52,6% berlatar belakan pendidikan SMA, diikuti oleh
lulusan perguruan tinggi sebesar 26,3%, sedangkan sisanya berpendidikan SMP dan SD.
Pekerjaan pokok yang dijalankan para debitur KUR sebagian besar adalah sebagai
pedagang (55%), yang kemudian diikuti dengan profesi sebagai petani, yaitu sebesar
25%. Profesi sebagai penyedia jasa menempati posisi ketiga dengan persentase sebesar
10%, kemudian pada posisi keempat diikuti dengan profesi pengusaha pengolahan
dengan persentase sebesar 5% sama dengan profesi yang beragam sebesar 5%.

361

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 3 Profil Pinjaman KUR Semester I Tahun 2021

Grafik 4 Profil Pinjaman KUR Semester II Tahun 2021

Sumber: Survei Monev KUR Semester II Tahun 2021

Berdasarkan rentang pinjaman KUR yang diambil oleh para debitur, pinjaman antara
Rp400 - 500 juta yang paling mendominasi, yaitu sebanyak 40% responden dari total 20
responden. Selanjutnya, pinjaman antara Rp100 - 200 juta menempati posisi kedua
dengan persentase 30% responden dari total 20 responden, kemudian pada posisi ketiga
dan keempat diikuti dengan pinjaman antara Rp20 - 100 juta dan Rp200 - 300 juta. Dari
grafik di atas bahwa terjadi pergeseran profil pinjaman debitur KUR pada semester I tahun
2021 yang semula didominasi oleh besaran pinjaman dengan rentang Rp20 - 99 juta
menjadi Rp400 - 500 juta pada semester II pada tahun yang sama. Lebih jauh lagi,
berdasarkan survei tersebut, seluruh responden tidak merasa keberatan dalam membayar
angsuran KUR yang telah disepakati. Hal ini dapat menunjukkan bahwa geliat
perekonomian di wilayah Sulawesi Barat khususnya Mamuju sudah mulai membaik.

362

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
di daerah
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor

ND1108/PB.6/2021 tanggal 11 November 2021 telah dilaksanakan Training Ekonometrika

untuk Penyusunan Analisis Pengaruh Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah pada tanggal 15-25 November 2021.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, seluruh Kanwil DJPb diminta untuk menyusun

Laporan Analisis Pengaruh Opini LKPD terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah.

Berikut merupakan hasil analisis Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat:

Definisi : Analisis atas pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan
Tujuan masyarakat di daerah.

: Mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan APBD yang
tercermin dalam opini BPK atas LKPD berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Objek Analisis : Opini LKPD dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat.

Data yang digunakan : Opini BPK atas LKPD, variabel yang mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat, dan variabel indikator kesejahteraan
masyarakat (variabel dependen dan independen sesuai tabel di
bawah).

Bentuk Analisis : Laporan Hasil Analisis

Metode Analisis : Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
ekonometrika dengan metode Regresi Data Panel, yaitu untuk
mengkombinasikan pengujian data series dengan data cross
section.
Pengujian data dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik serta Uji
Estimasi Model terbaik menggunakan Uji Hausman. Kemudian
tools yang digunakan untuk uji data statistik menggunakan
Aplikasi Eviews 10.

Metode Penyampaian : Laporan telah disampaikan ke Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Laporan Keuangan melalui Nadine pada tanggal 29 Desember 2021.

Unit in Charge : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

363

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Data variabel dependen berupa data indikator kesejahteraan masyarakat yang
digunakan untuk analisis ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 5 kabupaten di
lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data yang diambil berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Data variabel independen yang dipilih sebagai berikut: Sumber Data
No. Data

1. Opini BPK atas LKPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Barat
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Produk Domestik Regional Bruto DJPK
4. Realisasi Belanja Modal BPS
DJPK

Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa opini LKPD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat yaitu IPM. PAD dan PDRB juga mempengaruhi secara positif dan signifikan
terhadap IPM. Sedangkan Belanja modal tidak mempunyai pengaruh signifikan. Penelitian
ini mempunyai keterbatasan dalam hal ketersediaan data dan penggunaan indikator
kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan adalah 5 (lima) dari 6 (enam) kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kesejahteraan masyarakat yang dicermati adalah IPM.

Analisis ini diharapkan dapat berkontribusi guna mempertajam fungsi RCE di bidang
akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu juga dalam rangka peran Kanwil sebagai RCE
melakukan pendampingan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembinaan dan
monitoring ke Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Melalui analisis ini,
dapat dijadikan rekomendasi agar Pemerintah Daerah senantiasa mengoptimalkan
pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan
keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya perbaikan terus-menerus dan inovasi dalam
pelaporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD
sehingga seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dapat mempertahankan opini WTP
yang diraih. Selain itu juga perlu adanya pengembangan SDM yang unggul, peningkatan
integritas, dan peningkatan di bidang teknologi informasi untuk pengembangan aplikasi
penyusun laporan keuangan sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang berkualitas,
akuntabel, dan transparan.

364

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

365

366

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

UPAYA PENCAPAIAN TARGET AKSELERASI PENYERAPAN BELANJA
PEMERINTAH WILAYAH MALUKU DILIHAT DARI SISI MAKRO
EKONOMI T.A. 2021

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang membaik selama tahun 2021,
kondisi ekonomi wilayah Maluku pada triwulan III Tahun 2021 juga mengalami
pertumbuhan sebesar 4,17% (y-on-y) atau 0,11% (q-to-q) kecuali untuk komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)
(terkontraksi 1,26%), Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) (terkontraksi
3,54%); dan Komponen Perubahan Inventori (terkontraksi 2,19%). Jika dilihat dari
besaran nilai PDRB, perekonomian Maluku mencapai Rp 12,18 triliun atas harga berlaku
dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp 7,96 triliun. Secara kumulatif sampai dengan
Triwulan III’2021, pertumbuhan usaha yang mengalami petumbuhan signifikan
diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas (6,68%), Informasi dan Komunikasi (6,57%), dan
Jasa Keuangan dan Asuransi (5,46%). Namun, secara keseluruhan sektor lapangan
usaha, perekonomian Maluku masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan (konstribusi 23% dari keseluruhan PDRB 2021). Komponen pengeluaran
secara kumulatif sampai dengan Triwulan III’2021 juga mengalami peningkatan dengan
kenaikan pengeluaran tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)
(9,45%), Net-Ekspor Antar-Daerah (7,48%), dan PMB (4,55%). Namun, secara agregat
pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang konstribusi terbesar (63% dari
kompoen pengeluaran PDRB).

dalam % PERTUMBUHAN PDRB MALUKU
Tahun 2020- TW III' 2021

6

5 4,64 4,17
4
3,7
P3
D2
R1
B
0
(%
) -1 Triwulan I '2020 Triwulan II '2020 Triwulan III '2020 Triwulan IV '2020 Triwulan I '2021 Triwulan II '2021 Triwulan III '2021

-2 -1,9 -1,79

-3 -2,6
-3,42
-4

Sumber: BPS, diolah, 2021

367

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah Provinsi Maluku
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi pendapatan APBN pada akhir Desember 2021 mengalami pertumbuhan 6,46
persen dibandingkan Desember 2020. Pada akhir Desember 2021, total realisasi
pendapatan APBN mencapai Rp1,91 triliun atau mengalami kenaikan Rp116,42
miliar dari bulan Desember 2020. Penerimaan yang berasal dari PNBP Lainnya
mengalami pertumbuhan YoY tertinggi yakni sebesar 15,99 persen atau secara
nominal mengalami peningkatan Rp26,86 miliar. Sementara pendapatan yang berasal
dari Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan YoY sebesar 12,49
persen atau secara nominal menurun Rp608 juta.
Realisasi Pendapatan APBN Berdasarkan Jenis s.d. Desember 2021

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (data diolah, diakses 3 Januari 2022).
Peningkatan realisasi pendapatan tertinggi pada penerimaan pajak dalam negeri
kontribusi diperoleh dari Pajak Penghasilan non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai.
Pertumbuhan Pajak Pertambahan nilai di Maluku sebagai akibat adanya peningkatan
dengan ekonomi yang sedikit lebih meningkat karena pelonggaran Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dan penyelesaian proyek-proyek kontraktual yang bersumber
dari APBN pada akhir tahun anggaran 2021.
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Kinerja realisasi anggaran belanja APBN pada Provinsi Maluku sampai dengan
Desember 2021 menunjukkan realisasi sebesar 94,82 persen. Dari total pagu belanja
APBN sebesar Rp12,33 triliun, telah terealisasi sebesar Rp11,69 triliun. Belanja
Dana Desa memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 99,80 persen atau Rp1,15
triliun. Sementara itu, Belanja Modal memiliki tingkat realisasi terendah sebesar 90,26
persen atau Rp2,33 triliun dari total pagu Rp2,58 triliun.

