Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

- 166 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

a. Rencana Aksi Nasional Percepatan tahun yang bersangkutan
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020,
2021, 2022, 2023 dan 2024 yang ditetapkan;

b. Kesepakatan Penyerasian Rencana dan
Program PPDT yang disahkan;

c. Reviu PP No. 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

d. Rancangan Peraturan Presiden mengenai
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2025-
2029;

e. Reviu dan Revisi Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi mengenai Indikator dan Sub
Indikator Daerah Tertinggal;

f. Peraturan Menteri mengenai tata cara
Pemantauan dan Evaluasi Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal;

g. Pembinaan Daerah Tertinggal yang Sudah
Terentaskan;

h. dll.

NAMA - 167 - PARAF
JABATAN

- 168 -

c. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyerasian pembangungan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal.

3 Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan
kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian
pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan
pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan,
penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan
kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan
menengah di daerah tertinggal;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan
kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian
pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan
pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal; dan
4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
4 Indikator Kinerja Utama :

- 169 -
IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan pada Unit

1 Kerja Internal Kemendesa PDTT bidang Sosial Budaya dan
kelembagaan yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan

Keserasian pelaksanaan pembangunan sosial dokumen perencanaan PPDT

budaya dan kelembagaan daerah tertinggal

Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan pada

2 K/L/D/M bidang Sosial Budaya dan kelembagaan yang dialokasikan di

daerah tertinggal sesuai dengan dokumen Perencanaan PPDT

3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaporan di bidang Penyerasian Pembangunan Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan

Sosial Budaya dan Kelembagaan

- 170 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Realisasi afirmasi rencana Internal (Direktorat
program/kegiatan Unit Internal Kemendesa PDTT bidang Sosial Budaya program/kegiatan Unit Kerja Penyerasian
Kerja Internal dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah Internal Kemendesa PDTT Pembanguan Sosial
Kementerian Desa, tertinggal , adalah jumlah rencana bidang Sosial Budaya dan Budaya dan
Pembangunan Daerah program/kegiatan hasil koordinasi dengan Unit kelembagaan di daerah Kelembagaan)
Tertinggal, dan Kerja Internal Kemendesa PDTT untuk percepatan tertinggal dibandingkan
Transmigrasi bidang pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen dengan rencana
Sosial Budaya dan perencanaan PPDT ( RAN dan STRANAS PPDT) program/kegiatan yang
kelembagaan yang (untuk lokus-lokus yang beririsan antar wilayah tertuang dalam dokumen
dialokasikan di daerah prioritas bidang), meliputi penyerasian perencanaan PPDT dikali
tertinggal yang pembangunan modal sosial dan kelembagaan, 100%
direalisasikan sesuai penyerasian pembangunan modal budaya,
dengan dokumen penyerasian pembangunan kesehatan, gizi
perencanaan PPDT keluarga dan masyarakat serta penyerasian
pembangunan pelayanan, pendidikan dasar dan
menengah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal
termasuk percepatan pembangunan daerah
dengan karakteristik wilayah tertentu.

Daerah khusus adalah kawasan perbatasan pulau-
pulau kecil dan pulau terluar dan kawasan
strategis di daerah tertinggal

NO INDIKATOR KINERJA - 171 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

2 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Realisasi afirmasi K/L/D/M Internal (Direktorat
program/kegiatan Internal Kemendesa PDTT bidang Sosial Budaya di daerah tertinggal dalam Penyerasian
K/L/D/M bidang Sosial dan kelembagaan yang dialokasikan di daerah bidang sosial budaya dan Pembanguan Sosial
Budaya dan tertinggal adalah jumlah rencana kelembagaan sesuai dengan Budaya dan
kelembagaan yang program/kegiatan hasil koordinasi dengan Unit dokumen perencanaan PPDT Kelembagaan) dan
dialokasikan di daerah Kerja Internal Kemendesa PDTT untuk percepatan dibagi dengan jumlah seluruh eksternal ( K/L/D/M
tertinggal yang pembangunan daerah tertinggal sesuai dokumen rencana afirmasi dalam terkait)
direalisasikan sesuai perencanaan PPDT ( RAN dan STRANAS PPDT) dokumen perencanaan PPDT
dengan dokumen (untuk lokus-lokus yang beririsan antar wilayah dikali 100%
Perencanaan PPDT prioritas bidang), meliputi penyerasian
pembangunan modal sosial dan kelembagaan,
penyerasian pembangunan modal budaya,
penyerasian pembangunan kesehatan, gizi
keluarga dan masyarakat serta penyerasian
pembangunan pelayanan, pendidikan dasar dan
menengah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal
termasuk percepatan pembangunan daerah
dengan karakteristik wilayah tertentu.

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat
bidang Penyerasian Penyerasian
monitoring dan evaluasi pelaporan adalah laporan hasil evaluasi Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial
dan Kelembagaan yang Budaya dan
dan pelaporan di bidang program/kegiatan di bidang Penyerasian mendukung PPDT Kelembagaan)
dibandingkan dengan
Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan rencana program/kegiatan
bidang Penyerasian
Pembangunan Sosial yang mendukung percepatan pembangunan Pembangunan Sosial Budaya

Budaya dan daerah tertinggal sesuai dokumen

Kelembagaan p e r e n c a n a a n percepatan pembangunan

daerah tertinggal

NO INDIKATOR KINERJA - 172 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
dan Kelembagaan yang
NAMA JABATAN tertuang dalam dokumen
Perencanaan PPDT dikali
100% per tahun

PARAF

- 173 -

d. Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian
3 Fungsi pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal tertinggal.

