Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

- 129 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

2 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Realisasi afirmasi rencana Internal (Direktorat
program/kegiatan Internal Perencanaan Teknis
rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Internal Kementerian Desa Pengembangan
PembangunanDaerah Ekonomi dan Investasi
program/kegiatan Kementerian DesaPembangunan Daerah Tertinggal, dan Desa, Daerah
Transmigrasi yang Tertinggal, dan
internal Kementerian Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan dialokasikan untuk Transmigrasi)
Pengembangan Ekonomi
Desa, Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan
Daerah Tertinggal,dan adalah program/kegiatan yang mendukung Transmigrasi dibandingkan
dengan rencana alokasi
Transmigrasi yang pengembangan ekonomi dan investasi yang yang tertuang dalam
Dokumen Perencanaan
dialokasikan untuk dilaksanakan oleh internal Direktorat Jenderal Teknis dikali 100%

Pengembangan Pengembangan Ekonomi dan Investasi serta

Ekonomi dan Investasi hasil koordinasi dengan unit kerja lain di

Desa, Daerah lingkunganKementerian Desa Pembangunan

Tertinggal, dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasisesuai

Transmigrasi sesuai dokumen Perencanaan Teknis;

dengan Dokumen

Perencanaan Teknis

3 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Realisasi afirmasi rencana Internal (Ditjen
program/kegiatan Pengembangan
rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi K/L/D/M yang dialokasikan Ekonomi dan Investasi
untuk Pengembangan Desa, Daerah
program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Desa, Daerah Ekonomi dan Investasi Tertinggal, dan
Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi)dan
K/L/D/M yang Tertinggal, dan Transmigrasi adalah jumlah dan Transmigrasi Eksternal (K/L/D/M)
dibandingkan dengan
dialokasikan untuk rencana program/kegiatan yang mendukung rencanaalokasi yang
tertuang dalam Dokumen
Pengembangan kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M Perencanaan Teknisdikali
100%
Ekonomi dan Investasi untuk percepatan pembangunan Desa, Daerah

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dokumen

Tertinggal, dan Perencanaan Teknis;

Transmigrasisesuai

dengan Dokumen

Perencanaan Teknis

- 130 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

4 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil evaluasi perkembangan Jumlah dokumen hasil Internal (Direktorat
evaluasi perkembangan Perencanaan Teknis
evaluasi Ekonomi dan Investasi di Desa, Daerah Ekonomi dan Investasi di Pengembangan
Desa, Daerah Tertinggal, Ekonomi dan Investasi
program/kegiatan Tertinggal, dan Transmigrasi adalah laporan dan Transmigrasi per tahun Desa, Daerah
Tertinggal, dan
pengembangan hasil identifikasi untuk mengukur/ menilai Transmigrasi)

Ekonomi dan Investasi capaiankegiatan atau program yang

di Desa, Daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau

Tertinggal, dan tujuan.

Transmigrasi

NAMA JABATAN PARAF

- 131 -

c. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan
3 Fungsi kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan
usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik
desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaanekonomi
masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan badan usaha milik
desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan,
pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan badan usaha milik desa
dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan
usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan
kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 132 -
IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan
Tersedianya NSPK Pengembangan Kelembagaan

Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Persentase NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan
2 dan Transmigrasi Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

diimplementasikan

3 Jumlah Bumdes dan Bumdesma yang dibentuk dan dikembangkan

4 Jumlah Badan Pengelola Kawasan yang dibentuk dan
dikembangkan..Kawasan perdesaan dan Kawasan transmigrasi
Dibentuk dan dikembangkannya kelembagaan

ekonomi dan investasi Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat (UMKM dan Koperasi yang
5 dikembangkan)

6 Jumlah kelembagaan dan investasi yang dikembangkan

7 Persentase pembentukan lembaga ekonomi Desa, Daerah
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi Tertinggal, dan Transmigrasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Persentase peningkatan kapasitas lembaga ekonomi Desa, Daerah
8 Tertinggal, dan Transmigrasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan

9 pelaporan di bidang Pengembangan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perkembangan
Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, BUM Desa dan BUMDESMA

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 133 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Jumlah NSPK Pengembangan Internal (Direktorat
NSPK bidang Pengembangan Kelembagaan Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan
1 Jumlah NSPK Ekonomi dan Investasi adalah ketentuan peraturan Investasi Desa, Daerah Kelembagaan Ekonomi
Pengembangan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Investasi Desa,
Kelembagaan Ekonomi pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan yang ditetapkan per tahun. Daerah Tertinggal, dan
dan Investasi Desa, urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta Transmigrasi
Daerah Tertinggal, dan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk Jumlah NSPK Pengembangan
Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kelembagaan Ekonomi dan Internal (Direktorat
ditetapkan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Pengembangan
Investasi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Tertinggal, dan Transmigrasi Kelembagaan Ekonomi
2 Persentase NSPK Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, yang diimplementasikan dan Investasi Desa,
Pengembangan dan Transmigrasi meliputi: Daerah Tertinggal, dan
Kelembagaan Ekonomi
dan Investasi Desa, NSPK dan penatakelolaan ekonomi dan investasi
Daerah Tertinggal, dan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang
ditetapkan meliputi:

1. pengembangan badan usaha milik desa dan
badan usaha milik desa bersama,

2. pengembangan badan pengelola kawasan,
3. pengembangankelembagaan ekonomi

masyarakat,
4. pengembangan kelembagaan investasi desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi;
NSPK Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan
Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi meliputi:

1. pengembangan badan usaha milik desa dan
badan usaha milik desa bersama,

- 134 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Transmigrasi 2. pengembangan badan pengelola kawasan, dibagi Jumlah NSPK Transmigrasi
diimplementasikan 3. pengembangan kelembagaan ekonomi Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi dan Investasi Desa,
masyarakat, Daerah Tertinggal, dan
4. pengembangan kelembagaan investasi desa, Transmigrasi yang

daerah tertinggal, dan transmigrasi;

NSPK dan penatakelolaan ekonomi dan ditetapkan dikali 100% per
investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan tahun

