Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

NO. SASARAN KEGIATAN - 323 -

8 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya pelayanan publik Badan Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan
SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, DaerahTertinggal, dan
9 Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Transmigrasi yang berkualitas Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
10 Tersedianya kebijakan dan regulasi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang
bersangkutan

- 324 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Badan Eksternal (APIP)
Pengembangan SDM dan
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Pemberdayaan Masyarakat
dibagi nilai maksimal
Pelaksanaan diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas PMPRB pada tahun berjalan
dikali 100%
Reformasi Birokrasi pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi

(PMPRB) di Badan Birokrasi

Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sekretariat
Tinggi dan Pejabat Badan
Pimpinan Tinggi dan Administrasi di lingkungan Badan Administrasi di Lingkungan Pengembangan SDM
Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan
Pejabat Administrasi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat)
Masyarakat Desa, Daerah
di lingkungan Badan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal, dan
Transmigrasi yang
Pengembangan SDM Transmigrasi yang mengikuti pengembangan mengikuti pengembangan
kompetensi pada tahun
dan Pemberdayaan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang yang bersangkutan dibagi
jumlah Pejabat Pimpinan
Masyarakat Desa, per tahun. Tinggi dan Pejabat
Administrasi pada tahun
Daerah Tertinggal, dan Pengembangan kompetensi dapat dilakukan
Transmigrasi yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,
mengikuti seminar, kursus, dan penataran.
pengembangan

kompetensi per tahun

NO INDIKATOR KINERJA - 325 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL yang bersangkutan
dikali 100%.

3 Persentase Pejabat Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Jumlah Pejabat Fungsional Internal (Sekretariat
di Lingkungan Badan Badan
Fungsional di Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Pengembangan SDM dan Pengembangan SDM
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
lingkungan Badan Masyarakat yang mengikuti pengembangan yang mengikuti Masyarakat)
pengembangan kompetensi
Pengembangan SDM kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang pada tahun yang
bersangkutan dibagi jumlah
dan Pemberdayaan per tahun. Pejabat Fungsional pada
tahun yang bersangkutan
Masyarakat Desa, Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dikali 100%.
Daerah Tertinggal, dan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,
Transmigrasi yang seminar, kursus, dan penataran.
mengikuti

pengembangan

kompetensi per tahun

4 Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Opini atas Penyajian Internal (Tim Penilai

Pengendalian internal Negara (BMN) yang sesuai SAP (Standar Laporan Keuangan dan PIPK UKE I) dan

atas Laporan Akuntansi Pemerintah) adalah laporan di bidang BMN Badan Pengembangan Eksternal (APIP)

Keuangan dan BMN keuangan yang memuat: SDM dan Pemberdayaan

Badan Pengembangan 1. Neraca Masyarakat Desa, Daerah
SDM dan Tertinggal, dan

Pemberdayaan 2. Laporan Operasional (LO) Transmigrasi berdasarkan

Masyarakat Desa, 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) Standar Akuntansi
Daerah Tertinggal, dan Pemerintah (SAP) dari hasil

Transmigrasi 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta evaluasi Aparat Pengawas

berdasarkan Standar laporan di bidang BMN yang memuat: Intern Pemerintah

Akuntansi Pemerintah a. Neraca (APIP)/Tim Penilai PIPK

(SAP) dari hasil b. Laporan Barang Intrakomtable UKE I per tahun

evaluasi Aparat c. Laporan Barang Ekstrakomtable

NO INDIKATOR KINERJA - 326 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (APIP)
Pengawas Intern implementasi SAKIP Badan Eksternal
Pemerintah d. Laporan Barang Intrakomtable dan Pengembangan SDM dan (Kementerian
(APIP)/Tim Penilai Ekstrakomtable Pemberdayaan Masyarakat Keuangan)
PIPK UKE I Desa, Daerah Tertinggal,
e. Laporan Barang Persediaan dan Transmigrasi dari APIP
f. Laporan Kondisi Barang Nilai hasil evaluasi atas
g. Laporan Penyusutan Barang Milik Pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Badan
Negara (BMN) Pengembangan SDM dan
h. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Pemberdayaan Masyarakat

Milik Negara (BMN)

Penilaian pengendalian internal atas Laporan
Keuangan dan BMN dikeluarkan oleh APIP/ tim
penilai PIPK UKE I.

Kriteria penilaian :
• Pengendalian Internal Efektif (PIE)
• Pengendalian internal efektif dengan

pengecualian (PIEDP)
• Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai SAKIP Badan Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan

Pengembangan SDM Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Masyarakat Desa, Transmigrasi

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM
Kerja dan Anggaran dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Badan Pengembangan Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan
SDM dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

NO INDIKATOR KINERJA - 327 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Desa, Daerah Tertinggal,
Pemberdayaan dan Transmigrasi per tahun
Masyarakat Desa, berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi
Daerah Tertinggal, dan kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari
Transmigrasi Kementerian Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan
Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator
sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

2. Konsistensi atas rencana penarikan dana
awal;

3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;

4. Pencapaian keluaran; dan

5. Efisiensi

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai atas Indikator Kinerja Eksternal
Pelaksanaan Anggaran (Kementerian
Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan Badan Pengembangan SDM Keuangan)
dan Pemberdayaan
Anggaran Badan anggaran yang memuat 13 indikator dan Masyarakat per tahun

Pengembangan SDM mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan

dan Pemberdayaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada

Masyarakat Desa, regulasi, serta efektifitas dan efisiensi

Daerah Tertinggal, dan pelaksanaan kegiatan. IKPA meliputi 13

Transmigrasi indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),

2. Data kontrak (bobot nikai 15%),

3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),

4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),

- 328 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),

6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai
5%),

8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),

9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),

10. Kesalahan surat perintah membayar
(bobot nilai 5%),

11. Retur surat perintah pencairan dana
(bobot nilai 5%),

12. Pagu minus (bobot nilai 5%),

13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)

8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Tingkat penerapan Eksternal (APIP)
pengendalian intern Badan
pengendalian intern Level 0: Belum ada SPIP Pengembangan SDM dan
Badan Pengembangan Level 1 : Rintisan SPIP Level 2: Berkembang Pemberdayaan Masyarakat
SDM dan Level 3 : Terdefinisi Desa, Daerah Tertinggal,
Pemberdayaan Level 4 : Terkelola dan terukur dan Transmigrasi per tahun
Masyarakat Desa, Level 5 : Optimum
Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tingkat penerapan pengendalian intern

dikeluarkan oleh BPKP

- 329 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

9 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Hasil survey kepuasan Internal (Sekretariat
aparatur lingkup layanan/ pegawai internal lingkup Badan aparatur lingkup Badan Badan
Badan Pengembangan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Pengembangan SDM dan Pengembangan SDM
SDM dan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Transmigrasi terhadap kualitas layanan Badan Desa, Daerah Tertinggal, Masyarakat)
Masyarakat Desa, Pengembangan SDM dan Pemberdayaan dan Transmigrasi per tahun
Daerah Tertinggal, dan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi atas Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan
pelayanan teknis dan terhadap kualitas:
dukungan manajemen
a. Layanan kepegawaian dan umum
10 Jumlah bahan
kebijakan dan regulasi b. Layanan fasilitasi hukum
Badan Pengembangan c. Layanan fasilitasi keuangan
Sumber Daya Manusia d. layanan fasilitasi data dan informasi
yang ditetapkan pada
tahun yang e. layanan fasilitasi perencanaan
bersangkutan
Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik =4

Baik =3

Kurang Baik = 2

Tidak Baik = 1

Bahan kebijakan dan regulasi Badan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Sekretariat
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang regulasi Pengembangan Badan
ditetapkan mengacu pada Dokumen Rencana Sumber Daya Manusia yang Pengembangan SDM
Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan pada tahun yang dan Pemberdayaan
bersangkutan Masyarakat)
Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut
diantaranya:

1. Rencana Strategis Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024

2. Rencana Strategis Sekretaris Badan

NO INDIKATOR KINERJA - 330 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2020-2024
3. Bisnis Proses L1 Juklak POK

NAMA JABATAN PARAF

- 331 -

b. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
Kawasan Transmigrasi.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat,
pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem
pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan
Transmigrasi;

2) Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model
pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat
Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi;

3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pemberdayaan masyarakat,
pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem
pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan
Transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

:

- 332 -
IKU PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk
melakukan pendampingan

2 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat Persentase pendamping desa yang bersertifikat mengikuti
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi peningkatan kapasitas

3 Jumlah pendamping desa yang bersertifikasi

4 Persentase pendamping Desa dan Perdesaan dengan kinerja baik

Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan
5 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Transmigrasi

- 333 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Tenaga Tenaga Pendamping Profesional adalah Jumlah pendamping desa Internal (P3MD
Pendamping sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi yang dikontrak dibagi BPSDM)
Profesional yang dan kompetensi di bidang pendampingan jumlah pendamping
terkontrak untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut Kepmendesa
melakukan Desa, yang direkrut oleh Kementerian Desa, Nomor 29 tahun 2020
pendampingan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan dikali 100%.
Transmigrasi.

2 Persentase Tugas Pendamping Desa sebagai berikut : Jumlah pendamping yang Internal (P3MD
bersertifikat mengikuti BPSDM)
pendamping desa yang 1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan peningkatan kapasitas
bersertifikat akuntabilitas pemerintah desa dan dibagi dengan jumlah PD
mengikuti pembangunan desa; dan PLD yang dikontrak
peningkatan kapasitas dikali 100%.

2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan

partisipasi masyarakat desa dalam

pembangunan desa;

3. Meningkatkan sinergi program
pembangunan desa antar sektor; dan

4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara
emansipatoris.

Secara keseluruhan tujuan pendamping desa
ialah upaya memberdayakan masyarakat desa.

Sertifikat peningkatan kapasitas adalah proses
pelatihan yang dilakukan melalui kegiatan
pelatihan peningkatan kapasitas berdasarkan

- 334 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

standar modul yang ada.

3 Jumlah pendamping Tugas Pendamping Desa sebagai berikut : Jumlah pendamping desa Internal (P3MD
desa yang yang mengikuti pelatihan BPSDM)
bersertifikasi 1. Meningkatkan kapasitas,efektifitas dan berbasis kompetensi dan uji
akuntabilitas pemerintah desa dan kompetensi.
pembangunan desa;

2. Meningkatkan prakarsa,kesadaran,dan
partisipasi masyarakat desa dalam
pembangunan desa;

3. Meningkatkan sinergi program
pembangunan desa antar sektor; dan

4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara
emansipatoris.

Secara keseluruhan tujuan pendamping desa
ialah upaya memberdayakan masyarakat desa
Sertifikasi kompetensi adalah proses pelatihan
dan uji kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan objektif melalui uji kompetensi.
Ini mengacu pada standar kompetensi kerja
baik bersifat nasional maupun internasional.

4 Persentase Pendamping Desa dan Perdesaan dengan Jumlah TPP dengan kinerja Internal (P3MD
pendamping Desa dan kinerja baik adalah kinerja pendamping yang baik dibagi dengan jumlah BPSDM)
Perdesaan dengan dikatagorikan baik sesuai hasil evaluasi total TPP yang dikontrak
kinerja baik berdasarkan ketentuan yang berlaku. dikali 100%

Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik =A

- 335 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Baik =B
Cukup Baik =C
Kurang Baik =D