368

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis s.d. Desember 2021

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (data diolah, diakses 3 Januari 2022)
Catatan: Data realisasi masih dapat berubah karena masih dimungkinkan terbit SP2D

untuk tahun 2021 hingga 11 Januari 2022.
Rendahnya tingkat realisasi Belanja Modal di Provinsi Maluku antara lain disebabkan
oleh kondisi cuaca yang menghambat pelaksanaan proyek fisik dan gagal atau
diulangnya proses lelang. Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat realisasi
anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku telah melakukan langkah-
langkah antisipatif. Secara rutin, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan setiap
bulan dengan mengundang satker-satker yang terindikasi memiliki permasalahan
dalam pelaksanaan anggaran. Dalam kegiatan tersebut, permasalahan-permasalahan
terkait pelaksanaan anggaran diidentifikasi dan bersama-sama dicarikan solusinya.
Realisasi capaian output layanan dasar publik di Maluku sebesar Rp927,01 miliar atau
62,21% dari pagu Rpß1,49 triliun. Realisasi terbesar untuk belanja infrastruktur
pembangunan bendungan Way Apu (PEN) sebesar Rp318,06 miliar.
C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Berdasarkan data BPS yang dilansir tahun 2020, Maluku masih masuk ke dalam
urutan empat besar provinsi termiskin di Indonesia dengan banyak wilayah Maluku
yang masuk dalam kategori 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Atas latar belakang
tersebut, Pemerintah (Pusat) berupaya mendistribusikan pendapatan ke daerah
tersebut dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku telah melakukan langkah-langkah strategis di dalam
mendorong penyaluran dan penyerapan TKDD wilayah Maluku sesuai perundangan
yang berlaku dan juga mengawal ketat untuk ‘Tambahan BLT-Dana Desa’ untuk

369

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

Kabupaten/Kota yang ditargetkan sesuai PMK No.162/PMK.07/2021. Langkah
tersebut diantaranya: melakukan rapat koordinasi/FGD/seminar/monitoring dan
evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota/DPMD/BPAD/instansi terkait lainnya
secara periodik. Selain itu, selama bulan oktober dan Desember 2021, Kanwil DJPB
Provinsi Maluku telah melakukan diskusi langsung dengan Sekretaris Daerah Maluku,
Pemerintah Kota Ambon, Kepala DPMD Provinsi Maluku, Kepala BKAD Maluku,
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kabupaten dan DPMD Kota
Tual. Capaian atas pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut adalah 100% BLT
Dana Desa tersalurkan sampai akhir Desember 2021 dengan 3 Kabupaten yakni Kab.
Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, dan Kab. Maluku Barat Daya telah
menyerap 100% Dana Desa. Sedangkan untuk keseluruhan serapan Dana Desa
wilayah Maluku s.d Desember 2021 adalah sekitar 97%. Nilai penyerapan TKDD
selain Dana Desa provinsi Maluku s.d Desember, sebagai berikut: a) Transfer DAU
(100%), b) DAK Fisik (94,81%), c) DID (97,14%), d) DAK NonFisik (96,60%). Selain
itu, menjelang akhir tahun anggaran, Kanwil DJPb juga melakukan sosialisasi
Pedoman Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 penyaluran
TKDD kepada stakeholder TKDD.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi
Sektor UMKM menjadi sektor paling penting di dalam mengangkat perekonomian
regional terutama dimulai dari tingkat usaha individu mandiri. Sejak pandemi Covid-19
melanda, kondisi UMKM di wilayah Maluku sangat tertekan dari sisi pendapatan dan
pengembangan usaha dikarenakan pembatasan mobilitas penduduk dan pembatasan
pelaksanaan jual-beli secara langsung di tempat. Namun, kondisi di tahun 2021
terutama di bulan oktober dan nopember kondisi perekonomian membaik dan tren
kondisi usaha mulai menunjukan kenaikan dengan pengaruh perbaikan sampai
dengan level UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sampai dengan bulan Desember 2021 mencapai Rp1.149,16 miliar
untuk total 38.303 debitur yang terdiri dari 1.414 debitur skala kecil, 28.411 debitur
skala mikro, dan 8.478 debitur supermikro. Adapun Bank Rakyat Indonesia sebagai
mitra kerja penyalur KUR UMKM Supermi tertinggi untuk wilayah Maluku (99%).
Berikut total penyaluran KUR sesuai sektor usaha wilayah Maluku sd. Desember 2021:
(*Jumlah penyaluran dalam rupiah)

370

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

Penyaluran KUR Provinsi Maluku Per Sektor
Data SIKP Per 31 Desember 2021

SEKTOR DEBITUR PENYALUR OUTSTANDING
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 84.712 2.410.589.550.771 1.021.431.790.426
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 21.637
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 8.262 474.555.080.000 243.860.945.783
PERIKANAN 11.466 354.133.918.000 216.790.948.817
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA 9.565 234.200.076.597 121.003.088.073
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 7.164 223.062.050.900 103.971.226.931
INDUSTRI PENGOLAHAN 7.013 192.416.410.000
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 1.719 169.960.800.000 99.020.594.721
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 143 89.656.483.737
LAIN-LAIN 110 69.171.310.000 33.978.768.731
KONSTRUKSI 71 6.632.000.000
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 13 3.077.100.000 4.151.771.786
JASA PENDIDIKAN 32 2.557.000.000 297.407.313
JUMLAH 1.150.000.000
151.907 1.055.000.000 1.931.445.067
56.273.346
4.142.560.296.268
222.282.938
1.936.373.027.669

Sumber : SIKP UMI, 2021

orang TREN PENYALURAN KUR WILAYAH MALUKU Rupiah
10.000 300.000.000.000

5.000 200.000.000.000
100.000.000.000

--
Kab. Kota Kab. Buru Kab. Kab. Seram Kab. Seram Kab. Kab. Buru Kab. Kab. Kota Tual Pemerintah

Maluku Ambon Maluku Bagian Bagian Maluku Selatan Kepulauan Maluku Provinsi

Tengah Tenggara Barat Timur Barat Daya Aru Tenggara Maluku

Jumlah Debitur Jumlah PeBnaryaat luran

Sumber data: SIKP UMI, 2021

Penyaluran UMi wilayah Maluku masih cukup rendah dengan jumlah total penyaluran
s.d Desember 2021 sebesar Rp8,51 miliar untuk 2.675 debitur. Penyaluran tertinggi
adalah Kota Ambon sedangkan terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya yang
memang merupakan daerah terjauh dari wilayah Kota di Maluku dengan Desa 3T
tertinggi.

orang PENYALURAN UMi wilayah MALUKU Rupiah
(s.d Desember 2021)

1.000 KOTA AMBON KAB. BURU KAB. SERAM KAB. MALUKU KAB. MALUKU KOTA TUAL KAB. BURU KAB. MALUKU KAB. SERAM KAB. KAB. MALUKU 4.000.000.000
500 3.000.000.000
- 2.000.000.000
1.000.000.000
-

