Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

- 281 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah pengaduan yang Internal (Inspektorat
3 Persentase pengaduan Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah ditindaklanjuti dibagi V) dan Eksternal
jumlah seluruh pengaduan (Masyarakat)
yang ditindaklanjuti pengaduan yang masuk dari eksternal maupun yang masuk dikali 100%.

internal kementerian melalui surat,

Whistelblowing System (WBS) Saber Pungli,

Gratifikasi, aplikasi Sipemandu.

NAMA JABATAN PARAF

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

- 275 -

7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana
pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan kebijakan, pengembangan
daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan
Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan pengembangan kebijakan, pengembangan daya saing, dan penyusunan
keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan
data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kebijakan, pengembangan
daya saing, dan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa danPerdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi;

4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 276 -
IKU BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase produk atau dokumen perencanaan Pembangunan

1 Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang
diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan

kebijakan

2 Jumlah rekomendasi hasil kebijakan yang diimplementasikan oleh
unit kerja

3 Tersedianya dokumen kebijakan dan Indeks Penerapan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik
perencanaan pembangunan desa, daerah (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
tertinggal, dan transmigrasi, inovasi, serta
Transmigrasi
4 data dan informasi
Persentase dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas dan
Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi, dan Teknologi

Digital yang diimplementasikan

5 Persentase Kebutuhan Datadan Informasi Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasiyang terpenuhi

6 Persentase layanan data dan sistem informasi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang
Terwujudnya Badan Pengembangan dan terintegrasi

7 Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan InformasiDesa, Daerah
Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan Tertinggal, dan Transmigrasi

berkinerja tinggi

- 277 -

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasidan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan InformasiDesa,
8 kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Transmigrasi

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasilpemeriksaan eksternal dan APIP
9 pemeriksaan eksternal dan AparatPengawas lingkup Badan Pengembangan dan InformasiDesa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem
Internal Pemerintah (APIP) Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-
undangan)

- 278 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase produk Dokumen Rencana Pembangunan Perdesaan, Jumlah produk atau Internal (laporan
hasil evaluasi produk
atau dokumen PDT dan Transmigrasi yang disusun dan direviu dokumen perencanaan atau dokumen
perencanaan
perencanaan meliputi: Pembangunan Perdesaan, Pembangunan
Perdesaan, Daerah
Pembangunan 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Tertinggal dan
Perdesaan, Daerah (2020 - 2024) Transmigrasi yang Transmigrasi dari
Tertinggal dan diimplementasian dibagi Pusat Perencanaan
Terpadu)
Transmigrasi yang 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan dengan jumlah seluruh

diimplementasikan Kawasan Perdesaan (2020 - 2024, dan 2025 - produk atau dokumen

dan atau menjadi 2029) perencanaan.

rujukan dalam 3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa Pembangunan Perdesaan
pelaksanaan kebijakan dan Perdesaan (2025 - 2029) Daerah Tertinggal dan

4. Peta Jalan (road map) Pembangunan Daerah Transmigrasi yang disusun
Tertinggal (STRANAS) (2020 - 2024, dan dikali 100%

2025 - 2029)

5. Peta Jalan (road map) Pembangunan
Transmigrasi (2020 - 2024, dan 2025 - 2029)

6. Peta Jalan (road map) Pengembangan SDM

7. Road map BUMDES dan BUMDESMA

8. Dokumen Rencana Induk Pengembangan
Perdesaan (Pembangunan Desa, Kawasan
Perdesaan, DT dan Transmigrasi) 2020 –
2045

Peta Jalan yang disusun adalahdokumen
pembangunan desa, daerah tertinggal, dan

- 279 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (laporan
transmigrasi tahun 2020-2024 dan tahun 2025- evaluasi atas
2029. rekomendasi
kebijakan yang
Percepatan pembangunan daerahtertinggal diimplementasikan
termasuk percepatan pembangunan daerah dari Pusat
dengan karakteristik wilayah tertentu.. Pengembangan
Kebijakan
Implementasi dokumen perencanaan induk Internal (Pusat Data
adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan Informasi) dan
teknis dengan dokumen perencanaan induk Eksternal
(Kementerian PAN
2 Jumlah rekomendasi Rekomendasi hasil kebijakan yang Jumlah rekomendasi hasil dan RB)
hasil kebijakan yang diimplementasikan dalam penyusunan kebijakan yang
diimplementasikan kebijakan adalah hasil kebijakan yang menjadi diimplementasikan oleh
oleh unit kerja masukan secara substantif dalam penyusunan unit kerja per tahun
suatu kebijakan pimpinan Kementerian dan
diimplementasikan menjadi suatu kegiatan
Kementerian

3 Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nilai Indeks SPBE dari
Sistem Pemerintahan (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan Kementerian PANdan RB
Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan
(SPBE) Kementerian komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Desa, Pembangunan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai
Daerah Tertinggal, dan Aparatur Sipil Negara, Perorangan, masyarakat,
Transmigrasi Pelaku Usaha dan Pihak lain yang
memanfaatkan layanan SPBE Pengguna SPBE.