: 1) Perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana
transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya
dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi,
dan lingkungan daerah tertinggal;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana
transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya
dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi,
dan lingkungan daerah tertinggal;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan
prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana
sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana
permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal; dan

4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 174 -
IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan pada Unit
Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Keserasian pelaksanaan pembangunan prasarana dan Transmigrasi bidang prasarana dan sarana yang dialokasikan di
dan sarana daerah tertinggal
daerah tertinggal sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
2
Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan pada
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan K/L/D/M di daerah tertinggal dalam bidang prasarana dan sarana
3 pelaporan di bidang Penyerasian Pembangunan
yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen
Sarana dan Prasarana perencanaan PPDT

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang
Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

- 175 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (Direktorat
Penyerasian
1 Persentase afirmasi Percepatan Pembangunan prasarana dan sarana di Jumlah realisasi afirmasiUnit Pembangunan
Prasarana dan Sarana)
rencana Daerah Tertinggal yang tertuang dalam dokumen Kerja Internal Kementerian
Internal (Direktorat
program/kegiatan Unit perencanaan PPDT meliputi penyerasian Desa, Pembangunan Daerah Penyerasian
Pembangunan
Kerja Internal pembangunan prasarana dan sarana transportasi, Tertinggal, dan Transmigrasi Prasarana danSarana)
dan Eksternal
Kementerian Desa, energi, dan air, penyerasian pembangunan bidang prasarana dan sarana (K/L/D/M terkait

Pembangunan Daerah prasarana dan sarana sosial budaya dan sesuai dengan dokumen

Tertinggal, dan kelembagaan, penyerasian pembangunan perencanaan PPDT dibagi

Transmigrasi bidang prasarana dan sarana komunikasi dan informatika, dengan jumlah seluruh

prasarana dan sarana penyerasian pembangunan prasarana dan sarana rencana afirmasi dalam

yang dialokasikan di permukiman, sanitasi dan lingkungan. dokumen perencanaan PPDT

daerah tertinggal sesuai Rencana indikatif pembangunan prasarana dan dikali 100%
dengan dokumen sarana berdasarkan dokumen perencanaan yang
perencanaan PPDT diimplementasikan per tahun.

2 Persentase afirmasi Dokumen Perencanaan Pembangunan prasarana Jumlah realisasi afirmasi
K/L di daerah tertinggal
program/kegiatan yang dan sarana adalah RAN dan STRANAS PPDT. dalam bidang prasarana
dan sarana sesuai dengan
direalisasikan pada Percepatan pembangunan daerahtertinggal dokumen perencanaan
K/L/D/M di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah PPDT dibagi dengan jumlah
tertinggal dalam bidang dengan karakteristik wilayah tertentu. seluruh rencana afirmasi
prasarana dan sarana dalam dokumen
perencanaan PPDT dikali
yang dialokasikan di Rencana indikatif pembangunan prasarana dan 100%

daerah tertinggal sesuai sarana berdasarkandokumen perencanaan yang

dengan dokumen diimplementasikan per tahun.

perencanaan PPDT Dokumen Perencanaan Pembangunan prasarana

dan sarana adalah RAN dan STRANAS PPDT.

NO INDIKATOR KINERJA - 176 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat
bidang Penyerasian Penyerasian
monitoring dan evaluasi pelaporan adalah laporan hasil evaluasi Pembangunan Sarana dan Pembangunan
Prasarana yang mendukung Prasarana danSarana)
dan pelaporan di bidang program/kegiatan di bidang Penyerasian PPDT dibandingkan dengan
rencana program/kegiatan
Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana yang bidang Penyerasian
Pembangunan Sarana dan
Pembangunan Sarana mendukung percepatan pembangunan daerah Prasarana yang tertuang
dalam dokumen Perencanaan
dan Prasarana tertinggal sesuai dokumen p e r e n c a n a a n PPDT dikali 100% per tahun

percepatan pembangunan daerah tertinggal

NAMA JABATAN PARAF

- 177 -
e. Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
2 Tugas
3 Fungsi : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyerasian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal tertinggal.
4 Indikator Kinerja Utama
: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam
terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian
pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan
pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan,
penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan
kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan
lingkungan daerah tertinggal;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam
terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian
pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan
pengelolaan lingkungan daerah tertinggal; dan

4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.
:

- 178 -
IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase rencana program/kegiatan yang direalisasikan pada Unit
Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
1 Transmigrasi bidang Penyerasian pemanfaatanSDA dan lingkungan
yang dialokasikan di daerah tertinggal sesuai dengan dokumen

Keserasian pelaksanaan pemanfaatan SDAdan perencanaan PPDT

pelestarian lingkungan daerah tertinggal

Persentase program/kegiatan yang direalisasikan pada K/L/D/M di
daerah tertinggal dalam bidang pemanfaatan SDA dan pelestarian
2 lingkungan yang dialokasikan didaerah tertinggal sesuai dengan

dokumen perencanaan PPDT

3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaporan di bidang Penyerasian Pemanfatan Penyerasian Pemanfatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- 179 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENYERASIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal ( Direktorat
Penyerasian dan
1 Persentase rencana Pembangunan pemanfaatan SDA dan pelestarian Jumlah realisasi afirmasiUnit Pemanfaatan SDA dan
Lingkungan)
program/kegiatan yang lingkungan daerah tertinggal diluar daerah khusus Kerja Internal Kementerian
Internal ( Direktorat
direalisasikan pada Unit yang tertuang dalam dokumen perencanaan PPDT Desa, Pembangunan Daerah Penyerasian dan
Pemanfaatan SDA dan
Kerja Internal (RAN dan STRANAS PPDT) meliputi penyerasian Tertinggal, dan Transmigrasi Lingkungan) eksternal
(K/L/D/M terkait)
Kementerian Desa, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, bidang pemanfaatan SDA dan

Pembangunan Daerah penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non- pelestarian lingkungan sesuai

Tertinggal, dan terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, dengan dokumen

Transmigrasi bidang penyerasia adaptasi iklim dan pengelolaan perencanaan PPDT dibagi

Penyerasian lingkungan. dengan jumlah seluruh

pemanfaatanSDA dan Rencana indikatif pembangunan pemanfaatan SDA rencana afirmasidalam
lingkungan yang dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal dokumen perencanaan PPDT
dialokasikan di daerah berdasarkan dokumen perencanaan yang dikali 100%.
tertinggal sesuai dengan diimplementasikan per tahun.
dokumen perencanaan

PPDT Dokumen Perencanaan Pembangunanpemanfaatan

SDA dan pelestarian lingkungan daerah tertinggal

2 Persentase adalah Stranas PPDT, RAN PPDT. Jumlah realisasi afirmasi

program/kegiatan yang Percepatan pembangunan daerahtertinggal K/L/M di daerah tertinggal
direalisasikan pada termasuk percepatan pembangunan daerah dalambidang pemanfaatan
K/L/D/M di daerah dengan karakteristik wilayah tertentu. SDA dan pelestarian
tertinggal dalam bidang lingkungan sesuai dengan

pemanfaatan SDA dan dokumen perencanaan PPDT

pelestarian lingkungan dibagi dengan jumlah seluruh

yang dialokasikan di rencana afrmasidalam

daerah tertinggal sesuai dokumen perencanaan PPDT

dengan dokumen dikali 100%.

NO INDIKATOR KINERJA - 180 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

perencanaan PPDT

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal ( Direktorat
bidang Penyerasian Penyerasian dan
monitoring dan evaluasi pelaporan adalah laporan hasil evaluasi Pemanfatan Sumber Daya Pemanfaatan SDA dan
Alam dan Lingkungan yang Lingkungan)
dan pelaporan di bidang program/kegiatan di bidang Penyerasian mendukung PPDT
dibandingkan dengan
Penyerasian Pemanfatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan rencana program/kegiatan
bidang Penyerasian
Pemanfatan Sumber yang mendukung percepatan pembangunan Pemanfatan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan yang
Daya Alam dan daerah tertinggal sesuai dokumen tertuang dalam dokumen
Perencanaan PPDT dikali
Lingkungan p e r e n c a n a a n percepatan pembangunan 100% per tahun

daerah tertinggal

NAMA JABATAN PARAF

- 181 -

f. Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian
3 Fungsi pembangunan daerah khusus khusus.

: 1) Penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan,
penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan
kawasan strategis di daerah tertinggal;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian
pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis
di daerah tertinggal;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan,
penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan
kawasan strategis di daerah tertinggal; dan

4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja :
Utama

- 182 -
IKU DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan di Unit
1 Kerja Internal Kemendesa PDTT yang dialokasikan di daerah Khusus
sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT
Terwujudnya Penyerasian Pembangunan

Daerah Khusus Persentase afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan pada

2 K/L/D/M yang dialokasikan di daerah Khusus sesuai dengan dokumen
perencanaan PPDT

3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaporan di bidang Penyerasian Pembangunan Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

Daerah Khusus

- 183 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU

DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
1 Persentase afirmasi Afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan di Realisasi afirmasi rencana Penyerasian
program/kegiatan Unit Kerja Pembangunan Daerah
program/kegiatan yang Unit Kerja Internal Kemendesa PDTT yang Internal Kemendesa PDTT Khusus)
yang dialokasikan di Daerah
direalisasikan di Unit dialokasikan di daerah Khusus sesuai dengan Khusus di daerah tertinggal
dibandingkan dengan
Kerja Internal dokumen perencanaan PPDT meliputi : rencana program/kegiatan
yang tertuang dalam
Kemendesa PDTT yang 1.Bidang Pembangunan Sosial budaya dan dokumen perencanaan PPDT
dialokasikan di daerah kelembagaan, dikali 100%
Khusus sesuai dengan

dokumen perencanaan 2.Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana,

PPDT 3.Bidang Pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan

Daerah khusus adalah kawasan perbatasan, pulau-
pulau kecil dan pulau terluar, dan kawasan
strategis di daerah tertinggal.

Daerah Perbatasan adalah daerah yang berbatasan
langsung dengan perbatasan suatu negara.

Pulau-pulau kecil dan pulau terluar adalau pulau
dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000
km2 beserta kesatuan ekosistemnya dan pulau
yang memiliki titik- titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai dengan hukum internasional.

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan

- 184 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau
lingkungan

Dokumen Perencanaan Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal (RAN dan STRANAS PPDT)
adalah dokumen perencanaan.

2 Persentase afirmasi Afirmasi program/kegiatan yang direalisasikan di Realisasi afirmasi rencana Internal (Direktorat
program/kegiatan K/L/D/M Penyerasian
program/kegiatan yang K/L/D/M yang dialokasikan di daerah Khusus yang dialokasikan di Daerah Pembangunan Daerah
Khusus di daerah tertinggal Khusus) dan Eksternal
direalisasikan pada sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT dibandingkan dengan (K/L/D/M)
rencana program/kegiatan
K/L/D/M yang meliputi : yang tertuang dalam
dokumen perencanaan PPDT
dialokasikan di daerah 1.Bidang Pembangunan Sosial budaya dan dikali 100%
Khusus sesuai dengan kelembagaan,
dokumen perencanaan

PPDT 2.Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana,

3.Bidang Pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan

Daerah khusus adalah kawasan perbatasan pulau-
pulau kecil dan pulau terluar dan kawasan
strategis di daerah tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal
termasuk percepatan pembangunan daerah
dengan karakteristik wilayah tertentu.

Daerah khusus adalah kawasan perbatasan pulau-
pulau kecil dan pulau terluar dan kawasan
strategis di daerah tertinggal

Daerah Perbatasan adalah daerah yang berbatasan

- 185 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

langsung dengan perbatasan suatu negara.

Daerah pulau-pulau kecil dan pulau terluar adalau
pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya dan
pulau yang memiliki titik- titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai dengan hukum internasional.

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau
lingkungan

Dokumen Perencanaan Percepatan pembangunan
Daerah Tertinggal (RAN dan STRANAS PPDT)
adalah dokumen perencanaan.

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Dokumen hasil monitoring Internal (Direktorat

monitoring dan evaluasi pelaporan adalah laporan hasil evaluasi dan evaluasi dan pelaporan Penyerasian

dan pelaporan di bidang program/kegiatan di bidang Penyerasian Penyerasian Pembangunan Pembangunan Daerah

Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus yang mendukung Daerah Khusus Di Daerah Khusus)

Pembangunan Daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai Tertinggal per tahun

Khusus dokumen p e r e n c a n a a n percepatan Realisasi program/kegiatan
pembangunan daerah tertinggal bidang Penyerasian

Pembangunan Daerah Khusus

yang mendukung PPDT

dibandingkan dengan

rencana program/kegiatan

bidang Penyerasian

NO INDIKATOR KINERJA - 186 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Pembangunan Daerah Khusus
NAMA JABATAN yang tertuang dalam
dokumen Perencanaan PPDT
dikali 100% per tahun

PARAF

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

- 181 -
5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2 Tugas : Menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan

Kawasan Transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan

Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi,

pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta

pengembangan Kawasan Transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi, pembangunan

Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi,

pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta

pengembangan Kawasan Transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan perwujudan Kawasan

Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di

Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan

pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perwujudan Kawasan

Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di

Kawasan Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan

pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi,

pembangunan Kawasan Transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan

Transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan,

serta pengembangan Kawasan Transmigrasi;

6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 182 -
IKU DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase afirmasi kegiatan Pembangunan dan pengembangan

1 Kawasan Transmigrasi hasil koordinasi internal Kementerian yang

Terbangunnya komitmen internal dan eksternal disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran

kementerian dalam Pembangunan dan

pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase afirmasi Pembangunan dan pengembangan Kawasan

2 Transmigrasi hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yangdisepakati dan

dialokasikan dalam dokumen anggaran

Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3 dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang
bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)di Direktorat Jenderal Pembangunan dan
4 kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
pengembangan Kawasan Transmigrasi

5 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup
pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang
ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap
Internal Pemerintah (APIP)
Perundang-undangan)

- 183 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase afirmasi Jumlah kegiatan hasil koordinasi Internal KDPDTT Realisasi afirmasi kegiatan Internal (hasil evaluasi

kegiatan Pembangunan yang disepakati dan dialokasikan dalam dokumen internal KDPDTT di kegiatan koordinasi di

dan pengembangan anggaran adalah dokumen kegiatan dan anggaran Kawasan Transmigrasi internal KDPDTT oleh

Kawasan Transmigrasi yang dialokasikan oleh internal KDPDTT untuk dibandingkan denganrencana direktorat

hasil koordinasi internal percepatan pembangunan dan pengembangan alokasi yang tertuang dalam pengembangan

Kementerian yang Kawasan Transmigrasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Kawasan kawasan transmigrasi

disepakati dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Transmigrasi (RKT) dan teknis)

dialokasikan dalam dan Dokumen Perencanaan Perwujudan Kawasan Dokumen Perencanaan

dokumen anggaran Transmigrasi.. Perwujudan Kawasan

Transmigrasi per tahun dikali

100%

2 Persentase afirmasi Jumlah kegiatan hasil koordinasi eksternal Realisasi afirmasi kegiatan Internal (hasil evaluasi
kegiatan hasil K/L/D/M yang disepakati dan dialokasikan dalam K/L/D/M di Kawasan kegiatan koordinasi
koordinasieksternal dokumen anggaran adalah dokumen kegiatan dan Transmigrasi dibandingkan eksternal K/L/D/M
K/L/D/M yang anggaran yang dialokasikan oleh K/L/D/M di luar denganrencana alokasi yang oleh direktorat
disepakati dan KDPDTT untuk percepatan pembangunan dan tertuang dalam dokumen pengembangan
dialokasikan dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Rencana Kawasan kawasan transmigrasi
dokumen anggaran tertuang dalam dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan teknis) dan eksternal
Transmigrasi (RKT) dan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan (K/L/D/M Terkait)
Perwujudan Kawasan Transmigrasi.. Perwujudan Kawasan
Transmigrasi dikali 100%

3 Nilai SAKIP Direktorat Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (APIP)
Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah hasil implementasi SAKIP
evaluasi APIPatas implementasi SAKIP Direktorat Direktorat Jenderal
dan Pengembangan

- 184 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Pembangunan dan
Kawasan Transmigrasi Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Pengembangan Kawasan
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi.

4 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Direktorat Ekesternal (APIP)
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Jenderal Pembangunan dan
Pelaksanaan Reformasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas Pengembangan Kawasan
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Transmigrasi dibagi nilai
Direktorat Jenderal Birokrasi. maksimal PMPRB pada tahun
Pembangunan dan berjalan dikali 100%
Pengembangan
Kawasan Transmigrasi

5 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak Rekomendasi TLHP yang Internal (Laporan
Tindak Lanjut
rekomendasi hasil lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditindaklanjuti dibagi total Rekomendasi Temuan
Hasil Pemeriksaan
pemeriksaan eksternal dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi rekomendasi TLHP dikali Eksternal dan APIP
dari Sesditjen)
dan APIP lingkup Ditjen hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik 100%

Pembangunan dan keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal

Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

yang ditindaklanjuti

(Sistem Pengendalian

Internal dan Kepatuhan

terhadap Perundang-

undangan)

NAMA - 185 - PARAF
JABATAN

a. Sekretariat Direktorat Jenderal : - 186 -
1 Nama Unit Organisasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit
organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
3 Fungsi : 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat

4 Indikator Kinerja Utama : Jenderal;
2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan

Direktorat Jenderal;
3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan

instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Direktorat Jenderal; dan
6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

- 187 -
IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

1 Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal Pembangunan dan
pengembangan Kawasan Transmigrasi

2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per
pengembangan Kawasan Transmigrasi
tahun

Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal

3 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang
mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

4 Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari
hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai
PIPK UKE I

Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan
5 dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Kawasan Transmigrasi

bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

6 Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat
Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 188 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Terwujudnya pelayanan publik Direktorat
9 Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen
Kawasan Transmigrasi yang berkualitas
Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan
Tersedianya kebijakan dan regulasi Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
10 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

\

- 189 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Eksternal (APIP)

1 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Direktorat
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Jenderal Pembangunan dan
Pelaksanaan Reformasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas PengembanganKawasan
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Transmigrasi dibagi nilai
DirektoratJenderal Birokrasi. maksimal PMPRB pada tahun
Pembangunan dan berjalan dikali 100%
pengembangan
Kawasan Transmigrasi

2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sekretariat
Pimpinan Tinggi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Tinggi dan Pejabat Direktorat Jenderal
Pejabat Administrasi di dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Administrasi di Lingkungan Pembangunan dan
lingkungan Direktorat mengikuti pengembangan kompetensi selama 20 Direktorat Jenderal Pengembangan
Jenderal Pembangunan jam pelajaran per orang per tahun. Pembangunan dan Kawasan
dan Pengembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)
Kawasan Transmigrasi Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara Transmigrasi yang mengikuti
yang mengikuti lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, pengembangan kompetensi
pengembangan kursus, dan penataran. pada tahun yang
kompetensi per tahun bersangkutan dibagi jumlah
Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Pejabat Administrasi pada
tahun yang bersangkutan
dikali 100%

3 Persentase Pejabat Pejabat fungsional di lingkungan DirektoratJenderal Jumlah Pejabat Fungsional di Internal (Sekretariat
Fungsional di Pembangunan dan PengembanganKawasan Lingkungan Direktorat Direktorat Jenderal
lingkungan Direktorat Transmigrasi yang mengikuti pengembangan Jenderal Pembangunan dan Pembangunan dan

- 190 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
PengembanganKawasan Pengembangan
Jenderal Pembangunan kompetensi selama 20 jam pelajaran per orang per Transmigrasi yang mengikuti Kawasan
dan Pengembangan tahun. pengembangan kompetensi Transmigrasi)
Kawasan Transmigrasi pada tahun yang
yang mengikuti Pengembangan kompetensi dapat dilakukanantara bersangkutan dibagi jumlah
pengembangan lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, Pejabat Fungsional pada
kompetensi per tahun kursus, dan penataran tahun yang bersangkutan
dikali 100%

4 Opini atas Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai Opini atas Penyajian Laporan Internal (Tim Penilai
SAP adalah laporan di bidang keuangan yang
Internal atas Laporan memuat: Keuangan dan BMN PIPK UKE I) dan

Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Eksternal (APIP)

Direktorat Jenderal 1. Neraca Pembangunan dan

Pembangunan dan 2. Laporan Operasional (LO) Pengembangan Kawasan
Pengembangan Transmigrasi berdasarkan
3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
Kawasan Transmigrasi Standar Akuntansi

berdasarkan Standar 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Pemerintah (SAP) dari hasil
Akuntansi Pemerintah laporan di bidang BMN yang memuat: evaluasi Aparat Pengawas

(SAP) dari hasil evaluasi 1. Neraca Intern Pemerintah
Aparat Pengawas Intern (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Pemerintah (APIP)/Tim 2. Laporan Barang Intrakomtable pertahun

Penilai PIPK UKE I 3. Laporan Barang Ekstrakomtable

4. Laporan Barang Intrakomtable dan
Ekstrakomtable

5. Laporan Barang Persediaan

6. Laporan Kondisi Barang

7. Laporan Penyusutan BMN

8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN

NO INDIKATOR KINERJA - 191 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Eksternal (APIP)

Penilaian pengendalian internal atas Eksternal
Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan (Kementerian
oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I Keuangan)
Kriteria penilaian :
1. Pengendalian Internal Efektif (PIE);
2. Pengendalian internal efektif dengan
pengecualian (PIEDP);
3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai SAKIP Direktorat Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Nilai hasil evaluasi atas
Jenderal Pembangunan Jenderal Pembangunan danPengembangan implementasi SAKIP
Kawasan Transmigrasi Direktorat Jenderal
dan Pengembangan Pembangunan dan
Kawasan Transmigrasi Pengembangan Kawasan
Transmigrasi dari APIP

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja Nilai hasil evaluasi atas
Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Pelaksanaan Rencana Kerja
Kerja dan Anggaran dan Pengembangan KawasanTransmigrasi dan Anggaran Direktorat
Direktorat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang- Jenderal Pembangunan dan
Pembangunan dan undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan Pengembangan Kawasan
Pengembangan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Transmigrasi per tahun
Kawasan Transmigrasi Kementerian Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran
menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal;

NO INDIKATOR KINERJA - 192 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Nilai atas Indikator Kinerja Eksternal
7 Nilai atas Indikator Pelaksanaan Anggaran (Kementerian
Kinerja Pelaksanaan 3. Konsistensi atas penarikan dana revisi; Direktorat Jenderal Keuangan)
Anggaran Direktorat Pembangunan dan
Jenderal Pembangunan 4. Pencapaian keluaran; dan Pengembangan Kawasan
dan Pengembangan Transmigrasi per tahun
Kawasan Transmigrasi 5. Efisiensi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran yang memuat 13 indikator dan
mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi,
serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
IKPA meliputi 13 indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),
2. Data kontrak (bobot nikai 15%),
3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),
4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),
5. Pengelolaan Uang Persediaan dan

Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),
6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),
7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),
8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),
9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),
10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot
nilai 5%),
11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot

- 193 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

nilai 5%),

12. pagu minus (bobot nilai 5%),

13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%)

8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Tingkat penerapan Eksternal (APIP)
pengendalian intern Level 0: Belum ada SPIP pengendalian intern
Direktorat Jenderal Level 1 : Rintisan SPIP Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Level 2: Berkembang Pembangunan dan
Pengembangan Level 3 : Terdefinisi PengembanganKawasan
Kawasan Transmigrasi Transmigrasi per tahun

Level 4 : Terkelola dan terukur

Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

9 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna Hasil survey kepuasan Internal (SesDitjen
aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan
aparatur lingkup Ditjen layanan/ pegawai internal lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan
Pengembangan Kawasan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi per tahun

Pengembangan Transmigrasi terhadap kualitas layanan Ditjen

Kawasan Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

atas dukungan Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan

manajemen Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik = 4

Baik =3

Kurang Baik = 2

Tidak Baik = 1

NO INDIKATOR KINERJA - 194 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah bahan kebijakan dan Internal (SesDitjen
10 Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pembangunan dan
regulasi Pembangunan Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pengembangan
dan Pengembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang Transmigrasi yang Kawasan Transmigrasi
Kawasan Transmigrasi disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk ditetapkan pada tahun yang
yang ditetapkan Pembanguan dan Pengembangan Kawasan bersangkutan
Transmigrasi Jenis kebijakan dan regulasi
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi terdiri dari:

a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal
PPKTrans tahun 2020-2024;

b. Rencana Strategis Sekretaris Direktorat
Jenderal PPKTrans 2020-2024;

c. Revisi Peraturan Pemerintah No. 3Tahun
2014 tentang tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun
2009.

d. dll

NAMA JABATAN PARAF

- 195 -

b. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi
2 Tugas
: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan
3 Fungsi perwujudan Kawasan Transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan
pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah,
penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan,
serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan
dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana
teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis
pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana rinci satuan
kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah,
penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan,
serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana rinci satuan
kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah,
penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan,
serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan
pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah,
penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan,
serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja :
Utama

- 196 -
IKU DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang
Tersedianya dokumen rencana teknis ditetapkan

perwujudan Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang
ditetapkan
2

3 Tersedianya tanah untuk pembangunan dan Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan legalitasnya
pengembangan kawasan transmigrasi

Persentase afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

4 yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen

Terbangunnya komitmen internal dan eksternal Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan Rencana Kawasan

Kementerian ( lintas K/L/D/M)dalam Transmigrasi (RKT)

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi Persentase afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal K/L/D/M yang

5 disepakati dan dialokasikan dalam dokumen anggaran sesuai dengan
dokumen dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan

Transmigrasi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

6 Meningkatnya kebijakan dan regulasi Perencanaan Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan
Perwujudan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi yang ditetapkan

- 197 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal ( Ditjen
Pembangunan dan
1 Jumlah Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Jumlah dokumen rencana Pengembangan
Pembangunan Kawasan Kawasan Transmigrasi
Rencana Pembangunan Transmigrasi yang ditetapkan adalah dokumen Transmigrasi yang cq Direktorat
ditetapkan per tahun Perencanaan Teknis)
Kawasan Transmigrasi rencana pembangunan dan pengembangan 152
Internal ( Ditjen
yang ditetapkan sesuai kawasan transmigrasi berupa: Pembangunan dan
Pengembangan
dengan ketentuan 1. NSPK Rencana perwujudan kawasan Kawasan Transmigrasi

transmigrasi

2. Rencana Rinci Satuan Kawasan
Pengembangan (RR-SKP);

3. Rencana Teknis Satuan Permukiman
(RTSP) dan Pusat SKP;

4. Rencana Detail KPB;

5. Rencana teknis pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi;

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan
Transmigrasi melaksanakan bimtek dan supervisi,
pemantauan dan evaluasi atas implementasi
dokumen perencanaan teknis yang disusun.

2 Jumlah Dokumen Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Jumlah dokumen rencana
Rencana Transmigrasi yang ditetapkan adalah dokumen Pengembangan Kawasan
Pengembangan rencana pembangunan dan pengembangan 152 Transmigrasi yang
Kawasan Transmigrasi kawasan transmigrasi berupa: ditetapkan per tahun

- 198 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA 1. Rencana Pengembangan SP cq Direktorat
2. Rencana Pengembangan Pusat SKP Perencanaan Teknis)
yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan • Internal (Direktorat
Perencanaan
3. Rencana Pengembangan SKP Perwujudan
Kawasan
4. Rencana Pengembangan KPB Transmigrasi pada
Ditjen PPKTrans;
5. Rencana pengembangan kawasan
transmigrasi • Kementerian
ATR/BPN Pusat dan
Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Daerah;
Transmigrasi melaksanakan bimtek dan supervisi,
pemantauan dan evaluasi atas implementasi • Kementerian
dokumen perencanaan teknis yang disusun. Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
3 Luasan Tanah yang Pengurusan legalitas tanah untuk pembangunan • Jumlah luasan tanah yang
difasilitasi pengurusan Kawasan transmigrasi dapat berupa/mencakup: diterbitkan SK HPL • Pemda Provinsi dan
legalitasnya dan/atau sertipikat yang
1. Luasan tanah untuk pembangunan Kawasan diterbitkan oleh
transmigrasi yang difasilitasi pengurusan Kementerian Agraria dan
legalitasnya sampai diterbitkannya SK HPL; Tata Ruang /BPN RI

2. Luasan tanah untuk pembangunan Kawasan • Jumlah luasan tanah yang
transmigrasi yang difasilitasi pengurusan diterbitkan surat
legalitasnya sampai diterbitkannya Sertipikat pelepasan Kawasan hutan
HPL. oleh Kementerian LHK

3. Luasan tanah yang berasal dari Kawasan • Luasan bidang tanah hasil
hutan yang dapat dikonversi (HPK) untuk konsolidasi yang
pembangunan Kawasan transmigrasi yang tercantum dalam Berita
difasilitasi legalitasnya sampai terbitnya

- 199 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA legalitas pelepasan Kawasan hutan; Kab/Kota;
Acara Hasil Konsolidasi
4. Luasan bidang tanah ha sil konsolidasi Tanah Transmigrasi • Biro Perencanaan
tanah transmigrasi yang dapat dijadikan dan Kerja Sama
dasar penataan penduduk setempat pada
SP-Pugar

5. Luasan lahan yang berasal dari tanah adat
untuk pembangunan Kawasan transmigrasi
yang difasilitasi pengurusan legalitasnya
sampai terbitnya pelepasan Tanah Hak
Adat;

6. Luasan lahan yang berasal dari tanah hak
Perorangan dan/atau hak badan hukum
untuk pembangunan Kawasan transmigrasi
yang difasilitasi pengurusan legalitasnya
smapai terbitnya surat pelepasan Hak Atas
Tanah

SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL dan Sertifikat HPL
diterbitkan atas nama Menteri Desa PPDT

Prosedur pengurusan legalitas tanah untuk
pembangunan Kawasan transmigrasi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturna
perundnatg-undangan mengenai Pertanahan.

4 Persentase afirmasi Afirmasi rencana program/kegiatan Unit Kerja Realisasi afirmasi rencana
rencana Internal Kementerian Desa, Pembangunan program/kegiatan Unit
program/kegiatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasiyang Kerja Internal Kemendesa

- 200 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
dialokasikan di Kawasan Transmigrasi adalah PDTT di Kawasan • Internal ( Ditjen
Unit Kerja Internal jumlah rencana program/kegiatan dan Transmigrasi dibandingkan Pembangunan dan
Kementerian Desa, anggaran yang mendukung kegiatan hasil dengan rencana Pengembangan
Pembangunan Daerah koordinasi dengan Unit Kerja Internal program/kegiatan yang Kawasan
Tertinggal, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertuang dalam dokumen Transmigrasi cq
Transmigrasiyang Tertinggal, dan Transmigrasiuntuk percepatan perencanaan perwujudan Direktorat
dialokasikan di pembangunana Kawasan Transmigrasi sesuai Kawasan transmigrasi dan Perencanaan
Kawasan Transmigrasi dokumen rencana perwujudan kawasan dokumen Rencana Kawasan Teknis)
sesuai dengan transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dikali
dokumen rencana Transmigrasi (RKT) 100%
perwujudan kawasan
transmigrasi dan
dokumen Rencana
Kawasan Transmigrasi
(RKT)

5 Persentase afirmasi Afirmasi kegiatan hasil koordinasi eksternal Realisasi Afirmasi kegiatan ▪ K/L/D/M yang
kegiatan hasil K/L/D/M adalah jumlah rencana, program, dan K/L/D/M untuk bersangkutan;
koordinasi eksternal anggaran K/L/D/M yang disepakati dan mendukung kegiatan
K/L/D/M yang dialokasikan dalam dokumen kegiatan pembangunan dan ▪ Biro Perencanaan
disepakati dan K/L/D/M yang bersangkutan untuk mendukung pengembangan Kawasan dan Kerjasama;
dialokasikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi dibagi rencana
dokumen anggaran Kawasan transmigrasi sesuai dengan dokumen alokasi yang yang tertuang ▪ Internal ( Ditjen
sesuai dengan rencana perwujudan Kawasan transmigrasi dan dalam dokumen rencana Pembangunan dan
dokumen dengan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi. Kawasan transmigrasi dan Pengembangan
dokumen Rencana Dokumen Teknis Kawasan
Perwujudan Kawasan Perwujudan Kawasan Transmigrasi cq
Transmigrasi dan Transmigrasi dikali 100% Direktorat
Rencana Kawasan Perencanaan

NO INDIKATOR KINERJA - 201 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Teknis)
Transmigrasi (RKT)
▪ Internal ( Ditjen
6 Jumlah kebijakan dan Kebijakan dan regulasi perencanaan Jumlah kebijakan dan Pembangunan dan
regulasi Perencanaan perwujudan Kawasan transmigrasi merupakan regulasi Perencanaan Pengembangan
Perwujudan Kawasan arahan kebijakan Kementerian serta pedoman Perwujudan Kawasan Kawasan
Transmigrasi yang pelaksanaan perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi yang Transmigrasi cq
ditetapkan transmigrasi yang ditetapkan sesuai dengan ditetapkan per tahun Direktorat
ketentuan peraturan perundnatg-undangan. Perencanaan
Teknis)
Kebijakan dan regulasi perencanaan
perwujudan Kawasan transmigrasi disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ketransmigrasian yang antara lain
meliputi:

▪ Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian;

▪ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

▪ PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undnag-undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian.

- 202 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Kebijakan dan regulasi perencanaan
perwujudan Kawasan transmigrasi yang harus
disediakan meliputi:

a. NSPK yang dituangkan kedalam Peraturan
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
sebagai pedoman bagi pemangku
kepentingan dalam melaksanakan
penyusunan rencana perwujudan Kawasan
Transmigrasi;

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
merupakan serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas penyusunan
rencana perwujudan Kawasan transmigrasi.

c. Petunjuk kerja (work instruction) sebagai
panduan (pedoman) yang menjelaskan
mengenai tata cara melaksanakan proses
kegiatan penyusunan rencana perwujudan
Kawasan transmigrasi;

Berdasarkan dokumen kebijakan dan regulasi
perencanaan perwujudan Kawasan
transmigrasi, Direktorat Perencanaan
Perwujudan Kawasan Transmigrasi
melaksanakan:

• Bimbingan Teknis dan Supervisi pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan dan

- 203 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Pengembangan Kawasan Transmigrasi PARAF

• Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
penyusunan rencana Pengembangan dan
pengembangan Kawasan transmigrasi sesuai
dengan NSPK yang ditetapkan.

Menyediakan data dan informasi serta
melaporkan perkembangan pelaksanaan
penyusunan rencana pembangunan dan
pengembangan Kawasan transmigrasi.

NAMA JABATAN

- 204 -

c. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2 Tugas
: Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
3 Fungsi pembangunan Kawasan Transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman,
pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan
perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang
Kawasan Transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan
pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta
evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang Kawasan Transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan satuan
permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan
kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan
ruang Kawasan Transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan satuan
permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan
kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan
ruang Kawasan Transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman,
pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan
perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang
Kawasan Transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 205 -
IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan
Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan

Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang
2 dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan

NSPK yang ditetapkan

3 Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan
struktur minimal dan SPM Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan

Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil

4 evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan
penataan persebaran penduduk

5 Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar
pelaksanaan penataan persebaran penduduk

6 Tersedianya kebijakan dan regulasi Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan
Pembangunan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi yang ditetapkan

- 206 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN, DAN SUMBER DATA IKU

DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat Jumlah SP yang dibangun • Direktorat
1 Jumlah Satuan SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan adalah 3 sampai dengan 6 Pembangunan
Permukiman (SP) yang permukiman atau beberapa permukiman SP setiap SKP yang salah Kawasan
dibangun di Kawasan sebagai satu kesatuan dengan daya tampung satu SP diantaranya Transmigrasi pada
Transmigrasi sesuai antara 300-500 KK. disiapkan menjadi Pusat Ditjen PPKTrans;
struktur minimal dan SKP sesuai dengan RR-SKP.
NSPK yang ditetapkan Pembangunan SP dilaksanakan berdasarkan • Pemda Provinsi dan
NSPK pembangunan SP yang ditetapkan, yang Jumlah SP tersebut Kab/Kota;
diarahkan untuk mewujudkan SP yang layak huni, dibangun pada: 52 kawasan
layak usaha, dan layak berkembang. Transmigrasi Prioritas
Nasional (PN) dan 100
Pembangunan SP dapat berupa: kawasan transmigrasi
▪ SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu Prioritas Kementerian

kesatuan permukiman atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-
500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga
yang merupakan hasil pembangunan baru.
▪ SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa
permukiman penduduk setempat yang dipugar
menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru
dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai
dengan lima ratus) keluarga
▪ SP-Tempatan adalah permukiman penduduk
setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi
yang diperlakukan sebagai SP.

Ketentuan tentang daya tampung setiap SP

- 207 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

disesuaikan dengan kenentuan Pasal 21 dan
Pasal 25 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan dengan
pengaturan mengenai jumlah penduduk.

Kegiatan pembangunan SP meliputi:
▪ penyiapan lahan dan pembangunan

prasarana SP;
▪ pembangunan permukiman, sarana, dan

utilitas SP;
▪ pengukuran lahan dan evaluasi kelayakan SP

sesuai dengan Standar Kelayakan SP yang
ditetapkan;

Setiap SP paling sedikit tersedia:
▪ prasarana dan utilitas umum;
▪ perumahan;
▪ sarana pelayanan umum;
▪ sarana pelayanan pendidikan dasar setingkat

sekolah dasar;
▪ sarana pelayanan kesehatan setingkat pos

kesehatan desa;
▪ sarana pasar mingguan; dan
▪ sarana pusat percontohan.

Target pembangunan SP sampai dengan tahun
2024 adalah:
▪ Pembangunan SP untuk memenuhi struktur

NO INDIKATOR KINERJA - 208 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah Pusat SKP yang • Direktorat
2 Jumlah Pusat Satuan dibangun adalah 1 (satu Pembangunan
Kawasan Kawasan pada 52 Kawasan Transmigrasi Pusat SKP pada setiap SKP Kawasan
Pengembangan (Pusat- Prioritas Nasional; dan sesuai dengan RR-SKP. Transmigrasi pada
SKP) yang dibangun di ▪ Pembangunan SP untuk memenuhi struktur Pusat SKP tersebut Ditjen PPKTrans;
Kawasan Transmigrasi Kawasan pada 30 Kawasan Transmigrasi dibangun pada: 52 kawasan
sesuai struktur Prioritas Bidang dari 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas • Pemda Provinsi dan
minimal dan NSPK Transmigrasi Prioritas Kementerian. Nasional (PN) dan 30 Kab/Kota
yang ditetapkan Kawasan transmigrasi
Struktur setiap Kawasan Transmigrasi terdiri prioritas bidang (PK) dari
atas: 100 kawasan transmigrasi
▪ Beberapa SKP dan 1 KPB sesuai dengan prioritas Kementerian.

dokumen RKT;
▪ Setiap SKP terdiri atas 3 sampai dengan 6 SP

setiap SKP yang salah satu SP diantaranya
disiapkan menjadi Pusat SKP sesuai dengan
dokumen RKT.
Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang
selanjutnya disebut Pusat-SKP adalah salah
satu SP pada setiap SKP yang dikembangkan
menjadi Desa Utama yang berfungsi sebagai
Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi Skala
SKP.

Pembangunan Pusat SKP merupakan
peningkatan fungsi SP (SP-Baru, SP-Pugar,
dan/atau SP-Tempatan) menjadi Pusat
Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP
dengan melengkapi sarana dan prasarana dasar.

Pembangunan Pusat SKP dilaksanakan