Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

- 209 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

berdasarkan NSPK pembangunan Pusat SKP
yang ditetapkan, setelah terdapat paling sedikit 2
(dua) SP dalam SKP yang bersangkutan.

Kegiatan pembangunan Pusat SKP meliputi:
▪ penyiapan lahan, pembangunan prasarana

pusat SKP, dan prasarana dasar konektivitas
antar satuan permukiman;
▪ pembangunan perumahan, sarana, dan
utilitas pusat SKP;
▪ pengukuran lahan dan penilaian kelayakan
pusat SKP.

Setiap Pusat SKP laing sedikit tersedia:
▪ sarana pelayanan umum skala SKP;
▪ sarana pelayanan pendidikan setingkat sekolah

menengah pertama;
▪ sarana pelayanan kesehatan setingkat pusat

kesehatan masyarakat; dan
▪ sarana pasar harian

Target pembangunan Pusat SKP sesuai dengan
jumlah SKP yang dibangun pada:
▪ 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional;

dan
▪ 30 Kawasan Transmigrasi Prioritas Bidang

dari 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas
Kementerian.

- 210 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat Jumlah KPB yang dibangun • Direktorat
3 Jumlah Kawasan KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang adalah 1 (satu) KPB pada Pembangunan
Perkotaan Baru (KPB) ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi setiap Kawasan Kawasan
yang dibangun di sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi. Transmigrasi sesuai dengan Transmigrasi pada
Kawasan Transmigrasi RKT. Ditjen PPKTrans;
sesuai struktur Pembangunan KPB dilaksanakan berdasarkan
minimal dan NSPK NSPK pembangunan KPB yang ditetapkan, yang KPB tersebut dibangun • Pemda Provinsi dan
yang ditetapkan diarahkan untuk mewujudkan KPB menjadi pusat pada: 52 kawasan Kab/Kota
pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Transmigrasi Prioritas
Kawasan Transmigrasi untuk melayani kebutuhan Nasional (PN) dan 30
social, ekonomi, budaya, dan pemerintahan skala Kawasan transmigrasi
Kawasan Transmigrasi. prioritas bidang (PK) dari
100 kawasan transmigrasi
Pembangunan KPB dilaksanakan setelah paling prioritas Kementerian.
sedikit terdapat 2 (dua) SKP dalam 1 (satu) Kawasan
Transmigrasi.

Pembangunan KPB dilaksanakan pada ruang
dalam Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
menjadi deliniasi KPB dalam RKT.

Kegiatan pembangunan KPB meliputi:
▪ Penyediaan zona permukiman yang dilaksanakan

dengan menyiapkan lingkungan siap bangun;
▪ Penyediaan zona industri dan zona perdagangan

dan jasa yang dilaksanakan dengan fasilitasi
penyediaan ruang untuk pengembangan industri,
perdagangan dan jasa, serta fasilitas
pendukungnya
▪ Penyediaan zona pelayanan umum yang

- 211 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah SP yang memenuhi • Direktorat
dilaksanakan dengan pembangunan sarana ibadah, Standar Kelayakan dihitung Pembangunan
sarana pemerintahan, sarana pendidikan dan berdasarkan Standar Kawasan
sarana kesehatan; kelayakan yang ditetapkan. Transmigrasi pada
▪ Penyediaan ruang terbuka hijau yang Ditjen PPKTrans;
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. • Pemda Provinsi dan
▪ Penyediaan jaringan prasarana antarzona dalam
KPB yang dilaksanakan dengan pembangunan
jaringan prasarana yang menghubungkan
antarzona dalam KPB;

Dalam hal Kawasan Transmigrasi berupa LPT,
pembangunan KPB dilaksanakan pada pusat
pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang
berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

Target pembangunan KPB sampai dengan tahun
2024 adalah 52 kawasan transmigrasi Prioritas
nasional dan 30 kawasan transmigrasi Prioritas
bidang dari 100 Kawasan Transmigrasi prioritas
Kementerian

4 Jumlah SP yang Kelayakan SP yang selanjutnya disingkat K-SP
memenuhi standar adalah data dan informasi tentang SP yang
kelayakan dinyatakan memenuhi Standar Kelayakan yang
berdasarkan hasil ditetapkan yang mencakup:
evaluasi dan
memenuhi syarat ▪ Kelayakan SP sebagai ruang permukiman
untuk dilaksanakan hunian, disebut Layak Huni;

- 212 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Kab/Kota
▪ Kelayakan SP yang memenuhi syarat bagi Jumlah Peta Perwujudan
kegiatan penataan penghuninya untuk mengembangkan usaha Ruang SP diukur dari • Direktorat
persebaran penduduk produktif sesuai dengan potensi yang jumlah SP yang dibangun Pembangunan
tersedia, disebut Layak Usaha”; dan yang telah dilakukan Kawasan
pemetaan perwujudan Transmigrasi
▪ Kelayakan SP yang memenuhi syarat bagi ruang per tahun pada Ditjen
penghuninya untuk membangun kehidupan PPKTrans;
dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara, disebut “layak Berkembangt” • Pemda Provinsi
dan Kab/Kota
Ketiga Standar Kelayakan SP tersebut dijadikan
dasar untuk menentukan kelayakan penataan
persebaran penduduk pada tahap berikutnya.

Untuk menentukan K-SP memenuhi Standar
kelayakan dilaksanakan melalui proses evaluasi
paska pembangunan SP berdasarkan Standar
Kelayakan SP yang ditetapkan.

5 Jumlah peta Peta perwujudan ruang SP merupakan peta

perwujudan ruang SP yang dibuat paska pembangunan SP yang

yang dijadikan dasar digambarkan dalam peta tematik bersifat dasar

pelaksanaan penataan yang berisi informasi tentang batas wilayah,

persebaran penduduk batas penyiapan lahan, tempat tinggal/usaha,

sarana prasarana, infrastruktur lainnya serta

peta penutupan lahan dan penggunaan lahan

pada satuan permukiman transmigrasi (sesuai

pedoman penyusunan peta perwujudan ruang).

- 213 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Kebijakan dan regulasi pembangunan Kawasan
6 Jumlah kebijakan dan transmigrasi merupakan arahan kebijakan Jumlah bahan kebijakan • Direktorat
regulasi Pembangunan Kementerian serta pedoman pelaksanaan dan regulasi Pembangunan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi pembangunan Kawasan transmigrasi yang Kawasan Transmigrasi yang Kawasan
yang ditetapkan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan ditetapkan pada tahun yang Transmigrasi
perundnatg-undangan. bersangkutan pada Ditjen

PPKTrans;

Kebijakan dan regulasi pembangunan Kawasan
transmigrasi disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
ketransmigrasian yang antara lain meliputi:

▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

▪ PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undnag-undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian.

Kebijakan dan regulasi pembangunan Kawasan
transmigrasi yang harus disediakan meliputi:

d. Ketetapan Menteri Desa, PDT, dan

- 214 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Transmigrasi tentang Standar Kelayakan SP;

e. NSPK yang dituangkan kedalam Peraturan
Menteri desa, PDT, dan Transmigrasi
sebagai pedoman bagi pemangku
kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan Kawasan Transmigrasi;

f. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
merupakan serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas pembangunan
Kawasan transmigrasi.

g. Petunjuk kerja (work instruction) sebagai
panduan (pedoman) yang menjelaskan
mengenai tata cara melaksanakan proses
kegiatan pembangunan Kawasan
transmigrasi;

Direktorat Pembangunan Kawasan
Transmigrasi melaksanakan:

▪ Bimbingan teknis dan supervise atas
pelaksanaan pembangunan Kawasan
transmigrasi berdasarkan NSPK yang
ditetapkan;

▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan Kawasan transmigrasi
berdasarkan NSPK yang ditetapkan;

- 215 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Menyediakan data dan informasi serta
melaporkan perkembangan pelaksanaan
pembangunan Kawasan transmigrasi.