Transmigrasi yang ditetapkan

Jumlah BUMDes/BUMDesma BUMDes/BUMDesma adalah badan hukum yang Jumlah Bumdes/Bumdesma Internal (Direktorat
yang dibentuk dan didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna yang dibentuk dan Pengembangan
3 dikembangkan mengelola usaha, memanfaatkan aset, dikembangkan pertahun Kelembagaan Ekonomi
mengembangkan investasi dan produktivitas, dan Investasi Desa,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan Daerah Tertinggal, dan
jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya Transmigrasi
kesejahteraan masyarakat Desa

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

4 tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
Jumlah Badan Pengelola
Kawasan yang dibentuk dan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi Internal (Direktorat
dikembangkan
Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya Jumlah Badan Pengelola Kawasan Pengembangan
yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat yang dibentuk dan dikembangkan Kelembagaan Ekonomi dan
usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan pertahun Investasi Desa, Daerah
berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Tertinggal, dan
Transmigrasi
permukiman transmigrasi.

Badan Pengelola Kawasan yang dibentuk dan
dikembangkan adalah Badan Pengelola Kawasan yang

dibentuk dan dikembangkan dikawasan perdesaan dan

Kawasan transmigrasi

NO INDIKATOR KINERJA - 135 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah Lembaga ekonomi Internal (Direktorat
5 Jumlah Lembaga Lembaga ekonomi masyarakat meliputi: Usaha masyarakat yang Pengembangan
ekonomi masyarakat Mikro Kecil dan Menengah, serta Koperasi dikembangkan per tahun Kelembagaan Ekonomi
yang dikembangkan dan Investasi Desa,
Jumlah Lembaga dan Daerah Tertinggal, dan
6 Jumlah kelembagaan Kelembagaan ekonomi di perdesaan meliputi : investasi yang Transmigrasi)
dan investasi yang Bumdes, Bumdesma, Koperasi, Usaha Mikro dikembangkan dan
Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa, Daerah difasilitasi Kementerian Internal (Direktorat
dikembangkan Tertinggal dan Transmigrasi Desa, PDT dan Transmigrasi Pengembangan
per tahun Kelembagaan Ekonomi
7 Persentase Kelembagaan ekonomi di perdesaan meliputi : dan Investasi Desa,
Jumlah Lembaga ekonomi Daerah Tertinggal, dan
pembentukan lembaga Bumdes, Bumdesma, Koperasi, Usaha Mikro desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi)
transmigrasi yang dibentuk
ekonomi Desa, Daerah Kecil dan Menengah (UMKM) Desa, Daerah tahun berjalan dikurangi Internal (Direktorat
Jumlah Lembaga ekonomi Pengembangan
Tertinggal, dan Tertinggal dan Transmigrasi desa, daerah tertinggal dan Kelembagaan
transmigrasi yang dibentuk Ekonomi dan
Transmigrasi tahun sebelumnya dibagi Investasi Desa,
Jumlah Lembaga ekonomi Daerah Tertinggal,
desa, daerah tertinggal dan dan Transmigrasi)
transmigrasi tahun
sebelumnya dikali 100%

NO INDIKATOR KINERJA - 136 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah lembaga ekonomi Internal (Direktorat
8 Persentase Peningkatan Kapasitas lembaga ekonomi Desa, desa, daerah tertinggal dan Pengembangan
transmigrasi yang Kelembagaan
peningkatan Kapasitas Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah mendapatkan peningkatan Ekonomi dan
kapasitas dibagi jumlah Investasi Desa,
lembaga ekonomi peningkatan kapasitas bidang usaha, khususnya seluruh lembaga ekonomi Daerah Tertinggal,
desa, daerah tertinggal dan dan Transmigrasi)
Desa, Daerah dalam mengurus pencatatan dan administrasi transmigrasi dikali 100%
Internal (Direktorat
Tertinggal, dan usaha, fungsi operasional bidang usaha serta Pengembanga n
Kelembagaan
Transmigrasi inovasi. Ekonomi dan
Investasi Desa,
Bentuk peningkatan kapasitas meliputi, Daerah Tertinggal,
penguatan sistem, organisasi, dan dan Transmigrasi)
individu/SDM.

9 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Jumlah dokumen hasil
evaluasi status
monitoring dan perkembangan BUMDES dan BUMDESMA perkembangan BUMDES
dan BUMDESMA per tahun
evaluasi adalah laporan hasil evaluasi status

perkembangan BUM perkembangan BUMDES dan BUMDESMA yang

Desa dan BUMDESMA disusun pertahun

NAMA JABATAN PARAF

- 137 -

d. Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan investasi desa,
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan
perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan,
fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi potensi investasi,
pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi potensi investasi,
pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan
perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi; dan
6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
4 Indikator Kinerja Utama :

- 138 -
IKU DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah NSPK Pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Tersedianya NSPK Pelayanan investasi Desa, Transmigrasi yang ditetapkan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Persentase NSPK pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal,
2 dan Transmigrasi diimplementasikan

Tersedianya informasi potensi investasi desa, Jumlah informasi potensi investasi desa, kawasan perdesaan,
3 kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal

daerah tertinggal dan transmigrasi

Tersedianya layanan informasi potensi Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan informasi potensi
Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai
4 investasi desa, kawasan perdesaan, kawasan dengan Standar Pelayanan Prima
transmigrasi di daerah tertinggal dan

transmigrasi

5 Tersedianya layanan Perizinan investasi Desa, Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan perijinan Investasi
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Standar
Pelayanan Prima

6 Tersedianya Fasilitasi akses permodalan Persentase pelaku usaha yang di fasilitasi untuk mendapatkan
permodalan

7 Persentase pelaku usaha baru (startup bisnis ) yang
Fasilitasi pengembangan Kewirausahaan dikembangkan

8 Persentase wirausaha sosial yang dikembangkan

- 139 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan
9 pelaporan di bidang pelayanan investasi Desa, pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 140 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

NSPK bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Jumlah NSPK pelayanan Internal (Direktorat
Tertinggal, dan Transmigrasi adalah ketentuan investasi Desa, Daerah Pelayanan Investasi
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Tertinggal, dan Transmigrasi Desa, Daerah
pemerintah pusat sebagai pedoman dalam yang ditetapkan per tahun. Tertinggal, dan
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren Transmigrasi
Jumlah NSPK Pelayanan (bersaingan) serta menjadi kewenangan
pemerintahpusat dan untuk menjadi kewenangan Internal (Direktorat
investasi Desa, Daerah daerah di bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Pelayanan Investasi
Tertinggal, dan Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa, Daerah
Tertinggal, dan
1 Kegiatan pelayanan investasi Desa, Daerah Transmigrasi
Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:
Transmigrasi yang

ditetapkan 1. Pelayanan Informasi Potensi Investasi;
2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan;
2 Persentase NSPK 3. Fasilitasi Akses Permodalan; Jumlah NSPK pelayanan
pelayanan investasi 4. Pengembangan Kewirausahaan Pelayanan investasi Desa, Daerah
Desa, Daerah Tertinggal, Tertinggal, dan Transmigrasi
dan Transmigrasi Investasi Desa, DaerahTertinggal, dan yang diimplementasikan
diimplementasikan Transmigrasi jugamelakukan bimbingan teknis dibagi Jumlah NSPK pelayanan
dan supervisi atas pelaksanaan investasi Desa, Daerah
kegiatan/bantuan pelayanan investasi,serta
evaluasi dan pelaporan

NSPK bidang pelayanan investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi adalah ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
pemerintah pusat sebagai pedoman dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren
(bersaingan) serta menjadi kewenangan

- 141 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
pemerintahpusat dan untuk menjadi kewenangan Tertinggal, dan Transmigrasi Pelayanan Investasi
daerah di bidang pelayanan investasi Desa, Daerah yang ditetapkan dikali 100% Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. per tahun Tertinggal dan
Transmigrasi)
Kegiatan pelayanan investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi: Internal (Direktorat
Pelayanan Investasi
1. Pelayanan Informasi Potensi Investasi; Desa, Daerah
2. Fasilitasi Pelayanan Perijinan; Tertinggal dan
3. Fasilitasi Akses Permodalan;
4. Pengembangan Kewirausahaan Pelayanan

Investasi Desa, DaerahTertinggal, dan
Transmigrasi jugamelakukan bimbingan teknis
dan supervisi atas pelaksanaan
kegiatan/bantuan pelayanan investasi,serta
evaluasi dan pelaporan

3 Jumlah informasi investasi adalah salah satu cara dalam Jumlah informasi potensi
mengembangkan sumberdaya (uang/harta) dalam investasi desa, kawasan
jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan
di masa depan perdesaan, kawasan
potensi investasi desa, informasi potensi investasi desa, kawasan transmigrasi, dan daerah
kawasan perdesaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal per tahun
kawasan transmigrasi,
tertinggal adalah informasi tentang potensi
dan daerah tertinggal investasi terkait lokasi/kawasan dan produk

unggulan di desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi

4 Tingkat kepuasan Kepuasan atas Layanan informasi potensi Investasi Survey tingkat kepuasan
adalah kepuasan pelanggan atas layanan informasi pelanggan terhadap layanan
pelanggan terhadap potensi investasi oleh kementerian desa daerah

layanan informasi informasi potensi Investasi
potensi Investasi Desa, tertinggal dan transmigrasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan

- 142 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Transmigrasi pertahun Transmigrasi)

Daerah Tertinggal, dan Kriteria skor penilaian adalah: Internal (Direktorat
Transmigrasi sesuai Pelayanan Investasi
dengan Standar Sangat Baik =4 Desa, Daerah
Pelayanan Prima Baik =3 Tertinggal dan
Kurang Baik =2 Transmigrasi)
Tidak Baik =1

1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila pelaksanaan
prosedur pelayanan tidak sederhana, alur
berbelit-belit, Panjang dan tidak jelas,loket
terlalu banyak sehingga proses tidak efektif.

2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.

3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana,
tidak berbelit-belit tetapi masih perlu
diefektifkan.

4. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa

5 Tingkat kepuasan Kepuasan atas Layanan perijinan Investasi adalah Survey tingkat kepuasan
pelanggan terhadap layanan
pelanggan terhadap kepuasan pelanggan atas layanan perijinan perijinan Investasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan
layanan perijinan investasi oleh kementerian desa daerah tertinggal Transmigrasi pertahun
Investasi Desa, Daerah dan transmigrasi

Tertinggal, dan Kriteria skor penilaian adalah:
Transmigrasi sesuai
dengan Standar Sangat Baik = 4

Baik =3

- 143 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
Pelayanan Prima Kurang Baik = 2 Pelayanan Investasi
Tidak Baik = 1 Desa, Daerah
6 Persentase pelaku Jumlah pelaku usaha yang Tertinggal dan
usaha yang di fasilitasi 5. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila pelaksanaan difasilitasi untuk Transmigrasi)
prosedur pelayanan tidak sederhana, alur memperoleh modal dari bank
untuk mendapatkan berbelit-belit, Panjang dan tidak jelas,loket dan lembaga keuangan
permodalan terlalu banyak sehingga proses tidak efektif. lainnya dibagi dengan jumlah
total pelaku usaha dikali
6. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila seratus Persen
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.

7. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana,
tidak berbelit-belit tetapi masih perlu
diefektifkan.

8. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana
sehingga prosesnya mudah dan efektif.

wirausaha adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan
nilai tambah terhadap produk atau jasa melalui
transformasi, kreatifitas, inovasi, dan kepekaan terhadap
lingkungan sekitarnya, sehingga produk atau jasa tersebut
lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna
produk dan jasa

Pelaku usaha meliputi: (UMKM, Koperasi,Badan
usaha milik desa dan Badan usaha milik desa
bersama)

- 144 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
7 Persentase pelaku wirausaha adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan Jumlah pelaku usaha baru Pelayanan Investasi
usaha baru (startup nilai tambah terhadap produk atau jasa melalui (startup bisnis) yang Desa, Daerah
bisnis) yang transformasi, kreatifitas, inovasi, dan kepekaan terhadap dikembangkan dibagi total Tertinggal dan
dikembangkan lingkungan sekitarnya, sehingga produk atau jasa tersebut pelaku usaha dikali seratus Transmigrasi)
lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna persen
Internal (Direktorat
produk dan jasa Pelayanan Investasi
Desa, Daerah
wirausaha adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan Jumlah wirausaha sosial yang Tertinggal dan
Transmigrasi)
nilai tambah terhadap produk atau jasa melalui
transformasi, kreatifitas, inovasi, dan kepekaan terhadap dikembangkan dibagi total Internal (Direktorat
pelaku usaha dikali seratus Pelayanan Investasi
8 Persentase Jumlah lingkungan sekitarnya, sehingga produk atau jasa tersebut persen Desa, Daerah
wirausaha sosial yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna Tertinggal, dan
produk dan jasa Transmigrasi

dikembangkan Wirausaha sosial adalah wirausaha dengan misi sosial
wirausaha sosial adalah individu yang bervisi, kreatif,

berjiwa pengusaha, dan beretika, yang mampu

menciptakan inovasi sosial dan mampu mengubah sistem

yang ada di masyarakat

9 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan

monitoring dan pelaporan adalah laporan hasil evaluasi bidang Pelayanan Investasi

evaluasi dan program/kegiatan di bidang pelayanan investasi Desa, Daerah Tertinggal dan
pelaporan pelayanan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Transmigrasi mendukung
investasi Desa, Daerah Pengembangan Ekonomi dan
Tertinggal, dan Investasi dibandingkan
Transmigrasi dengan rencana
program/kegiatan Pelayanan

Investasi Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

yang tertuang dalam

dokumen rencana teknis

NO INDIKATOR KINERJA - 145 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL pembangunan Eknomi dan
Investasi dikali 100%
NAMA JABATAN
PARAF

- 146 -
e. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk
unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan
prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan

rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasaranadan
sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan
rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk unggulan,
pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan,
pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan
produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk unggulan,
pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan,
pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan
produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan
prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan
rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
4 Indikator Kinerja Utama :

- 147 -
IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Persentase Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi yang sudah
2 Terwujudnya produk unggulan Desa,Daerah mengembangkan produk unggulan
Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki
Persentase Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi yang telah
3 keunggulan berdaya saing meningkatkan nilai tambah produk unggulan

4 Persentase Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi yang telah
mengembangkan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan
5 Tersedianya NSPK Pengembangan Produk
Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Persentase Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi yang telah
mengembangkan pembiayaan produk unggulan
Transmigrasi
Jumlah NSPK Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah
6 Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Persentase NSPK Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan
7 pelaporan di bidang Pengembangan Produk
Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di
bidang Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Transmigrasi

- 148 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah Desa, Daerah Internal (Direktorat
1 Persentase Desa, Perdesaan termasuk desa, kawasan perdesaan, Tertinggal, danTransmigrasi Pengembangan
Daerah Tertinggal, dan kawasan transmigrasi dandaerah tertinggal. yang sudah mengembangkan Produk Unggulan
Transmigrasi yang produk unggulan dibagi Desa, Daerah
sudah Produk unggulan adalah produk yang potensial target dikali 100% Tertinggal dan
mengembangkan dikembangkan pada suatu wilayahdengan Transmigrasi)
produk unggulan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang
berorientasi pasar dan ramah lingkungan.
Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap
menghadapi persaingan global.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal
termasuk percepatan pembangunan daerah dengan
karakteristik wilayah tertentu

2 Persentase Desa, Peningkatan Nilai tambah produk unggulanmelalui Jumlah Desa, Daerah Internal (Direktorat
Pengembangan
Daerah Tertinggal, dan proses Pasca panen-pengolahan- pembiayaan- Tertinggal, dan Transmigrasi Produk Unggulan
Desa, Daerah
Transmigrasi yang telah pemasaran. yang telah meningkatkan Tertinggal dan
Transmigrasi)
meningkatkan nilai Hilirisasi adalah upaya pengembangan produk nilai tambah produk
tambah produk uggulan dari bahan baku (industri hulu) menjadi unggulan dibagi target dikali
unggulan industri yang mengolah bahanmenjadi barang jadi 100%

(industri hilir)

3 Persentase Desa, Produk unggulan adalah suatu barang atau jasa Jumlah Desa, Daerah Internal (Direktorat
Tertinggal, dan Transmigrasi Pengembangan Produk
Daerah Tertinggal,dan yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing yang telah mengembangkan Unggulan Desa,
rantai pasok dan rantai nilai Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi yang telah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam

mengembangkan rantai jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan

NO INDIKATOR KINERJA - 149 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Transmigrasi)
DEFINISI OPERASIONAL produk unggulan dibagi
pasok dan rantai nilai target dikali 100%
produk unggulan pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan
pasar, talenta masyarakat dan kelembagaan
penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya
manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi
sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi
tertentu.

Rantai Pasok (supply chain) adalah rangkaian
aliran barang/fisik, informasi dan proses yang
digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari
lokasi sumber (pemasok) ke lokasi tujuan
(pelanggan atau pembeli).

Rantai nilai (value chain) adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan suatu untuk menghasilkan
produk atau jasa untuk meningkatkan keuntungan
dan mengurangi biaya produksi serta
meningkatkan nilai ataupun pemanfaatan produk
ataupun jasa yang akan diproduksi.

4 Persentase Desa, Produk unggulan adalah suatu barang atau jasa Jumlah Desa, Daerah Internal (Direktorat

Daerah Tertinggal,dan yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing Tertinggal, dan Transmigrasi Pengembangan Produk

Transmigrasi yang telah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam yang telah mengembangkan Unggulan Desa,

mengembangkan jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pembiayaan produk unggulan Daerah Tertinggal dan

pembiayaan produk pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan dibagi target dikali 100% Transmigrasi)

unggulan pasar, talenta masyarakat dan kelembagaan

penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya

manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi

sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi

tertentu.

- 150 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
NSPK bidang Pengembangan Produk Unggulan Jumlah NSPK pelayanan Internal (Direktorat
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah investasi Desa, Daerah Pengembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang Tertinggal, dan Transmigrasi Produk Unggulan
ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman yang ditetapkan per tahun. Desa, Daerah
dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan Tertinggal dan
konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan Transmigrasi)
pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan
Jumlah NSPK daerah di bidang Pengembangan Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5 Pengembangan Produk Kegiatan Pengembangan Produk UnggulanDesa,
Unggulan Desa, Daerah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:

Tertinggal, dan 1. Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Transmigrasi yang Pengembangan Prasarana dan Sarana
Produksi, dan Pengembangan Teknologi
ditetapkan Produk Unggulan

2. Pengembangan prasarana dan sarana
produksi produk unggulan

3. Pengembangan teknologi produk unggulan

4. Pengembangan Rantai Pasok dan RantaiNilai
Produk Unggulan

5. Pengembangan Pembiayaan Produk
Unggulan Pengembangan Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
juga melakukan bimbingan teknis dan
supervisiatas pelaksanaan kegiatan/ bantuan
Pengembangan Produk Unggulan, serta

- 151 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Jumlah NSPK Pengembangan Internal (Direktorat
evaluasi dan pelaporan Produk Unggulan Desa, Pengembangan
Daerah Tertinggal, dan Produk Unggulan
NSPK bidang Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi yang Desa, Daerah
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah diimplementasikan dibagi Tertinggal dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang Jumlah NSPK Pengembangan Transmigrasi)
ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman Produk Unggulan Desa,
Persentase NSPK dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Tertinggal, dan
konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan Transmigrasi yang
Pengembangan Produk pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan ditetapkan dikali 100% per
6 Unggulan Desa, Daerah daerah di bidang Pengembangan Produk Unggulan tahun
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Tertinggal, dan Kegiatan Pengembangan Produk UnggulanDesa,
Transmigrasi yang Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:

diimplementasikan 1. Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pengembangan Prasarana dan Sarana
Produksi, dan Pengembangan Teknologi
Produk Unggulan

2. Pengembangan prasarana dan sarana
produksi produk unggulan

3. Pengembangan teknologi produk unggulan

4. Pengembangan Rantai Pasok dan RantaiNilai
Produk Unggulan

5. Pengembangan Pembiayaan Produk

Unggulan Pengembangan Produk Unggulan

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

juga melakukan bimbingan teknis dan

NO INDIKATOR KINERJA - 152 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat
7 Jumlah dokumen hasil bidang pengembangan Pengembangan
monitoring dan evaluasi supervisiatas pelaksanaan kegiatan/ bantuan produk unggulan Desa, Produk Unggulan
Pengembangan Produk Unggulan, serta Daerah Tertingga Pelayanan Desa, Daerah
dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan
Tertinggal dan Transmigrasi Transmigrasi)
Pengembangan Produk Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan mendukung Pengembangan
pelaporan adalah laporan hasil evaluasi Ekonomi dan Investasi
Unggulan Desa, Daerah program/kegiatan di bidang Pengembangan dibandingkan dengan
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan rencana program/kegiatan
Transmigrasi. pengembangan produk
unggulan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Tertinggal dan Transmigrasi
yang tertuang dalam
Transmigrasi dokumen rencana teknis
pembangunan Eknomi dan
Investasi dikali 100% per
tahun

NAMA - 153 - PARAF
JABATAN

- 154 -

f. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan
3 Fungsi pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan
jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan,
serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan
dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta
pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan strategi pemasaran.
pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan strategi pemasaran.
pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran.
pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan
produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 155 -
IKU DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASi

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya promosi produk unggulan Desa, Persentase promosi produk unggulanDesa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (termasuk product and region branding) yang
1 Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (termasuk diimplementasikan sesuai dengan perencanaan
product and region branding)

Meningkatnya volume produk unggulan yang Persentase Kenaikan Volume PenjualanProduk Unggulan Perdesaan
yang dipasarkan secara konvensional dan Platform digital
2 dapat dipasarkan baikditingkat pasar domestik
maupun Internasional

3 Tersedianya NSPK Promosi dan Pemasaran Jumlah NSPK Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

Transmigrasi Persentase NSPK Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan
4

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di
bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah
5 pelaporan di bidang Promosi dan Pemasaran
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Tertinggal, dan Transmigrasi

Transmigrasi

- 156 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase promosi Promosi Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, Jumlah promosi produk Internal (Direktorat

produk unggulan Desa, dan Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi unggulan dan kawasan Promosi dan

Daerah Tertinggal, dan pengembangan promosi Kawasan dan produk (termasuk product and region Pemasaran Produk

Transmigrasi (termasuk unggulan. branding) yang Unggulan Desa, Daerah

product and region Pemasaran adalah segala upaya untuk melakukan diimplementasikan sesuai Tertinggal, dan
branding) yang pemasaran suatu produk dan jasa secara dengan perencanaan dibagi Transmigrasi)
diimplementasikan konvensional maupun melalui infrastruktur e- dengan jumlah rencana
sesuai dengan commerce Platform dan marketplace. Pemasaran promosi produk unggulan
perencanaan bukan hanya untuk meningkatkan penjualan, tapi dan kawasan (termasuk
juga termasuk promosi produk dan jasa baru, product and region branding)
branding, dan membina hubungan dengan target dikali 100%

pelanggan.

2 Persentase Kenaikan Pemasaran Produk Unggulan Perdesaan adalah Volume Penjualan Produk Internal (Direktorat
Volume Penjualan kegiatan yang meliputi : Unggulan Perdesaan yang Promosi dan
Produk Unggulan dipasarkan secara Pemasaran Produk
Perdesaan yang • Pengembangan strategi pemasaran; konvensional dan Platform Unggulan Desa, Daerah
dipasarkan secara digital dikurangi Volume Tertinggal, dan
konvensional dan • Pengembangan jaringan dan kerjasama Penjualan Produk Unggulan Transmigrasi)
Platform digital pemasaran; Perdesaan yang dipasarkan
secara konvensional dan
• Pengembangan pemasaran digital Platform digital dibagi target
(infrastruktur e-commerce Platform dan dikali 100%
marketplace)

Pemasaran melalui Platform digital adalah segala
upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk

- 157 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
dan jasa melalui media internet. Promosi dan
Pemasaran Produk
Pemasaran dalam internet marketing bukan hanya Unggulan Desa, Daerah
untuk meningkatkan penjualan, tapi juga termasuk Tertinggal, dan
promosi produk dan jasa baru, branding, dan Transmigrasi)
membina hubungan dengan pelanggan.

NSPK bidang Promosi dan Pemasaran Produk Jumlah NSPK Promosi dan
Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Pemasaran Produk Unggulan
Transmigrasi adalah ketentuan peraturan Desa, Daerah Tertinggal, dan
perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Transmigrasi yang ditetapkan
pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan per tahun.
urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta
Jumlah NSPK Promosi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk
dan Pemasaran Produk menjadi kewenangan daerah di bidang Promosidan
3 Unggulan Desa, Daerah Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Tertinggal, dan Transmigrasi.
Transmigrasi yang
ditetapkan Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
meliputi:

1. Pengembangan Strategi Pemasaran
2. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama

Pemasaran
3. Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk

Unggulan
4. Pengembangan pemasaran produk unggulan

Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga
melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kegiatan/bantuan Promosi dan

- 158 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
Pemasaran Produk Unggulan, serta evaluasi dan Promosi dan
pelaporan Pemasaran Produk
Unggulan Desa, Daerah
NSPK bidang Promosi dan Pemasaran Produk Jumlah NSPK Promosi dan Tertinggal, dan
Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi)
Transmigrasi adalah ketentuan peraturan Desa, Daerah Tertinggal, dan
perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah Transmigrasi yang
pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan diimplementasikan dibagi
urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta Jumlah NSPK Promosi dan
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk Pemasaran Produk Unggulan
menjadi kewenangan daerah di bidang Promosidan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Transmigrasi yang
Tertinggal, dan Transmigrasi. ditetapkan dikali 100% per

4 Persentase NSPK Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk tahun
Promosi dan Pemasaran Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan

Produk Unggulan Desa, Transmigrasi meliputi:

Daerah Tertinggal, dan 1. Pengembangan Strategi Pemasaran

Transmigrasi yang 2. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama

diimplementasikan Pemasaran

3. Pengembangan Promosi Kawasan dn Produk

Unggulan

4. Pengembangan pemasaran produk unggulan

Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga
melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kegiatan/bantuan Promosi dan
Pemasaran Produk Unggulan, serta evaluasi dan
pelaporan

NO INDIKATOR KINERJA - 159 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

5 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat
bidang yang mendukung Promosi dan
monitoring dan pelaporan adalah laporan hasil evaluasi pengembanngan Ejkonmi Pemasaran Produk
dan investasi dibandingkan Unggulan Desa, Daerah
evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang Promosi dan dengan rencana Tertinggal, dan
program/kegiatan bidang Transmigrasi)
di bidang Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Pengembangan Sosial
Budaya dan Lingkungan yang
Pemasaran Produk Tertinggal, dan Transmigrasi. tertuang dalam dokumen
dokumen rencana teknis
Unggulan Desa, Promosi mencakup Promosi Kawasan/lokasi dan pembangunan Desa dan
Daerah Tertinggal, promosi produk unggulan Perdesaan dikali 100%
dan Transmigrasi

NAMA JABATAN PARAF

DIREKTORAT JENDERAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 148 -

4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2 Tugas
: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian percepatan
pembangunan daerah tertinggal.

3 Fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan
daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal,
penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah
khusus;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan
daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal,
penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal, penyerasian pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta penyerasian pembangunan daerah
khusus;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program percepatan
pembangunan daerah tertinggal, penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan
daerah tertinggal, penyerasian pembangunan prasarana dan sarana daerah tertinggal,
penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta
penyerasian pembangunan daerah khusus;

4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
5)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 149 -
IKU DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Persentase afirmasi program/kegiatan hasil koordinasi internal dan
Pembangunan Daerah Tertinggal eksternal K/L/D/M dalam dokumen perencanaan PPDT yang
diimplementasikan

Terwujudnya Direktorat Jendral Pembangunan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan PembangunanDaerah
2 Daerah Tertinggal yang bersih, akuntabel dan Tertinggal

berkinerja tinggi

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi
3 kapasitas organisasi Direktorat Jenderal Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup
4 pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal yangditindaklanjuti (Sistem
Internal Pemerintah (APIP) Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

- 150 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (laporanHasil
1 Persentase afirmasi Jumlah program/kegiatan hasil koordinasi internal Realisasi afirmasi evaluasi implementasi
RAN PPDT dari
program/kegiatan hasil dan eksternal K/L/D/M yang disepakati dan program/kegiatan internaldan Direktorat Penyerasian
Rencana)
koordinasi internal dan dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan eksternal KDPDTT (K/L/D/M)

eksternal K/L/D/M anggaran adalah dokumen perencanaan dan di daerah tertinggal

dalamdokumen anggaran yang dialokasikan oleh internal dan dibandingkan dengan rencana

perencanaan PPDT yang eksternal KDPDTT (K/L/D/M) untuk percepatan program/kegiatan yang

diimplementasikan pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen tertuang dalam dokumen

perencanaan PPDT ( RAN dan STRANAS PPDT). perencanaan PPDT dikali

Percepatan pembangunan daerah tertinggal 100%.

termasukpercepatan pembangunan daerah dengan

karakteristik wilayah tertentu.

Dokumen perencanaan PPDT meliputi:

1. Bidang penyerasian rencana dan program
percepatan pembangunan daerah tertinggal,

2. Bidang penyerasian pembangunan sosial
budaya dan kelembagaan daerah tertinggal,

3. .Bidang penyerasian pembangunan prasarana
dan sarana daerah tertinggal,

4. Bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan daerah tertinggal, serta

5. Bidang penyerasian pembangunan daerah
khusus

NO INDIKATOR KINERJA - 151 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (APIP)
Nilai hasil evaluasi atas
2 Nilai SAKIP Direktorat Nilai SAKIP Direktorat JenderalPembangunan implementasi SAKIP
Jenderal Percepatan DaerahTertinggal adalah hasil Evaluasi APIP atas Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan
Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal. Perdesaan.

3 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Direktorat Eksternal (APIP)
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Jenderal Pembangunan
Pelaksanaan Reformasi diperolehdari hasil evaluasi oleh APIP atas Daerah Tertinggal dibagi nilai
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi maksimal PMPRB pada tahun
Direktorat Jenderal Birokrasi. berjalan dikali 100%.
Pembangunan Daerah
Tertinggal

4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi TLHP yang Internal (Laporan
Tindak Lanjut
rekomendasi hasil lanjutyang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditindaklanjuti dibagi total Rekomendasi Temuan
Hasil Pemeriksaan
pemeriksaan eksternal dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi rekomendasi TLHP dikali Eksternal dan APIP dari
Sesditjen)
dan APIP lingkup Ditjen hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik 100%.

Pembangunan Daerah keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal.

Tertinggal yang

ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal

dan Kepatuhan

terhadap Perundang-

undangan)

NAMA - 152 - PARAF
JABATAN

- 153 -

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit
organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

3 Fungsi : 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat
Jenderal;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal;
3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
Direktorat Jenderal; dan
6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.
4 Indikator Kinerja Utama :

- 154 -
IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

1 Birokrasi(PMPRB) di Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasidan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
2 kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan Daerah lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun
Tertinggal

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal
3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti

pengembangan kompetensi per tahun

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN

4 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

5 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah
Terwujudnya Direktorat Jenderal Percepatan Tertinggal

6 Pembangunan Daerah Tertinggalyang bersih, Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat
akuntabel dan berkinerja tinggi Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

7 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

- 155 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Percepatan Pembangunan
9 Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Daerah Tertinggal atas dukungan manajemen

Tertinggal yang berkualitas

10 Tersedianya dokumen rencana Percepatan Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan
Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal yang ditetapkan

- 156 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Direktorat Eksternal (APIP)
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Jenderal Pembangunan
PelaksanaanReformasi diperolehdari hasil evaluasi oleh APIP atas Daerah Tertinggal dibagi nilai
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi maksimal PMPRB padatahun
Direktorat Jenderal Birokrasi berjalan dikali 100%
Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sesditjen
Pimpinan Tinggi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Tinggi dan Pejabat Pembangunan Daerah
Pejabat Administrasidi Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengikuti Administrasi di Lingkungan Tertinggal)
lingkungan Direktorat pengembangan kompetensi selama 20 jam Direktorat Jenderal
Jenderal Percepatan pelajaran perorang per tahun. Percepatan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah Tertinggal yang
Tertinggal yang Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara mengikuti pengembangan
mengikuti lainmelalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kompetensi pada tahun yang
pengembangan kursus, dan penataran bersangkutan dibagi jumlah
kompetensi per tahun pejabat pimpinan tinggi dan
pejabat administrasi pada
tahun yang bersangkutan
dikali 100%

3 Persentase Pejabat Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jumlah Pejabat fungsional di Internal (Sesditjen
fungsional di JenderalPercepatan Pembangunan Daerah Lingkungan Direktorat Pembangunan Daerah
Tertinggal yang mengikuti pengembangan Jenderal Percepatan
lingkungan Direktorat

NO INDIKATOR KINERJA - 157 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Tertinggal)
DEFINISI OPERASIONAL Pembangunan Daerah
JenderalPercepatan Tertinggal yang mengikuti Internal (Tim Penilai
Pembangunan Daerah kompetensi selama 20 jampelajaran per orang per pengembangan kompetensi PIPK UKE I) dan
Tertinggal yang tahun. pada tahun yang Eksternal (APIP)
mengikuti Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara bersangkutan dibagi jumlah
pengembangan lainmelalui pendidikan dan pelatihan, seminar, pejabat fungsional pada
kompetensi per tahun kursus, dan penataran. tahun yang bersangkutan
dikali 100%
4 Opini atas Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai
internal atas Laporan SAP adalah laporan di bidang keuangan yang Opini atas Penyajian Laporan
Keuangan dan BMN memuat: Keuangan dan BMNDirektorat
Direktorat Jenderal Jenderal Percepatan
Percepatan 1. Neraca Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah 2. Laporan Operasional (LO) Tertinggal berdasarkan
Tertinggal berdasarkan 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE) Standar Akuntansi Pemerintah
StandarAkuntansi 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta (SAP)dari hasil evaluasi Aparat
Pemerintah (SAP) dari Pengawas Intern Pemerintah
hasil evaluasi Aparat laporan di bidang BMN yang memuat: (APIP)/Tim Penilai PIPK UKEI
Pengawas Intern 1. Neraca per tahun
Pemerintah (APIP)/Tim 2. Laporan Barang Intrakomtable
Penilai PIPK UKE I 3. Laporan Barang Ekstrakomtable
4. Laporan Barang Intrakomtable dan

Ekstrakomtable
5. Laporan Barang Persediaan
6. Laporan Kondisi Barang
7. Laporan Penyusutan BMN
8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN

NO INDIKATOR KINERJA - 158 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (APIP)
implementasi SAKIP Eksternal (Kementerian
Penilaian pengendalian internal atas Direktorat Jenderal Keuangan)
Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan Percepatan Pembangunan
oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I Daerah Tertinggal dari APIP
Kriteria penilaian : Nilai hasil evaluasi atas
1. Pengendalian Internal Efektif (PIE); Pelaksanaan Rencana Kerja
2. Pengendalian internal efektif dengan dan Anggaran Direktorat
pengecualian (PIEDP); Jenderal Percepatan
3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE) Pembangunan Daerah
Tertinggal per tahun
5 Nilai SAKIP Direktorat Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat
JenderalPercepatan JenderalPercepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Pembangunan Daerah
Tertinggal

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja
Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan
Kerja dan Anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan
Direktorat Jenderal ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Percepatan berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi
Pembangunan Daerah kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari
Tertinggal Kementerian Keuangan RI.

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran
menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal;

NO INDIKATOR KINERJA - 159 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (Kementerian
Keuangan)
3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;
4. Pencapaian keluaran; dan
5. Efisiensi

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai atas Indikator Kinerja
Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran
Anggaran Direktorat anggaran yang memuat 13 indikator dan Direktorat Jenderal
Jenderal Percepatan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan Percepatan Pembangunan
Pembangunan Daerah pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, Daerah Tertinggal per tahun
Tertinggal serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
IKPA meliputi 13 indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),

2. Data kontrak (bobot nikai 15%),

3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),

4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),

5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),

6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),

8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),

9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),

10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot
nilai 5%),

NO INDIKATOR KINERJA - 160 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL

11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot
nilai 5%),

12. pagu minus (bobot nilai 5%),
13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)

8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Tingkat penerapan Eksternal (APIP)
pengendalian intern Level 0: Belum ada SPIP pengendalian internDirektorat
Direktorat Jenderal Level 1 : Rintisan SPIP Jenderal Percepatan
Percepatan Level 2: Berkembang Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Level 3 : Terdefinisi Tertinggal pertahun
Tertinggal Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

9 Tingkat kepuasan Penilaian kepuasan penguna layanan/ pegawai Hasil survey kepuasan Internal (Sesditjen
aparatur lingkup internallingkup Ditjen Percepatan Pembangunan aparatur lingkup Direktorat Pembangunan Daerah
Direktorat Jenderal Daerah Tertinggal terhadap kualitas layanan Ditjen Jenderal Percepatan Tertinggal)
Percepatan PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal pada Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah tahun yang bersangkutan. Tertinggal per tahun
Tertinggal atas
pelayanan teknis dan Kriteria skor penilaian adalah:
dukungan manajemen
Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1

NO INDIKATOR KINERJA - 161 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah bahan kebijakan dan Internal (sesditjen
10 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan regulasi Percepatan Percepatan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun Tertinggal yang ditetapkan Tertinggal)
pada tahun yang
Pembangunan Daerah mengacu pada STRANAS. bersangkutan

Tertinggal yang Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan
ditetapkan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

a. Kesepakatan Kerja sama;
b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal

PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal
Tahun 2020-2024
c. Rencana Strategis Sekretaris Direktorat
JenderalPercepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Tahun 2020-2024;
d. dll

NAMA JABATAN PARAF

- 162 -

b. Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
3 Fungsi penyerasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal tertinggal.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan
sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan
prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan,
serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial
budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan
prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan,
serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program
pembangunan social budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program
pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah
khusus; dan

4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 163 -
IKU DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal
1 Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai

dengan dokumen Perencanaan PPDT

2 Keserasian rencana dan program Percepatan Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang
Pembangunan Daerah Tertinggal dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan
PPDT

3 Jumlah dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

4 Tersedianya dokumen rencana Percepatan Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Pembangunan
Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal yang ditetapkan

- 164 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Realisasi afirmasi rencana Internal ( Direktorat
rencana Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di program/kegiatan Unit Kerja Penyerasian Rencana
program/kegiatan Unit daerah tertinggal adalah jumlah rencana Internal Kemendesa PDTT di dan Program Percepatan
Kerja Internal program/kegiatan hasil koordinasi dengan Unit daerah tertinggal Pembangunan Daerah
Kemendesa PDTT yang Kerja Internal Kemendesa PDTT dalam rangka dibandingkan dengan Tertinggal)
dialokasikan di daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai rencana program/kegiatan
tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS yang tertuang dalam
dengan dokumen PPDT) yang meliputi: dokumen Perencanaan PPDT
Perencanaan PPDT dikali 100%
1. Pembangunan Sosial Budaya dan
Kelembagaan;

2. Pembangunan Prasarana dan Sarana;

3. Pemanfaatan SDA dan Lingkungan; dan

4. Pembangunan Daerah Khusus

2 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan K/L/M yang Realisasi afirmasi rencana Internal ( Direktorat
rencana dialokasikan di daerah tertinggal adalah jumlah program/kegiatan K/L/M di Penyerasian Rencana
program/kegiatan rencana program/kegiatan hasil koordinasi dengan daerah tertinggal yang dan Program Percepatan
K/L/D/Myang K/L/M dalam rangka mendukung percepatan tertuang di dalam dokumen Pembangunan Daerah
dialokasikan di daerah pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan Perencanaan PPDT dikali Tertinggal) dan
tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT (RAN dan STRANAS 100% eksternal (K/L/D/M
dengan dokumen PPDT), yang meliputi: terkait)
Perencanaan PPDT
1. Pembangunan Sosial Budaya dan
Kelembagaan;

- 165 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

2. Pembangunan Prasarana dan Sarana;

3. Pemanfaatan SDA dan Lingkungan; dan

4. Pembangunan Daerah Khusus

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan Jumlah dokumen hasil Internal ( Direktorat
evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal monitoring dan evaluasi Penyerasian Rencana
penyelenggaraan adalah laporan hasil evaluasi setiap tahun atas: afirmasi dan status dan Program Percepatan
Percepatan perkembangan daerah Pembangunan Daerah
PembangunanDaerah 1. Capaian target IPM Daerah Tertinggal, tertinggal per tahun Tertinggal) dan
Tertinggal Eksternal ( Bappenas,
2. Capaian target penurunan jumlah penduduk Kemenko PMK,
miskin di Daerah Tertinggal, Kemendagri, BPS, dan
K/L/D/M terkait)
3. Afirmasi Internal Kementerian dengan
mengacu pada dokumen RAN dan STRANAS
PPDT,

4. Afirmasi K/L/D/M di daerah tertinggal,
dengan mengacu pada dokumen RAN dan
STRANAS PPDT,

5. Capaian nilai indeks 62 Daerah Tertinggal,

6. Capaian pembinaan DT Entas.

4 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Direktorat
regulasi Percepatan Penyerasian Rencana
dan regulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun Pembangunan Daerah dan Program Percepatan
Tertinggal yang disahkan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah mengacu pada STRANAS sesuai dengan peraturan Tertinggal)
perundang-undangan pada
Tertinggal yang Bahan kebijakan dan regulasi Percepatan
ditetapkan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari: