Buku RCE Desember 2021

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke stakeholder di
daerah

a. Dalam rangka pengembangan Regional Chief Economist (RCE), di bulan Desember 2021
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta melakukan sinergi dengan unit eselon
1 lain Kementerian Keuangan dengan menyelenggarakan rapat Assets & Liabilities
Committee (ALCo) Regional antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta serta Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Selain meningkatkan koordinasi, kerja
sama, dan sharing data dan informasi berbagai instansi dalam membangun kesejahteraan
masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan
bertanggungjawab, tujuan dilaksanakan rapat ALCo juga dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan data, analisis, dan informasi terkait penerimaan, belanja, pembiayaan, dan
kebutuhan kas lingkup regional sebagai input bagi penyusunan kebijakan di level
Kementerian Keuangan.

Dari hasil rapat ALCo tersebut
diperoleh informasi bahwa terkait
penerimaan pajak secara nasional
per 14 Desember 2021 penerimaan
pajak sudah mencapai 90 persen
dari target, dan diperkirakan bisa
mencapai target 100 persen. Namun,
untuk wilayah DIY, penerimaan pajak
agak lesu dikarenakan sumber
penerimaan utamaadalah pariwisata
sebagaimana beberapawaktu lalu diberlakukan kebijakan PPKMsehingga sangat berdampak
pada penerimaan pajak. Pertumbuhan Pajak DIY sampai dengan November masih minus
2,14 persen dengan total penerimaan Pajak Bruto sebesar Rp 4,39 Triliun dan penerimaan
pajak netto sebesarRp 4,11 Triliun dari target sebesar Rp 5,18 Triliun.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kinerja penerimaan pajak dari Januari s.d
November bruto tumbuh sebesar 1,51 persen dan netto -2,14 persen, masih jauh dari yang
diharapkan yaitu 9,12 persen, namun penerimaan per bulan selama 4 bulan terakhir sudah
tumbuh positif dan bulan November pertumbuhan nettonya sebesar 8,19 persen. Dengan

149

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

demikian, diperkirakan penerimaan KPP Pratama di wilayah DIY sampai dengan akhir
Desember 2021 sebesar Rp 4,52 Triliun dari target sebesar Rp 5,18 Triliun atau sebesar
87,33 persen
Sementara itu penerimaan Bea Cukai Yogyakarta masih bergantung pada sektor Cukai
dikarenakan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang belum beroperasi secara
maksimal. Realisasi Penerimaan Cukai sampai dengan 12 Desember 2021 sebesar Rp 425
Miliar dari target sebesar Rp 412 Miliar atau sebesar 102,92 persen. Realisasi Bea Masuk
Netto sampai dengan 12 Desember 2021 sebesar Rp 8,18 Miliar dari target sebesar Rp 6,5
Miliar atau sebesar 125,81 persen. Perkiraan Penerimaan tanggal 13 Desember sampai
dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp 28,93 Miliar sehingga total penerimaan akan
diperkirakan mencapai 110,17 persen dari target.
Simpulan dari hasil rapat ALCo bulan Desember 2021 antara lain (i) Rapat ALCo kedepannya
akan menjadi agenda rutin di setiap wilayah dengan melibatkan pemerintah daerah, (ii)
Optimalisasi belanja pemerintah pusat dengan mengawal pelaksanaan anggaran, (iii) hingga
akhir tahun 2021 melalui identifikasi dan mitigasi atas berbagai kendala yang ada untuk
meminimalisir resiko. (iv) Melalui ALCo diharapkan adanya sinergi untuk penerimaan
perpajakan yang lebih baik untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY, (v)
Optimalisasi penerimaan KPPBC melalui joint program dengan Ditjen Pajak serta sinergi
untuk meningkatkan UMKM melalui program unggulan KITE (Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor) IKM dan belum optimalnya PNBP piutang negara yang dikelola KPKNL terkait
banyaknya Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).
Selain itu, pada bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY berupaya memberikan nilai
tambah bagi perekonomian dan pembangunan daerah melalui perumusan solusi terhadap
masalah-masalah pelaksanaan penyaluran KUR, dan juga pengelolaan APBD diantaranya
melalui pemberian rekomendasi dalam mengakselerasi belanja daerah serta
mengoptimalkan potensi-potensi unggulan daerah, Diskusi identifikasi masalah dilaksanakan
melalui kegiatan seperti Focus Group Discussion dan rapat koordinasi Tim Monev KUR DIY.
Sementara itu, dalam rangka asistensi/pembinaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD),
Kanwil DJPb DIY melakukan monitoring pengelolaan asset BLUD pada 3 (tiga) BLUD, yaitu
2 dari sektor Kesehatan (RSUD Wates dan RSUD Wonosari) dan 1 dari sektor Pendidikan.
(SMKN 3 Wonosari).

150

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

Disektor Kesehatan, pada tahun 2021 ini tidak terdapat asset BLUD yang menganggur
karena sudah ada Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset,
disamping itu pendapatan RSUD cenderung meningkat signifikan baik berasal dari jasa
layanan maupun KSO tersebut. Sementara dari sektor Pendidikan, masa pandemi menjadi
tantangan tersendiri bagi SMK Negeri 3 Wonosari, karena peraturan yang mengharuskan
pembelajaran siswa melalui daring sehingga siswa yang seharusnya mendapat pelajaran
praktek menjadi tertunda. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pendapatan BLUD karena
produksi menjadi kurang maksimal.

b. Pengalaman di TA 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bagaimana
melaksanakan anggarandengan tetap efektif, efisien, dan akuntabel di tengah upaya
pemulihan ekonomi dan pengendalianpandemi. Sepanjang TA 2021, upaya yang

telah dilakukan guna mengawal kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui
sharing session dan Focus Group Discussion (FGD), forum komunikasi evaluasi
pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, one on one meeting
dengansatker serta pemberian penghargaan bagi satker dengan nilai IKPA terbaik.
Selain itu juga dilaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Petikan dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DA-TKDD) Tahun
Anggaran (TA) 2022 sebagai momentum evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2021 dan
langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022. Dalam acara yang dihadiri 43
undangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah, satker yang mewakili pagu besar, program strategis
nasional bidang kesehatan dan infrastruktur secara tatap muka dan kurang lebih 319
secara dalam jaringan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi D.I. Yogyakarta
menyampaikan poin-poin penting dari pelaksanaan anggaran TA 2021 dan langkah-

151

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

langkah persiapan TA 2022.

Beberapa poin yang menjadi evaluasi bagi satker terhadap pelaksanaan anggaran TA
2021 yang menyisakan satu bulan, hal-hal yang masih tetap menjadi perhatian
sesuai kondisi di Provinsi D.I Yogyakarta dan disampaikan kepada pimpinan
satker, sebagai berikut:
1) Satker diharapkan dapat menyerap anggaran sebesar 99 persen,
2) Satker segera mengajukan data kontrak/addendum kontrak yang belum didaftarkan
ke

sistem KPPN;
3) Satker segera melaporkan data capaian outputnya untuk output yang telah tercapai,

segera melakukan revolving uang persediaan atau pengesahan Tambahan Uang
Persediaan sesuai batas waktu;
4) Satker segera menyetorkan sisa uang persediaan;
5) Satker segera mengajukan SPM LS Kontraktual bila telah serah terima
barang/pekerjaan yangdibuktikan dengan BAST/BAPP;
6) Satker segera mengajukan SPM ke KPPN untuk jenis-jeis SPM sesuai batas waktu
pengajuan ke KPPN; dan
7) Satker segera melakukan revisi anggaran termasuk bila adanya pagu minus dan
lain-lain terkait pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2021.
Selanjutnya, APBN TA 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pandemi Covid-19
yang belum berakhir, masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical
dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal
dalam jangka menengah dan panjang. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir
diperbolehkannya defisit APBN berada di atas 3 persenPDB sesuai UU Nomor 2 tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, defisit APBN TA
2022 menurun menjadi 4,85persen dari PDB dibanding target defisit di tahun 2020
periode awal pandemi yang mencapai 6,14persen PDB, dan perkiraan 5,1-5,4persen
dari PDB pada tahun 2021.

Untuk APBN TA 2022, alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 11.904.185.208.000,00 yang akan dialokasikan

152

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

kepada 342 Satuan Kerja (Satker)dari 44 Kementerian/Lembaga (K/L). Alokasi tersebut

dirinci per jenis belanja sebagai berikut:

1) Pagu belanja pegawai sebesar Rp 4.667.721.657.000,00;

2) Belanja barang sebesar Rp 4.142.359.436.000,00;

3) Belanja modal sebesar Rp 3.076.297.315.000,00; dan

4) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 17.806.800.000,00.

Sedangkan untuk AlokasiTransfer Ke Daerah dan Dana

Desa dianggarkan sebesar Rp 9.961.530.232.000,00 yang terdiri atas:

1) DBH Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 264.432.059.000,00;

2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 5.196.037.854.000,00;

3) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 682.181.475.000,00;

4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 1.893.552.352.000,00;

5) Dana Insentif Daerah sebesar Rp 166.060.728.000,00;

6) Dana Keistimewaan DIY (khusus DIY) sebesar Rp 1.320.000.000.000,00; dan

7) Dana Desa sebesar Rp 439.265.764.000,00.

Agar pengelolaan anggaran TA 2022 dapat optimal dalam mendukung fungsi kebijakan

fiskal dansegera memberikan manfaat bagi masyarakat, beberapa langkah persiapan

pelaksanaan anggaran TA 2022 yang disampaikan kepada pimpinan satker sebagai

berikut:

1) Percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan

kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu

menunggu Januari 2022);

2) Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa; dan

3) Penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika

terdapat perubahan.

Percepatan penyerahan DIPA Petikan dan DA-TKDD tahun 2022 diharapkan dapat

segera ditindaklanjuti, agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun dan bisa

menjadi stimulusperekonomian di daerah. Harapannya, kinerja pelaksanaan anggaran

TA 2022 masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat

ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang

telah di tetapkan. Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan perlunya meningkatkan

sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi

guna mewujudkan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Struktural.

153

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

PERIODE DESEMBER 2021

154

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI PERAN KANWIL SEBAGAI RCE DALAM AKSELERASI
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, DAK FISIK DAN DANA DESA

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2021 tumbuh positif 2,56% (yoy),

melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,27% (yoy), serta lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%; yoy). Secara umum, perlambatan
ekonomi pada triwulan III 2021 terutama disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan PPKM berbasis level akibat meningkatnya kasus
varian Delta Covid-19 pada Juli-Agustus 2021.

Pada lingkup regional Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa.

Dari sisi Pengeluaran, sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan III 2021
(%yoy) adalah Ekspor dan PMTB/Investasi. Komponen Ekspor sebesar 5,97% berasal dari
peningkatan permintaan negara mitra dagang. Sedangkan komponen investasi (1,94%)
merupakan efek dari berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional dan meningkatnya
investasi swasta di Jawa Tengah.

Dari sisi Lapangan Usaha, Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan III
2021 (%yoy) ditopang oleh sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan & Industri Pengolahan.
Pada sektor Konstruksi didukung oleh adanya Pembangunan proyek strategis dan
peningkatan investasi swasta. Sedangkan, sektor Perdagangan & Industri Pengolahan
didukung oleh meningkatnya perdagangan luar negeri seiring dengan peningkatan
permintaan negara mitra dagang.

155

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan data perkembangan ekspor Jawa Tengah, menunjukan bahwa ekspor
Jawa Tengah telah mendukung pemulihan ekonomi. Ekspor merupakan pendorong utama
perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2021, khususnya pada komoditas TPT, alas kaki
dan furniture. Peningkatan ekspor sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan
adanya peralihan permintaan dari negara pesaing (a.l. Vietnam) sebagai dampak pembatasan
ekonomi di negara tersebut. Meningkatnya ekspor komoditas unggulan Jawa Tengah masih
bersumber dari permintaan mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih
tingginya prospek ekspor sebagai pendorong utama pemulihan ekonomi Jawa Tengah
tercermin dari ekspansi industri alas kaki, serta tingginya order industri TPT hingga
pertengahan tahun 2022. Namun, terdapat tantangan terkait ekspor diantaranya keterbatasan
kontainer, risiko energi, dan value chain yang masih lemah khususnya untuk industri hulu.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan IV 2021 diperkirakan meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan dari sisi permintaan
diperkirakan didorong oleh ekspor, investasi, dan konsumsi. Sementara dari sisi lapangan
usaha, peningkatan didorong oleh lapangan usaha perdagangan dan industri pengolahan.

156

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Pada sisi lain, Inflasi Jawa Tengah 2021 cenderung rendah dan diperkirakan berada
pada bias bawah rentang sasaran inflasi 3,0±1%. Realisasi inflasi hingga November 2021
mencapai 1,51% (yoy) sejalan dengan masih belum pulihnya daya beli masyarakat dan
terjaganya berbagai pasokan komoditas pokok masyarakat. Cenderung terkendalinya inflasi
ini juga tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara seluruh pemangku
kepentingan di Jawa Tengah pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Outlook Perekonomian Jawa Tengah 2021
Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih
baik dibanding 2020, namun lebih rendah dari perkiraan awal. Range pertumbuhan ekonomi
2021 sebesar 2,5%-3,5%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan akan
berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian
global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank
Indonesia.

Optimisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2022

157

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Perbaikan perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2022 diperkirakan akan terus
berlanjut dibanding 2021. Kesuksesan vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19 akan
meningkatkan keyakinan konsumen dan meredam kekhawatiran Covid-19 di tahun 2022.
Pengembangan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi dan percepatan pembangunan
dapat menjadi penggerak perekonomian utama tahun 2022. Selain itu, sinergi kebijakan yang
erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis
akan pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2022.

B. Perkembangan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Hingga akhir Desember 2021, realisasi pendapatan APBN di Jawa Tengah masih
konsisten melanjutkan kinerjanya yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus
berlangsung. Realisasi Pendapatan APBN tercatat sebesar Rp86.152,83 miliar. Capaian
tersebut tumbuh 3,22% (yoy) dan secara nominal meningkat Rp2.690,95 miliar dibandingkan
realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan APBN yang bersumber dari
Perpajakan hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp80.176,16 miliar, tumbuh 3,94%
(yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp5.976,67 miliar, terkontraksi
sebesar -5,54% (yoy).

Realisasi Pendapatan APBN tahun 2017 s.d. 2021 (miliar)

Sumber : OM SPAN

Penerimaan APBN yang bersumber dari Pajak mencapai Rp35.054,81 miliar, tumbuh
sebesar 3,93% (yoy). Sumber utama penerimaan Pajak berasal dari penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN/PPnBM), namun komponen PPh masih mengalami kontraksi sebesar -0,62% (yoy).
Sementara dari Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp45.121,36 miliar, tumbuh 3,96%
(yoy). Seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif. Kinerja
komponen penerimaan yang berasal dari Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK)
berturut-turut tumbuh 3,76% (yoy), 7,19% (yoy), dan 52,65% (yoy).

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Desember 2021 mencapai Rp5.976,67 miliar.
Capaian realisasi PNBP tersebut terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp2.071,03 miliar dan

158

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

pendapatan BLU mencapai Rp3.905,64 miliar. Capaian realisasi PNBP masih terkontraksi,
utamanya dipengaruhi oleh Pendapatan BLU yang masih terkontraksi sebesar -8,86% (yoy).

2. Realisasi Belanja APBN s.d. Desember 2021

Periode pelaksanaan anggaran tahun 2021 baru saja berlalu, segenap insan
pengelola keuangan Satker Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk sementara bisa
bernafas lega karena telah melalui tahun 2021 dengan baik, walaupun masih menghadapi
banyak tantangan karena terpaan pandemi covid-19. Capaian sementara atas realisasi
belanja Satker K/L sampai dengan 31 Desember 2021 (belum termasuk GUP Nihil dan PTUP
yang diajukan di bulan Januari 2022) mencapai 96,56%. Angka tersebut meningkat sebesar
1,94% dibandingkan tahun 2020, bahkan peningkatannya akan lebih besar lagi setelah
seluruh GUP Nihil dan PTUP tahun 2021 sudah masuk dalam perhitungan realisasi anggaran.
Gambaran peningkatan realisasi belanja K/L di Jawa Tengah tahun 2021 terlihat pada tabel
berikut :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi Belanja K/L Tahun 2021 dan 2020 (miliar)

Jenis Belanja 2020 2021 Growth
Realisasi Realisasi Realisasi
Pagu % Pagu % Pagu %

Bel. Peg 15.635,53 15.287,31 97,77% 15.406,38 15.443,48 100,24% - 229,15 156,17 2,47%

Bel. Barang 15.389,65 14.177,33 92,12% 15.646,97 14.603,98 93,33% 257,32 426,65 1,21%

Bel. Modal 7.460,51 6.944,90 93,09% 10.829,61 10.390,37 95,94% 3.369,10 3.445,47 2,86%

Bel. Bansos 84,13 82,29 97,82% 82,75 82,45 99,64% - 1,37 0,16 1,82%

Jumlah 38.569,82 36.491,83 94,61% 41.965,72 40.520,29 96,56% 3.395,90 4.028,46 1,94%

Sumber : OM SPAN

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran
satker tahun 2021 adalah melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang
diselenggarakan dalam bentuk one on one meeting dengan para pimpinan wilayah satker,
Focus Group Discussion (FGD) dengan satker-satker yang kinerja pelaksanaan anggarannya
rendah, hearing dengan Gubernur Jawa Tengah, monitoring terhadap pengesahan revisi di
Kanwil DJPb, dan monitoring proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di
KPPN.

Ditinjau dari segi jenis SPM/SP2D, pencairan dana atas realisasi belanja K/L tahun
2021 di Provinsi Jawa Tengah tersebut dilakukan melalui beberapa kelompok SPM/SP2D
secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2 Realisasi Belanja K/L Tahun 2021 Menurut Kelompok SPM

No Kelompok SPM/SP2D Nilai SP2D (miliar) %

1 LS Non Kontraktual 15.064,07 34,135%
2 Belanja Pegawai 13.233,75 29,987%
3 LS Kontraktual 13.123,25 29,737%
4 UP/TUP/GUP
5 PPNPN 2.191,28 4,965%
6 GUP KKP 499,71 1,132%
7 Gaji PPPK 16,75 0,038%
2,11 0,005%
Jumlah
44.130,92

159

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Catatan
1. Sumber data: OM SPAN
2. Nilai SP2D merupakan nilai bersih SPM setelah dipotong pajak dan potongan

lainnya, termasuk SPM Penyaluran DAK Fisik.
3. Belum memperhitungkan setoran pengembalian UP/TUP

Berdasarkan data tabel di atas, metode pembayaran yang paling banyak digunakan satker di
tahun 2021 adalah melalui pembayaran langsung (SPM-LS). Hal ini dapat dijadikan acuan
dalam penentuan strategi percepatan pencairan dana satuan kerja, yaitu :

Percepatan Penerbitan SPM-LS

Metode pembayaran yang paling banyak digunakan satker realisasi belanja di tahun
2021 adalah menggunakan SPM-LS Non Kontraktual, dengan nilai SP2D mencapai Rp15,06
triliun atau sebesar 34,24% dari keseluruhan nilai SP2D. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu
diambil langkah-langkah yang mendorong satker agar sejak dini mengambil langkah-langkah
antisipatif agar pencairan dana melalui penerbitan SPM-LS Non Kontraktual dapat berjalan
lancar. Langkah-langkah antisipatif dimaksud antara lain dengan melakukan percepatan
penerbitan juknis untuk pembayaran bantuan pemerintah dan bantuan sosial, percepatan
proses pengadaan barang/jasa non kontraktual, percepatan penerbitan surat keputusan
pembayaran honorarium kegiatan, dan sebagainya.

Untuk pembayaran belanja pegawai, proses penerbitan SPM LS pembayaran gaji,
tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, tunjangan kehormatan, dan sebagainya
sebagian besar sudah berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang masih
perlu ditingkatkan adalah ketepatan waktu pembayaran uang lembur, uang makan,
kekurangan gaji, dan kekurangan tunjangan kinerja yang masih sering tidak segera diajukan
setelah tinbulnya hak tagih. Untuk itu, di tahun 2022 hal ini perlu mendapat perhatian dalam
pembinaan ke satuan kerja agar pembayaran belanja pegawai yang sering terlambat tersebut
dapat dilakukan tepat waktu, selain untuk menunjang percepatan belanja, percepatan belanja
pegawai juga didasari pertimbangan kemanusiaan untuk memenuhi hak pegawai.

Jenis SPM yang menempati posisi ketiga terbesar di tahun 2021 adalah SPM-LS
Kontraktual, dengan nilai SP2D mencapai Rp13,12 triliun atau sebesar 29,74% dari
keseluruhan nilai SP2D. Berdasarkan data tersebut, kebijakan percepatan belanja K/L perlu
lebih diarahkan pada percepatan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara
kontraktual, antara lain dengan melakukan percepatan proses tender. Faktor-faktor yang
diperlukan dalam percepatan proses pengadaan barang/jasa secara kontraktual perlu
mendapatkan perhatian, yaitu kecukupan SDM dalam hal jumlah dan kapabilitas, adanya
target waktu dari pimpinan satker atau K/L, dan monitoring dari pimpinan satker atau K/L. Hal
ini berdasarkan hasil survey pada beberapa satker yang mampu melaksanakan tender sejak
awal (tender pra DIPA), bahwa percepatan pelaksanaan tender dapat terlaksana karena
terpenuhinya ketiga faktor tersebut.

Dari sisi Bendaha Umum Negara (BUN), kebijakan yang perlu diambil untuk
mempercepat proses pengadaan barang/jasa secara kontraktual adalah dengan
meningkatkan formula perhitungan nilai IKPA pada Indikator Pendaftaran Data Kontrak.
Peningkatan formula perhitungan dimaksud, tidak hanya menilai ketepatan waktu pendaftaran
data kontrak maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani, melainkan perlu

160

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

lebih ditingkatkan kualitasnya dengan menambahkan unsur penilaian kecepatan
penandatanganan kontrak, agar satker lebih terdorong untuk melakukan proses pengadaan
barang/jasa lebih cepat agar mendapatkan nilai IKPA yang tinggi. Penilaian terhadap
kecepatan penandatanganan kontrak dimaksud, agar lebih oyektif dalam penilaian, perlu
memperhatikan beberapa faktor yang terukur, yaitu waktu alokasi dana, kompleksitas
pekerjaan (yang tercermin dari nilai kontrak), kontrak tahunan/tahun jamak, dan faktor lainnya.
Optimalisasi Penggunaan Uang Persediaan

Yang dimaksud Uang Persediaan disini adalah dalam bentuk Uang Persediaan Tunai
(UP Tunai) dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP). Di tahun 2021 satker
lebih banyak menggunakan UP Tunai dalam bertransaksi belanja operasional yang nilainya
kecil dan tidak bisa dibayar dengan LS, daripada menggunakan UP KKP. Hal ini terlihat dari
nilai transaksi pembayaran menggunakan UP KKP hanya mencapai Rp16,76 miliar atau
sebesar 0,76% dari pembayaran menggunakan UP Tunai yang mencapai Rp2,19 triliun. Hal
ini juga berpengaruh pada percepatan realisasi anggaran karena dengan kurang
dimanfaatkannya KKP dalam transaksi belanja pemerintah menyebabkan frekuensi
pengajuan GUP menjadi meningkat.