BAGIAN TENGAH TENGGARA SELATAN TENGGARA BAGIAN KEPULAUAN BARAT DAYA

BARAT BARAT TIMUR ARU

Jumlah Debitur Jumlah Penyaluran

Sumber: SIKP UMI, 2021

371

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

3. Peran Regional Chief Economist (RCE) dalam memberikan pendampingan ke
stakeholder di daerah

Dikarenakan data capaian ekonomi Maluku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021
belum tersedia, maka kami mencoba mengestimasi bahwa terjadi kenaikan
penerimaan negara berdasarkan nilai capaian sampai dengan triwulan III Tahun 2021
yang terjadi peningkatan penerimaan negara yang disebabkan strategi fiskal bersifat
ekspansif dalam menjalankan kebijakan countercyclical untuk meningkatkan aktivitas
ekonomi. Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2021 secara
agregat sampai dengan triwulan III tahun 2021 mencapai Rp8,57 triliun (59,64% dari
target). Selain itu, terjadi Peningkatan tingkat kemiskinan yang diperparah dengan
menurunnya pendapatan per kapita dimana kondisi tersebut diperlukan kebijakan
untuk menangani penurunan tingkat kemiskinan dalam hal optimalisasi pelaksanaan
program PEN di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku sampai bulan Desember 2021 telah melaksanakan
langkah-langkah strategis untuk mendorong percepatan belanja pemerintah pada
satker-satker Kementerian Lembaga terutama terkait penyerapan TKDD dan adanya
tambahan BLT Dana Desa sesuai PMK Nomor 162 Tahun 2021. Upaya percepatan
belanja tersebut dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pertemuan langsung maupun
korespondensi dengan seluruh stakeholder (Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pimpinan
Lembaga/Instansi lingkup Maluku: BI/OJK/BPS/DPMD/Bappeda).

Data serapan dan saluran Dana Desa T.A. 2021

Tahap I Tahap I (8%) Tahap II Tahap III %
Realisasi
Nama Pemda DIPA Jml Desa Rupiah Belum Jml Desa Rupiah Belum Jml Desa Rupiah Belum Jml Desa Rupiah Belum Total Penyaluran
Salur Salur Salur Salur 99,45
KAB. MALUKU TENGAH 180.663.319.000 186 25.538.296.280 186 14.453.065.520 186 39.560.809.350 174 21.635.534.098 179.678.505.248 100,00
KAB. MALUKU TENGGARA 147.026.166.000 190 35.971.910.720 - 190 11.762.093.280 - 190 47.512.466.400 - 189 24.664.495.600 9 147.026.166.000 100,00
KAB. KEPULAUAN TANIMBAR 88.106.510.000 80 16.759.783.000 - 80 7.048.520.800 - 80 23.256.104.000 - 77 12.274.502.200 - 88.106.510.000 99,88
KAB. PULAU BURU 87.473.979.000 82 15.595.825.880 - 82 6.997.918.320 - 82 22.242.591.600 - 80 11.935.668.499 - 87.364.804.299 100,00
KAB. KEPULAUAN ARU 112.506.013.000 117 24.573.424.160 - 117 9.000.481.040 - 117 33.573.905.200 - 117 17.929.802.600 - 112.506.013.000 98,87
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 107.966.173.000 92 16.985.822.560 - 92 8.637.293.840 - 91 24.889.180.000 - 84 13.061.456.342 - 106.741.352.742 100,00
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 161.378.367.000 198 31.799.881.240 - 198 12.910.269.360 - 198 43.999.846.800 1 194 23.344.769.600 5 161.378.367.000 100,00
KAB. MALUKU BARAT DAYA 107.920.374.000 117 25.402.519.680 - 117 8.633.629.920 - 117 34.036.149.600 - 117 17.931.274.800 - 107.920.374.000 100,00
KAB. BURU SELATAN 88.882.400.000 79 21.543.905.040 - 64 5.753.054.960 - 79 27.296.960.000 - 79 14.474.080.000 - 88.882.400.000 100,00
KOTA AMBON 38.911.004.000 30 6.842.580.680 - 19 2.100.301.920 - 30 8.811.401.600 - 29 4.949.519.800 - 38.911.004.000 99,98
KOTA TUAL 37.438.217.000 27 7.520.134.640 - 27 2.995.057.360 - 27 9.957.786.800 - 24 4.914.338.200 - 37.429.317.000 99,83
1.158.272.522.000 1.198 228.534.083.880 - - 1.197 315.137.201.350 - 1.164 167.115.441.739 - 1.155.944.813.289
TOTAL - 1.172 90.291.686.320 - 1 14

Sumber : OMSPAN, 2021

Dalam rangka penajaman peran dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Maluku sebagai RCE serta penguatan pemanfaatan KFR dan pra-implementasi
ALCO, secara periodik telah dilakukan FGD, asistensi dan koordinasi dengan
Pimpinan pemda (board meeting), BI, OJK, BPS, serta instansi vertikal Kementerian
Keuangan wilayah Maluku. Kanwil DJPb Provinsi Maluku melakukan pendampingan,
asistensi, dan perumusan rekomendasi atas penyelesaian temuan-temuan dari Badan
Pemeriksa Keuangan. Terhadap Pemda/kab/kota yang sampai TA.2020 belum
mendapatan opini WTP, Kanwil berupaya dengan melakukan coaching clinic dan
penandatangan nota kesepahaman sebagai upaya perbaikan kualitas pengelolaan
keuangan pusat dan daerah pada tahun anggaran selanjutnya. Dalam hal pencapaian
kualitas laporan keuangan TA.2020, Pemerintah Daerah wilayah Maluku mendapat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh 6 (enam) Pemerintah Daerah
tahun 2020 yakni Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, Kota Tual, Maluku Barat Daya,

372

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

Kab. Maluku Tenggara, dan PemProv Maluku sedangkan 5 Kabupaten/Kota lainnya
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Penyerahan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan
KPPN Saumlaki, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Percepatan Penyaluran TKDD dan
BLT Desa TA 2021 serta Penajaman Kemanfaatan KFR pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar (1
Desember 2021).

1. Tema Kegiatan:
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Percepatan Penyaluran TKDD
dan BLT Desa TA 2021 serta Penajaman Kemanfaatan KFR Wilayah Maluku

2. Tujuan :
Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas penyerapan
TKDD pada TA 2021 100% tercepat, serta berharap penyaluran 2022 bisa lebih baik dan
mendapat penghargaan yang serupa. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka
percepatan program pemulihan ekokomi nasional menuju keadaan ekonomi yang lebih stabil.

3. Pihak yang Terlibat :
a. Penyelenggara: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
b. Pimpinan Rapat: Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar
c. Narasumber: Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Maluku

373

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

B. Kegiatan Pembahasan mengenai Monitoring Penerusan Pinjaman Pada PDAM Kota Ambon
di Kantor PDAM Kota Ambon (13 Desember 2021).

1. Tema Kegiatan:
Monitoring Penerusan Pinjaman Pada PDAM Kota Ambon

2. Tujuan:
Melakukan pembahasan terkait kondisi terkini mengenai dengan penerusan pinjaman pada
PDAM Kota Ambon

3. Pihak yang Terlibat:
a. Penyelenggara: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon
b. Pimpinan Rapat: Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Maluku
c. Narasumber: Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Maluku

C. Pelaksanaan Rapat PEN dan PPED Ruang Rapat Gubernur Provinsi Maluku lantai VI (20
Desember 2021).

374

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

1. Tema Kegiatan :
Rapat Koordinasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Percepatan Pemulihan Ekonomi
Daerah (PPED).

2. Tujuan :
Monitoring Kinerja Penyaluran dana PEN serta upaya-upaya optimalisasi penyaluran dana
Program PEN di Provinsi Maluku

3. Pihak yang Terlibat :
1. Penyelenggara: Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
2. Pimpinan Rapat: Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku
3. Narasumber: Kepala Bidang Bappeda Provinsi, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi
Maluku, Perwakilan BI Provinsi Maluku, Perwakilan OJK Provinsi Maluku, Kepala BPS Provinsi
Maluku, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, OPD Provinsi Maluku

D. Pelaksanaan Rapat Evaluasi TPKAD Provinsi Maluku Tahun 2021 23 di Ruang Rapat Gubernur
Provinsi Maluku lantai VI (23 Desember 2021).

1. Tema Kegiatan :
Rapat Pleno Evaluasi Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi
Maluku Tahun 2021.

2. Tujuan :
Monitoring Evaluasi Program Kerja TPKAD untuk mendapatkan masukan dari pihak akademisi
dan BUMN di Provinsi Maluku

3. Pihak yang Terlibat :
1. Penyelenggara: Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
2. Pimpinan Rapat: Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku
3. Narasumber: Perwakilan OJK Provinsi Maluku

375

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU

PERIODE DESEMBER 2021

E. Pelaksanaan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Koordinasi Rencana
Pembuatan MOU antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku dengan DPMD Provinsi Maluku maupun
OPD Lingkup Maluku (28 Desember 2021).

