Indikator Kinerja Utama KDPDTT Tahun 2020-2024

- 79 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Sekretariat
Jumlah Pejabat fungsional Direktorat Jenderal
3 Persentase Pejabat Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Internal (Tim Penilai
fungsional di Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Desa dan Perdesaan yang Pengendalian Intern
mengikuti pengembangan atas Pelaporan
lingkungan Direktorat yang mengikuti pengembangan kompetensi kompetensi pada tahun Keuangan (PIPK) Unit
yang bersangkutan dibagi Kerja Eselon I)dan
Jenderal selama 20 jam pelajaran per orang per tahun jumlah pejabat fungsional Eksternal (Aparat
pada tahun yang Pengawas Intern
Pembangunan Desa Pengembangan kompetensi dapat dilakukan bersangkutan dikali 100% Pemerintah)

dan Perdesaan yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, Opini atas Penyajian
Laporan Keuangan dan
mengikuti seminar, kursus, dan penataran BMN Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan
pengembangan Perdesaan berdasarkan
Standar Akuntansi
kompetensi pertahun Pemerintah (SAP) dari hasil
evaluasi Aparat Pengawas
4 Opini atas Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Intern Pemerintah
Pengendalian internal Negara (BMN) yang sesuai SAP (Standar (APIP)/Tim Pengendalian
atas Laporan Akuntansi Pemerintah) adalah laporan di bidang Intern atas Pelaporan
Keuangan dan BMN keuangan yang memuat: Keuangan (PIPK) Unit Kerja
Eselon I per tahun
Direktorat Jenderal 1. Neraca

Pembangunan Desa 2. Laporan Operasional (LO)
dan Perdesaan

berdasarkan Standar 3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)

Akuntansi Pemerintah 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta
(SAP) dari hasil laporan di bidang BMN yang memuat:
evaluasi Aparat a. Neraca
Pengawas Intern b. Laporan Barang Intrakomtable
Pemerintah c. Laporan Barang Ekstrakomtable
(APIP)/Tim d. Laporan Barang Intrakomtable dan
Pengendalian Intern Ekstrakomtable
atas Pelaporan e. Laporan Barang Persediaan
Keuangan (PIPK) Unit f. Laporan Kondisi Barang
Kerja Eselon I g. Laporan Penyusutan Barang Milik

- 80 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Negara (BMN)
h. Pelaksanaan Penatausahaan Barang

Milik Negara (BMN)

Penilaian pengendalian internal atas Laporan
Keuangan dan Barang Milik negara (BMN)
dikeluarkan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)/ tim Penilai Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit
Kerja Eselon I.

Kriteria penilaian :
• Pengendalian Internal Efektif (PIE)
• Pengendalian internal efektif dengan

pengecualian (PIEDP)
• Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai Sistem Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (Aparat

Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat implementasi Sistem Pengawas Intern

Instansi Pemerintah Jenderal PembangunanDesa dan Perdesaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)

(SAKIP) Direktorat Instansi Pemerintah

JenderalPembangunan (SAKIP)Direktorat Jenderal

Desa dan Perdesaan Pembangunan Desa dan

Perdesaan dari Aparat

Pengawas Intern Pemerintah

(APIP)

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Nilai hasil evaluasi atas Eksternal
PelaksanaanRencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pelaksanaan Rencana Kerja (Kementerian
Kerja dan Anggaran Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Anggaran Direktorat Keuangan)
Direktorat Jenderal berdasarkan ketentuan peraturan perundang- Jenderal Pembangunan

- 81 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
undangan yang berkenaan dengan pengukuran Desa dan Perdesaanper Eksternal
Pembangunan Desa dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana tahun (Kementerian
dan Perdesaan Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan)
Negara/Lembaga (RKA-K/L) dariKementerian
Keuangan RI

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan
Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator
sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

2. Konsistensi atas rencana penarikan dana
awal;

3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;

4. Pencapaian keluaran; dan

5. Efisiensi

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai atas Indikator Kinerja
Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran
Anggaran Direktorat anggaran yang memuat 12 indikator dan Direktorat Jenderal
Jenderal mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan Pembangunan Desa dan
Pembangunan Desa dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada Perdesaan per tahun
dan Perdesaan regulasi, serta efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan.

IKPA meliputi 12 indikator yakni:

1. Pengelolaan UP (10%),

2. Data Kontrak (10%),

- 82 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Tingkat penerapan Eksternal (Aparat
3. Kesalahan (Surat Perintah Membayar) SPM pengendalian intern Pengawas Intern
(5%), Direktorat Jenderal Pemerintah)
Pembangunan Desa dan
4. Retur SP2D (5%), Perdesaanper tahun

5. Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) (5%),

6. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) (5%),

7. Penyelesaian, Tagihan (20%),

8. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
(5%),

9. Perencanaan Kas (5%),

10. Realisasi (20%),

11. Pagu Minus (5%),

12. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
(5%)

8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah:
pengendalian intern
Direktorat Jenderal Level 0 : Belum ada Sistem Pengendalian
Pembangunan Desa Level 1 : Intern Pemerintah (SPIP)
dan Perdesaan Rintisan Sistem Pengendalian
Level 2 : Intern Pemerintah Sistem
Level 3 : Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
Berkembang
Terdefinisi

- 83 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).