Penilaian SPBE berdasarkan domain dan aspek
penilaian SPBE:

- 280 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (laporan
1. Domain Kebijakan SPBE: evaluasi atas
implementasi
a. Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE; kebijakan
Pengembangan
b. Aspek Kebijakan Layanan SPBE; Kreativitas dan
Inovasi, Teknologi
2. Domain Tata Kelola SPBE: Tepat Guna,
Teknologi Tinggi, dan
c. Aspek Kelembagaan; Teknologi Digital dari

d. Aspek Strategi dan Perencanaan;

e. Aspek Teknologi, Informasi, dan
Komunikasi

3. Domain Layanan SPBE:

f. Aspek Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

g. Aspek Layanan Publik Berbasis
Elektronik.

Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian PAN
dan RB

4 Persentase dokumen Dokumen kebijakan Pengembangan Kreativitas Jumlah dokumen kebijakan

kebijakan dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Pengembangan Kreativitas

Pengembangan Tinggi, dan Teknologi Digital adalah kebijakan dan Inovasi, Teknologi

Kreativitas dan pimpinan Kementerian yang diimplementasikan Tepat Guna, Teknologi

Inovasi, Teknologi menjadi suatukegiatan Kementerian Tinggi, dan Teknologi

Tepat Guna, Teknologi Kebijakan pengembangan kreativitas dan Digital yang
Tinggi, dan Teknologi inovasi adalah kebijakan dalam pengembangan: diimplementasikan dibagi
Digital yang Desa Wisata, BUM Desa/BUMDESMA, Prukades dengan Jumlah dokumen
diimplementasikan dll kebijakan Pengembangan
Kreativitas dan Inovasi,

NO INDIKATOR KINERJA - 281 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Teknologi Tepat Guna, dan Pusat
Teknologi Digital yang Pengembangan daya
disusun per tahun dikali saing)
100%

5 Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Jumlah KebutuhanData dan Internal (laporan
InformasiKementerian yang evaluasi atas
Data dan Informasi Tertinggaldan Transmigrasi merupakan hasil: terpenuhi dibagi jumlah pemenuhan
Kebutuhan Data dan Kebutuhan Data dan
Desa, Pembangunan 1. Analisis Kebutuhan Data danInformasi InformasiKementerian Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan dikali100% Pembangunan
Daerah Tertinggal
Transmigrasi yang 2. Pengelolaan Data dan Informasi dan Transmigrasi
dari Pusat Data dan
terpenuhi 3. Pengembangan Sistem Informasi dan Informasi)

Sumber daya Informatika

Sebagai pemenuhan kebutuhandata dan
informasi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

6 Persentase layanan Layanan data dan sistem informasi yang Jumlah desa yang Internal (laporan
data dan sistem terintegrasi adalah pengntegrasian data dan mendapatkan layanan data evaluasi atas
informasi informasi seluruh desa di Indonesia melalui dan sistem informasi implementasi layanan
Kementerian Desa, sistem yang mencakup informasi: terintegrasi di bagi dengan data dan sistem
Pembangunan Daerah jumlah seluruh desa dikali informasi yang
Tertinggal, dan 1. Kondisi desa, 100% terintegrasi dari
Transmigrasi yang pusat Perencanan,
terintegrasi 2. Capaian Goal SDGs Desa untuk level desa, Inovasi, penelitian
Kecamatan Kabupaten dan Provinsi dan data serta
informasi)
3. Data pendamping professional / TPP
melalui daily report pendamping,

4. Data BUMDES dan BUMDESMA,

- 282 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

5. Peraturan perundangan tentang desa,

6. Peta dan lokasi kegiatan dan program
pembangunan desa,

7. Hasil Sapa Desa,

8. Laporan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa,

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Perubahan,

10. Penggunaan Dana Desa,

11. Rekomendasi SDGs dan IDM.

7 Nilai SAKIP Badan Nilai SAKIP Badan Pengembangan dan Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (APIP)

Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan implementasi SAKIP Badan

Informasi Desa, Transmigrasi adalah Hasil Evaluasi APIP atas Pengembangan dan

Daerah Tertinggal, dan implementasi SAKIP Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah

Transmigrasi Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal, dan

Transmigrasi Transmigrasi

8 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Badan Eksternal (APIP)
Pengembangan dan
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Informasi dibagi nilai
maksimal PMPRB pada
Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas tahun berjalan dikali 100%.

Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi

(PMPRB) di Badan Birokrasi.

Pengembangan dan

Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan

NO INDIKATOR KINERJA - 283 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Internal (Laporan
Transmigrasi Tindak Lanjut
Rekomendasi Temuan
9 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi TLHP yang Hasil Pemeriksaan
Eksternal dan APIP
rekomendasi hasil lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang ditindaklanjuti dibagi total dari Sesbadan)

pemeriksaan eksternal berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi TLHP dikali

dan APIP lingkup saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal 100%

Badan Pengembangan dan APIP baik keuangan maupun Sistem

dan Informasi Desa, Pengendalian Internal

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang

ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal

dan Kepatuhan

terhadap Perundang-

undangan)

NAMA JABATAN PARAF

- 284 -

a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi,

4 Indikator Kinerja Utama serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

: 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan

Badan;

3) Pembinaan hukum dan koordinasipenyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Badan;

4) Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;

5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Badan; dan

6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.