1. Tema Kegiatan :
Pelaksanaan Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Koordinasi Rencana
Pembuatan MOU antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku dengan DPMD Provinsi Maluku maupun
OPD Lingkup Maluku

2. Tujuan :
Melakukan evaluasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di lingkup Provinsi Maluku
serta melakukan koordinasi terkait rencana pembuatan MOU (pakta kerjasama dan koordinasi)
antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku dengan DPMD Provinsi Maluku maupun OPD lingkup
Provinsi Maluku

3. Pihak yang Terlibat :
1. Penyelenggara: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
2. Pimpinan Rapat: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku
3. Narasumber: Kepala Bidang PPA II

376

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH KANWIL DJPb
PROVINSI MALUKU UTARA SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST

(RCE)

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan III-2021
mencapai Rp12.853,9 miliar dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) mencapai
Rp7.905,8 miliar. Laju pertumbuhan PDRB pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 11,41 persen (y-
o-y). Tumbuhnya ekonomi diindikasikan merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas
perekonomian melalui program PEN.

10348 12853,88
12251,94
11551,69 11744,7

10678,14

9575,5 9826,97 9961,5 10039,9 9872,5

6470,3 6591,92 6652,6 6868,5 6671,2 7095,91 7519,94 7568,73 7696,68 7905,82
6581,4

5,07 5,05 2,97 -3,49 -0,74
-5,32
5,02 4,97 -0,42 7,07 3,51

7,65 7,49 4,12 5,38 3,46 -0,16 6,66 9,48 13,45 16,95 11,41

PDRB ADHB Maluku Utara (Miliar) PDRB ADHK Maluku Utara (Miliar)

% Pertumbuhan PDRB Maluku Utara % Pertumbuhan PDB Nasional

Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-on-y)

1) Menurut Lapangan Usaha
Sektor lapangan usaha pada triwulan III 2021 (y-o-y) yang pertumbuhannya sangat signifikan adalah
sektor pertambangan dan penggalian sebesar 55,81 persen dan sektor industri pengolahan sebesar
44,25 persen. Sektor ini tumbuh dengan pesat karena industri pertambangan di Maluku Utara sudah
beroperasi dengan normal dan menghasilkan komoditas seperti nikel, besi dan baja. Sementara itu
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan III 2021 (y-o-y) mengalami kontraksi
sebesar 1,2 persen diindikasikan karena masyarakat mulai memilih untuk bekerja di sektor
pertambangan dan industri pengolahan.

377

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Triwulan III 2021 Maluku Utara menurut Lapangan Usaha

Terjadi pergeseran kontributor tertinggi pada struktur PDRB Maluku Utara. Pada Triwulan III
2021 (y-o-y), sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 19,29 persen sedangkan sentor
pertanian, kehutanan dan memberikan kontribusi pada struktur PDRB Maluku Utara sebesar 18,83
persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda bersama instansi terkait harus memiliki program extra
ordinary untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan.

2) Menurut Pengeluaran

TW III 2020 2021 (triliun Rupiah) Sumber Per Distri
Tahunan (triliun tumbuhan 2021 busi
Komponen ADHB 2021
Rupiah) (%)
TW I TW II TW III

Konsumsi 5,476 5,431 5,565 5,726 2,35 44,55
Rumah Tangga 0,129 0,131 0,130 0,138 5,31 1,08
Konsumsi 2,824 2,260 2,973 3,112 8,80 24,21
LNPRT
Konsumsi 8,196 2,014 3,915 8,251 -1,61 64,19
Pemerintah
Pembentukan 0,163 0,401 0,321 0,591 0,62 0,46
Modal Tetap 3,801 7,774 12,036 15,378 244,09 119,64
Bruto (PMTB) 7,165 1,984 -8,39 54,25
Perubahan (2,748) (4,290) 4,542 6,973 -299,95 -99,88
Inventori 10,678 11,744 (7,858) (12,853) 11,41
Ekspor Luar 12,251 12,853
Negeri
Impor Luar
Negeri
Net Ekspor Antar
Daerah

PDRB

Dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri pada triwulan III 2021 (y-o-y) mencatatkan

pertumbuhan yang luar biasa sebesar 244,09 persen serta mampu berkontribusi terbesar dalam

pertumbuhan. Capaian tersebut dimungkinkan karena terjadi peningkatan ekspor komoditas

pertambangan, seperti besi baja dan nikel. Tingginya ekspor komoditas pertambangan tersebut

sejalan dengan tingginya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian.

PMTB mengalami kontraksi hingga 1,61 persen menunjukkan adanya penurunan aktivitas Belanja
Modal/investasi di Maluku Utara. Pergerakan pembangunan smelter yang sudah rampung dan mulai
beroperasi menjadi indikasi adanya penurunan PMTB dibanding periode yang sama tahun 2020.
Namun, hasil komoditas dari smelter tersebut sudah dapat diekspor sehingga meningkatkan
komponen ekspor luar negeri.

378

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Realisasi APBN di Maluku Utara sampai dengan 27 Desember 2021 mencatatkan
realisasi pendapatan negara tumbuh 13,32 persen (yoy) dan realisasi belanja negara
mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (yoy). Secara ringkas, realisasi APBN
di Maluku Utara sampai dengan 27 Desember 2021 mencatatkan pendapatan negara
sebesar Rp2,17 triliun (108,57 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama tahun 2020 sebesar Rp1,92 triliun. Kenaikan tersebut terjadi pada
komponen penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 12,69 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut disumbang oleh komponen Pajak Dalam Negeri. Sedangkan
komponen Pajak Perdagangan Internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea
keluar mengalami penurunan sebesar 25,06 persen. Penurunan tersebut diakibatkan
karena terjadinya penurunan pada komponen bea keluar sebesar 89,05 persen.
Pajak Penghasilan Non Migas memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan
Pajak Dalam Negeri. Penerimaan PPh Non Migas tahun 2021 didominasi oleh PPh
Pasal 21 yang kontribusinya berasal dari Wajib Pajak sektor pertambangan dan
penggalian serta sektor industri pengolahan. Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp211,41 miliar, tumbuh 19,52 persen dari
realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp176,89 miliar.
2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Sampai dengan periode Desember 2021, Realisasi belanja APBN di wilayah Maluku
Utara mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (yoy). Kenaikan realisasi belanja
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kenaikan realisasi

379

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

belanja modal sebesar 23,67 persen (yoy) dan belanja barang sebesar 12,08 persen
(yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh sudah
mulai dilonggarkannya pembatasan kegiatan sehingga banyak proyek yang mulai
dapat dilaksanakan. Sedangkan meningkatnya realisasi pada belanja barang
didukung oleh program penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam bentuk penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada
masyarakat.

Untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sampai dengan Desember 2021
terjadi kenaikan sebesar 2,30 persen (yoy). Hampir semua komponen belanja TKDD
mengalami kenaikan, kecuali pada komponen Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
38,97 persen (yoy). Hal ini terjadi karena turunnya pagu DID sebesar Rp120 miliar
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

380

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Isu Tematik
● Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara sebagai Regional Chief Economist di wilayah Maluku
Utara memerlukan keakuratan data keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah
Daerah. untuk mendapatkan keakuratan tersebut perlu adanya Pembinaan pengelolaan
keuangan bagi Pemda diimplementasikan dalam bentuk kelas edukasi terkait akuntansi
dan pelaporan keuangan.
● Dari sisi pencairan APBN, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) menjadi elemen penting dalam pelaksanaan APBN yang menuntut keakuratan
data.
● Terkait pelaksanaan anggaran, diperlukan percepatan penyaluran APBN melalui
penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD serta mengevaluasi penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.
● Sebagai Pihak yang melaksanakan pembinaan KUR dan UMi di daerah, Kanwil DJPb
Maluku Utara perlu untuk mendorong penyaluran KUR dan UMi melalui Bimtek Aplikasi
SIKP dan upaya perluasan “Rumah UMi”. Selain itu apresiasi yang diberikan oleh
Kemenko Perekonomian untuk mengikuti Wawancara KUR Award dalam kategori Kanwil
Pembina KUR Terbaik menjadi bukti capaian kinerja pembinaan penyaluran KUR.
2. Kondisi Permasalahan
● Kanwil DJPb Maluku Utara selaku Regional Chief Economist memerlukan data dari Pemda
berupa Laporan Keuangan sebagai bahan penyusunan beberapa kajian, seperti Laporan
ALCo regional dan Kajian Fiskal Regional. Saat ini penyusunan Laporan keuangan masih
terkendala dalam penginputan data yang belum cepat dan akurat. Oleh karenanya

381

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

diperlukan kelas edukasi terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya Akuntansi agar
pengelolaan keuangan di daerah dapat menghasilkan data yang cepat dan akurat.
● Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah aplikasi
terintegrasi berbasis Web, yang mengintegrasikan semua aplikasi eksisting (saat ini
digunakan) kedalam sebuah satu aplikasi yang sama. Sehingga tidak ada pemisahan
modul-modul seperti kondisi sekarang. Selanjutnya dari sisi peruntukan, SAKTI akan
digunakan oleh satuan kerja dalam proses penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban dari level satuan kerja, eselon I, dan Kementerian. Sistem ini
diharapkan dapat menghasilkan data keuangan yang akurat sehingga mampu menjaga
akuntabilitas laporan keuangan secara keseluruhan.
● Kanwil DJPb Maluku Utara memiliki tugas dalam pembinaan pelaksanaan anggaran.
Pelaksanaan anggaran selama ini memerlukan akselerasi karena pencairan APBN masih
banyak yang dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, penyerahan
DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2022 diserahkan sebelum 2021 berakhir dengan
harapan dapat meningkatkan percepatan penyaluran APBN. Selain itu, evaluasi
penyaluran DFDD diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai kendala yang
dihadapi operator di lapangan dan memitigasinya pada periode yang akan datang.
● Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu program pemerintah dalam bentuk
instrumen pembiayaan dengan bunga menarik yang dapat diakses oleh UMKM. Program
tersebut diharapkan dapat menjadi solusi UMKM yang mengalami kesulitan permodalan.
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara sebagai pembina program KUR di daerah turut
mendorong peningkatan penyaluran KUR melalui berbagai kegiatan yang melibatkan
penyalur KUR, debitur dan Pemda. Upaya tersebut membuat Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara menjadi salah satu nominator KUR Award yang diselenggarakan oleh
Kemenko Perekonomian. Masih berkaitan dengan UMKM, “Rumah UMi” sebagai salah
satu inovasi dari Kanwil DJPb Maluku Utara tentunya tidak bisa berhenti hanya sampai di
Maluku Utara saja, semangat dalam meningkatkan peran UMKM bagi daerah ini tentunya
perlu disebarluaskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan diperluasnya lokasi “Rumah
UMi” ini tentunya diharapkan dapat mendukung peran UMKM sebagai salah satu
penggerak roda perekonomian terbesar di Indonesia.
3. Analisis
1) Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah
KUE APEM (Kelas Untuk Edukasi Akuntansi bagi PEMula) diperuntukkan bagi para
pengelola keuangan atau calon pengelola keuangan baik instansi pusat maupun daerah.
Banyak pengelola keuangan yang belum memiliki bekal akuntansi, sehingga program KUE
APEM diprioritaskan bagi para pegawai yang belum memiliki pengetahuan akuntansi
tersebut. Program yang melibatkan petugas penyusun Laporan Keuangan Satker
bertujuan untuk:

● Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan
Satker dan UAPPA-W;

● Mempersiapkan calon pengelola keuangan dan penyusuan laporan keuangan Satker
dan UAPPA-W;

● Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik serta
berperan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keangan Satker dan UAPPA-W;

● Mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga.

382

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

2) Analisis Keakuratan data transaksi

SAKTI menerapkan single database sehingga dengan data hanya perlu diinput sekali

(single entry point) yaitu pada saat penginputan proses transaksi awal. Data transaksi

ini akan terus digunakan hingga proses pelaporan/pertanggungjawaban tanpa perlu

melakukan proses kirim (export) atau import antar modul, dan tidak perlu melakukan input

berkali-kali untuk setiap modul. Hal ini dapat meminimalisir resiko data double/input yang

salah dan juga meningkatkan keamanan sistem itu sendiri. Sebagai contoh saat ini user

melakukan input SPM kemudian input (export) data tersebut ke aplikasi lain, yang pada

proses tersebut bisa dimungkinkan prosesnya mengalami error atau ada interupsi dari

user itu sendiri untuk melakukan pengubahan yang tidak diijinkan.

Penggunaan single entry point, keutuhan data (data integrity) juga dapat dijaga serta

akan lebih accountable. Kemudian data-data pada single database tersebut dapat

disajikan dalam sebuah laporan keuangan secara akurat dan tepat. Untuk tahun 2021

implementasi SAKTI diperluas kepada user/pengguna dari satuan kerja diluar satuan

kerja yang mengikuti Piloting SAKTI (Tahap I s.d. V). Kanwi DJPb Provinsi Maluku Utara,

bersama-sama dengan KPPN di wiayah kerjanya telah melakukan sosialisasi,bimbingan

teknis, dan pendampingan kepada satuan-satuan kerja. Proses implementasi SAKTI

kepada satuan kerja, adalah sebagai berikut:

a) Pembentukan kelompok kerja sakti dan penunjukan trainer SAKTI

b) Selanjutnya adalah proses pendaftaran user dan OTP SAKTI yang dilakukan oleh

KPPN Ternate dan Tobelo.

c) Selanjutnya dilakukan Rapat Koordinasi SAKTI yang dilakukan bersama antara

Kanwil DJPb Provinsi Maluku dengan KPPN Ternate dan Tobelo.

d) Proses bimbingan teknis SAKTI kepada satuan kerja, yang dilakukan oleh trainer-

trainer pada Kanwil DJPb kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Ternate.

e) Pendampingan pembuatan SPM Gaji oleh para trainer dari Kanwil DJPb Provinsi

Maluku Utara

3) Analisis Pelaksanaan Anggaran

Untuk Tahun Anggaran 2022, DIPA di wilayah Maluku Utara besarannya mencapai Rp4,41

Triliun yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja

bantuan sosial. DIPA tersebut akan disebar ke seluruh satker K/L di wilayah Maluku Utara.

Sedangkan untuk daftar alokasi TKDD sebesar Rp10,27 Triliun yang dialokasikan untuk

11 Pemda di wilayah Maluku Utara. Adapun rincian DIPA yaitu sebagai berikut :

DIPA K/L TA 2022 TA 2021 Growth (%)

Belanja Pegawai 1.752.168.482.000 1.595.193.911.000 9,84%

Belanja Barang 1.557.474.656.000 1.808.690.363.000 -13,89%

Belanja Modal 1.093.464.196.000 1.377.111.361.000 -20,60%

Belanja Bantuan Sosial 8.266.600.000 6.844.750.000 20,77%

Berdasarkan tabel di atas, DIPA K/L TA 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan

TA 2021, penurunan paling besar dialami oleh Belanja Modal. Anggaran belanja modal

pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 20,60%. Sedangkan untuk anggaran

belanja yang mengalami kenaikan yaitu belanja pegawai dan belanja bantuan sosial yang

naik sebesar 9,84% dan 20,77%.

Untuk rincian TKDD yaitu sebagai berikut:

383

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

TKDD TA 2022 TA 2021 Growth (%)

DBH 686.060.229.000 737.316.162.635 -6,95%

DAU 5.913.601.678.000 5.816.813.857.963 1,66%

DAK 2.804.164.266.000 2.073.131.812.597 35,26%

DID 50.252.100.000 189.481.800.000 -73,48%

DD 821.111.942.000 814.500.194.327 0,81%

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan anggaran tahun 2022, maka diperlukan

evaluasi penyaluran anggaran khususnya DFDD untuk perbaikan pelaksanaan anggaran.

Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk FGD mengundang beberapa Pemerintah Daerah.

