Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

NO. SASARAN PROGRAM - 231 -
Internal Pemerintah (APIP) INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-
undangan)

- 232 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU

INSPEKTORAT JENDERAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Eksternal/ BPKP

1 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Tingkat penerapan
pengendalian intern pengendalian intern per
Level 0 : Belum ada SPIP tahun
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2 : Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

2 Unit Kerja yang WBK adalah predikat yang diberikan kepada Jumlah Unit Kerja yang baru Eksternal/
berpredikat unit kerja yang memenuhi sebagian besar mendapat predikat Kementerian PAN
WBK/WBBM program Manajemen Perubahan, Penataan Tata WBK/WBBM per tahun dan RB
Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia, Penguatan Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan
Kualitas Pelayanan Publik

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada
Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar
program Manajemen Perubahan, Penataan Tata
Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia, Penguatan Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan

- 233 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Kualitas Pelayanan Publik

3 Persentase Penilaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai Hasil Penilaian Internal (APIP)
Mandiri Pelaksanaan
Mandiri Pelaksanaan Birokrasi (PMPRB) Kementerian adalah Nilai Reformasi Birokrasi
(PMPRB) Kementerian
Reformasi Birokrasi indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh dibagi nilai maksimal
PMPRB pada tahun berjalan
(PMPRB) Kementerian APIP (LKE Utama). dikali 100%.

4 Persentase Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah butir rekomendasi Internal (APIP)
hasil temuan pemeriksaan
rekomendasi hasil oleh auditor. dan investigasi yang
ditindaklanjuti dibagi
temuan dan investigasi Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari jumlah seluruh butir
yang ditindaklanjuti Internal dan eksternal. rekomendasi hasil temuan
pemeriksaan dan
Audit internal adalah pemeriksaan yang investigasi dikali 100%
dilakukan oleh APIP.

Audit eksternal adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI.

Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian
terhadap rekomendasi hasil audit.

Rekomendasi hasil temuan eksternal dan
internal adalah saran yang meliputi kepatuhan
dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang
wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan
dalam rangka perbaikan kinerja.

NO INDIKATOR KINERJA - 234 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

5 Tingkat materialitas Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK Jumlah materialitas temuan Eksternal/ BPK
temuan Pengawas RI dan BPKP RI Pengawas Eksternal dibagi
Eksternal dari Total dengan Total Realisasi
Realisasi Anggaran Pengawasan atas realisasi total Kementerian Anggaran Kementerian
Kementerian Desa, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Transmigrasi Tertinggal, dan
Tertinggal, dan Transmigrasi dikali 100%
Transmigrasi Tingkat materialitas merupakan persentase
nilai Rupiah hasil temuan audit eksternal

6 Tingkat materialitas Pengawas Internal yang dimaksud adalah APIP Jumlah materialitas temuan Internal (APIP)
temuan Pengawas Pengawas internal dibagi
Internal dari Total Pengawasan atas realisasi total Kementerian dengan Total Realisasi
Realisasi Anggaran Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Anggaran Kementerian
Kementerian Desa, Transmigrasi Desa, Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Tertinggal, dan Tingkat materialitas merupakan persentase Transmigrasi dikali 100%
Transmigrasi nilai Rupiah hasil temuan audit internal

7 Tingkat kapabilitas Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk Tingkat kapabilitas APIP Eksternal/ BPKP
APIP melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang
terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu yang dikeluarkan oleh BPKP
kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM
APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat
mewujudkan peran APIP secara efektif

Tingkat Kapabilitas APIP dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:

- 235 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Eksternal (Hasil e-SPI
Kriteria Skor Penilaian Kapabilitas APIP Level 1- KPK RI)
5, yaitu:

Level 1: Initial

Level 2: Infrastructure

Level 3: Integrated

Level 4: Managed

Level 5: Optimizing

8 Nilai Integritas Nilai Integritas Organisasi adalah tingkat Nilai Agregat dari jumlah
Organisasi integritas Kementerian Desa, Pembangunan nilai persepsi internal,
Kementerian Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi eksternal dan ekspert
Pembangunan Daerah berdasarkan persepsi dari internal (pegawai
Tertinggal, dan Kemendesa), eksternal (pengguna layanan) dan
Transmigrasi ekspert (Stakeholders/pemangku kepentingan).

Klasifikasi Nilai Risiko Indeks Survei Penilaian
Integritas (SPI):

1) Sangat Rentan (0 - 67,9)
2) Rentan (68 - 73,6)
3) Waspada (73,7 - 77,4)
4) Terjaga (77,5 - 100)

Berdasarkan Lampiran III RPJMN 2020-2024 Hal
A.7.19

NO INDIKATOR KINERJA - 236 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (Badan
Tingkat penerapan Pengawasan
9 Tingkat maturitas SPIP Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: pengendalian intern Keuangan dan
Kementerian per tahun Pembangunan)
(Sistem Pengendalian Level 0 : Belum ada SPIP
Intern Pemerintah) Level 1 : Rintisan SPIP Internal (APIP)
Kementerian Desa, Level 2 : Berkembang
Pembangunan Daerah Level 3 : Terdefinisi
Tertinggal, dan Level 4 : Terkelola dan terukur
Transmigrasi Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)