:

- 285 -
IKU SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
1 Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi yang mengikuti
2 kapasitas organisasi Badan Pengembangan dan
Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan pengembangan kompetensi per tahun

Transmigrasi

Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Badan
3 Pengembangan dan Informasi yang mengikuti pengembangan

kompetensi per tahun

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN

4 Badan Pengembangan dan Informasi berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

5 Nilai SAKIP Badan Pengembangan danInformasi

Terwujudnya Badan Pengembangan dan Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Badan Pengembangan dan Informasi
6 Informasi yang bersih, akuntabel dan
berkinerja tinggi

7 Nilai atas Indikator Kinerja PelaksanaanAnggaran Badan
Pengembangan dan Informasi

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan dan
Informasi

9 Terwujudnya pelayanan publik Badan Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan dan

- 286 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengembangan dan Informasi yang berkualitas Informasiatas dukungan manajemen

10 Jumlah kebijakan dan regulasi Badan Jumlah bahan kebijakan dan regulasiPengembangan dan
Pengembangan dan Informasi Informasia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

- 287 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Badan Eksternal (APIP)
Pengembangan dan
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Informasi dibagi nilai
maksimal PMPRBpada
Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas tahun berjalan dikali 100%

Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi

(PMPRB) di Badan Birokrasi.

Pengembangan dan

Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sekretariat
Pimpinan Tinggi dan Administrasi di lingkungan Badan Tinggi dan Pejabat Badan
Pejabat Administrasi Pengembangan dan Informasi yang mengikuti Administrasi di Lingkungan Pengembangan dan
di lingkungan Badan pengembangan kompetensi selama 20 jam Badan Pengembangan dan Informasi)
Pengembangan dan pelajaran per orang per tahun. Informasi yang mengikuti
Informasi yang pengembangan kompetensi
mengikuti Pengembangan kompetensi dapat dilakukan pada tahun yang
pengembangan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bersangkutan dibagi jumlah
kompetensi per tahun seminar, kursus, dan penataran. pejabat pimpinan tinggi dan
pejabat administrasi pada
tahun yang bersangkutan
dikali 100%

3 Persentase Pejabat Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Jumlah Pejabat Fungsional Internal (Sekretariat
Fungsional di Pengembangan dan Informasi yang mengikuti di Lingkungan Badan Badan
lingkungan Badan pengembangan kompetensi selama 20 jam Pengembangan dan Pengembangan dan
Pengembangan dan pelajaran per orang per tahun. Informasi yang mengikuti Informasi)

- 288 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
pengembangan kompetensi
Informasi yang Pengembangan kompetensi dapat dilakukan pada tahun yang
mengikuti antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bersangkutan dibagi jumlah
pengembangan seminar, kursus, dan penataran. Pejabat Fungsional pada
kompetensi per tahun tahun yang bersangkutan
dikali 100%.

4 Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Opini atas Penyajian Internal (Tim Penilai

Pengendalian internal Negara (BMN) yang sesuai SAP (Standar Laporan Keuangan dan PIPK UKE I) dan

atas Laporan Akuntansi Pemerintah) adalah laporan di bidang BMN Badan Pengembangan Eksternal (APIP)

Keuangan dan BMN keuangan yang memuat: dan Informasi berdasarkan

Badan Pengembangan 1. Neraca Standar Akuntansi
dan Informasi Pemerintah (SAP) dari hasil

berdasarkan Standar 2. Laporan Operasional (LO) evaluasi Aparat Pengawas

Akuntansi Pemerintah 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) Intern Pemerintah
(SAP) dari hasil (APIP)/Tim Penilai PIPK

evaluasi Aparat 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta UKE I per tahun

Pengawas Intern laporan di bidang BMN yang memuat:

Pemerintah a. Neraca

(APIP)/Tim Penilai b. Laporan Barang Intrakomtable

PIPK UKE I c. Laporan Barang Ekstrakomtable

d. Laporan Barang Intrakomtable dan

Ekstrakomtable

e. Laporan Barang Persediaan

f. Laporan Kondisi Barang

g. Laporan Penyusutan Barang Milik

Negara (BMN)

h. Pelaksanaan Penatausahaan Barang

Milik Negara (BMN)

Penilaian pengendalian internal atas Laporan

- 289 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Eksternal (APIP)
Keuangan dan Barang Milik negara (BMN) Eksternal
dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern (Kementerian
Pemerintah (APIP)/ tim Penilai Pengendalian Keuangan)
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit
Kerja Eselon I.

Kriteria penilaian :
• Pengendalian Internal Efektif (PIE)
• Pengendalian internal efektif dengan

pengecualian (PIEDP)
• Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai SAKIP Badan Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Nilai hasil evaluasi atas
Pengembangan dan Pengembangan dan Informasi implementasi SAKIP Badan
Informasi Pengembangan dan
Informasi dari APIP

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Nilai hasil evaluasi atas
Pelaksanaan Rencana Kerja
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan dan dan Anggaran Badan
Pengembangan dan
Kerja dan Anggaran Informasi berdasarkan ketentuan peraturan Informasi per tahun

Badan Pengembangan perundang- undangan yang berkenaan dengan

dan Informasi pengukuran dan evaluasi kinerja atas

pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian

Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan
Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator
sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi atas rencana penarikan dana

awal;

NO INDIKATOR KINERJA - 290 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai atas Indikator Kinerja Eksternal
Pelaksanaan Anggaran (Kementerian
3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; Badan Pengembangan dan Keuangan)
4. Pencapaian keluaran; dan Informasi per tahun
5. Efisiensi