Hasil diskusi sebagai berikut:
● pelaksanaan DAK Fisik sudah dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan

dengan melakukan pengadaan agar pada awal tahun anggaran program dapat

langsung direalisasikan
● Kendala penyaluran DAK Fisik: OPD pengelola DAK Fisik belum memahami periode

penyampaian laporan, penggunaan SIPD belum maksimal, kondisi geografis

beberapa Pemda mempengaruhi kinerja OPD.

4) Analisis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Meskipun calon debitur KUR telah diberikan relaksasi penyampaian persyaratan KUR,

penyaluran KUR di Maluku Utara masih belum terdongkrak secara keseluruhan dalam

skala nasional. Namun, target penyaluran masing-masing bank penyalur telah tercapai,

hal ini diindikasikan karena rendahnya target yang diberikan kepada bank penyalur di

Maluku Utara sehingga turut berkontribusi pada rendahnya penyaluran. Kanwil DJPb

Provinsi Maluku Utara sudah melaksanakan pembinaan baik kepada debitur, pemda

maupun penyalur KUR. Atas upaya pembinaan tersebut mendapat apresiasi dari

Kemenko Perekonomian untuk terpilih mengikuti wawancara KUR Award sebagai Kanwil

Pembina terbaik kategori Kanwil Kecil.
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara juga telah menjalankan program “Rumah UMi”

bersama dengan unit eselon I Kemenkeu yang lain dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
“Rumah UMi” merupakan program pemanfaatan aset iddle berupa tanah yang kemudian
dibangun tempat usaha untuk UMKM. UMKM yang menjadi anggota “Rumah UMi”

mendapatkan pendampingan mulai dari promosi, pricing dan pembukuan keuangan.

UMKM tersebut diharapkan dapat naik level menjadi pengusaha yang lebih berkembang

dengan indikator meningkatnya omzet dan kestabilan usaha. Inisiatif pelaksanaan

program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan juga di lokasi Kanwil lain.

5) Program intervensi yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
● Pengelolaan keuangan

1) KUE APEM (Kelas Untuk Edukasi Akuntansi Bagi Pemula)

KUE APEM merupakan inovasi dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara untuk

berbagi ilmu Akuntansi dengan stakeholder. Menindaklanjuti kebutuhan keakuratan

penyusunan Laporan Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengadakan

inovasi KUE APEM untuk meningkatkan kemampuan operator keuangan Satker.

Agenda tanggal 1 dan 2 Desember 2021 dilaksanakan dengan melibatkan operator

keuangan Satker dari Pemda lingkup Maluku Utara.

2) Implementasi SAKTI

384

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

Melalui pendampingan pembuatan SPM Gaji Induk bulan Januari 2022 dilaksanakan
tanggal 6 s.d. 8 Desember 2021 melibatkan KPPN dan Satker.
● Pelaksanaan anggaran
1) Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022
Untuk melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Maluku
Utara dilaksanakan tanggal 8 Desember 2021
2) Kanwil DJPb Maluku Utara Mengudara (KADARA)
Untuk menyebarluaskan informasi APBN 2022, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
bekerja sama dengan LPP RRI Ternate mengadakan siaran informasi pada tanggal
13 Desember 2021 dengan mengambil tema APBN 2022 untuk kesejahteraan
masyarakat.
3) FGD Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Untuk menindaklanjuti update penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada beberapa
Pemda, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara melaksanakan FGD. Kegiatan tersebut
melibatkan Pemda Pulau Morotai dan Pemda Pulau Taliabu dan dilaksanakan
tanggal 17 Desember 2021
● UMKM
1) Upaya perluasan lokasi usaha Rumah UMi di seluruh Indonesia
Sebagai bentuk penyebarluasan informasi positih mengenai inovasi “Rumah UMi”,
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menjadi narasumber dalam acara sharing
session yang diselenggarakan oleh PIP. Acara yang dihadiri Kanwil DJPb seluruh
Indonesia bertujuan untuk memperluas lokasi usaha “Rumah UMi” pada beberapa
Kanwil.
2) Wawancara KUR Award dalam kategori Kanwil Pembina KUR Terbaik.
Merupakan salah satu apresiasi bagi Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dalam
membina KUR. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengikuti wawancara sebagai
nominator penerima penghargaan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2021.
3) Bimtek SIKP, Pemda Pulau Morotai dan Pemda Pulau Taliabu.
Merupakan respon dari masih rendahnya penyaluran KUR di Maluku Utara.
Diharapkan dengan Bimtek yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2021 ini,
Pemda mampu meningkatkan penggunaan SIKP untuk menginput calon debitur
KUR.
● Penyebaran informasi melalui media massa
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara juga menyebarkan informasi menggunakan media
massa dan media sosial (bukti terlampir).

4. Rekomendasi
1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
a. Pemerintah Daerah agar segera menyiapkan program dan kelengkapan persyaratan
penyaluran DAK Fisik serta Dana Desa agar pada awal tahun anggaran 2022 dapat
segera direalisasikan
b. Meningkatkan kontrol pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar
penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu
2. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

385

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

a. Mengintensifkan forum koordinasi dengan OPD di daerah sehingga informasi terbaru
tentang syarat administratif pencairan Dana Transfer dapat segera diterima OPD

b. Memperbanyak frekuensi Bimtek dan sosialisasi bagi operator keuangan Pemda
terkait penyaluran DAK Fisik

c. Menginformasikan DAK Fisik kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui
berbagai media komunikasi

d. Mengadakan Bimtek SIKP secara offline dengan melibatkan penyalur KUR dan
operator SIKP di daerah.

3. Rekomendasi untuk Aparat Pengawas
Keterlibatan berbagai otoritas serta aparat penegak hukum. APIP, KPK, BPK, BPKP,
Kepolisian dan Kejaksaan dalam pengawasan realisasi dana ini perlu ditingkatkan.
Mekanisme check and balances harus diterapkan untuk menjamin penyaluran dana tidak
disalahgunakan oleh pihak tertentu.

5. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dari Upaya akselerasi penyaluran DAK Fisik Maluku Utara, antara
lain:
1. Pelaksanaan APBN
Peningkatan dan percepatan penyaluran DAK Fisik per 31 Desember 2021 menjadi
95.97% dari sebelumnya 62.39% per 30 November 2021.
2. Regional Chief Economist
Penguatan kerja sama dengan Pemda dalam bentuk pelaksanaan FGD dengan Pemda
3. Monitoring dan Evaluasi KUR dan UMi
Upaya peningkatan UMKM yang diinput ke SIKP melalui Bimtek SIKP dan Perluasan
informasi inovasi Rumah UMi untuk menunjukkan peran Kanwil dalam pembinaan pada
debitur UMi
4. Strategi Komunikasi
● Publikasi pada media audio eksternal melalui LPP RRI dan internal melalui akun
youtube Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
● Publikasi pada media cetak Malut Post.
● Publikasi pada media sosial online Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

386

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

DOKUMEN PENDUKUNG
1. KUE APEM pada hari Rabu-Kamis, tanggal 1-2 Desember di Ternate.

● Tema kegiatan : Kelas Untuk Edukasi Akuntansi Bagi Pemula (KUE APEM)
● Tujuan: Mengedukasi akuntansi dasar bagi para pengelola keuangan Satuan Kerja

387

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Perwakilan Satker dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai, MAN 2 Tidore Kepulauan, MAN 1
Halmahera selatan, UPP SOASIO, Universitas Khairun, Kantor Kementerian Agama
Halmahera Barat, Pengadilan Tinggi Maluku Utara, BPOM SOFIFI, BPTP Maluku Utara

● Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara bidang PAPK mengedukasi
perwakilan satker dengan memberikan pembelajaran terkait akuntansi selama 2 hari, mulai
dari pemberian materi hingga tes menjawab soal akuntansi yang diberikan.

2. Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD pada hari Rabu, 08 Desember 2021

388

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

● Tema kegiatan : Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022
● Tujuan: Menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan

Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022
kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup
Provinsi Maluku Utara sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai program
pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Prov. Malut, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara,
Kuasa Pengguna Anggaran Satker lingkup Provinsi Maluku Utara dan 11 Pemda di Wilayah
Maluku Utara
● Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Maluku Utara melaksanakan penyerahan DIPA
secara hybrid dengan mematuhi protokol kesehatan. DIPA K/L dan TKDD TA 2022
diserahkan secara simbolis kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja lingkup Provinsi Maluku Utara. Acara dibuka oleh sambutan dari Wakil
Gubernur Maluku Utara dan Plt Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara.
3. FGD Evaluasi Penyaluran DFDD pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021

● Tema kegiatan : Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran Dana Desa & DAK
Fisik

● Tujuan: Dalam rangka evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa guna meningkatkan
penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik di wilayah Maluku Utara, terutama di Kab Pulau Taliabu
dan Kab Pulau Morotai

● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, BAPPEDA, APIP, BPKAD, DPMD,
Dinas Koperasi, dan OPD Pengelola DAK Fisik di Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan
Kabupaten Pulau Morotai, KPPN Ternate dan KPPN Tobelo

● Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara melakukan evaluasi dengan
memaparkan materi terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari kedua daerah. Selain
itu juga dilakukan diskusi bersama dengan perwakilan kedua daerah mengenai potensi
investasi yang ada serta kendala yang dihadapi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

389

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

4. Wawancara KUR Award pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021

● Tema kegiatan : Wawancara Tahap 3 KUR Award yang diselenggarakan oleh Kemenko
Bidang Perekonomian

● Tujuan: Mengikuti wawancara Tahap ke-3 KUR Award yang diselenggarakan oleh Kemenko
Bidang Perekonomian setelah melalui seleksi tahap 1 Kanwil DJPb Kategori sedang dan
tahap 2 yaitu kuesioner dan pengumpulan bukti. Diharapkan dengan adanya penghargaan
KUR, dapat mendorong peningkatan penyaluran KUR di Maluku Utara

● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Prov. Malut, Kemenko Bidang Perekonomian
● Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Maluku Utara yang diwakili oleh Plt Kepala Kanwil

DJPb Maluku Utara memaparkan mengenai perkembangan penyaluran KUR di Maluku
Utara serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mendorong penyaluran KUR.
Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari tim penilai sebagai upaya pendalaman atas
paparan yang sudah disampaikan.

390

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

5. Upaya Perluasan Lokasi Usaha Rumah UMi di Seluruh Indonesia pada hari Senin, tanggal 29
November 2021

● Tema kegiatan : Upaya Perluasan Lokasi Usaha Rumah UMi di Seluruh Indonesia
● Tujuan: Sharing Knowledge terkait pembangunan lokasi usaha ultra mikro “Rumah UMi”

yang diharapkan dapat dilaksanakan juga di lokasi lain di seluruh Indonesia

391

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Prov. Malut, Direktur Utama “Rumah UMi”, Direktur Utama
Pusat Investasi Pemerintah, Perwakilan Kepala Kanwil DJPb

● Aktivitas utama kegiatan: Zoom meeting yang dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Maluku
Utara dan Direktur Utama “Rumah UMi” membagikan pengalaman dalam membangun lokasi
usaha “Rumah UMi” supaya dapat dilakukan pula di seluruh wilayah Indonesia.

6. Bimbingan Teknis SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) pada hari Jumat, 17 Desember 2021

● Tema kegiatan : Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
● Tujuan: Memberikan bimbingan terkait penggunaan aplikasi SIKP bagi daerah khususnya

dalam menginput data calon debitur pada SIKP sehingga penyaluran KUR di daerah
diharapkan dapat meningkat
● Pihak yang terlibat: Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, BAPPEDA, APIP, BPKAD,
DPMD, Dinas Koperasi, dan OPD Pengelola DAK Fisik di Pemerintah Kabupaten Pulau
Taliabu dan Kabupaten Pulau Morotai, KPPN Ternate dan KPPN Tobelo
● Aktivitas utama kegiatan: Kanwil DJPb Maluku Utara yang diwakili oleh bidang PPA II
memberikan bimbingan teknis terkait aplikasi SIKP kepada perwakilan di daerah dalam
mengoperasikan aplikasi SIKP

392

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE DESEMBER 2021

LAMPIRAN PUBLIKASI DAN BERITA PENDUKUNG

393

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

ANALISIS FLUKTUASI REALISASI TERHADAP TARGET PNBP BLU DI
LINGKUNGAN KANWIL DJPb PROVINSI PAPUA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian Papua pada triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 (y-o-y) tumbuh

sebesar 14,54 persen. Semua komponen mengalami pertumbuhan kecuali Komponen PK-P
yang terkontraksi sebesar -3,86 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen
Ekspor yang tumbuh sebesar 149,86 persen. Pertumbuhan ini diikuti oleh Komponen PMTB
sebesar 43,55 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 7,44 persen; dan Komponen PK-RT
sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri selaku faktor pengurang
tumbuh sebesar 117,49 persen. Pertumbuhan di komponen-komponen PDRB Pengeluaran
juga disebabkan oleh kenaikan ekspor komoditas Bijih Kerak Abu Logam yang mendominasi
ekspor Papua. Sementara, kenaikan PMTB dan Impor Luar Negeri diakibatkan oleh
peningkatan impor barang modal dengan kenaikan terbesar pada impor mesin listrik.

160 Grafik Pertumbuhan PDRB Papua
140
120 149,86
100
7,44 -3,86 43,55 Ekspor 117,49
80 PMTB Impor
60 Konsumsi Konsumsi
40 LNPRT Pemerintah
20 1,39

0
-20 Konsumsi RT

Konsumsi RT Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Impor

Pada November 2021, terjadi inflasi sebesar 0,23 persen dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) sebesar 104,98 Dari 3 kota IHK di Papua, dua kota mengalami inflasi dan
satu kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi di Kota Timika dan Kota Jayapura, masing-masing
sebesar 0,35 persen dan 0,29 persen. Sementara deflasi terjadi di Kota Merauke sebesar
0,17 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar
1,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06

394

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
0,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,004 persen; kelompok informasi, komunikasi,
dan jasa keuangan sebesar 0,004 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
sebesar 0,12 persen.

Grafik Perkembangan Inflasi Papua, November 2021

1 0,79 0,66 0,51
0,5 0,22 0,53 0,23

0,19

0
Nov-20 Des Jan-21 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov

-0,5 -0,27 -0,41 -0,38 -0,08 -0,42 -0,41

Secara umum, pada periode Maret 2012 - Maret 2021 tingkat kemiskinan mengalami
penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat persentase penduduk miskin
pada periode tersebut turun sebesar 4,25 persen poin, yaitu dari 31,11 persen atau berjumlah
920,52 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 26,86 persen atau 920,44 ribu jiwa pada Maret
2021. Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir justru mengalami
peningkatan sebesar 0,06 persen poin yaitu dari 26,80 persen pada September 2020 menjadi
26,86 persen pada Maret 2021. Begitu pula jika dibandingkan dengan Maret 2020, terjadi
peningkatan 0,22 persen poin (26,64 pada Maret 2020).

