- 42 -
a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
1 Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Kerja Sama
2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan manajemen kinerja,
penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan program kerja sama, serta evaluasidan
pelaporan Kementerian.
3 Fungsi : 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian;
2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran
Kementerian;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian;
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 43 -
IKU BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang
disusun berbasis kinerja
Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan
2 Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam
dokumen perencanaan
3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)
Sekretariat Jenderal
4 Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Transmigrasi yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
5 Tertinggal, dan Transmigrasi Nilai rata-rata implementasi Manajemen Resiko di seluruh
Unit Kerja Eselon I
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawasan Intern
6 Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi implementasiSistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat
Jenderal
7 Meningkatnya kinerja perencanaandan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
penganggaran Sekretariat Jenderal
8 Meningkatnya kepuasan atas layanan Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan
dukungan manajemen Perencanaan
Tersedianya kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi perencanaan program dan
9 Perencanaan Program dan Anggaran anggran yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
NO. SASARAN KEGIATAN - 44 -
Terselesaikannya tindak lanjut hasil INDIKATOR KINERJA UTAMA
10 pemeriksaan eksternal dan Aparat
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP
Pengawasan Intern Pemerintah yang ditindaklanjuti
- 45 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
1 Persentase dokumen Dokumen perencanaan dan anggaran terdiri Jumlah dokumen perencanaan, Internal (Biro
perencanaan program dan dari: dan anggaran di lingkungan Perencanaan dan
anggaran yang disusun Kementerian Desa, Kerja Sama)
berbasis kinerja 1. Rencana Strategis (RENSTRA); Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU); yang disusun tepat waktu
sesuai ketentuan dibagi
3. Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Kerja dengan jumlah seluruh
Tahunan (RKT); dokumen perencanaan, kinerja
dan anggaran yang wajib
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / disusun dikali 100%
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL);
5. Perjanjian Kinerja (PK).
2 Persentase kerjasama Kerjasama program/kegiatan meliputi: Jumlah kerjasama Internal (Biro
program/kegiatan yang program/kegiatan yang Perencanaan dan
teranggarkan dalam 1. Penyusunan rencana aksi nasional teranggarkan dibagi dengan Kerja Sama)
dokumen perencanaan pembangunan antar Kementerian jumlah kerjasama program
/Lembaga/Daerah/Masyarakat; kegiatan dalam dokumen
perencanaan dikali 100%
2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
3. Kesepakatam kerjasama lainnya Dokumen
Perencanaan adalah Rencana Kerja.
(RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
Dokumen Perencanaan kerjasama disusun
pada satu tahun sebelumnya (T-1)
NO. INDIKATOR KINERJA - 46 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai hasil evaluasi atas Eksternal Aparat
3 Nilai Sistem Akuntabilitas implementasi Sistem Pengawasan
Kinerja Instansi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Intern
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal Pemerintah (SAKIP) Pemerintah)
Pemerintah (SAKIP) adalah hasil Evaluasi Aparat Pengawasan Sekretariat Jenderal
Intern Pemerintah (APIP) atas implementasi
Sekretariat Jenderal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal
4 Persentase penyampaian Penyampaian Laporan satuan kerja di Jumlah laporan satuan kerja di Internal (Biro
laporan satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan lingkungan Kementerian Desa, Perencanaan dan
lingkungan Kementerian Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tepat Pembangunan Daerah Kerja Sama)
Desa, Pembangunan waktu sesuai ketentuan. Tertinggal, dan Transmigrasi
Daerah Tertinggal, dan yang disampaikan tepat waktu
Transmigrasi yang tepat Laporan yang wajib disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dibagi
waktu sesuai dengan dan sesuai ketentuan, terdiri atas: dengan jumlah seluruh
ketentuan laporan satuan kerja yang
a. Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas wajib disampaikan dikali
pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/ 100%
Lembaga berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2006;
b. Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian / Lembaga berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 249
Tahun 2011;
c. Laporan capaian atas sasaran strategis dan
indikator kinerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Laporan Kinerja) pada tahun
sebelumnya.
- 47 -
NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Satuan kerja dalam hal ini adalah satuan kerja Internal (Biro
yang memperoleh alokasi anggaran dari Perencanaan dan
Pengguna Anggaran. Kerja Sama)
5 Nilai rata-rata Manajemen resiko adalah suatu usaha untuk Jumlah nilai implementasi Internal (Biro
implementasi Manajemen mengetahui, menganalisis serta manajemen resiko seluruh Perencanaan dan
Resiko diseluruh Unit mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan UnitKerja Eselon I dibagi Kerja Sama)
Kerja Eselon I dengan tujuan untuk mencapai sasaran jumlah Unit Kerja Eselon I
organisasi Eksternal
6 Persentase tindak lanjut (Kementerian
rekomendasi Aparat Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Jumlah rekomendasi yang Keuangan)
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas hasil evaluasi ditindaklanjuti dibagi dengan
Pemerintah (APIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja jumlah seluruh rekomendasi
hasil evaluasi Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat dikali 100%
implementasi Sistem Jenderal adalah rekomendasi yang dihasilkan
Akuntabilitas Kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Instansi Pemerintah (APIP) saat melakukan evaluasi implementasi
(SAKIP) Sekretariat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Jenderal Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal,
meliputi rekomendasi pembuatan juknis,
7 Nilai Kinerja atas permen, pedoman serta, Norma, Standar,
Pelaksanaan Rencana Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dll
Kerja dan Anggaran
Sekretariat Jenderal Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Nilai hasil evaluasi atas
Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Pelaksanaan Rencana Kerja
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- dan Anggaran Sekretariat
undangan yang berkenaan dengan pengukuran Jenderal per tahun
dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
dari Kementerian Keuangan RI.
Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan
NO. INDIKATOR KINERJA - 48 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL
Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator
sebagai berikut:
1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi atas rencana penarikan dana
awal;
3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;
4. Pencapaian keluaran; dan
5. Efisiensi.
8 Tingkat kepuasan aparatur Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Internal (Biro
aparatur Kementerian per Perencanaan dan
Kementerian atas Layanan layanan/ pegawai internal kementerian tahun Kerja Sama)
Perencanaan terhadap kualitas layanan Biro Perencanaan
pada tahun yang bersangkutan.
Kriteria skor penilaian sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, adalah:
Sangat Baik = 4 Baik = 3
Kurang Baik = 2
Tidak Baik = 1
9 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi perencanaan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Biro
regulasi Perencanaan Program Perencanaan dan
dan regulasi perencanaan program dan anggaran yang ditetapkan dan anggaran yang ditetapkan Kerja Sama)
pada tahun yang bersangkutan
program dan anggran yang mengacu pada Dokumen Rencana Induk
ditetapkan pada tahun perencanaan program dan anggaran
yang bersangkutan Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
diantaranya:
- 49 -
NO. INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Internal
Tahun 2020-2024; (Laporan Tindak
Lanjut
b. Rencana Strategis Perencanaan Program Rekomendasi
dan anggaran Tahun 2020-2024; Temuan Hasil
Pemeriksaan
c. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Eksternal dan
Tahun Anggaran 2020-2024. Aparat Pengawas
Internal
10 Persentase rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi Tindak Lanjut Pemerintah
hasil pemeriksaan Hasil Pemeriksaan (TLHP) (APIP) dari Biro
lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang yang ditindaklanjuti dibagi Perencanaan dan
eksternal dan APIP yang berwenang dalam rangka melaksanakan dan total rekomendasi TLHP dikali Kerja Sama
menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil 100%
ditindaklanjuti pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) baik keuangan
maupun Sistem Pengendalian Internal
NAMA JABATAN PARAF
- 50 -
b. Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara
1 Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2 Tugas
: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan keuangan,
perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang
milik negara Kementerian.
3 Fungsi : 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian;
2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan
Kementerian;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan Kementerian; dan
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan sistem laporan barang milik negara
Kementerian.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 51 -
IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Opini atas Pengendalian internal atas laporan keuangan dan BMN
Meningkatnya kinerja penata kelolaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi aparat pengawas
2 keuangan daN BMN intrn pemerintah(APIP)/Tim Penilai Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I
Nilai atas Indikator Kinerja PelaksanaanAnggaran Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3 Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan
Tersedianya kebijakan dan regulasi Penatausahaan Barang Milik Negara(BMN)
4 Penatakelolaan Keuangan dan Barang Milik Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik
Negara Negara yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
- 52 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang
1 Opini atas sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan Opini atas Penyajian Internal (tim Penilai
Pengendalian internal yang memuat: LaporanKeuangan dan Pengendalian Intern
atas laporan keuangan Barang Milik Negara (BMN) atas Pelaporan
dan BMN Kementerian 1. Neraca Kementerian Desa, PDT Keuangan (PIPK) Unit
Desa, PDT dan dan Transmigrasi Kerja Eselon I) dan
Transmigrasi 2. Laporan Operasional (LO) berdasarkan Standar Eksternal (Aparat
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pengawas Intern
Akuntansi Pemerintah 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) (SAP) dari hasil evaluasi Pemerintah)
(SAP) dari hasil Aparat Pengawas Intern
evaluasi Aparat 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Pemerintah (APIP)/Tim
Pengawas Intern laporan di bidang BMN yang memuat: Penilai Penilai
Pemerintah a. Neraca Pengendalian Intern atas
(APIP)/Tim Penilai b. Laporan Barang Intrakomtable Pelaporan Keuangan (PIPK)
Pengendalian Intrn c. Laporan Barang Ekstrakomtable Unit Kerja Eselon I per
atas Pelaporan d. Laporan Barang Intrakomtable dan tahun
Keuangan (PIPK) Unit Ekstrakomtable
Kerja Eselon I e. Laporan Barang Persediaan
f. Laporan Kondisi Barang
g. Laporan Penyusutan Barang Milik
Negara (BMN)
h. Pelaksanaan Penatausahaan Barang
Milik Negara (BMN)
Penilaian pengendalian internal atas Laporan
Keuangan dan Barang Milik negara (BMN)
dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)/ tim Penilai Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit
Kerja Eselon I.
NO INDIKATOR KINERJA - 53 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL
2 Nilai atas Indikator Nilai atas Indikator Kinerja Eksternal
Kinerja Pelaksanaan Kriteria penilaian : Pelaksanaan Anggaran (Kementerian
Anggaran • Pengendalian Internal Efektif (PIE) Kementerian Desa, PDT dan Keuangan)
Kementerian Desa, • Pengendalian internal efektif dengan Transmigrasi per tahun
PDT dan Transmigrasi
pengecualian (PIEDP)
• Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran yang memuat 12 indikator dan
mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan
dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada
regulasi, serta efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan.
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
meliputi 13 indikator yakni:
1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),
2. Data kontrak (bobot nikai 15%),
3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),
4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),
5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),
6. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) (bobot nilai 5%),
7. Deviasi Halaman III Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot nilai
NO INDIKATOR KINERJA - 54 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL
5%),
8. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
bendahara (bobot nilai 5%),
9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),
10. Kesalahan surat perintah membayar
(bobotnilai 5%),
11. Retur surat perintah pencairan dana
(bobot nilai 5%),
12. Pagu minus (bobot nilai 5%),
13. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
(bobot nilai 5%)
3 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Eksternal (Biro
aparatur Kementerian per Perencanaan dan
aparatur Kementerian layanan/ pegawai internal kementerian tahun KerjaSama)
terhadapkualitas layanan Biro Keuangan dan
atas Layanan
Penatausahaan Barang BMN pada tahun yang bersangkutan.Kriteria
Milik Negara (BMN)
skor penilaian sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, adalah:
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
proses tidak efektif.
NO INDIKATOR KINERJA - 55 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4(Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
4 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Penatakelolaan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Biro
kebijakan dan regulasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang regulasi Penatakelolaan Keuangan dan BMN)
Penatakelolaan ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Keuangan dan Barang Milik
Keuangan dan Barang Induk perencanaan program dan anggaran. Negara yang ditetapkan
Milik Negara yang Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut pada tahun yang
ditetapkan pada tahun diantaranya: bersangkutan.
yang bersangkutan
a. Rencana Strategis Biro Keuangan dan Barang
Milik NegaraTahun 2020-2024;
b. dll.
NAMA - 56 - PARAF
JABATAN
- 57 -
c. Biro Kepegawaian dan Organisasi
1 Nama Unit Organisasi : Biro Kepegawaian dan Organisasi
2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai,
pengembangan pegawai, dan pengelolaan tata usaha kepegawiaan, pembinaan organisasi dan
tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian.
3 Fungsi : 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian;
2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan pegawai Kementerian;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata usaha kepegawaian
Kementerian;
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pembinaan organisasi dan tata laksana
Kementerian;
5) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Kementerian; dan
6) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 58 -
IKU BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yangditetapkan
dan diimplementasikan
2 Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi
(PMPRB) Sekretariat Jenderal
Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
3 sesuai dengan kebutuhan (the right man on the right place in the
Meningkatnya layanan kepegawaian, right time)
organisasi dan tatakasana dalam mendukung
reformasi birokrasi Persentase pemenuhan kuantitas Sumber Daya Manusia(SDM)
4 yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dokumen Man Power
Planning
5 Persentase jumlah ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
yang terpetakan kompetensinya
6 Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas Layanan
Kepegawaian
7 Tersedianya kebijakan danregulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian dan Organisasi
Kepegawaian dan Organisasi yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
- 59 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBERDATA
UTAMA
1 Persentase Standar Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Standar Operasional Internal (Biro
Operasional Prosedur (SOP)teknis berdasarkan Bisnis Proses (L0, Prosedur (SOP) yang Kepegawaian dan
L1, dan L2). diimplementasikan dibagi Organisasi)
(SOP)yang ditetapkan Jumlah SOP yang ditetapkan
dikali 100%.
dan diimplementasikan
2 Persentase Penilaian Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Persentase Penilaian Mandiri Eksternal (Aparat
Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Pengawas Intern
Reformasi Birokrasi Jenderal adalah Nilai indeks yang diperoleh Birokrasi(PMPRB) Sekretariat Pemerintah)
(PMPRB) Sekretariat dari hasil evaluasi oleh APIP (LKE Utama). Jenderal per tahun.
Jenderal
3 Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Jumlah Sumber Daya Manusia Internal (Biro
Kepegawaian dan
kualitas Sumber Daya menduduki jabatanstruktural dan (SDM) yang sesuai dengan Organisasi)
Manusia (SDM) yang fungsional pada berbagai jenjang (Pimpinan kualifikasi jabatan dibagi
sesuaidengan kebutuhan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dengan jumlah Sumber Daya
(the right man on the Administrator, Pengawas, dan Pelaksana) Manusia (SDM) pada tahun
right place in the right telah memenuhi kualifikasi jabatan yangbersangkutan dikali
time) berdasarkan kebutuhan organisasi. 100%.
4 Persentase pemenuhan Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai Jumlah Sumber Daya Manusia Internal (Biro
(SDM) yang ada dibagi jumlah Kepegawaian dan
kuantitas Sumber Daya (Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi kebutuhan Sumber Daya Organisasi)
Manusia (SDM) berdasarkan
Manusia (SDM) yang Pratama, Administrator,Pengawas, dan dokumen Man Power Planning
dikali 100%.
sesuai dengan kebutuhan Pelaksana) di setiap unit kerja sesuai
berdasarkan dokumen dengan dokumen Man Power Planning.
ManPower Planning
- 60 -
5 Persentase jumlah ASN ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Jumlah ASN Kementerian Desa, Internal (Biro
Kementerian Desa, PDT dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian PDT dan Transmigrasi yang Kepegawaian dan
dan Transmigrasi yang Kerja yang bekerja pada Instansi dipetakan berdasarkan standar Organisasi)
Pemerintah. kompetensinya per tahun
terpetakan dibagi jumlah ASN
kompetensinya Standar Kompetensi adalah rumusan kerja Kementerian Desa, PDT dan
yangmencakup aspek pengetahuan, Transmigrasi dikali 100%.
keterampilan dan/ataukeahlian serta sikap
kerja yang relevan dengan pelaksanaan
tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan Nilai minimal
standar kompetensi adalah 76Penilaian
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur dilakukan melalui assessment
setiap tahun.
6 Tingkat kepuasan aparatur Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Eksternal (Biro
Kementerian atas Layanan layanan/pegawai internal kementerian Perencanaan dan
aparatur Kementerian per Kerja Sama)
Kepegawaian terhadap kualitas layanan Biro Kepegawaian tahun
dan Organisasi pada tahun yang
bersangkutan.
Kriteria skor penilaian sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, adalah:
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang
dan tidak jelas,loket terlalu banyak
- 61 -
sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi
masih perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4(Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
7 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi Kepegawaian Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Biro
dan regulasi dan Organisasi yang ditetapkan mengacu regulasi Kepegawaian dan Kepegawaian dan
Kepegawaian dan pada Dokumen Rencana Induk. Organisasi yang ditetapkan Organisasi)
pada tahun yang
Organisasi yang Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut bersangkutan
ditetapkan pada tahun diantaranya:
yang bersangkutan
a. Rencana Strategis Biro Kepagawaian dan
Organisasi Tahun 2020-2024;
b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai struktur organisasi
Kementerian;
c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai unit pelaksana teknis di
Lingkungan Kementerian;
d. dll.
NAMA - 62 - PARAF
JABATAN
- 63 -
d. Biro Hubungan Masyarakat
1 Nama Unit Organisasi : Biro Hubungan Masyarakat
2 Tugas
: Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan koordinasi,
Fungsi pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan masyarakat Kementerian.
: 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan bahan kehumasan serta
pelaksanaan humas internal Kementerian;
2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemberitaan dan
publikasi kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja Kementerian;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan
kelembagaan;
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan dokumentasi dan
perpustakaan Kementerian; dan
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 64 -
IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Jumlah dokumen blue print institutional branding
1 Kementerian Desa,Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi yang ditetapkan
2 Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai
dengandokumen blue print institutional branding Kementerian
3 Meningkatnya layanan keterbukaan
informasi publik Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
4 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase Memorandum ofUnderstanding (MoU) yang
ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5 Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas pelayanan
kehumasan
6 Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
7 Tersedianya kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hubungan Masyarakat
Hubungan Masyarakat yangditetapkan pada tahun yang bersangkutan
- 65 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
1 Jumlah dokumen blue Dokumen blue print yang berisi institutional Jumlah dokumen blue print Internal ( Biro Humas)
print institutional branding Kementerian Desa, Pembangunan institutional branding
branding Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bukan Kementerian Desa,
Desa, Pembangunan personal branding sebagai peningkatan citra Pembangunan Daerah
Daerah Tertinggal, dan positif. Tertinggal, dan
Transmigrasi yang Institutional branding Kementerian Desa, Transmigrasiyang
ditetapkan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan ditetapkan.
Transmigrasi adalah aktivitas peningkatan citra
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi kepada
masyarakat.
2 Persentase kegiatan Kegiatan Kementerian yang terpublikasikan Jumlah kegiatan Internal ( Biro Humas)
Kementerian yang
Kementerian yang adalah kegiatan yang tertuang di dalam terpublikasikan sesuai
dengan dokumen blue print
terpublikasikan sesuai dokumen blue print institutional branding institutional branding
Kementerian Desa,
dengan dokumen blue Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan
print institutional Tertinggal, dan Transmigrasi. Transmigrasidibagi dengan
jumlah seluruh kegiatan
branding Kementerian Kementerian yang
terpublikasikan dikali
Desa, Pembangunan 100%.
Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi
NO INDIKATOR KINERJA - 66 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Jumlah pengaduan Internal ( BiroHumas)
DEFINISI OPERASIONAL masyarakat yang
3 Persentase pengaduan ditindaklanjuti dibagi Internal ( BiroHumas)
masyarakat yang Penanganan pengaduan masyarakat oleh tim jumlah pengaduan
ditindaklanjuti pengaduan dilakukan berdasarkan kewenangan masyarakat yang masuk
dan kriteria bahwa pengaduan terlebih dahulu pada tahun yang sama
4 Persentase di tanggapi di humas Sekretariat Jenderal dikali 100%.
Memorandum of Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya Jumlah PKB dibagi Jumlah
ditangani oleh tim penanganan pengaduan pada MoU dikali 100%
Unit Kerja Eselon I yang lain berdasarkan
Understanding (MoU) dengan Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
yang ditindaklanjuti Tertinggal dan Transmigrasi
menjadi Perjanjian Pengaduan yang jelas identitas dan alamatnya
pelapor, segera dijawab secara tertulis dalam
Kerja Bersama (PKB) waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
pengaduan diterima Penanganan pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan
pengaduan yang mendapatkan respon meliputi
kegiatan penerimaan, pencatatan, penelaahan,
dan konfirmasi.
Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri
atau unit pemrakarsa di lingkungan
Kementerian Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan instansi
pemerintah dan/atau badan hukum yang
dituangkan dalam bentuk tertulis.
Kesepakatan Bersama (MoU) adalah
penyelarasan suatu keinginan atau harapan
yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan
- 67 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan
diantara para pihak tanpa merinci hak dan
kewajiban para pihak.
Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum
para pihak yang merupakan tindak lanjut
kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan
bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan
dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban
serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
perjanjian.
Definisi tersebut berdasarkan Peraturan
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 12
Tahun 2018.
5 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Eksternal (Biro
aparatur Kementerian per Perencanaan dan
aparatur Kementerian layanan/ pegawai internal kementerian tahun Kerja Sama)
atas pelayanan
kehumasan terhadap kualitas layanan Biro Humas pada
tahun yang bersangkutan
Kriteria skor penilaian sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, adalah:
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
- 68 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4(Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
6 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan masyarakat Nilai hasil survey kepuasan Internal ( BiroHumas)
masyarakat atas terhadap kualitas layanan Biro Humas pada masyarakat per tahun
pelayanan publik tahun yang bersangkutan.
Kriteria skor Penilaian adalah:
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
- 69 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4(Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
7 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasiHubungan Jumlah bahan kebijakan dan Internal ( Biro Humas)
kebijakan dan regulasi Masyarakat yang ditetapkan mengacu pada
Hubungan Masyarakat Dokumen Rencana Induk. regulasi Hubungan
yang ditetapkan pada Masyarakat yang
tahun yang Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
bersangkutan diantaranya: ditetapkan pada tahun
yangbersangkutan
a. Rencana Strategis Biro Hubungan
Masyarakat Tahun 2020-2024;
b. dll.
NAMA JABATAN PARAF
- 70 -
e. Biro Hukum
1 Nama Unit Organisasi : Biro Hukum
2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan
evaluasi peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan
3 Fungsi instrumen hukum, pelayanan dan advokasi hukum, serta penyuluhan dan informasi hukum
Kementerian.
: 1) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan evaluasi
peraturan perundang-undangan;
2) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan instrumen hukum;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pertimbangan hukum dan advokasihukum;
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyuluhan dan informasi hukum; dan
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 71 -
IKU BIRO HUKUM
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Persentase tanggapan positif masyarakat terhadap Jaringan
2 Dokumentasi dan informasi Hukum serta peraturan perundang-
Meningkatnya layanan dukungan undangan melalui daring
3 regulasi, pertimbangan hukum dan Persentase regulasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan
advokasi hukum operasional berdasarkan kewenangan kementerian dan
4 mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Persentase penangan permasalahan hukum (litigasi, non-litigasi,
5
dan pemberian pertimbangan hukum)
6
Persentase rekomendasi hasil evaluasi produk hukum yang
7 Tersedianya kebijakan dan regulasi ditindaklanjuti
Hukum
Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan hukum
Tingkat kepuasan terhadap sosialisasi produk hukum
Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang ditetapkan
pada tahun yang bersangkutan
- 72 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO HUKUM
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
1 Persentase tanggapan Tanggapan positif masyarakat terhadap Jumlah tanggapan positif Internal (Biro
positif masyarakat Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum masyarakat terhadap Hukum)
terhadap Jaringan serta peraturan perundang-undangan Jaringan Dokumentasi dan
Dokumentasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah informasi Hukum serta
informasi Hukum Tertinggal, dan Transmigrasi. peraturan perundang-
serta peraturan undangan melalui Dalam
perundang- undangan Tanggapan dari masyarakat dapat diakses di Jaringan (DARING) dibagi
melalui Dalam dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi jumlah seluruh tanggapan
Jaringan (DARING) Hukum (JDIH) Kementerian Desa, masyarakat yang masuk
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan dikali 100%
Transmigrasi
2 Persentase regulasi Regulasi bidang Desa, Pembangunan Daerah Jumlah regulasi yang Internal (Biro
yang ditetapkan Tertinggal dan Transmigrasi yang ditetapkan ditetapkan dibagi dengan Hukum)
sesuai kebutuhan adalah Undang-Undang, Peraturan jumlah regulasi sesuai
operasional Pemerintah,Peraturan Presiden, Peraturan mandat dalam peraturan
berdasarkan Menteri, dan Keputusan menteri sebagai tindak perundang-undangan dikali
kewenangan lanjut mandat dari peraturan perundang- 100%
kementerian dan undangan.
mandat peraturan
perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang
yang lebih tinggi dimandatkan adalah turunan dari Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Ketransmigrasian, Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tetang Desa, Peraturan Pemerintah
43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Desa, dan Peraturan
Pemerintah 3 Tahun 2014 tentang
- 73 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Keransmigrasian, Peraturan Pemerintah 78
Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dengan Kerangka regulasi
yang dibutuhkan sesuai Rencana Strategis
(RENSTRA) Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun
2020-2024.
3 Persentase penangan Litigasi adalah proses menyelesaikan Jumlah perkara litigasi Internal (Biro
permasalahan hukum perselisihan hukum di pengadilan dimana yang didampingi sampai Hukum)
(litigasi, non-litigasi, setiap pihak yang bersengketa mendapatkan dengan berkekuatan
dan pemberian kesempatan untuk mengajukan gugatan dan hukum tetap disetiap
pertimbanganhukum) bantahan. tingkatan dibagi jumlah
perkara litigasi yang terjadi
Non-litigasi adalah proses menyelesaikan dikali 100%
perselisihan hukum diluar pengadilan.
Pemberian pertimbangan hukum yang
dimaksud adalah pemberian pendapat dan
pendampingan hukum.
4 Persentase Evaluasi Produk Hukum yang dimaksud adalah Jumlah rekomendasi hasil Internal (Biro
rekomendasi hasil evaluasi atas seluruh ketentuan perundang- evaluasi produk hukum Hukum)
evaluasi produk undangan di lingkup Kementerian Desa, yang ditindaklanjuti dibagi
hukum yang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan jumlahseluruh rekomendasi
ditindaklanjuti Transmigrasi. hasil evaluasi dikali 100%
Rekomendasi hasil evaluasi produk hukumyang
ditindaklanjuti dapat berupa perbaikan
kerangka regulasi atau perbaikan tata cara
pelaksanaan.
- 74 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
5 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Eksternal (Biro
aparatur Kementerian per Perencanaan dan
aparatur Kementerian layanan/ pegawai internal kementerian tahun Kerja Sama)
terhadap kualitas layanan Biro Hukum pada
atas layanan hukum tahun yang bersangkutan.
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
- 75 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
6 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan peserta Nilai hasil tingkat kepuasan Internal (Biro
terhadap sosialisasi sosialisasi terhadap kualitas layanan sosialisasi
produk hukum Biro Hukum pada tahun yang bersangkutan. peserta sosialisasi Hukum)
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
7 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Hukum yang Jumlah bahan kebijakan Internal (Biro
dan regulasi Hukum yang Hukum)
kebijakan dan regulasi ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana ditetapkan pada tahun yang
Hukum yang Induk.
NO INDIKATOR KINERJA - 76 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA bersangkutan.
DEFINISI OPERASIONAL
ditetapkan pada tahun PARAF
yang bersangkutan Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
diantaranya:
a. Rencana Strategis Biro Hukum Tahun
2020-2024;
b. dll.
NAMA JABATAN
- 77 -
f. Biro Umum dan Layanan Pengadaan
1 Nama Unit Organisasi : Biro Umum dan Layanan Pengadaan
2 Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan, urusan tata usaha dan protokol, pembinaan dan pengelolaan tata persuratan dan
3 Fungsi kearsipan, serta layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian.
: 1) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kementerian;
2) Pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Kementerian;
3) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
dan
4) Koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan
Kementerian; dan
5) Pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 78 -
IKU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase penurunan jumlah komplain Stakeholders
terhadap Layanan Pengadaan Barang/Jasa
2 Tingkat kepuasan aparatur Kementerian atas layanan umum dan
pengadaan
Meningkatnya layanan sarana danprasarana
3 dan layanan pengadaan Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK
BMN) yang ditetapkan
Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana kerja di lingkungan
4 Kementerian berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
(RK BMN)
5 Tersedianya kebijakan dan regulasi Umum dan Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Umum dan Layanan
Layanan Pengadaan Pengadaan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
- 79 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
1 Persentase penurunan Keluhan/ komplain Stakeholdersatas proses Jumlah keluhan/ komplain Internal (Biro Umum
dibagi dengan jumlah dan Layanan
jumlahkomplain layanan pengadaanbarang dan jasa melalui pengadaan per tahun dikali Pengadaan)
100%.
Stakeholders terhadap SistemPengadaaan Secara Elektronik (SPSE).
(-) : Baik
Layanan Pengadaan Stakeholders adalah pihak pengguna dan
Barang/Jasa penyedia barang dan jasa. (+) : Buruk
2 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Nilai hasil survey kepuasan Eksternal (Biro
layanan umum dan Perencanaan dan
aparatur Kementerian layanan/ pegawai internal kementerian pengadaan aparatur Kerja Sama)
Kementerian per tahun.
atas layanan umum terhadap kualitas layanan Biro Umum dan
dan pengadaan Layanan Pengadaan pada tahun yang
bersangkutan.
Kriteria skor penilaian adalah:
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1
1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan tidak
sederhana, alur berbelit-belit, Panjang dan
tidak jelas,loket terlalu banyak sehingga
proses tidak efektif.
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
- 80 -
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA efektif.
3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih
perlu diefektifkan.
4. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.
3 Jumlah dokumen Rencana kebutuhan BMN merupakan salah satu Jumlah dokumen Rencana Internal (Biro Umum
Rencana Kebutuhan dasar bagi Kementerian dalam pengusulan Kebutuhan Barang Milik dan Layanan
Barang Milik Negara penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMN Negara (RK BMN) yang Pengadaan)
(RK BMN) yang baru serta penyusunan rencana kerja dan ditetapkan.
ditetapkan anggaran yang ditetapkan dengan persetujuan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan.
Pada tahun 2021-2024 kegiatan yang dilakukan
adalah reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara (RK BMN).
4 Persentase Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Persentase terpenuhinya Internal (Biro Umum
terpenuhinya merupakan salah satu dasar bagi Kementerian prasarana dan sarana kerja dan Layanan
prasarana dan sarana dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk dilingkungan Kementerian Pengadaan)
kerja di lingkungan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) baru berdasarkan Rencana
Kementerian serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Kebutuhan Barang Milik
berdasarkan Rencana Negara per tahun.
Kebutuhan Barang
Milik Negara (RK
NO INDIKATOR KINERJA - 81 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
BMN)
5 Jumlah bahan Bahan Kebijakan dan Regulasitersebut Jumlah bahan kebijakan Internal (Biro Umum
danregulasi Umum dan dan Layanan
kebijakan dan regulasi diantaranya:
Umum danLayanan a. Rencana Strategis Biro Umumdan Layanan LayananPengadaan yang Pengadaan)
Pengadaanyang
Pengadaan Tahun 2020-2024; ditetapkan pada tahun yang
ditetapkan pada tahun b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan bersangkutan
yang bersangkutan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Kearsipan (Naskah Dinas, Pola
Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip,
Sistem Keamanan).
c. Peraturan Menteri tentang Pedoman
Keprotokolan.
NAMA JABATAN PARAF
- 70 -
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
- 70 -
a. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan
perdesaan.
3 Fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan,
pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya
dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta
fasilitasi pemanfaatan dana desa;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan,
pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial budaya
dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta
fasilitasi pemanfaatan dana desa;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan teknis
pembangunan desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan
perdesaan, pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi
dan kerja sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan
desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan,
pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja
sama desa dan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
5) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan desa dan
perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan, pengembangan sosial
budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan,
serta fasilitasi pemanfaatan dana desa;
6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 71 -
IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase program/kegiatan hasil koordinasi internal
Kementerian yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen
Terbangunnya komitmen internal kementerian perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
dan lintas Kementerian/ Lembaga/
Persentase program/kegiatan hasil koordinasi eksternal
Daerah/Masyarakat dalam Pembangunan desa Kementerian (K/L/D/M) yang diimplementasikan sesuai dengan
dan Kawasan perdesaan dokumen perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan
2 Perdesaan
Terwujudnya Ditjen Pembangunan Desa dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3 Perdesaan yang bersih, akuntabel dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
berkinerja tinggi
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasidan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
4 kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Desa dan Perdesaan Perdesaan
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP
5 pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas lingkup Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan yang
Internal Pemerintah (APIP) ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan
terhadap Perundang-undangan)
- 72 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Laporan
1 Persentase Program/kegiatan adalah kumpulan kegiatan Realisasi program/kegiatan Hasil Evaluasi
internal Kementerian di Implementasi
program/kegiatan yang meliputi : pembangunan sarana dan desa dan perdesaan Dokumen
dibandingkan dengan Perencanaan Teknis
hasil koordinasi prasarana desa dan perdesaan, pengembangan rencana program/kegiatan dari Direktorat
yang tertuang dalam Perencanaan Teknis
internal Kementerian sosial budaya dan lingkungan desa dan dokumen dokumen rencana Pembangunan Desa
teknis pembangunan Desa dan Perdesaan)
yang perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan dan Perdesaan dikali 100%
diimplementasikan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana
sesuai dengan desa, SDM, ekonomi dan Investasi.
dokumen perencanaan
teknis pembangunan
Desa dan Kawasan
Perdesaan
2 Persentase Program/kegiatan adalah kumpulan kegiatan Realisasi program/kegiatan Internal (Laporan
eksternal Kementerian Hasil Evaluasi
program/kegiatan yang meliputi : pembangunan sarana dan (K/L/D/M) di desa dan Implementasi
perdesaan dibandingkan Dokumen
hasil koordinasi prasarana desa dan perdesaan, pengembangan dengan rencana Perencanaan Teknis
program/kegiatan yang dari Direktorat
eksternal Kementerian sosial budaya dan lingkungan desa dan tertuang dalam dokumen Perencanaan Teknis
dokumen rencana teknis Pembangunan Desa
(K/L/D/M) yang perdesaan, advokasi dan kerja sama desa dan pembangunan Desa dan dan Perdesaan)
Perdesaan dikali 100%
diimplementasikan perdesaan, serta fasilitasi pemanfaatan dana
sesuai dengan desa, SDM, ekonomi dan Investasi.