5 Jumlah bahan Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut Jumlah Bahan kebijakan Internal (P3MD
kebijakan danregulasi diantaranya: dan regulasi Pengembangan BPSDM)
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan a. Rencana Strategis Pusat Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal,
Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah dan Transmigrasi
Daerah Tertinggal, Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-
dan Transmigrasi 2024;

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang
Standar dan Uji Kompetensi SDM
penggiat/kader/pendamping desa;

c. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat
Desa d. Roadmap Pendampingan Masyarakat
Desa;

e. Paduan Monitoring dan Evaluasi
Pendampingan Masyarakat Desa;

f. Pedoman Operasional Aplikasi Sistem
Pendatang;

g. Manajemen Resiko Masyarakat Desa.

NSPK Pemberdayaan Masyarakat Desa (NSPK
Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan
NSPK sistem dan model Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

NAMA - 336 - PARAF
JABATAN

- 337 -

c. Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan
dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan
kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

2) Pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan
standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya
manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan
dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan
kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat pelatihan sumber daya manusia
desa, daerah teringgal, dan transmigrasi.

:

- 338 -
IKU PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kapasitas Sumber Daya KPMD/ Kader desa yang dilatih dan mendapat bersertifikat serta
Manusia desa,daerah tertinggal dan mampu melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat
transmigrasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2 Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang bersertifikat

Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya
3 Pelatihan SumberDaya Manusia Desa, Daerah Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Tertinggal, Dan Transmigrasi

4 Desa Digital yang dikembangkan melalui Jumlah Orang yang mengakses Platform Akademi Desa 4.0
Akademi Desa 4.0

- 339 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Jumlah Sumber Daya Internal (PPSDM
BPSDM)
KPMD/Calon KPMD/ adalah unsur masyarakat desa yang potensial Manusia

Kader desa yang dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Kader penggiat/KPMD/Calon

dilatih dan mendapat untuk menumbuhkan dan mengembangkan, KPMD/kader desa yang

bersertifikat serta serta menggerakan prakarsa, partisipasi, dan mendapatkan sertifikat

mampu melakukan swadaya gotong royong masyarakat desa, pelatihan dibagi Sumber

pendampingan dan/atau ditugaskan mengikuti pelatihan yang Daya Manusia

pemberdayaan diselenggarakan oleh UPT Balai Besar/8alai penggiat/KPMD/Calon

masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT, dan akan ditetapkan KPMD/kader desa yang

Daerah Tertinggal dan sebagai KPMD Calon KPMD . dilatih dikali 100%.

Transmigrasi Pendampingan masyarakat desa adalah

kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

melalui asistensi, pengorganlsasian.

pengarahan. dan pendamplngan masyarakat

desa.

Sumber Daya Manusia penggiat/KPMD/Calon
KPMD/kader desa yang mendapatkan sertifikat
pelatihan adalah Surat keterangan selesai
belajar atau surat tanda tamat belajar yang
diberikan kepada peserta pelatihan setelah
mengikuti proses pelatihan sampai dengan
selesai dan dinyatakan memenuhi syarat
kelulusan untuk memperoleh sertifikat.

- 340 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

2 Persentase Tenaga Tenaga Pendamping Profesional adalah Jumlah Tenaga Pendamping Internal (PPSDM
Pendamping sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi Profesional yang BPSDM)
Profesional yang dan kompetensi di bidang pendampingan bersertifikat dibagi jumlah
bersertifikat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seluruh Tenaga
Desa, yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pendamping Profesional di
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan kali 100%
Transmigrasi

3 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Jumlah bahan kebijakan dan Internal (PPSDM
regulasi Pelatihan Sumber BPSDM)
kebijakan dan regulasi Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daya Manusia Desa, Daerah
Tertinggal, Dan
Pelatihan Sumber Transmigrasi yang ditetapkan mengacu pada Transmigrasi yang
ditetapkan pada tahun yang
Daya Manusia Desa, Dokumen Rencana Induk Pengembangan bersangkutan

Daerah Tertinggal, Dan Sumber Daya Manusia

Transmigrasi Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut

diantaranya:

a. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber
Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Tahun 2020-2024;

b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria
dalam penyelenggaraan pelatihan Sumber
Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Roadmap Pelatihan Masyarakat

d. dll.

- 341 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah Orang yang Internal (Laporan
4 Jumlah Orang yang Platform Akademi Desa 4.0 mengacu pada mengakses Platform Pengguna Platform
mengakses Platform kebutuhan Sumber daya manusia Desa, Daerah Akademi Desa 4.0 dilihat Akademi Desa 4.0
Akademi Desa 4.0 Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki dari record akses Platform dari PPSDM BPSDM)
kapasitas kompetensi.
PARAF
NAMA JABATAN

- 342 -

d. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2 Tugas
3 Fungsi : Menyelenggarakan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan,
pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan
pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;

2) Penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan,
pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan,
pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan
pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

:

- 343 -
IKU PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Persentase SDM Aparatur yangmengikuti pelatihan
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat
Transmigrasi
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang
2 lulus dan bersertifikat

Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur
3 Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sipil Negara Kementerian yang disusun

Kementerian

- 344 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PELATIHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (PUSLAT
1 Persentase SDM Pelatihan Struktural adalah peningkatan kompetensi Jumlah SDM Aparatur ASN BPSDM)

Aparatur yang bagi PNS yang dilaksanakan untuk mencapai yang mengikuti Pelatihan

mengikuti pelatihan persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis Struktural /Fungsional

Struktural/Fungsional dan jenjang jabatan masing-masing. Pelatihan yang lulus dan

yang lulus dan Fungsional adalah peningkatan kompetensi untuk bersertifikat dibagi

bersertifikat masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh dengan Jumlah SDM per

instansi Pembina jabatan Fungsional yang tahun dikali 100%

bersangkutan.

2 Persentase SDM Pelatihan Teknis adalah peningkatan kompetensi Jumlah Aparatur yang Internal (PUSLAT
Aparatur yang yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan mengikuti Pelatihan ASN BPSDM)
mengikuti Pelatihan kompetensi teknis yang diperlukan untuk Teknis yang lulus dan
Teknis yang lulus dan pelaksanaan tugas pegawai sehingga mampu bersertifikat per tahun
bersertifikat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara dibagi dengan jumlah
profesional sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan seluruh Aparatur dikali
masing-masing. 100%

3 Jumlah bahan Bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Jumlah bahan kebijakan Internal (PUSLAT
kebijakan dan regulasi Aparatur Sipil Negara Kementerian yang ditetapkan dan regulasi Pelatihan ASN BPSDM)
Pelatihan Pegawai mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pegawai Aparatur Sipil
Aparatur Sipil Negara Pengembangan Sumber Daya Manusia Bahan Negara Kementerian
Kementerian yang Kebijakan dan Regulasi tersebut diantaranya: yang ditetapkan pada
disusun tahun yang
a. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Pegawai bersangkutan.
Aparatur Sipil Negara Kementerian Tahun
2020-2024;

b. Kurikulum Pelatihan.

NAMA - 345 - PARAF
JABATAN

- 346 -

e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

1 Nama Unit Organisasi : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

2 Tugas : Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional,
4 Indikator Kinerja Utama pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi
kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;

2) Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi,

pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi
dan penilaian jabatan fungsional;

3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional,
pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi
kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
:

- 347 -
IKU PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi
Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Fungsional Tertentu yang Disusun

2 Persentase pejabat fungsional tertentu yang memenuhi standar
kompetensinya

3 Tersedianya Fungsional Tertentu yang Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder
Kompeten lnstansl Pembina dan/atau Instansi Pengguna lF PSM yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

4 Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK
(Penetapan Angka Kredit)

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (PPJF
BPSDM)
1 Jumlah Bahan Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pembinaan Jumlah NSPK JFT yang
disusun per tahun Internal (PPJF
Kebijakan dan/atau Jabatan Fungsional oleh instansi pembina BPSDM)

