Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

8. Secara masif melalui whatshapp group mengingatkan satker terkait dengan batas-
batas LLAT 2021 dan mendorong pengecekan kembali atas pagu minus dan revisi
POK sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.

9. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker melalui sosialisasi bersama Satker
Politeknik Pariwisata Bali.

10. Focus Group Discussion Rekonsiliasi, Laporan Pertanggungjawaban Angaran 2021
dan Penatausahaan Kas BLU Universitas Pendidikan Ganesha.

11. On the Spot Sharing Session penerapan SAP di masa Pandemi COVID-19 kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem
dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten
Buleleng.

12. Rapat ALCo Regional bulan Desember 2021.
13. Partisipasi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali dalam Seminar Jurnal Ilmiah

Perbendaharaan 2021 dengan tema “Pandemi COVID-19: Antara Dampak dan
Peluang Meretas Jalan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Negara yang
Lebih Baik.”
14. Dukungan teknis pelaksanaan 1st FCBD (Finance and Central Bank Deputies)
Meetings di Nusa Dua yang menandai kick-off pelaksanaan agenda G20 di Bali.

199

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Melihat realisasi belanja Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Bali yang telah mencapai
target 90% pada triwulan IV dan sesuai dengan rilis Bank Indonesia, pada tahun 2022
perekonomian Bali diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan pariwisata dan
perekonomian global. Ekonomi Bali pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada
kisaran 5% s.d. 7%. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi didorong oleh investasi,
konsumsi rumah tangga dan ekspor. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan terutama
didorong oleh LU transportasi, LU akmamin, LU perdagangan dan LU konstruksi.
Sementara itu, inflasi pada tahun 2022 juga diperkirakan meningkat berada di kisaran
sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy), yang sejalan dengan perbaikan perekonomian Bali.

3. Penyaluran Transfer ke Daerah, DAK Fisik Dana Desa s.d Desember 2021

TKDD di Provinsi Bali untuk realisasi mencapai Rp11,6 triliun atau 99,2% dari pagu. Kinerja
Penyaluran Dana Desa di Provinsi Bali sampai dengan akhir bulan Desember 2021 telah
mencapai 100% dan mendapatkan peringkat tertinggi di tingkat Nasional dengan
penyaluran sebesar Rp679,12 miliar.

Kinerja penyaluran DAK Fisik di Provinsi Bali sampai dengan akhir bulan Desember 2021
adalah sebesar 79,47% dari pagu Rp1,04 triliun. Secara keseluruhan, kinerja penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021 di wilayah Bali mengalami penurunan yang
disebabkan oleh pengadaan tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran terlalu rendah
dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di Juknis dan barang yang sesuai spesifikasi di
Juknis DAK Fisik 2021 tidak tersedia di e-katalog.

2020 (s.d 31 Desember) 2021 (s.d 31 Desember) Pemda 2020 (s.d 31 Desember) 2021 (s.d 31 Desember)
Pagu Real % Real No
No Pemda Pagu Real % Real Pagu Real % Real
1 Provinsi Bali Pagu Real % Real 73,75 63,57 86,20% 140,54 102,14 72,68%

-- -- - - 1 Provinsi Bali

2 Badung 55,72 55,72 100,00% 58,49 58,49 100,00% 2 Badung 30,92 23,80 76,97% 60,95 47,91 78,61%

3 Bangli 62,76 62,76 100,00% 65,11 65,11 100,00% 3 Bangli 41,78 35,16 84,16% 121,03 88,36 73,01%

4 Buleleng 125,79 125,79 100,00% 130,38 130,38 100,00% 4 Buleleng 62,61 57,42 91,71% 160,25 131,71 82,19%

5 Gianyar 61,63 61,63 100,00% 65,20 65,20 100,00% 5 Gianyar 62,29 53,46 85,82% 107,44 88,57 82,44%

6 Jembrana 51,62 51,62 100,00% 54,54 54,54 100,00% 6 Jembrana 25,63 22,31 87,05% 66,69 53,01 79,49%

7 Karangasem 81,80 81,80 100,00% 85,29 85,29 100,00% 7 Karangasem 56,83 38,27 67,34% 101,48 82,94 81,73%

8 Klungkung 53,49 53,49 100,00% 55,85 55,85 100,00% 8 Klungkung 37,65 34,32 91,16% 66,82 58,12 86,97%

9 Tabanan 121,49 121,49 100,00% 124,11 124,11 100,00% 9 Tabanan 123,44 115,72 93,75% 157,07 130,12 82,84%

10 Kota Denpasar 36,62 36,62 100,00% 40,15 40,15 100,00% 10 Kota Denpasar 19,71 16,43 83,36% 62,29 47,17 75,73%

Jumlah 650,92 650,92 100,00% 679,12 679,12 100,00% TOTAL 534,61 460,46 86,13% 1.044,57 830,07 79,47%

Kinerja Dana Desa di Provinsi Bali Kinerja DAK Fisik Tahun 2021
s.d. 31 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021

Sumber Data OMSPAN, diolah Sumber Data OMSPAN, diolah

4. Perkembangan Kondisi APBD

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali sampai dengan bulan Desember 2021 (cut off
31 Desember 2021) sebesar Rp19,949T yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp7,117T, Pendapatan Transfer sebesar Rp12,438T dan Lain Lain PAD yang sah
sebesar Rp393M. Data ini merupakan data sementara pada tanggal 31 Desember 2021

200

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

sore dan akan mengalami perubahan setelah semua transaksi penerimaan pada hari
tersebut tercatat dan terposting.
Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp20,323T dan belanja paling besar berada pada
komponen belanja operasi yaitu sebesar Rp14,749T, diikuti belanja modal sebesar
Rp1,899T, belanja transfer sebesar Rp88,314M dan belanja tidak terduga sebesar
Rp2,586T. Data realisasi belanja juga masih bergerak sampai dengan semua transaksi
belanja tahun 2021 tercatat.
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pembinaan UAPPA-W lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Bali pada tanggal 14, 16 Desember 2021 dan pembinaan ke Pemda dengan format
sharing session penerapan SAP di masa pandemi pada BPKAD Karangasem dan BPKPD
Kabupaten Buleleng pada tanggal 13, 16 Desember 2021.

Sharing Session SAP Bersama BPKAD Kabupaten Bangli
dan Karangasem

Pembinaan UAPPA-W dilakukan pada satker BPS Kabupaten Bangli, Polres Bangli, Badan
Riset dan Observasi Laut, dan Kemenag Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan kegiatan
dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi data hasil rekonsiliasi pada aplikasi erekon LK
UAPPA-W. Berdasarkan analisis dan telaah data (evaluasi) atas LK UAPPA-W Semester I
tahun 2021 serta masih ditemukan permasalahan terkait TK/TM, pagu minus, satker inaktif.

201

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Oleh karena itu, tim Kanwil DJPb Provinsi Bali melakukan pendampingan guna memastikan
hasil analisis dimaksud dapat segera dperbaiki dan pada akhirnya pada saat melaksanakan
penyusunan LK tahun 2021 telah bersih dan tidak ada permasalahan kembali. Dengan
pembinaan ini dapat dilakukan upaya untuk mengingatkan satker dan memitigasi resiko
menurunnya kualitas LK/KL. Peringatan dini dimulai dari perencanaan anggaran sampai
dengan pertanggungjawaban dan mengajak satker berdiskusi sebagai upaya gara tidak
terjadi kesalahan berulang.

Sharing Session dengan Pemda sebagai upaya mendukung peran kanwil DJPb Provinsi
Bali dalam Regional Chief Economist serta mendukung Pemerintah Daerah dalam
mempertahankan capain Opini WTP di tahun 2021. Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Bali
dengan senantiasa mengingatkan pemda agar selalu patuh pada pertauran dan berhati-
hati dalam penyusunan laporan keuangan agar bersih dari temuan BPK di tahun 2021.
Selanjutnya tim penyusun laporan keuangan menambah konsentrasi/fokus terhadap
penanganan covid, mengingat pandemi covid sudah 2 tahun terjadi agar hal tersebut di
ungkapkan dalam CaLK.
C. Kinerja Fiskal Regional

Optimalkan KUR, Kikis Pengangguran.

Di musim pandemi ini pertumbuhan ekonomi dirasa perlu untuk dipertahankan dan bahkan perlu
ditingkatkan dengan langkah-langkah nyata jika dimungkinkan. Kondisi pertumbuhan ekonomi
dan beberapa indikator kesejahteraan di Provinsi Bali pada umumnya dapat digambarkan melalui
data pengangguran dan penduduk miskin sesuai data berikut:

Kondisi pandemi yang mulai terasa
dampaknya di provinsi Bali sejak Maret
2020, dimana tingkat pengangguran naik
secara signifikan. Namun dengan adanya
KUR dapat berdampak pada bertahannya
usaha pada masa pandemi dan juga
dapat mempertahankan tenaga kerja
yang ada pada UMKM. Mengingat
menurut data dari Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Bali, Pelaku UMKM di Provinsi Bali per Desember 2020 berjumlah sebanyak
412.265 orang, dan telah tumbuh sebesar 25,9% dibanding tahun 2019. Jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk Bali sebanyak 4,23 juta penduduk, maka Provinsi Bali memiliki rasio
kewirausahaan sebesar 9,75%, lebih tinggi daripada rasio kewirausahaan nasional yang hanya
sebesar 3,47%. Dengan besarnya presentase UMKM dibandingkan dengan jumlah penduduk

202

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Bali dan dapat bertahannya penggunaan tenaga kerja di sektor riil khususnya UMKM, maka hal
ini berarti pemanfaatan KUR sangat bermanfaat dalam menghambat peningkatan pengangguran.
Bahkan besar harapan kita kedepannya tingkat pengangguran akan mengalami titik balik dan
pada akhirnya akan menurun seiring dengan semakin besarnya omset yang dihasilkan oleh para
debitur penerima KUR.

Selanjutnya, indikator pertumbuhan
ekonomi lainnya adalah persentase
penduduk miskin. Dengan bertahannya
tenaga kerja, dan dimungkinkan
kedepannya akan terjadi penambahan
tenaga kerja, persentase penduduk
miskin di provinsi Bali yang sampai
dengan tahun 2021 masih mengalami
sedikit peningkatan, diharapkan dapat
turun sejalan dengan turunnya tingkat pengangguran.
Hal ini berarti ada korelasi positif antara penggunaan KUR oleh UMKM dengan tingkat
pengangguran dan tingkat kemiskinan yakni apabila program KUR dapat akses lebih besar akan
membawa dampak kepada peningkatan penggunaan SDM dan sekaligus berdampak pada
pengurangan pengangguran dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat yang membawa
dampak kepada perubahan ekonomi regional dan nasional.

Monev KUR
Karangasem

Kanwil DJPb Provinsi Bali senantiasa mengawal dan berperan aktif dalam pelaksanaan program
KUR dalam memberikan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR.
Sinergi dan koordinasi terus menerus dilakukan dengan Pemda, Penyalur, OJK, dan BI untuk

203

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

terus memasksimalkan program KUR kepada para pelaku UMKM di Provinsi Bali. Beberapa hal
yang telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Bali selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pembinaan KUR kepada Pemda dan Penyalur, diantaranya dengan

mensosialisasikan kebijakan-kebijakan KUR khususnya terkait dengan program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19, dan juga membahas langkah-langkah
strategis penyaluran KUR di Provinsi Bali.
2. Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan sosialisasi
fitur/mekanisme SIKP kepada Pemda. Sampai dengan Desember 2021 jumlah calon debitur
yang telah diinput oleh Pemda di Aplikasi SIKP adalah sebanyak 195.454 calon debitur.
3. Kerjasama melalui penandatanganan MoU atau Nota Kesepakatan antara Kanwil DJPb
Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah. MoU tersebut termasuk di dalamnya kerjasama
dalam hal program KUR.
4. Melakukan inovasi berupa Klinik KUR yaitu ekstensifikasi layanan terkait penyaluran KUR
kepada masyarakat yang dilaksanakan di gedung Kantor Wilayah DJPb Bali dan membuka
booth (klinik) di lokasi strategis yakni tempat bekumpulnya target penerima pembiayaan KUR
seperti pasar, Car Free Day (CFD), dan lokasi strategis lainnya.

Jumlah debitur KUR di Bali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukan tren yang
meningkat, selama tahun 2021 KUR di Provinsi Bali telah tersalur sebesar Rp6,99 triliun dengan
jumlah debitur sebanyak 149.818 debitur. Penyaluran KUR didominasi oleh sektor perdagangan
besar dan eceran dengan porsi 43% dengan penyaluran sebesar Rp2,97 triliun. Sedangkan
berdasarkan penyaluran per skema, skema KUR Mikro mendominasi sebesar 58% dengan
penyaluran sebesar Rp4,05 triliun.