10 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi TLHP yang
rekomendasi hasil lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang ditindaklanjuti dibagi total
pemeriksaan eksternal berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi TLHP dikali
dan APIP lingkup saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal 100%
Inspektorat Jenderal dan APIP baik keuangan maupun Sistem
yang ditindaklanjuti Pengendalian Internal
(Sistem Pengendalian
Internal dan
Kepatuhan terhadap
Perundang-undangan)

NAMA - 237 - PARAF
JABATAN

- 238 -

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal.
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
4 Indikator Kinerja
Utama : 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat
Jenderal;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan
Inspektorat Jenderal;

3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Inspektorat Jenderal;

4) Pengelolaan urusan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi

Inspektorat Jenderal;
6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan;
7) Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan risiko di

lingkungan Kementerian; dan
8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
:

- 239 -
IKU SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal

2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Pejabat struktural dan fungsional tertentu yang
kapasitas organisasiInspektorat Jenderal mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

3 Persentase terpenuhinya jumlah Auditor sesuai dengan beban
kerja

Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN

4 Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

5 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal

Terwujudnya Inspektorat Jenderal yang bersih, Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
6 akuntabel dan berkinerja tinggi Inspektorat Jenderal

7 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Jenderal

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Inspektorat Jenderal
9 Tersedianya regulasi dan kebijakan Komponen Struktur dan Proses

Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jenderal yang

NO. SASARAN KEGIATAN - 240 -
Inspektorat Jenderal
INDIKATOR KINERJA UTAMA
10 Terwujudnya Pelayanan Publik Inspektorat ditetapkan pada tahun yang bersangkutan
Jenderal yang berkualitas
Tingkat kepuasan aparatur lingkup Inspektorat Jenderal atas
Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil dukungan manajemen
11 pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas
Persentase tindaklanjut dari sisa hasil rekomendasi ((Sistem
Intern Pemerintah (APIP) Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-

undangan)

- 241 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (APIP)

1 Persentase Nilai Hasil Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Birokrasi (PMPRB) di
Inspektorat Jenderal dibagi
Pelaksanaan Reformasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas nilai maksimal PMPRB pada
tahun berjalan dikali 100%
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi

Inspektorat Jenderal Birokrasi

2 Persentase Pejabat Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Jumlah Pejabat struktural Internal (Sesitjen)
struktural dan Itjen yang mengikuti pengembangan kompetensi dan fungsional di Lingkungan
fungsional tertentu minimal 20 jam pelajaran per orang per tahun dan Itjen yang mengikuti
yang mengikuti bersertifikasi. pengembangan kompetensi
pengembangan pada tahun yang
kompetensi per tahun Pengembangan kompetensi dapat dilakukan bersangkutan dibagi jumlah
antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pejabat struktural dan
seminar, kursus, dan penataran. fungsional pada tahun yang
bersangkutan dikali 100%

3 Persentase Auditor adalah seseorang Aparatur Sipil Negara Jumlah Auditor pada tahun Internal (Sesitjen)
terpenuhinya jumlah (ASN) yang memiliki kualifikasi / keahlian bersangkutan dibagi jumlah
Auditor sesuai dengan tertentu dalam melakukan audit atas laporan Auditor yang dibutuhkan
beban kerja keuangan dan kegiatan Instansi Pemerintah sesuai beban kerja (Analisa
Beban Kerja) pada tahun
yang bersangkutan dikali
100%

NO INDIKATOR KINERJA - 242 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

4 Opini atas Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang Opini atas Penyajian Laporan Internal (APIP dan
Keuangan dan BMN Tim Penilai PIPK UKE
internal atas Laporan sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan Inspektorat Jenderal I)
berdasarkan Standar
Keuangan dan BMN yang memuat: Akuntansi Pemerintah (SAP)
dari hasil evaluasi Aparat
Inspektorat Jenderal 1. Neraca Pengawas Intern Pemerintah
berdasarkan Standar (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE
I per tahun
Akuntansi Pemerintah 2. Laporan Operasional (LO)

(SAP) dari hasil 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
evaluasi Aparat

Pengawas Intern 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta

Pemerintah (APIP)/Tim laporan di bidang BMN yang memuat:

Penilai PIPK UKE I 1. Neraca

2. Laporan Barang Intrakomtable

3. Laporan Barang Ekstrakomtable

4. Laporan Barang Intrakomtable dan
Ekstrakomtable

5. Laporan Barang Persediaan

6. Laporan Kondisi Barang

7. Laporan Penyusutan BMN

8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN
berdasarkan hasil evaluasi Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Penilaian pengendalian internal atas Laporan
Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim

- 243 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (APIP)
penilai PIPK UKE I Eksternal
(Kementerian
Kriteria penilaian : Keuangan)

1. Pengendalian Internal Efektif (PIE);

2. Pengendalian internal efektif dengan
pengecualian (PIEDP);

3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai SAKIP Inspektorat Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal adalah Hasil Nilai hasil evaluasi atas
implementasi SAKIP
Jenderal Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Inspektorat Jenderal dari
APIP
Jenderal

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja Nilai hasil evaluasi atas
Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan Pelaksanaan Rencana Kerja
Kerja dan Anggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dan Anggaran Inspektorat
Inspektorat Jenderal berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi Jenderal per tahun
kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari
Kementerian Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan
Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai
berikut:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi atas rencana penarikan dana

awal;
3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;

NO INDIKATOR KINERJA - 244 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai atas Indikator Kinerja Eksternal
Pelaksanaan Anggaran (Kementerian
4. Pencapaian keluaran; dan Inspektorat Jenderal per Keuangan)
5. Efisiensi tahun

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan
Anggaran Inspektorat anggaran yang memuat 13 indikator dan
Jenderal mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan
dan pelaksanaananggaran, kepatuhan pada
regulasi, serta efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan.

IKPA meliputi 13 indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),

2. Data kontrak (bobot nikai 15%),

3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),

4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),

5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),

6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai
5%),

8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),

9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),

NO INDIKATOR KINERJA - 245 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (APIP)
DEFINISI OPERASIONAL

10. Kesalahan surat perintah membayar
(bobot nilai 5%),

11. Retur surat perintah pencairan dana
(bobot nilai 5%),

12. pagu minus (bobot nilai 5%),
13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)

8 Tingkat penerapan Hasil Penjaminan Kualitas atas Komponen Tingkat Hasil Penilaian
pengendalian intern Struktur dan Proses: Struktur dan Proses T1
Inspektorat Jenderal pada UKE I dan Hasil
Komponen Struktur 1. Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas Penilaian Struktur dan
dan Proses dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi Proses T2, T3, dan T4 pada
(T1) dilakukan terhadap masing-masing Unit Kerja Penanggung
UKE I; Jawab

2. Penilaian Struktur dan Proses Keandalan
Pelaporan Keuangan (T2) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab
Keuangan Kementerian;

3. Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan
Aset Negara/Daerah (T3) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab
Pengamanan Aset Kementerian; dan

4. Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan
Pada Peraturan Perundang-Undangan (T4)
dilakukan terhadap Unit Kerja

- 246 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Penanggungjawab Ketaatan pada
Perarturan Perundang-undangan.

Tingkat penerapan pengendalian intern adalah:

Level 0 : Belum ada SPIP
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2 : Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

9 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Inspektorat Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Sesitjen)
regulasi Inspektorat
kebijakan dan regulasi Jenderal yang ditetapkan mengacu pada Jenderal yang ditetapkan
pada tahun yang
Inspektorat Jenderal Dokumen Rencana Induk. bersangkutan

yang ditetapkan pada Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
tahun yang diantaranya:
bersangkutan

a. Rencana Strategis Inspketorat Jenderal

Tahun 2020-2024;

b. Rencana Strategis UKE II Inspektorat
Jenderal Tahun 2020-2024;

c. Standar Kompetensi Aparatur Pengawas
Internal;

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

- 247 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (Sesitjen)
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Hasil survey kepuasan
Kebijakan Pengawasan; aparatur lingkup Internal (Sekretariat
Inspektorat Jenderal per Inspektorat Jenderal)
e. dll tahun

10 Tingkat kepuasan Penilaian kepuasan penguna layanan/ pegawai Jumlah rekomendasi yang
aparatur lingkup internal lingkup Inspektorat Jenderal terhadap ditindaklanjuti dibagi total
Inspektorat Jenderal kualitas layanan dukungan manajemen pada rekomendasi yang belum
atas dukungan Inspektorat Jenderal pada tahun yang ditindaklanjuti dikali 100%
manajemen bersangkutan.

Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1

11 Persentase Hasil Rekomendasi Yang Belum Ditindaklanjuti
tindaklanjut dari sisa (sisa hasil rekomendasi)adalah hasil
hasil rekomendasi rekomendasi keseluruhan hasil pemeriksaan
(Sistem Pengendalian eksternal dan APIP yang belum ditindaklanjuti
Internal dan
Kepatuhan terhadap Pemantauan dilakukan terhadap sisa
Perundang-undangan) rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan
internal di lingkup Inspektorat Jenderal

NAMA - 248 - PARAF
JABATAN

b. Inspektorat I - 249 -
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas : Inspektorat I
: Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal
3 Fungsi
dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
4 Indikator Kinerja Tertinggal, dan Transmigrasi.
Utama : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
:

- 250 -
IKU INSPEKTORAT I

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di

1 Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Tingkat penerapan pengendalian intern di Sekretariat Jenderal dan

2 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Komponen Struktur dan

Proses

Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total

3 Terwujudnya pengawasan internal di Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan
Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi

Daerah Tertinggal, danTransmigrasi

Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi

4 anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

5 Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Sekretariat Jenderal dan Badan
Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

6 Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- 251 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT I