Regulasi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Pengembangan Profesi Tertinggal, dan Transmigrasi) mengacu pada

Fungsional Tertentu Dokumen Rencana Induk Pengembangan

yang Disusun Sumber Daya Manusia

Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi terdiri atas
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
dan merupakan :

1. Ukuran atau patokan tentang pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang harus
dimiliki seseorang untuk mengerjakan
suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan
unjuk kerja yang dipersyarakatkan

2. Acuan dalam pelaksanaan peningkatan
serta pengamalan ilmu dan pengetahuan,
teknologi dan ketrampilan untuk
meningkatkan mutu fungsional tertentu,
baik bagi proses belajar mengajar dan
profesionalisme tenaga fungsional tertentu.

NSPK pengembangan profesi JFT bertujuan
menciptakan standar pelayanan yang tepat oleh
pejabat fungsional tertentu dalam melakukan
kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat

2 Persentase pejabat Berdasarkan Permenpan RB No. 28 Tahun 2018 Jumlah Pejabat fungsional
fungsional tertentu tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya PSM yang kompeten dibagi
yang memenuhi Masyarakat (PSM) bahwa Kementerian Desa, dengan Jumlah pejabat
standar PDTTadalah instansi pembina Jabatan tungsional PSM yang

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Fungsional PSM. mengikuti sertifikasi/uji
kompetensinya kompetensl melalui LSP-P2
Pejabat Fungslonal Tertentu yang memenuhi Kementerian Desa, PDT dan
standar kompetensl adalah pejabat Fungsional Transmiqrasi dikali 100%
PSM yang dinyatakan Kompeten berdasar hasil
uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP-
P2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan
usulan darl Pusat Pembina labatan Fungsional..

3 Persentase Pejabat Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilakukan Jumlah Pejabat Fungsional Internal (PPJF
PSM dan/atau Stakeholder BPSDM)
Fungsional Tertentu Pembinaan dalam hal Pengembangan dan/atau Instansi Pembina dan/atau
Instansi Pengguna JF PSM
dan/atau Stakeholder Peningkatan Kapasitas adalah pejabat yang yang mengikuti Kegiatan
Pengembangan dan/atau
lnstansl Pembina mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk Peningkatan Kapasitas
dibagi jumlah total Pejabat
dan/atau Instansi meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Fungsional PSM dan/atau
Stakeholder Instansi
Pengguna lF PSM yang berdasarkan standar kerja dan/atau petunjuk Pembina dan/atau Instansi
Pengguna JF PSM
Ditingkatkan pelaksanaan jabatan fungsional tertentu. Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dikali 100%
Kapasitasnya Pejabat fungslonal PSM dan/atau Stakeholder

pada Instansi.

Pembina dan/atau Instansi Pengguna JF PSM
yang dilakukan pengembangan dan/atau
Peningkatan Kapasitas di bldang pembinaan
jabatan fungsional PSM.

4 Persentase Pejabat Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan Jumlah Pejabat Fungsional Internal (Laporan
Tertentu yang difasilitasi Hasil Pelaksanaan
Fungsional Tertentu PAK (Penetapan Angka Kredit) adalah pejabat Penetapan Angka Kredit PAK Pejabat
(PAK) dibagi DUPAK yang Fungsional Tertentu
yang Dilaksanakan yang mengikuti serangkaian kegiatan penilaian disampaikan dalam satu dari PPJF BPSDM)
periode penilaian dikali
PAK (Penetapan Angka oleh Tim Penilai DUPAK (Daftar Usulan 100%

Kredit) Penetapan Angka Kredit) yang dikumpulkan

dalam dua periode penilaian selama satu tahun.

NAMA JABATAN PARAF

BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

JL. TMP KALIBATA NO 17, JAKARTA SELATAN
www.kemendesa.go.id