NAMA JABATAN PARAF

- 216 -

d. Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
2 Tugas
: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan
3 Fungsi persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja
sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan
penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi
lingkungan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-
daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan
transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan calon transmigran,
mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan
perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi
dan adaptasi lingkungan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi
kerja sama antar- daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan
dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi
lingkungan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja
sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan
penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi
lingkungan; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja :
Utama

- 217 -
IKU DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah penduduk setempat yang difasilitasi penataannya sehingga
1 memperoleh perlakuan sebagai transmigran di SP dalam Kawasan

Transmigrasi

Tertatanya Persebaran Penduduk di Kawasan Jumlah transmigrant (penduduk dari luar Kawasan Transmigrasi)

2 Transmigrasi yang serasi dan seimbang Sesuai yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya sebagai

dengan daya tampung alam dan daya dukung transmigran di SP dalam Kawasan Transmigrasi

lingkungan

Jumlah penduduk setempat di Desa Eksiting dalam deliniasi

3 Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP (SP-
Tempatan) yang memperoleh manfaat dari pembangunan sarana

dan prasarana

4 Jumlah transmigrant (penduduk setempat yang memperoleh
perlakuan sebagai transmigran dan Transmigran) yang
Terwujudnya konsolidasi dan adaptasi sosial
dan lingkungan masyarakat SP dalam Kawasan mendapatkan layanan bantuan pangan di SP dalam Kawasan
5 Transmigrasi Transmigrasi

Jumlah transmigran yang diberikan legalitas kependudukan di SP
dalam Kawasan Transmigrasi

6 Jumlah SP yang telah disusun profil ruang permukiman dan
persebaran penduduknya

7 Tersedianya kebijakan dan regulasi Penataan Jumlah kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk
Persebaran Penduduk di Kawasan transmigrasi yang ditetapkan

- 218 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Penduduk setempat yang difasilitasi Jumlah penduduk setempat ▪ Direktorat
1 Jumlah penduduk penataannya sehingga memperoleh perlakuan di SP-Pugar yang ditata Fasilitasi Penataan
setempat yang sebagai transmigrant adalah penduduk menjadi satu kesatuan Persebaran
difasilitasi setempat di SP-Pugar yang namanya tercantum penduduk SP-Pugar. Per Penduduk di
penataannya sehingga dalam Berita Acara Konsolidasi Tanah tahun Kawasan
memperoleh Transmigrasi. Transmigrasi pada
perlakuan sebagai Ditjen PPKTrans
transmigran di SP Penduduk setempat yang dapat memperoleh perlakuan
dalam Kawasan sebagai transmigrant adalah: ▪ Pemda Provinsi
Transmigrasi ▪ penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah; dan
▪ penduduk yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki Kabupaten/Kota.

rumah; dan/atau ▪ Balai Besar atau
▪ penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak Balai Pelatihan
SDM Desa, DT, dan
memiliki tanah Transmigrasi.

Penduduk setempat tersebut harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk di permukiman yang

akan dikembangkan menjadi SP-Pugar yang
bersangkutan;
b. Berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau
Surat Keterangan perkawinan dari Kepala Desa atau
pernyataan Tokoh Adat atau tokoh agama setempat;
dan
c. Sudah tinggal menetap dan memanfaatkan tanah di

NO INDIKATOR KINERJA - 219 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

permukiman yang akan dikembangkan menjadi SP-
Pugar paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa
atau sebutan lain.

Tahapan pelaksanaan penataan penduduk
setempat sebagai berikut:
▪ Verifikasi, yaitu kegiatan untuk mencocokkan antara

dokumen hasil perencanaan dan berita acara
konsolidasi tanah dengan peta perwujudan ruang
hasil pemugaran dan/atau pembangunan
permukiman SP-Pugar. Hasil Verifikasi adalah
adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan,
BA hasil konsolidasi tanah, dan peta perwujudan
ruang hasil pemugaran dan/atau pembangunan
permukiman dengan kondisi penduduk pada saat
verifikasi dilaksanakan;
▪ Penegasan hak-hak atas bidang tanah yang
memuat data dan peta subyek-obyek pertanahan
sebagai bahan penunjukan tempat tingal dan tanah
dalam pelaksanaan penataan penduduk setempat;
▪ Penunjukan tempat tinggal dan tanah dilaksanakan
berdasarkan dokumen rencana penegasan hak-hak
atas bidang tanah yang disyahkan oleh
Bupati/Walikota sebagai bahan legalitas perlakuan
penduduk setempat sebagai transmigrant;
▪ Pengajuan penduduk setempat yang memperoleh
perlakuan sebagai transmigran sebagai peserta

NO INDIKATOR KINERJA - 220 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Jumlah fasilitasi
DEFINISI OPERASIONAL perpindahan transmigran ▪ Direktorat
setiap tahun. Fasilitasi Penataan
pelatihan, dilaksanakan setelah yang bersangkutan Persebaran
2 Jumlah transmigran memperoleh legalitas. Pelatihan dilaksanakan oleh Penduduk di
(penduduk dari luar Balai Besar atau Balai Pelatihan SDM Desa, DT, dan Kawasan
Transmigrasi. Transmigrasi pada
Kawasan Target penataan penduduk setempat adalah penduduk Ditjen PPKTrans
setempat di SP-Pugar pada 52 kawasan transmigrasi
Transmigrasi) yang Prioritas Nasional dan 30 kawasan transmigrasi ▪ Pemda Provinsi
Prioritas Bidang dari 100 Kawasan dan
difasilitasi Transmigrasi prioritas Kementerian Kabupaten/Kota.

perpindahan dan Transmigran adalah penduduk dari luar ▪ Balai Besar atau
Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Balai Pelatihan
penempatannya perpindhannya ke SP di Kawasan Transmigrasi; SDM Desa, DT, dan
Transmigrasi.
sebagai transmigran di Fasilitasi perpindahan transmigrant terdiri atas:
▪ Perpindahan dari Desa atau Kecamatan ke SP
SP dalam Kawasan
dalam Kawasan Transmigrasi dalam
Transmigrasi Kabupaten yang sama (antar
Desa/Kecamatan)
▪ Perpindahan dari Kabupaten lain ke SP dalam
Kawasan Transmigrasi dalam Provinsi yang
sama (antar Kabupaten);
▪ Perpindahan antar Provinsi ke SP dalam
Kawasan Transmigrasi (antar Provinsi)

Kegiatan fasilitasi perpindahan transmigrant
mencakup:
▪ Pelayanan informasi perpindahan;
▪ Mediasi dan fasilitasi kerjasama antar

Pemerintah Daerah dalam hal perpindahan
antar Provinsi;

NO INDIKATOR KINERJA - 221 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah penduduk (KK dan ▪ Direktorat
3 Jumlah penduduk Jiwa) hasil pendataan pada Fasilitasi Penataan
setempat di Desa ▪ Pendaftaran dan seleksi calon transmigrant; Desa atau Permukiman Persebaran
Eksiting dalam ▪ Pelatihan calon transmigrant; yang diberikan perlakuan Penduduk di
deliniasi Kawasan ▪ Sinkronisasi keseiapan perpindahan dan rehabilitasi, rekontruksi, Kawasan
Transmigrasi yang dan/atau pembangunan Transmigrasi pada
diperlakukan sebagai penempatan melalui penerbitan Surat sarana dan prasarana. Ditjen PPKTrans
SP (SP-Tempatan) Pernyataan Kesiapan Perpindahan (STP) dari
yang memperoleh Pemda Kabupaten Tujuan dan Surat ▪ Pemda Provinsi
manfaat dari Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) dari dan
Dirjen PPKTrans;
▪ Penampungan sebelum keberangkatan;
▪ Penyediaan perbekalan transmigrant;
▪ Pelayanan angkutan perpindahan
transmigrant;
▪ Pengaturan penempatan transmigrant di SP
tujuan.

Target fasilitasi perpindahan transmigrant

adalah perpindahan ke SP pada 52 Kawasan

Transmigrasi Prioritas Nasional dan 30 kawasan
transmigrasi Prioritas Bidang dari 100 Kawasan
Transmigrasi prioritas Kementerian.

Penduduk setempat di Desa Eksisting adlaah
penduduk Desa atau Permukiman yang berada
dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang
diperlakukan sebagai SP-Tempatan.

Data jumlah penduduk setempat diperoleh dari
hasilpendataan Desa dan/atau permukiman
yang berada dalam deliniasi Kawasan
Transmigrasi yang telah dilaksanakan

- 222 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Kabupaten/Kota.
reyhabilitasi, rekonstruksi, dan/atau
pembangunan sarana pembangunan prasarana dan sarana untuk ▪ Direktorat
dan prasarana mengintegrasikan Desa atau permukiman Fasilitasi Penataan
kedalam satu kesatuan SKP dan Kawasan Persebaran
Transmigrasi. Penduduk di
Kawasan
4 Kegiatan yang dilakukan adalah pendataan Dihitung dari jumlah Transmigrasi pada
Jumlah transmigran penduduk Desa atau Permukiman yang telah bantuan pangan kepada Ditjen PPKTrans
(penduduk setempat dilaksanakan reyhabilitasi, rekonstruksi, transmigrant setiap tahun.
yang memperoleh dan/atau pembangunan prasarana dan sarana ▪ Pemda Provinsi
perlakuan sebagai sehingga Desa atau Permukiman tersebut dan
transmigran dan memperoleh perlakuan sebagai SP bagian dari Kabupaten/Kota.
Transmigran) yang SKP pada 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas
mendapatkan layanan Nasional dan 30 kawasan transmigrasi Prioritas
bantuan pangan di SP Bidang dari 100 Kawasan Transmigrasi
dalam Kawasan prioritas Kementerian.
Transmigrasi
Bantuan pangan diberikan kepada transmigran
(penduduk setempat yang memperoleh
perlakuan sebagai transmigran dan
Transmigran) jenis TU dan TSB untuk memenuhi
kebutuhan pangan minimal bagi transmigran dan/atau
penduduk setempat yang memperoleh perlakuan
sebagai transmigran dalam melaksanakan kegiatan
pengolahan lahan usaha atau pengelolaan sarana usaha
di SP-Baru dan/atau SP-Pugar;
Bantuan pangan dilaksanakan melalui pemberian
bantuan catu pangan yang dibagikan setiap bulan
kepada transmigran dan penduduk setempat yang

- 223 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

memperoleh perlakuan sebagai transmigran pada masa
konsolidasi sampai paling lama 1 tahun.
Jenis dan jumlah bantuan pangan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi

Target pemberian bantuan pangan kepada Jumlah penetapan status ▪ Direktorat
transmigrant adalah transmigran di SP pada 52 kependudukan transmigran Fasilitasi Penataan
Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan Persebaran
5 30 kawasan transmigrasi Prioritas Bidang dari Penduduk di
100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kawasan
Jumlah transmigran Kementerian. Transmigrasi pada
yang diberikan Ditjen PPKTrans
legalitas Legalitas kependudukan sebagai masyarakat
kependudukan di SP transmigrasi diberikan kepada transmigran ▪ Pemda Provinsi
dalam Kawasan (penduduk setempat yang memperoleh dan
Transmigrasi perlakuan sebagai transmigran dan Kabupaten/Kota.
Transmigran) sebagai dasar hukum pemberian
hak dna kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Legalitas yang diberikan sebagai berikut:
▪ Penetapan status transmigran dari luar

Kawasan Transmigrasi berdasarkan SK
Bupati/Walikota Asal tentang Penetapan
sebagai Transmigran;
▪ Penetapan status penduduk setempat yang

NO INDIKATOR KINERJA - 224 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL ▪ Direktorat
Fasilitasi Penataan
memperoleh perlakuan sebagai transmigran Persebaran
setelah yang bersangkutan memperoleh Penduduk di
penunjukan tempat tinggal dan tanah sesuai Kawasan
dengan dokumen rencana penegasan hak-hak atas Transmigrasi pada
bidang tanah Ditjen PPKTrans

6 Target pelayanan pemberian legalitas Jumlah SP yang telah ▪ Pemda Provinsi
kependudukan adalah transmigrant di SP pada disusun profil ruang dan
Jumlah SP yang telah 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan permukiman dan Kabupaten/Kota.
disusun profil ruang 30 kawasan transmigrasi Prioritas Bidang dari persebaran penduduknya.
permukiman dan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas
persebaran Kementerian.
penduduknya
Profil SP memuat data dan informasi tentang
hasil penataan persebaran penduduk (penataan
orang) diatas ruang SP sebagai masukan (input)
pengembangan SP.

Profil SP tersebut menggambarkan kondisi fisik
terakhir SP setelah dilaksanakan penataan
persebaran penduduk yang memuat daftar
nama transmigran berikut jumlah jiwa anggota
keluarga, latar belakang konsisi sosial ekonomi
(pekerjaan dan pendapatan sebelumnya,
pelatihan yang pernah diikuti), letak kapling
rumah, letak pembagian lahan usaha yang
digambarkan dalam peta detail SP.

Target penyusunan profil SP adalah SP pada 52

NO INDIKATOR KINERJA - 225 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah kebijakan dan Direktorat Fasilitasi
7 Jumlah kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Penataan Persebaran
regulasi Penataan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan per tahun Penduduk di Kawasan
Persebaran Penduduk 30 kawasan transmigrasi Prioritas Bidang dari Transmigrasi pada
yang ditetapkan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Ditjen PPKTrans
Kementerian.

Kebijakan dan regulasi penataan persebaran
penduduk di Kawasan Transmigrasi
merupakan arahan kebijakan Kementerian serta
pedoman pelaksanaan penataan persebaran
penduduk di Kawasan Transmigrasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundnatg-undangan.

Kebijakan dan regulasi enataan persebaran
penduduk di Kawasan Transmigrasi disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ketransmigrasian yang antara lain
meliputi:
▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian;
▪ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian;
▪ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
▪ PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undnag-undang

NO INDIKATOR KINERJA - 226 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian.

Kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran
Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang harus
disediakan meliputi:
▪ Ketetapan Menteri Desa, PDT, dan

Transmigrasi tentang Standar Kompetensi
Transmigran;
▪ NSPK yang dituangkan kedalam Peraturan
Menteri desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai
pedoman bagi pemangku kepentingan dalam
melaksanakan enataan persebaran penduduk
di Kawasan Transmigrasi;
▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
merupakan serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas enataan
persebaran penduduk di Kawasan
Transmigrasi
▪ Petunjuk kerja (work instruction) sebagai
panduan (pedoman) yang menjelaskan
mengenai tata cara melaksanakan proses
kegiatan penataan persebaran penduduk di
Kawasan Transmigrasi;

Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran
Penduduk juga melaksanakan:

- 227 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA PARAF

▪ Bimbingan teknis dan supervise atas
pelaksanaan enataan persebaran penduduk
di Kawasan Transmigrasi berdasarkan
NSPK yang ditetapkan;

▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
enataan persebaran penduduk di Kawasan
Transmigrasiberdasarkan NSPK yang
ditetapkan;

▪ Menyediakan data dan informasi serta
melaporkan perkembangan pelaksanaan
enataan persebaran penduduk di Kawasan
Transmigrasi.

NAMA JABATAN

- 228 -

e. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan satuan
permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.
4 Indikator Kinerja
Utama : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual,
pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan
lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan
pusat satuan kawasan pengembangan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual,
pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan
lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan
pusat satuan kawasan pengembangan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sosial budaya dan
mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana
dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan
permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sosial budaya dan mental
spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan
pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan
permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual,
pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan
lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan
pusat satuan kawasan pengembangan; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
:

- 229 -
IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN, DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase SP dengan status penyesuaian

2 Persentase SP dengan status pemantapan

3 Persentase SP dengan status kemandirian

4 Berkembangnya Satuan Permukiman Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan
Transmigrasi Lingkungan Transmigrasi skala SKP

5 Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada
tahun ke-5

6 Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang
difasilitasi penanganannya

7 Tersedianya kebijakan dan regulasi Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman
Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat SKP yang ditetapkan

- 230 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN, DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
▪ Direktorat
1 Persentase SP dengan SP dalam Status Penyesuaian adalah SP yang Jumlah SP yang Pengembangan SP
dan Pusat SKP
status penyesuaian diberikan input pengembangan selama 18 masyarakatnya sudah pada Ditjen
PPKTrans
bulan sejak penempatan transmigran dan/atau menerima rumah,
sejak ditetapkannya penduduk setempat lahan/ruang usaha dan Pemda Provinsi dan
memperoleh perlakuan sebagai transmigran. bantuan sarana produksi Kabupaten/Kota
sesuai ketentuan peraturan

Sasaran pengembangan SP Tahap Penyesuaian perundang-undangan
adalah terwujudnya masyarakat SP yang mampu dibagi dengan Jumlah
beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan rencana SP yang
sosial dengan indicator sebagai berikut: masyarakatnya akan
▪ Masyarakat mampu menyesuaikan dengan menerima rumah,
lahan/ruang usaha dan
lingkungan; bantuan sarana produksi
▪ masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dikali
aset produksi yang tersedia secara produktif.

Kegiatan pengembangan SP tahap 100%.

penyesuaian mencakup pengembangan

bidang ekonomi, sosial budaya; lingkungan;

prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan

kelembagaan.

Target pengembangan SP Tahap Penyesuaian
adalah SP pada 52 Kawasan Transmigrasi
Prioritas Nasional dan 30 kawasan

- 231 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

transmigrasi Prioritas Bidang dari 100
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Kementerian.

2 Persentase SP dengan SP dalam Status Pemantapan adalah SP yang Jumlah SP yang ▪ Direktorat
status pemantapan masyarakatnya sudah
diberikan input pengembangan selama 18 mengelola aset produksi Pengembangan SP
(delapan belas) bulan sejak berakhirnya (lahan/ ruang usaha) secara dan Pusat SKP
tahap penyesuaian. maksimal dibagi dengan pada Ditjen
jumlah rencana SP yang PPKTrans
Sasaran pengembangan SP Tahap Pemantapan masyarakatnya akan ▪ Pemda Provinsi
adalah terwujudnya masyarakat yang mampu mengelola aset produksi dan
memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi (lahan/ ruang usaha) secara Kabupaten/Kota
yang dikembangkan sesuai dengan indicator yang maksimal dikali 100%.

ditetapkan.

Kegiatan pengembangan SP tahap
Pemantapan mencakup pengembangan
bidang ekonomi, sosial budaya; lingkungan;
prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
kelembagaan.

Target pengembangan SP Tahap Pemantapan
adalah SP pada 52 Kawasan Transmigrasi
Prioritas Nasional dan 30 kawasan
transmigrasi Prioritas Bidang dari 100
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Kementerian.

3 Persentase SP dengan SP dalam Status Kemandirian adalah SP Jumlah SP dengan ▪ Direktorat
yang diberikan input pengembangan Pengembangan

- 232 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
kemampuan rumah tangga SP dan Pusat SKP
status kemandirian selama paling lama 2 (dua) tahun sejak yang mengembangkan pada Ditjen
berakhirnya tahap pemantapan; industri pengolahan PPKTrans
komoditas unggulan dibagi ▪ Pemda Provinsi
Sasaran pengembangan SP Tahap Kemandirian dengan Jumlah seluruh SP dan
terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat dikali 100% Kabupaten/Kota

secara langsung dan tidak langsung dalam sistem
produksi sektor unggulan sesuai dengan indicator
yang ditetapkan.

Sasaran pengembangan SP Tahap Kemandirian
diwujudkan paling lama pada tahun kelima sejak
penempatan transmigran di SP yang
bersangkutan.

Kegiatan pengembangan SP tahap
Pemantapan mencakup pengembangan
bidang ekonomi, sosial budaya; lingkungan;
prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
kelembagaan.

Target pengembangan SP Tahap
Kemandirian adalah SP pada 52 Kawasan
Transmigrasi Prioritas Nasional dan 30
kawasan transmigrasi Prioritas Bidang dari
100 Kawasan Transmigrasi Prioritas
Kementerian.

- 233 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Dihitung dari pemenuhan ▪ Direktorat
4 Jumlah Pusat SKP yang Pusat SKP yang berfungsi sebagai Pusat indek pengembangan Pengembangan SP
telah berfungsi sebagai Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala Pusat SKP yang dan Pusat SKP
Pusat Pelayanan SKP adalah Pusat SKP yang berfungsi sebagai ditetapkan. pada Ditjen
pusat kegiatan: PPKTrans
Lingkungan
▪ pelayanan umum skala SKP; ▪ Pemda Provinsi
Transmigrasi skala dan
▪ pelayanan pendidikan setingkat sekolah Kabupaten/Kota
SKP menengah pertama;
▪ pelayanan kesehatan setingkat pusat

kesehatan masyarakat; dan

▪ pengembangan perdagangan dan jasa.

Sasaran pengembangan Pusat SKP diwujudkan
paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2 (dua) SP
dalam SKP yang bersangkutan selesai dibangun.