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Inspektorat I)
1 Persentase Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil dan Eksternal (UKE I
terkaitdan BPK)
rekomendasi hasil oleh auditor. temuan audit yang

temuan audit yang Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari ditindaklanjuti di
ditindaklanjuti di Internal dan eksternal. Sekretariat Jenderal dan
Sekretariat Jenderal Badan Pengembangan SDM

dan Badan Audit internal adalah pemeriksaan yang dan Pemberdayaan

Pengembangan SDM dilakukan oleh APIP. Masyarakat Desa, Daerah

dan Pemberdayaan Audit eksternal adalah pemeriksaan yang Tertinggal, dan
Masyarakat Desa, dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI. Transmigrasi dibagi jumlah
Daerah Tertinggal, dan seluruh rekomendasi hasil

Transmigrasi Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian temuan audit di Sekretariat

terhadap rekomendasi hasil audit. Jenderal danBadan

Rekomendasi hasil temuan eksternal dan Pengembangan SDM dan
internal adalah saran yang meliputi kepatuhan Pemberdayaan Masyarakat
dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Desa, Daerah Tertinggal,
wajib ditindaklanjuti di Sekretariat Jenderal dan dan Transmigrasi dan
Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Desa, DaerahTertinggal, dan Desa, daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dalam rangka perbaikan kinerja. Transmigrasi dikali 100 %

2 Tingkat penerapan Penilaian atas komponen struktur dan proses yang Tingkat Hasil Penilaian Internal (Inspektorat
pengendalian intern di difokuskan pada 5 unsur SPIP yaitu: Struktur dan Proses T1 di I) dan Eksternal (UKE I
Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal dan terkait)
dan Badan 1) Lingkungan pengendalian, Badan Pengembangan SDM
Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
2) Penilaian risiko

- 252 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
3) Kegiatan pengendalian Masyarakat Desa, Daerah
dan Pemberdayaan 4) Informasi dan komunikasi Tertinggal, dan Transmigrasi
Masyarakat Desa, 5) Pemantauan dan Hasil Penilaian Struktur
Daerah Tertinggal, dan Hasil Penjaminan Kualitas atas Komponen dan Proses T2, T3, dan T4
Transmigrasi Struktur dan Proses: pada Unit Kerja Penanggung
Komponen Struktur Jawab
dan Proses

1. Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan
Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1)
dilakukan terhadap masing-masing UKE I;

2. Penilaian Struktur dan Proses Keandalan
Pelaporan Keuangan (T2) dilakukan terhadap
Unit Kerja Penanggungjawab Keuangan
Kementerian;

3. Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan Aset
Negara/Daerah (T3) dilakukan terhadap Unit
Kerja Penanggungjawab Pengamanan Aset
Kementerian; dan

4. Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan Pada
Peraturan Perundang-Undangan (T4) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab Ketaatan
pada PUU.

Level 0: Belum ada SPIP

Level 1 : Rintisan SPIP

Level 2: Berkembang

NO INDIKATOR KINERJA - 253 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Temuan dibagi Internal (Inspektorat
Level 3 : Terdefinisi dengan Total Realisasi I) dan Eksternal (UKE I
Level 4 : Terkelola dan terukur Anggaran Sekretariat terkait dan BPK))
Level 5 : Optimum Jenderal dan Badan
Pengembangan SDM dan Internal (Inspektorat
3 Tingkat materialitas Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI Pemberdayaan Masyarakat I)
temuan Pengawas dan BPKP RI. Desa, Daerah Tertinggal, dan
Eksternal dari Total Transmigrasi dikali 100%
Realisasi Anggaran Tingkat materialitas merupakan persentase nilai
Sekretariat Jenderal Rupiah hasil temuan audit eksternal. Jumlah temuan pengawas
dan Badan internal dibagi dengan total
Pengembangan SDM realisasi anggaran
dan Pemberdayaan Sekretariat Jenderal dan
Masyarakat Desa, Badan Pengembangan SDM
Daerah Tertinggal, dan dan Pemberdayaan
Transmigrasi Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
4 Tingkat materialitas Pengawas Internal di maksud adalah APIP. dikali 100%
temuan pengawas
internal dari total Tingkat materialitas merupakan persentase nilai
realisasi anggaran rupiah hasil temuan audit internal.
Sekretariat Jenderal
dan Badan
Pengembangan SDM
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal dan

NO INDIKATOR KINERJA - 254 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

Transmigrasi

5 Persentase rata-rata Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai rata-rata PMPRB di Internal (Inspektorat
Sekretariat Jenderal dan I)
nilai hasil Penilaian Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Badan Pengembangan SDM
dan Pemberdayaan
Mandiri Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas Masyarakat Desa, daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi dibagi nilai maksimal PMPRB
pada tahun berjalan dikali
(PMPRB) di Sekretariat Birokrasi. 100%.