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan
Anggaran Badan anggaran yang memuat 13 indikator dan
Pengembangan dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan
Informasi dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada
regulasi, serta efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan. IKPA meliputi 13
indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),

2. Data kontrak (bobot nikai 15%),

3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),

4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),

5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),

6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai
5%),

8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),

9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),

10. Kesalahan surat perintah membayar

NO INDIKATOR KINERJA - 291 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (APIP)

(bobot nilai 5%), Internal (Sekretariat
11. Retur surat perintah pencairan dana Badan
Pengembangan dan
(bobot nilai 5%), Informasi)
12. pagu minus (bobot nilai 5%),
13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)

8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Tingkat penerapan
pengendalian intern Level 0: Belum ada SPIP pengendalian intern Badan
Badan Pengembangan Level 1 : Rintisan SPIP Pengembangan dan
dan Informasi Level 2: Berkembang Informasi per tahun
Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

9 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Hasil survey kepuasan

aparatur lingkup layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen aparatur lingkup Badan

Badan Pengembangan Pengembangan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengembangan dan

dan Informasi atas kualitas layanan Ditjen Pengembangan Ekonomi Informasi per tahun

dukungan manajemen dan Investasi pada tahun yang bersangkutan

Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik = 4

Baik =3

- 292 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Kurang Baik = 2 Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Sekretariat
Tidak Baik = 1 regulasi Pengembangan dan Badan
Informasi yang ditetapkan Pengembangan dan
10 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Badan pada tahun yang Informasi)
kebijakan dan regulasi Pengembangan dan Informasi yang ditetapkan bersangkutan
Pengembangan dan mengacu pada Dokumen Rencana Induk
Informasia yang Pengembangan Sumber Daya Manusia
ditetapkan pada tahun
yang bersangkutan Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
diantaranya:

1. Rencana Strategis Badan Pengembangan
dan Informasi Tahun 2020-2024;

2. Rencana Strategis Sekretaris Badan
Pengembangan dan Informasi Tahun 2020-
2024.

NAMA JABATAN PARAF

- 293 -

b. Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal,
dan transmigrasi.
4 Indikator Kinerja
Utama : 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kebijakan
pembangunan Desa dan Perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan
Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi;

2) Pelaksanaan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, kebijakan
pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan
pembangunan transmigrasi;

3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan pembangunan Desa dan
Perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah
tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan
kebijakan pembangunan transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

:

- 294 -
IKU PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya kajian Pengembangan kebijakan

1 Pembangunan Desa, DaerahTertinggal, dan Persentase rekomendasi hasil kebijakan yang disusun
Transmigrasi sebagai dasar pelaksanaan

kebijakan Kementerian

Tersedianya kajian Pengembangan kebijakan

2 Pembangunan Desa, DaerahTertinggal, dan Persentase rekomendasi hasil kebijakan yang diimplementasikan
Transmigrasi sebagai dasar pelaksanaan

kebijakan Kementerian

- 295 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Dokumen Kebijakan berupa masukan (policy Jumlah Dokumen kebijakan Internal (Pusat
rekomendasi hasil brief) bagi Menteri dan UKE I secara reguler yang disusun dibagi dengan Pengembangan
kebijakan yang sekurang- kurangnya sebulan sekali pada jumlah rencana kebijakan Kebijakan Desa,
disusun bidang: dalam dokumen Daerah Tertinggal,
perencanaan dikali 100% dan Transmigrasi)
1. Bidang Dokumen Kebijakan Desa dan
Kawasan Perdesaan;

2. Bidang Kebijakan Pengembangan Ekonomi
dan Investasi;

3. Bidang Kebijakan Transmigrasi;

4. Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah
Tertinggal.

Rencana Strategis Pengembangan
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Dokumen kebijakan dimaksud harus sesuai
dengan isu strategis terkini (hot issues)
perdesaan dan kebutuhan unit kerja teknis di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Persentase Hasil kebijakan yang diimplementasikan dalam Jumlah hasil Dokumen Internal (Pusat
rekomendasi hasil penyusunan kebijakan adalah hasil kebijakan kebijakan yang Pengembangan
kebijakan yang yang menjadi masukan secara substantif dalam Diimplementasikan dibagi
diimplementasikan penyusunan suatu kebijakan pimpinan jumlah seluruh Dokumen

- 296 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
hasil kebijakan yang
kementerian dan unit teknis lainnya. disusun pada periode
sebelumnya dikali 100%
NAMA JABATAN
PARAF

- 297 -

c. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kreativitas dan inovasi,
4 Indikator Kinerja Utama pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi
digital, pengembangan kebijakan percepatanpembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan
kebijakan ketransmigrasin dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

2) Pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna,
pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi digital, pengembangan kebijakan
percepatanpembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan kebijakan ketransmigrasin dalam
rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan
teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, pengembangan teknologi digital,
pengembangan kebijakan percepatanpembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan
kebijakan ketransmigrasin dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat pusat pengembangan daya saing desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

:

- 298 -
IKU PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersediannya Kebijakan Pengembangan Jumlah dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Daya

1 Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

serta Teknologi Digital pada tahun yang bersangkutan

Tersediannya Kebijakan Pengembangan Persentase Kebijakan Pengembangan kreativitas dan Inovasi,