204

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Selain itu sehubungan dengan pelaksanaan Penempatan Dana dalam rangka Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai

Monev KUR Buleleng Peraturan Menteri Keuangan Nomor
104/PMK.05/2020, Penempatan Uang Negara

pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali

dialokasikan sebesar Rp500 miliar. Nominal

ekspansi/penyaluran kredit terealisasi sebesar

Rp1,74 triliun atau 316,20% dari target

penyaluran Rp550 miliar dengan leverage/daya

ungkit telah terealisasi sebesar 3,48 kali. Penyaluran kredit tersebut disalurkan paling besar

kepada UMKM sebesar 62,75% dengan total penyaluran sebesar Rp1,09 triliun dan jumlah

debitur sebanyak 5.996 debitur UMKM.

205

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

AKSELERASI PELAKSANAAN ANGGARAN, OPTIMALISASI PENYALURAN
KUR DAN UMi, SERTA AKTUALISASI PERAN KANWIL DJPb PROVINSI
NTB SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST

A. Perkembangan Ekonomi Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai dengan akhir tahun
2021 diperkirakan akan berada di kisaran 5,01% - 5,08% (yoy). Salah satu faktor
penyebabnya adalah terselenggaranya kegiatan World Superbike (WSBK) pada bulan
November 2021. Sukses nya kegiatan ini memberikan multiplier efek terhadap beberapa
sektor pendukung antara lain sektor pariwisata, transportasi, dan akomodasi bahkan kepada
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) yang ada di NTB. Beberapa faktor lainnya
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV adalah laju inflasi yang
terkendali dan semakin rendahnya angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19). Tren positif pertumbuhan ekonomi NTB juga dapat dilihat dari pertumbuhan produk
domestik bruto (PDRB). Meskipun mengalami kontraksi pada Triwulan I sebesar minus 1,3%
(yoy) namun angka pertumbuhan tersebut mulai membaik pada Triwulan II yaitu sebesar
4,76% dan 2,42% (yoy) pada Triwulan III 2021. Dari Indikator Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Provinsi NTB secara perlahan terus mengalami peningkatan, namun masih diurutan ke-
29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pada
tahun 2021, IPM Provinsi NTB meningkat dari 68,25 tahun 2020 menjadi 68,65 tahun 2021.

Tabel: Laju Inflasi Dua Kota di NTB Bulan Januari s.d. Desember 2021

Wilayah Inflasi Bulanan Kota Mataram dan Kota Bima (Persen)
Inflasi Tahun 2021

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nov Des Y21

Kota 0.86 0.34 0.34 -0.25 0.26 -0.31 0.05 -0.18 0.17 0.28 0.05 0.66 2.28
Mataram

Kota Bima 0.10 -0.14 0.19 0.30 0.84 -0.32 0.25 0.02 -0.15 -0.09 0.02 0.57 1.57

Sumber: BPS Provinsi NTB (diolah)

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB sampai dengan akhir tahun 2021,
Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai pengelola APBN di daerah terus berusaha
mempertahankan kinerja Belanja K/L sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil DJPb
Provinsi NTB menetapkan target sebesar 98%. Akselerasi telah dilakukan dengan beberapa
langkah strategis dan taktis guna mencapai target realisasi nasional yang ditetapkan yaitu
sebesar 95%. Sampai dengan akhir tahun 2021 langkah strategis dan taktis tersebut
membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja Belanja K/L yang
mencapai Rp9,21 triliun atau 97,35% dari pagu. Capaian ini lebih tinggi dibanding target
nasional yang ditetapkan. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi NTB dapat terwujud

206

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

mengingat Belanja K/L atau pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) menjadi
salah stimulus dalam menggerakkan perekonomian terutama di masa pandemi COVID-19
dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekomomi NTB. Realisasi kinerja
Belanja K/L yang mencapai Rp9.21 triliun atau 97,35% diharapkan mampu mewujudkan
perspektif pertumbuhan ekonomi NTB yang diharapkan sebesar 5,01% - 5,08% (yoy) sampai
dengan akhir tahun 2021.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Bulan Desember 2021
Target pendapatan negara di Provinsi NTB pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar
Rp3,68 triliun atau naik 10,86 persen dibandingkan target pada periode yang sama tahun
sebelumnya. Sampai dengan bulan Desember 2021, realisasi pendapatan negara sebesar
Rp4.55 triliun. Pendapatan Negara di Provinsi NTB terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar Rp4.04 triliun dan PNBP sebesar Rp506,61 miliar. Dari total penerimaan sektor
perpajakan di dominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,84 triliun, Pajak
Pertambahan Nilai dan PPnBM (PPN dan PPnBM) sebesar Rp1,07 triliun dan Pajak
Perdagangan Internasional berupa Bea Masuk/Keluar/Pungutan Ekspor Rp905,34 miliar.
Sedangkan Pendapatan Negara dari sektor PNBP terdiri dari Pendapatan BLU sebesar
Rp315,59 miliar dan PNBP Lainnya sebesar Rp191,02 miliar.

Grafik: Perbandingan Realisasi Pendapatan APBN s.d. Bulan Desember 2020 dan 2021

5.000,00 3.175,73 4.041,90 Perpajakan
4.000,00 PNBP
3.000,00 450,83 506,61
2.000,00 2020 2021
1.000,00

0,00

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pertumbuhan penerimaan pajak Provinsi NTB secara konsisten membaik sejak awal tahun
2021 hingga mencapai 18,9% untuk periode sampai dengan Triwulan IV 2021. Kinerja
Penerimaan pajak pada sektor-sektor dominan, mayoritas masih tumbuh positif disebabkan
oleh:

a. Kinerja penerimaan perpajakan pada sektor industri dan perdagangan ditopang dengan
semakin pulihnya perekonomian NTB sehingga mendorong peningkatan aktivitas
produksi dan konsumsi;

b. Pulihnya aktivitas ekonomi (produksi dan konsumsi) dan mobilitas masyarakat NTB
berpengaruh pada pertumbuhan positif di PPh 21, PPh Final dan PPNBM;

207

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

c. Aktivitas konstruksi terutama yang melibatkan dana APBN/APBD yang sempat
tertunda tahun 2020 dilanjutkan di tahun 2021.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021
Target realisasi belanja APBN K/L secara nasional ditetapkan sebesar 95% sampai

dengan akhir tahun 2021. Di wilayah Kanwil DJPb Provinsi NTB kinerja realisasi belanja APBN
K/L sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.21 triliun atau 97,35% dari total pagu
sebesar Rp9.46 triliun. Kinerja realisasi Belanja APBN K/L ini cukup optimal. Rincian realisasi
per jenis belanja disajikan dalam grafik berikut:

Grafik: Realisasi Belanja APBN s.d. Bulan Desember 2021

Pagu dan realisasi per jenis belanja tahun 2021

5.000Miliar Rp 102,00%
4.000 3.025
3.000 3.033100,28%99,99% 100,00%
2.000 2.751
1.000 2.58493,94%97,51% 98,00%
3.670 96,19% 96,00%
0 3.579
15 94,00%
15
4.155 92,00%
3.996

90,00%

Belanja Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos Belanja

Pegawai Transfer

PAGU REALISASI %

Sumber : Aplikasi OMSPAN (diolah)

Beberapa langkah strategis dan taktis yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target
realisasi belanja APBN K/L antara lain:

a) melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh KPPN dan KPA untuk memperoleh
komitmen akselerasi belanja dari pimpinan Satker;

b) One on one Meeting dengan KPA Satker K/L;
c) Site Visit ke satker dengan penyerapan anggaran yang masih rendah untuk

mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi serta memberikan alternatif
solusi;
d) menyusun kertas kerja monitoring realisasi belanja APBN secara harian.

C. Kinerja Fiskal Regional Di Wilayah Ntb
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Peran belanja pemerintah selama kondisi pandemi COVID-19 sangat vital dan strategis
dalam menopang pertumbuhan ekonomi di saat lesunya aktivitas konsumsi rumah tangga dan
investasi di wilayah NTB. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami refocussing
untuk program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah khususnya di
Provinsi NTB. Sampai dengan 31 Desember 2021 total realisasi TKDD sebesar Rp15,29 triliun

208

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

atau 101,33 % dari total pagu sebesar Rp15,09 triliun. Realisasi Penyaluran DAK Fisik s.d.

31 Desember 2021 Rp1,76 triliun (92,18% ). Terdapat empat Pemda yang realisasi terhadap

kontrak mencapai 100% yaitu Kab Dompu, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Sumbawa dan Prov.

NTB, sementara enam Pemda lainnya realisasinya sebesar 99,73 % s.d. 99,99%. %).

Penyaluran tertinggi DAK Fisik berada pada Kabupaten Dompu 99,17% sedangkan terendah

berada pada Pemerintah Kota Mataram (77,19%).

Grafik: Realisasi DAK Fisik. s.d. Bulan Desember 2021

450,000 99,17% 98,85% 96,93% 96,61% 393,373 120,00%
400,000 100,00%
350,000 93,53% 93,20% 92,66% 91,14% 89,54% 346,452 80,00%
300,000
282,827274,138 88,07%77,19%

250,000 209,875 202,765 228,215
212,705
60,00%

200,000 159,758
143,046
150,000 140,716 131,611 40,00%
100,000 110,913102,717144,290 104,167
90,228 112,257
50,000 89,477
69,117 86,652
68,321
20,00%

0,000 0,00%

Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Provinsi Kota
Dompu Bima Lombok Bima
Sumbawa Lombok Sumbawa Lombok Lombok NTB Mataram
Timur
Tengah Barat Utara Barat

PAGU REALISASI PERSENTASE

Sumber : Aplikasi OMSPAN (diolah)

Realisasi Dana Desa (DD) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp1,24 triliun (99,86%)
dengan rincian DD Non BLT Tahap I Rp301,72 miliar (sudah salur 1.004 desa, belum salur 1
desa), Tahap II Rp362,70 miliar ( sudah salur 1.004 desa, belum salur 1 desa), Tahap III
Rp187,08 miliar ( sudah salur 973 desa- belum salur 4 desa).
Kanwil DJPb Provinsi NTB telah melaksanakan beberapa langkah strategis untuk mendorong
percepatan penyaluran TKDD antara lain:

a) Melaksanakan One on One Meeting dengan Kepala Daerah;
b) Menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan stakeholder tekait;
c) Rapat koordinasi, asistensi dan koordinasi dengan Kepala BPKAD dan para pengelola

DAK Fisik dan Dana Desa pada nasing-masing Pemda;
d) Menyusun kertas kerja dan melakukan monitoring harian penyaluran TKDD.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi di Wilayah NTB
Kanwil DJPb Provinsi NTB secara proaktif telah menjalin koordinasi dengan Pemerintah

Daerah, Perbankan, Lembaga Penyalur dan BLU PIP agar proses penyaluran KUR dan UMi
lebih masif dan memperluas informasi kepada para pelaku usaha yang belum memperoleh
pembiayaan atau permodalan dari program KUR dan UMi.

209

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

Total penyaluran KUR dan UMi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5,7 triliun
untuk 181.942 debitur. Skema penyaluran terbesar adalah Skema Mikro sebesar 3,69 triliun
(65% dari seluruh skema), Sementara KUR skema SUPERMI yang mulai digulirkan tahun
2020 tumbuh sangat pesat. Ada indikasi penurunan jumlah debitur Umi pada tahun 2021
dikarenakan sebagian calon debitur beralih ke KUR Skema SUPERMI, dengan suku bunga
yang lebih rendah. Berikut dibawah ini tabel realisasi penyaluran KUR dan UMi per skema
sampai dengan bulan Desember tahun 2021:

Skema Debitur Penyaluran

Kecil 10,315 1,714,534,002,248
Mikro 126,590 3,694,859,136,539
Supermi
TKI 15,991 152,193,671,070
Umi 140 2,904,192,304

Total 28,906 104,317,251,094
Sumber : Aplikasi SIKP (diolah) 181,942 5,668,808,253,255

Sedangkan penyaluran per Pemda/Kab/Kota, tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur

sebesar Rp1.093 miliar atau 19,28 persen dan tersendah di Kab. Bima sebesar Rp95,38

miliar. Untuk penyaluran KUR dan UMi menurut sektor, didominasi oleh sektor Pertanian,

Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp 2,52 triliun atau 44,55% kemudian sektor

Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp 2,34 miliar atau 41,33 persen.