Jenderal dan Badan

Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

6 Unit Kerja yang Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau Jumlah Unit Kerja yang baru Itjen (Tim Penilai
berpredikat Zona predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda mendapat predikat Zona Internal)
Integritas Menuju yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat Integritas Menuju
WBK/WBBM (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM WBK/WBBM dalam satu
melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi tahun.
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

NAMA - 255 - PARAF
JABATAN

c. Inspektorat II - 256 -
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas : Inspektorat II
: Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat
3 Fungsi
Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4 Indikator Kinerja serta Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Utama : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
:

- 257 -
IKU INSPEKTORAT II

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di

1 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal

2 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal Komponen Struktur dan Proses

Terwujudnya pengawasan internal di Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total

3 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi
dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan

Transmigrasi dan Direktorat Jenderal DirektoratJenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi

4 anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Ditjen Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal

Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal

5 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

- 258 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
6
Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- 259 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU

INSPEKTORAT II

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Inspektorat
1 Persentase Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil II) dan Eksternal (UKE
temuan audit yang I terkait dan BPK)
rekomendasi hasil oleh auditor. ditindaklanjuti di
Direktorat Jenderal
temuan audit yang Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari Pengembangan Ekonomi
ditindaklanjuti di Internal dan eksternal. dan Investasi Desa, Daerah
Direktorat Jenderal Tertinggal, dan
Transmigrasi dan
Pengembangan Audit internal adalah pemeriksaan yang Direktorat Jenderal
Percepatan Pembangunan
Ekonomi dan Investasi dilakukan oleh APIP. Daerah Tertinggal dibagi
jumlah seluruh
Desa, Daerah Audit eksternal adalah pemeriksaan yang rekomendasi hasil temuan
Tertinggal, dan dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI. audit di Direktorat Jenderal
Transmigrasi dan Pengembangan Ekonomi
dan Investasi Desa, Daerah
Direktorat Jenderal Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian Tertinggal, dan
Transmigrasi dan
Percepatan terhadap rekomendasi hasil audit. Direktorat Jenderal
Percepatan Pembangunan
Pembangunan Daerah Rekomendasi hasil temuan eksternal dan Daerah Tertinggal dikali
Tertinggal internal adalah saran yang meliputi kepatuhan 100 %

dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang

wajib ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal dalam rangka perbaikan

kinerja.

NO INDIKATOR KINERJA - 260 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

2 Tingkat penerapan Penilaian atas komponen struktur dan proses yang Tingkat Hasil Penilaian Internal (Inspektorat
pengendalian intern di difokuskan pada 5 unsur SPIP yaitu: Struktur dan Proses T1 di II) dan Eksternal (UKE
Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal I terkait)
Pengembangan 1) Lingkungan pengendalian, Pengembangan Ekonomi dan
Ekonomi dan Investasi Investasi Desa, Daerah
Desa, Daerah 2) Penilaian risiko Tertinggal, dan Transmigrasi
Tertinggal, dan dan Direktorat Jenderal
Transmigrasi dan 3) Kegiatan pengendalian Percepatan Pembangunan
Direktorat Jenderal Daerah Tertinggal dan Hasil
Percepatan 4) Informasi dan komunikasi Penilaian Struktur dan
Pembangunan Daerah Proses T2, T3, dan T4 pada
Tertinggal Komponen 5) Pemantauan Unit Kerja Penanggung
Struktur dan Proses Jawab
Hasil Penjaminan Kualitas atas Komponen
Struktur dan Proses:

1. Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan
Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1)
dilakukan terhadap masing-masing UKE I;

2. Penilaian Struktur dan Proses Keandalan
Pelaporan Keuangan (T2) dilakukan terhadap
Unit Kerja Penanggungjawab Keuangan
Kementerian;

3. Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan Aset
Negara/Daerah (T3) dilakukan terhadap Unit
Kerja Penanggungjawab Pengamanan Aset
Kementerian; dan

4. Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan Pada
Peraturan Perundang-Undangan (T4) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab Ketaatan

NO INDIKATOR KINERJA - 261 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

pada PUU.
Level 0: Belum ada SPIP
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2: Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

3 Tingkat materialitas Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI Jumlah Temuan dibagi Internal (Inspektorat

temuan Pengawas dan BPKP RI. dengan Total Realisasi II) dan Eksternal (UKE

Eksternal dari Total Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Anggaran Direktorat Jenderal I terkait dan BPK))
Realisasi Anggaran Rupiah hasil temuan audit eksternal. Pengembangan Ekonomi dan
Direktorat Jenderal Investasi Desa, Daerah

Pengembangan Tertinggal, dan Transmigrasi

Ekonomi dan Investasi dan Direktorat Jenderal

Desa, Daerah Percepatan Pembangunan

Tertinggal, dan Daerah Tertinggal dikali

Transmigrasi dan 100%

Direktorat Jenderal

Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

NO INDIKATOR KINERJA - 262 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah temuan pengawas Internal (Inspektorat
4 Tingkat materialitas Pengawas Internal di maksud adalah APIP. internal dibagi dengan total II)
realisasi anggaran
temuan pengawas Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Direktorat Jenderal
internal dari total rupiah hasil temuan audit internal. Pengembangan Ekonomi
realisasi anggaran dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan
Direktorat Jenderal Transmigrasi dan
Direktorat Jenderal
Pengembangan Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dikali
Ekonomi dan Investasi 100%

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi dan

Direktorat Jenderal

Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

5 Persentase rata-rata Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai rata-rata PMPRB di Internal (Inspektorat
Direktorat Jenderal II)
nilai hasil Penilaian Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Pengembangan Ekonomi
dan Investasi Desa, Daerah
Mandiri Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas Tertinggal, dan
Transmigrasi dan
Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Direktorat Jenderal
Percepatan Pembangunan
(PMPRB) di Direktorat Birokrasi. Daerah Tertinggal dibagi
nilai maksimal PMPRB pada
Jenderal tahun berjalan dikali 100%.

Pengembangan

Ekonomi dan Investasi

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi dan

Direktorat Jenderal

NO INDIKATOR KINERJA - 263 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah Unit Kerja yang baru Itjen (Tim Penilai
Percepatan mendapat predikat Zona Internal)
Pembangunan Daerah Integritas Menuju
Tertinggal WBK/WBBM dalam satu
tahun.
6 Unit Kerja yang Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau
berpredikat Zona predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda
Integritas Menuju yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
WBK/WBBM (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM
melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

NAMA JABATAN PARAF

d. Inspektorat III - 264 -
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas : Inspektorat III
: Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat
3 Fungsi
Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan
4 Indikator Kinerja Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Utama : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
:

- 265 -
IKU INSPEKTORAT III

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti di

1 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Direktorat Jenderal

2 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Komponen Struktur dan Proses

Terwujudnya pengawasan internal di Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total

3 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan Pengembangan

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Daerah Tertinggal, danTransmigrasi

Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi

4 anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan
5 dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Badan

Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

- 266 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
6
Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- 267 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT III

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Inspektorat
1 Persentase Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil III) dan Eksternal
temuan audit yang (UKE I terkait dan
rekomendasi hasil oleh auditor. ditindaklanjuti di BPK)
Direktorat Jenderal
temuan audit yang Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari Pembangunan dan
ditindaklanjuti di Internal dan eksternal. Pengembangan Kawasan
Direktorat Jenderal Transmigrasi serta Badan
Pengembangan dan
Pembangunan dan Audit internal adalah pemeriksaan yang Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan
Pengembangan dilakukan oleh APIP. Transmigrasi dibagi jumlah
seluruh rekomendasi hasil
Kawasan Transmigrasi Audit eksternal adalah pemeriksaan yang temuan audit di Direktorat
serta Badan dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI. Jenderal Pembangunan dan
Pengembangan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi serta Badan
Informasi Desa, Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian Pengembangan dan
Informasi Desa, Daerah
Daerah Tertinggal, dan terhadap rekomendasi hasil audit. Tertinggal, dan
Transmigrasi dan
Transmigrasi Rekomendasi hasil temuan eksternal dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, daerah Tertinggal dan
internal adalah saran yang meliputi kepatuhan Transmigrasi dikali 100 %

dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang

wajib ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi serta Badan Pengembangan dan

Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dalam rangka perbaikan kinerja.

NO INDIKATOR KINERJA - 268 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Internal (Inspektorat
2 Tingkat penerapan Penilaian atas komponen struktur dan proses yang Tingkat Hasil Penilaian III) dan Eksternal
(UKE I terkait)
pengendalian intern di difokuskan pada 5 unsur SPIP yaitu: Struktur dan Proses T1 di

Direktorat Jenderal 1) Lingkungan pengendalian, Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pembangunan dan

Pengembangan 2) Penilaian risiko Pengembangan Kawasan

Kawasan Transmigrasi 3) Kegiatan pengendalian Transmigrasi serta Badan
serta Badan Pengembangan dan

Pengembangan dan 4) Informasi dan komunikasi Informasi Desa, Daerah

Informasi Desa, Daerah 5) Pemantauan Tertinggal, dan Transmigrasi
Tertinggal, dan dan Hasil Penilaian Struktur

Transmigrasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Komponen dan Proses T2, T3, dan T4

Komponen Struktur Struktur dan Proses: pada Unit Kerja Penanggung

dan Proses 1. Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan Jawab

Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1)

dilakukan terhadap masing-masing UKE I;

2. Penilaian Struktur dan Proses Keandalan
Pelaporan Keuangan (T2) dilakukan terhadap
Unit Kerja Penanggungjawab Keuangan
Kementerian;

3. Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan Aset
Negara/Daerah (T3) dilakukan terhadap Unit
Kerja Penanggungjawab Pengamanan Aset
Kementerian; dan

4. Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan Pada
Peraturan Perundang-Undangan (T4) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab Ketaatan

NO INDIKATOR KINERJA - 269 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

pada PUU.
Level 0: Belum ada SPIP
Level 1 : Rintisan SPIP
Level 2: Berkembang
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

3 Tingkat materialitas Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI Jumlah Temuan dibagi Internal (Inspektorat

temuan Pengawas dan BPKP RI. dengan Total Realisasi III) dan Eksternal

Eksternal dari Total Tingkat materialitas merupakan persentase nilai Anggaran Direktorat Jenderal (UKE I terkait dan
Realisasi Anggaran Rupiah hasil temuan audit eksternal. Pembangunan dan BPK))
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan

Pembangunan dan Transmigrasi serta Badan

Pengembangan Pengembangan dan

Kawasan Transmigrasi Informasi Desa, Daerah

serta Badan Tertinggal, dan Transmigrasi

Pengembangan dan dikali 100%

Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

4 Tingkat materialitas Pengawas Internal di maksud adalah APIP. Jumlah temuan pengawas Internal (Inspektorat
temuan pengawas Tingkat materialitas merupakan persentase nilai internal dibagi dengan total III)
internal dari total realisasi anggaran Direktorat

- 270 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA rupiah hasil temuan audit internal.
Jenderal Pembangunan dan
realisasi anggaran Pengembangan Kawasan
Direktorat Jenderal Transmigrasi serta Badan
Pembangunan dan Pengembangan dan
Pengembangan Informasi Desa, Daerah
Kawasan Transmigrasi Tertinggal, dan Transmigrasi
serta Badan dikali 100%
Pengembangan dan
Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

5 Persentase rata-rata Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai rata-rata PMPRB di Internal (Inspektorat
Direktorat Jenderal III)
nilai hasil Penilaian Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Mandiri Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas Transmigrasi serta Badan
Pengembangan dan
Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi Informasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
(PMPRB) di Direktorat Birokrasi. dibagi nilai maksimal PMPRB
pada tahun berjalan dikali
Jenderal Pembangunan 100%.

dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

serta Badan

Pengembangan dan

Informasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

6 Unit Kerja yang Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau Jumlah Unit Kerja yang baru Itjen (Tim Penilai
berpredikat Zona predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda mendapat predikat Zona Internal)
Integritas Menuju yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat Integritas Menuju

- 271 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
(komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM WBK/WBBM dalam satu
WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi tahun.
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

NAMA JABATAN PARAF

e. Inspektorat IV - 272 -
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas : Inspektorat IV
3 Fungsi : Melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat

4 Indikator Kinerja Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Inspektorat Jenderal.
Utama : 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;

2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat.
:

- 273 -

IKU INSPEKTORAT IV

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase rekomendasi hasil temuan audit yangditindaklanjuti di
1 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan

Perdesaan

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern di Inspektorat Jenderal dan
2 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Komponen

Struktur dan Proses

Tingkat materialitas temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi
3 Terwujudnya pengawasan internal diInspektorat Anggaran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan
Desa dan Perdesaan
Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan
Desa dan Perdesaan

Tingkat materialitas temuan pengawas internal dari total realisasi
4 anggaran Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pembangunan Desa dan
Perdesaan

Persentase rata-rata nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
5 Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Inspektorat Jenderal dan Direktorat

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

6 Unit Kerja yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- 274 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT IV

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Audit adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah rekomendasi hasil Internal (Inspektorat
rekomendasi hasil oleh auditor. temuan audit yang IV)dan Ekternal (UKE I
temuan audit yang ditindaklanjuti di terkaitdan BPK)
ditindaklanjuti di Temuan audit adalah hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal dan
Inspektorat Jenderal Internal dan eksternal. Direktorat Jenderal
dan Direktorat Pembangunan Desa dan
Jenderal Audit internal adalah pemeriksaan yang Perdesaan dibagi jumlah
Pembangunan Desa dilakukan oleh APIP. seluruh rekomendasi hasil
dan Perdesaan temuan audit di Inspektorat
Audit eksternal adalah pemeriksaan yang Jenderal dan Direktorat
dilakukan oleh BPKP RI dan BPK RI. Jenderal Pembangunan
Desa dan Perdesaan dan
Tindak lanjut rekomendasi adalah penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat
terhadap rekomendasi hasil audit. Desa, daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dikali 100 %
Rekomendasi hasil temuan eksternal dan
internal adalah saran yang meliputi kepatuhan
dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang
wajib ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal
dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Perdesaan dalam rangka perbaikan kinerja.

2 Tingkat penerapan Penilaian atas komponen struktur dan proses yang Tingkat Hasil Penilaian Internal (Inspektorat
IV) dan Ekternal (UKE
pengendalian intern di difokuskan pada 5 unsur SPIP yaitu: Struktur dan Proses T1 di I terkait)

Inspektorat Jenderal 1) Lingkungan pengendalian, Inspektorat Jenderal dan
dan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal

Pembangunan Desa dan 2) Penilaian risiko Pembangunan Desa dan

Perdesaan Komponen Perdesaan dan Hasil

- 275 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
3) Kegiatan pengendalian Penilaian Struktur dan
Struktur dan Proses 4) Informasi dan komunikasi Proses T2, T3, dan T4 pada
5) Pemantauan Unit Kerja Penanggung
Jawab

Hasil Penjaminan Kualitas atas Komponen
Struktur dan Proses:

1. Penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan
Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1)
dilakukan terhadap masing-masing UKE I;

2. Penilaian Struktur dan Proses Keandalan
Pelaporan Keuangan (T2) dilakukan terhadap
Unit Kerja Penanggungjawab Keuangan
Kementerian;

3. Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan Aset
Negara/Daerah (T3) dilakukan terhadap Unit
Kerja Penanggungjawab Pengamanan Aset
Kementerian; dan

4. Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan Pada
Peraturan Perundang-Undangan (T4) dilakukan
terhadap Unit Kerja Penanggungjawab Ketaatan
pada PUU.