dokumen perencanaan
teknis pembangunan
Desa dan Kawasan
Perdesaan
3 Nilai Sistem Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (Aparat
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal implementasi Sistem Pengawas Internal
Instansi Pemerintah Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah hasil Akuntabilitas Kinerja
NO INDIKATOR KINERJA - 73 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Pemerintah)
DEFINISI OPERASIONAL Instansi Pemerintah (SAKIP)
(SAKIP) Direktorat DirektoratJenderal
JenderalPembangunan Evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pembangunan Desa dan
Desa dan Perdesaan (APIP) atas implementasi SistemAkuntabilitas Perdesaan
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat
Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
4 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai Penilaian Mandiri Eksternal (Aparat
Pelaksanaan Reformasi Pengawas Internal
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Birokrasi (PMPRB) Pemerintah)
Direktorat Jenderal
PelaksanaanReformasi diperoleh dari hasil evaluasi olehAparat Pembangunan Desa dan
Perdesaan dibagi nilai
Birokrasi (PMPRB) di Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas maksimal Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Direktorat Jenderal pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada
tahunberjalan dikali 100%
Pembangunan Desa Birokrasi
dan Perdesaan
5 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi Tindak Internal (Laporan
Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut
rekomendasi hasil lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang (TLHP) yangditindaklanjuti Rekomendasi
dibagi total rekomendasi Temuan Hasil
pemeriksaan eksternal berwenang dalam rangka melaksanakan TLHP dikali 100% Pemeriksaan
Eksternal dan Aparat
dan APIP lingkup saran/rekomendasi hasil pemeriksaan Pengawas Internal
Pemerintah (APIP)
Ditjen Pembangunan eksternal dan Aparat Pengawas Internal dari Sesditjen)
Desa dan Perdesaan Pemerintah (APIP) baik keuangan maupun
yang ditindaklanjuti Sistem Pengendalian Internal
(Sistem Pengendalian
Internal dan
Kepatuhan terhadap
Perundang-undangan)
NAMA - 74 - PARAF
JABATAN
- 75 -
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit
organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
3 Fungsi : 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat
Jenderal;
2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkunganDirektorat
Jenderal;
3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen
hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat
Jenderal; dan
6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
4 Indikator Kinerja Utama :
- 76 -
IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
1 Birokrasi(PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
2 kapasitas organisasi DitjenPembangunan Desa lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
dan Perdesaan Perdesaan yangmengikuti pengembangan kompetensi per tahun
Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal
3 Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti
pengembangankompetensi per tahun
Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan
BMN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
4 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil
evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai
Pengendalian Intern atas PelaporanKeuangan (PIPK) Unit Kerja
Eselon I
5 Terwujudnya Direktorat Jenderal Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pembangunan Desa dan Perdesaan yang DirektoratJenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
6 DirektoratJenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
7 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat
JenderalPembangunan Desa dan Perdesaan
8 Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal
9 Terwujudnya pelayanan publik PembangunanDesa dan Perdesaan
Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal
NO. SASARAN KEGIATAN - 77 -
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Direktorat Jenderal Pembangunan Desadan
Perdesaan yang berkualitas Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen
10 Tersedianya regulasi dan kebijakan Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan Desa dan
pembangunan Desa dan Perdesaan Perdesaan
- 78 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
1 Persentase Nilai Hasil Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Nilai Penilaian Mandiri Eksternal (Aparat
Pelaksanaan Reformasi Pengawas Internal
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Birokrasi (PMPRB) adalah Pemerintah)
Nilai indeks yang diperoleh
Pelaksanaan Reformasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan dari hasil evaluasi oleh
Aparat Pengawas Internal
Birokrasi (PMPRB) Perdesaan. Pemerintah (APIP) atas
pelaksanaan8 area
diDirektorat Jenderal perubahan Reformasi
Birokrasi
Pembangunan Desa
danPerdesaan
2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sekretariat
Pimpinan Tinggi dan Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tinggi dan Pejabat Direktorat Jenderal)
Pejabat Administrasi Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Administrasi di Lingkungan
di lingkungan mengikuti pengembangan kompetensi selama Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal 20 jam pelajaran per orang per tahun Pembangunan Desa dan
Pembangunan Desa Pengembangan kompetensi dapat dilakukan Perdesaanyang mengikuti
dan Perdesaan yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi
mengikuti seminar, kursus, dan penataran. pada tahun yang
pengembangan bersangkutan dibagi
kompetensi pertahun jumlahpejabat pimpinan
tinggi dan pejabat
administrasi pada tahun
yang bersangkutan dikali
100%
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search