9 Tingkat kepuasan Penilaian kepuasan penguna layanan/ pegawai Hasil survey kepuasan Internal (Sekretariat
aparatur lingkup internal lingkup Ditjen PembangunanDesa dan aparatur lingkup Direktorat Direktorat Jenderal)
Direktorat Jenderal Perdesaan terhadap kualitas layanan Ditjen Jenderal Pembangunan
Pembangunan Desa Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun Desa dan Perdesaan per
dan Perdesaan atas yang bersangkutan. tahun
dukungan manajemen
Kriteria skor penilaian adalah:
10 Jumlah regulasi dan
kebijakan Sangat Baik =4
pembangunan Desa
dan Perdesaan Baik =3

Kurang Baik = 2

Tidak Baik =1

Bahan regulasi dan kebijakan pembangunan Jumlah regulasi dan Internal (Sekretariat
desa dan perdesaan yang disusun mengacu kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal)
pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Desa dan Perdesaanyang
Perdesaan. ditetapkan pada tahun yang
bersangkutan.
Bahan regulasi dan kebijakan pembangunan
desa dan perdesaan terdiri dari:

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Indikator Desa Membangun
(target tahun 2021);

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

NO INDIKATOR KINERJA - 84 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA PARAF
DEFINISI OPERASIONAL

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mengenai Indeks Perkembangan Kawasan
Perdesaan (target tahun 2021);

c. Rencana Strategis Ditjen PDP tahun 2020-
2024;

d. Rencana Strategis Sekretariar Direktorat
Jenderal Pembangunan desa dan
perdesaan Tahun 2020-2024;

e. Permendesa PDTT tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

f. dll.

NAMA JABATAN

- 85 -

b. Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis
3 Fungsi pembangunan Desa dan Perdesaan.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana,
perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan
kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;

2) Pelaksanan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana,
perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi
dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendaliandana
desa;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan
sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan,
perencanaan teknis advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis
pemanfaatan dan pengendalian dana desa;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan
prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis

advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan
pengendalian dana desa;

5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan
prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis
advokasi dan kerja sama Desa dan Perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan
pengendalian dana desa; dan

6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 86 -
IKU DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Jumlah dokumen rencana teknis Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan yang ditetapkan
Tersedianya dokumen rencana teknis
pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Persentase program/kegiatan yang diimplementasikan lingkup
2 Ditjen PDP sesuai dengan dokumen perencanaan teknis

pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan
tahun sebelumnya

3 Tersedianya NSPK bidang perencanaan teknis Jumlah NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan
pembangunan Desa dan Perdesaan Perdesaan yang ditetapkan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di

4 pelaporan di bidang perencanaan teknis bidang perencanaan teknis pembangunan Desa dan Kawasan

pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Perdesaan

- 87 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal (Direktorat
Perencanaan Teknis
1 Jumlah dokumen Rencana teknis terdiri dari rencana teknis Jumlah dokumen rencana Pembangunan Desa
rencana teknis pembangunan desa dan Kawasan perdesaan teknis pembangunan Desa dan Perdesaan)
Pembangunan Desa yang terdiri dari : dan Perdesaan yang
dan Kawasan ditetapkan per tahun Internal (Direktorat
Perdesaan yang 1) Perencanaan teknis pembangunan sarana Perencanaan Teknis
ditetapkan dan prasarana, Realisasi program/kegiatan Pembangunan Desa
lingkup Ditjen PDP dan Perdesaan)
2) Perencanaan teknis pengembangan sosial dibandingkan dengan
budaya dan lingkungan, rencana program/kegiatan
yang tertuang dalam
3) Perencanaan teknis advokasi dan kerja dokumen rencana teknis
sama Desa dan Perdesaan (termasuk pembangunan Desa dan
memuat Pengembangan ekonomi dan Perdesaan yang ditetapkan
investasi serta SDM), serta tahun sebelumnya dikali

4) Perencanaan teknis pemanfaatan dan
pengendalian dana desa, yang ditetapkan
oleh menteri atau pejabat yang diberikan
kewenangan.

2 Persentase Rencana teknis terdiri dari rencana teknis
program/kegiatan pembangunan desa dan Kawasan perdesaan
yang
yang terdiri dari :

diimplementasikan 1) Perencanaan teknis pembangunan sarana
lingkup Ditjen PDP dan prasarana,

sesuai dengan 2) Perencanaan teknis pengembangan sosial
dokumen perencanaan budaya dan lingkungan,
teknis pembangunan
Desa dan Kawasan 3) Perencanaan teknis advokasi dan kerja
Perdesaan yang sama Desa dan Perdesaan (termasuk

NO INDIKATOR KINERJA - 88 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA 100%
DEFINISI OPERASIONAL Internal (Direktorat
ditetapkan tahun Jumlah dokumen NSPK Perencanaan Teknis
sebelumnya memuat Pengembangan ekonomi dan rencana teknis Pembangunan Desa
investasi serta SDM), serta pembangunan Desa dan dan Perdesaan)
3 Jumlah NSPK bidang Perdesaan yang ditetapkan
4) Perencanaan teknis pemanfaatan dan per tahun Internal (Direktorat
perencanaan teknis pengendalian dana desa, yang ditetapkan Perencanaan Teknis
oleh menteri atau pejabat yang diberikan Realisasi rencana PembangunanDesa
pembangunan Desa kewenangan. program/kegiatan yang dan Perdesaan
dan Perdesaan yang mendukung pembangunan
Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) desa dan Kawasan
ditetapkan :adalah berupa peraturan perundang-undangan perdesaan dibandingkan
yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pedoman denganrencana
4 Jumlah dokumen hasil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan program/kegiatan yang
monitoring dan konkuren bidang perencanaan teknis
evaluasi dan pembangunan Desa dan Perdesaan.
pelaporan di bidang NSPK bidang perencanaan teknis pembangunan
perencanaan teknis Desa dan Perdesaan meliputi :
pembangunan Desa
danKawasan 1. perencanaan teknis pembangunan sarana
dan prasarana,

2. perencanaan teknis pengembangan sosial
budaya dan lingkungan,

3. perencanaan teknis advokasi dan kerja
sama Desa dan Perdesaan,

4. perencanaan teknis fasilitasi pemanfaatan
dan pengendalian dana desa

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan
pelaporan adalah laporan hasil evaluasi jumlah
program/kegiatan yang mendukung
pembangunan desa danperdesaan hasil
koordinasi internal dan eksternal
Kementerian sesuai dokumen rencana teknis
pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

NO INDIKATOR KINERJA - 89 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
tertuang dalam dokumen
Perdesaan JABATAN dokumen rencana teknis
pembangunan Desa dan
NAMA Perdesaan dikali 100%

PARAF

- 90 -

c. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan
prasarana Desa dan Perdesaan.

3 Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan
permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika Desa dan Perdesaan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan
permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika Desa dan Perdesaan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sarana, prasarana,
dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan
utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika Desa dan Perdesaan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas
kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana
dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi
dan informatika Desa dan Perdesaan; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

4 Indikator Kinerja Utama :

- 91 -

IKU DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhanNSPK Desa dan
pemenuhan NSPK Desa dan Perdesaan Perdesaan yang ditetapkan

2 Terpenuhinya prasarana dan sarana Desa dan Persentase kegiatan pembangunan prasarana dansarana Desa dan
Perdesaan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis
pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan
fungsional

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di
3 pelaporan di bidang pembangunan sarana, bidang pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan

prasarana Desa dan Perdesaan

- 92 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi Pembangunan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Direktorat
dan regulasipemenuhan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan yang regulasi Pembangunan Pembangunan Sarana
disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk Prasaranadan Sarana Desa dan PrasaranaDesa
NSPK Desa dan desa dan Perdesaan serta dokumenperencanaan dan Kawasan Perdesaan yang dan Perdesaaan)
Perdesaan yang teknis Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan. ditetapkan pada tahun yang
ditetapkan bersangkutan.

2 Persentase kegiatan Kegiatan prasarana dan sarana Desa dan Jumlah kegiatan Prasarana Internal (Direktorat
pembangunan dan Sarana Perdesaan yang Pembangunan Sarana
prasarana dan sarana Perdesaan meliputipembangunan sarana, sesuai dengan dokumen dan PrasaranaDesa
Desa dan Perdesaan perencanaan teknis dan Perdesaaan)) dan
yang sesuai dengan prasarana, dan utilitas permukiman desa dan Prasarana dan Sarana Desa Eksternal (K/L/M)
dokumen Perencanaan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana dan Perdesaan serta
konektivitas desa, dan perdesaan, pembangunan terbangun fungsional dibagi
dengan jumlah seluruh
Teknis pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya kegiatan dalam dokumen
perencanan teknis Prasarana
Prasarana dan Sarana desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan dan Sarana Desa dan
Desa dan Perdesaan dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan Perdesaan dikali 100%.
fungsional
perdesaan.

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat
bidang pembangunan sarana, Pembangunan Sarana
monitoring dan evaluasi pelaporan adalah laporan hasil evaluasi dan Prasarana Desa
dan Perdesaaan dan
dan pelaporan di bidang program/kegiatan di bidang pembangunan sarana, prasarana yang mendukung ekternal (K/L/M)
pembangunan sarana, prasarana yang mendukung pembangunan desa pembangunan desa dan
prasarana Desa dan dan perdesaan sesuai dokumen rencana teknis perdesaan dibandingkan

Perdesaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan . dengan rencana

program/kegiatan bidang

NO INDIKATOR KINERJA - 93 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
pembangunan sarana,
NAMA JABATAN prasarana yang tertuang
dalam dokumen dokumen
rencana teknis pembangunan
Desa dan Perdesaan dikali
100%.

PARAF

- 94 -
d. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan ;

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;

2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial
budaya dan lingkungan Desa dan Perdesaan.

3. Fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga,
dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial
budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desadan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan
pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan
perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya
masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan
ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan
kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan
pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangan desa inklusif dan
desa adat, pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta
pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan
keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal
sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangandesa inklusif dan desa adat, pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan
pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan
keluarga, dan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal
sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, pengembangandesa inklusif dan desa adat, pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan, dan kebencanaan Desa dan Perdesaan, serta pengembangan ketahanan
pangan dan ketahanan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan; dan

6) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4. Indikator Kinerja Utama :

- 95 -
IKU DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN;

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial Budaya
1 Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan dan Lingkungan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan

Desa dan Perdesaan

2 Terpenuhinya Pengembangan Sosial Budaya dan Persentase kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan
Lingkungan Desa dan Perdesaan Desa dan Perdesaan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan

dokumen perencanaan teknis Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan

3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaporan di bidang pengembangan Sosial Budaya pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

- 96 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN;

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Direktorat
Pengembangan Sosial
dan regulasi Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan regulasi Pengembangan Budaya dan
Lingkungan Desa dan
Pengembangan Sosial yang disusun mengacu pada Dokumen Sosial Budaya dan Perdesaan)

Budaya dan Lingkungan Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya Lingkungan Desa dan

Desa dan Perdesaan dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Bahan Perdesaan yang ditetapkan

yang ditetapkan kebijakan dan regulasi Pengembangan Sosial pada tahun yang

Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan bersangkutan

terdiri dari:

a. NSPK (Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis,
SOP, dll);

b. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan
Sosial Budaya dan lingkungan Desa dan
Perdesaan tahun 2020-2024;

c. dll.

NSPK bidang Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan adalah ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
pemerintah pusat sebagai pedoman dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan
pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan
daerah di bidang Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan.

NO INDIKATOR KINERJA - 97 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

2 Persentase kegiatan Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya dan Jumlah kegiatan Internal (Direktorat
Pengembangan Sosial Budaya Pengembangan Sosial
Pengembangan Sosial Lingkungan Perdesaan meliputi: fasilitasi dan Lingkungan Desa dan Budaya dan
Perdesaan yang bermanfaat Lingkungan Desa dan
Budaya dan Lingkungan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan bagi masyarakat sesuai Perdesaan) dan
dengan dokumen Eksternal(K/L/M)
Desa dan Perdesaan perlindungan sosial Desa dan Perdesaan, fasilitasi perencanaan teknis
Pengembangan Sosial Budaya
yang bermanfaat bagi Pendidikan dan pengembangan modal sosial dan Lingkungan Perdesaan
dibagi dengan jumlah seluruh
masyarakat sesuai budaya masyarakat Desa dan Perdesaan, fasilitasi kegiatan dalam dokumen
perencanan teknis
dengan dokumen pengembangan desa inklusif dan desa adat, Pengembangan Sosial Budaya
dan Lingkungan Desa dan
perencanaan teknis ketahanan pangan dan sosial masyarakat Desa dan Perdesaan dikali 100%.

Pengembangan Sosial Perdesaan, fasilitasi pengelolaan lingkungan dan

Budaya dan Lingkungan penanganan kebencanaan Desa dan Perdesaan,

Desa dan Perdesaan serta fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam

dan teknologi tepat guna Desa dan Perdesaan.

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan
Lingkungan Desa dan Perdesaan juga melakukan
bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kegiatan/bantuan Pengembangan Sosial Budaya
dan Lingkungan , serta evaluasi dan pelaporan

3 Jumlah dokumen hasil Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan Realisasi program/kegiatan Internal (Direktorat

monitoring dan pelaporan adalah laporan hasil evaluasi bidang Pengembangan Sosial Pengembangan Sosial

evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Budaya dan

di bidang Budaya dan Lingkungan yang mendukung mendukung pembangunan Lingkungan Desa dan

Pengembangan Sosial pembangunan desa danperdesaan sesuai dokumen desa danperdesaan Perdesaan)

Budaya dan Lingkungan rencana teknis pembangunan Desa dan Kawasan dibandingkan dengan

Desa dan Perdesaan Perdesaan rencana program/kegiatan

bidang Pengembangan Sosial

Budaya dan Lingkungan yang

tertuang dalam dokumen

dokumen rencana teknis

NO INDIKATOR KINERJA - 98 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
pembangunan Desa dan
JABATAN Perdesaan dikali 100%

NAMA PARAF

- 99 -

e. Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan.
1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan kerja
3 Fungsi sama Desa dan Perdesaan.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan
pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja
sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan
Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja sama Desa dan
Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan diseminasi
kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan
Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan
perdesaan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan
pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja
sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan
pembangunan Desa dan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan Perdesaan, kerja
sama Desa dan Perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 100 -
IKU DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJA SAMA DESA DAN PERDESAAN

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya regulasi, kebijakan, dan NSPK Jumlah regulasi, kebijakan, dan NSPK advokasi dan pengembangan
1 Advokasi dan pengembangan kerjasama Desa dan Kerjasama Desa dan Perdesaan yang ditetapkan

Perdesaan

2 Terselenggaranya pelaksanaan advokasi dan Persentase kegiatan pelaksanaan advokasi dan kerjasama Desa dan
kerjasama desa dan perdesaan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan teknis
pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan
3 Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa dan perdesaan melalui Persentase Desa dan Perdesaan yang mendapatkan pendampingan
4 pendampingan
Tingkat partisipasi masyarakat

5 Terlaksananya evaluasi status perkembangan Jumlah laporan evaluasi status perkembangan Desa dan Kawasan
Desa dan Kawasan perdesaan perdesaan

- 101 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU

DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJA SAMA DESA DAN PERDESAAN

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
1 Jumlah regulasi, Bahan kebijakan dan regulasi Pelaksanaan Jumlah regulasi, kebijakan, Advokasi dan
kebijakan,NSPK, Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan yang NSPK, advokasi dan Kerjasama Desa dan
advokasi dan disusun mengacu pada Dokumen Rencana Induk pengembangan kerjasama Perdesaan)
pengembangan Desa dan Perdesaan serta dokumen perencanaan Desa dan Perdesaan pada
kerjasama Desa dan teknis Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa tahun yang bersangkutan.
Perdesaan yang dan Perdesaan.
ditetapkan sesuai
dokumen perencanaan Bahan kebijakan dan regulasi Pelaksanaan
Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan
terdiri dari:

a. NSPK;

b. Petunjuk Pelaksanaan;

c. Petunjuk Teknis;

d. Revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019;

e. Rencana Strategis Direktorat advokasi dan
kerjasama Desa dan Perdesaan Tahun 2020-
2024.

NSPK bidang Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama
Desa dan Perdesaan adalah ketentuan peraturan

- 102 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah
pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk
menjadi kewenangan daerah di bidang
Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Desa dan
Perdesaan.

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama
Desa dan Perdesaan meliputi advokasi dan
diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan
Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan
Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta
pembentukan dan pengembangan kawasan
perdesaan.

2 Persentase kegiatan Bahan regulasi, kebijakan, dan NSPK Jumlah kegiatan pelaksanaan Internal (Direktorat

pelaksanaan advokasi pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan advokasi dan kerjasama Desa Advokasi dan

dan kerjasama Desa dan yang disusun mengacu pada Dokumen dan Perdesaan yang sesuai Kerjasama Desa dan

Perdesaan yang sesuai Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerjasama Desa dengan dokumen Perdesaan) dan

dengan dokumen dan Perdesaan. perencanaanteknis Eksternal (K/L/M)

perencanaan teknis Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan Kerjasama Pelaksanaan advokasi dan
pengembangan Desa dan Perdesaan meliputi advokasi dan Kerjasama Desa dan
Kerjasama Desa dan diseminasi kebijakan pembangunan Desa dan Perdesaan dibagi dengan
Perdesaan Perdesaan, pendampingan pembangunan Desa dan jumlah seluruh kegiatan
Perdesaan, kerja sama Desa dan Perdesaan, serta dalamDokumen Perencanaan
pembentukan dan pengembangan kawasan Teknis Advokasi dan
perdesaan. Kerjasama Desa dan
Perdesaan dikali 100%.

NO INDIKATOR KINERJA - 103 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Jumlah Desa dan Perdesaan Internal (Direktorat
DEFINISI OPERASIONAL yang mendapatkan Advokasi dan
3 Persentase Desa dan pendampingan dibagi jumlah Kerjasama Desa dan
Perdesaan yang Pendampingan meliputi pendampingan desa seluruh desa dikali 100% Perdesaan) dan atau
Kawasan perdesaan dan pendampingan Eksternal
mendapatkan masyarakat desa. Indeks Partisipasi (K/L/M)
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan Masyarakat
pendampingan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Internal (Direktorat
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Advokasi dan
4 Tingkat partisipasi pembentukan dan pengembangan badan usaha Kerjasama Desa dan
masyarakat milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Perdesaan) dan atau
bersama, peningkatan sinergitas program dan Eksternal
kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk (K/L/D/M)
mendukung pencapaian SDGs Desa.
Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan
Desa (berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT
Nomor 19/2020)
Pendampingan meliputi pendampingan desa
Kawasan perdesaan dan pendampingan
masyarakat desa.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas
pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama, peningkatan sinergitas program dan
kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk
mendukung pencapaian SDGs Desa.
Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan
Desa (berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT

- 104 -

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

Nomor 19/2020)

5 Jumlah laporan Dokumen hasil evaluasi perkembangan desa dan Jumlah laporan evaluasi Internal (Ditjen
evaluasi status Kawasan perdesaan Kawasan perdesaan meliputi dokumen status Pembangunan Desa dan
perkembangan Desa 62 KPPN dan 30 KPPK perkembangan Desa dan Perdesaan) dan
Kawasan perdesaan per tahun Eksternal (K/L/D/M)
dan Kawasan perdesaan

NAMA JABATAN PARAF

- 105 -

f. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pemanfaatan
3 Fungsi dana desa.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana
desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan
dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta
pengelolaan sistem informasi dana desa;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa,
penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatandana
desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan
sistem informasi dana desa;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana prioritas
pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif,
pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana prioritas
pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif,
pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatandana
desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan
dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta
pengelolaan sistem informasi dana desa; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 106 -
IKU DIREKTORAT DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
1 Tersedianya bahan kebijakan danregulasi Desa
dan Perdesaan yang ditetapkan
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa sesuai dengan prioritas
2
Meningkatnya penggunaan dana desa sesuai Persentase desa yang memiliki forum pengelolaan dan publikasi
Pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan masyarakat
3 dengan prioritas
Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi
4 Terwujudnya layanan informasi publik
pemanfaatan Dana Desa yang baik

- 107 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU

DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Internal (Direktorat
1 Jumlah bahan kebijakan Bahan kebijakan regulasi meliputi : Jumlah bahan kebijakan dan Fasilitasi Pemanfaatan
dan regulasi Fasilitasi 1. Penyusunan rencana prioritas pemanfaatan regulasi Fasilitasi Dana Desa)
Pemanfaatan Dana Desa dana desa; Pemanfaatan Dana Desa yang
yang ditetapkan 2. Penyusunan rencana pemanfaatan dana ditetapkan pada tahun yang
desa secara partisipatif; bersangkutan
3. Pelaksanaan pemanfaatan dana desa;
4. Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam pemanfaatan dana desa, serta
pengelolaan sistem informasi dana desa.

Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa
meliputi :
1. Penyusunan rencana prioritas pemanfaatan

dana desa,
2. Penyusunan rencana pemanfaatan dana

desa secara partisipatif,
3. Pelaksanaan pemanfaatan dana desa,
4. Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam pemanfaatan dana desa, serta
5. Pengelolaan sistem informasi dana desa

NO INDIKATOR KINERJA - 108 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

2 Persentase desa yang Pemanfaataan dana desa sesuai dengan prioritas Jumlah desa yang Internal (Direktorat
memanfaatkan dana adalah yang sesuai rencana prioritas pemanfaatan memanfaatkan dana desa Fasilitasi Pemanfaatan
desa sesuai dengan dana desa yang disusun secara partisipatif sesuai dengan prioritas dibagi Dana Desa)
prioritas masyarakat. dengan jumlah seluruh desa
yang menerima dana desa
dikali 100%

3 Persentase desa yang Forum pengelolaan dan publikasi Pemanfaatan Jumlah desa yang memiliki Internal (Direktorat
memiliki forum dana desa adalah forum yang diselenggarakan oleh forum pengelolaan dan Fasilitasi Pemanfaatan
pengelolaan dan masyarakat desa. publikasi pemanfaatan dana Dana Desa)
publikasi Pemanfaatan desa dibagi jumlah seluruh
dana desa yang Pengelolaan dan publikasi Pemanfaatan dana desa desa dikali 100%
dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
masyarakat dan publikasi pemanfaatan dana desa.

(catatan: Peraturan Menteri Perlu disusun)

4 Persentase desa yang Laporan pemanfaatan dana desa yang terpublikasi Jumlah desa yang laporan Internal (Direktorat
laporan pemanfaatan melalui baliho, papan pengumuman, media cetak pemanfaatan dana desa Fasilitasi Pemanfaatan
dan elektronik terpublikasi dibagi dengan Dana Desa)
dana desa terpublikasi dengan jumlah seluruh desa
dikali 100%

NAMA JABATAN PARAF

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

- 110 -

b. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

2 Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan
investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3 Fungsi : 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi,
pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembanganproduk
unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi,
pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembanganproduk
unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan
ekonomi dan investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi,pelayanan investasi,
pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi
dan

5) investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan
produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan
investasi, pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, pelayanan investasi, pengembangan
produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi;

7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 111 -

IKU DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kualitas layanan Investasi Desa, Tingkat Kepuasan Pelanggan atas layanan investasi di Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi Persentase Peningkatan kelembagaan ekonomi
dan pengelola kawasan (Kawasan perdesaan Persentase peningkatan Lembaga pengelola kawasan

3 dan Kawasan transmigrasi)

Meningkatnya peran Produk unggulan dalam
4 pengembangan ekonomi di Desa, Daerah Persentase peningkatan volume pemasaran produk unggulan

Tertinggal, dan Transmigrasi

Meningkatnya promosi dan pemasaran produk Persentase peningkatan jumlah promosi dan pemasaran produk
5 unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan unggulan

Transmigrasi

Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan

6 Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

berkinerja tinggi

7 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomi dan

Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
dan Transmigrasi

8 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup
pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,

NO. SASARAN PROGRAM - 112 -
Internal Pemerintah (APIP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA
dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal

dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

- 113 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
Nilai hasil survey kepuasan Internal Ditjen
1 Kepuasan atas Layanan Investasi adalah kepuasan pelanggan atas layanan PEIDDTT
pelanggan atas layanan investasi oleh kementerian investasi oleh kementerian
desa daerah tertinggal dan transmigrasi desa daerah tertinggal dan
transmigrasi per tahun
Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik =4
Baik =3
Kurang Baik =2
Tidak Baik =1

Tingkat Kepuasan 1. Diberi Nilai 1(tidak baik) apabila pelaksanaan
Pelanggan atas layanan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur
investasi di Desa, berbelit-belit, Panjang dan tidak jelas,loket
Daerah Tertinggal, dan terlalu banyak sehingga proses tidak efektif.
Transmigrasi
2. Diberi Nilai 2 (Kurang Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan masih
belum mudah sehingga prosesnya belum
efektif.

3. Diberi Nilai 3 (Baik) apabila Pelaksanaan
prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana,
tidak berbelit-belit tetapi masih perlu
diefektifkan.

4. Diberi Nilai 4 (Sangat Baik) apabila
pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa
sangat jelas, mudah, angat sederhana

NO INDIKATOR KINERJA - 114 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal Ditjen
DEFINISI OPERASIONAL Jumlah lembaga ekonomi PEIDDTT dan atau
2 Persentase Peningkatan tahun berjalan dikurangi Eksternal
kelembagaan ekonomi sehingga prosesnya mudah dan efektif. Jumlah lembaga ekonomi (Kementerian Koperasi
Kelembagaan ekonomi di perdesaan meliputi : tahun sebelumnya dibagi UKM)
Bumdes, Bumdesma, Koperasi, Usaha Mikro Kecil jumlah Lembaga ekonomi
dan Menengah (UMKM) tahun sebelumnya dikali Internal Ditjen PEID
seratus persen
3 Persentase peningkatan Kawasan meliputi Kawasan perdesaan dan Internal Ditjen PEID
Jumlah badan pengelola
Lembaga pengelola transmigrasi Kawasan yang dibentuk
tahun berjalan dikurangi
kawasan Badan pengelola kawasan adalah badan yang Jumlah badan pengelola
Kawasan yang dibentuk
dibentuk oleh dan dari masyarakat tahun sebelumnya dibagi
jumlah badan pengelola
4 Persentase peningkatan Produk unggulan adalah suatu barang atau jasa Kawasan yang dibentuk
tahun sebelumnya dikali
volume pemasaran yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing seratus persen

produk unggulan tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam Jumlah peningkatan volume
pemasaran tahun berjalan
jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan dikurangi Jumlah
peningkatan volume
pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan pemasaran tahun
sebelumnya dibagi jumlah
pasar, talenta masyarakat dan kelembagaan peningkatan volume
pemasaran tahun
penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya sebelumnya dikali seratus

manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi

sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi

NO INDIKATOR KINERJA - 115 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA Internal Ditjen PEID
DEFINISI OPERASIONAL persen
5 Persentase peningkatan Eksternal (APIP)
jumlah promosi dan tertentu. Jumlah peningkatan volume Eksternal (APIP)
Promosi tahun berjalan
pemasaran produk Produk unggulan adalah suatu barang atau jasa dikurangi Jumlah
unggulan yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing peningkatan volume
tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam pemasaran tahun
6 Nilai SAKIP Direktorat jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan sebelumnya dibagi jumlah
Jenderal Pengembangan pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan peningkatan volume
Ekonomi dan Investasi pasar, talenta masyarakat dan kelembagaan pemasaran tahun
Desa, Daerah Tertinggal, penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya sebelumnya dikali seratus
dan Transmigrasi manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi persen
sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi
tertentu. Nilai hasil evaluasi atas
implementasi SAKIP
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Direktorat Jenderal
Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Pengembangan Ekonomi dan
dan Transmigrasi adalah hasil Evaluasi APIP atas Investasi Desa, Daerah
implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Tertinggal, dan Transmigrasi
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, pada tahun sebelumnya
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nilai PMPRB Direktorat
7 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Jenderal pengembangan
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang ekonomi dan investasi desa,
Pelaksanaan Reformasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas daerah tertinggal, dan
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi transmigrasi dibagi nilai
Direktorat Jenderal maksimal PMPRB pada tahun
pengembangan berjalan dikali 100%
ekonomi dan investasi
desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi

NO INDIKATOR KINERJA - 116 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Rekomendasi TLHP yang Internal (Laporan
8 Persentase ditindaklanjuti dibagi total Tindak Lanjut
rekomendasi hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak rekomendasi TLHP dikali Rekomendasi Temuan
pemeriksaan eksternal lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang 100% Hasil Pemeriksaan
dan APIP lingkup Ditjen dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi Eksternal dan APIP
Pengembangan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP baik dari Sesditjen)
Ekonomi dan Investasi keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal
Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi yang
ditindaklanjuti (Sistem
Pengendalian Internal
dan Kepatuhan
terhadap Perundang-
undangan)

NAMA JABATAN PARAF

- 117 -
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit
3 Fungsi organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

: 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat
Jenderal;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan
Direktorat Jenderal;

3) Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;

4) Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
5) Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Direktorat Jenderal; dan
6) Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 118 -

IKU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Direktorat Jenderal pengembangan ekonomidan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan
kapasitas organisasi Ditjen Pengembangan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
2 Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di
dan Transmigrasi lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

3 yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

4 Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi yang mengikuti pengembangan
5
Terwujudnya Ditjen Pengembangan Ekonomi dan kompetensi per tahun
Investasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja
Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN
6 tinggi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi berdasarkanStandar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi AparatPengawas
7
Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I
8
Nilai SAKIP
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Tingkat penerapan pengendalian intern
Direktorat JenderalPengembangan Ekonomi dan Investasi

- 119 -

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya pelayanan publik Direktorat Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan
9 Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Ekonomi dan Investasi atas dukungan manajemen

yang berkualitas

10 Meningkatnya kebijakan dan regulasi Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan Perdesaan yang ditetapkan

- 120 -
DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Persentase Nilai Hasil Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Nilai PMPRB Direktorat Eksternal (APIP)
Penilaian Mandiri Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks yang Jenderal pengembangan
Pelaksanaan Reformasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas ekonomi dan investasi desa,
Birokrasi (PMPRB) di pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi daerah tertinggal, dan
Direktorat Jenderal transmigrasi dibagi nilai
pengembangan maksimal PMPRB pada tahun
ekonomi dan investasi berjalan dikali 100%
desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi

2 Persentase Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi Jumlah Pejabat Pimpinan Internal (Sesditjen

Pimpinan Tinggi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Tinggi dan Pejabat Pengembangan

Pejabat Administrasi di Ekonomi dan Investasi yang mengikuti Administrasi di Lingkungan Ekonomi dan

lingkungan Direktorat pengembangan kompetensi selama 20 jam Direktorat Jenderal Investasi)

Jenderal Pengembangan pelajaran per orang per tahun Pengembangan Ekonomi dan

Ekonomi dan Investasi Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara Investasi yang mengikuti
yang mengikuti lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, pengembangan kompetensi
pengembangan kursus, dan penataran pada tahun yang
kompetensi per tahun bersangkutan dibagi jumlah

pejabat pimpinan tinggi dan

pejabat administrasi pada

tahun yang bersangkutan

dikali 100%

NO INDIKATOR KINERJA - 121 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL

3 Persentase Pejabat Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jumlah Pejabat fungsional di Internal (Sesditjen
Pengembangan
fungsional di Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Lingkungan Direktorat Ekonomi dan
Investasi)
lingkungan Direktorat yang mengikuti pengembangan kompetensi selama Jenderal Pengembangan

Jenderal Pengembangan 20 jam pelajaran per orang per tahun Ekonomi dan Investasi yang

Ekonomi dan Investasi Pengembangan kompetensi dapat dilakukan antara mengikuti pengembangan

yang mengikuti lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kompetensi pada tahun yang

pengembangan kursus, dan penataran bersangkutan dibagi jumlah

kompetensi per tahun pejabat fungsional pada

tahun yang bersangkutan

dikali 100%

4 Opini atas Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai Opini atas Penyajian Laporan Internal (Tim Penilai
SAP adalah laporan di bidang keuangan yang
internal atas Laporan memuat: Keuangan dan BMN PIPK UKE I) dan
Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Eksternal (APIP)

Direktorat Jenderal 1. Neraca Pengembangan Ekonomi

Pengembangan 2. Laporan Operasional (LO) berdasarkan Standar
Ekonomi berdasarkan Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
Standar Akuntansi dari hasil evaluasi Aparat

Pemerintah (SAP) dari 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Pengawas Intern Pemerintah
hasil evaluasi Aparat laporan di bidang BMN yang memuat: (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE

Pengawas Intern 1. Neraca I per tahun
Pemerintah (APIP)/Tim

Penilai PIPK UKE I 2. Laporan Barang Intrakomtable

3. Laporan Barang Ekstrakomtable

4. Laporan Barang Intrakomtable dan
Ekstrakomtable

5. Laporan Barang Persediaan

6. Laporan Kondisi Barang

NO INDIKATOR KINERJA - 122 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Nilai hasil evaluasi atas Eksternal (APIP)
7. Laporan Penyusutan BMN implementasi SAKIP Eksternal
8. Pelaksanaan Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal (Kementerian
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan)
Penilaian pengendalian internal atas Investasi dari APIP
Laporan Keuangan dan BMN dikeluarkan Nilai hasil evaluasi atas
oleh APIP/ tim penilai PIPK UKE I Pelaksanaan Rencana Kerja
Kriteria penilaian : dan Anggaran Direktorat
1. Pengendalian Internal Efektif (PIE); Jenderal Pengembangan
2. Pengendalian internal efektif dengan Ekonomi dan Investasi per
pengecualian (PIEDP); tahun
3. Pengendalian Internal Tidak Efektif (PITE)

5 Nilai SAKIP Direktorat Evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat

Jenderal Pengembangan Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Ekonomi dan Investasi

6 Nilai Kinerja atas Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja
Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan
Kerja dan Anggaran Ekonomi dan Investasi berdasarkan ketentuan
Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan yang berkenaan
Pengembangan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas
Ekonomi dan Investasi pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian Keuangan
RI.

Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran
menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran;

NO INDIKATOR KINERJA - 123 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Eksternal
(Kementerian
2. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; Keuangan)
3. Konsistensi atas penarikan dana revisi;
4. Pencapaian keluaran; dan
5. Efisiensi

7 Nilai atas Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai atas Indikator Kinerja

Kinerja Pelaksanaan menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran

Anggaran Direktorat anggaran yang memuat 13 indikator dan Direktorat Jenderal

Jenderal Pengembangan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan Pengembangan Ekonomi dan

Ekonomi dan Investasi pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, Investasi per tahun

serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

IKPA meliputi 13 indikator yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),

2. Data kontrak (bobot nikai 15%),

3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%),

4. Konfirmasi output (bobot nikai 10%),

5. Pengelolaan Uang Persediaan dan
Tambahan uang persediaan (bobot nilai
8%),

6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),

7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),

8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),

9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%),
10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot

NO INDIKATOR KINERJA - 124 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL Tingkat penerapan Eksternal (APIP)
pengendalian intern
nilai 5%), Direktorat Jenderal Internal (Sesditjen
11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan
Investasi per tahun Ekonomi dan
nilai 5%), Investasi)
12. pagu minus (bobot nilai 5%), Hasil survey kepuasan
13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%) aparatur lingkup Direktorat
Jenderal Pengembangan
8 Tingkat penerapan Tingkat penerapan pengendalian intern adalah: Ekonomi dan Investasi per
pengendalian intern Level 0: Belum ada SPIP tahun
Direktorat Jenderal Level 1 : Rintisan SPIP
Pengembangan Level 2: Berkembang
Ekonomi dan Investasi Level 3 : Terdefinisi
Level 4 : Terkelola dan terukur
Level 5 : Optimum

Tingkat penerapan pengendalian intern
dikeluarkan oleh BPKP

9 Tingkat kepuasan Persentase skor penilaian kepuasan penguna
aparatur lingkup layanan/ pegawai internal lingkupDitjen
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi terhadap
Pengembangan kualitas layanan Ditjen Pengembangan Ekonomi
Ekonomi danInvestasi dan Investasi padatahun yang bersangkutan
atas dukungan
manajemen Kriteria skor penilaian adalah:

Sangat Baik = 4

Baik =3

Kurang Baik = 2

NO INDIKATOR KINERJA - 125 - CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL
Jumlah bahan kebijakan dan Internal (Sesditjen
Tidak Baik = 1 regulasi Pengembangan Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Ekonomi dan
10 Jumlah kebijakan dan Bahan kebijakan dan regulasi Pengembangan Perdesaan yang ditetapkan Investasi)
regulasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan yang disusun pada tahun yang
Ekonomi dan Investasi mengacu pada Dokumen Rencana Induk bersangkutan
Perdesaan yang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Perdesaan
ditetapkan Jenis kebijakan dan regulasi Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Perdesaan terdiri dari:

a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Perdesaan tahun 2020-2024.

b. Rencana Strategis Sekretars Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekonomi dan
Investasi Perdesaan tahun 2020-2024.

c. dll.

NAMA JABATAN PARAF

- 126 -
b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;

1 Nama Unit Organisasi : Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis
3 Fungsi pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

: 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan
ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis
pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan
investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk
unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal,
dan transmigrasi;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis
pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi,
perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan
pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan
kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan
teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk
unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan
ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis
pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan
desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

4 Indikator Kinerja Utama :

- 127 -
IKU DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tersedianya dokumen perencanaan teknis Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan
1 pengembangan ekonomi dan investasi Desa, investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan internal Kementerian
Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang
Pengembangan ekonomi dan investasiDesa, dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen
Perencanaan teknis
3 Persentase afirmasi rencana program/kegiatan K/L/D/M yang
dialokasikan untuk Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Dokumen
Perencanaan teknis

4 Terukurnya perkembangan Ekonomi dan Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Ekonomi dan Investasi
Investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Transmigrasi

- 128 -

DEFINISI OPERASIONAL, CARA PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA IKU

DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NO INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
UTAMA

1 Jumlah dokumen Dokumen perencanaan teknis pengembangan Jumlah dokumen Internal (Direktorat

perencanaanteknis ekonomi dan investasi Desa, Daerah Tertinggal, perencanaanteknis Perencanaan Teknis

pengembangan dan Transmigrasi meliputi: pengembangan ekonomi Pengembangan

ekonomidan investasi a. Perencanaan teknis dan NSPK dan investasi Desa, Daerah Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah pengembangan ekonomi dan investasi; Tertinggal, dan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang Tertinggal, dan

Transmigrasi yang b. Perencanaan teknis dan NSPK ditetapkan pada tahun Transmigrasi)

ditetapkan pengembangan kelembagaan ekonomi dan bersangkutan

investasi;

c. Perencanaan teknis dan NSPKpelayanan
investasi;

d. Perencanaan teknis dan NSPK

pengembangan produk unggulan;

e. Perencanaan teknis dan NSPK promosi dan
pemasaran produk unggulan desa, daerah
tertinggal, dan transmigrasi.

f. Rencana Strategis Direktorat perencanaan
Tahun 2020-2024 yang disusun mengacu
pada dokumen perencanaan induk.

Direktorat perencanaan teknis melaksanakan
bimtek dan supervisiatas implementasi
dokumen perencanaan teknis yang disusun;