Grafik Persentase Penduduk Miskin,
Maret 2018-Maret 2021

28 27,74 27,43 27,53
27
26,64 26,8 26,86

26,55

26

25 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21
Mar-18

395

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah
Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 perkembangan APBN Provinsi Papua

dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Papua Sampai Dengan Triwulan IV 2021

Uraian (dalam miliar rupiah) Tahun 2020 Tahun 2021
(TW IV) % (TW IV) %

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA 7.907,35 8.947,78 113,2% 8.997,50 10.880,80 120,9%

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 7.907,35 8.947,78 113,2% 8.997,50 10.880,80 120,9%

1. Penerimaan Perpajakan 7.342,25 8.300,95 113,1% 8.613,94 10.309,10 119,7%

a. Pajak Dalam Negeri 6.758,99 6.506,90 96,3% 7.625,33 7.046,63 92,4%

b. Pajak Perdagangan Internasional 583,27 1.794,04 307,6% 988,61 3.262,46 330,0%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 565,09 646,83 114,5% 383,56 571,70 149,1%

II. HIBAH 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0%

B. BELANJA NEGARA 56.053,92 55.918,76 99,8% 58.944,80 59.434,05 100,8%

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 13.622,55 13.292,98 97,6% 15.765,25 14.628,02 92,8%

1. Belanja Pegawai 4.091,32 3.865,19 94,5% 4.194,83 4.042,76 96,4%

2. Belanja Barang 4.789,12 4.870,25 101,7% 5.295,79 5.078,95 95,9%

3. Belanja Modal 4.618,31 4.434,99 96,0% 6.119,33 5.351,86 87,5%

4. Belanja Bantuan Sosial 23,41 23,22 99,2% 14,58 14,58 100,0%

5. Belanja Lain-lain 100,38 99,33 99,0% 140,72 139,87 99,4%

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 43.089,96 42.625,78 98,9% 43.179,55 44.806,03 103,8%

1. Transfer ke Daerah 37.659,65 30.758,79 81,7% 37.745,49 39.376,30 104,3%

a. Dana Perimbangan 29.472,36 24.586,00 83,4% 29.703,96 31.334,77 105,5%

1) Dana Alokasi Umum 20.870,30 20.797,19 99,6% 20.494,06 20.494,06 100,0%

2) Dana Bagi Hasil 3.053,55 3.035,78 99,4% 2.946,22 4.917,43 166,9%

3) Dana Alokasi Khusus Fisik 3.607,20 3.305,05 91,6% 3.610,01 3.389,82 93,9%

4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1.941,31 1.950,08 100,5% 2.653,67 2.533,46 95,5%

b. Dana Otonomi Khusus 7.999,97 7.999,96 100,0% 7.911,83 7.911,83 100,0%

c. Dana Insentif Daerah 187,32 187,32 100,0% 129,70 129,70 100,0%

2. Dana Desa 5.350,39 3.881,10 72,5% 5.434,06 5.429,73 99,9%

C. SURPLUS DEFISIT -48.146,57 -46.970,98 97,6% -49.947,30 -48.553,25 97,2%

Sumber : OMSPAN dan SIMTRADA (data diolah)

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021
Pada akhir Desember 2021 menunjukkan bahwa pendapatan APBN di Provinsi Papua

telah melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp10,88 triliun dari target
sebesar Rp 8,99 triliun atau 119,7% dari target. Kenaikan signifikan terjadi pada pendapatan
Pajak Perdagangan Internasional yang mencapai Rp3,62 triliun dari target yang hanya
sebesar Rp988,61 miliar. Selain itu, PNBP yang diraup di wilayah Provinsi Papua juga telah
melampaui target yaitu sebesar Rp571,77 miliar dari target sebesar Rp383,56 miliar atau
149,1% dari target.

Analisis yang dilakukan oleh kanwil DJPb Papua menunjukkan sektor pertambangan
masih mendominasi aktivitas pertambangan di Papua. Namun demikian, terdapat beberapa

396

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

wilayah yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan aktivitas
perekonomian di Papua. Selain itu, terdapat tiga bidang yang dapat menjadi sumber
pertumbuhan alternatif di Provinsi Papua. Hal ini ditunjukkan dengan rekomendasi investasi
pada sektor-sektor tersebut, yang diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan
pertumbuhan PDRB dan juga penyerapan tenaga kerja. Tiga sektor tersebut adalah perikanan
dengan pangsa PDRB 4,7%, pertanian dan perkebunan dengan pangsa PDRB 5,21%, serta
pariwisata dengan pangsa PDRB sebesar 7,7%. Dampak peningkatan 1% investasi di
masing-masing sektor tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,03% (perikanan), 0,02%
(pertanian dan perkebunan), dan 0,08% (pariwisata). Dengan demikian, potensi investasi
yang berasal dari 3 sektor unggulan tersebut, dapat menciptakan peluang investasi baru di
Provinsi Papua yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Papua.

Di sisi lain, salah satu komoditas di tanah Papua yang memiliki prospek pengembangan
yang pesat adalah hasil olahan perkebunan kopi. Namun, sebagai salah satu produsen kopi
di Indonesia, kopi Papua dinilai belum kapabel untuk memenuhi kebutuhan pasar secara
maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum bekerjanya kelompok tani secara menyeluruh di
sentra-sentra produsen kopi Papua, minimnya pemanfatan teknologi tepat guna dalam
produksi kopi oleh petani, dan ditambah lagi oleh fakta belum adanya industri pengolahan biji
kopi berskala besar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. November 2021
Kinerja penyerapan anggaran Provinsi Papua sampai dengan Desember 2021, telah

menunjukkan hasil positif di kisaran 100 persen. Berdasarkan jenis belanja, belanja bantuan
sosial memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 100 persen sebesar Rp14,58 miliar.
Sementara itu, belanja modal memiliki tingkat realisasi terendah sebesar 87,5% atau Rp5,35
triliun dari total pagu Rp6,12 triliun.

Hingga akhir November 2021, semua jenis TKDD telah disalurkan ke Pemda Papua
dengan persentase mendekati 100 persen. Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp20,49 triliun
(100%) dari pagu Rp20,49 triliun, DBH sebesar Rp4,91triliun (166,9%) dari pagu Rp2,94
triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp2,53 triliun (95,5%) dari pagu Rp2,65 triliun, Dana Otsus
sebesar Rp7,91 triliun (100,0%) dari pagu Rp7,91 triliun, DID sebesar Rp129,70 Miliar
(100,0%) dari pagu Rp129,70 miliar, Dana Desa sebesar Rp5,43 triliun (100%) dari pagu
Rp5,43 triliun, dan DAK Fisik, sebesar Rp3,38 triliun (95,5%) dari pagu Rp3,61 triliun.

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Realisasi PNBP BLU di wilayah Kanwil DJPb Papua
Terdapat tiga satuan kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum yang berada dalam lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua, yaitu :

397

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA

PERIODE DESEMBER 2021

1. Politeknik Penerbangan Jayapura (Poltekbang Jayapura).
2. Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura (RSB Jayapura).
3. Rumah Sakit Tingkat II Marthen Indey (Rumkit Marthen Indey).

Dari ketiga satker BLU tersebut, dua satker BLU berada pada rumpun layanan
kesehatan, dan satu di rumpun layanan pendidikan. Meskipun jumlah satker BLU yang
tergolong sedikit, namun rata-rata satker tersebut yang ada telah relatif lama ditetapkan
menjadi satker BLU. Satker BLU “tertua” di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua adalah RSB
Jayapura yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU sejak bulan April 2015.
Sedangkan yang terakhir menjadi satker BLU adalah Rumkit Marthen Indey (sejak Maret
2020).

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Papua Sampai Dengan Triwulan IV 2021
(uraian dalam miliar rupiah)

SATKER BLU 2020 2021 SELISIH
Poltekbang Jayapura
Target PNBP 7,50 18,75 11,25
Realisasi PNBP 4,27 5,98 1,71
Pagu Belanja PNBP 7,50 6,41 -1,09
Realisasi Belanja PNBP 4,03 6,41 2,38

RS Bhayangkara Jayapura 42,62 38,00 -4,62
Target PNBP 77,01 45,28 -31,74
Realisasi PNBP 64,57 45,10 -19,47
Pagu Belanja PNBP 52,73 43,19 -9,54
Realisasi Belanja PNBP

Rumkit Tk. II Marthen Indey

Target PNBP 47,22 34,43 -12,79

Realisasi PNBP 60,84 56,93 -3,91

Pagu Belanja PNBP 52,70 69,39 16,70

RDeaarilistaabsieBl edliaantjaasPdNaBpPat dilihat bahwa han5y0a,7P1oltekbang J6a9y,a1p9ura yang m1e8n,4g9alami

kenaikan realisasi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp5,98 miliar dari

Rp4,27miliar di tahun 2020. Sedangkan sedua satker BLU lainnya mengalami penurunan

realisasi PNBP, yakni RS Bhayangkara yang turun drastis dari Rp77,01 miliar di tahun 2020

menjadi Rp45,28 miliar di tahun ini. Sementara itu Rumkit Marthen Indey menurun Rp3,91

miliar dari tahun lalu. Penurunan PNBP dari BPJS ini diakibatkan meningkatnya tunggakan

klaim pasien penderita Covid-19 dari BPJS dan Kementerian Kesehatan.

398