Level 0: Belum ada SPIP

Level 1 : Rintisan SPIP

Level 2: Berkembang

NO INDIKATOR KINERJA - 276 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Temuan dibagi Internal (Inspektorat
Level 3 : Terdefinisi dengan Total Realisasi IV) dan Ekternal (UKE
Level 4 : Terkelola dan terukur Anggaran Inspektorat I terkait dan BPK))
Level 5 : Optimum Jenderal dan Direktorat
Jenderal Pembangunan Desa Internal (Inspektorat
3 Tingkat materialitas Pengawas eksternal yang dimaksud adalah BPK RI dan Perdesaan dikali 100% IV)

temuan Pengawas dan BPKP RI. Jumlah temuan pengawas Internal (Inspektorat
internal dibagi dengan total IV)
Eksternal dari Total Tingkat materialitas merupakan persentase nilai realisasi anggaran
Realisasi Anggaran Rupiah hasil temuan audit eksternal. Inspektorat Jenderal dan
Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan
dan Direktorat Jenderal Perdesaan dikali 100%

Pembangunan Desa dan Nilai rata-rata PMPRB di
Inspektorat Jenderal dan
Perdesaan Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan
4 Tingkat materialitas Pengawas Internal di maksud adalah APIP. Perdesaan dibagi nilai

temuan pengawas Tingkat materialitas merupakan persentase nilai
internal dari total rupiah hasil temuan audit internal.
realisasi anggaran

Inspektorat Jenderal

dan Direktorat Jenderal

Pembangunan Desa dan

Perdesaan

5 Persentase rata-rata Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

nilai hasil Penilaian Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang

Mandiri Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas

Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 Area Perubahan Reformasi

(PMPRB) di Inspektorat

- 277 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Birokrasi.
maksimal PMPRB pada tahun
Jenderal dan Direktorat berjalan dikali 100%.
Jenderal Pembangunan
Desa dan Perdesaan

6 Unit Kerja yang Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau Jumlah Unit Kerja yang baru Itjen (Tim Penilai
berpredikat Zona predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda mendapat predikat Zona Internal)
Integritas Menuju yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat Integritas Menuju
WBK/WBBM (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM WBK/WBBM dalam satu
melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi tahun.
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

NAMA JABATAN PARAF

f. Inspektorat V - 278 -
1 Nama Unit Organisasi
2 Tugas : Inspektorat V
3 Fungsi : Melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan penggunaan Dana Desa, serta

4 Indikator Kinerja audit investigasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Utama Transmigrasi.
: 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pemantauan dan koordinasi

tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan Dana Desa, serta penyusunan kebijakan teknis,
rencana, dan program kegiatan yang memerlukan investigasi khusus;
2) Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta
pelaksanaan investigasi khusus;
3) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana
Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus; dan
4) Pelaksanaan tata usaha Inspektorat V.
:

- 279 -
IKU INSPEKTORAT V

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase rekomendasi atas hasil Investigasi Khusus yang
Terwujudnya pengawasan Prioritas ditindaklanjuti

2 Penggunaan Dana Desa dan Investigasi Khusus Persentase rekomendasi Kebijakan (Policy Recommendation) atas
hasil pengawasan dana desa yang Ditindaklanjuti

3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

- 280 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
INSPEKTORAT V

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (APIP)

1 Persentase Rekomendasi adalah saran untuk perbaikan dan Rekomendasi atas Hasil Eksternal
(BPK/BPKP) dan
rekomendasi atas hasil pencegahan temuan. Investigasi Khusus yang Internal (APIP)

Investigasi Khusus Investigasi Khusus adalah suatu bentuk audit ditindaklanjuti dibagi
yang ditindaklanjuti atau pemeriksaan yang bertujuan untuk jumlah seluruh
mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan Rekomendasi atas Hasil
atau kejahatan denganmenggunakan Investigasi Khusus dikali
pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang 100%

umumnya digunakan dalam suatupenyelidikan

atau penyidikan terhadap suatu kejahatan.

2 Persentase Rekomendasi Kebijakan (Policy Rekomendasi Kebijakan

rekomendasi Recommendation) adalah rekomendasi untuk atas Hasil Pengawasan

Kebijakan (policy perbaikan tata kelola dan akuntabilitas prioritas prioritas penggunaan.

recommendation) atas pengunaan dana desa. Dana Desa yang
hasil pengawasan dana ditindaklanjuti dibagi
desa yang Rekomendasi Kebijakan diantaranya: jumlah seluruh
ditindaklanjuti • Rekomendasi Pembuatan Juknis, Rekomendasi Kebijakan
• Rekomendasi Pembuatan Juklak, atas Hasil Pengawasan
• Rekomendasi Pembuatan Permen atau prioritas penggunaan Dana
Desa dikali 100%.
Kepmen,
• Rekomendasi Pembuatan Pedoman,

• Rekomendasi Pembuatan NSPK

Pengawasan prioritas penggunaan dana desa
adalah bentuk audit atau pemeriksaan yang
dilakukan terhadap penggunaan prioritas dana
desa