Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2022-2024

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

-1-

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2022-2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu dilakukan penyesuaian
terhadap target kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

-2-

Mengingat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022-2024;

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Organisasi

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
KESATU INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2022-2024.

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun 2022-2024.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Kementerian;
b. unit kerja eselon I; dan
c. unit kerja eselon II.
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk:
KEEMPAT a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja; dan
d. reviu dan evaluasi kinerja.

: Penggunaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan oleh:
a. Menteri;
b. pimpinan unit kerja eselon I;

-4-

KELIMA : c. pimpinan unit kerja eselon II; dan
d. seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
KEENAM :
Sekretariat Jenderal bertugas memantau capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di
KETUJUH : lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEDELAPAN : Inspektorat Jenderal bertugas mengevaluasi capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama
dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sekretaris Jenderal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi setiap triwulan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021-2024 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022-2024

DAFTAR LAMPIRAN

I. IKU KEMENTERIAN
II. IKU UNIT ESELON I dan II

1. Sekretariat Jenderal
a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
d.Biro Hubungan Masyarakat;
e. Biro Hukum; dan
f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
b. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;
c. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
d. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
e. Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan; dan
f. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

-6-

d. Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
e. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
f. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
b. Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
c. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan;
d.Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana;
e. Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; dan
f. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus.

5. Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
b. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
c. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
d.Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
e. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; dan
f. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

6. Inspektorat Jenderal
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektorat I;
c. Inspektorat II;
d. Inspektorat III;
e. Inspektorat IV; dan
f. Inspektorat V.

7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

-7-
d. Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
e. Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
d. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian; dan
e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

-8-

I. IKU KEMENTERIAN

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan
3. Fungsi masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.

: 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan,
pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan
pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;

2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian;

3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
6) Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan

pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;
7) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi; dan
8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

4. Pengertian : 1) Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan dalam periode 2021-2024.
2) Definisi Operasional adalah penjelasan terhadap indikator kinerja utama berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi yang berlaku.
3) Cara Perhitungan adalah petunjuk cara menghitung capaian keberhasilan setiap indikator.

5. Indikator Kinerja Utama :

-9-
IKU KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase desa mandiri
2
3 Persentase desa berkembang
4 Berkembangnya status pembangunan desa
5 Persentase desa tertinggal
6
7 Rata rata lama sekolah desa/perdesaan
8
Angka harapan hidup desa/perdesaan
Meningkatnya status perkembangan Kawasan
Perdesaan Tingkat daya beli masyarakat desa/perdesaan

9 Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni
Nilai rata- rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
10 Menurunnya angka kemiskinan di desa
(KPPN)
Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas

Kementerian
Persentase kemiskinan di desa

11 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berkembang
Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Maju

12 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang

13 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Bumdesma)

- 10 -

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

14 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Maju
Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
15 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mendukung Persentase pertumbuhan ekonomi desa/perdesaan
Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal
16 transformasi ekonomi
Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal
17 Berkurangnya jumlah daerah tertinggal Nilai Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di DaerahTertinggal

18 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal

19 Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di daerah tertinggal

20 Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional
Meningkatnya status perkembangan Kawasan yang direvitalisasi
Transmigrasi yang direvitalisasi
Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas
21 kementerian yang direvitalisasi

22 Tingkat Kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi Kementerian Desa,
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terintegrasi

berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan Persentase dokumen pengembangan kebijakan desa, daerah tertinggal, dan
23 informasi dalam keterpadaun rencana untuk transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam
pelaksanaan kebijakan
meningkatkan daya saing pembangunan desa,
perdesaan,daerah tertinggal dan transmigrasi Persentase dokumen perencanaan induk dan roadmap pembangunan desa,
24 daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi

25 rujukan dalam pelaksanaan kebijakan

Persentase dokumen pengembangan kebijakan daya saing desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan

dalam pelaksanaan kebijakan

NO. SASARAN STRATEGIS - 11 -

26 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya kapasitas Sumber DayaManusia (SDM)
Persentase ASN Kementerian yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
27 desa dan perdesaan daerahtertinggal dan transmigrasi
Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu
menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakan prakarsa, partisipasi

dan swadaya gotong royong

28 Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi

- 12 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah Desa Mandiri dibagi Internal
1 Persentase desa 1. Klasifikasi status Desa dapat dengan Jumlah seluruh desa (Ditjen Pembangunan Desa
mandiri dihitung dengan menggunakan (jumlah seluruh desa= dan Perdesaan)
Indeks Desa Membangun. Indeks 74.887 desa, sesuai baseline
Desa Membangun adalah Indeks RPJMN tahun 2020-2024)
Komposit yang dibentuk dari Indeks dikali 100%.
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi Desa.

2. Desa Mandiri, atau bisa disebut
sebagai Desa Sembada adalah yang
memiliki Indeks Desa Membangun
lebih besar (>) dari 0,8155, dengan
ciri-ciri memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan
ekonomi, dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan.

2 Persentase desa 1. Klasifikasi status Desa dapat Jumlah Desa Berkembang Internal
berkembang dihitung dengan menggunakan dibagi dengan Jumlah
Indeks Desa Membangun. Indeks seluruh desa (jumlah (Ditjen Pembangunan Desa
Desa Membangun adalah Indeks seluruh desa= 74.887 desa, dan Perdesaan)
Komposit yang dibentuk dari Indeks sesuai baseline RPJMN

NO. INDIKATOR KINERJA - 13 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL tahun 2020-2024) dikali Internal
100%. (Ditjen Pembangunan Desa
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan dan Perdesaan)
Ekonomi dan Indeks Ketahanan
Ekologi Desa.