Realisasi KUR dan UMi Menurut Sektor sd, Bulan Desember 2021
(dalam Rp miliar)

JASA PENDIDIKAN 0,77
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 1,20
9,38
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN… 17,62
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN… 42,86

INDUSTRI PENGOLAHAN 77,44
128,01
193,09

329,39

PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 2.342,84
2.525,54

- 500,00 1.000,001.500,002.000,002.500,003.000,00

Sumber : Aplikasi SIKP (diolah)

Otimalisasi penyaluran KUR dan UMi di wilayah NTB Kanwil DJPb NTB dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

210

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Penyalur dan BLU
PIP;

b. Melaksanakan survey ke Pemda, Penyalur, Debitur;
c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemda dan Penyalur
d. Menyusun monitoring harian penyaluran KUR dan UMi;
e. Menyusun laporan realisasi penyaluran KUR dan UMi.

3. Peran Kanwil DJPb Provinsi NTB sebagai Regional Chief Economist dalam
memberikan pendampingan ke stakeholder di daerah

Beberapa kegiatan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB yang dilaksanakan pada bulan
Desember 2021 antara lain:
1. Penyerahan DIPA Petikan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan TKDD Kab/Kota

Tahun 2022 tanggal 3 Desember 2021 yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor
Bupati Sumbawa Besar. Acara penyerahan DIPA Petikan tersebut dilaksanakan
secara simbolis dan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Provinsi NTB kepada
24 Satuan Kerja K/L, 10 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi untuk TKDD. Penyerahan
simbolis untuk 15 Satuan Kerja K/L wilayah Kabupaten Sumbawa diserahkan secara
langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa. Total alokasi pagu APBN Tahun
2022 di wilayah NTB sebesar Rp8,26 triliun yang tersebar pada Satker K/L dan OPD
(Dana Deskonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Berikut dibawah ini perbandingan
alokasi anggaran Per Jenis Kewenangan yang ada di wilayah NTB:

Grafik: Perbandingan Alokasi Pagu Tahun 2021 dan 2022

6000 5070,9 5131,63
5000
4000 4120,62 70,85 88,53 134,11 2021
3000 2932,3 Dekonsentrasi
2000 2022
1000 Kantor Pusat 109,5

0

Kantor Daerah Tugas
Pembantuan

Sumber: DIPA Petikan Tahun 2022

Sementara alokasi pagu untuk TKDD sebesar Rp15,35 triliun naik 1,77% dibanding

tahun 2021. Berikut tabel perbandingan alokasi pagu TKDD tahun 2021 dan 2022:

TKDD 2021 2022 (+/-) %
61 Dana Bagi Hasil 792.083.223.000 966.939.624.000 174.856.401.000 22,08%
8.099.624.124.000 8.106.822.418.000
62 Transfer Dana Alokasi Umum 7.198.294.000 0,09%

211

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTB

PERIODE DESEMBER 2021

63 Dana Alokasi Khusus Fisik 1.911.570.738.000 2.270.914.577.000 359.343.839.000 18,80%
64 Dana Insentif Daerah 362.800.843.000 146.170.652.000 (216.630.191.000) -59,71%
65 Dana Alokasi Khusus Nonfisik
66 Dana Desa 2.677.273.467.000 2.673.505.655.000 (3.767.812.000) -0,14%
1.247.727.848.000 (53.230.060.000) -4,27%
Jumlah 15.091.080.243.000 1.194.497.788.000 1,77%
15.358.850.714.000 267.770.471.000

Secara umum terdapat kenaikan alokasi TKDD tahun 2022, pagu DBH dan DAK Fisik
naik cukup signifikan masing masing sebesar 22,08% dan 18,80%. Sementara alokasi
Dana Desa turun sebesar 4,27% dari alokasi tahun 2021.
2. Pada tanggal 21 Desember 2021 Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB membuka acara
Sosisalisasi KUR dan UMi serta Metode Pembayaran QRIS secara daring yang
diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan melibatkan Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi NTB dan pelaku UMKM.
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 Kepala Kanwil DJPb menghadiri Rapat Evaluasi
Progres Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021
Serta Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Kantor
Bappeda Provinsi NTB;
4. Pada tanggal 31 Desember Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB beserta Kepala Bagian
Umum dan Para Kepala Bidang melakukan monitoring dan pemantauan penyelesaian
SPM/SP2D yang diajukan ke KPPN Mataram. Hal ini dilakukan sebaga upaya untuk
memberikan motivasi dan dukungan kepada para pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaan di akhir tahun anggaran.

212

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

OPTIMALISASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
PENYALURAN KUR DAN UMi SEBAGAI AKTUALISASI KANWIL DJPb

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SELAKU REGIONAL CHIEF
ECONOMIST

Ringkasan Eksekutif

Peran APBN diharapkan mampu menjadi penggerak (countercyclical) pertumbuhan ekonomi
NTT ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. APBN menjadi salah satu
instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan
penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam
mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021.

APBN di Provinsi NTT hingga akhir tahun anggaran 2021 terdiri dari komponen Pendapatan
dan Hibah yang telah terealisasi sebesar Rp3,148,49 miliar dan Belanja Negara dengan
realisasi Rp35.167,12 miliar. Kinerja pendapatan terkontribusi dari sektor Perpajakan
Rp2.623,79 miliar dan PNBP sebesar Rp524,69 miliar. Untuk komponen belanja terdiri dari
Belanja Pemerintah Pusat dengan capaian Rp12.609,49 miliar dan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebesar Rp22.557,63 miliar.

Kanwil DJPb sebagai chief economist di daerah dituntut memiliki kemampuan dalam
menyampaikan berbagai kebijakan serta memberikan masukan mengenai perekonomian
nasional dan peran daerah yang bisa ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan
perekonomian. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi NTT
melaksanakan press release APBN melalui media massa lokal (Pos Kupang).

Amanah dari RCE juga dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan
Negara (FKPKN) dalam bentuk webinar evaluasi pelaksanaan penyaluran TKDD TA 2021
dan sosialisasi kebijakan TKDD TA 2022. Selain FKPKN yang terkait pengelolaan TKDD,
Kanwil DJPb Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran
(EPA) atas belanja anggaran K/L periode November yang dilakukan pada minggu ke-2
Desember 2021.

Dalam rangka pengembangan fungsi RCE di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan,
Kanwil DJPb Provinsi NTT telah melakukan analisis atas opini Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD). Analisis tersebut dilakukan bertujuan untuk mengukur pengaruh opini BPK
atas LKPD dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian NTT triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,15% dibandingkan
triwulan II-2021 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi pada lapangan usaha
konstruksi sebesar 16,39%, sedangkan dari sisi pengeluaran pada komponen ekspor dengan
capaian 80,13%.
Pertumbuhan ekonomi NTT untuk triwulan III (y-o-y) juga mengalami pertumbuhan sebesar
2,37%. Pertumbuhan positif hampir diseluruh kategori lapangan usaha kecuali industri
pengolahan, jasa pendidikan, serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial.
Sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi terkontribusi dari sisi usaha konstruksi (15,48%), jasa
kesehatan dan kegiatan sosial (14,65%), serta pengadaan air (11,05%).
1. Inflasi

213

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

Pada Desember 2021, NTT mengalami inflasi sebesar 0,89 persen dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) sebesar 105,76. IHK tersebut mengalami kenaikan dibandingkan
dengan bulan November 2021 sebesar 104,31 yang disebabkan adanya kenaikan indeks
harga pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran dengan komposisi kenaikan terbesar pada
kelompok transportasi sebesar 3,32%, diikuti kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran sebesar 1,47%, dan kelompok kesehatan sebesar 1,16%.
2. Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli
petani di pedesaan dengan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap
indeks harga yang dibayar petani (persentase). Perkembangan NTP di NTT pada bulan
Desember 2021 mengalami peningkatan 0,76 persen menjadi 96,14 dibandingkan bulan
November sebesar 95,42. Peningkatan NTP disebabkan oleh peningkatan harga
konsumsi dan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) pada hampir
seluruh subsektor kecuali subsektor perkebunan.
3. Ekspor-Impor
Pada bulan November 2021, ekspor NTT sebesar US $ 2.369.299 mengalami
peningkatan 37,96 persen atau US $ 652.029 dibandingkan bulan Oktober 2021 sebesar
US $ 1.717.270. Komoditas terbesar yang diekspor adalah kelompok komoditas minyak
atsiri, kosmetik wangi-wangian senilai US $ 104.611 atau 11,20 persen dari total ekspor.
Menurut pelabuhan muat barang ekspor NTT, pada bulan November 2021 semuanya
dilakukan melalui Pelabuhan Atapupu.
Impor pada bulan November 2021 sebesar US $2.503.789 atau menurun 32% bila
dibanding bulan Oktober sebesar US $3.662.195. Komoditas Bahan Bakar Mineral dari
Singapura menjadi kelompok yang mendominasi aktivitas impor NTT yang tercatat 95,7%
dari total nilai impor sepanjang bulan November 2021.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d 31 Desember 2021

Kinerja pendapatan di Provinsi NTT hingga akhir Desember 2021 sebesar Rp3.148,49
miliar, tumbuh 7% dibanding tahun
sebelumnya yang terealisasi Rp2.943,0 miliar.
Pertumbuhan pendapatan terkontribusi dari
peningkatan penerimaan dari sektor
perpajakan sebesar Rp221,12 miliar atau
tumbuh 9% dibanding tahun 2020 yang
tercatat Rp2.402,67 miliar. Kontribusi Tabel 1. 1 Komposisi Pendapatan APBN s.d 31
penerimaan perpajakan terbesar dari Desember 2021
komponen PPh sebesar Rp1.447,19 miliar,
PPN sebesar Rp1.081,55 miliar, Cukai sebesar Rp76,43 miliar dan Pajak lainnya sebesar
Rp10,45 miliar.
Sementara pendapatan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir
Desember 2021 terkontraksi sebesar 3% dibandingkan capaian pada periode yang sama
tahun anggaran sebelumnya. Realisasi PNBP terdiri dari PNBP Lainnya yang terealisasi
Rp248,23 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp276,45 miliar.
2. Realisasi Belanja APBN s.d 31 Desember 2021

214

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

Kinerja belanja APBN sampai dengan akhir 31 Desember 2021 di Provinsi NTT
mengalami pertumbuhan 7% atau sebesar
Rp35.167,12 bila dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun anggaran
sebelumnya. Capaian tersebut terkontribusi
dari Belanja Pemerintah Pusat melalui satker
Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar
Rp12.609,49 miliar atau tumbuh 24%
dibanding tahun anggaran 2020. Komponen belanja K/L di NTT terkontribusi dari belanja
modal yang terealisasi Rp4.552,89 miliar atau Tabel 1. 2 Komposisi Realisasi Belanja APBN dan
92,7% dan belanja barang sebesar TKDD s.d 31 Desember 2021
Rp4.807,14 miliar atau 92,6%. Realisasi
belanja modal di Provinsi NTT pada tahun 2021 utamanya digunakan untuk membiayai
proyek infrastruktur dasar dan konektivitas seperti pembangunan bendungan, jalan dan
jembatan. Sementara itu belanja barang direalisasikan dalam rangka mendukung
penanganan kesehatan/vaksinasi serta perlindungan sosial dalam bentuk penyaluran
berbagai bantuan pemerintah dalam rangka melaksanakan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). Selain belanja modal dan barang, terdapat juga komponen belanja
pegawai yang telah terealisasi sebesar Rp3.234,48 miliar (98,9%), dan belanja bantuan
sosial sebesar Rp14,96 miliar (99,6%).
Berbeda dengan belanja K/L, kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai
dengan 31 Desember 2021 terkontraksi sebesar 1% dibanding periode yang sama pada
tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan 4 dari 5 komponen TKDD mengalami kontraksi dan
hanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang tercatat tumbuh positif. Realisasi TKDD hingga akhir
Desember 2021 terkontribusi dari realisasi DBH (Rp399,24 miliar), DAU (Rp12.762,80
miliar), DAK (Rp6.143,77 miliar), DID (Rp207,80), dan Dana Desa (Rp3.044,00 miliar).
Untuk komponen DAK yang pengelolaannya melalui KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi
NTT, hingga akhir Desember 2021 tercatat DAK Fisik terealisasi sebesar Rp2.644,67
miliar dan Dana BOS sebesar Rp1.551,82.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi NTT pada tahun 2021 memiliki
beberapa kendala diantaranya pada beberapa pemerintah daerah yang mengalami gagal
salur pada DAK Fisik pada umumnya dikarenakan masalah yang mendasar terkait
dengan perencanaan seperti keterlambatan proses lelang dan keterlambatan penerbitan
petunjuk teknis (juknis) oleh kementerian/lembaga teknis. Selain itu juga terdapat sub
bidang irigasi di Kabupaten Lembata yang tidak dapat dilaksanakan akibat force majeure
(badai seroja). Sementara untuk realisasi Dana Desa terdapat kendala pada Kabupaten
Timor Tengah Utara (TTU) karena adanya mutasi/rotasi pejabat dan operator pada
BPKAD Kabupaten TTU dan DPMD Kabupaten TTU.

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Peranan belanja pemerintah selama Pandemi COVID-19 sangat vital dan strategis dalam
menopang pertumbuhan ekonomi di saat aktivitas konsumsi rumah tangga, investasi, dan
ekspor-impor mengalami perlambatan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga
mengalami refocussing untuk program penanggulangan COVID-19 dan pemulihan
ekonomi daerah sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

215

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
Mengingat pentingnya peran APBN sebagai instrumen countercyclical yang memiliki
dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan di bidang
kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses
pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021, menjelang akhir tahun anggaran
2021 Kanwil DJPb Provinsi NTT melakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
(EPA) sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan anggaran belanja K/L serta sebagai
alat dalam pengawalan langkah-langkah akhir tahun (LLAT TA 2021); proyeksi belanja
akhir tahun, utamanya untuk mendukung ketepatan waktu dan validitas rencana
penarikan dana; evaluasi atas pelaksanaan anggaran TA 2021 dan early warning yang
perlu disampaikan kepada satker, serta pengecekan atas kesiapan pelaksanaan
anggaran TA 2022; dan pengawalan implementasi SAKTI.
Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga proaktif mendorong percepatan belanja TKDD
melalui monev dan asistensi yang dikemas dalam kegiatan webinar evaluasi pelaksanaan
penyaluran TKDD TA 2021 dan sosialisasi kebijakan TKDD TA 2022 dengan
menghadirkan narasumber dari Direktorat PA DJPb, Kanwil DJPb Provinsi NTT,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan regional economist.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi
Salah satu program PEN untuk peningkatan aktivitas ekonomi adalah pemberian
tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2021. Adanya
tambahan subsidi bunga ini berdampak pada penurunan suku bunga KUR menjadi
sangat rendah.
Rendahnya suku bunga ini sudah seharusnya dimanfaatkan debitur dalam meningkatkan
kelas usahanya. Salah satu bentuk peningkatan kelas usaha adalah pengembangan
usaha menjadi industri pengolahan.

Grafik 1. 1 Rekapitulasi Penyaluran KUR di NTT s.d 31 Desember 2021 (dalam miliar)

Sumber : SIKP per 31 Desember 2021

216

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

Penyaluran KUR Prov. NTT sampai dengan 31 Desember 2021 menempati urutan 23

secara nasional dengan total

penyaluran Rp3.064,6 miliar dengan Grafik 1. 2 Rekapitulasi Penyaluran KUR Per Sektor

total 115.121 debitur. Realisasi KUR

tetinggi secara berturut turut terdapat

pada Kota Kupang dengan Rp307,9

miliar, Kab.Sikka dengan Rp254,2

miliar, dan Kab. Ende Rp240,1 miliar.

Untuk jumlah debitur terbanyak yang

memanfaatkan KUR tercatat pada

Kab.Ende sebanyak 9.887 debitur, Kab.

Belu sebanyak 9.211 debitur, dan

Kab.Flores Timur sebanyak 8.819

debitur. Sementara Kab.Sabu Raijua

menjadi wilayah yang memiliki Sumber : SIKP per 31 Desember 2021
penyaluran dan debitur yang paling

rencah dengan capaian Rp2,7 miliar untuk 90 debitur.

Berdasarkan data SIKP sampai dengan 31 Desember 2021, debitur KUR yang yang

bergerak dalam industri pengolahan di NTT hanya mencapai 9 persen dari total debitur

KUR. Sebagian besar debitur KUR (57,9 persen) berada di sektor perdagangan besar

dan eceran. Melihat kondisi tersebut, perlu perluasan jangkauan ke sektor lainnya seperti

sektor perikanan dan industri pengolahan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor

dengan potensi hasil melimpah, tenaga kerja besar, dan menjadi mata pencaharian

utama penduduk selain sektor pertanian, perburuan dan kehutanan.

3. Peran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist

(RCE)

(I) Rilis APBN Akhir Tahun Anggaran 2021.

Kanwil DJPb sebagai chief economist di daerah dituntut memiliki kemampuan dalam

menyampaikan berbagai kebijakan serta memberikan masukan mengenai

perekonomian nasional dan peran daerah yang bisa ditingkatkan untuk mendorong

pertumbuhan perekonomian. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, Kanwil

DJPb Provinsi NTT melaksanakan press release APBN melalui media massa lokal (Pos

Kupang) pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021. Publikasi tersebut disampaikan

langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, Catur Aryanto Widodo yang

menguraikan kondisi fiskal yang ada di wilayah NTT sampai dengan 27 Desember 2021

baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Selain itu juga beliau menguraikan

peran APBN dengan program PEN nya dalam menghadapi kondisi yang belum stabil

sebagai dampak dari pandemi covid-19.

(II) Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) melalui Webinar kebijakan

TKDD TA 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Amanah dari RCE juga dilakukan dalam bentuk Forum Koordinasi Pengelolaan

Keuangan Negara (FKPKN) dalam bentuk webinar evaluasi pelaksanaan penyaluran

TKDD TA 2021 dan sosialisasi kebijakan TKDD TA 2022 pada hari selasa tanggal 21

Desember 2021 dengan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil

DJPb Provinsi NTT, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hadir sebagai

peserta dalam kegiatan tersebut antara lain : Kepala Biro Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Kepala

BPKAD/BKAD/BKAPD/Bakeuda Provinsi/Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Kepala

217

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

DPMD Provinsi/Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi/Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur,
dan Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi, asistensi dan konsultasi
kebijakan fiskal di daerah sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja TKDD dan peran
TKDD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi NTT. Selain FKPKN
yang terkait pengelolaan TKDD, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan
evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) atas belanja anggaran K/L periode November
yang dilakukan pada minggu ke-2 Desember 2021. EPA tersebut kiranya dapat menjadi
alat bagi Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam mengawal LLAT TA 2021 dan implementasi
SAKTI full module.
(III) Kajian Analisis Pengaruh Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Dalam rangka pengembangan fungsi RCE di bidang akuntansi dan pelaporan
keuangan, Kanwil DJPb Provinsi NTT telah melakukan analisis atas opini Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Analisis tersebut dilakukan bertujuan untuk
mengukur pengaruh opini BPK atas LKPD dengan tingkat kesejahteraan masyarakat
melalui metode regresi yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random
Effect Model. Kesimpulan atas analisis tersebut bahwa Opini atas LKPD termasuk salah
satu variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat meningkatkan
kualitas LKPD dengan meningkatkan peran dan fungsi APIP agar mendapat opini
terbaik dari BPK, serta Pemerintah Daerah diharapkan untuk menaikkan Upah
Minimum, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, dan menurunkan Prosentase Kemiskinan.

Dokumentasi Kegiatan :

1. Webinar Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran TKDD TA 2021 dan Sosialisasi Kebijakan
TKDD TA 2022 yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting
pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021. Kegiatan menghadirkan narasumber dari
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb, Kanwil DJPb Provinsi NTT, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, dan regional economist, Dr. Frits Oscar Fanggidae, MEP.

218

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT

STRATEGICPERIODE DESEMBER 2021 BRIEF SHEET

2. Press Release APBN melalui media massa lokal (Pos Kupang) pada hari rabu tanggal 29
Desember 2021.

3. Kajian Analisis Pengaruh Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

219

220

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

“SeIBU” SEMUA IKUT BANTU UMKM, SARANA KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI DALAM PENYALURAN KUR DAN UMi
DI KALIMANTAN BARAT

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Kinerja Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp 57.514,03 miliar dan atas
dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 35.025,68 miliar. Ekonomi Kalimantan Barat
triwulan III-2021 dibanding triwulan III-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,60
persen. Sedangkan terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,77
persen (q-to-q).

PDRB di Kalimantan Barat Bulan November 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS Kalbar)

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan
III-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kalimantan Barat masih
didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,22
persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,80 persen; Konstruksi sebesar 13,64
persen; dan Perdagangan sebesar 12,67 persen. Peranan keempat lapangan usaha
tersebut dalam perekonomian Kalimantan Barat mencapai 64,33 persen. Pada sektor
pertanian, peningkatan luasan lahan panen pada triwulan III 2021 secara tahunan terjadi di
beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat menjadi salah satu kontributor pertumbuhan.

221

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Sementara pada sektor industri pengolahan, pertumbuhan didorong oleh permintaan negara
mitra terhadap CPO yang meningkat, harga komoditas CPO yang meningkat, percepatan
pengendalian kasus baru Covid-19, dan distribusi vaksin yang mulai merata yang
berdampak pada kelancaran operasional industri pengolahan CPO.

Sedangkan struktur PDRB Kalimantan Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku
triwulan III-2021, perekonomian Kalimantan Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT
yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Barat yaitu sebesar 48,32 persen; diikuti
oleh komponen PMTB sebesar 31,11 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
13,76 persen; Komponen PK-P sebesar 11,71 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar
1,25 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang
dalam PDRB memiliki peran sebesar 6,83 persen. Meskipun kinerja ekspor pada triwulan III
2021 mengalami mengalami kontraksi sebesar -4,95% (yoy) atau lebih rendah dari triwulan
II 2021 yang sebesar 30,07% (yoy) akibat kerusakan trestle Pelabuhan Kijing akibat cuaca
ekstrem yang terjadi di Kalimantan Barat sehingga mengganggu pengiriman komoditas
ekspor, namun secara keseluruhan tetap terdapat peningkatan kinerja ekspor dipicu
kenaikan harga komoditas ekspor di domestik dan internasional yang terjadi pada Juli
hingga September tahun 2021. Sementara itu, pertumbuhan ekspor CPO secara tahunan
pada triwulan III 2021 menjadi pendorong pertumbuhan kinerja ekspor yang signifikan.

Inflasi di Kalimantan Barat Bulan Desember 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS Kalbar)

Pada Desember 2021 di Kalimantan Barat (gabungan 3 kota) terjadi inflasi sebesar 0,37
persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,96. Inflasi terjadi karena adanya
peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada enam kelompok
pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks berturut-turut dari
yang tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,84 persen;
kelompok transportasi sebesar 0,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
sebesar 0,37 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen;
kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13 persen; serta
kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05
persen. Sedangkan, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah
kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan sebesar 0,06 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok
pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami
perubahan indeks yang sangat kecil sehingga tidak memberikan andil yang signifikan
terhadap inflasi.

222

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Berdasarkan data Online-Monitoring SPAN (OM SPAN) total realisasi peneriman dalam
negeri di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2021 sampai dengan 31 Desember
2021 adalah Rp10.534,09 miliar, jumlah ini meningkat sebesar 31,64% dibanding
realisasi tahun 2020. Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari penerimaan
perpajakan, yaitu sebesar Rp9.656,80 miliar atau mencapai 91,67% dari total
penerimaan, sedangkan penerimaan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) yaitu sebesar Rp877,28 miliar atau hanya sekitar 8,33% dari total penerimaan.

URAIAN 2020 2021 % GROWTH
31,64%
Total Pendapatan 8.002,25 10.534,09 34,59%
22,77%
1. Penerimaan Perpajakan 7.175,16 9.656,80 8,30%

A. Pajak Dalam Negeri 6.456,57 7.926,62 187,71%
8,30%
i. Pajak Penghasilan 2.768,72 2.998,47
34,65%
- Migas 0,01 0,04 12,46%
80,47%
- Non Migas 2.768,71 2.998,43 77,53%
140,77%
ii. Pajak Pertambahan Nilai 3.188,69 4.293,45 24,50%
145,40%
iii. Pajak Bumi dan Bangunan 387,93 436,27
6,07%
v. Cukai 33,43 60,34 7,17%
5,08%
vi. Pajak Lainnya 77,79 138,10

B. Pajak Perdagangan Internasional 718,60 1.730,18

i. Bea Masuk 27,53 34,28

ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor 691,07 1.695,90

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 827,09 877,28

C. PNBP Lainnya 392,73 420,88

D. Pendapatan Badan Layanan Umum 434,36 456,40

Realisasi Pendapatan APBN di Kalbar s.d. 31 Desember 2021

Sumber: Online-Monitoring SPAN (OM SPAN)

Apabila dilihat secara rinci, maka kontribusi penerimaan perpajakan terdiri dari 4 sektor,
yaitu: pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, PNBP lainnya, dan
pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Diantara keempat sektor tersebut, pajak
dalam negeri menjadi penyumbang terbesar sebesar Rp7.926,62 miliar. Dari jumlah
tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar, disusul oleh
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya.

Total Penerimaan Dalam Negeri 5% 1% 2%

8.000,00 Pajak Pendapatan 80,00% 38%
7.000,00 Perdagangan Badan Layanan 70,00% 54%
6.000,00 Internasional 60,00%
5.000,00 Umum 50,00% Pajak Penghasilan
4.000,00 1.730,18 40,00% Pajak Pertambahan Nilai
3.000,00 456,40 30,00% Pajak Bumi dan Bangunan
2.000,00 16,42% 20,00% Cukai
1.000,00 4,33% 10,00% Pajak Lainnya
0,00%
0,00
Pajak Dalam PNBP Lainnya
Total Negeri
Kontribusi 420,88
7.926,62 4,00%
75,25%

Realisasi Penerimaan Dalam Negeri di Kalbar s.d. 31 Desember 2021
Sumber: Online-Monitoring SPAN (OM SPAN)

223

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, komposisi penerimaan pajak sebesar Rp9.656,80
miliar. Melihat trend dari dari tahun 2018 hingga saat ini, penerimaan negara dari
perpajakan di wilayah Kalimantan Barat memang mengalami terus mengalami kenaikan.
Bahkan di tahun pertama pandemi (2020), penerimaan pajak masih naik dari tahun
sebelumnya meskipun tidak signifikan. Beberapa Strategi Optimalisasi Pencapaian
Target Penerimaan Pajak 2021 termasuk dalam Program Prioritas 2021 diantaranya:
sinergi pengawasan dengan DJBC dan pemda, pengawasan pembayaran masa,
pemanfaatan data internal dan eksternal, pengawasan pemanfaatan insentif perpajakan
dalam rangka PEN, melakukan kegiatan pemeriksaan dan penagihan (law enforcement).

Penerimaan sektor Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar)
wilayah Kalimantan Bagian Barat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp1.730,18 miliar, naik 140,77% disbanding tahun sebelumnya yang hanya Rp718,60
miliar. Penerimaan Bea keluar menyumbangkan kontribusi paling besar dengan realisasi
sebesar Rp1.695,90 miliar. Secara agregat penerimaan sektor Bea Cukai telah jauh
melampaui target. Selain itu, nilai devisa ekspor sampai dengan triwulan III 2021 juga
mengalami kenaikan. Beberapa komoditi potensial penyumbang devisa meliputi CPO dan
turunannya, Washed Bauksit, Smelter Grade dan Chemical Grade Alumina, Karet Alam,
Plywood dan Barang dari Kayu, Kelapa Bulat, Residu, Rokok, Pasir Zirkon, Karet Sintetik,
serta Komoditas lain.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Realisasi anggaran wilayah Kalimantan Barat sampai dengan Desember 2021
menunjukkan realisasi sebesar 94,87%. Wilayah Kabupaten Melawi memiliki tingkat
realisasi tertinggi, sebesar 98,53%, atau Rp354,73 miliar dari pagu sebesar Rp360,01
miliar. Sementara itu, wilayah Kabupaten Ketapang memiliki tingkat realisasi terendah,
sebesar 89,68%, atau Rp774,22 miliar dari pagu sebesar Rp863,34 miliar. Per triwulan,
Pagu dan Realisasi dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Grafik Pagu dan Realisasi per Triwulan
(dalam triliun Rp)

18,00 60,17% 100,00%
16,00 94,87% 90,00%
14,00 37,24%
12,00 80,00%
10,00 14,52% II III 70,00%
17,03 16,73 60,00%
8,00 I 6,34 10,07 50,00%
6,00 16,88 37,24% 60,17% 40,00%
4,00 2,45 30,00%
2,00 14,52% 20,00%
0,00 10,00%
0,00%
PAGU IV
REALISASI
PERSEN REALISASI 16,84

15,97

94,87%

PAGU REALISASI PERSEN REALISASI

224

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Untuk pagu dan realisasi per wilayah, sesui grafik sebagai berikut:

Grafik Realisasi Per Kabupaten/Kota
(s.d 30 Des 2021 dalam Miliar Rupiah)

6.000,00 98,49%98,53% 100,00%
5.000,00
97,45% 97,73% 96,87% 96,27% 98,00%
96,24% 96,36%96,10%95,57%
95,51% 94,80% 96,00%

4.000,00 93,83% 94,00%

91,50%
89,68%
3.000,00 3.970,33 92,00%
2.000,00 709,79 90,00%
496,70
1.255,93 88,00%
390,67
1.000,00 678,08 86,00%
774,22
312,84
418,15
354,74
221,04
253,62
468,98

5.332,25
335,63

0,00 84,00%

REALISASI PERSEN REALISASI

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Pemulihan kondisi akibat pandemi yang telah melumpuhkan segala sektor termasuk

ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah

melalui berbagai kebijakan publik dan fiskal regional. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam

menentukan arah kebijakan yang diambil untuk menangani pandemi serta untuk

memulihkan ekonomi.

URAIAN REALISASI
Pendapatan 34.515,13
17.269,51
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 16.853,75
Pendapatan Transfer 391,87
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 30.393,52
Belanja 25.287,76
Belanja Operasi 2.269,72
Belanja Modal 44,00
Belanja Tidak Terduga 2.792,04
Belanja Transfer 4.121,61
Surplus/Defisit 1.214,67
Pembiayaan 1.411,97
Penerimaan Pembiayaan 197,30
Pengeluaran Pembiayaan 5.336,28
SiLPA/SiKPA

Realisasi Belanja APBD Kalbar s.d. 30 November 2021
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Naderah (SIKD DJPK)

225

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 adalah
sebesar Rp25.940,79 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp27.053,36 miliar, sehingga
terdapat rencana defisit sebesar Rp1.112,57 miliar. Berdasarkan data Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD), hingga akhir November 2021 atau satu bulan menjelang
penutupan TA 2021, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp
34.515,13 miliar atau sekitar 133,05%, sementara realisasi belanja sebesar Rp 30.393,52
miliar atau sekitar 112,35%. Dengan kondisi ini, maka terdapat surplus sebesar 4.121,61
miliar, berbeda dengan rencana yang semula defisit.

Dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17.269,51 miliar, Total PAD murni
Kalimantan Barat hanya sebesar 2.814,78 miliar rupiah, terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Angka ini sebesar
8,16% dibandingkan total pendapatan dalam APBD atau sebesar 16,70% dibandingkan
total pendapatan transfer.

12.000,00 250,00%
200,00%
10.000,00 150,00%
100,00%
8.000,00 50,00%
0,00%
6.000,00

4.000,00

2.000,00

- DAK NON DANA DAU DBH DID
DAK FISIK FISIK DESA
2.061,33 10.844,21 912,45 182,99
PAGU 2.400,09 3.047,70 10.844,21 1.957,57 182,99
REALISASI 2.105,22 2.057,32 100,00% 214,54% 100,00%
% 87,71% 3.042,34
99,81%
99,82%

PAGU REALISASI %

Pagu dan Realisasi Belanja dalam TKDD Kalbar s.d. 31 Desember 2021
Sumber: SIMTRADA (DJPK)

Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasi TKDD per 31 Desember
2021 di Kalimantan Barat adalah Rp20.189,66 miliar dari total pagu Rp19.448,77 atau
sekitar 103,81%. Dari keseluruhan postur TKDD, realisasi tiga tertinggi dicapai oleh pos
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Sementara realisasi paling rendah terdapat pada pos DAK Fisik yang baru mencapai
87,71%. Capaian realisasi sampai dengan 103,81% dipengaruhi oleh tingginya capaian
realisasi Dana Bagi Hasil sebesar 214,54% yang terealisasi sebesar Rp1.957,57 miliar
dari total pagu Rp912,45 miliar.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi demi kebangkitan UMKM pasca pandemi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyokong
perekonomian nasional. Melalui peran UMKM ini pemerintah terus melakukan upaya
untuk mengelola tumpuan ekonomi masyarakat melalui kredit program yang kemudian
menjadi alat untuk memutar roda perekonomian Indonesia. Salah satu kredit program

226

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

yang ditawarkan oleh pemerintah guna mendorong laju perekonomian adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi
kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang
produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan
belum cukup. Penyaluran KUR diprioritaskan pada sektor produksi yaitu sektor yang
menambah jumlah barang dan/atau jasa. Melalui kredit program tersebut diharapkan
dapat membangkitkan UMKM sehingga dapat memberikan multiplier effect dalam
mendorong kebangkitan perekonomian nasional terlebih setelah munculnya pandemi
Covid-19 sampai dengan saat ini.

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 25.000.000
KONSTRUKSI 2.606.655.271
2.669.128.429
JASA PENDIDIKAN 13.093.480.253
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 21.860.746.481
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA…
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 69.675.276.250
121.844.645.418
PERIKANAN 152.641.292.794
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN… 166.906.341.802
187.068.517.132
INDUSTRI PENGOLAHAN
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN… 1.421.238.103.912
1.496.904.103.953
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

Penyaluran KUR Kalimantan Barat Tahun 2021
Sumber: sikp.kemenkeu.go.id, 2021 (diolah)

Penyaluran KUR terus mengalami kenaikan dari bulan ke bulan selama tahun 2021.
Jumlah penyaluran pada bulan Januari yaitu sebesar 192,527 miliar rupiah hingga
mencapai total penyaluran selama tahun 2021 yaitu sebesar 3,656 triliun rupiah dengan
jumlah debitur sebanyak 84.637 debitur. Sektor yang menyumbang total penyaluran
paling banyak adalah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yaitu sebesar 1,496
triliun dengan total debitur sebanyak 41.959 disusul sektor Perdagangan Besar dan
Eceran sebesar 1,421 triliun, sementara itu sektor Pertambangan dan Penggalian
menjadi sektor dengan penyaluran KUR tidak sebanyak sektor- sektor lainnya yaitu
sebesar 25 juta rupiah.

Optimalisasi penyaluran KUR semakin didorong kuat dilihat dari data yang tercatat dalam
SIKP KUR dimana jumlah debitur KUR sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai
84.673 debitur naik sebanyak 4.213 debitur dari bulan November 2021. Kabupaten Kubu
Raya menjadi wilayah dengan jumlah debitur paling banyak di Provinsi Kalimantan Barat
yaitu sebanyak 9.993 debitur diikuti Kabupaten Sanggau sebanyak 9.459 debitur,
sedangkan wilayah Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah dengan jumlah debitur
KUR paling sedikit yaitu sebanyak 1.520 debitur. Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
penyaluran KUR di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

227

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Kota Singkawang 3.652 7.713
Kota Pontianak 3.581 6.908
Kab. Sintang 2.661
Kab. Sekadau 1.520 9.459
Kab. Sanggau 8.668
Kab. Sambas
5.414
Kab. Mempawah
Kab. Melawi 6.886 9.993
Kab. Landak
7.110
Kab. Kubu Raya 5.651
Kab. Ketapang 5.421
Kab. Kayong Utara
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Bengkayang

Jumlah Debitur KUR Kalimantan Barat Tahun 2021
Sumber: sikp.kemenkeu.go.id, 2021 (diolah)

Masyarakat yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan dapat menjalankan
kredit program berupa pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi merupakan
program fasilitas pembiayaan kepada pengusaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit
konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah nonbankable. Sasaran
UMi adalah Usaha Ultra Mikro di lapisan bawah masyarakat yang belum bisa mendapat
fasilitas perbankan. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional semenjak masa pandemi
covid-19, pembiayaan kredit program terus dilakukan perbaikan dan pembaruan secara
terus menerus dimana awalnya plafon pembiayaan UMi hanya sebesar 10 juta rupiah per
nasabah kini menjadi maksimal 20 juta rupiah per nasabah setelah adanya PMK nomor
193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

2.021 1.847
1.777

1.177
943

344 388 501
223 224 189 389

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Jumlah Debitur Pembiayaan UMi Kalimantan Barat 2021
Sumber: sikp.umi.kemenkeu.go.id, 2021 (diolah)

228

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan data yang tercatat dalam SIKP UMi, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) tahun 2021 mencapai 10.023 debitur dengan total penyaluran sebesar
40,847 miliar rupiah. Pada bulan Juni terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu
semula pada bulan Mei sebanyak 189 debitur menjadi 2021 debitur pada bulan Juni
2021. Sementara pada bulan Desember ini terjadi penurunan jumlah debitur dari bulan
November 2021, yaitu sebanyak 389 debitur atau turun sebesar 22,36%.

LKBB JUMLAH PENYALURAN PERSENTASE
DEBITUR
PNM 18.948.691.739 46,39%
KSPS BMT UGT SIDOGIRI 5.354 13.010.021.421 31,85%
PEGADAIAN 2.614 7.557.410.000 18,50%
KSPPS BMT BINA UMMAT 1.699
SEJAHTERA 1.331.594.000 3,26%
356
Grand Total 40.847.717.160 100,00%
10.023

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Kalimantan Barat 2021
Sumber: sikp.umi.kemenkeu.go.id, 2021 (diolah)

Terdapat tujuh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyalurkan pembiayaan Ultra
Mikro di Kalimantan Barat, yaitu PT. Pegadaian, PT. PNM, KSPS BMT UGT Sidogiri,
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068, KSPPS
Tamzis Bina Ummat, dan KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri. Namun selama periode tahun
2021 hanya terdapat empat LKBB yang menyalurkan pembiayaan UMi di Kalimantan
Barat yaitu PT. PNM, KSPS BMT UGT Sidogiri, PT. Pegadaian, dan KSPPS BMT Bina
Ummat Sejahtera. Pembiayaan Ultra Mikro paling besar disalurkan oleh PT. PNM yaitu
sebesar 46,39 persen dari total penyaluran atau sebanyak 18,948 miliar rupiah.
Sementara itu, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera mampu menyalurkan kepada 356
debitur selama tahun 2021 sebesar 1,331 miliar rupiah atau 3,26 persen dari total
penyaluran selama tahun 2021.

12.000.000.000
10.000.000.000

8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000

-

2020 2021

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro 2020 s.d. 2021
Sumber: sikp.umi.kemenkeu.go.id, 2021 (diolah)

Jumlah penyaluran Ultra Mikro (UMi) tahun 2021 yaitu sebesar 44,847 miliar rupiah.
Besaran penyaluran tersebut mengalami penurunan 8,37 persen dibandingkan tahun

229

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

2020 yaitu sebesar 44,580 miliar rupiah. Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan
sebesar 237 persen dibandingkan tahun 2020, menjadi sebesar 1,344 miliar rupiah pada
tahun 2021. Sementara itu terjadi penurunan total penyaluran pembiayaan UMi yang
semula pada tahun 2020 sebesar 11,309 miliar rupiah menjadi 5,323 miliar rupiah.

Kredit Program yang ditawarkan pemerintah, yaitu program Kredit Usaha Rakyat dan
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) selama tahun 2021 mengalami naik turun. Namun
pemerintah tetap berusaha untuk menggeliatkan roda perekonomian. Kanwil DJPb
Kalimantan Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat melakukan kerja sama untuk melakukan monitoring dan evaluasi program Kredit
Usaha Rakyar (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder
di daerah

a. FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Satuan Kerja lingkup Kementerian
PUPR

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai
upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja serta akselerasi
penyerapan anggaran satker menjelang Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan
kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) melalui Focus Group Discussion
(FGD) terhadap 18 satker lingkup Kementerian PUPR pada tanggal 09 Desember
2021. Kementerian PUPR merupakan salah satu satker mitra kerja strategis di
wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan pengelolaan pagu
anggaran terbesar. Oleh sebab itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyerapan anggaran satker lingkup Kementerian PUPR
tahun 2021 yang dilakukan dengan cara sinergi, koordinasi, evaluasi, serta
melakukan monitoring dan mengawal pelaksanaan anggaran satker terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
(EPA) untuk bulan November yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.
Kegiatan ini sebagai upaya pengawalan langkah-langkah akhir tahun (LLAT TA
2021), proyeksi belanja akhir tahun, mendukung ketepatan waktu dan validitas
rencana penarikan dana Satker, serta evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2021 dan
early warning yang perlu disampaikan kepada satker lingkup Kementerian PUPR
yang berkedudukan sebagai mitra kerja strategis di wilayah kerja Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan pemaparan materi oleh
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro. Pemaparan
materi meliputi penyampaian tren pagu, dan capaian realisasi masing-masing satker
di lingkup Kementerian PUPR kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab
mengenai permasalahan pelaksanaan anggaran masing-masing satker. Selain itu,
setiap satker juga memberikan prognosa capaian realisasi anggaran sampai akhir
tahun anggaran 2021. Setelah diselenggarakannya Focus Group Discussion
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Barat telah mendapatkan pengetahuan akan permasalahan terkait
penyerapan anggaran yang dihadapi oleh masing-masing satker.

230

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Dalam penyelesaian penyerapan pagu anggaran satker lingkup Kementerian PUPR,
diperlukan komitmen bersama dari setiap pihak yang terlibat, yaitu pimpinan,
partisipasi pegawai dan pengelola kinerja masing-masing satker. Selain itu, terdapat
hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan pagu anggaran satker yaitu
dengan cara mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi seperti
permasalahan akan curah hujan tinggi, adat istiadat masyarakat setempat.
Permasalahan tersebut tentu akan menyebabkan penghentian kegiatan fisik,
pengurusan perizinan tata batas, hak milik, dan lain lain.

Berdasarkan kegiatan one on one meeting EPA melalui pertemuan Kepala Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan 14 KPA Satuan Kerja Lingkup Kementerian
PUPR wilayah Kalimantan Barat dihasilkan informasi sebagai berikut:
a. Pertimbangan utama dari pertemuan dengan satker lingkup PUPR karena PUPR

mempunyai pagu terbesar khususnya di belanja modal dengan porsi 77,82% dar
pagu keseluruhan belanja modal K/L di Kalimantan Barat.
b. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh satker antara lain terhambatnya
kegiatan karena aturan pembatasan akibat Pandemi COVID-19, adanya
refoccusing anggaran, dan terdapat kendala lain di lapangan.
c. Beberapa kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan IV telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan akan selesai sebelum akhir tahun anggaran.
d. Pelaksanaan kontruksi jalan dan sumber air terhambat selama 2 (dua) bulan
karena adanya bencana alam banjir di Kabupaten Sintang.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen dari KPA dan Koordinator satker
lingkup Kementerian PUPR untuk optimis mencapai prognosis penyerapan anggaran
yang telah direncanakan sampai tahun anggaran berakhir minimal 95 % bahkan hasil
pertemuan prognosis yang disampaikan bisa mencapai 97,01 %. Evaluasi
pelaksanaan anggaran akan terus diselenggarakan untuk mewujudkan pelaksanaan
anggaran satker yang lebih baik di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya memberikan pembinaan
kepada satker namun masing-masing satker juga diharapkan mampu berperan aktif
untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan maksimal.

b. Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro
(UMi) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Kanwil DJPb Kalimantan Barat
mengadakan acara Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan
Pembiayaan Ultra Mikro Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan, perwakilan Penyalur KUR dan pembiayaan UMi, serta
perwakilan dari KPPN Pontianak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan
penyaluran KUR dan UMi di Kalimantan Barat serta memperkuat sinergi dengan para
lembaga penyalur.

Kegiatan rapat koordinasi dibuka dengan keynote speech dari Kepala Kanwil DJPb
Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro. Kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah untuk
menyatukan cara pandang dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan
Ultra Mikro. Harapannya melalui rapat koordinasi ini para penyalur dan Kanwil DJPb

231

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

dapat mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro serta
dapat mencari solusi dari kendala yang dialami dalam penyaluran KUR dan UMi.

Peran Kemenkeu Satu terhadap
pelaku UMKM. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait dengan
KUR dan UMi, Direktorat Jenderal
Bea Cukai asistensi terhadap
pelaku usaha yang naik kelas
(ekspor), adanya lelang online oleh
DJKN. Program marketplace untuk
mendata para pelaku usaha untuk
dapat join dalam sistem
pemerintah, sehingga satuan kerja
pemerintah dapat bekerja sama
dengan para pelaku UMKM yang
sudah terdaftar.

Bank penyalur KUR dan Lembaga
penyalur UMi menyampaikan
kondisi dan kendala yang dialami
selama ini. Selain itu, pihak KPPN
selaku pihak yang melakukan
monitoring dan evaluasi penyaluran
UMi secara langsung juga menyampaikan permasalahan yang selama ini ditemui
dalam melakukan monev penyaluran pembiayaan UMi. Sehingga melalui acara
tersebut dapat ditemukan titik temu dan pemecahan masalah atas kendala yang
dialami pihak penyalur maupun pihak KPPN.

Dalam acara tersebut Kanwil DJPb Kalimantan Barat menginisiasi pembentukan
sebuah grup yang dinamakan “SeIBU”, Semua Ikut Bantu UMKM, sebagai sarana
untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam penyaluran KUR dan UMi di
wilayah Kalimantan Barat. Dengan adanya SeIBU ini semua pihak yang terlibat
dalam penyaluran KUR dan UMi dapat membuat inovasi-inovasi yang mampu
menggerakan perekonomian Kalimantan Barat dan nasional pada akhirnya.

c. Rapat Koordinasi Program Business Development Service antara Kantor
Pelayanan Pajak dan Kanwil DJPb Kalimantan Barat

Pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 perwakilan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pontianak Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya hadir
dalam acara Rapat Koordinasi Program Business Development Service yang
diadakan di Kanwil DJPb Kalimantan Barat.

Rapat dibuka dengan penyambutan oleh Bapak Imik Eko Putro selaku Kepala Kanwil
DJPb Kalimantan Barat kepada Kepala KPP Pratama Pontianak Timur dan KPP
Pratama Kubu Raya beserta pegawai lainnya.

232

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

Perwakilan Kantor Pelayanan

Pajak menyampaikan maksud

dalam pembahasan rapat

koordinasi ini sebagai salah

satu upaya untuk semakin

meningkatkan inovasi KPP

melalui Business

Development Service (BDS).

BDS ini merupakan sebuah

upaya Direktorat Jenderal

Pajak Kalimantan Barat dalam

meningkatkan capacity

building pelaku UMKM. Oleh

karena itu dibutuhkan data

penerima Kredit Usaha

Rakyat (KUR) sebagai upaya

untuk memetakan sasaran

UMKM yang akan diberikan

program tersebut.

BDS bukanlah program baru
dari DJP. Program ini sudah
diluncurkan sejak tahun 2015,
tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Baru sekitar tahun 2018 program ini mulai
digalakan dan dijalankan secara utuh oleh seluruh unit DJP. Program BDS adalah
salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam
membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement),
dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Sasaran program BDS adalah Wajib
Pajak UMKM.

Data penerima Kredit Usaha Rakyat dapat diakses melalui aplikasi SIKP (Sistem
Informasi Kredit Program). SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun
untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat
(KUR). SIKP sendiri merupakan sistem informasi database untuk calon debitur dan
debitur KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan
Kementerian Keuangan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan
KUR Mikro. Namun di dalam aplikasi tersebut pun masih terdapat kelemahan-
kelemahan seperti data tidak dapat diakses, sehingga sedikit menyulitkan dalam
pengambilan data. Hal tersebut yang menjadi permasalahan terkait dengan
permintaan data yang dimaksud oleh pihak KPP.

Kanwil DJPb Kalimantan Barat akan terus melakukan upaya untuk mendapatkan
data yang dimaksud sebagai bentuk dari perwujudan Kemenkeu Satu. Untuk
menyediakan data tersebut, Kanwil DJPb Kalimantan Barat akan melakukan
koordinasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Kegiatan koordinasi ini
sebagai perwujudan Kemenkeu Satu yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi

233

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

dan koordinasi, memperkuat kolaborasi, dan sinergi. Melalui program ini pula
diharapkan Kementerian Keuangan dapat terus membantu geliat usaha masyarakat
di Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya.
d. Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester II Tahun 2021 Lingkup Kalimantan
Barat
Pandemi menyebabkan usaha-usaha masyarakat mengalami penurunan.
Bedasarkan hasil survei langsung ke lapangan, pengusaha kecil di daerah belum
mengetahui adanya pembiayaan Ultra Mikro dan Kredit Usaha Rakyat. Pinjaman
yang dilakukan oleh penjual- penjual kecil di daerah melalui pinjaman bukan berasal
dari pemerintah dan cenderung memberatkan ketika melakukan pengembalian.
Update data berdasarkan SIKP belum dilakukan secara terstruktur.
Dalam rangka menggali informasi secara langsung dari debitur terkait kemudahan
dan kinerja KUR bagi debitur, Kanwil DJPb Kalbar melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat salah satunya melalui kegiatan survei secara langsung kepada penerima
manfaat kredit usaha rakyat. Survei dilaksanakan di 6 kabupaten/kota di Kalbar, yaitu
Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Kubu
Raya, dan Kota Pontianak.
Selain bekerja sama dengan KPPN, kegiatan survei dalam rangka monitoring dan
evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga bekerjasama beberapa bank penyalur
Kredit Usaha Rakyat, yaitu: Bank BPD Kalimantan Barat, Bank Mandiri Area
Pontianak, Bank BRI Pontianak Barito, dan Bank BRI Singkawang.

234

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE DESEMBER 2021

e. Monitoring dan Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup
Kalimantan Barat
Dalam rangka memberikan Asistensi dan Bimbingan Teknis Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang
diwakili oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II melaksanakan
kegiatan monitoring dan asistensi secara langsung ke beberapa BLUD di lingkup
Kalimantan Barat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang
komprehensif atas pelaksanaan tata kelola keuangan BLUD, penatausahaan
kegiatan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa BLUD yang tersebar di beberapa
kabupaten/kota di Kalimantan Barat, yaitu RSUD M.Th. Djaman Sanggau, RSUD Dr.
Abdul Aziz Singkawang, RSUD Pemangkat, RSUD Dr. Yos Sudarso Pontianak dan
RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak.
Selain melakukan pembinaan pengelolaan BLUD, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Barat juga melakukan survei terkait tata kelola serta kondisi dan
kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BLUD, khususnya di masa pandemi,
karena mayoritas BLUD di Kalimantan Barat adalah BLUD di sektor pelayanan
kesehatan. Selain itu, pihak BLUD dan Kanwil DJPb Kalbar juga melakukan sharing
session terkait tantangan dan optimalisasi BLUD ke depan agar bisa memberikan
layanan terbaik kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

235

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN SELATAN DALAM
UPAYA PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH
Hingga Desember 2021, aktivitas ekonomi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan.
Peningkatan aktivitas masyarakat terjadi pada sektor perdagangan dan pariwisata yang meliputi
retail and recreation meningkat 17%, groceries and pharmacy meningkat 25%, dan parks
meningkat 5%. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 118,5 dari 113,4
yang dipengaruhi oleh perbaikan persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja
sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat.

Indikator Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kalimantan Selatan Desember 2021

Sumber: Google Mobility 2021

Neraca perdagangan netto Kalimantan Selatan masih didorong tingginya permintaan batubara
dari pasar global. Meski turun sebesar US$55,22 dibandingkan kondisi tertinggi pada November
2021, datangnya musim dingin serta krisis batubara global hingga akhir Desember 2021 menjadi
faktor yang mempengaruhi masih tingginya Harga Batubara Acuan (HBA) sehingga masih
mendongkrak perekonomian Kalimantan Selatan sebagai daerah penghasil komoditas batubara
terbesar kedua di Indonesia.
B. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
B.1. Realisasi Pendapatan APBN

Peningkatan pendapatan pajak di Kalimantan Selatan didominasi oleh penerimaan pajak
perdagangan internasional yang naik sebesar Rp846,87 miliar karena kenaikan HBA dan
CPO. Adapun penerimaan perpajakan PPh ps 21 tumbuh 2,3%, penerimaan PPN ssebesar
Rp3.462,28 miliar atau 101,44% dari target, dan penerimaan PBB sebesar Rp354,51 miliar
atau 103,05% dari target. Demikian pula dari penerimaan Bea Keluar jauh melampaui target
hingga mencapai Rp856,82 miliar yang disumbangkan oleh ekspor komoditas lemak dan
minyak yang berasal dari CPO, serta penerimaan Bukan Pajak yang tumbuh hingga 34,9%
disumbangkan oleh Jasa Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

236

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

B.2. Realisasi Belanja APBN
Realisasi belanja APBN. Kinerja realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan Desember
2021 mencapai Rp7.750,70 miliar meningkat hingga 20,83% yang didorong oleh peningkatan
realisasi belanja modal maupun belanja barang kontraktual di akhir TA 2021. Sementara itu,
kinerja realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan mengalami
penurunan sebesar 12,30%, yang dikarenakan adanya penurunan pagu sebesar Rp1,48
triliun secara y on y, serta adanya beberapa Pemda yang tidak dapat memenuhi persyaratan
penyaluran dan normalisasi kembali atas relaksasi pencairan dana TKDD Tahun 2020.

Tabel Realisasi APBN Provinsi Kalimantan Selatan s.d. awal Desemebr 2021 (dalam miliar)

Sumber: DJP Kalselteng, DJBC Kalbagsel, DJPb Kalsel, DJKN Kalselteng
B.3. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD

Realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai Rp19.791,27 miliar atau 79,41%. Sementara itu,
realisasi Belanja daerah awal Desember 2021 terbilang masih rendah (65,98%) jika
memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan anggaran. Tantangan rendahnya penyerapan
adalah:
a. Perlu peningkatan Peran BPKAD selaku BUD dalam melakukan evaluasi dan monitoring

realisasi belanja, (BUD tidak hanya sekedar kasir)
b. Sistem aplikasi SAPD yang baru dibangun Kemendagri dan dilaksanakan ditahun 2021

belum optimal, sehingga menyulitkan dalam proses pelaksanaan belanja
c. Refocusing yang dilakukan berkali-kali, sementara proses politik anggaran di pemda belum

berjalan dengan cepat, sehingga menghambat pelaksanaan belanja

237

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

Tabel Realisasi APBD regional Kalimantan Selatan s.d. awal Desemebr 2021 (dalam miliar)

Sumber: LRA LKPD Pemda seKalimantan Selatan

C. KINERJA FISKAL REGIONAL

1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Penyaluran DAK Fisik s.d. Desember 2021 secara agregat mencapai Rp1.332,25 miliar atau
91,82% dari total alokasi pagu, dan terdapat sisa sebesar Rp118,61 miliar yang tidak tersalur
dikarenakan terdapat bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang gagal lelang di
beberapa Daerah, terdapat sisa pagu karena nilai lelang yang lebih kecil, serta terdapat
beberapa kegiatan yang tidak dapat disalurkan/dibayarkan 100% karena tidak memenuhi
persyaratan. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa memiliki kinerja yang lebih baik
dibandingkan DAK Fisik, hingga mencapai Rp1.515,41 miliar atau 99,32% dari total alokasi
pagu.

Tabel Kinerja Realisasi Penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Selatan
s.d. Desember 2021

Jenis TKDD 2021 %

1. DBH Pagu Realisasi 97.32%
2. DAU 97.59%
3. DAK Fisik 3,568.95 3,473.26 67.47%
4. DAK non Fisik 93.03%
5. DID 7,486.17 7,305.89 100.00%
6. Dana Desa 91.05%
Total 1,450.86 978.96 93.77%

2,346.43 2,182.95

445.83 445.83

1,525.77 1,389.14

16,824.01 15,776.03

Sumber: OMSPAN (data diolah)

238

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR dan Umi

Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan meningkat menjadi Rp4,31 triliun atau 29,23% secara
y on y, yang diprioritaskan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyaluran KUR super mikro
merupakan skema penyaluran terbesar pada 2021 di Kalimantan Selatan hingga mencapai
Rp2,73 triliun kepada 85.929 debitur.

Kinerja Penyaluran KUR 2018 s.d 20 Des 2021

5.000 97.407 4.306 120.000
4.500 109.426
4.000
Dalam Milair Rp 3.500 83.183 81.759 3.332 3.545 100.000
3.000 2.390 2.663 80.000
2.500 60.000
2.000
1.500 1.499 40.000
1.000
589 20.000
500 218 -
-

2018 2019 2020 2021
PENYALURAN OUTSTANDING DEBITUR

Sumber: SIKP (data diolah)

Sementara itu, kinerja penyaluran UMi 2021 di Kalimantan Selatan mencapai Rp101,80 miliar
kepada 31.572 debitur. Capaian Nilai Keekonomian Usaha (NKU) Kalimantan Selatan lebih
tinggi dibandingkan Nasional, yang berarti bahwa secara umum perkembangan UMKM
Kalimantan Selatan lebih baik dibandingkan perkembangan di level Nasional.

Perkembangan Penyaluran UMi 2018 s/d 20
Des.2021

60000 12835 10363 14000
50000 12000
Juta rupiah 40000 10000
30000 8000
20000 4388 6000
10000 4000
1306 2680 2000
0 2017 0

2018 2019 2020 2021
DEBITUR
PENYALURAN

Sumber: SIKP (data diolah)

239

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

3. Dukungan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Dukungan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan dalam upaya penanganan covid dan
pemulihan ekonomi dilakukan melalui pelaksanaan alokasi anggaran dalam APBD 2021
secara total sebesar Rp755,46 miliar, yang terdiri dari pengalokasian earmarking pada Dana
Transfer Umum (DAU dan DBH) sebesar Rp473,45 miliar serta pengalokasian anggaran
Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar Rp282 miliar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Realisasi Earmark dan PED s.d. Desember 2021

Sumber: LRA LKPD Pemda se-Kalimantan Selatan

4. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder di
Daerah

1) Webinar Fiskal Regional.
Pelaksanaan Webinar Fiskal Regional bersama dengan seluruh unsur pimpinan unit Eselon I
Kementerian Keuangan, BI dan OJK perwakilan Kalimantan Selatan,
BAPPEDA/Barenlitbangda/ Bappelitbang, serta civitas academica Kalimantan Selatan.
Kegiatan dimaksudkan untuk menyampaikan tanggung jawab publik atas kinerja fiskal
Pemerintah Pusat dan Daerah hingga Desember 2021, sekaligus mengedukasi dan
membangun awareness seluruh stakeholder di Daerah.
2) Penyusunan ALCO regional
ALCO regional disusun untuk menyajikan data kinerja realisasi pendapatan dan belanja APBN
dan APBD beserta proyeksinya, dan juga isu-isu strategis fiskal Kalimantan Selatan bulan
Oktober 2021. Kinerja fiskal Pusat dan Daerah regional Kalimantan Selatan tersebut
disampaikan kepada public melalui konferensi pers.

240

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE DESEMBER 2021

3) Penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus penandatanganan
MoU dengan Pemda, .

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan penyerahan
piagam dan plakat WTP Tahun 2020 kepada 13 pemda dari 14 pemda lingkup Provinsi
Kalimantan Selatan. Pada LKPD Tahun 2020 ini, 1 pemda mendapatkan opini WDP yaitu
Pemkab Hulu Sungai Tengah. Dalam prosesi penyerahan tersebut, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan bersama dengan Kepala Daerah melakukan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU), yang memuat beberapa kesepakatan Kerjasama
berkenaan dengan pengelolaan keuangan Daerah, termasuk didalamnya Kerjasama
pemanfaatan data, kerjasama pembinaan KUR dan UMi, serta kerjasama pembinaan BLUD.
4) FGD Langkah-langkah Penguatan Kualitas LKPD Tahun 2021 dan Persiapan

Penyusunan LKPD Konsolidasian Tahun 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan
FGD dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 dengan maksud menyiapkan pemda
provinsi/kabupaten/kota agar mampu menyusun LKPD Tahun 2021 yang berkualitas sehingga
opini WTP dapat dipertahankan. Selain itu, sesuai amanah PP Nomor 12 Tahun 2019 dan
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemda provinsi/kabupaten/kota perlu segera
menyiapkan diri untuk menyusun laporan statistik keuangan pemerintah daerah tahun 2021,
yang selanjutnya akan dikonsolidasikan oleh pemda provinsi. Pada FGD ini, Kanwil DJPb
Kalsel melakukan sharing tentang bagaimana menyusun laporan konsolidasian sekaligus
laporan statistik yang selama ini telah dilakukan sebagai laporan GFS.
5) FGD Regulasi Bidang PNBP Sumber Daya Alam
Pelaksanaan kegiatan internalisasi peraturan PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan
Negara Dipisahkan (KND) dengan nara sumber Direktur PNBP SDA dan KND Ditjen
Anggaran, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait potensi dan
realisasi serta kompleksitas permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal
dari batubara di wilayah Kalimantan Selatan. Analisis atas pemanfaatan hasil PNBP batubara
untuk kemajuan dan pembangunan daerah penghasil menjadi isu yang menarik untuk dikupas
lebih dalam
6) Audiensi dengan Bank Kalsel
Audiensi dengan Bank Kalsel untuk membahas implementasi digipay-marketplace, peluang
kerja sama untuk penempatan dana PC-PEN Tahun 2022, serta pembenahan cash-
management di Pemda karena terdapat salah satu Pemda di Kalimantan Selatan yang
mengalami masalah terkait Cash Flow yang mengakibatkan Pemda tidak dapat membayar
rekanan atas pekerjaan yang telah selesai dan diserahterimakan karena ketidaktersediaan
dana.

241

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI PENYALURAN DAN KETEPATAN SASARAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KUR BAGI UMKM DI KALIMANTAN UTARA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Kaltara Triwulanan 2018-2021

Sumber : BPS Provinsi Kaltara

Perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) pada Q3 tahun 2021 menunjukan pertumbuhan
sebesar 5,24 persen terhadap capaian Q3 tahun 2020. Kebijakan countercyclical Belanja
Pemerintah serta pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, secara umum turut
mendorong membaiknya kondisi ekonomi baik nasional maupun di Kaltara. Tingkat
pertumbuhan ekonomi Kaltara dari triwulan II ke triwulan III (q-to-q) juga menunjukan
pertumbuhan positif dengan capaian 2,35 persen. Struktur ekonomi Kaltara pada Q3 2021,
masih menunjukan ketergantungan regional ini terhadap komoditas batubara. Perekonomian
global terutama negara-negara tujuan ekspor batubara yang berangsur pulih disertai
peningkatan harga batubara internasional yang terus mengalami peningkatan mencapai 220,52
persen (yoy) pada Q3 2021 pada bulan September, menjadi faktor pendorong mulai bangkitnya

sektor utama penopang ekonomi kaltara ini.

Pergerakan inflasi hingga akhir bulan
Desember 2021 salah satunya dipengaruhi
oleh momentum menyambut Hari Raya
Natal dan Tahun Baru yang menyebabkan
inflasi pada komponen Makanan, Minuman,
dan Tembakau mencatatkan tingkat inflasi
bulanan tertinggi di antara komponen
lainnya, yaitu 2,34 persen. Selain itu, inflasi
di kaltara juga sangat dipengaruhi oleh
kelompok Transportasi yang mencatatkan
inflasi bulanan 1,22 persen. Inflasi pada
sektor ini utamanya disebabkan kenaikan
tarif angkutan udara seiring dengan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia pada periode Natal dan Tahun Baru

242

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

batal diterapkan Pemerintah. Pada komponen Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran
juga mencatatkan inflasi bulanan yang relatif tinggi, yaitu 1,18 persen yang mengindikasikan
bahwa mobilitas masyarakat hingga akhir tahun 2021 terus menunjukan peningkatan seiring
dengan penurunan kasus Covid-19 di Kalimantan Utara.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Kaltara pada bulan Agustus 2021 tercatat
sebesar 4,58 persen, turun 0,90 persen poin terhadap bulan Februari 2021. Penurunan angka
TPT di Kaltara berbanding terbalik dengan kondisi di tingkat nasional yang mengalami
peningkatan. Bila dilihat dari struktur lapangan kerja utama, sektor pertanian masih menjadi
lapangan usaha dengan pangsa paling besar yang menyerap tenaga kerja di Kaltara.

B. Perkembangan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. 31 Desember 2021 (cut off 4 Januari 2022)

Sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi pendapatan APBN di Kaltara tercatat
sebesar Rp2,40 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2,20 triliun dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp193,86 miliar. PNBP tersebut terdiri dari
PNBP Lainnya sebesar Rp168,18 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar
Rp25,67 miliar. Kinerja pendapatan BLU tahun 2021 telah mencapai 88,18 persen dari target.
Capaian ini turun 0,28 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang salah satunya
disebabkan oleh kenaikan target pendapatan BLU pada tahun 2021. Meskipun demikian secara
nominal pendapatan BLU tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Pendapatan BLU yang secara nominal

tumbuh positif dibandingkan periode yang

sama tahun 2020 ini didukung oleh

meningkatnya tingkat permintaan

pengiriman barang (kargo) di tengah tingkat

permintaan pengguna jasa pesawat yang

mengalami penurunan yang disebabkan

oleh berbagai pembatasan akibat

meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia

dan Kaltara. Di samping itu, peningkatan

PNBP BLU juga didukung oleh optimalisasi

pendapatan atas pemanfaatan aset tanah,

gedung, ruangan, serta peralatan dan mesin

milik BLU.

2. Realisasi Belanja APBN s.d. 31 Desember 2021 (cut off 4 Januari 2022)

Kinerja Belanja APBN di Kaltara sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar
Rp10,8 triliun atau mencapai 101 persen dari alokasi, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp3,79 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta hibah
sebesar Rp7,0 triliun.

243

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi Belanja APBN Provinsi Kalimantan Utara s.d. Desember 2021

Sumber : OMSPAN dan SIMTRADA (diolah)

Adapun realisasi belanja K/L pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp3,79 triliun terdiri dari
Belanja Pegawai Rp861,18 miliar (terealisasi 99%), Belanja Barang Rp1,24 triliun (terealisasi
95%), Belanja Modal Rp1,69 triliun (terealisasi 90,24%), dan Belanja Bantuan Sosial Rp0,22
miliar (terealisasi 100%). Berdasarkan hasil analisis, persentase realisasi Belanja Modal di
Kaltara yang relatif lebih rendah dibandingkan jenis belanja lain disebabkan oleh beberapa
kendala, antara lain intensitas curah hujan yang tinggi sehingga pekerjaan tidak dapat
dilaksanakan dengan optimal, kendala geografis yang menghambat mobilitas, dan
meningkatnya kasus Covid-19 pada beberapa staf dan operator satuan kerja.
Sementara itu, realisasi belanja TKDD dan hibah di Kalimantan Utara yang telah mencapai Rp7
triliun terdiri dari Hibah Rp.11,36 miliar, Dana Bagi Hasil Rp1,49 triliun (terealisasi 144,32%),
Dana Alokasi Umum Rp3,71 triliun (terealisasi 100%), Dana Alokasi Khusus Fisik Rp587,05
miliar (terealisasi 91,02%), Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp463,74 miliar (terealisasi 97,89%),
Dana Insentif Daerah Rp227 miliar (terealisasi 100%), dan Dana Desa Rp503,04 miliar
(terealisasi 100%). Meskipun realisasi penyaluran DAK Fisik mengalami kenaikan signifikan
dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa subbidang yang mengalami
gagal salur yang diantaranya disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pelaksanaan
kegiatan, nilai kontrak yang kurang dari 70% pagu sehingga tidak dapat menyalurkan DAK Fisik

244

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

tahap III-nya, serta cadangan DAK Fisik yang tidak tersalur dikarenakan harga barang yang
melebihi pagu dan waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat pendek.

3. Realisasi Pendapatan APBD s.d Desember 2021

Sampai dengan akhir

Desember 2021,

pendapatan APBD di

wilayah Kaltara mencapai

Rp7,57 triliun atau 96,47

persen dari target

Pendapatan APBD seluruh

pemda di Kaltara,

didominasi oleh komponen

TKDD yang berkontribusi

sebesar 80,38 persen dari

total pendapatan daerah.

Dari tiga komponen

Pendapatan APBD,

komponen PAD dan komponen pendapatan lainnya mencatatkan angka yang berhasil

melampaui target. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

potensi-potensi pendapatan daerah yang dimiliki seiring dengan perkembangan mobilitas

masyarakat yang terus menunjukan peningkatan.

4. Realisasi Belanja APBD s.d. Desember 2021

Hingga akhir Desember
2021, realisasi belanja
daerah di Kaltara telah
mencapai Rp6,78 triliun atau
83,11 persen dari total
alokasi Belanja Daerah di
Kaltara, dimana komponen
Belanja Pegawai masih
mendominasi dibandingkan
komponen belanja lainnya
dengan distribusi sebesar
38,35 persen terhadap total
realisasi belanja daerah di
Kaltara. Hal ini
mengindikasikan bahwa
APBD lebih banyak dibebani untuk membiayai
belanja pegawai dibandingkan untuk membiayai
belanja dalam rangka pembangunan daerah. Tingginya belanja yang menumpuk di bulan
Desember sangat dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja barang dan jasa serta belanja
modal di bulan Desember. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kontrak yang sebagian besar
penyelesaiannya berada pada bulan Desember.

245

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L dan Daftar Alokasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 untuk Provinsi
Kalimantan Utara.
Pada tanggal 6 Desember 2021 di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung
Selor, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.,
didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Utara, Nazuar, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk Provinsi
Kalimantan Utara. Tidak jauh berbeda dengan prosesi di tahun sebelumnya yang dilakukan
secara hybrid (perpaduan secara langsung dan daring), penyerahan tahun ini dilakukan dengan
penyerahan langsung kepada 6 Pemda prov/kab/kota dan secara simbolis kepada 15 (lima
belas) Pimpinan Unit Satuan Kerja dan Daerah. Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKDD
secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam
melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural lebih cepat. 6 Pemda penerima TKDD
adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Kab Bulungan, Kab Tana Tidung, Kab Malinau
dan Kab Nunukan. Sementara 15 Satuan Kerja K/L penerima DIPA secara simbolis adalah
Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Korem 092/Maharajalila, Kanwil Kementarian Agama
Provinsi Kalimantan Utara, Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Kejaksaan Negeri Bulungan,
Polres Bulungan, Brigade Infanteri 24 Bulungan Cakti, BPS Provinsi Kalimantan Utara,
Pelaksanaan Jalan Perbatasan Wilayah Kalimantan Utara, BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Utara, BPKP Provinsi Kalimantan Utara, UPBU Juwata, Universitas Borneo Tarakan,
KPU Provinsi Kalimantan Utara, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara.
Satker-satker tersebut dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu Capaian Kinerja
Pelaksanaan Anggaran dari masing-masing Satker dan Pemda selama tahun 2021, dan juga
keterwakilan dari unsur Forkopimda, dengan kewenangan satker baik pusat maupun daerah
sebagaimana tercantum dalam DIPA masing-masing. Selain itu, dalam upaya menghindari
penyebaran Covid-19, maka faktor lokasi satker juga menjadi pertimbangan.

Gbr. Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022

246

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi TKDD yang diserahkan oleh Gubernur
tersebut, merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kuasa
pengguna anggaran dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan
secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, DIPA K/L dan
TKDD merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Pusat dalam mendukung
pembangunan di daerah. Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2022 secara
keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah pandemi Covid-
19. Berbagai tahapan pembahasan, baik di internal Pemerintah maupun bersama DPR,
sebagian besar dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, antara
lain melalui rapat virtual. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tetap dapat melaksanakan
tugas kenegaraan dan memberikan pelayanan dengan baik melalui inovasi dan cara kerja baru,
termasuk prosesi penyerahan DIPA ini.

Dari total Belanja Negara yang direncanakan mencapai Rp2.714,2 Triliun, sebesar Rp9,72
Triliun dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga
sebesar Rp3,48 Triliun (termasuk Dana Dekonsentrasi Rp34,17 Miliar dan Dana Tugas
Pembantuan Rp32,95) serta dana transfer (TKDD) sebesar Rp6,24 Triliun. Secara umum, APBN
untuk Provinsi Kalimantan Utara menurun 9,13% dibanding anggaran tahun 2021. Penurunan
signifikan terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar 15,06%,
sedangkan TKDD turun sebesar 5,45%. Penurunan alokasi terjadi pada seluruh jenis TKDD
kecuali Dana Bagi Hasil. Alokasi belanja K/L untuk Provinsi Kalimantan Utara dialokasikan
kepada 38 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 213 Satuan Kerja dan disalurkan oleh 3 (tiga)
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Utara, yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.
Belanja K/L tersebut difokuskan pada bidang konektivitas, jaringan sumber daya air, pendidikan,
pertahanan dan keamanan, serta pelayanan publik. APBN memiliki daya ungkit yang besar
dalam menggerakkan perekonomian di Kalimantan Utara, oleh karena itu akselerasi untuk
serapan APBN yang optimal diharapkan dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA
dan Daftar Alokasi TKDD kepada Satuan Kerja dan Pemda. Hal ini agar APBN dapat berkinerja
maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan sehingga outcome dari kinerja
APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Di samping itu, koordinasi dan
komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya guna mewujudkan sinergitas dalam
pemulihan ekonomi di kancah regional. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan
menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi
struktural di tahun 2022.

2. Pelaksanaan Survei dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Semester II 2021

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan monitoring atas investasi
pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan
fungsi tersebut adalah mengukur efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui
kegiatan monitoring optimalisasi pelaksanaan KUR terhadap para pemangku kepentingan
terkait yaitu debitur pelaku UMKM, Pemda, dan Bank Penyalur.
Pelaksanaan survei efektivitas KUR sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan program KUR diharapkan dapat memberikan insight yang akan menjadi
masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk menjadikan program
KUR menjadi lebih baik kedepannya.

247

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERIODE DESEMBER 2021

Rangkaian kegiatan mulai persiapan,
pelaksanaan, hasil kegiatan sampai
evaluasi kegiatan pembinaan dan
monitoring penyaluran KUR di wilayah
Kalimantan Utara periode semester II
tahun 2021. Survei dilakukan hanya
kepada para debitur KUR yang sampai
dengan bulan Desember 2021 masih
memiliki pinjaman KUR.
Adapun penyaluran KUR di wilayah
Kaltara sampai dengan 31 Desember
2021 mencapai 14.122 debitur dengan
jumlah Rp.758,98 milyar. Dari jumlah
tersebut terdiri atas KUR super mikro sebesar Rp15,78 milyar (1.657 debitur), KUR mikro
sebesar Rp363,75 milyar (10.606 debitur) dan KUR kecil sebesar Rp379,44 milyar (1.859
debitur).

sumber : sikp.kemenkeu.go.id

Sebagai persiapan awal kegiatan pembinaan dan monitoring, dilakukan inventarisasi data
debitur KUR sampai dengan semester II 2021 yang bersumber dari Sistem Informasi Kredit
Program (SIKP) dengan ketentuan sebagai berikut a) Survei dilaksanakan kepada debitur KUR
yang masih memiliki outstanding pinjaman (belum lunas dan diutamakan debitur baru). b) Target
jumlah responden survei untuk masing-masing Kantor Wilayah minimal 40 responden dengan

248