Menyikapi kondisi tersebut, pada bulan Mei 2021 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
melakukan upaya peningkatan penggunaan KKP dalam transaksi pembayaran atas beban
APBN melalui peningkatan koordinasi dengan pihak perbankan selaku penerbit KKP, yang
diberi nama Gerakan Optimalisasi KKP (GO-KKP). Peningkatan koordinasi dengan
perbankan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembuatan nota kesepahaman antara Kanwil
DJPb Jateng dan Bank Kantor Wilayah yang berisi tentang mekanisme pembinaan yang akan
dilaksanakan bersama antara kantor cabang bank dan KPPN. Selain itu, di dalam MOU juga
disepakati mekanisme pertukaran data dan informasi terkait perkembangan penggunaan KKP
oleh satker-satker pemegang KKP.

161

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Desember
2021 mencapai Rp66.289,35 miliar atau 99,12 persen dari pagu. Realisasi TKDD lebih tinggi
0,25 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, tumbuh sebesar 1,05

162

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

persen (yoy) dipengaruhi oleh lebih
tingginya realisasi sebagian komponen
TKDD dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci, realisasi TKD
terdiri dari realisasi Dana Perimbangan
Rp56.934,45 miliar (98,98 persen) dan
Dana Insentif Daerah (DID)
Rp1.199,22 miliar (100 persen). DAK
Fisik memberikan kontribusi terbesar
atas pertumbuhan kinerja realisasi TKDD, yaitu sebesar 46,54 persen.

Realisasi TKDD Jawa Tengah s.d Desember 2020 dan 2021 (miliar rupiah)

1) DAK Fisik
Realisasi DAK Fisik sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp3.811,51 miliar

(89,33 persen dari pagu), menurun sebesar -2,17 persen (yoy) namun mampu tumbuh
sebesar 46,54 persen.

Nilai kontrak DAK Fisik di Jawa Tengah sebesar Rp3.840,17 miliar atau 90,00% dari
pagu dan penyaluran sebesar Rp3.811,51 miliar atau 99,35% dari kontrak DAK Fisik sebesar
Rp3.840,17 miliar. Rata-rata upload kontrak 39,7 hari dan rata-rata upload SP2D Bud 41,1
hari.

Sampai dengan 31 Desember 2021, dari 36 Pemda, hanya 14 pemda (38,89%) yang
realisasinya diatas 90%, sedangkan 22 pemda (61,11%) realisasi penyalurannya dibawah
90%. Realisasi tertinggi yaitu Kab. Boyolali sebesar 96,74%, sedangkan yang terendah Kab.
Kudus sebesar 77,44%.

163

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Pengelolaan DAK Fisik masih saja dihadapkan pada permasalahan dan kendala klasik
yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kinerja Pemda dalam menggunakan alokasi DAK
Fisik dalam 5 tahun terakhir juga tidak pernah berhasil sampai dengan 100%. Kinerjanya
senantiasa berkisar pada angka 90an persen. Problem pengadaan barang dan jasa selalu
menjadi permasalahan utama, baik karena keterlambatan Jukops dari K/L maupun adanya
kendala e-katalog. Persoalan administrasi ternyata juga menjadi hambatan yang mendasar
dalam pelaksanaan DAK Fisik. Proses upload data kontrak yang sangat lama dan selalu
mendekati batas akhir menjadi bukti belum adanya SOP dan norma waktu yang ditetapkan

dalam prosesnya. Padahal, SOP dan norma waktu ini sangat penting dan diperlukan,
mengingat ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk unsur pimpinan daerah.

Kanwil DJPb Jawa Tengah
sebagai Regional Chief Economist telah
menyampaikan rekomendasi perbaikan
dan dengan tangan terbuka membuka
kesempatan bagi setiap pemda untuk
berkonsultasi, meminta pendampingan
dan pembinaan. Meski sejatinya Kanwil
dan KPPN juga telah secara proaktif
melakukan pembinaan kepada pemda.
Harapannya adalah tidak lain agar
seluruh dana DAK Fisik yang telah
dialokasikan betul-betul bermanfaat bagi
pembangunan infrastruktur dan
kesejahteraan Jawa Tengah dan dapat
segera dinikmati oleh masyarakat.

Beberapa upaya yang telah
dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Tengah dan rekomendasi dalam rangka
peningkatan kinerja penyaluran DAK
Fisik, antara lain:
• Salah satu solusi percepatan
realisasi DAK Fisik yang perlu diambil
pada tahun 2022 adalah mempercepat
tender, percepatan proses reviu, sehingga Pemda dapat segera mencairkan DAK Fisik ke

164

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

KPPN. Berdasarkan data, terdapat durasi antara penandatanganan kontrak sampai
dengan pengajuan ke KPPN yang melebihi 100 hari.
• Sebagai langkah percepatan penyaluran DAK Fisik tahun 2022, Kanwil DJPb Provinsi
Jawa memperkuat sinergi dengan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk secara bersama-
sama menganalisa penyebab keterlambatan, memetakan permasalahan, dan menyusun
rekomendasi kepada Kepala Daerah masing-masing.
• Mengingat alokasi DAK Fisik Tahun 2022 turun dibandingkan alokasi tahun 2021, maka
perlu diimbangi dengan strategi meminimalkan sisa dana yang tidak dikontrakkan melalui
langkah-langkah percepatan penyusunan Rencana Kerja (RK) dan pelaksanaan kontrak.

2) Dana Desa
Alokasi Dana Desa selama lima tahun terakhir baik di level Nasional maupun Regional

mengalami peningkatan. Tahun 2021 alokasi Dana Desa di Jawa Tengah sebesar Rp8.157
miliar naik 0,5% atau Rp41 miliar dibanding tahun sebelumnya. Sampai dengan 31 Desember
2021 capaian kinerja Dana Desa tersalur sebesar Rp8.156 miliar atau sebesar 99,98% atau
relatif sama dengan tahun sebelumnya. Penyaluran Dana Desa tahun 2021 digunakan antara
lain untuk keperluan Non BLT Dana Desa sebesar Rp6.105 miliar atau 74,84% dan untuk BLT
Desa sebesar Rp2.051 miliar atau 25,15%.

Dana Desa di Jawa Tengah disalurkan melalui 14 KPPN di Jawa Tengah dan selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada 7.809 desa, yang terdapat pada 538
Kecamatan di 29 Kabupaten.

Terdapat 153 Desa (1,99%) yang bukan saja berhasil merealisasikan 100%, tetapi juga
mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa sebesar 100%. Pentingnya
validitas laporan penggunaan dana tersebut, dapat dimanfaatkan dalam menghitung outcome
Dana Desa.

165

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Sampai dengan 31

Desember 2021, terdapat 8

desa dari 5 kabupaten yang

realisasi penyalurannya

dibawah 100%. Terdapat

beberapa permasalahan yang

menyebabkan Dana Desa tidak

dapat salur 100%.

Secara nasional, pada
kategori provinsi dengan jumlah
desa yang banyak, Jawa
Tengah menduduki peringkat
pertama dalam penyaluran
dana desa. Pada bulan Oktober
2021, 3 Kabupaten di Jateng
telah salur Dana Desa 100%,

yaitu Wonogiri, Semarang dan Grobogan.

Capaian output Dana Desa, tertinggi adalah Pelaksanan Pembangunan Desa sebesar
Rp3.256,31 miliar (49,27%)., sedangkan terendah adalah Pembiayaan sebesar Rp155,11
miliar (2,35%).

Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Kanwil DJPb
Jateng, beberapa hal terungkap yang kemudian menjadi catatan yang perlu menjadi
perhatian. Pemda, Pemdes dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.
Pertama, jumlah SDM bukan menjadi hambatan. Terbukti, di Grobogan, dengan jumlah SDM
Dinas PMD yang terbatas, ternyata dapat menyelesaikan penyaluran Dana Desa hingga
100% pada bulan Oktober. Kedua, perlunya komitmen bersama antara pihak pemda,
kecamatan dan desa dalam percepatan penyusunan APBDes. Ketiga, pengajuan penyaluran
dana desa dari Pemda ke KPPN, tidak perlu menunggu semua desa siap salur. Keempat,
koordinasi yang baik antara DPMD, pemerintahan desa dan tenaga pendamping menjadi
kunci kecepatan pemanfaatan dana desa. Kelima, dibutuhkan kedisiplinan para pengelola
dana desa untuk segera merealisasikan belanja dan melaporkan penggunaan dana desa
pada aplikasi Siskeudes dan OMSPAN.

166

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

3) DANA BOS
Alokasi Dana BOS tahun 2021 turun sebesar Rp127,39 miliar (-2,12%) dibanding

alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.012,41 miliar. Hingga akhir Desember 2021,
penyaluran Dana BOS telah mencapai Rp5.885,02 miliar (98,92%) dari target APBN 2021,
menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,51 % dibandingkan tahun lalu sebesar Rp5.821,28
miliar (98,92%). Alokasi Dana BOS 2021 disalurkan untuk 25.206 sekolah dan 5.274.072
siswa, menurun jika dibandingkan tahun lalu yang disalurkan untuk 29.153 sekolah dan
5.634.174 siswa.

Pagu terbesar Dana BOS yaitu BOS Reguler yaitu 99,40% dari total pagu. Pagu Reguler
tahun 2021 sebesar Rp 5.849,61 miliar, naik sebesar Rp97,84 miliar atau 1,70% dibanding
dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Total pagu Reguler tersebut disalurkan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama sebesar
30% dari total pagu Reguler atau sebesar Rp1.754,88 miliar, tahap II sebesar 40% dari total
pagu Reguler atau sebesar Rp2.339,85 miliar dan tahap III sebesar 30% dari total pagu
Reguler atau sebesar Rp1.754,88 miliar.

Permasalahan-permasalahan dalam penyaluran Dana BOS adalah, sebagai berikut :
• KPPN belum bisa mendeteksi adanya kesalahan rekening atau penerima sehingga bisa

terjadi retur;

167

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

• Belum ada alat/tools untuk monitoring penerima Dana BOS yang sama pada tahap I
sampai dengan tahap II;

• Kurangnya kecepatan dan ketepatan sekolah dalam menyampaikan data perbaikan
rekening sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemprov. Jateng;

• Belum adanya informasi waktu yang valid, berapa hari yang diperlukan dalam hal
menyampaikan data supplier yang sudah terupdate kepada Direktorat SITP Ditjen
Perbendaharaan melalui interkoneksi aplikasi Kemendikbud, sehingga penyelesaian
retur Dana BOS menjadi lambat dan tidak dapat dipastikan berapa hari penyelesaiannya.
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penyelesaian retur Dana

BOS, adalah sebagai berikut:
• Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprov. Jateng dan Sekolah;
• Membantu Dinas Pendidikan Pemprov. Jateng untuk berkoordinasi dengan Direktorat
SITP Ditjen Perbendaharaan terkait penyelesaian update perbaikan data rekening pada
aplikasi OMSPAN apabila diperlukan;
• Menghimbau Dinas Pendidikan Pemprov. Jateng agar lebih intensif dalam koordinasi
dengan Kemendikbud terkait perbaikan dan update data rekening penerima Dana BOS.

2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi Demi Kebangkitan UMKM Pasca Pandemi

Di masa pandemi covid-19 ini, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka
kemiskinan di wilayah Jawa Tengah dan Nasional. Diantara kebijakan yang ditempuh oleh
Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
yang didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Salah satu strategi percepatan penanggulangan
kemiskinan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan dan menjamin keberlanjutan
Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Pusat mengatur lebih lanjut kebijakan pemberdayaan ultra mikro tersebut
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
yang diubah lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020
tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Peraturan Menteri Keuangan tentang pembiayaan ultra mikro
ini merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial yang bertujuan untuk
mewujudkan kemandirian usaha dengan target sasaran para pelaku usaha mikro yang berada
di lapisan terbawah serta belum dapat mengakses fasilitas pembiayaan perbankan melalui
Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemberian kredit program baik melalui KUR maupun UMi ini diharapkan mampu
berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, membuka kesempatan kerja baru serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dengan adanya pandemi covid-19 yang
sangat berdampak terhadap kenaikan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, dengan
adanya pembiayaan kredit program melalui KUR dan UMi dapat meringankan beban
pengeluaran masyarakat terutama pelaku UMKM baik didaerah pedesaan maupun perkotaan.

Berdasarkan Data SIKP-UMi tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 pembiayaan
UMi di Provinsi Jawa Tengah telah disalurkan sejumlah Rp602.393.638.141,- untuk 173.884
debitur. Jumlah pembiayaan UMi yang telah disalurkan oleh PNM sebanyak

168

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Rp282.056.731.204,- untuk 90.874 debitur; Pegadaian sebanyak Rp39.686.154.300 untuk
8.507 debitur; BAV sebanyak Rp280.650.752.637,- untuk 74.503 debitur. Penyaluran kredit
ultra mikro berdasarkan Kabupaten/Kota yang terbanyak adalah Kabupaten Jepara yaitu
sejumlah Rp37.052.262.874,- untuk 10.520 debitur; sedangkan yang paling sedikit Kota
Magelang sejumlah Rp 1.687.250.000,- untuk 375 debitur.

Berdasarkan Data SIKP KUR tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 pembiayaan
KUR di Provinsi Jawa Tengah telah disalurkan pembiayaan KUR sejumlah
Rp51.418.618.153.352,- untuk 1.580.744 debitur.

Jumlah pembiayaan KUR berdasarkan skema pembiayaan

NO NAMA_SKEMA JML_DEBITUR JML_PENYALURAN

1 KECIL 78.058 15.384.035.479.324
2 MIKRO 1.273.861 34.061.650.104.784
3 SUPERMI 1.970.116.177.116
4 TKI 228.641
184 2.816.392.128
TOTAL
1.580.744 51.418.618.153.352

Jumlah pembiayaan KUR berdasarkan sektor usaha

NO NAMA_SEKTOR JML_DEBITUR JML_PENYALURAN

1 INDUSTRI PENGOLAHAN 159.059 5.818.773.934.626

2 JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, 123.719 3.828.109.058.700
HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA
1.886 148.509.768.680
3 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 2.138 45.526.137.943
1.526 66.339.695.862
4 JASA PENDIDIKAN
55.280 2.096.811.075.245
5 KONSTRUKSI
767.474 25.578.336.369.382
6 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN 18.888 689.549.186.482
MAKAN MINUM 4.637.000.000
44
7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 436.627 12.240.310.872.155

8 PERIKANAN 5.890 414.008.374.455

9 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

10 PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

11 REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA
PERUSAHAAN

TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN 8.213 487.706.679.822
12 KOMUNIKASI

JUMLAH 1.580.744 51.418.618.153.352

Penyaluran pembiayaan KUR berdasarkan Kabupaten/Kota yang terbanyak adalah
Kabupaten Pati yaitu sejumlah Rp 2.786.003.913.710,- untuk 80.183 debitur; sedangkan yang
paling sedikit Kota Salatiga sejumlah Rp 220.438.139.245,- untuk 5.666 debitur.

Guna mendukung optimalisasi penyaluran KUR dan UMi pasca pandemi ini, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak yang
terkait diantaranya dengan OJK, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan
sebagai Penyalur KUR, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai penyalur kredit ultra
mikro. Adapun bentuk sinergi tersebut dilaksanakan melalui webinar, sosialisasi, pelatihan,
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran kredit program dengan cara
mengunjungi pelaku UMKM yang memperoleh pendanaan kredit program serta senantiasa

169

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

menyebarluaskan perkembangan penyaluran kredit program melalui website Kanwil Ditjen
Perbendharaan Provinsi Jawa Tengah maupun media masa, sehingga terwujud sinergi yang
optimal dalam pengelolaan pembiayaan kredit program di Jawa Tengah.

3. Peran Regional Chief Economist Dalam Memberikan Pendampingan Ke Stakeholder
di Daerah

a. Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja APBD

Salah satu komponen TKDD adalah DBH dimana dalam penyalurannya mempersyaratkan
adanya laporan kinerja Pemda. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk mendorong
Pemda dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pendapatan pajak atas
belanja APBD. Penyaluran DBH tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK nomor 139/PMK.07/2019 Tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Sesuai dengan PMK tersebut, penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dilaksanakan setelah
DJPK menerima laporan kinerja Pemda dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara
dari Pemerintah Daerah. Laporan kinerja Pemerintah Daerah tersebut berupa Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR) antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN).

Penyetoran pajak pusat ke RKUN tersebut berdasarkan transaksi pengeluaran yang
dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/atau pembayaran langsung atas beban
APBD sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan PMK nomor 233/PMK.07/2020 pasal 20 ayat (10), pelaksanaan rekonsiliasi
pajak antara Pemda, KPPN dan KPP, diatur sebagai berikut:

1) Paling lambat minggu keempat bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat
semester II tahun anggaran sebelumnya. Untuk rekonsiliasi penyetoran pajak semester II
tahun 2021, dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Februari 2021.

2) Paling lambat minggu keempat bulan Agustus untuk realisasi penyetoran pajak Pusat
semester I tahun anggaran berjalan. Untuk rekonsiliasi penyetoran pajak semester I tahun
2022, dilaksanakan paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2022.

Adapun penerimaan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR diterima DJPK), dilaksanakan
dengan ketentuan:

1) BAR semester II tahun anggaran sebelumnya disampaikan ke DJPK paling lambat hari
kerja terakhir bulan Februari. Untuk semester II tahun 2021, BAR disampaikan paling
lambat hari kerja terakhir bulan Februari 2021.

2) BAR semester I tahun anggaran berjalan disampaikan ke DJPK paling lambat hari kerja
terakhir bulan Agustus. Untuk semester I tahun 2022, BAR disampaikan paling lambat hari
kerja terakhir bulan Agustus 2022.

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
rekonsiliasi pajak pusat atas beban APBD. Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan
BAR dapat diterima oleh DJPK secara tepat waktu sesuai ketentuan. Dengan demikian

170

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

pelaksanaan penyaluran DBH ke Pemda tidak terlambat, sehingga DBH tersebut dapat
segera digunakan Pemda untuk melaksanakan pembangunan dan belanja daerah sesuai
peruntukannya.

Atas pelaksanaan rekonsiliasi pajak selama ini, dapat disampaikan evaluasi sebagai
berikut:

1) Untuk periode Semester II Tahun 2020, batas akhir pengiriman BAR ke DJPK adalah
minggu kedua bulan Januari Tahun 2021. Pemda yang pengirimannya paling cepat dan
satu-satunya yang tidak terlambat adalah Kabupaten Demak. Jumlah Pemda yang
terlambat sebanyak 35 Pemda. Sedangkan Pemda yang paling lama pengirimannya
adalah Kabupaten Batang.

20

15

10 15
16

5

01 2 1 1
Januari Februari Maret April Mei Juni

2) Untuk periode Semester I Tahun 2021, batas akhir pengiriman ke DJPK adalah minggu
keempat bulan Agustus 2021, Pemda yang paling cepat pengirimannya ke DJPK adalah
Kota Magelang. Pemda yang tidak terlambat menyampaikan ke DJPK sebanyak 34
Pemda. Ada dua Pemda yang pengirimannya melampaui batas akhir pengiriman sesuai
yang sudah ditetapkan, yaitu Kota Pekalongan dan Kota Semarang.

30 27
25
20 Agustus 2
15 September
10 7

5
0

Juli

3) Berdasarkan data pada dua periode di atas, pelaksanaan rekonsiliasi pajak oleh Pemda
di Jawa Tengah telah mengalami progres perbaikan khususnya terkait ketepatan waktu
penyampaian BAR oleh Pemda ke DJPK.

Agar pelaksanaan rekonsiliasi pajak pada periode berikutnya semakin baik dan tepat
waktu, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah telah memberikan rekomendasi sebagai berikut :

171

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

1) Pelaksanaan rekon semesteran agar didahului dengan kegiatan pra rekon antara KPPN,
KPP dan Pemda setiap bulan. Sehingga tidak menumpuk di akhir semester, yang
berpotensi menghambat pelaksanaan rekon.

2) Agar KPPN secara proaktif mendorong Pemda dan KPP melaksanakan pra rekon tersebut
setiap bulannya.

3) Setelah BAR ditandatangani oleh ketiga pihak agar Pemda segera mengirimkan hasil
Berita Acara Rekonsiliasi tersebut ke DJPK.

Selain rekomendasi, Kanwil DJPb Jateng juga secara proaktif berkoordinasi dengan
Kanwil DJP untuk bersama-sama mendorong KPPN dan KPP dalam pelaksanaan rekon
pajak dengan Pemda setempat.

b. Penyerahan DIPA dan Rincian TKDD wilayah Jateng
Pada hari Kamis, 9 Desember 2021 bertepatan dengan Hakordia, Kanwil DJPb Jateng

telah melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA & TKDD. Acara diselenggarakan secara
hibrid, dihadiri langsung oleh Gubernur Jateng, Ketua DPRD, Forkopimda serta beberapa
Bupati/Walikota dan pimpinan satker K/L yang memperoleh penghargaan. Pada kesempatan
tersebut, Kepala Kanwil menyampaikan, sbb:
1) Overview Pelaksanaan Anggaran K/L 2021, dimana disampaikan optimisme bahwa s.d

akhir tahun akan melampaui target penyerapan 90%.
2) Beberapa upaya yang telah dilakukan Kanwil dan KPPN untuk mendorong percepatan

belanja K/L dan hasil yang dicapai, diantaranya: transaksi KKP yang meningkat 32,31%
dibandingkan tahun lalu. Peningkatan transaksi KKP tersebut dapat dijadikan indikator
peningkatan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
3) Overview Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa 2021. Secara nasional, pada kategori
provinsi dengan jumlah desa besar, Jateng menduduki peringkat pertama penyaluran
dana desa. Bahkan bulan Oktober, 3 Kab di Jateng telah salur Dana Desa 100%, yaitu
Wonogiri, Semarang dan Grobogan. Kepada ketiga Pemda tersebut, Kanwil memberikan
penghargaan. Selain itu, Kanwil menyampaikan apresiasi bahwa di Jateng sudah ada 36
Desa yang tersebar pada 9 Kab, yang bukan saja berhasil merealisasikan 100%, tetapi
juga mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa 100%.
4) Kanwil telah menyusun rencana kerja bersama Unsoed untuk melakukan pengukuran
outcome dan penyusunan skala prioritas penggunaan dana desa, yg sekaligus menjadi
sarana mahasiswa dalam Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.
5) Sebagai langkah percepatan penyaluran DAK Fisik tahun 2022, Kanwil memperkuat
sinergi dengan Setda Provinsi Jateng untuk secara bersama-sama menganalisa
penyebab keterlambatan, memetakan permasalahan, dan menyusun rekomendasi
kepada Kepala Daerah. Penguatan sinergi tersebut telah dituangkan dalam MoU.
6) Dana APBN 2022 untuk Jateng sebesar Rp100,41 triliun, turun 7,53%. Atas penurunan
tsb, Kanwil merekomendasikan bahwa yang terpenting adalah mengoptimalkan
penggunaan dana yang telah dialokasikan agar menghasilkan output sesuai target dan
segera berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

172

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

c. Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran/Tagihan Melalui Penerbitan SP2D
Pelaksanaan penyelesaian pembayaran/tagihan kepada negara melalui penerbitan

SP2D atas pengajuan SPM oleh satuan kerja, masih cukup banyak ditemui adanya
penolakan/pengembalian SPM yang diajukan tersebut. Bahkan beberapa diantaranya ada
yang ditolak/dikembalian lebih dari satu kali untuk satu SPM yang sama.
Penolakan/pengembaliaan SPM selama periode tahun 2021 meliputi penolakan secara
manual (melalui petugas FO) serta penolakan formal dan subtantif, dengan jumlah terbanyak
pada penolakan secara manual. Cukup banyaknya penolakan/pengembalian SPM dapat
menggambarkan bahwa satuan kerja kurang teredukasi dengan baik dalam hal pengelolaan
keuangan negara, misalnya adanya pergantian pejabat perbendaharaan atau pejabat
dimaksud memang kurang paham, sehingga SPM yang diajukan ditolak petugas FO maupun
mengalami kegagalan validasi di sistem. Adanya penolakan/pengembalian SPM dapat
berdampak pada tertundanya pencairan dana APBN dan berpotensi menghambat akselerasi
belanja untuk menunjang perputaran ekonomi.

Sesuai hasil pemantauan data pada Aplikasi e-SPM dan OM SPAN per 31 Desember
2021 yang diolah melalui Aplikasi Indopro, terdapat 28.975 SPM (8.96%) yang
ditolak/dikembalikan dari total 323.539 SPM yang diajukan ke KPPN yang tersebar di seluruh
provinsi Jawa Tengah. Sementara itu SPM yang diterbitkan SP2D sejumlah 294.564 SPM
(91.04%). Dari total jumlah SPM yang ditolak/dikembalikan tersebut, sebanyak 20.299 SPM
(6.27%) ditolak secara manual serta sebanyak 8.676 SPM (2.68%) melalui penolakan formal
dan subtantif.

Grafik komposisi jumlah penolakan/pengembalian SPM

173

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa 3 besar KPPN dengan persentase
penolakan/pengembalian SPM terbanyak didominasi oleh KPPN Semarang I dengan jumlah
penolakan/pengembalian SPM terbanyak yakni 8.883 SPM atau sebesar 13.04% dari total
SPM yang diajukan sebanyak 68.142 SPM. Berikutnya ada di posisi kedua yaitu KPPN
Purwodadi dengan persentase penolakan/pengembalian SPM sebesar 12.53% atau
sebanyak 1.298 SPM dari total 10.357 SPM yang diajukan. Adapun di posisi ketiga terdapat
KPPN Banjarnegara dengan 775 SPM (12.44%) yang ditolak/dikembalikan dari total 6.230
SPM yang diajukan.

Mengacu pada kondisi di atas, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa
upaya pengendalian, diantaranya yaitu turut mendukung dan mendorong KPPN agar dapat
melakukan langkah-langkah peningkatan layanan sebagai upaya untuk merespon kebutuhan
akan kemudahan dan kepastian satuan kerja dalam pencairan anggaran. Selain itu,
melakukan monitoring Penolakan SPM secara periodik sebagai raport untuk disampaikan ke
seluruh KPPN. Dengan kata lain, untuk mengukur kinerja penurunan tingkat kesalahan
pengajuan SPM, sehingga angka penolakan/pengembalian SPM diharapkan akan semakin
menurun dan akurasi penerbitan SP2D semakin meningkat guna mempercepat penyerapan
anggaran.

Mempertimbangkan hal tersebut serta sebagai tindak lanjut upaya pengendalian
penolakan/pengembalian SPM, telah disusun beberapa rekomendasi kepada seluruh KPPN
di wilayah Jawa Tengah di antaranya sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi satuan kerja yang seringkali mengalami
penolakan/pengembalian SPM untuk selanjutnya dilakukan edukasi/pembinaan yang
lebih intensif;

2) Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat dipandu dalam
menyelesaikan perbaikan SPM baik secara daring maupun luring;

3) Melakukan pending proses pada Aplikasi e-SPM untuk menunggu dokumen lampiran
SPM yang kurang lengkap dari satuan kerja agar dapat diproses lebih kanjut (diterbitkan
SP2D), sepanjang batas waktu penyelesaian SP2D masih sesuai ketentuan;

4) Jika diperlukan, KPPN dapat membentuk Tim Task Force Penyelesaian Penolakan
SPM maupun terkait penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran lainnya.

d. Penguatan Sinergi Kanwil DJPb Jateng dan Pemprov Jawa Tengah

Dalam rangka pembentukan FKPKN dan penguatan sinergi, pada tanggal 7 Desember
2021 telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Kerja Sama Pengendalian
Pelaksanaan APBN (Dekon/TP, DAK, DBH, DID dan Dana Desa) oleh Kanwil DJPb Jawa
Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan dokumen sinergitas nomor BA-
68/WPB.14/2021 & 902/127/2021 tersebut telah disepakati, antara lain:

a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
• Menyampaikan data dan informasi kinerja realisasi APBN (Dekon/TP, DAK, DBH,
DID dan Dana Desa) beserta deskriptif analisisnya kepada Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah setiap dua minggu, dalam rangka mendorong percepatan realisasi
anggaran dan capaian target;

174

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

• Memberikan pendampingan kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Setda Provinsi Jawa Tengah terkait pemanfaatan data dan informasi kinerja
realisasi APBN (Dekon/TP, DAK, DBH, DID dan Dana Desa);

• Menyampaikan rekomendasi perbaikan atas tata kelola pelaksanaan APBN
(Dekon/TP, DAK, DBH, DID dan Dana Desa) kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah (cq. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa
Tengah) berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;

• Menyampaikan Laporan Hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah cq. Biro Bangda setiap semester.

b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
• Menyampaikan data dan informasi terkait realisasi APBD di Jawa Tengah yang
diperlukan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan permintaan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
• Menyampaikan peraturan/kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah di
Provinsi Jawa Tengah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah, berdasarkan permintaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah, dalam rangka penyusunan rekomendasi oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
• Memberikan feedback dan informasi atas pemanfaatan Laporan Hasil Kajian
Fiskal Regional (KFR) kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Tengah.
• Menyampaikan data dan informasi kinerja realisasi APBN (Dekon/TP, DAK, DBH,
DID dan Dana Desa) beserta deskriptif analisisnya, yang diperoleh dari Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota cq. Bangda dalam rangka mendorong percepatan realisasi
anggaran dan capaian target;
• Menyampaikan data dan informasi kinerja realisasi APBN (Dekon/TP, DAK, DBH,
DID dan Dana Desa) beserta deskriptif analisisnya, yang diperoleh dari Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, kepada OPD Provinsi terkait dalam
rangka mendorong percepatan realisasi anggaran dan capaian target;
• Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan dana Dekon/TP, DAK
Fisik dan Dana Desa yang disampaikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah;

c. Kanwil dan Pemprov melakukan diskusi dan pembahasan bersama minimal sebulan
sekali, terkait kondisi kinerja realisasi APBN (Dekon/TP, DAK, DBH, DID dan Dana
Desa), meliputi: capaian realisasi, capaian output, kendala, permasalahan dan solusi.
Lokasi pelaksanaan diskusi dan pembahasan dapat dilakukan secara bergantian.

d. Kanwil dan Pemprov melakukan langkah tindak lanjut dalam rangka mitigasi
permasalahan yang terjadi dan pemberian rekomendasi, melalui :
• Kegiatan One on One Meeting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berkinerja rendah;

175

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

• Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBN (Dekon/TP, DAK, DBH, DID
dan Dana Desa) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD terkait secara
berkala;

• Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota.

4. Indikator Keberhasilan
Selama tahun 2021, pelaksanaan peran Kanwil sebagai RCE telah menghasilkan
beberapa capaian, antara lain:

a. Setelah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan, GO-KKP telah menunjukkan keberhasilan
dalam bentuk peningkatan nilai transaksi KKP tahun 2021 yang mencapai Rp16,75
miliar, atau meningkat sebesar 30,74% dibandingkan tahun 2020, sebagaimana pada
tabel berikut:

Tabel 3 Peningkatan Transaksi KKP Tahun 2021 Dibandingkan Tahun 2020

Tahun Transaksi KKP (miliar) Jumlah Satker Pengguna KKP

2020 12,81 167
2021 16,75 174

Peningkatan 3,94 7

% Peningkatan 30,74 4,19

Sumber : OM SPAN

Berdasarkan data pada tabel di atas, upaya peningkatan transaksi KKP tahun 2021
melalui GO-KKP cukup efektif, dilihat dari peningkatan nilai transaksi KKP yang
mencapai 30,74%. Namun demikian, jika ditinjau dari penambahan jumlah satker
pengguna KKP, GO-KKP belum menunjukkan efektivitasnya, yakni hanya mampu
meningkatkan jumlah satker pengguna KKP sebesar 4,19% dari tahun 2020. Perlu

176

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE DESEMBER 2021

dilakukan langkah-langkah terobosan baru pada pelaksanaan GO-KKP di tahun 2022
dapat meningkatkan secara signifikan terhadap transaksi belanja menggunakan KKP
serta jumlah satker pengguna KKP;
b. Atas Hasil Penilaian Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Data Capaian
Output Triwulan III 2021, Kanwil DJPb Jateng ditetapkan sebagai Kanwil DJPb terbaik
Peringkat Pertama untuk Kategori Kanwil Besar dengan nilai kualitas sebesar 95,92;
c. Berdasarkan hasil penilaian IKPA Triwulan III 2021 Tingkat Kanwil DJPb, telah
ditetapkan Kanwil DJPb Jateng sebagai Kanwil DJPb terbaik peringkat kedua untuk
Kategori Kanwil Besar dengan nilai IKPA sebesar 94,34;
d. Berdasarkan Hasil Penilaian Kantor Pusat, KFR Triwulan II Tahun 2021 Kanwil DJPB
Jateng masuk dalam 5 besar KFR dengan nilai terbaik untuk kategori Kanwil Besar.
Bahkan untuk nilai aspek aktivitas kemanfaatan KFR, Kanwil DJPb Jateng
memperoleh nilai tertinggi diantara Kanwil Besar;
e. Secara nasional, pada kategori provinsi dengan jumlah desa besar, Jawa Tengah
menduduki peringkat pertama tercepat dalam penyaluran dana desa. Hal ini dapat
terjadi berkat sinergi antara Pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan KPPN, serta
yang perlu dibanggakan bahwa pada bulan Oktober 2021, 3 Kabupaten di Jateng telah
salur Dana Desa 100%, yaitu Wonogiri, Semarang dan Grobogan.

177

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI PERAN KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI
REGIONAL CHIEF ECONOMIST (RCE) DAN PENINGKATAN SINERGITAS

UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

A. Kondisi Perekonomian Global Tahun 2021 dan Implikasinya Pada Perekonomian
Domestik serta Regional

1. Kondisi Perekonomian Global
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu

perekonomian di suatu daerah pada waktu tertentu dalam memproduksi barang dan jasa.
Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan
masyarakatnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara
lain, namun tidak terbatas hanya pada konsumsi masyarakat, ekspor impor, penerimaan
pajak, investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), nilai tukar mata uang dan harga komoditas.

Tantangan perekonomian global yang harus dihadapi saat ini adalah ketidakpastian
pandemi COVID-19. Hal ini dipertegas oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati,
dalam keterangan pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada Rabu (27/10/2021).
Menurut Menteri Keuangan RI, saat ini setidaknya terdapat dua risiko utama dalam
perekonomian global, yakni disrupsi suplai global serta penyebaran varian delta dan mutasi
terbaru COVID-19. Kedua risiko itu terjadi di tengah masih timpangnya distribusi vaksin di
seluruh dunia. Lebih jauh disampaikan bahwa disrupsi suplai global yang lebih panjang dari
perkiraan sehingga menimbulkan kenaikan harga barang, harga energi, hingga memicu
tekanan inflasi di sejumlah negara. Misalnya, inflasi di Amerika Serikat berada di 5,4 persen
dalam empat bulan terakhir dan inflasi Uni Eropa mencapai 3,4 persen pada September
2021. Pada Mei 2021, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini dapat berada di angka 5,8
persen. Namun, kedua risiko itu membuat proyeksinya direvisi menjadi 5,7 persen.

2. Kondisi Perekonomian Indonesia
Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan dalam webinar Senin (6/12/2021)

yang bertajuk “Presidensi G20 – Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia” bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir tidak pernah berada di bawah pertumbuhan
ekonomi global. Ada 3 fakta menarik terkait perekonomian domestik yang dapat
dikemukakan yakni:

a) Posisi Indonesia semakin kuat dan semakin strategis dalam percaturan
perekonomian dunia. “Kita masuk ke G20 artinya kita adalah negara terbesar secara
perekonomian. Secara umum, ini adalah kumpulan 20 negara yang paling besar
perekonomiannya di dunia, Indonesia itu nomor 16 secara PDB”, jelas Febrio
Kacaribu.

b) Selain Indonesia, masih ada 2 negara lagi yang pertumbuhan ekonominya selalu di
atas pertumbuhan ekonomi dunia yaitu China dan India. Lebih jauh Febrio
mengatakan “Negara besar seperti Amerika, Perancis, Brazil, Jepang itu silih
berganti mengalami masalah dengan perekonomiannya. Dalam waktu tertentu,
pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi global. Jadi Indonesia, China dan
India memang leader untuk pertumbuhan ekonomi”.

178

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

c) Sepanjang tahun 2020, realisasi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus
2,07%. Capaian ini dinilai lebih baik dibanding negara-negara lain karena termasuk
yang kecil di dunia. “Kita menghasilkan perekonomian yang kontraksinya salah satu
paling kecil sedunia 2020 2,1%. Sementara banyak negara yang kontraksinya 2 digit,
minus 15% 20%, negara-negara banyak yang sangat tertekan, penganggurannya
meningkat sangat cepat, kemiskinannya meningkat sangat cepat”, beber Febrio.

3. Kondisi Perekonomian Regional Jawa Timur
Pada era keterbukaan informasi saat ini yang membawa dampak positif di antaranya

semakin lancar dan efisiennya transportasi dan informasi, berakibat pada perubahan
ekonomi yang terjadi di suatu kawasan regional maupun global akan berpengaruh terhadap
kegiatan ekonomi domestik negara-negara lainnya. Dengan demikian, perubahan
perekonomian di suatu kawasan dapat dengan mudah mempengaruhi perubahan kondisi
ekonomi suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung
melalui perubahan posisi neraca perdagangan dan keuangan karena aliran barang, jasa dan
uang. Secara tidak langsung melalui perubahan permintaan dan penawaran suatu barang,
jasa, dan uang yang akan mempengaruhi faktor-faktor produksi, konsumsi dan
kelembagaan.

Perekonomian Jawa Timur Triwulan III-2021 (Triwulan IV Tahun 2021 akan direlease
BPS Jatim pada tanggal 15 Februari 2022) yang diukur berdasarkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 624,87 triliun,
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 423,04 triliun. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tersebut ditopang oleh tiga komponen PDRB sisi pengeluran
yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,81%, Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah sebesar 5,48%, dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani
Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,58%. Sedangkan komponen pembentuk PDRB
Jatim dengan proporsi terbesar yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih
terkontraksi sebesar 1,27%, hal yang sama juga terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri
sebesar 5,39%. Dari sisi produksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha,
namun ada beberapa lapangan usaha yang terkontraksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,84% dan dan Industri Pengolahan
sebesar 3,82%. Sedangkan kontraksi tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,37% dan Pertambangan &
Penggalian sebesar 5,31%.

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami
kemajuan. IPM Jawa Timur meningkat dari 65,36 pada tahun 2010 menjadi 72,14 pada
tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,90
persen poin per tahun dan masih bertahan di level “tinggi” sejak tahun 2017. Namun,
pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan
manusia Jawa Timur. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,71 atau tumbuh 0,30 persen poin,
melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2021, IPM
Jawa Timur mencapai 72,14 poin atau tumbuh sebesar 0,60 persen poin terhadap tahun
2020. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh
indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks
pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

IPM tertinggi Jawa Timur tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,31 disusul Kota Malang,
Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah dengan IPM berkategori
“sangat tinggi”. Sementara itu, daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 21

179

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

kabupaten/kota, sedangkan daerah berkategori IPM “sedang” sebanyak 13 kabupaten/kota.
Kabupaten di Jawa Timur yang IPM-nya “naik kelas” tahun ini adalah Kabupaten Trenggalek
dari IPM berkategori “sedang” ke “tinggi”.

Tabel 1 : PDRB Regional Berdasarkan Lapangan Usaha (Penawaran) ADHB Triwulan II-
2021

Tabel 2 : PDRB Regional Berdasarkan Lapangan Usaha (Penawaran) ADHK Triwulan II-
2021

Tabel 3: PDRB Regional Berdasarkan Sektor Produksi (Permntaan) ADHB Triwulan II-2021

180

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Tabel 4 : PDRB Regional Berdasarkan Sektor Produksi (Permntaan) ADHK Triwulan II-
2021

Grafik 1 : Indeks Harga Konsumen di Jawa Timur untuk bulan November 2021 (m-to-m)

Grafik 2 : Indeks Harga Konsumen Tahun Kalender di Jawa Timur s.d November 2021
181

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Grafik 3 : Target, Capaian Jawa Timur dan Capaian Nasional Indeks Pembangunan
Manusia 2018-2019

B. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Regional
1. Kinerja Pendapatan APBN s.d. 31 Desember 2021
a. Kebijakan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai
Secara umum kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2021 diarahkan untuk
mendukung upaya pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan tetap
mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Kebijakan umum perpajakan tersebut ditempuh
melalui: (i) memberikan insentif fiskal yang lebih tepat, terukur, dan berazaskan pada
keadilan ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dan investasi;
(ii) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; (iii)
menyempurnakan peraturan perpajakan; (iv) mengoptimalkan penerimaan perpajakan
melalui perluasan basis pajak, dengan cara peningkatan kepatuhan sukarela WP,
pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar

182

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi; (v)
memberikan insentif untuk vokasi dan penelitian dan pengembangan (litbang), dan
perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (vi) mengembangkan layanan Kepabeanan
dan Cukai berbasis digital; (vii) melakukan ekstensifi kasi barang kena cukai; dan (viii)
mengenakan cukai plastik untuk semua bahan baku yang mengandung plastik.

b. Realisasi Pendapatan APBN s.d. 31 Desember 2021
Kinerja Pendapatan Negara di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2021
mencapai Rp215,08 Triliun atau 101,45% dari target TA 2021 sebesar Rp212,02 Triliun.
Pendapatan tersebut tumbuh sebesar 8,48% dibandingkan periode yang sama tahun
anggaran yang lalu (TAYL).
Pendapatan Negara di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai
Rp215,08 Triliun terdiri dari Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp116,14 Triliun
(112,36% dari target TA 2021 sebesar Rp103,36 Triliun), Penerimaan Perpajakan sebesar
Rp207,30 Triliun (100,43% dari Target TA 2021), dan PNBP sebesar Rp7,78 Triliun
(138,63% dari Target TA 2021 sebesar Rp5,61 Triliun). Penerimaan Kepabean dan Cukai
s.d 31 Desember 2021 tumbuh sebesar 9,14% dibandingkan periode yang sama TAYL
disebakan karena limpahan pelunasan kredit pita cukai tahun dari 2020 ke 2021 dan
kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku pada Februari 2021. Sedangkan untuk Penerimaan
Perpajakan juga tumbuh sebesar 1,55% seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi
masyarakat sepanjang TA 2021.

Tabel 5 : Kinerja APBN Jawa Timur s.d 31 Desember 2020-2021

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur mencermati bahwa terdapat beberapa wilayah yang
memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan aktivitas
perekonomian antara lain sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya sektor perikanan,
baik itu perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. Dalam
pengembangan potensi-potensi perekonomian tersebut diperlukan pembiayaan yang relatif
besar sedangkan Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan

183

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

keuangan daerah sehingga perlu dicari alternatif- alternatif sumber pembiayaan untuk
melaksanakan pengembangan potensi tersebut.

2. Kinerja Belanja APBN s.d. 31 Desember 2021
a. Kebijakan Belanja Negara
Sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan

Penguatan Reformasi”, maka belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 diarahkan untuk
menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap,
menyelesaikan permasalahan di sector kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi
Indonesia pascapandemi Covid-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle
income trap, dengan kebijakan diarahkan antara lain pada: (1) Penajaman Belanja
Operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) Optimalisasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi, dalam rangka percepatan transformasi digital melalui peningkatan
pelayanan kepada masayarakat, penyelenggaraan pemerintahan, shared service, inklusi
masyarakat dalam e-commerce; (3) Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan
pemulihan ekonomi untuk memfokuskan belanja melalui peningkatan kualitas kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan),pariwisata, jaring pengaman
sosial, dunia usaha dan UMKM; (4) Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran,
menggunakan pendekatan spending better yang fokus pada pelaksanaan program prioritas,
berbasis pada hasil (result based), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap
berbagai tekanan (automatic stabilizer).

b. Realisasi Belanja APBN s.d. 31 Desember 2021
Kinerja realisasi Belanja Negara di Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2021
telah terealisasi sebesar Rp124,47 Triliun atau mencapai 101,13% dari alokasi Belanja
Negara TA 2021 sebesar Rp123,08 Triliun. Capaian tersebut tumbuh 4,43% dibandingkan
periode yang sama TAYL. Berdasarkan klasifikasi Belanja Negara, realisasi Belanja Negara
terdiri dari realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp45,64 Triliun (95,70%
dari alokasi TA 2021 sebesar Rp47,68 Triliun) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) sebesar Rp78,83 Triliun (104,55% dari alokasi TA 2021 sebesar Rp75,39 Triliun).
Belanja K/L s.d 31 Desember 2021 tumbuh 4,43% dibandingkan periode yang sama TAYL,
sedangkan untuk TKDD tumbuh sebesar 6,37% dibandingkan periode yang sama TAYL.
Kinerja Belanja K/L s.d 31 Desember 2021, secara persentase realisasi anggaran
merupakan yang tertinggi sejak tahun 2017. Kinerja Belanja K/L ditopang oleh kinerja
Belanja Pegawai dengan capaian realisasi tertinggi mencapai 95,64%, sedangkan realisasi
terendah adalah Belanja Modal sebesar 91,66%. Belanja Barang yang tumbuh 1,38% dan
Belanja Modal yang tumbuh negative 1.43%.
Kinerja realisasi TKDD s.d 31 Desember 2021 mencapai 104,55% atau sebesar
Rp78,83 T Realisasi TKDD diatas 100% disebabkan realisasi penyaluran DBH yang
mencapai 161,07%. Kinerja DBH CHT di Jatim melonjak tinggi mencapi 112,36%. Dari jenis
TKDD, DBH memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 161,07%, sedangkan DAK Fisik
memiliki realisasi terendah 78,05%.

Tabel 6 : Kinerja TKDD Jawa Timur TA 2021

184

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

c. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah se-Jatim s.d. 31 Desember 2021
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yag diakses pada tanggal
7 Januari 2022, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai
Rp124,16 Triliun atau 101,76% dari target TA 2021 sebesar Rp122,03 Triliun. Pendapatan
Daerah terdiri dari PAD sebesar Rp39,29 Triliun (106,06% dari target sebesar Rp37,04
Triliun), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) Rp74,65 triliun (98,33% dari target
sebesar Rp75,91 Triliun), dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp10,23 Triliun (112,83% dari
target sebesar Rp9,07 Triliun).
Kinerja Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar
Rp134,92 Triliun atau 89,46% dari alokasi Belanja Daerah Rendahnya realisasi tersebut
disebabkan antara lain implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang belum
berfungsi sempurna sehingga saat ini hampir seluruh Pemda di Jatim menggunakan dua
sistem secara bersamaan yaitu SIMDA/sistem lama dengan SIPD, Pemerintah Daerah
belum dapat beradaptasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah pada masa
Pandemi Covid-19, dan terkendalanya pelaksanaan anggaran karena menuggu proses
Perubahan APBD (P-APBD) yang cukup lama.
Dalam rangka meningkatkan kinerja realisasi anggaran pada wilayah Provinsi Jawa
Timur, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai upaya salah satunya
dengan melakukan rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan
Pemkab/Pemkot wilayah Jawa Timur pada tanggal 18 November 2021 Dan berpartisipasi
dalam FGD Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan, Pemanfaatan Dana, dan Implikasi
Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah pada APBN dan DAK Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa
Timur pada tanggal 24 s.d 26 November 2021 yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim.

185

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Selain itu dalam bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi Jatim juga telah
melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Kota Kediri
yang diselenggarakan tanggal 20 Desember 2021 dan bersama Pemerintah Daerah Kota
Blitar diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2021 sebagai upaya meningkatkan
koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah sekaligus meningkatkan peran
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan
publik.