Kegiatan pengembangan Pusat SKP mencakup
kegiatan pengaturan, pembinaan, mediasi, advokasi,
fasilitasi, dan/atau pelayanan yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan PPLT. Kegiatan
pengembangan Pusat SKP mencakup pengembangan

di bidang ekonomi; sosial budaya; lingkungan;
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
Kelembagaan

Target pengembangan Pusat SKP adalah
Pusat SKP pada 52 Kawasan Transmigrasi
Prioritas Nasional dan 30 kawasan
transmigrasi Prioritas Bidang dari 100

Kawasan Transmigrasi Prioritas
Kementerian.

NO INDIKATOR KINERJA - 234 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah transmigran yang ▪ Direktorat
5 Persentase jumlah Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sudah menerima SHM pada Pengembangan SP
transmigran yang sertipikat yang pemiliknya memiliki hak penuh tahun ke-5 dibagi jumlah dan Pusat SKP
sudah menerima SHM atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan seluruh transmigran tahun pada Ditjen
pada tahun ke-5 luas tertentu yang telah disebutkan dalam ke-5 dikali 100% PPKTrans
sertifikat tersebut.
▪ Pemda Provinsi
Sertipikat Hak Milik atas tanah merupakan hak dan
normative yang wajib dipenuhi oleh Kabupaten/Kota
Pemerintah, dan diberikan paling lambat pada
tahun ke-5 penempatan transmigran atau sejak ▪ Kementerian
penetapan status penduduk setempat ATR/BPN
memperoleh perlakuan sebagai transmigran.

Pengurusan sertipikat hak atas tanah bagi
transmigrant merupakan kewajiban Pemerintah
(Kemendes, PDT, dan Transmigrasi) yang
diberikan kepada:

▪ Transmigran, yang berasal dari tanah HPL;

▪ Penduduk setempat yang mempeorleh
perlakuan sebagai transmigrant yang
berasal dari hasil konsolidasi tanah
transmigrasi.

Target fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik
atas transmigrant adalah penduduk setempat
yang memperoleh perlakuan sebagai
transmigrant dan transmigrant pada SP dan/atau
Pusat SKP pada 52 Kawasan Transmigrasi

- 235 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Prioritas Nasional dan 30 kawasan transmigrasi
Prioritas Bidang dari 100 Kawasan Transmigrasi
Prioritas Kementerian.

6 Persentase Permasalahan pertanahan transmigrasi adalah Jumlah Hasil Penyelesaian ▪ Direktorat
Penyelesaian Masalah perselisihan antara orang perseorangan, permasalahan Pertanahan
Pertanahan kelompok, golongan, organisasi, badan hukum Transmigrasi yang Pengembangan SP
Transmigrasi yang atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan difasilitasi dibagi seluruh dan Pusat SKP
difasilitasi atau sudah berdampak luas dilokasi/satuan permasalahan pertanahan pada Ditjen
penanganannya permukian (SP) tranmigrasi yang masih dalam pada tahun yang PPKTrans
pembinaan Kementerian Desa, PDT dan bersangkutan dikali 100% ▪ Pemda Provinsi
Transmigrasi atau di eks lokasi/Satuan dan
Permukiman transmigrasi yang telah Kabupaten/Kota
diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah
Daerah di mana hak normatif transmigran ▪ Kementerian
berupa lahan pekarangan dan lahan usaha ATR/BPN
dengan status hak milik belum terpenuhi

7 Jumlah kebijakan dan Kebijakan dan regulasi pengembangan SP dan Jumlah bahan kebijakan dan Direktorat
regulasi Pengembangan SP Pengembangan SP
regulasi Pusat SKP merupakan arahan kebijakan dan Pusat SKP yang dan Pusat SKP pada
ditetapkan pada tahun yang Ditjen PPKTrans
Pengembangan Satuan Kementerian serta pedoman pelaksanaan bersangkutan

Permukiman dan pengembangan SP dan Pusat SKP yang

Pusat SKP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

ditetapkan perundang-undangan.

Kebijakan dan regulasi pengembangan SP dan
Pusat SKP disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

- 236 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

ketransmigrasian yang antara lain meliputi:

▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

▪ PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undnag-undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian.

Kebijakan dan regulasi pengembangan SP dan
Pusat SKP yang harus disediakan meliputi:

▪ Ketetapan Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi tentang indikator
pengembangan SP dan Pusat SKP;

▪ NSPK yang dituangkan kedalam Peraturan
Menteri desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai
pedoman bagi pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pengembangan SP dan Pusat
SKP;

▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
merupakan serangkaian instruksi tertulis

- 237 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan pengembangan SP dan
Pusat SKP
▪ Petunjuk kerja (work instruction) sebagai
panduan (pedoman) yang menjelaskan
mengenai tata cara melaksanakan proses
kegiatan pengembangan SP dan Pusat SKP;

Direktorat Pengembangan SP dan Pusat SKP
juga melaksanakan:

▪ Bimbingan teknis dan supervise atas
pelaksanaan pengembangan SP dan Pusat
SKP berdasarkan NSPK yang ditetapkan;

▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Pengembangan SP dan Pusat SKP
berdasarkan NSPK yang ditetapkan;

Menyediakan data dan informasi serta
melaporkan perkembangan pelaksanaan
pengembangan SP dan Pusat SKP.

NAMA - 238 - PARAF
JABATAN

- 239 -

f. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2 Tugas
: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
3 Fungsi Kawasan Transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan
Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan
antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi,
evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan Transmigrasi,
pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-
kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi, evaluasi
perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan masyarakat
Kawasan Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan
pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
Kawasan Transmigrasi, evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset
Kawasan Transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan masyarakat Kawasan
Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan
antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi,
evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan
Transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat Kawasan
Transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan
antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Kawasan Transmigrasi,
evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi, serta pengelolaan aset Kawasan
Transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja :
Utama

- 240 -
IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah Lembaga sosial budaya masyarakat di Kawasan
Transmigrasi yang memperoleh pelayanan dan fasilitasi
Terwujudnya keserasian sosial budaya
2 Masyarakat Kawasan Transmigrasi pengembangannya

Jumlah penduduk di Kawasan transmigrasi yang memperoleh
pelayanan dan fasilitasi administrasi kependudukan

3 Jumlah transmigrant jenis TSM yang difasilitasi perpindahan dan
pengembangan usahanya di Kawasan Transmigrasi

Terwujudnya konektivitas intra dan antar SKP Persentase jaringan prasarana konektivitas intra dan antar SKP

4 dalam Kawasan Transmigrasi dan konektivitas dalam Kawasan Transmigrasi dan antara Kawasan Transmigrasi
antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan dengan Kawasan sekitar yang difasilitasi pengembangnnya

sekitarnya

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan Jumlah Dokumen hasil pengendalian pemanfaatan ruang dan
5 pengelolaan lingkungan di Kawasan pengelolaan lingkungan di Kawasan Transmigrasi

Transmigrasi

6 Terwujudnya pengelolaan asset Kawasan Jumlah Dokumen Pengelolaan Asset Kawasan Transmigrasi yang
Transmigrasi yang tertib dan akuntabel disajikan dalam bentuk Data dan Informasi asset Kawasan
Transmigrasi yang akuntabel

Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan

7 Tersedianya Hasil Evaluasi Perkembangan Transmigrasi Prioritas Nasional yang disajikan dalam bentuk Data
Kawasan Transmigrasi dan Informasi Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Prioritas Nasional

8 Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan
Transmigrasi Prioritas Kementerian yang disajikan dalam bentuk