2. Desa Berkembang, atau bisa disebut
sebagai Desa Madya, adalah desa
yang memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama
dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar
(>) dari 0,5989, dengan ciri-ciri
memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi
belum mengelolanya secara optimal
untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

3 Persentase desa 1. Klasifikasi status Desa dapat Jumlah Desa Tertinggal
tertinggal dihitung dengan menggunakan dibagi dengan Jumlah
Indeks Desa Membangun. Indeks seluruh desa (jumlah
Desa Membangun adalah Indeks seluruh desa= 74.887 desa,
Komposit yang dibentuk dari Indeks sesuai baseline RPJMN
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan tahun 2020-2024) dikali
Ekonomi dan Indeks Ketahanan 100%.
Ekologi Desa.

2. Desa Tertinggal, atau bisa disebut
sebagai Desa Pratama/ Pra-Madya
adalah Desa yang memiliki Indeks
Desa Membangun kurang dan sama

NO. INDIKATOR KINERJA - 14 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Internal dan atau Badan
Pusat Statistik (BPS)
dengan (≤) 0,5989, dengan ciri-ciri Internal dan atau Badan
Desa yang mengalami kerentanan Pusat Statistik (BPS)
karena masalah bencana alam,
goncangan ekonomi, dan konflik
sosial, atau memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi
tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.

4 Rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah menggambarkan Rata-rata lama sekolah

desa/perdesaan jumlah tahun yang digunakan oleh desa/perdesaan pertahun.

penduduk usia 25 tahun ke atas dalam

menjalani pendidikan formal.

5 Angka harapan hidup (Angka harapan hidup desa/perdesaan Angka harapan hidup
desa/perdesaan diukur dengan menggunakan) Umur desa/perdesaan pertahun
Harapan Hidup saat lahir (UHH), yakni (Umur Harapan Hidup saat
merupakan rata-rata perkiraan lamanya lahir (UHH) pertahun di
waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani desa/perdesaan).
oleh seseorang selama hidupnya.
Penghitungan umur harapan hidup
dilakukan melalui pendekatan tidak
langsung (indirect estimation). Data
yang digunakan adalah Anak Lahir
Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup

NO. INDIKATOR KINERJA - 15 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Tingkat daya beli Internal dan atau Badan
6 Tingkat daya beli masyarakat desa/perdesaan Pusat Statistik (BPS)
masyarakat (AMH) yang bersumber dari hasil Sensus pertahun.
desa/perdesaan Penduduk tahun 2010. Metode estimasi (pengeluaran riil per kapita
yang digunakan adalah metode Trussel masyarakat desa/perdesaan
dengan model West, yang sesuai dengan pertahun)
sejarah kependudukan dan kondisi
Indonesia dan negara-negara Asia
Tenggara umumnya (Preston, 2004).

(Tingkat daya beli masyarakat
desa/perdesaan diukur dengan)
indikator pengeluaran riil per kapita
yang disesuaikan. Indikator ini dapat
dihitung hingga level kabupaten/kota.
Indikator pengeluaran riil per kapita
juga mampu mencerminkan indikator
pendapatan masyarakat dan
menggambarkan tingkat kesejahteraan
yang dinikmati oleh penduduk sebagai
output dari semakin membaiknya
perekonomian. Data rata-rata
pengeluaran riil per kapita yang
disesuaikan dihitung berdasarkan hasil
Susenas modul konsumsi, indeks harga
konsumen, dan data harga komoditas
nonmakanan hasil survei harga
konsumen.

NO. INDIKATOR KINERJA - 16 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah rumah tangga yang Internal
7 Persentase rumah tinggal di rumah tidak layak dan atau Badan Pusat
tangga yang tinggal di Rumah tidak layak huni adalah rumah huni dibagi jumlah rumah Statistik (BPS)
rumah tidak layak yang tidak memenuhi syarat rumah tanggal di desa/perdesaan
huni di layak huni, yakni rumah yang tidak di kali 100%.
desa/perdesaan memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan, dan kecukupan minimum luas
bangunan serta kesehatan penghuninya.

8 Nilai rata- rata indeks 1. Kawasan Perdesaan yang menjadi Rata-rata perkembangan Internal

perkembangan 62 prioritas nasional adalah kawasan Indeks 62 Kawasan (Laporan Hasil Pengukuran
Kawasan Perdesaan perdesaan yang tertuang dalam Perdesaan prioritas nasional Indeks Perkembangan
Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka per tahun sesuai dengan Kawasan Perdesaan
(KPPN) Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Indeks Perkembangan Direktorat Jenderal
2020-2024 sejumlah 62 Kawasan Kawasan Perdesaan dengan Pembangunan Desa dan
Perdesaan Prioritas Nasional data dasar tahun 2019. Perdesaan)
(KPPN).

2. Status perkembangan kawasan
perdesaan terdiri dari:
a. Kawasan Perdesaan Inisiasi
b. Kawasan Perdesaan Konsolidasi
c. Kawasan Perdesaan Mandiri
d. Kawasan Perdesaan Berdaya
saing

- 17 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

3. Indeks perkembangan Kawasan
Perdesaan adalah indikator untuk
mengukur perkembangan Kawasan
Perdesaan.

IPKP < 25 = Inisiasi
25 ≤ IPKP < 50 = Konsolidasi (Berkembang)
50 ≤ IPKP < 75 = Mandiri
IPKP ≥ 75 = Berdaya Saing

4. Target pengembangan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional sampai
akhir tahun 2024:
• 10 Kawasan Perdesaan Konsolidasi;
• 47 Kawasan Perdesaan Mandiri;
• 5 Kawasan Perdesaan berdaya saing.

9 Nilai rata-rata indeks 1. Kawasan Perdesaan yang menjadi Rata-rata perkembangan Internal
Indeks 30 Kawasan
perkembangan 30 prioritas nasional adalah kawasan Perdesaan prioritas (Laporan hasil pengukuran
kementerian per tahun indeks Perkembangan 30
Kawasan Perdesaan perdesaan yang tertuang dalam sesuai dengan Indeks Kawasan Perdesaan dari
Perkembangan Kawasan Direktorat Jenderal
Prioritas Kementerian Rencana Pembangunan Jangka Perdesaan dengan data Pembangunan Desa dan
dasar tahun 2019. Perdesaan)
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024 sejumlah 62 Kawasan

Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

2. Status perkembangan kawasan
perdesaan terdiri dari:
a. Kawasan Perdesaan Inisiasi
b. Kawasan Perdesaan Konsolidasi
c. Kawasan Perdesaan Mandiri

NO. INDIKATOR KINERJA - 18 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
d. Kawasan Perdesaan Berdaya saing

3. Indeks perkembangan Kawasan
Perdesaan adalah indikator untuk
mengukur perkembangan Kawasan
Perdesaan.

IPKP < 25 = Inisiasi
25 ≤ IPKP < 50 = Konsolidasi (Berkembang)
50 ≤ IPKP < 75 = Mandiri
IPKP ≥ 75 = Berdaya Saing

4. Target pengembangan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional sampai
akhir tahun 2024:
• 30 Kawasan Perdesaan Berkembang

10 Persentase Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari Persentase angka Internal
kemiskinan desa sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kemiskinan desa per
dasar makanan dan bukan makanan yang tahun. (Laporan Hasil Evaluasi
diukur dari sisi pengeluaran. Untuk Direktorat Jenderal
mengukur kemiskinan digunakan konsep Pembangunan Desa dan
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar Perdesaan)
(basic needs approach). Jadi Penduduk
Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- dan atau Badan Pusat
rata pengeluaran perkapita perbulan Statistik (BPS)
dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan
penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM). (sumber definisi BPS)

NO. INDIKATOR KINERJA - 19 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Badan Usaha Internal
11 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Milik Desa (BUM Desa) Rumus penghitungan adalah Berkembang per tahun. (Laporan Hasil
Berkembang GK = GKM+GKNM Pengukuran Indeks
Jumlah Badan Usaha Perkembangan BUM Desa
12 Jumlah Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Milik Desa (BUM Desa) dan Bumdesma Direktorat
Milik Desa (BUM Desa) badan usaha yang seluruh atau sebagian Maju per tahun. Jenderal Pengembangan
Maju besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui Ekonomi dan Investasi
penyertaan secara langsung yang berasal Desa, Daerah Tertinggal,
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna dan Transmigrasi)
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya Internal
kesejahteraan masyarakat Desa
perkembangan BUM Desa diukukur (Laporan Hasil
menggunakan indikator perkembangan Pengukuran Indeks
BUM Desa. Perkembangan BUM Desa
dan Bumdesma Direktorat
Jenderal Pengembangan
Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi)

NO. INDIKATOR KINERJA - 20 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Badan Usaha
Milik Desa Bersama Internal
13 Jumlah Badan Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
Milik Desa Bersama (Bumdesma) adalah lembaga ekonomi yang Berkembang per tahun. (Laporan Hasil
(Bumdesma) memiliki kegiatan untuk Pengukuran Indeks
Berkembang menumbuhkembangkan perekonomian di Jumlah Badan Usaha Perkembangan BUM Desa
kawasan perdesaan perkembangan Milik Desa Bersama dan Bumdesma Direktorat
Bumdesma diukur menggunakan indikator (Bumdesma) Maju per Jenderal Pengembangan
perkembangan Bumdesma. tahun. Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal,
14 Jumlah Badan Usaha dan Transmigrasi)
Milik Desa Bersama
(Bumdesma) Maju Internal

(Laporan Hasil
Pengukuran Indeks
Perkembangan BUM Desa
dan Bumdesma Direktorat
Jenderal Pengembangan
Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi)

NO. INDIKATOR KINERJA - 21 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Nilai realiasi investasi Internal
15 Persentase kenaikan • Investasi di Desa, Daerah tertinggal, dan swasta di (Laporan Hasil Evaluasi
investasi di transmigrasi adalah kegiatan Desa/Perdesaan, tahun Direktorat Jenderal
Desa/Perdesaan penanaman modal untuk peningkatan berjalan dikurangi Pengembanan Ekonomi
produksi, nilai tambah, serta pemasaran dengan Nilai investasi dan Investasi Desa, Daerah
produk unggulan. tahun sebelumnya Tertinggal, dan
dibagi dengan nilai Transmigrasi)
• Nilai investasi yang dimaksud adalah investasi tahun
nilai realisasi investasi swasta terdiri sebelumnya dikali dan Eksternal
dari penanaman modal dalam negeri 100%. (Badan Koordinasi
(PMDN) dan penanaman modal asing Penanaman Modal
(PMA). dan/atau Badan Pusat
Statistik)
• Investasi Perdesaan adalah nilai total
investasi di seluruh kabupaten di
Indonesia.

16 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Desa/Perdesaan, Nilai PDRB ADHK di Internal

pertumbuhan daerah tertinggal dan Kawasan transmigrasi Desa/Perdesaan, Daerah dan Eksternal (Badan
ekonomi desa, daerah dapat diukur dengan menggunakan Produk Tertinggal, dan Pusat Statistik)
tertinggal dan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang Transmigrasi tahun

transmigrasi/perdesa menggambarkan kemampuan suatu wilayah berjalan dikurangi

an untuk menciptakan nilai tambah pada suatu dengan Nilai PDRB

waktu tertentu ADHK tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto maupun dibagi dengan nilai
agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) PDRB ADHK tahun
versi penilaian yaitu atas dasar “harga sebelumnya dikali 100%

berlaku”(ADHB) dan atas dasar “harga

konstan”(ADHK). Disebut sebagai harga

berlaku karena seluruh agregat dinilai

NO. INDIKATOR KINERJA - 22 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Internal
dengan menggunakan harga pada tahun (Laporan Hasil Evaluasi
berjalan sedangkan harga konstan Direktorat Jenderal
penilaiannya didasarkan kepada harga satu Percepatan Pembangunan
tahun dasar tertentu dalam publikasi ini Daerah Tertinggal)
digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan PDRB Desa/Perdesaan
diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar
harga konstan.

PDRB Perdesaan adalah Total PDRB seluruh
Kabupaten di Indonesia.

17 Jumlah Kabupaten • Daerah tertinggal adalah daerah Jumlah Kabupaten
Daerah Tertinggal kabupaten yang wilayah serta Daerah Tertinggal per
masyarakatnya kurang berkembang tahun
dibandingkan dengan daerah lain dalam
skala nasional (definisi PP 78 Tahun
2014) Penetapan daerah tertinggal yang
terentaskan berdasarkan PP 78
dilaksanakan pada akhir periode,
sedangkan setiap tahunnya dikeluarkan
data proyeksi jumlah kabupaten daerah
tertinggal

• Percepatan pembangunan daerah
tertinggal termasuk percepatan
pembangunan daerah dengan
karakteristik wilayah tertentu

NO. INDIKATOR KINERJA - 23 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Internal
18 Persentase Penduduk Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Rata-rata Persentase (Laporan Hasil Evaluasi
Miskin di Daerah Statistik menggunakan konsep kemampuan penduduk miskin Direktorat Jenderal
Tertinggal memenuhi kebutuhan dasar (basic needs didaerah tertinggal. Percepatan Pembangunan
approach). Daerah Tertinggal)

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dan Eksternal
dipandang sebagai ketidakmampuan dari (Badan Pusat Statistik)
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, Penduduk
Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran perkapita perbulan
dibawah garis kemiskinan.

19 Nilai Rata-rata Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Rata-rata Indeks Internal
Pembangunan pengukuran perbandingan dari Umur Pembangunan Manusia (Laporan Hasil Evaluasi
Manusiadi Daerah panjang dan hidup sehat (a long and healthy di Daerah Tertinggal per Direktorat Jenderal
Tertinggal life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar tahun. Percepatan Pembangunan
hidup layak (decent standard of living). Daerah Tertinggal)
(sumber definisi Badan Pusat Statistik) berbasiskan data dari
Badan Pusat Statistik

20 Rata-rata nilai indeks Kawasan Transmigrasi yang menjadi Rata-rata nilai indeks Internal
perkembangan 52 (Laporan Hasil
perkembangan 52 prioritas nasional adalah Kawasan kawasan transmigrasi Pengukuran Indeks
pertahun Perkembangan Kawasan
kawasan transmigrasi Transmigrasi yang masuk ke dalam 52 Transmigrasi cq Direktorat
Jenderal Pembangunan
Prioritas Nasional yang Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan. danPengembangan
Kawasan Transmigrasi)
direvitalisasi Indeks perkembangan kawasan

transmigrasi adalah indikator untuk

mengukur perkembangan kawasan

- 24 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

transmigrasi dengan rincian:

IPKT < 50 = Berkembang

50 ≤ IPKT < 75 = Mandiri

IPKT ≥ 75 = Berdaya Saing

Dengan target akhir tahun 2024:
• 12 Kawasan Transmigrasi

Berkembang;
• 33 Kawasan Transmigrasi Mandiri;
• 7 Kawasan Transmigrasi Berdaya

saing.

21 Rata-rata nilai indeks Kawasan Transmigrasi yang menjadi Rata-rata nilai indeks Internal
perkembangan 100 prioritas kementerian adalah Kawasan perkembangan 100 (laporan hasil evaluasi
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi yang masuk ke dalam 100 kawasan transmigrasi perkembangan indeks 100
Prioritas kementerian Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan pertahun Kawasan Transmigrasi
yang direvitalisasi yang masuk dalam Rencana Strategis Prioritas Kementerian cq
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Direktorat Jenderal
Tahun 2020-2024. Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Indeks perkembangan kawasan Transmigrasi)
transmigrasi adalah indikator untuk
mengukur perkembangan kawasan
transmigrasi dengan rincian:

IPKT < 50 = Berkembang

50 ≤ IPKT < 75 = Mandiri

IPKT ≥ 75 = Berdaya Saing

NO. INDIKATOR KINERJA - 25 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Indeks kepuasan Internal
pengguna atas layanan BPIDDTT (Pusat Data dan
Dengan target akhir tahun 2024: data dan informasi Informasi Desa, Daerah
• 60 Kawasan Transmigrasi kementerian terhadap Tertinggal dan
kualitas layanan data Transmigrasi)
Berkembang; dan informasi per
• 40 Kawasan Transmigrasi Mandiri. tahun

22 Tingkat Kepuasan Kepuasan atas Layanan data dan sistem

pengguna atas layanan informasi yang terintegrasi adalah

data dan informasi pengintegrasian data dan informasi seluruh

Kementerian Desa, desa di Indonesia melalui sistem yang

Pembangunan Daerah mencakup informasi:

Tertinggal, dan 1. Kondisi Desa, yang digambarkan
Transmigrasi yang melalui IDM;
terintegrasi
2. Capaian SDGs Desa untuk level Desa,
Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi;

3. Data profil pendamping dan kinerja
Tenaga Pendamping Professional /
TPP melalui daily report pendamping;

4. Data BUMDES dan BUMDESMA (Data
profil, perkembangan usaha, status
badan hukum, status pemeringkatan
Bumdes dan Bumdesma);

5. Peraturan perundangan tentang desa,
daerah tertinggal dan transmigrasi;

6. Peta dan lokasi kegiatan dan program
pembangunan desa;

7. Hasil Sapa Desa secara periodik
(Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan
);

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

NO. INDIKATOR KINERJA - 26 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
(APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Perubahan;

9. Data monitoring dan evaluasi
Penggunaan Dana Desa;

10. Rekomendasi pembangunan Desa
berdasarkan hasil evaluasi
perkembangan SDGs Desa dan IDM.

kriteria skor penilaian nilai indeks
kepuasan :

- Sangat Baik: 4

- Baik: 3

- Kurang Baik: 2

- Tidak Baik: 1

23 Persentase dokumen Dokumen perumusan Kebijakan Jumlah perumusan Internal
Kebijakan Pembangunan BPIDDTT (Pusat
pengembangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Desa dan Perdesaan, Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Daerah Desa, Daerah Tertinggal
kebijakan desa, daerah Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertinggal dan dan Transmigrasi)
Transmigrasi yang
tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan. diimplementasikan
dibagi dengan Jumlah
transmigrasi yang perumusan Kebijakan
yang dihasilkan tahun
diimplementasikan berjalan dan atau satu
tahun sebelumnya
dan atau menjadi dikali 100%.

rujukan dalam

pelaksanaan kebijakan

NO. INDIKATOR KINERJA - 27 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah produk atau Internal
24 Persentase dokumen dokumen perencanaan BPIDDTT (Pusat
perencanaan induk Dokumen Rencana Pembangunan Desa dan Induk dan roadmap Penyusunan Keterpaduan
dan roadmap Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan desa, Rencana Pembangunan
pembangunan desa, dan Transmigrasi yang disusun dan direviu Daerah Tertinggal dan DDTT)
daerah tertinggal, dan meliputi: Transmigrasi yang
transmigrasi yang diimplementasikan dan
diimplementasikan 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan atau menjadi rujukan
dan atau menjadi Desa (2020 - 2024 dan 2025 - 2029); dibagi dengan jumlah
rujukan dalam seluruh produk atau
pelaksanaan kebijakan 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan dokumen perencanaan
Kawasan Perdesaan (2020 - 2024 dan Pembangunan desa,
2025 - 2029); Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang
3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa disusun dikali 100%.
dan Perdesaan (2025-2029)

4. Peta Jalan (road map) Pembangunan
Daerah Tertinggal (STRANAS) (2020 -
2024 dan 2025 - 2029);

5. Peta Jalan (road map) Pembangunan
Transmigrasi (2020 - 2024 dan
2025 - 2029);

6. Peta Jalan (road map) Pengembangan
SDM;

7. Road map BUMDESA DAN BUMDESMA;

8. Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Perdesaan
(Pembangunan Desa, Kawasan
Perdesaan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi) 2020 – 2045;

- 28 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah perumusan Internal
9. Dokumen Prioritas Lokus dan Fokus; Kebijakan daya saing BPIDDTT (Pusat
Desa dan Perdesaan, Pengembangan Daya Saing
10. Dokumen Dokumen NSPK Keterpaduan Pembangunan Daerah DDTT)
Rencana Pembangunan DPDTT; Tertinggal dan
Transmigrasi yang
Peta Jalan yang disusun adalah dokumen diimplementasikan
pembangunan desa dan perdesaan, Daerah dibagi dengan Jumlah
Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020- perumusan Kebijakan
2024 dan tahun 2025-2030. daya saing yang
dihasilkan tahun
Percepatan pembangunan daerah tertinggal berjalan dan atau satu
termasuk percepatan pembangunan daerah
dengan karakteristik wilayah tertentu.

Implementasi dokumen perencanaan
Pembangunan desa, Perdesaan, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi adalah
kesesuaian dokumen perencanaan teknis
dengan dokumen rencana induk.

25 Persentase dokumen Dokumen pengembangan kebijakan daya

pengembangan saing Desa dan Perdesaan, Pembangunan

kebijakan daya saing Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang

desa, daerah meliputi pengembangan kreativitas dan

tertinggal, dan inovasi, pengembangan teknologi tepat

transmigrasi yang guna, pengembangan teknologi tinggi,

diimplementasikan pengembangan teknologi digital.

dan atau menjadi

rujukan dalam

pelaksanaan kebijakan

NO. INDIKATOR KINERJA - 29 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
tahun sebelumnya
dikali 100%

26 Persentase ASN Standar Kompetensi Jabatan adalah Jumlah ASN yang Internal
Kementerian yang persyaratan kompetensi manajerial/ sosial memenuhi standar Sekretaris Jenderal
memenuhi standar kultural/ teknikal minimal yang harus kompetensi jabatan BPSDMPMD
kompetensi jabatan dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara tahun berjalan dibagi
(ASN) setelah mengikuti pelatihan. dengan Jumlah seluruh
ASN dikali 100%
Kompetensi adalah karakteristik dan
kemampuan yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikapsesuai
dengan hasil pelatihan.

Target ASN yang memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan pada tahun 2024 adalah
90%

27 Persentase Kader Kader Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kader Internal
(Badan Pengembangan
Pemberdayaan Perdesaan yang mampu melakukan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Masyarakat Perdesaan pendampingan masyarakat perdesaan harus Masyarakat Perdesaan dan Pemberdayaan
yang mampu lulus dan bersertifikat sesuai dengan yang mampu melakukan Masyarakat)
menumbuhkan dan standar kompetensi. pendampingan

mengembangkan serta Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan masyarakat perdesaan
menggerakan mengacu pada Modul/ Dokumen Rencana (lulus dan bersertifikat)
prakarsa, partisipasi Aksi pada bidang: per tahun dibagi dengan
dan swadaya gotong jumlah seluruh Kader
royong 1. Perdesaan; Pemberdayaan
2. Daerah Tertinggal; dan Masyarakat Perdesaan
3. Transmigrasi dikali 100%

NO. INDIKATOR KINERJA - 30 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) adalah unsur masyarakat desa
yang potensial dan ditetapkan oleh Kepala
Desa sebagai Kader untuk menumbuhkan
dan mengembangkan, serta menggerakan
prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong
royong masyarakat desa, dan/atau
ditugaskan mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan oleh UPT Balai
Besar/balai Kementerian Desa, PDTT.

Pendampingan masyarakat desa adalah
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
melalui asistensi, pengorganlsasian.
pengarahan. dan pendamplngan
masyarakat desa.

28 Nilai Pelaksanaan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai indeks Reformasi Eksternal
Reformasi Birokrasi Nilai indeks yang diperoleh dari hasil Birokrasi (RB) pada (Kementerian
Kementerian Desa, evaluasi oleh KementerianPendayagunaan tahun sebelumnya Pendayagunaan Aparatur
Pembangunan Daerah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Negara dan Reformasi
Tertinggal, dan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi)
Transmigrasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku

Penilaian Reformasi Birokrasi mencakup
capaian kinerja 8 (delapan) area
Perubahan, yang meliputi kinerja:
1. Manajemen Perubahan;

- 31 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

2. Penataan Peraturan Perundang-

undangan;

3. Penataan dan penguatan

Kelembagaan;

4. Penataan Tata Laksana;

5. Penguatan Ssitem Manajemen SDM

Aparatur

6. Penguatan Akuntabilitas

7. Penguatan Pengawasan; dan

8. Peningkatan kualitas Pelayanan

Publik

SEKRETARIAT JENDERAL

- 26 -

III. IKU UNIT ESELON I DAN II

1. Sekretariat Jenderal

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

2 Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
3 Fungsi : 1) Koordinasi kegiatan Kementerian;
2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,
dan dokumentasi Kementerian;
4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan
advokasi hukum;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan
pengadaan barang/jasa; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama :

- 27 -
IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kualitas Manajemen SDM Aparatur Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian Desa, Pembangunan
Kementerian DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

2 Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Menguatnya Kelembagaan dan Tatalaksana Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian
Tingkat penerapan pengendalian intern
3 Sekretariat Jenderal

Terwujudnya perubahan mindset pegawai ASN Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
4 Kementerian mendukung percepatan penerapan Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal

Reformasi Birokrasi (RB) Nilai Pengawasan Kearsipan Kementerian Desa, PDTdan Transmigrasi

5 Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerjadi lingkungan
Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK
6 Meningkatnya layanan saranadan prasarana dan
layanan pengadaan BMN)

Persentase penurunan jumlah komplain Stakeholders terhadap
7 Layanan Pengadaan Barang/Jasa

8 Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk
Meningkatnya layanan dukunganregulasi, mendukung operasionalisasi kebijakan Kementerian dan/atau mandat
pertimbangan hukum dan advokasi hukum
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
9
Persentase penangan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi, dan
10 Meningkatnya kinerja penatakelolaan anggaran pemberian pertimbangan hukum)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LaporanKeuangan

NO. SASARAN PROGRAM - 28 -
dan keuangan INDIKATOR KINERJA UTAMA

11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

12 Meningkatnya AkuntabilitasKinerja Kementerain Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa,
Desa, Daerah Tertinggal, dan Trnsmigrasi Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi

13 Meningkatnya kinerja perencanaan dan Nilai SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan
penganggaran Transmigrasi

14 Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
manajemen Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi

15 Meningkatnya layanan keterbukaan informasi Tingkat kepuasan aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
publik Tertinggal dan Transmigrasiatas pelayanan dukungan manajemen

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Nilai Keterbukaan Informasi publik Kementerian Desa,Pembangunan
16 pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Internal Pemerintah (APIP) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternaldan APIP lingkup
Sekretariat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian
Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

- 29 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT JENDERAL

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Nilai Penerapan Sistem Merit Nilai Hasil Penilaian Eksternal
1 Indeks Penerapan Sistem berdasarkan 8 Aspek Penilaian Indeks Penerapan Sistem ▪ Badan Kepegawaian
Merit Kementerian Desa, Penerapan Sistem Merit Merit per Tahun, di
Pembangunan Daerah Manajemen Aparatur Sipil lingkungan Kementerian NegaraRepublik
Tertinggal, dan Negara (ASN) dengan Desa, Pembangunan Indonesia
Transmigrasi menggunakan instrumen dari Daerah Tertinggal, dan ▪ Kementerian PAN
Komisi Aparatur Sipil Negara Transmigrasi per tahun. dan RB
(KASN) (Peraturan Pemerintah ▪ KASN
no 11 Tahun 2017 Pasal 134 ayat
(2)).
Kategori I,
Buruk: (100 - 174), Indeks (0.2 -
0.4)
Kategori II,
Kurang: (175 - 249), Indeks (0.41
- 0.6)
Kategori III,
Baik: (250 - 324), Indeks (0,61 -
0,8)
Kategori IV,
Sangat Baik: (325 - 400), Indeks
(0,81 - 1.0)

Pengertian Sistem Merit
adalah kebijakan dan
manajemen ASN yang

- 30 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja yang
diberlakukan secara adil dan
wajar dengan tanpa
diskriminasi.

Ruang lingkup Sistem Merit
(Permen PAN dan RB No 40
Tahun 2018) sebagai berikut:
1. Melakukan rekrutmen, seleksi

dan promosi berdasarkan
kompetisi yang terbuka dan adil
dengan menyusun perencanaan
sumber daya manusia aparatur
secara berkelanjutan;
2. Memperlakukan Pegawai ASN
secara adil dan setara;
3. Mengelola pegawai ASN secara
efektif dan efisien;
4. Memberikan remunerasi yang
setara untuk pekerjaan-
pekerjaan yang setara dengan
memperhatikan hasil kinerja;
5. Memberikan penghargaan atas
kinerja pegawai yang tinggi;
6. Memberikan hukuman atas

NO. INDIKATOR KINERJA - 31 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Nilai Indeks kesehatan
DEFINISI OPERASIONAL organisasi Kementerian Internal (Laporan Hasil
2 Indeks kesehatan pertahun. Pengukuran Indeks
organisasiKementerian pelanggaran disiplin; Kesehatan Organisasi
Desa, Pembangunan 7. Menjaga standar yang tinggi dari Biro Kepegawaian
Daerah Tertinggal, dan dan Organisasi)
Transmigrasi untuk integritas, perilaku, dan
kepedulian untuk kepentingan
masyarakat;
8. Menerapkan pengisian jabatan
dengan uji kompetensi sesuai
standar kompetensi jabatan
yang dipersyaratkan;
9. Memberikan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi
kepada pegawai ASN;
10. Melaksanakan manajemen
kinerja pegawai untuk
mencapai tujuan organisasi.
11. Melindungi pegawai ASN dari
intervensi politik dan tindakan
kesewenang-wenangan; dan
12. Memberikan perlindungan
kepada pegawai.

Kesehatan organisasi adalah
efektivitas organisasi untuk
mencapai tujuan dalam
mewujudkan visi dan misi
organisasi sesuai dengan
mandat yang diembannya.

- 32 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Efektivitas organisasi dapat
diukur sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang
hendak dicapai;

2. Kejelasan strategi
pencapaian tujuan;

3. Kejelasan sistem kerja

4. Proses analisis dan
perumusan kebijaksanaan
yang mantap;

5. Perencanaan yang matang;

6. Penyusunan program yang
tepat;

7. Tersedianya sarana dan
prasarana;

Sistem pengawasan dan
pengendalian yang bersifat
mendidik.

Penilaian Kesehatan Organisasi
Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dilakukan melalui
tahapan:

a. Survei Kesehatan Organisasi
Kementerian Desa, PDT dan

- 33 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Transmigrasi; Internal (Laporan
Pelaksanaan SPIP dari
b. Focus Group Discussion Biro Kepegawaian dan
(FGD);dan Organisasi) dan
Eksternal (APIP)
c. Reviu dokumen, dalam hal
diperlukan. Eksternal (APIP)

3 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian Tingkat penerapan
pengendalian intern intern adalah: pengendalian intern
Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal per
Level 0 : Belum ada SPIP tahun.

Level 1 : Rintisan SPIP

Level 2 : Berkembang

Level 3 : Terdefinisi

Level 4 : Terkelola dan terukur

Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian
intern dikeluarkan oleh BPKP.

4 Persentase Nilai Hasil Hasil Penilaian Mandiri Nilai Hasil Penilaian
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mandiri Pelaksanaan
Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Reformasi Birokrasi
Birokrasi (PMPRB) diperoleh dari hasil evaluasi oleh (PMPRB) di Inspektorat
Sekretariat Jenderal APIP atas pelaksanaan 8 area Jenderal dibagi nilai
perubahan Reformasi Birokrasi. maksimal PMPRB pada
tahun berjalan dikali
100%.

NO. INDIKATOR KINERJA - 34 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (ANRI)

5 Nilai Pengawasan Pengawasan Kearsipan adalah Nilai Pengawasan
Kearsipan Kementerian proses kegiatan dalam menilai Kearsipan per Tahun.
Desa, PDT dan kesesuaian antara prinsip, kaidah,
Transmigrasi dan standar kearsipan dengan
penyelenggaraan kearsipan.

Penilai Pengawasan Kearsipan
adalah lembaga Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI).

6 Persentase terpenuhinya Rencana kebutuhan BMN Persentase terpenuhinya Internal (Biro Umum
prasarana dan sarana merupakan salah satu dasar prasarana dan sarana dan Layanan

kerjadi lingkungan bagi Kementerian dalam kerjadi lingkungan Pengadaan)

Kementerian berdasarkan pengusulan penyediaan Kementerian berdasarkan

Rencana Kebutuhan anggaran untuk kebutuhan BMN Rencana Kebutuhan

Barang Milik Negara baru serta penyusunan rencana Barang Milik Negara per

(RK BMN) kerja dan anggaran. tahun.

7 Persentase penurunan Keluhan/ komplain Stakeholders Jumlah keluhan/ komplain Internal (Biro Umum
jumlah komplain atas proses layanan pengadaan dibagi dengan jumlah dan Layanan
Stakeholders terhadap barang dan jasa melalui Sistem pengadaan per tahun dikali Pengadaan)
Layanan Pengadaan Pengadaaan Secara Elektronik 100%.
Barang/Jasa (SPSE).
(-) : Baik
Stakeholders adalah pihak
pengguna dan penyedia barang (+) : Buruk
dan jasa.

- 35 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (Biro Hukum)

8 Persentase regulasi yang Regulasi bidang Desa, Jumlah regulasi yang Internal (Biro Hukum)
ditetapkan sesuai mandat Pembangunan Daerah ditetapkan dibagi dengan

dan kewenangan dalam Tertinggal dan Transmigrasi jumlah regulasi sesuai

peraturan perundang- yang ditetapkan adalah Undang- mandat dalam peraturan
perundang-undangan
undangan Undang, Peraturan
Pemerintah,Peraturan Presiden, dikali 100%

Peraturan Menteri, dan

Keputusanmenteri sebagai

tindak lanjut mandat dan

kewenangan dari peraturan

perundang-undangan

9 Persentase penangan Litigasi adalah proses Jumlah permasalahan
permasalahan hukum menyelesaikan perselisihan hukum yang ditangani
dibagi jumlah
(litigasi, non-litigasi, dan hukum di pengadilan dimana permasalahan hukum
yang terjadi dikali 100%.
pemberian pertimbangan setiap pihak yang bersengketa

hukum) mendapatkan kesempatan

untuk mengajukan gugatan dan

bantahan.

Non-litigasi adalah proses
menyelesaikan perselisihan
hukum diluar pengadilan.

Pemberian pertimbangan
hukum yang dimaksud adalah
pemberian pendapat dan
pendampingan hukum.

NO. INDIKATOR KINERJA - 36 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (BPK RI)

10 Opini Badan Pemeriksa Opini/Pendapat yang Nilai kewajaran atas Eksternal (Kementerian
Keuangan (BPK) atas dikeluarkan oleh BPK RI penyajian Laporan Keuangan)
Laporan Keuangan mengenai kewajaran atas Keuangan Kementerian
Kementerian Desa, penyajian Laporan Keuangan secara profesional yang
Pembangunan Daerah Kementerian secara profesional. dikeluarkan oleh BPK RI
Tertinggal dan per tahun.
Transmigrasi

11 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Nilai atas Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Kementerian ukuran evaluasi kinerja Anggaran per tahun
Desa, Pembangunan pelaksanaan anggaran yang
Daerah Tertinggal dan memuat 13 indikator dan
Transmigrasi mencerminkan aspek
kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan anggaran,
kepatuhan pada regulasi, serta
efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan.

IKPA meliputi 13 indikator yakni:
1. Penyerapan Anggaran

(bobot nilai 15%);
2. Data kontrak (bobot nilai

15%);
3. Penyelesaian tagihan

(bobot nilai 12%);
4. Konfirmasi output (bobot

- 37 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
nilai 10%); Eksternal
5. Pengelolaan Uang (KemenPANRB)

Persediaandan Tambahan
uang persediaan (bobot
nilai 8%);
6. Revisi DIPA (bobot nilai
5%);
7. Deviasi Halaman III DIPA
(bobot nilai 5%);
8. LPJ bendahara (bobot nilai
5%);
9. Perencanaan kas (bobot
nilai 5%);
10. Kesalahan surat perintah
membayar (bobot nilai
5%);
11. Retur surat perintah
pencairandana (bobot nilai
5%);
12. pagu minus (bobot nilai
5%);
13. Dispensasi SPM (bobot
nilai 5%).

12 Nilai SAKIP Kementerian Evaluasi atas implementasi Nilai hasil evaluasi atas
Desa, Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja implementasi Sistem
Daerah Tertinggal dan Instansi Pemerintah (SAKIP) Akuntabilitas Kinerja
Transmigrasi Kementerian pada tahun Instansi Pemerintah

- 38 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA sebelumnya
(SAKIP) Kementerian Eksternal (Kemenkeu
pada tahun sebelumnya DJA)

13 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Nilai hasil evaluasi atas
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Anggaran Kementerian Kerja dan Anggaran
Kementerian Desa, berdasarkan ketentuan Kementerian per tahun
Pembangunan Daerah peraturan perundang-undangan
Tertinggal dan yang berkenaan dengan
Transmigrasi pengukuran dan evaluasi kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L dari
Kementerian Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana
Kerja dan Anggaran
menggunakan 5 (lima) indikator
sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

2. Konsistensi atas rencana
penarikan dana awal;

3. Konsistensi atas penarikan
danarevisi;

4. Pencapaian keluaran; dan

5. Efisiensi

NO. INDIKATOR KINERJA - 39 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Internal (Laporan Hasil
Survey dari Biro
14 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian Nilai hasil survey Perencanaan dan
aparatur Kementerian kepuasan pengguna layanan/ kepuasan aparatur Kerjasama)
Desa, Pembangunan pegawai internal kementerian Kementerian per tahun.
Daerah Tertinggal dan terhadap kualitas layanan Eksternal (Komisi
Transmigrasi atas Sekretariat Jenderal pada tahun Informasi Pusat)
pelayanan dukungan yang bersangkutan.
manajemen Kriteria skor penilaian sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, adalah:

Sangat Baik = 4
Baik = 3

Kurang Baik = 2
Tidak Baik = 1

15 Nilai Keterbukaan Nilai keterbukaan informasi Nilai keterbukaan
Informasi publik publik dari Komisi Informasi informasi publik
Kementerian Desa, Pusat adalah hasil penilaian
Pembangunan Daerah terhadap indikator Keterbukaan
Tertinggal dan Informasi pada Badan Publik
Transmigrasi lebih ditekankan pada
Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Informasi Publik
sebagai jaminan hak masyarakat
atas Informasi Publik.

Penilaian dilakukan
berdasarkan :

A. Untuk bobot nilai pada
setiap alur kegiatan, sebagai

- 40 -

NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA berikut:

1. Verifikasi SAQ (Self
Assessment
Questionaire), berbobot
30%;

2. Verifikasi Lanjutan Acak,
berbobot 30%;

3. Visitasi, berbobot 40%.

B. Untuk bobot nilai pada
masing-masing indikator
dalam SAQ, sebagai berikut:

1. Mengumumkan
Informasi Publik
berbobot 25%;

2. Menyediakan Informasi
Publik berbobot 20%;

3. Pelayanan Informasi
Publik berbobot 25%;
dan

4. Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
Informasi Publik berbobot
30%.

NO. INDIKATOR KINERJA - 41 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL
16 Persentase rekomendasi Rekomendasi Tindak Internal (Laporan
hasil pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil LanjutHasil Pemeriksaan TindakLanjut
eksternal dan APIP Pemeriksaan adalah tindak (TLHP) yang Rekomendasi Temuan
lingkup Sekretariat lanjut yang dilakukan oleh ditindaklanjuti dibagi Hasil Pemeriksaan
Jenderal yang pejabat yang berwenang dalam total rekomendasi Tindak Eksternal dan APIP
ditindaklanjuti (Sistem rangka melaksanakan Lanjut Hasil Pemeriksaan (Aparat Pengawasan
Pengendalian Internal saran/rekomendasihasil (TLHP) dikali 100%. Intern Pemerintah) dari
dan Kepatuhan terhadap pemeriksaan eksternal dan Biro Keuangan dan
Perundang-undangan) Aparat Pengawasan Intern Barang Milik Negara)
Pemerintah (APIP) baik
keuanganmaupun Sistem
Pengendalian Internal.

NAMA JABATAN PARAF