Dalam bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Jatim berpartisipasi dalam Rapat
Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jawa Timur bersama Otoritas Jasa
Keuangan, Bank Indonesia dan Pemprov Jawa Timur guna mendorong akses keuangan
daerah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan
sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat Jawa
Timur melalui inklusi keuangan.

C. Kinerja Fiskal Regional
1. Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Implementasi Kebijakan Fiskal di wilayah Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir
bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 Kinerja realisasi Pendapatan Negara di Jatim s.d 2021 mencapai Rp207,30 Triliun,
tumbuh positif secara nominal sebesar 1,61% dibandingkan realisasi periode yang
sama TAYL sebesar Rp198,27 Triliun.
 Kinerja realisasi Belanja Negara di Jawa Timur s.d 31 Desember 2021 mencapai
101.13% atau Rp124,47 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp122,89
Triliun. Kinerja tersebut tumbuh positif sebesar 3,78% secara nominal dan 4,43%
secara persentase realisasi dibandingkan capaian realisasi periode yang sama
TAYL.
 Kinerja realisasi Belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur s.d 31 Desember
2021 mencapai 95,70% atau Rp45,60 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar
Rp47,69 Triliun. Kinerja tersebut tumbuh positif sebesar 0,59% secara nominal dan
1,23% secara persentase realisasi dibandingkan capaian realisasi periode yang
sama TAYL.
 Kinerja realisasi TKDD di Jawa Timur s.d 31 Desember 2021 mencapai 104,55%
atau Rp78,83 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp75,40T. Kinerja
tersebut tumbuh sebesar 5,72 % secara nominal dan 6,37% secara persentase

186

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

realisasi dibandingkan capaian realisasi periode yang sama TAYL.
 Penyaluran Dana BOS Reguler di wilayah Jatim, sampai dengan 31 Desember 2021

mencapai Rp6,31 Triliun untuk 27.590 sekolah pada Tahap I, 27.575 sekolah pada
Tahap II, dan 27.597 pada Tahap III. Penyaluran Dana BOS Afirmasi mencapai
Rp0,20 T untuk 49 Sekolah, Penyaluran Dana BOS Kinerja mencapai Rp.0,35 T
untuk 477 sekolah
 Realisasi penyaluran Dana Desa di Jawa Timur per 31 Desember 2021 mencapai
99,92% atau Rp7,65 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp7,65 Triliun.
Realisasi BLT Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2021 di Jatim telah
disalurkan sebesar Rp2,05 Triliun (100 % dari proyeksi BLT Tahun 2021) untuk
570,502 KPM.
 Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Kredit Program di Jatim sebesar
Rp.49,72 Triliun kepada 1,62 Juta debitur jumlah debitur tumbuh 47% dan jumlah
penyaluran tumbuh 80,70% dibanding TA 2020. Penyaluran Kredit Program terdiri
dari penyaluran KUR sebesar Rp.49,06 T (1.429.713 debitur) dan UMi sebesar
Rp655,39 Miliar (189.178 debitur).

40.000,00 63,78% 3K7.8I6N2,6E7 RJ3A7.47R5,0E5 ALISASI TKDD s.d 31 DESEMBER-22002210 80%
35.000,00 55,19% 60%
30.000,00 40%
25.000,00 21,68% 20%
20.000,00 0%
15.000,00 12.949,93 1,06% -9,82% 15.717,004,22% 15.751,21 3,54% 1,13% -20%
10.000,00 -1,60% -40%
5.000,00 8.344,79 -1,02% -31,50% 7.568,22-0,04%7.653,82
2.199,07 1.506,43
- Dana Alokasi Umum 2.873,68 3.496,70 Dana Insentif Daerah Dana Desa
37.862,67 7.568,22
2020 Dana Bagi Hasil 37.475,05 Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.199,07 7.653,82
2021 8.344,79 -1,02% 2.873,68 15.717,04 1.506,43 1,13%
NOMINAL GROWTH 12.949,93 1,06% 3.496,70 15.751,21 -31,50% -0,04%
% GROWTH 55,19% 21,68% 0,22% 3,54%
63,78% -9,82% -1,60%

Dalam mengawal pelaksanaan anggaran belanja, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur secara rutin melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).
Berdasarkan tinjauan umum pelaksanaan anggaran pada EPA bulan Desember 2021,

187

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

terdapat permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan belanja satker K/L pada wilayah
Provinsi Jawa Timur antara lain adalah:

1) permasalahan perencanaan dan penganggaran, di mana refocusing yang dilakukan
oleh Kantor Pusat mempengaruhi kegiatan yang telah direncanakan (terjadi
perubahan pelaksanaan, sebagaimana terjadi pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang di mana revisi (perubahan/pergeseran target) di DJA pada bulan Oktober dan
November, sehingga dilakukan penyesuaian kegiatan kembali,

2) permasalahan kondisi lingkungan yang terjadi pada BMKG, di mana Kegiatan survey
lokasi shelter di Ponorogo dan di Pulau Kangean memerlukan waktu yang lebih lama
dari yang direncanakan, karena kondisi lokasi dan kondisi cuaca tidak
memungkinakn mendapatkan lokasi yang memenuhi syarat untuk lokasi shelter
seismograf.

3) permasalahan pengadaan dan infrastruktur yang terjadi pada Kementerian PUPR, di
mana Paket Pembangunan Jembatan Gantung Sumber Sodong (paket MYC), baru
teralokasi di bulan September 2021, sehingga di bulan Desember masih dalam
proses lelang.

Di sisi lain, berdasarkan hasil analisis data realisasi penyerapan anggaran, prognosis
dan konfrimasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur juga
ditemukan terdapat alokasi anggaran yang kemungkinan tidak terserap yang akan
mempengaruhi kinerja pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021. Guna
mengatasi permasalahan atas pelaksanaan anggaran belanja diatas, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk selalu melakukan monitoring evaluasi
secara berkala, koordinasi tentunya dengan menjaga sinergi dan hubungan baik dengan
satker mitra kerja, melakukan Focus Group Discussion (FGD), asistensi dan pembinaan,
serta kegiatan lainnya terkait teknis pelaksanaan anggaran belanja. Selanjutnya, memasuki
akhir tahun anggaran 2021 dan sehubungan dengan sudah terbitnya Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh KPPN lingkup
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Sinergitas pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan
rapat koordinasi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2021 tersebut bertujuan untuk
memberikan gambaran kesiapan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melaksanakan LLAT,
menyatukan pemahaman dan persepsi terkait dengan LLAT 2021 serta mitigasi risiko
masalah yang mungkin terjadi berdasarkan histori permasalahan yang terjadi di akhir Tahun
Anggaran (TA) 2021 dan potensi masalah yang terlihat pada tahun ini.
2. Optimalisasi Penyaluran KUR dan Umi demi kebangkitan UMKM Pasca Pandemi

Peran UMKM di Indonesia sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional dan
daerah perlu diberikan perhatian khusus. Salah satu permasalahan bagi pelaku usaha
UMKM adalah akses permodalan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan
modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum
memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pelaksanaan KUR
bertujuan untuk:

a) Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
b) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

188

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Penerima manfaat UMKM di Jawa Timur sampai dengan akhir bulan Desember 2021
tercatat sebanyak 1,61 juta dengan total pembiayaan
sebesar 49,72 Triliun. DJPb melaporkan upaya untuk
terus melakukan monitoring dan pendampingan baik
kepada Pemerintah Daerah, Perbankan maupun ke
pelaku UMKM terkait penyaluran KUR dan UMi .

Dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan
pelaksanaan kredit Usaha Rakyat serta tercapainya
subsidi secara tepat sasaran Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada:

Penyalur dan 12 Debitur KUR pada Bank BRI Bangkalan serta Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Bangkalan tanggal 2 Desember 2021.

Penyalur dan 15 Debitur KUR pada Bank BRI Lamongan serta Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Lamongan tanggal 3 Desember 2021.

189

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

3. Peran Regional Chief Economist dalam memberikan pendampingan ke
stakeholder di daerah
Dalam rangka penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan keuangan publik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait
tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan dan Regional
Chief Economist di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan ( MoU) dengan Pemerintah Daerah
Kota Mojokerto pada tanggal 20 Desember dan Kota Blitar pada hari Kamis tanggal 23
Desember 2021. Nota Kesepakatan dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan bahwa
Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memperoleh: informasi keuangan publik, kebijakan
fiskal Pemerintah, sosialisasi ketentuan/peraturan terbaru, bimbingan teknis, asistensi
maupun fasilitasi dengan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Sebagaimana dijelaskan
dalam bagian sebelumnya bahwa Kanwil DJPb juga berpartisipasi dalam rekonsiliasi Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan Pemkab/Pemkot wilayah Jawa Timur pada
tanggal 18 November 2021 dan berpartisipasi dalam FGD Sinkronisasi Kebijakan
Pelaksanaan, Pemanfaatan Dana, dan Implikasi Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah pada
APBN dan DAK Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur pada tanggal 24 s.d 26 November
2021 yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim.

Dalam bulan Desember 2021, Kanwil DJPb Jatim berpartisipasi dalam Rapat
Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Jawa Timur bersama Otoritas Jasa
Keuangan, Bank Indonesia dan Pemprov Jawa Timur guna mendorong akses keuangan
daerah sehingga dapat mendukung opertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan
sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat jawa timur
melalui inklusi keuangan
4. Peningkatan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran dan Pengelolaan

190

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE DESEMBER 2021

Rekening Pemerintah
Berdasarkan data opini LKPD dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat
peningkatan yang signifikan atas raihan opini LKPD Pemda se-Jawa Timur sejak tahun
2007 sampai 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban
anggaran yang semakin membaik. Namun demikian, bagaimana peningkatan akuntabilitas
anggaran ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur masih
perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

Pergerakan Raihan Opini LKPD Tahun 2007 s.d. 2020

40 37 36 37 38
35 29 31
30
25
20
15 13
10 6

50 0 0 1 2 1
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

WTP WTP DPP WDP TMP TW

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan
analisis pengaruh opini LKPD terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur
dengan menggunakan data panel dari 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur pada
rentang waktu data tahun 2012 s.d. 2019 (8 tahun). Kegiatan analisis ini dilaksanakan
berdasarkan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-
1166/PB.6/2021 tanggal 30 November 2021 hal Penyusunan Analisis Pengaruh Opini LKPD
terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah.

Analisis tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang
digunakan terdiri dari satu variabel dependen (yakni: IPM), satu variabel independen (yakni:
Belanja Daerah), dan satu variabel kontrol (yakni: Opini LKPD). Hasil pengolahan data
menggunakan aplikasi E-Views versi 10 menunjukan bahwa:

a) Model regresi yang terpilih adalah Fixed Effect Model dengan R-squared sebesar
0,97598 atau 97,60% model mampu menjelaskan fenomena IPM.

b) Variabel Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM.
c) Variabel Opini LKPD berpengaruh siginifikan dan positif terhadap IPM.
d) Secara bersama-sama variabel Belanja Daerah maupun Opini LKPD berpengaruh

signifikan dan positif terhadap IPM.

191

192

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

OPTIMALISASI KUR SEBAGAI LANGKAH PENGURANGAN ANGKA
PENGANGGURAN DI WILAYAH PROVINSI BALI

A. Perkembangan Ekonomi Daerah
Pada bulan November 2021, nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri tercatat turun

1,20 persen (m-t-m), dari US$ 49.413.807 pada bulan Oktober 2021 menjadi US$ 48.822.983
pada bulan November 2021. Bila dibandingkan dengan bulan November 2020 (y-o-y), nilai ekspor
Bali bulan November 2021 tercatat naik 16,88 persen.

Berlawanan arah dengan ekspor Bali, kinerja impor Provinsi Bali pada bulan November
2021 justru menunjukkan peningkatan. Nilai impor barang Provinsi Bali dari luar negeri pada
bulan November 2021 tercatat sebesar US$ 2.507.703, naik 3,88 persen dibandingkan bulan
Oktober 2021 (m-t-m) yang tercatat sebesar US$ 2.414.143. Secara year on year, nilai impor
Provinsi Bali bulan November 2021 tercatat menurun sedalam 36,82 persen.

Total perekonomian Bali pada triwulan III-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 54,19 triliun.
Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat
sebesar Rp 35,34 triliun.

Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan III-2021 tercatat kontraksi 4,08 persen jika
dibandingkan dengan capaian triwulan II-2021 (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam
tercatat pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib yaitu minus 17,02 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat
pada Komponen Impor Barang dan Jasa yaitu minus 21,18 persen.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y),
ekonomi Bali triwulan III-2021 tercatat kontraksi 2,91 persen. Dari sisi produksi, kontraksi
terdalam tercatat pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu minus 16,03
persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Impor
Barang dan Jasa yaitu minus 52,02 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III 2021 (persen)

Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2021 sampai dengan triwulan III-2021, maka
ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam 3,43 persen (c-to-c).

193

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2021 masih didominasi oleh
Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 16,13
persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi
Rumah Tangga yaitu 55,42 persen. Data diambil dari situs resmi BPS Provinsi Bali Rilis 3
Januari 2022
B. Perkembangan Keuangan Daerah Provinsi Bali

1. Realisasi Pendapatan APBN s.d. Desember 2021

Sepanjang tahun 2021, tren realisasi pendapatan negara di beberapa sektor
pendapatan lingkup Provinsi Bali cenderung lebih rendah dari realisasi pendapatan
negara di tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 serta belum meratanya
pemulihan ekonomi di beberapa sektor perekonomian di Provinsi Bali. Secara keseluruhan,
total realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp9,94
triliun atau 82,40% dari target total.

Sumber pendapatan negara berasal dari 2 unsur utama yaitu penerimaan perpajakan dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan akhir Desember 2021, dari segi
penerimaan perpajakan, sumber realisasi utama berasal dari penerimaan pajak
penghasilan (PPh) dengan realisasi Rp4,88 triliun dari target Rp6,86 triliun atau sebesar
71,16% dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan realisasi Rp1,98 triliun dari
target Rp2,38 triliun atau sebesar 83,19%. Sedangkan, realisasi tertinggi dan telah melebihi
target yang ditentukan berasal dari penerimaan Cukai dengan realisasi Rp728,79 miliar dari
target Rp659 miliar atau sebesar 110,62%. Dan realisasi terendah berasal dari penerimaan
Bea Masuk dengan realisasi sebesar Rp48 miliar dari target Rp74 miliar atau 64,86% dan
Bea Keluar sebesar Rp1,49 Juta.

4,88

1,98

71,16% 83,19% 86,67% 110,62% 75,44% 64,68%
PPh 0,729 0,129 0,048

0,002

PPN PBB Cukai Pajak Lainnya Bea Masuk

Realisasi Persentase

Gambar 1. Realisasi Pendapatan APBN pada Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2021
Sumber : OMSPAN (data diolah) dalam satuan Triliun

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan 31
Desember 2021 telah melebihi dari target yang ditentukan dengan realisasi sebesar Rp2,17

194

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

triliun dari target Rp1,92 triliun atau 113,36%. Realisasi tersebut berasal dari 2 (dua) sumber
penerimaan yaitu PNBP lainnya dengan realisasi Rp446 miliar dari target Rp289 miliar atau
154,33% dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisasi sebesar Rp1,73
triliun dari target Rp1,62 triliun atau 106,33%.

Target Realisasi

1,73
1,63

0,446

0,289

PNBP Lainnya Pendapatan BLU

Gambar 2. Realisasi Pendapatan APBN pada Penerimaan PNBP s.d Desember 2021
Sumber : OMSPAN (data diolah) dalam satuan Triliun

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kanwil DJPb Bali, penerimaan perpajakan di
wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan masih bergantung pada sektor pariwisata dan
beberapa sektor lainnya seperti jasa keuangan, administrasi pemerintahan, sektor
perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor, industri
pengolahan dan sektor konstruksi. Sehingga diharapkan untuk dapat melakukan
diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lain seperti perkebunan, pertanian,
perikanan dan sektor-sektor penerimaan lainnya. Selain itu, pelaksanaan pertemuan
Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama pada 9-10 Desember 2021
di Nusa Dua Bali, yang menandai dimulainya Presidensi G20 Indonesia telah
memperlihatkan kesiapan Indonesia khususnya Bali dalam pelaksanaan G20 di Tahun
2022. Kemudian, tingkat kasus COVID-19 di pulau Bali juga terus melandai, sehingga
diprediksikan dari pelaksanaan G20 dan penurunan kasus COVID-19 akan menjadi
momentum bagi Pulau Bali untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
regional.

2. Realisasi Belanja APBN s.d Desember 2021

Sepanjang tahun 2021, tren realisasi belanja pemerintah pusat cenderung lebih
rendah dari target yang ditentukan pada triwulan I s.d. Triwulan III yang dipengaruhi
oleh adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan realisasi anggaran di masing-masing
Kementerian/Lembaga Negara. Namun, pada triwulan IV, dengan adanya penurunan level
PPKM 1-2 di Provinsi Bali berdampak pada aktivitas kegiatan tatap muka secara bertahap
mulai dilaksanakan kembali sehingga meningkatnya realisasi belanja pada satuan kerja.
Realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2021
sebesar 10,95 T atau 92% dari pagu total. Hal ini menandakan ketercapaian realisasi
belanja sesuai dengan target 90% pada triwulan IV.

195

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Realisasi belanja tertinggi di provinsi Bali adalah belanja pegawai dengan nilai realisasi
sebesar Rp4,21 T atau sebesar 99,28% dari pagu total. Kemudian disusul oleh belanja
bantuan sosial dengan nilai Rp25,62 M atau sebesar 99,32% dari pagu total. Di sisi lain,
realisasi belanja barang dan belanja modal sampai dengan akhir Desember 2021 masih di
bawah target 90% dengan realisasi belanja barang sebesar Rp3,90 T atau sebesar 86,85%
dan realisasi belanja modal sebesar Rp2,80 T atau sebesar 89,48%. Rendahnya realisasi
untuk kedua belanja tersebut sebagian besar disebabkan adanya kendala dalam proses
pengadaan, pengerjaan yang terhambat akibat cuaca buruk dan perencanaan ulang
kegiatan di triwulan IV yang tidak dapat terlaksana akibat dari pemberlakukan PPKM
sepanjang triwulan III.

4,24 4,21 4,5
3,9
Gambar 3. Realisasi Belanja APBN per
3,13 Jenis Belanja s.d. Desember 2021
2,8 Sumber: Aplikasi OMSPAN (data
diolah) dalam satuan Triliun

99,28% 86,85% 89,48%

99,32%

0,025 0,025 Apabila dilihat dari realisasi

belanja pada

51 52 53 57 Kementerian/Lembaga, Dari

Target Realisasi Persentase 44 K/L yang berada di

wilayah Provinsi Bali, sampai

dengan akhir Desember 2021 penyerapan realisasi tertinggi dipimpin oleh Kementerian

Agama (025) dengan nilai realisasi sebesar Rp717,24 miliar atau 99,98% dari pagu total

dan realisasi terendah adalah Kementerian Perdagangan dengan nilai realisasi sebesar

3,57 miliar atau sebesar 65,34%.

10 BESAR K/L REALISASI TERTINGGI

BPS 98,26% Gambar 4. Realisasi Belanja APBN per
KKP 98,58% Kementerian/Lembaga s.d. Desember
POLRI 98,62% 2021 Sumber: Aplikasi OMSPAN (data
KPU 98,64% diolah)
BPK 98,71%
BPOM 98,74%
KEMENPRIN 99,07%
KEMENHUB 99,27%
BPKP 99,36%
KEMENAG
99,98%

196

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb
Provinsi Bali dalam memonitoring kinerja pelaksanaan anggaran K/L lingkup Provinsi Bali
sepanjang tahun 2021, adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
pelaksanaan anggaran tersebut adalah:

a) Adanya refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pada saat kegiatan telah
disusun untuk dapat dilaksanakan berdampak pada satker untuk melakukan
perencanaan ulang kembali.

b) Adanya kebijakan/regulasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga Negara dalam
hal penyerapan belanja di lingkup satuan kerja.

c) Terdapat kegiatan dengan pagu anggaran yang besar batal dilaksanakan, sehingga
terdapat sisa dana yang tidak digunakan.

d) Kendala dalam proses pengadaan (gagal lelang, barang tidak tersedia di wilayah
masing-masing, keterlambatan pengiriman barang)

e) Masih ditemukannya satker-satker yang dalam proses pencairan dana terkendala
adanya kesalahan rekening pembayaran sehingga terjadi retur SP2D yang berdampak
terhadap keterlambatan penyaluran dana.

f) Beberapa proyek besar yang termasuk kategori proyek strategis Nasional (PSN)
mengalami kendala dalam pembangunan dikarenakan faktor cuaca buruk yang terjadi
di lapangan.

Selain itu, apabila dilihat dari tren realisasi belanja, terdapat penumpukan realisasi belanja
pada akhir tahun 2021 di beberapa satuan kerja lingkup provinsi Bali yang disebabkan oleh
beberapa faktor, antara lain:

a) Penyelesaian pembayaran atas pekerjaan kontraktual sebagian besar dilaksanakan
pada triwulan IV

b) Beberapa satuan kerja dalam proses pengadaan baru dibayarkan pada triwulan IV
dikarenakan adanya kendala dalam pengiriman barang

c) Sebagian besar satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
dilaksanakan pada triwulan IV.

d) Adanya penerapan PPKM level 3-4 di provinsi Bali pada pertengahan tahun 2021,
berdampak pada pengalihan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan
pada triwulan IV.

e) Beberapa Juknis baru turun pada akhir triwulan III, sehingga proses pembayaran baru
dapat dilaksanakan pada triwulan IV.

f) Adanya penambahan pagu di akhir tahun anggaran berdampak pada penyerapan yang
tinggi di triwulan IV.

Dari evaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 tersebut di atas memperlihatkan
bahwa satuan kerja masih memiliki kendala dalam percepatan penyerapan belanja
sepanjang tahun 2021 khususnya pada awal tahun berjalan sehingga berdampak pada
penyerapan yang tinggi pada akhir tahun. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar
untuk meningkatkan akselerasi belanja pada tahun 2022 sehingga tren realisasi belanja
dapat merata sepanjang tahun. Dengan realisasi belanja barang dan belanja modal yang
masih rendah, maka hal tersebut juga menjadi evaluasi untuk dapat ditindak lanjuti oleh

197

STRATEGIC BRIEF SHEET

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI

PERIODE DESEMBER 2021

satuan kerja untuk lebih memetakan kembali perencanaan anggaran yang dilakukan
sehingga dapat mendorong penyerapan kedua belanja tersebut yang nantinya dapat
terserap secara optimal.
Dalam rangka mendukung akselerasi realisasi belanja, beberapa hal telah dilakukan oleh
Kanwil DJPb Provinsi Bali antara lain:
1. Rapat Akbar Penggunaan UP DIGIPAY Kabupaten Jembrana.

2. Melaksanaan Penyerahan DIPA Tahun 2022 dan Alokasi Dana TKDD Tahun 2022
lingkup Provinsi Bali

3. Melaksanakan monev evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) dan PNBP pada satuan
kerja lingkup KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, dan KPPN Amlapura.

4. Rilis video The Story of APBN episode ke-5 pembangunan Proyek Strategis Nasional
(PSN) Bendungan Sidan.

5. Koordinasi terkait dengan Regional Chief Economist bulan Desember 2021.
6. Rapat Dialog Akhir Tahun 2021 oleh Kantor vertikal Eselon 1 Lingkup Kementerian

Keuangan bersama Menteri Keuangan.
7. Penyampaian informasi pelaksanaan anggaran dalam bentuk dashboard APBN dan

TKDD kepada seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Bali.

198