NO. SASARAN KEGIATAN - 241 -

9 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Data dan Informasi Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi
10
Prioritas Kementerian
11
Tersediannya kebijakan dan regulasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan KPB yang disajikan
dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan KPB
12 pengembangan Kawasan transmigrasi yang
ditetapkan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Pusat SKP dan SKP
yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat
Perkembangan Pusat SKP dan SKP

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan SP yang disajikan
dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan SP

Jumlah kebijakan dan regulasi pengembangan Kawasan
transmigrasi yang ditetapkan

- 242 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Direktorat
1 Jumlah Lembaga sosial Pengembangan Sosial Budaya Jumlah Lembaga Sosial Pengembangan
Budaya Masyarakat di Kawasan
budaya masyarakat di Masyarakat di Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi transmigrasi
diarahkan kepada tumbuh dan yang memperoleh
Kawasan Transmigrasi pelayanan dan fasilitasi
yang memperoleh berkembangnya kelembagaan social dan pengembangnnya per
pelayanan dan budaya untuk mendukung terwujudnya tahun
fasilitasi masyarakat di Kawasan Transmigrasi menjadi
satu kesatuan masyarakat yang harmonis dan
pengembangannya
dinamis sebagai salah satu prasyarat bagi

terbentuknya Kawasan Transmigrasi sebagai

satu kesatuan sistem pengembangan.

Kegiatan pengembangan social dan budaya
masyarakat Kawasan Transmigrasi dapat
dilaksanakan melalui pengaturan,
pembinaan, mediasi, advokasi, fasilitasi,
dan/atau pelayanan untuk mendorong
tumbuh dan berkembangnya kelembagaan
sosial dan budaya sesuai dengan
perkembangan masyarakat.

Proses pengembangan social dan budaya
masyarakat dilaksanakan untuk mendorong:
▪ Terbentuknya kelembagaan social budaya

masyarakat sebagai media interaksi dan
keserasian social budaya;
▪ Berkembangnya kelembagaan social
budaya masyarakat; dan/atau
▪ Menguatnya kelembagaan social budaya
masyarakat.

- 243 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Dihitung berdasarkan hasil ▪ Direktorat
2 Jumlah penduduk di Pasal 1 angka 19 PP No. 3 Tahun 2014 inventarisasi dan Pengembangan
Kawasan transmigrasi menyebutkan bahwa penduduk di Kawasan pendataan melalui Kawasan
yang memperoleh transmigrasi adalah Masyarakat Transmigrasi pelayanan administrasi Transmigrasi
pelayanan dan terdiri atas: kependudukan pada Ditjen
fasilitasi administrasi ▪ Transmigran dari luar Kawasan Transmigrasi PPKTrans
kependudukan
yang difasilitasi perpindahan dan ▪ Pemda Propinsi
penempatannya; dan Kab/Kota

▪ Penduduk setempat yang ditetapkan sebagai
Transmigran; serta

▪ Penduduk setempat yang bertempat tinggal di

SP-Tempatan (Desa ekeistning dalam deliniasi

Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan
sebagai SP-Tempatan)

Sasaran pelayanan dan fasilitasi administrasi

kependudukan adalah terwujudnya masyarakat

transmigrasi menjadi satu kesatuan masyarakat

hukum di Kawasan Transmigrasi sebagai

prasyarat bagi terwujudnya Kawasan

Transmigrasi sebagai satu kesatuan

sistempengembangan.

Oleh karena itu, pelayanan pengembangan

social dan budaya masyarakat transmigrasi

diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitasi
administrasi kependudukan yang dilaksanakan

melalui inventarisasi dan pendataan penduduk

di seluruh Kawasan Transmigrasi;

Jumlah penduduk di Kawasan Transmigrasi
adalah penduduk yang diinventarisasi dan
didata dan telah memperoleh layanan

NO INDIKATOR KINERJA - 244 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah transmigrant ▪ Direktorat
Jumlah transmigrant jenis TSM yang diberikan Pengembangan
3 jenis TSM yang administrasi kependudukan pertahun. fasilitasi dan pelayanan Kawasan
di Kawasan Transmigrasi Transmigrasi
difasilitasi Kawasan Transmigrasi pada umumnya per tahun. pada Ditjen
perpindahan dan merupakan entitas masyarakat baru yang PPKTrans
pengembangan memerlukan kelengkapan/tambahan penduduk
usahanya di Kawasan untuk mewujudkan keaneka-ragaman ▪ Pemda Pro dan
Transmigrasi kompetensi dan usaha produktif lainnya. Oleh Kab/Kota
karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah
Daerah perlu memberikan arahan, layanan, dan
bantuan kepada penduduk yang memiliki
kemampuan dan jiwa wirausaha untuk
bertransmigrasi ke Pusat SKP atau KPB melalui
TSM.

Transmigran jenis TSM adalah jenis Transmigrasi
yang merupakan prakarsa Transmigran yang
bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi
penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Transmigrasi jenis TSM dilaksanakan pada ruang dalam
Kawasan Transmigrasi yang berfungsi sebagai PPLT
(Pusat SKP) dan PPKT (KPB).
Transmigran pada jenis TSM diutamakan bagi
penduduk yang memiliki kemampuan yang diukur dari
kompetensi dan modal usaha yang dimiliki, disesuaikan
dengan peluang usaha dan/atau kesempatan bekerja
yang tersedia di PPL (Pusat SKP) atau PPK (KPB) pada
Kawasan Transmigrasi yang dituju

Biaya pelaksanaan jenis TSM bersumber dari
Transmigran yang bersangkutan dan dapat
memperoleh dukungan pembiayaan dari anggaran

- 245 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Persentase rata-rata ▪ Direktorat
pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran jaringan prasarana Pengembangan
pendapatan dan belanja negara. konektivitas pada intra dan Kawasan
antar SKP dan antar- Transmigrasi
Dalam hal pelayanan Transmigran bekerjasama kawasan per jenis kegiatan pada Ditjen
dengan Badan Usaha, biaya pelaksanaannya bersumber yang difasilitasi PPKTrans
pengembangannya per
dari Transmigran yang bersangkutan dan Badan Usaha tahun ▪ Pemda Propinsi
serta dapat didukung pembiayaan dari anggaran dan Kab/Kota
pendapatan dan belanja daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Kegiatan pelayanan transmigrasi pada jenis TSM

meliputi:

▪ Penyediaan informasi potensi dan peluang

usaha tersier dan sekunder yang tersedia di

Pusat SKP dan KPB;

▪ Penyediaan prasarana dan sarana dasar serta

memberikan dukungan pengembangan usaha.

▪ Mediasi Kerjasama dengan Badan Usaha;

Kawasan Transmigrasi dibangun dan
dikembangkan di Kawasan Perdesaan sebagai
4 Persentase jaringan sistem produksi pertanian dan pengelolaan
prasarana konektivitas
sumber daya alam yang memiliki keterkaitan
intra dan antar SKP fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat
dalam Kawasan pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem
Transmigrasi dan pengembangan.
antara Kawasan Untuk mewujudkan Kawasan transmigrasi yang
Transmigrasi dengan memiliki keterkaitan fungsional dan hierarkhi
Kawasan sekitar yang keruangan dengan Pusat Pertumbuhan
difasilitasi
pengembangnnya diperlukan penyediaan jaringan prasarana
konektivitas antra dan antar SKP dalam Kawasan

Transmigrasi, serta antara Kawasan Transmigrasi

NO INDIKATOR KINERJA - 246 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah dokumen hasil Direktorat
5 Jumlah Dokumen hasil pengendalian pemanfaatan Pengembangan
pengendalian dengan Pusat kegiatan ekonomi sekitranya. ruang dan pengelolaan Kawasan
lingkungan di Kawasan Transmigrasi pada
pemanfaatan ruang Kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan Transmigrasi yang disusun Ditjen PPKTrans
konektivitas tersebut dalah Rehabilitasi, dalam 1 tahun
dan pengelolaan rekonstruksi, dan/atau pembangunan jaringan
konektivitas:
lingkungan di ▪ Antar SP dalam SKP;
▪ Antar SKP dengan SKP lain dan dengan KPB;
Kawasan Transmigrasi ▪ Anara Kawasan Transmigrasi dengan Pusat

kegiatan ekonomi sekitranya.

Jenis jaringan prasarana konektivitas dapat
berupa:
▪ jalan kolektor primer/sekunder,;
▪ jalan lokal primer/sekunder,
▪ jembatan, goronggorong, bangunan

pelengkap lainnya, serta

prasarana saluran navigasi pada lahan basah
yang menghubungkan intra dan antar SKP dan
antar-kawasan.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan
pengelolaan lingkungan Kawasan Transmigrasi
dilaksanakan untuk mempertahankan fungsi
peruntukkan ruang dan kelestarian lingkungan
yang ditetapkan dalam RKT.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan
pengelolaan lingkungan Kawasan Transmigrasi
dilaksanakan dengan mengembangkan

- 247 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

penatagunaan tanah, penatagunaan air,
penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber
daya alam lain.

Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Transmigrasi dilakukan melalui penetapan
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif
dan disinsentif, serta pengenaan sanksi yang
ditetapkan dalam RKT.

Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan

Lingkungan Kawasan Transmigrasi

dimaksudkan untuk mewujudkan tertib Tata

Ruang, Pengelolaaan dan Pemantauan

Lingkungan di Kawasan Transmigrasi.

6 Pembangunan dan pengembangan Kawasan Jumlah dokumen pengelolaan ▪ Direktorat
transmigrasi didukung dengan APBN, ABPD, asset yang disajikan dalam Pengembangan
Jumlah Dokumen Badan Usaha, dan sumberdana lain yang tidak bentuk data dan informasi Kawasan
Pengelolaan Asset mengikat. Hasil pembangunan dan penggunaan, pemanfaatan, Transmigrasi
Kawasan Transmigrasi pengembangan Kawasan Transmigrasi serta pengamanan dan pada Ditjen
yang disajikan dalam merupakan asset negara yang perlu dikelola dan pemeliharaan asset hasil PPKTrans
bentuk Data dan dikemndalikan. inventarisasi, pemantauan,
Informasi asset dan evaluasi asset setiap Pemda Provinsi
Kawasan Transmigrasi Salah satu fungsi Direktorat Pengembangan tahun. dan Kab/Kota
yang akuntabel Kawasan Transmigrasi adalah pengelolaan asset
Kawasan transmigrasi yang terdiri atas:
▪ Aset yang berada di SP dan SKP;
▪ Aset yang berada di KPB;

▪ Aset lain dalam Kawasan Transmigrasi.

Aset Kawasan Transmigrasi tersebut harus

- 248 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Direktorat
terinventarisir dan terdata sebagai bahan tidak Pengembangan
lanjut pelimpahan tanggung jawab pengguna Kawasan
dna pengeloalnya. Transmigrasi pada
Ditjen PPKTrans
Aset Kawasan Transmigrasi dapat berupa: yang bersumber
dari:
▪ Aset tidak bergerak, berupa tanah, jalan, ▪ Direktorat lain
jembatan dll sejenis;
pada Ditjen
▪ Aset tidak bergerak berupa sarana Kawasan
seperti bangunan, perkantoran dll sejenis;

Kegiatan pengelolaan asset Kawasan
transmigrasi adalah inventarisasi dan
monitoring:

▪ Penggunaan asset;
▪ Pemanfaatan asset;
▪ Pengamanan dan pemeliharaan asset;

Sasaran pengelolaan asset Kawasan
Transmigrasi adalah tersedianya data dan
informasi penggunaan, pemanfaatan, serta
pengamanan dan pemeliharaan asset.

Jumlah dokumen hasil Kawasan Transmigrasi yang menjadi Dihitung berdasarkan
evaluasi prioritas nasional adalah Kawasan hasil evaluasi
perkembangan Transmigrasi yang masuk ke dalam 52 perkembangan Kawasan
Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan Transmigrasi Prioritas
Prioritas Nasional Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Nasional per tahun.

yang disajikan dalam Perkembangan Transmigrasi dilakukan
secara daring dan/atau luring pada
bentuk Data dan

Informasi Tingkat dimensi ekonomi, sosial budaya,
7 Perkembangan

- 249 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Dihitung berdasarkan PPKTrans
Kawasan Transmigrasi lingkungan, jejaring sarpras dan hasil evaluasi ▪ Ditjen PEIDDT dan
Prioritas Nasional perkembangan Kawasan
kelembagaan. Transmigrasi Prioritas Transmigrasi
Kementerian per tahun. ▪ Badan
Untuk memperoleh data dan informasi
tingkat perkembangan Kawasan Pengembangan
Transmigrasi Prioritas Nasional, Direktorat SDM dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pemberdayaan
menyelenggarakan fungsi evaluasi Masyarakat;
perkembangan berdasarkan indicator yang ▪ Pemda Prov dan
ditetapkan; Kab/Kota

Indeks perkembangan kawasan Direktorat
transmigrasi adalah indikator untuk Pengembangan
Kawasan
mengukur perkembangan kawasan Transmigrasi pada
Ditjen PPKTrans
transmigrasi sebagai berikut: yang bersumber
IPKT < 50 = Berkembang dari:
▪ Direktorat lain
50 ≤ IPKT < 75 = Mandiri
pada Ditjen
IPKT ≥ 75 = Berdaya Saing PPKTrans
▪ Ditjen PEIDDT dan
8 Jumlah dokumen hasil Kawasan Transmigrasi yang menjadi prioritas
evaluasi
kementerian adalah Kawasan Transmigrasi
yang masuk ke dalam 100 Kawasan

perkembangan Transmigrasi yang ditetapkan Pelaksanaan

Kawasan Transmigrasi Evaluasi Tingkat Perkembangan Transmigrasi
Prioritas Kementerian dilakukan secara daring dan/atau luring pada
yang disajikan dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan,
bentuk Data dan jejaring sarpras dan kelembagaan.

Informasi Tingkat Untuk memperoleh data dan informasi
Perkembangan tingkat perkembangan Kawasan
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi Prioritas Nasional, Direktorat

- 250 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Dihitung berdasarkan Transmigrasi
Prioritas Kementerian Pengembangan Kawasan Transmigrasi jumlah KPB yang di evaluasi ▪ Badan
menyelenggarakan fungsi evaluasi per Tahun.
perkembangan berdasarkan indikator yang Pengembangan
ditetapkan; SDM dan
Pemberdayaan
Indeks perkembangan kawasan Masyarakat;
▪ Pemda Prov dan
transmigrasi adalah indikator untuk Kab/Kota

mengukur perkembangan kawasan Direktorat
transmigrasi sebagai berikut: Pengembangan
Kawasan
IPKT < 50 = Berkembang Transmigrasi pada
Ditjen PPKTrans
50 ≤ IPKT < 75 = Mandiri yang bersumber
dari:
IPKT ≥ 75 = Berdaya Saing ▪ Direktorat lain

Evaluasi perkembangan KPB dilaksanakan pada Ditjen
PPKTrans
untuk memperoleh data dan informasi tingkat ▪ Ditjen PEIDDT dan
9 perkembangan KPB yang berada dalam Transmigrasi
kawasan transmigrasi yang direvitalisasi ▪ Badan
Pengembangan
dengan target mencapai Status Berdaya Saing SDM dan
Pemberdayaan
Jumlah Dokumen Hasil pada tahun 2024. Masyarakat;
▪ Pemda Prov dan
Evaluasi Evaluasi perkembangan KPB dilaksanakan
Perkembangan KPB
yang disajikan dalam berdasarkan indicator perkembangan KPB yang
bentuk Data dan ditetapkan.

Informasi Tingkat

Perkembangan KPB

NO INDIKATOR KINERJA - 251 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Kab/Kota
10 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi perkembangan Pusat SKP dan SKP Dihitung berdasarkan
Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan jumlah Pusat SKP dan SKP Direktorat
informasi tingkat perkembangan Pusat SKP dan yang di evaluasi per Tahun. Pengembangan
Perkembangan Pusat SKP yang berada dalam kawasan transmigrasi Kawasan
target status berdaya saing pada tahun 2024. Transmigrasi pada
SKP dan SKP yang Ditjen PPKTrans
Evaluasi perkembangan Pusat SKP dan SKP yang bersumber
disajikan dalam dilaksanakan berdasarkan indicator dari:
perkembangan Pusat SKp dan SKP yang ▪ Direktorat lain
bentuk Data dan ditetapkan.
pada Ditjen
Informasi Tingkat PPKTrans
▪ Ditjen PEIDDT dan
Perkembangan Pusat Transmigrasi
▪ Badan
SKP dan SKP Pengembangan
SDM dan
Evaluasi perkembangan SP dilaksanakan Dihitung berdasarkan Pemberdayaan
terhadap SP yang pengembangannya telah jumlah SP yang di evaluasi Masyarakat;
Jumlah Dokumen Hasil mencapai paling lama 5 tahun sejak per Tahun. ▪ Pemda Prov dan
Evaluasi penempatan transmigrant atau penetapan Kab/Kota
11 Perkembangan SP penduduk setempat memperoleh Direktorat
yang disajikan dalam perlakuan sebagai transmigran Pengembangan
bentuk Data dan dilaksanakan untuk memperoleh data dan Kawasan
Informasi Tingkat informasi tentang tingkat ketercpaian Transmigrasi pada
Perkembangan SP sasaran yang ditetapkan. Ditjen PPKTrans
yang bersumber
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dari:
▪ Direktorat lain
pada Ditjen
PPKTrans

- 252 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah bahan kebijakan dan ▪ Ditjen PEIDDT dan
penghentian fasilitasi dari Pemerintah regulasi Pengembangan Transmigrasi
terhadap SP yang bersnagkutan, untuk Kawasan Transigrasi yang
selanjutnya menjadi tanggung jawab ditetapkan pada tahun yang ▪ Badan
sepenuhnya pemerintah daerah bersangkutan Pengembangan
kabupaten/kota. SDM dan
Pemberdayaan
12 Jumlah kebijakan dan Evaluasi perkembangan SP dilaksanakan Masyarakat;
regulasi berdasarkan indicator perkembangan SP yang
pengembangan ditetapkan. ▪ Pemda Prov dan
Kawasan transmigrasi Kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Kab/Kota
yang ditetapkan Transmigrasi merupakan arahan kebijakan
Kementerian serta pedoman pelaksanaan Direktorat
pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Pengembangan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Kawasan
perundnatg-undangan. Transmigrasi pada
Kebijakan dan regulasi pengembangan Kawasan Ditjen PPKTrans
Transmigrasi disusun berdasarkan ketentuan yang bersumber
peraturan perundang-undangan dari:
ketransmigrasian yang antara lain meliputi: ▪ Direktorat lain
▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
pada Ditjen
tentang Ketransmigrasian; PPKTrans
▪ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 ▪ Ditjen PEIDDT dan
Transmigrasi
tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun ▪ Badan
1997 tentang Ketransmigrasian; Pengembangan
▪ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 SDM dan
tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan
▪ PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Masyarakat;
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 ▪ Pemda Prov dan
tentang Perubahan Atas Undnag-undang Kab/Kota

- 253 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian.
Kebijakan dan regulasi pengembangan Kawasan
Transmigrasi yang disediakan meliputi:
▪ Ketetapan Menteri Desa, PDT, dan
Transmigrasi tentang indikator
perkembangan Kawasan Transmigrasi;
▪ NSPK yang dituangkan kedalam Peraturan
Menteri desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai
pedoman bagi pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pengembangan Kawasan
Transmigrasi;
▪ Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
merupakan serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan pengembangan Kawasan
Transmigrasi
▪ Petunjuk kerja (work instruction) sebagai
panduan (pedoman) yang menjelaskan
mengenai tata cara melaksanakan proses
kegiatan pengembangan Kawasan
Transmigrasi.

Direktorat Pengembangan Kawasan
Transmigrasi juga melaksanakan:
▪ Bimbingan teknis dan supervise atas

pelaksanaan pengembangan social

- 254 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

budaya masyarakat, pengembangan
konektivitas, pengendalian
pemanfaatan ruang dan pengelolaan
lingkungan, evaluasi perkembangan
Kawasan Transmigrasi, dan
pengelolaan asset Kawasan
Transmigrasi;
▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan social budaya
masyarakat, pengembangan
konektivitas, pengendalian
pemanfaatan ruang dan pengelolaan
lingkungan, evaluasi perkembangan
Kawasan Transmigrasi, dan
pengelolaan asset Kawasan
Transmigrasi;
▪ Menyediakan data dan informasi serta
melaporkan perkembangan
pelaksanaan pengembangan Kawasan
Transmigrasi;
Evaluasi dan pelaporan perkembangan
Kawasan Transmigrasi dilaksanakan
berkolaborasi dengan Ditjen PEIDDT dan
Transmigrasi serta Badan Pengembangan
SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

- 255 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

DT, dan Transmigrasi.

NAMA JABATAN PARAF

INSPEKTORAT JENDERAL

6. Inspektorat Jenderal : - 229 -
1 Nama Unit Organisasi :
2 Tugas Inspektorat Jenderal
: Menyelenggarakan pengawasan interen di Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan
3 Fungsi Transmigrasi.
1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 230 -
IKU INSPEKTORAT JENDERAL

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Tingkat penerapan pengendalian intern

2 Unit Kerja yang berpredikat WBK/WBBM

3 Persentase Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Kementerian

4 Persentase rekomendasi hasil temuan dan investigasi yang
ditindaklanjuti

Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total

5 Meningkatnya pengawasan, pengendalian Realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik Tertinggal, dan Transmigrasi

serta aturan yang efektif Tingkat materialitas temuan Pengawas Internal dari Total Realisasi

6 Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

7 Tingkat kapabilitas APIP

8 Nilai Integritas Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
9 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

10 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP
pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti (Sistem