2 Kreativitasdan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi serta Teknologi Digital
serta Teknologi Digital yang diimplentasikan

3 Terwujudnya Desa Digital melalui Smart Jumlah desa yang mendapatkan Pengembangan Desa Digital
Village melalui Smart Village

- 299 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Jumlah dokumen Dokumen kebijakan dan regulasiPengembangan Jumlah dokumen Kebijakan Internal (Pusat

Kebijakan dan Daya Saing Desa,Daerah Tertinggal, dan dan Regulasi Pengembangan Daya
Regulasi Transmigrasi adalah kebijakan pimpinan Pengembangan Daya Saing Saing Desa, Daerah
Pengembangan Daya Desa, Daerah Tertinggal, Tertinggal, dan
Saing Desa, Daerah Kementerian yang diimplementasikan menjadi dan Transmigrasi yang Tertinggal)

suatukegiatan Kementerian.

Tertinggal, dan Dokumen kebijakan Pengembangan kreativitas ditetapkan pada tahun
Transmigrasi yang yang bersangkutan
ditetapkan pada tahun dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, Teknologi
yang bersangkutan
Tinggi serta Teknologi Digital adalah kebijakan
pimpinan Kementerian yang diimplementasikan

menjadi suatu kegiatan Kementerian.

2 Persentase Kebijakan Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi dan Kebijakan Pengembangan Internal (Pusat
Pengembangan Teknologi Digital adalahteknologi untuk kreativitas dan Inovasi, Pengembangan Daya
kreativitas dan Teknologi Tepat Guna, Saing Desa, Daerah
pengembangan produk unggulan dari mulai Teknologi Tinggi serta Tertinggal, dan
Inovasi,Teknologi Teknologi Digitalyang di Tertinggal)
produksi, pengolahan, pembiayaan, promosi, susun pada tahun
sebelumnya yang
Tepat Guna, Teknologi dan pemasaran. diimplentasikan di tahun
Tinggi serta Teknologi berjalan dibagi target
Digital yang Kebijakan pengembangan kreativitas dan pertahundikali 100%
diimplentasikan inovasi adalah kebijakan dalam pengembangan
produk unggulan (Desa, DT, danTransimgrasi)
yang dapat dijadikan dasar kebijakan

/intervensi.

3 Jumlah desa yang Desa cerdas adalah desa yang melakukan Jumlah desa yang Internal (Pusat
mendapatkan transformasi pemanfaatan teknologi dalam mendapatkan Pengembangan Daya
Pengembangan Desa pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Pengembangan Desa Digital Saing Desa, Daerah
Digital melalui Smart menuju kemandirian dan kesejahteraann melalui Smart Village Tertinggal, dan
Village masyarakat desa serta mendorong tercapainya pertahun Tertinggal)
tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

NAMA - 300 - PARAF
JABATAN

- 301 -
d. Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan rencana pembangunan Desa
dan Perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi;

2) Pelaksanaan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan, keterpaduan
rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan
rencana pembangunan transmigrasi;

3) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keterpaduan rencana pembangunan Desa dan
Perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat penyusunan keterpaduan rencana
pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

:

- 302 -
IKU PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya dokumen perencanaan induk, Jumlah produk atau dokumen perencanaan indukpembangunan
1 pembangunan Desa, DaerahTertinggal, dan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

Transmigrasi

Terimplementasinya dokumen perencanaan Persentase produk atau dokumen perencanaan induk
2 induk, pembangunan desa, daerah tertinggal pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

dan transmigrasi diimplementasikan

3 Tersedianya kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu yang
Perencanaan Terpadu ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

- 303 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Jumlah produk atau Dokumen Rencana Induk Pembangunan Desa, Jumlah produk atau Internal (Pusat

dokumen perencanaan DT dan Transmigrasi yang disusun dan riveiu dokumen perencanaan Penyusunan

induk pembangunan meliputi: induk pembangunan Desa, Keterpaduan Rencana

Desa, Daerah 1. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa Daerah Tertinggal, dan Pembangunan Desa,
Tertinggal, dan (2020 - 2024) Transmigrasi yang Daerah Tertinggal
Transmigrasi yang ditetapkan yang ditetapkan dan Transmigrasi)

ditetapkan 2. Peta Jalan (road map) Pembangunan per tahun

Kawasan Perdesaan (2020 - 2024, dan 2025 -

2 Persentase produk 2029) Jumlah produk atau Internal ( Pusat

atau dokumen 3. Peta Jalan (road map) Pembangunan Desa dokumen perencanaan Penyusunan
perencanaan induk dan Perdesaan (2025 - 2029) induk pembangunan Desa, Keterpaduan Rencana
pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Pembangunan Desa,

Daerah Tertinggal, dan 4. Peta Jalan (road map) Pembangunan Daerah Transmigrasi yang Daerah Tertinggal

Transmigrasi yang Tertinggal (STRANAS) (2020 - 2024, dan diimplementasian dibagi dan Transmigrasi)

diimplementasikan 2025 - 2029) dengan jumlah seluruh

5. Peta Jalan (road map) Pembangunan produk atau dokumen
Transmigrasi (2020 - 2024, dan 2025 - 2029) perencanaan induk
pembangunan Desa, Daerah

6. Peta Jalan (road map) Pengembangan SDM Tertinggal, dan

7. Road map BUMDES dan BUMDESMA Transmigrasi yang disusun
dikali 100%

8. Dokumen Rencana Induk Pengembangan

Perdesaan (Pembangunan Desa, Kawasan

Perdesaan, DT dan Transmigrasi) 2020 –

2045

Peta Jalan yang disusun adalah dokumen
pembangunan desa, daerah tertinggal, dan

- 304 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

transmigrasi tahun 2020-2024 dan tahun 2025-
2029

Percepatan pembangunan daerah tertinggal
termasuk percepatan pembangunan daerah
dengan karakteristik wilayah tertentu

Implementasi dokumen perencanaan induk
adalah kesesuaian dokumen perencanaan
teknis dengan dokumen perencanaan induk

3 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Badan Pusat Jumlah bahan kebijakan dan Internal ( Pusat

kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu yang ditetapkan mengacu regulasi Keterpaduan Penyusunan

Keterpaduan Rencana pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Rencana yang ditetapkan Keterpaduan Rencana

yang ditetapkan pada Sumber Daya Manusia pada tahun yang Pembangunan Desa,

tahun yang Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut bersangkutan Daerah Tertinggal
bersangkutan diantaranya: dan Transmigrasi)

a. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Reviu PERMEN 5 tentang RPKP

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Roadmap Pengembangan Sumber
Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi

c. Peraturan Presiden mengenai Strategi
Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Tahun 2019-2024

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

- 305 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA PARAF
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Pedoman Sinergis Program dan
Kegiatan Internal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan

f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Pedoman Umum Rencana
Kawasan Transmigrasi (RKT)

g. Dll

NAMA JABATAN

- 306 -
e. Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sistem informasi,
pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja
sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

2) pelaksanaan penyusunan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi,
pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi
pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem
informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta
pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah
tertinggal, dan transmigrasi; dan

4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

:

- 307 -
IKU PUSAT DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya layanan data dan informasi Persentase Kebutuhan Data dan InformasiDesa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terpenuhi
1 Pembangunan Desa danPerdesaan,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai internal
Kementerian terhadapkualitas layanan data dan informasi
Transmigrasi
Persentase desa yang mendapatkan layanan data dan sistem
Tersedianya layanan data dan informasi informasi yangterintegrasi

2 Pembangunan Desa danPerdesaan, Jumlah kebijakan dan regulasi pusat data dan informasi yang
Pembangunan Daerah Tertinggal dan ditetapkan pada tahunyang bersangkutan

Transmigrasi

Tersedianya layanan data dan informasi

3 Pembangunan Desa danPerdesaan,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

4 Tersedianya kebijakan dan regulasi pusat data
dan informasi

- 308 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Kebutuhan Data dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Jumlah Kebutuhan Data Internal (Pusat Data

Data dan Informasi Tertinggal dan Transmigrasi merupakan hasil: dan Informasi Kementerian dan Informasi Desa,

Desa,Pembangunan 1. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi yang terpenuhi dibagi Daerah Tertinggal,
Daerah Tertinggal, dan jumlah Kebutuhan Data dan dan Transmigrasi)

Transmigrasi yang 2. Pengelolaan Data dan Informasi Informasi Kementerian

terpenuhi 3. Pengembangan Sistem Informasi dan dikali 100%

Sumber daya Informatika

Sebagai pemenuhan kebutuhan data dan
informasi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2 Indeks kepuasan Nilai Indeks Kepuasan Pengguna. Indeks kepuasan pengguna Internal (Pusat Data
pengguna layanan/ Layanan Data dan Informasi pertahun/pada layanan/ pegawai internal dan Informasi Desa,
pegawai internal tahun sebelumnya. kementerian terhadap Daerah Tertinggal,
Kementerian terhadap Indeks kepuasan layanan terhadap: kualitas layanan data dan dan Transmigrasi)
kualitas layanan data 1. Ketersediaan dan pembaharuan data dan informasi per tahun
dan informasi
informasi sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, PDTT.

2. Aksesibilitas dan keterbukaan data dan

informasi untuk aparatur dan/ atau

masyarakat.

3. Kualitas jaringan Intranet lingkup

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indeks kepuasan pengguna layanan/ pegawai
internal kementerian terhadap kualitas layanan

- 309 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

data dan informasi.

kriteria skor penilaian nilai indeks kepuasan :

- Sangat Baik: 4
- Baik: 3
- Kurang Baik: 2
- Tidak Baik: 1

3 Persentase desa yang Layanan data dan sistem informasi yang Jumlah desa yang Internal ( laporan
mendapatkan layanan data evalausi atas
mendapatkan layanan terintegrasi adalah pengntegrasian data dan dan sistem informasi implementasi layanan
terintegrasi di bagi dengan data dan sistem
data dan sistem informasi seluruh desa di Indonesia melalui jumlah seluruh desa yang informasi yang
direncanakan mendapatkan terintegrasi dari
informasi yang sistem yang mencakup informasi: akses layanan data dan pusat Perencanan,
sistem informasi yang Inovasi, penelitian
terintegrasi 1. Kondisi desa, terintegrasi dikali 100% dan data serta
informasi)
2. Capaian Goal SDGs Desa untuk level desa,

Kecamatan Kabupaten dan Provinsi

3. Data pendamping professional / TPP

melalui daily report pendamping

4. Data BUMDES dan BUMDESMA

5. Peraturan perundangan tentang desa

6. Peta dan lokasi kegiatan dan dan program

pembangunan desa

7. Hasil Sapa Desa

8. Laporan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Desa

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) Perubahan

10. Penggunaan Dana Desa

11. Rekomendasi SDGs dan IDM

Penyusunan rekomendasi pada level desa,

- 310 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

kawasan, dan wilayah.

Pemberian layanan data dan sistem informasi
yang terintegrasi harus mengacu pada dokumen
perencanaan layanan data dan sistem informasi.

4 Jumlah kebijakan dan Bahan kebijakan dan regulasi Pusat Data dan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Pusat Data
regulasi Pusat Data Dan dan Informasi Desa,
regulasi pusat data Informasi yang ditetapkan mengacu pada Informasi yang ditetapkan Daerah Tertinggal,
pada tahun yang dan Transmigrasi)
dan informasi yang Dokumen Rencana Induk Pengembangan bersangkutan

ditetapkan pada tahun Sumber Daya Manusia.

yang bersangkutan Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut

diantaranya:

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Sistem Data dan Informasi

b. Peraturan Presiden tentang
Pengarusutamaan SDGs dalam
pembangunan Desa dan Perdesaan,
percepatan pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi

c. Peraturan Menteri tentang SDGs Desa.

d. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan
data dan Informasi Desa, PDTT

e. dll

NAMA - 311 - PARAF
JABATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

- 313 -

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang
pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang

pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

4) Pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 314 -

IKU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap layanan peningkatan kapasitas
ASN

2 Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Tingkat kepuasan Stakeholder terhadap layanan peningkatan kapasitas
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang SDM Desa. Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

3 berintegritas danberkompeten Persentase pendamping desa yang mampu melakukan Pendampingan
pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

4 Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu
melakukan pendampingan masyarakat perdesaan

Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuaidengan
kebijakan dan regulasiyang ditetapkan
5 Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai
dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan

6 Pemberdayaan MasyarakatDesa, Daerah Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

akuntabel dan berkinerja tinggi

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

7 kapasitas organisasi Badan Pengembangan Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, danTransmigrasi

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

8 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup
pemeriksaan eksternaldan Aparat Pengawas
Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Internal Pemerintah (APIP) Tertinggal, dan Transmigrasi yangditindaklanjuti (Sistem Pengendalian

Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

- 315 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Tingkat Kepuasan ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Rata-rata skor penilaian Internal (Laporan
Stakeholder terhadap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kepuasan Stakeholder Hasil Survey dari
layanan peningkatan Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah terhadap layanan PPSDM, PUSLAT
kapasitas ASN peningkatan kapasitas ASN ASN,PPJF dan P3MD
Stakeholder yang dimaksud adalah ASN (pelatihan ASN Kemendesa BPSDM)
Kementerian Desa, PDTT yang mengikuti dan pembinaan JF PSM) per
pelatihan kompetensi yang diselenggarakan tahun
Pusat Pelatihan Pegawai ASN, dan JF PSM yang
dibina oleh Pusat Pembinaan labatan
Fungsional.

Layanan peningkatan kapasitas ASN adalah
penyelenggaraan pelatihan ASN Kementerian
Desa, PDTT oleh Pusat Pelatihan Pegawai ASN,
dan pembinaan JF PSM oleh Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional berdasarkan
modul/NSPK/kebijakan/regulasi yang disusun.

Unsur Survey Kepuasan berdasarkan
permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Meliputi

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7, Perilaku pelaksana

- 316 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
8, Penanganan pengaduan, saran dan masukan Internal (Laporan
9, Sarana dan prasarana Hasil Survey dari
PPSDM, PUSLAT
Kriteria skor berdasarkan Permenpan RB ASN,PPJF dan P3MD
Nomor 14 Tahun 2017 adalah: BPSDM)

Sangat Baik = 4
Baik = 3
Kurang Baik = 2
Tidak Baik = 1

2 Tingkat kepuasan Stakeholder yang dimaksud adalah SDM Desa, Rata-rata skor penilaian
kepuasan Stakeholder
Stakeholder terhadap Daerah Tertinggal dan Transmigrasiyang terhadap layanan
peningkatan kapasitas SDM
layanan peningkatan mendapatkan peningkatan kapasitas dari Pusat Desa, DTT (TPP dan
KPMD/Calon KPMD) per
kapasitas SDM Desa. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat tahun

Daerah Tertinggal, dan Desa, serta kader pemberdayaan Masyarakat

Transmigrasi Desa (KPMD)/Calon KPMD mendapat pelatihan

dari UPT Balai

Layanan peningkatan kapasitas SDM Desa yaitu
penyelenggaraan berdasarkan
modul/NSPK/Kebijakan/regulasi yang disusun
oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pusat Pelatihan SDM

Unsur Survey Kepuasan berdasarkan
permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Meliputi

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

- 317 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
6. Kompetensi pelaksana
7, Perilaku pelaksana
8, Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9, Sarana dan prasarana

Kriteria skor berdasarkan Permenpan Nomor
14 Tahun 2017 adalah:

Sangat Baik = 4
Baik = 3
Kurang Balk = 2,
Tidak Baik = 1

3 Persentase Pendamping desa meliputi Tenaga Pendamping Persentase pendamping Internal BPSDM

pendamping desa yang Profesional (TPP) yang dikontrak dan difasilitasi desa yang mampu PMDDTT

mampu melakukan peningkatan kapasitasnya, serta Kader/Calon melakukan pendampingan

pendampingan Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pemberdayaan masyarakat

pemberdayaan yang telah diberikan petatihan oleh BPSDM desa, DTT adalah rata-rata

masyarakat desa, PMDDTT. persentase tingkat kinerja

daerah tertinggal dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah TPP (berdasarkan aplikasi
transmigrasi sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi evaluasi kinerja) dan
dan kompetensi di bidang pendampingan tingkat kinerja KPMD/Calon
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat KPMD (berdasarkan hasil
Desa, yang dikontrak dan difasilitasi survei dengan metode
peningkatan kapasitasnya oleh Kementerian sampling).

Desa, PDT dan Transmigrasi

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
adalah unsur masyarakat desa yang potensial
dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai kader
untuk menumbuhkan dan mengembangkan

NO INDIKATOR KINERJA - 318 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Kader Internal (Laporan
4 Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Hasil Evaluasi Kader
Pemberdayaan serta menggerakan Prakarsa, partisipasi dan Perdesaan yang mampu Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan swadaya gotog-royong masyarakat desa, melakukan pendampingan Masyarakat
yang mampu dan/atau ditugaskan mengikuti pelatihan yang masyarakat perdesaan Perdesaan dari
melakukan diselenggarakan oleh UPT Balai Besar/Balai (lulus dan bersertifikat) di PPSDM BPSDM)
pendampingan Kementerian Desa, PDTT. bagi dengan total Kader
masyarakat perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Internal (Laporan
Pendamping desa dan perdesaandengan kinerja Perdesaan di kali 100%. Hasil Evaluasi Pejabat
5 Persentase pejabat baik adalah kinerja pendamping yang Fungsional Tertentu
fungsional tertentu dikatagorikan baik sesuai hasil evaluasi Jumlah Pejabat Fungsional
yangkompeten sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tertentu yang kompeten
dibagijumlah pejabat
Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik = A
Baik = B
Cukup Baik = C
Kurang Baik = D

Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
yang mampu melakukan pendampingan
masyarakat perdesaan harus lulus dan
bersertifikat sesuai dengan standar kompetensi.

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mengacu
pada Modul/ Dokumen / Rencana Aksi pada
bidang:

1. Perdesaan
2. Daerah Tertinggal
3. Transmigrasi

Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten
adalah pejabat yang mengikuti kegiatan :

NO INDIKATOR KINERJA - 319 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA fungsional tertentu dikali dari PPJF BPSDM)
DEFINISI OPERASIONAL 100%
dengankebijakan dan Eksternal (APIP)
regulasi yang 1. Peningkatan Kapasitas; Nilai hasil evaluasi atas
ditetapkan 2. Pelatihan Berbasis Kompetensi; implementasi SAKIP Badan
3. Penilaian Angka Kredit; Pengembangan SDM dan
6 Nilai SAKIP Badan 4. Sertifikasi/Uji Kompetensi melalui LSP-P2 Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan SDM Desa, Daerah Tertinggal,
dan Pemberdayaan KDPDTT.Berdasarkan kebijakan dan regulasi dan Transmigrasi
Masyarakat Desa, yang ditetapkan.
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi adalah hasil
Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Badan
Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

7 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB BPSDM dibagi Eksternal (APIP)
nilai maksimal PMPRB pada
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang tahun berjalan dikali 100%

Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas

Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi

(PMPRB) di Badan Birokrasi

Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

8 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi TLHP yang Internal (Laporan
Tindak Lanjut
rekomendasi hasil lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang ditindaklanjuti dibagi total Rekomendasi
Temuan Hasil
pemeriksaan eksternal berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi TLHP dikali Pemeriksaan

dan APIP lingkup saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal 100%

Badan Pengembangan dan APIP baik keuangan maupun Sistem

NO INDIKATOR KINERJA - 320 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Pengendalian Internal Eksternal dan APIP
SDM dan dari Sesbadan)
Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang
ditindaklanjuti (Sistem
Pengendalian Internal
dan Kepatuhan
terhadap Perundang-
undangan)

NAMA JABATAN PARAF

- 321 -

a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
2 Tugas Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3 Fungsi
: Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit
4 Indikator Kinerja Utama kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

: 1) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;

2) koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan

Badan;

3) pembinaan hukum dan koordinasipenyusunan peraturan perundang-undangan di

lingkungan Badan;

4) pengelolaan urusan kepegawaian Badan;

5) koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi

birokrasi Badan; dan

6) pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.

:

- 322 -

IKU SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

1 Birokrasi (PMPRB) diBadan Pengembangan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
2 kapasitas organisasi Badan Pengembangan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang
SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan

3 Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikutipengembangan

kompetensi per tahun

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4 Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

5 Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM danPemberdayaan
Pemberdayaan MasyarakatDesa, Daerah Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih,

akuntabel dan berkinerja tinggi Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Badan

6 Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan
7 Pengembangan SDM danPemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi