seluas 21.250 hektar di 125 kota dengan kepadatan penduduk tinggi, peremajaan kawasan kumuh seluas 750 hektar, pemugaran perumahan dan permukiman di 20.000 desa tertinggal, pembangunan prasarana air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta penataan kota dan bangunan. ·Keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman dalam Pelita VI, dipengaruhi oleh sejauh mana perwujudan kemitraan pembangunan perumahan (pemerintah-swasta-masyarakat, didukung iklim yang kondusif), peran nyata Pemerintah Daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman, peranserta para pelaku pembangunan perumahan, kesiapan semua pihak dalam membangun perumahan baru atau memperbaiki rumah tua yang sudah tidak layak huni, peran BTN. dan lembaga perbankan lainnya serta peluang lembaga non-bank dalam mendukung penyediaan dana pembangunan perumahan dan permukiman, kemudahan proses penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, penataan ruang yang dinamis dan pengadaan tanah yang tidak membutuhkan waktu lama dan tidak menyedot biaya yang besar, serta terbinanya hubungari dengan berbagai kelembagaan internasional yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Pada era perdagangan bebas Asean 2003 dan Apec 2020 yang didahului perdagangan bebas anggota maju Apec tahun 2010, sektor perumahan dan perm1,1kiman akan memainkan peran cukup penting, karena menyangkut tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, perdagangan (ekspor-impor), penggunaan bahan bangunan, komponen dan elemen bangunan, dalam lingkup penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, perdesaan, dan lingkungan. Dampak Terhadap Kesejahteraan dan Pemerataan Budhy Tjahjati S. Soegijoko membahas Kotabaru dan Tata Ruang Nasional. Kotabaru Generasi Pertama dibangun sebelum PO II, Kotabaru Generasi Kedua dibangun pada dekade 1950-an, dan Kotabaru Generasi Ketiga dibangun sejak Repelita IV. Lokasi pembangunan kota baru harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan nasional. Pembangunan permukiman skala besar atau kotabaru perlu dikaitkan dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan nasional. Dengan demikian dapat dikembangkan keuntungan timbal balik antara kotabaru dengan kota yang telah berkembang sebelumnya. Perlu ditemukenali di setiap wilayah (propinsi atau kabupaten), wilayah yang berpeluang menjadi kotabaru. Sejalan dengan itu, temukenali pula aspek pendukung, keterkaitan dengan wilayah sekitar, kelembagaan, pembiayaan, dan pengelolaan kota. Secara keseluruhan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh pembangunan nasional kita telah memberikan dimensi baru pada cakrawala lingkungan hidup bangsa Indonesia (Danisworo, 1997). Ketidakseimbangan antara kebijaksanaan pembangunan yang tepat yang dapat mengarahkan serta mengendalikan tekanan pembangunan dan kecepatan tekanan pembangunan itu sendiri, telah mengakibatkan pertumbuhan nngkungan perkotaan yang makin semrawut. Adanya p!Jblic concerns di masyarakat (intelektual) mengenai pentingnya makna identitas atau jati diri bagi tempat mereka bermukim merupakan hal yang menggembirakan. Perubahan fungsi guna tanah, seperti dari fungsi hunian menjadi fungsi komersial atau industri, telah mengakibatkan terjadinya kekacauan baik dari segi organisasi tata ruang kota, maupun penampilan visualnya. Lingkungan binaan di masa yang akan datang sedang atau akan dibentuk oleh serentetan keputusan yang diambil para pelaku pembangunan hari ini. Dari uraian tersebut, disimpulkan perlunya panduan rancang kota (urban design) yang jelas. Peremajaan Perumahan dan Permukiman Kota sangat disarankan oleh Johan Silas (1997). Beberapa konsep kota yang diangkat, antara lain kota menjadi multifacet, kompak dan polisentrik, kegiatan tumpang tindih, menuju ke ecocity (Sir Richard Rodgers), fungsi tarsier kota (jasa) menurut Peter Hall dan informalisasi (Castel), perlunya humanisme yang kuat (Celine Sachs-Jeantet), dan membaiknya kondisi perumahan dan permukiman, di mana tiap orang menempati rumah yang layak serta permukiman yang berwawasan lingkungan dan lestari, dengan mendorong peningkatan potensi dan kemandirian masyarakat (Kantor Menpera, 1997). Dari pengalamannya, Johan Silas mencatat: masyarakat lapis bawah bersedia dan mampu hidup di rumah susun tanpa kesulitan berarti, melepas pemukiman di kawasan kumuh dari stigma yang memisahkan mereka dari masyarakat biasa di manapun, dapat dilakukan dengan biaya tidak perlu besar, dalam keadaan tertentu dapat meraih kembali investasi lebih besar dari KIP, mendorong mobilitas sosialekonomi penghuni dalam waktu relatif singkat dan tidak selalu tergantung dari pemerintah, meningkatkan 419
kohesif bermasyarakat bila perancangan mampu memperhatikan pola hidup masyarakatnya, membuka peluang untuk melibatkan sektor swasta menanamkan modal guna membentuk sinergi baru yang kuat, meningkatkan lebih tinggi perbaikan mutu lingkungan dan dapat melibatkan masyarakat dalam proses dan perawatannya. Strategi yang disarankan adalah persaingan ketat antar pelaku pembangunan perkotaan, komodititikasi berbagai kehidupan masyarakat, perebutan ruang kota, perebutan peluang ekonomi, prioritas berlebihan mengakibatkan ketimpangan, perlu restrukturisasi ekonomi yang transparan, dan hindari pemisahan unsurunsur pembangunan. Lakukan pendekatan John FC Turner, yaitu what it does dan what it is, keberlanjutan, jaminan keterkaitan, dan mendasarkan pada komonitas, perlunya persiapan masyarakat, peremajaan kawasan, dan keberpihakan pada si kecil. Tulisan singkat Eko Budihardjo menyarankan agar setiap orang berperan nyata untuk menjadikan lingkungan perumahan dan permukiman kota di Indonesia sebagai titik masuk guna kehidupan masyarakat. Pesatnya pembangunan kota dan kekuatan merusak dari kota yang luar biasa perkasanya itu, tentunya dapat didayagunakan menjadi daya yang kreatif, dinamik, dan sinergik untuk menyembuhkan luka yang telah terjadi. · Kota mestinya berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan manusia yang sejahtera, aman, nyaman, dan bahagia, menciptakan kemakmuran yang adil sekaligus keadilan yang makmur. Perlu sharing and caring, perwujudan konsep perumahan dan permukiman hunian berimbang, perhatian yang besar pada kaum marjinal, ruang publik untuk bertemu dan bercampur menghindari keterpencilan, dan lenyapkan bentukbentuk eksklusivitas menuju pada berbagai fasilitas kota dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat warga kota. Perijinan yang berkaitan dengan pertanahan, menyangkut tiga hal, yaitu pemberian ijin lokasi, pemberian hak atas tanah, dan persertifikatan tanah (Maria Sumardjono, 1997). Terbatasnya dana atau bunga pinjaman bank yang relatif tinggi untuk proyek properti, masalah profesionalisme pengusaha, dan manajemen perusahaan maupun hambatan yang dialami setelah perolehan surat keputusan ijin lokasi dalam perolehan tanah, dapat membawa akibat adanya proyek-proyek pembangunan perumahan yang tersendat, perumahan dengan mutu di bawah standar atau bahkan adanya proyek fiktif. Pembentukan lembaga bank tanah sampai saat ini belum dapat direalisasikan karena permasalahan dana yang besar harus disediakan oleh Pemerintah. lnventarisasi penguasaan tanah oleh badan hukum/perorangan dilakukan, karena dalam kenyataannya diketahui banyak terdapat bidang tanah yang dikuasai berdasarkan pencadangan tanah/ijin lokasi belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tampak tanah diterlantarkan. Pengusaha diwajibkan melaporkan rencana peruntukan dan pemanfaatan tanah, permohonan hak atas tanah, beserta pensertifikatan tanah, termasuk perkembangannya. Tindakan penghentian pemberian ijin lokasi, dilihat dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijaksanaan dapat dibenarkan karena didukung data yang akurat. Bagi pengembang yang tidak melaporkan kemajuan perolehan tanah secara kontinyu akan diberi peringatan, namun menurut kenyataannya, surat peringatan itu sebagian besar tidak memperoleh tanggapan. Maria Sumardjono menyarankan peningkatan koordinasi, kualitas sumber daya manusia, tersedianya dana yang memadai, dan penerapan sanksi secara konsekuen dan konsisten terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan proses perijinan lokasi. Diperlukan kriteria yang jelas tentang kemampuan pengusaha sebagai bahan pertimbangan perpanjangan ijin lokasi. Perlu peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang jelas tentang persyaratan pengembang perumahan, perlu transparansi Tata Ruang Wilayah untuk mencegah spekulasi tanah, perlu dibentuk bank tanah untuk mengendalikan harga tanah, dan perlu dibuat peraturan tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar agar tanah dapat dimantaatkan secara optimal. Tinjauan aspek sosial budaya dalam pembangunan permukiman baru, disampaikan oleh Paulus Wirutomo. Masa depan bangsa modern termasuk bangsa Indonesia ada di kota-kota, jadi kesalahan dalam menata dan membangun kota adalah kesalahan masa depan bangsa. Salah satu masalah besar adalah jarak permukaan permukiman baru dengan tempat kerja mereka (contohnya di Jakarta dan sekitarnya) yang diperburuk dengan kemacetan yang amat berat, sehingga keluarga mereka diancam krisis komunikasi karena 420
para anggota keluarganya lebih banyak berada di luar rumah. Kota-kota baru sama sekali belum dapat dikatakan benar-benar mandiri, karena kota-kota baru ini belum dapat menyediakan tempat kerja yang memadai bagi seluruh warganya seperti layaknya suatu kota. Prinsip permukiman berimbang 1 :3:6 yang bertujuan memelihara integrasi sosial antara berbagai lapisan sosial cenderung diakali, sehingga tujuan tidak tercapai. Kawasan Jabotabek harus menjadi model pengembangan secara nasional, segala pemikiran baru harus dimulai di sana, kesalahan-kesa:lahan jangan direplikasi di daerah lain. Kita pun dapat dengan sengaja mempercepat terjadinya permukiman, dan sinergik untuk menyembuhkan luka yang telah terjadi. Kota mestinya berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan manusia yang sejahtera, aman, nyaman dan bahagia, menciptakan kemakmuran yang adil sekaligus keadilan yang makmur. Perlu sharing and caring, perwujudan konsep perumahan dan permukiman hunian berimbang, perhatian yang besar para kaum marjinal, ruang publik untuk bertemu dan bercampur menghindari keterpencilan, dan lenyapkan bentuk-bentuk ek.sklusivitas menuju pada berbagai fasilitas kota dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat warga kota. Perijinan yang berkaitan dengan pertanahan, menyangkut tiga hal, yaitu pemberian ijin lokasi, pemberian hak atas tanah, dan persertifikatan tanah (Maria Sumardjono, 1997). Terbatasnya dana atau bunga pinjaman bank yang relatif tinggi untuk proyek properti, masalah profesionalisme pengusaha, dan manajemen perusahaan maupun hambatan yang dialami setelah perolehan tanah, dapat membawa akibat adanya proyek-proyek pembangunan perumahan yang tersendat, perumahan dengan mutu di bawah standar atau bahkan adanya proyek fiktif. Perlu peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang jelas tentang asas pembagian tugas dan asas fungsionalisasi. Keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman akan memberikan sumbangan yang besar dalam rangka peningkatan ketahanan nasional khususnya dalam aspek sosial budaya dan ekonomi. Kehidupan masyarakat modern mengharuskan kompetisi yang makin lama makin ketat dan tajam, tetapi di lain pihak juga mengharuskan dikembangkannya kerja sama di antara berbagai pihak yang spesialisasinya berbeda tetapi berkaitan. Kehidupan dan pembangunan bangsa dalam abad 21 nanti akan berbeda di tangan dunia usaha dan rakyat sendiri, tidak lagi berada di tangan pemerintah. Agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan teknologi, serta mendorong permasalahan pengembangan dan penguasaannya secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Aparatur negara masa depan adalah aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional. Organisasi aparatur diharapkan menjadi Smaller but Stronger atau Work better and more efficient, but cost less, atau menurut Sarwono Kusumaatmadja, Hemat Struktur, Kaya Fungsi. Menurut Pakar pembangunan wilayah dan lingkungan hidup, Herman Haeruman, pembangunan bertumpu pada kekuatan masyarakat adalah pembangunan yang bersifat mengembangkan kemampuan masyarakat dan mengalihkan peran masyarakat sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat bertujuan memberi peluang tumbuh dan berkembangnya kekuatan inherent yang ada dalam masyarakat, melepaskan masyarakat khususnya yang paling lemah dan paling tertinggal dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, dan memperkuat posisi masyarakat khususnya yang lemah dan tertinggal tadi dalam struktur dan mekanisme pembangunan sehingga memperkuat bargaining position dengan pihak-pihak lain yang lebih kuat. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman, harus dapat memutus lingkaran kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan kekuatan internal masyarakat (peningkatan pendapatan, penguasaan teknologi, status sosial-ekonomi dan sosial-budaya), menghilangkan berbagai hambatan dari luar (birokrasi, sulitnya perijinan, hambatan fiskal, dan terbatasnya akses kepada informasi dan pasar). Pemberdayaan masyarakat harus sampai pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, memperluas dan melindungi peluang usaha, mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat, besarnya perhatian atau pemihakan terhadap kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, menghilangkan berbagai hambatan dan kendala dan mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman yang terarah dan terpadu. lnstrumen yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah 421
pengembangan sistem informasi perumahan, akses pendanaan (menuju pada secondary mortgage financing), pemantapan kelembagaan, tersedianya peraturan perundang-undangan yang cocok, meningkatkan keterkaitan antar sektor pembangunan, dan penyelenggaraan forum komunikasi perumahan dan permukiman. Pakar perumahan dan pakar KASIBA, Soeyono, menyorot butir-butir panting Undang-Undang 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan GBHN 1993 yang terkait dengan perumahan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman haruslah merupakan penyebab dan sekaligus akibat dari bangsa yang maju dan mandiri dalam sektor perumahan dan permukiman. Strategi, diartikan sebagai suatu rencana global yang memberikan gambaran akan arah tujuan jangka panjang dan langkah-langkah yang perlu dilakukan serta prioritas alokasi sumberdaya. Sasaran utama strategi pemberdayaan masyarakat sektor perumahan dan permukiman diarahkan kepada strata masyarakat berpenghasilan rendah yang paela umumnya lemah secara sosial-ekonomi atau bahkan masih tertinggal. · Strategi ini dapat dirumuskan sebagai rencana global untuk menjadikan masyarakat maju dan mandiri dalam bidang perumahan dan permukiman, di mana tiap orang akan mendiami rumah yang layak daiam lingkungan permukiman yang lestari melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang tertinggal. Dari pengalaman uji coba penyelenggaraan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada kelompok, diperoleh masukan bahwa pendamping harus mendapatkan suatu pengakuan sehingga masyarakat yang memanfaatkan jasanya dapat terlindungi. Cara pembangunan bertumpu pada kelompok, dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara perorangan, secara kelompok, atau melalui badan usaha dan koperasi, didukung kredit triguna, yaitu pengadaan tanah dan atau pematangan tanah, pembangunan rumah dan prasarana lingkungan (konstruksi), dan modal usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Soeyono menyarankan duabelas langkah dalam pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok (P2BPK), yaitu: pengorganisasian peserta dan pembentukan organisasi, penyusunan dan kesepakatan aturan main antar peserta dan antara peserta dengan pihak ketiga/mitra pembangunan (antara lain konsultan · pembangunan), penyusunan dan kesepakatan rencana tindak serta mulai dengan akumulasi dana khususnya untuk dana mitra, survai swadaya dan penentuan lokasi, penyusunan usulan awal proyek perumahan, negosiasi dan kesepakatan awal dengan mitra pembangunan (antara lain dengan bank pemberi kredit), penyusunan dan kesepakatan usulan proyek pembangunan perumahan, negosiasi dengan berbagai mitra pembangunan, akad kredit, realisasi kredit dan pembangunan rumah, penghunian rumah, dan pembinaan lanjut serta pembayaran kembali. Catatan Penutup Tujuan pembangunan nasional dalam PJP II adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri dan sejahtera lahir dan batin. Di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, tujuan ini diartikan sebagai (1) membaiknya kondisi perumahan dan permukiman di mana setiap orang menempati rumah yang layak dalam lingkungan permukiman yang lestari, dan (2) kedaulatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman harus berada di tangan rakyat, dengan kata lain, rakyatlah pelaku utama pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan target 500.000 unit rumah terbangun pada Pelita VI dan ternyata sudah terlaksana 600.000 unit, maka selayaknyalah jika pada Pelita VII diberikan perhatian yang besar pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, memperluas dan melindungi peluang usaha, mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat, besarnya perhatian atau pemihakan terhadap kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, menghilangkan berbagai hambatan dan kendala dan mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman yang terarah dan terpadu. lnstrumen yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah a) pengembangan sistem informasi perumahan, b) akses pendanaan (menuju pada secondary mortage market, perumahan yang sehat, aman, serasi, dan terarur, c) memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan d) menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain. Jayakarta, 6 Januari 1998 422
PERPUSTAKAAN Kembaliktm huku ini sehelum tllau tanggttlya11g tertera dibawah ini. lt -~------1----------