Pemda DKI Jakarta sendiri pada tahun 1990/1991 ini telah mengelompokkan empat masalah pokok Jakarta, yaitu (1) belum terkendali sepenuhnya laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, (2) belum adanya keserasian dalam usaha peningkatan kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, (3) masih rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia dan disiplin sosial, dan (4) belum memadainya penyediaan prasarana, sarana dan kualitas lingkungan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah warga DKI (aparat Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat) sudah sadar akan hak dan kewajibannya serta mereka sudah ikut berperan serta secara nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan? Pembangunan Untuk mencapai tujuan pembangunan, kita buat perencanaan. Merencanakan adalah kegiatan memilih alternatif, mengalokasikan sumber-sumber, untuk mencapai tujuan dan kepentingan masa datang melalui pengaturan kegiatan yang diarahkan. Tokoh perencana pembangunan, Waterston (1965), mengatakan bahwa planning is ... in essence, an organised, conscious and continual attempt to select the best available alternatives to achieve specific goals. Perencanaan itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan orientasi tujuan (perencanaan dalam keadaan perang atau darurat, perencanaan tataguna tanah, fisik perkotaan, kota, desa, dan regional, perencanaan anti-siklus, dan perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat), lingkup disiplin dan profesionalisme (sektoral seperti pertanian, industri pertanian dan sebagainya), tingkat ruang (keluarga, desa, kota kecil, kota sedang, kota besar, regional, nasional, dan internasional), dan komprehensif (perencanaan dari atas dan dari bawah, terintegrasi, dan perencanaan proyek). Berdasarkan waktu pelaksanaan, perencanaan dibagi atas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Boisier ( 1970) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses rasional, politis dan negosiasi di antara para politisi, administrator pembangunan, perencana, dan masyarakat. lnterrelasi empat unsur pembangunan ini dibahas oleh Peter Hits (1986) dalam bukunya An Introduction to Development Planning in the Third World. Dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Social Planning in the Third World, Conyers (1986), menekankan pentingnya perencanaan sosial (social planning), keterlibatan masyarakat (participatory planning or popular participation), informasi dan organisasi dalam proses perencanaan pembangunan. Proses perencanaan dimulai dari pengumpulan data dan analisis, formulasi kebijaksanaan (penentuan tujuan, sasaran dan target), dan penyiapan program, dengan memperhatikan potensi sumber daya dan dana, aparat dan kelembagaan, dan kualitas serta kuantitas para pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Lima peluang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menurut Conyers, terdiri dari kegiatan survai dan konsultasi, keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan, peran serta dalam perencanaan desentralisasi, keikutsertaan dalam kegiatan di tingkat pemerintah lokal (Kecamatan dan Kelurahan), dan partisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan di tingkat komunitas (community development). Tidak mudah mengajak masyarakat atau warga kota untuk berperan serta dalam pembangunan. Beberapa pertanyaan harus dijawab, antara lain (1) apakah mereka benar-benar ingin berpartisipasi?, (2) apakah warga kota mengetahui apa yang mereka inginkan?, (3) apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunitas itu? Sering timbul masalah berupa kesenjangan komunikasi, harapan yang tidak terpenuhi, konflik speed and efficiency dalam partisipasi, dan kepentingan yang berbeda di tingkat lokal, daerah, regional, dan nasional. Agar hal-hal yang tidak kita harapkan dapat dihindari, jauh-jauh hari harus sudah ditentukan ukuran pembangunan sosial, kriteria, indikator keragaan, sasaran dan tujuan yang jelas. Ahli perencanaan pembangunan, Bintoro Tjokroamidjojo (1976), menegaskan bahwa berhasilnya pencapaian tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakatnya, tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, para perencana, administrator pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga dari petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pengusaha, pengemudi, dan tukang becak sekalipun. Bintoro menegaskan pula bahwa the achievement of the development objectives is not possible without planning and a high degree of participation by people dan participation is especially required in the formulation of the plans, to ensure that the real aspiration of the people are embodied in them, and in plan implementation. Partisipasi masyarakat haruslah dapat tercermin dalam (a) keterlibatan aktif dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan, (b) keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung 167
jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (mobilisasi sumber dana, kegiatan produktif yang serasi dan pengawasan sosial), dan (c) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Agar ini dapat diwujudkan, diperlukan adanya keterbukaan pemerintah (informasi dan peluang bisnis), kesempatan secara merata (equal access to opportunity), adanya titik temu antara keterlibatan dari atas (top-down) dengan oto-aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat (bottom-up). Sadar Wisata dan Sadar Lingkungan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota Jakarta tidak perlu muluk-muluk. Dengan target Jakarta BMW sebenarnya siapa pun sebagai warga Jakarta (aparat, pengusaha swasta, dan masyarakat) dapat memanusiakan dan mewibawakan dirinya melalui perwujudan partisipasi sadar wisata dan sadar lingkungan. Penyuluhan sadar wisata bagi masyarakat Jakarta perlu dilakukan secara terus menerus sampai dapat diwujudkannya kota Jakarta yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (Sapta Pesona). Tujuh pesona wisata ini masih perlu didukung oleh akomodasi yang murah dan nyaman, makanan yang lezat, budaya yang mempesona, dan cinderamata yang murah dan menarik. Masyarakat Betawi yang sadar wisata adalah warga kota yang menghargai kebersihan dan keindahan kota serta masing-masing berusaha berperan serta untuk mewujudkan sapta pesona wisata di ibukota. Peran serta masyarakat diwujudkan melalui partisipasi yang terintegrasi di antara komponen Pemerintah, penyelenggara kegiatan pariwisata, masyarakat penerima para wisatawan, dan wisatawan yang menghargai daerah tujuan wisata Jakarta. Kesan kota Jakarta yang tidak aman karena banyak penodongan di bis kota dan jalan umum, tidak tertib karena kotanya semrawut, tidak bersih karena sampah bertebaran di mana-mana dan aparat Pemerintah juga tidak bersih, tidak sejuk karena kotanya gersang dan sukar ditemui taman yang hijau dan berbunga, tidak ramah tamah karena masyarakatnya acuh dan kurang sopan, dan tidak dijadikan kenangan karena tidak adanya sesuatu yang perlu dikenang, harus dihindari sedini mungkin. Berdasarkan lnstruksi Presiden kepada Menparpostel untuk melakukan koordinasi sebaik-baiknya dalam menyongsong Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 (lnpres No. 3 Tahun 1989), Menparpostel telah mengkampanyekan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, dan Dirjen Pariwisata telah membentuk Panitia Pelaksana Harian Kampanye Nasional Sadar Wisata. Sadar Wisata perlu dibuktikan oleh tindakan warga yang tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan suasana tidak aman atau menimbulkan terganggunya keselamatan orang lain. Warga harus memelihara ketertiban umum, berusaha mematuhi peraturan dan tata tertib baik di jalan raya maupun di tempat-tempat umum, disiplin dan sopan santun berlalulintas, menyeberang di tempat yang disediakan, menghindari kemacetan lalulintas, mematuhi petunjuk rambu-rambu lalulintas, dan membiasakan antri dalam kegiatan di tempat umum. Warga perlu membudayakan hidup bersih dan sehat, secara sadar senantiasa berupaya menampilkan dan menjaga kebersihan dimanapun berada (di rumah, tempat kerja, sekolah, rumah makan, bis dan angkutan umum, kereta api, tempat hiburan, dan dalam kehidupan sehari-hari) sehingga pola hidup bersih dan sehat benar-benar menjadi bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari cara hidupnya. Warga turut membantu program penghijauan kotanya (menyediakan pot bunga dan menanam pohon di halaman rumahnya), memperindah dan mempercantik kota (Lingkungan pemukiman, hotel dan restoran, perkantoran, pertokoan, perbelanjaan jalur wisata dan taman). Warga harus ramah yang dicerminkan oleh tatacara pergaulan yang baik dan sikap tuan rumah yang ramah dalam melayani wisatawan mancanegara. Warga hendaknya turut menyajikan dan memelihara suasana, iklim, kesempatan dan pelayanan yang baik, yang membuahkan kenangan yang indah dan manis, yang tidak mudah dilupakan oleh para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Sejalan dengan peningkatan peran serta warga tersebut, perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung, antara lain pemasangan pesan-pesan peringatan pada papan himbauan (Jakarta Menuju BMW, Sudahkah kita membudayakan hidup bersih dan sehat, dan Jakarta menanti partisipasi anda), pengadaan/penempatan fasilitas kebersihan kota (tong sampah, angkutan sampah yang memadai, dan we umum), penertiban pemasangan reklame yang tidak teratur, pengaturan kembali pohon-pohon di jalan umum, pemeliharaan kebersihan di tempat-tempat umum, dan pengelolaan taman kota. Apa yang harus dilakukan oleh pejabat Pemerintah dalam mendukung sadar wisata? Mereka harus 168
memberi contoh teladan, menggerakkan dan mendorong serta mengerahkan bawahannya untuk mewujudkan gerakan bersih dan sehat. Aparat harus senantiasa mengamankan pelaksanaan , program sadar wisaia dan sapta pesona, tanggap, luwes, menolong, membimbing, membina, memberi petunjuk, memberi informasi, dan mengawasi fasilitas kepariwisataan yang ada. Aparat Pemda DKI harus trampil, disiplin, mewujudkan satu kata dan perbuatan, memelihara kebersihan lingkungan, menghargai petugas kebersihan, menegor bawahan yang tidak patuh, dan berusaha menciptakan lingkungan yang indah, serasi dan alamiah. Kalangan industri pariwisata jangan mementingkan keuntungan dari bisnis pariwisata, tetapi harus mengutamakan pelayanan. Kemudahan pelayanan, keramahtamahan pemandu wisata, keamanan di hotel, restoran dan angkutan, penyediaan life guard untuk mencegah bahaya, mematuhi standar operasi kebersihan makanan dan minuman, penataan bangunan, ruangan dan komposisi warna yang menyejukkan, dan penyediaan cinderamata yang murah, menarik, dan penuh kesan. Pemuka agama dan tokoh masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam menunjang sadar wisata. Dalam ceramah perlu diselipkan budaya hidup bersih dan sehat, hidup tolong menolong, gotong royong, memberi contoh dan teladan, menciptakan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan memelihara seni budaya masyarakat. Pemuda, pelajar, dan mahasiswa harus mampu mengambil tindakannya yang mendukung penciptaan kota yang aman, tertib, bersih, indah, sejuk, warga yang ramah, dan membawa kenangan bagi wisatawan. Cendekiawan dan ilmuwan perlu memberikan sumbangan pemikiran baik melalui penulisan pariwisata, mengikuti seminar, menyampaikan makalah, menulis buku dan publikasi pariwisata, melakukan penelitian kepariwisataan, dan memberi masukan langsung kepada Pemerintah tentang dunia kepariwisataan dan menjadi pelopor gerakan sadar wisata. Masyarakat yang tinggal di jalur wisata harus ramah, bersahabat, cinta keindahan, berpakaian rapi dan bertindak sopan, dan menjadi tuan rumah yang baik. Kalangan organisasi politik turut memikirkan penyusunan Undang-Undang Pariwisata, memberi masukan kepada Pemerintah tentang berbagai upaya pembangunan pariwisata, meningkatkan fungsi kontrol, dan bersedia menjadi juru-bicara pariwisata. Partisipasi ibu-ibu dan peranan wanita perlu ditingkatkan, baik melalui partisipasi perorangan maupun melalui PKK dan organisasi kemasyarakatan. Perilaku lbu atau Wanita pada umumnya gampang ditiru dan lebih komunikatif, sehingga perannya cukup menentukan dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Kampanye Nasional Sadar Wisata perlu ditunjang oleh partisipasi berbagai lembaga kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM sangat diharapkan perannya dalam menganjurkan masyarakat untuk bersikap ramah dan menjadi tuan rumah yang baik, menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya, dan mencarikan sponsor di bidang kepariwisataan. Kalangan pengelola seni budaya tidak kalah pentingnya dalam pengembangan sadar wisata, antara lain dalam upaya meningkatkan mutu dan produk cinderamata, desain, memprakarsai paket wisata seni-budaya, menyediakan paket pagelaran seni tari, pameran di dalam dan luar negeri, dan informasi budaya. Di bidang peningkatan kualitas lingkungan, warga Jakarta perlu diajak berpartisipasi dalam pengamanan kualitas tanah, kualitas air, pengendalian pencemaran udara, pengamanan wilayah pesisir dan lautan, dan berpartisipsi dalam penataan administrasi lingkungan serta pelaksanaan anal isis mengenai dampak lingkungan. Disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilannya, warga Jakarta harus mengetahui berbagai isu global kualitas lingkungan, seperti limbah berbahaya yang beracun, hujan asam dan pencemaran udara regional, khlorofluorokarbon (CFC) dan lapisan ozon, radiasi ultraviolet yang memberi dampak pada kesehatan, efek rumah kaca, dan upaya penangkalan pemanasan global. Tanah Jakarta yang sempit (luasnya hanya 661 Km2) dibandingkan dengan penghuninya yang 9 juta dan akan menjadi lebih dari 12 juta pada tahun 2005, perlu diamankan dan dipelihara dengan baik. Mahalnya harga tanah mengakibatkan banyaknya sengketa tanah. Tanah dan rumah yang didiami, betapapun kecilnya, perlu dipelihara dengan baik sehingga selalu bersih dan sehat. Air minum yang terbatas, air sungai yang kotor, selokan yang airnya sangat kotor, sampah bertumpuk di mana-mana, banjir yang datang setiap tahun, dan rembesan air laut, merupakan ancaman bagi warga kota. Kualitas airsungai harus dijaga, pence~aran qerbagai bahan organik perlu dihindari, demikian juga pencemaran bakteri coli, logam berat, dan pestistda. Kesehatari lingkungan yang disebabkan oleh menurunnya : ' : - ' ' ·. . ' ' ~ , ' ' ' : : • ' ' - \ . ' ' .' : - ; ' • ; j ' • • .: ' ' ' • • . , ' . ' ' 169
kualitas air perlu ditekan, seperti diare, hepatitis, infeksiosa, penyakit kulit dan mata, schistiosomiasis, dan penyakit yang disebabkan oleh bahan beracun. Pengendalian pencemaran air perlu ditingkatkan, termasuk pengendalian limbah dan sampah rumahtangga, limbah industri, pestisida, dan intrusi air asin. Warga harus membantu upaya penanggulangan masalah debu dan gas pencemar, kadar 502 dan NOx dalam udara karbon dioksida yang diakibatkan industrialisasi dan tingginya tingkat urbanisasi, tingginya kadar Nox dan N02, kebisingan akibat kegiatan industri dan bunyi kendaraan bermotor. Warga hendaknya berpartisipasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara melalui penelitian dan pemantauan, pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan (industri, pertambangan, transportasi), teknologi pengendalian pencemaran, pengendalian pencemaran debu, partikel, dan gas, dan pengendalian lingkungan. Pesisir Pantai Utara Jakarta (Kamal, Marunda, dan Kepulauan Seribu) perlu ditata dengan baik. Kegiatan pertambangan, perikanan, pengerukan, pengurukan, dan pengambilan koral perlu diawasi dengan ketat, agar berbagai ancaman di Teluk Jakarta seperti abrasi pantai, sedimentasi, kekeruhan, sampah padat, pencemaran minyak bumi, logam berat, air laut dan sedimen, biota, pestisida, bakteri, hendaknya diatasi secara bersistem dan terpadu, melalui pelaksanaan segala peraturan perundang-undangan, konservasi laut, dan pengendalian pencemaran laut yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Dari segi administrasi lingkungan, warga kota perlu diikutsertakan dalam pemikiran mengenai pengembangan tata ruang, penataan ruang wilayah, penyusunan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota), RTK (Rencana Terinci Kota), RUPTD (Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah), dan berbagai perencanaan pembangunan lainnya. Pedoman kriteria pemanfaatan ruang yang meliputi jenis kawasan, definisi janis kawasan, dan tujuan perlindungan, harus dipatuhi oleh semua pihak. Dukungan administrasi pembangunan seperti PP Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Komisi Amdal, Komisi Amdal Pusat dan Daerah, Kegiatan Wajib Pembuatan PIL dan ANDAL, Pedoman Teknis ANDAL, Penyusunan SEMDAL, dan Proses Perijinan, perlu diketahui dan dimengerti oleh masyarakat yang berkepentingan sehingga mereka dapat menentukan peran sertanya di dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas lingkungan. Harapan Upaya mengatasi permasalahan yang dikemukakan oleh Rudini, Wiyogo, dan RUPTD DKI Jakarta 1990/1991 sebenarnya akan bermuara pada satu hal yang sama, yaitu perwujudan Jakarta sebagai kota megapolitan yang didukung oleh aparat Pemda dan peran serta warganya yang dinamis. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kota bermacam-macam. Yang paling sederhana, wujudkanlah partisipasi masyarakat dalam menunjang kegiatan sadar wisata, sapta pesona wisata, dan sadar lingkungan. Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan sadar wisata, sapta pesona, dan sadar lingkungan, kita harapkan bersama agar kota metropolitan dan megapolitan (megalopolitan) Jakarta BMW (bersih, manusiawi, dan wibawa) dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Ukuran keberhasilannya? Pada tahun 1991, aparat Pemerintah makin wibawa, perencaanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasannya makin manusiawi, kotanya makin bersih (diraihnya piala Adipura oleh salah satu atau lebih Wilayah Kota di DKI Jakarta), jumlah wisatawan Mancanegara dan Nusantara meningkat, munculnya peraih Kalpataru (perintis, penyelamat, pengabdi, dan pembina lingkungan), dan diraihnya penyusunan Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah terbaik. Neraca, 4 - 5 Juli 1990 Bogar Menyambut Kunjungan Wisata Tahun 1991 Bogar, kota hujan diiklankan oleh Walikotanya sebagai kota dalam taman siap menyongsong Kunjungan Wisata Tahun 1991 (KWT '91) atau Kunjungan Indonesia Tahun 1991 (Visit Indonesia Year 1991, VIY '91 ). 170
Kesiapan ini ditunjang oleh pemantapan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona dan perkembangan industri pariwisata yang cukup menggembirakan, antara lain akomodasi (jumlah hotel dan kamar), restoran dan usaha jasa boga, usaha perjalanan wisata, angkutan wisata dan obyek atau atraksi wisata. Piala Adipura yang telah lima kali diraih oleh Boger (kategori kota sedang, penduduk 100.000 - 500.000 jiwa) dan upaya meraih Piala Adipura Kencana (lambang kota idaman terbersih peraih Adipura lima tahun berturut-turut dengan nilai di atas 80) merupakan modal yang turut mendukung keberhasilan KWT '91. Boger yang luasnya 21,56 Km2 dengan penduduknya yang berjumlah 269.959 jiwa dan tersebar di lima Kecamatan (dan 1 Kemantren) dan 22 Kelurahan, 22 Km jalan arteri, 20 Km jalan kolektor/penghubung, 97 Km jalan lokal/lingkungan, 18 pasar (12 pasar harian, 2 pasar lnpres, 1 pasar induk, 1 pasar swalayan, dan 2 pusat pertokoan), 239 toko besar, 1.499 toko sedang, 2.234 toko kecil, 21 hotel (6 besar, 8 sedang dan 7 kecil), 77 restoran (16 besar, 39 sedang, dan 22 kecil), 108 kantor (73 besar, 23 sedang dan 12 kecil), akan menyongsong KWT '91 melalui koordinasi terpadu masyarakat sadar wisata (Pemda, lnstansi Terkait, Swasta dan Masyarakat) untuk meningkatkan citra pariwisata daerah dan mewujudkan Sapta Pesona. Sadar Wisata Kegiatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona kota dan warga Boger akan mendukung keberhasilan KWT '91. Boger yang aman, tertib, bersih, sejuk lingkungannya, indah, ramah tamah warganya, penuh kenangan yang disebabkan akomodasi yang nyaman, makanan yang lezat, budaya yang mempesona dan cinderamata yang murah meriah dan bentuknya kecil, akan memikat wisnu (wisatawan nusantara) dan wisman (wisatawan mancanegara). Walikota Boger Suratman tidak akan henti-hentinya memasyarakatkan unsur-unsur pelayanan yang tercermin pada Sapta Pesona ke semua lapisan masyarakat dan dunia usaha. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain melalui kampanye tingkat kotamadya melalui berbagai media masa, radio, dan televisi, penyuluhan pemantapan citra sadar wisata melalui sapta pesona sesuai dengan tahapan sasaran, dan penyuluhan pariwisata kepada masyarakat luas. Boger perlu mengembangkan kawasan atau obyek wisata potensial yang berperan sebagai pusat pengembangan daerah dan mengembangkan daya tarik wisata khas daerah sebagai pemancing utama, antara lain yang berorientasi pada rekreasi gunung, wildlife, wisata agro, hiking/trekking, konvensi, seni budaya Sunda, wisata pendidikan dan pendukung rekreasi sekitar kawasan Puncak. Daya tarik wisata pemancing utama adalah Kebon Raya Boger dan kesejukan lingkungan. Pemanfaatan dan pengembangan kawasan dan obyek wisata potensial di Kotamadya Boger dikaitkan dengan sentra-sentra wisata di Kabupaten Boger, antara lain jalur Bogor-Puncak, Bogor-Sukabumi - Pelabuhan Ratu, Taman Safari, Cibodas, Lido, dan sirkuit Citeureup (Sentul). Dalam mengembangkan obyek wisata, Pemerintah perlu mendorong swasta dan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan, pariwisata berwawasan lingkungan dan pengembangan budaya Sunda. Dorongan Pemerintah paling sedikit meliputi empatbelas langkah. Pertama, menyelenggarakan kegiatan bina masyarakat wisata (khususnya di lingkungan sentra dan kawasan wisata) untuk menumbuhkan suasana aman, tertib, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Kedua, meningkatkan kualitas kebudayaan khususnya budaya Sunda dengan menciptakan suasana yang mampu dirasakan oleh wisatawan sehingga dapat menyatu dalam budaya Indonesia umumnya dan Sunda khususnya. lndustri pariwisata di Kotamadya Boger dianjurkan atau diwajibkan secara teratur menampilkan berbagai bentuk kesenian daerah Sunda, antara lain seni pentas, seni ukur, seni gamelan, seni tari (jaipongan), seni lukis dan sejenisnya. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi dan hiburan umum sehingga memberikan suasana dan citra daerah serta terjalinnya sistem informasi antar pengusaha (besar, sedang dan kecil). Makanan khas daerah juga perlu ditonjolkan agar menimbulkan kenangan bagi wisman dan wisnu, misalnya ikan emas, sayur asam, dan asinan Boger. Keempat, menciptakan iklim kepariwisataan di tingkat Kotamadya Boger, penanaman modal di bidang kepariwisataan di tingkat Kotamadya Boger, penanaman modal di bidang kepariwisataan di tingkat Kotamadya Boger. Pemda Kotamadya Boger perlu memberikan berbagai kemudahan yang mendorong tumbuhnya investasi pariwisata. 171
Kelima, membina kegiatan wisata remaja untuk menciptakan insan remaja yang berwawasan Nasional dan berperan sebagai agen pembangunan (agent of development) dalam pengembangan pariwisata, sekaligus menempatkan remaja sebagai obyek dan subyek kegiatan pariwisata. Keenam, menyediakan cinderamata yang murah meriah, mudah dibawa, bermacam-mcam jenisnya sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, hiasan dari kenari dan kalung. Ketujuh, meningkatkan pelayanan perusahaan perjalanan melalui peningkatan jumlah, peran serta, profesionalisme, penguasaan bahasa dan budaya, penyediaan paket wisata, diversifikasi produk wisata dan pengembangan paket-paket wisata baru (wisata agro, wisata tekno, wisata geo, wisata alam dan wisata budaya). Kedelapan, meningkatkan jumlah, mutu dan profesionalisme pramuwisata melalui pelatihan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) dan pramuwisata (guide) dengan penguasaan bahasa asing yang prima, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Kesembilan, memberikan bantuan pelayanan dokumen (bea cukai dan keimigrasian) disesuaikan dengan wewenang yang ada pada tingkat Kotamadya dengan tetap memperhatikan kewaspadaan. Kesepuluh, menyediakan pelayanan angkutan wisata jalan raya melalui peningkatan jumlah dan mutu sarana angkutan wisata jalan raya, antara lain penyediaan bus pariwisata, kendaraaan terbuka wisata, (seperti di London), penyediaan angkutan wisata lokal seperti delman dan nayor (delman dengan roda dari ban mobil) dan penyediaan fasilitas informasi wisata. Kesebelas, mengembangkan kawasan wisata khususnya Kebun Raya Bogor sebagai pusat rekreasi, ilmiah, studi tour, karyawisata dan konvensi. Keduabelas, meningkatkan diversifikasi produk wisata, antara lain wisata alam, wisata ilmiah, wisata remaja, wisata agro, wisata tekno, wisata geo, wisata konvensi, dan wisata budaya. Ketigabelas, meningkatkan pemasaran produk wisata melalui pemanfaatan teknologi, penonjolan budaya Sunda dan Siliwangi, informasi wisata (slogan, pamflet, leaflet, brosur, barang cetakan), daya tarik khas (Kebun Raya, kota dalam taman, kota beriman), dan lingkup pemasaran (lokal, regional, nasional dan internasional), peningkatan aksesibilitas (kemudahan angkutan bus Jakarta- Bogor, Bandung - Bogor, Bekasi - Bogor, Sukabumi - Bogor, Jonggol - Bogor, Parung - Bogor dan Serang - Bogor), kerjasama antar kota (sister city) misalnya perlu dilakukan dengan Leiden atau Keukenhof (pusat bunga tulip di Negeri Belanda), peningkatan peran pelajar dan mahasiswa dalam memasarkan produk wisata, mengembangkan MICE (Meeting Inventive Convention and Exhibition), peningkatan partisipasi masyarakat, pendayagunaan secara optimal berbagai organisasi pariwisata daerah, peningkatan kesadaran masyarakat wisata, penyelenggaran wisata rombongan (pelajar dan karyawan perusahaan), dan peningkatan diklat kepariwisataan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja, produktif, kerja keras, cepat tanggap, berhasilguna dan berdayaguna. Juga diupayakan peningkatan kegiatan litbang terpadu, penyediaan data dan informasi pariwisata yang lengkap dan akurat, dan pengawasan untuk mewujudkan aparatur kepariwisataan yang bersih dan berwibawa. Keempatbelas, koordinasi terpadu antar instansi terkait di lingkungan Kotamadya Bogor dan lnstansi lainnya yang menunjang kegiatan pariwisata di kota Bogor, seperti Lembaga Biologi Nasional, IPB, dan berbagai Puslitbang (Tanah, Kehutanan, dan lain-lain). Upaya Kampanye sadar wisata dan sapta pesona perlu ditingkatkan. Sejalan dengan itu perlu dikaji hambatan dan kendala dalam pemantapan masyarakat sadar wisata. Sapta Pesona hanya akan berhasil jika dilakukan koordinasi terpadu antar berbagai instansi terkait di tingkat Kotamadya Bogor yang dikomandani oleh Suratman, Walikota Bogor. Koordinasi diartikan sebagai pelaksana tugas berdasarkan fungsinya masingmasing yang bermuara pada pencapaian program pengembangan pariwisata, khususnya sasaran sapta pesona dan masyarakat sadar wisata. Beberapa upaya perlu dilakukan terus menerus, antara lain pemasangan pesan-pesan peringatan pada papan-papan himbauan (billboard), cetakan sapta pesona pada tas di toko swalayan, topi, kaos, dan cinderamata pariwisata. Tulisan tersebut misalnya Bogor Beriman : Bersih, lndah, dan Nyaman, Patuhilah Peraturan Lalu Lintas, Berjalanlah tidak di atas rumput (dalam bahasa Indonesia dan lnggris). Fasilitas dan pelayanan kebersihan (tong sampah, gerobak sampah, dan kendaraan pengangkut sampah) perlu disediakan 172
di tempat-tempat tertentu. Pemasangan spanduk dan papan reklame harus teratur, demikian pula penanaman pohon di sepanjang kiri-kanan jalan utama, pekarangan rumah. kantor, sekolah, dan universitas. Taman yang bertebaran hampir di setiap sudut kota Bogor harus dipelihara bersama, oleh Pemda, Swasta dan Masyarakat. Paling sedikit pemantapan Sapta Pesona dan Sadar Wisata diarahkan pada sepuluh kelompok sasaran masyarakat. Pertama, kalangan pejabat Pemerintah terutama yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan. Pemda harus bersikap dan bertindak memberi contoh teladan, menggerakkan dan mendorong serta mengarahkan warga kota Bogor dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kepariwisataan (lng Ngarso Sung Tulodo, lng Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani). Kedua, kalangan industri pariwisata dan industri terkait lainnya yang berorientasi bisnis. Ketiga, kalangan pemuka agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat yang sangat vokal dan menjadi panutan masyarakat. Melalui kepemimpinan mereka, kesadaran dan kegandrungan wisata dapat digulirkan bagaikan bola salju yang mudah menggelinding. Keempat, kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa perlu dijadikan pelopor dan ujung tombak gerakan bina masyarakat sadar wisata di lingkungannya. Kelima, kalangan cendekiawan dan ilmuwan perlu dilibatkan dalam penyuluhan, seminar, workshop, lokakarya, pembuatan brosur, buku, penelitian dan pengembangan bidang pariwisata. Keenam, masyarakat umum khususnya yang bertempat tinggal di kawasan atau obyek wisata dan jalur wisata perlu dibina agar tercipta kondisi kehidupan yang nyaman dan bersahabat serta berorientasi wisata. Ketujuh. kalangan organisasi politik yang besar peranannya dalam melakukan kampanye sadar wisata. Kedelapan, kalangan organisasi kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LKMD, PKK, Organisasi Pemuda, Karang T aruna) dapat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan seperti kebersihan lingkungan, kelompok sadar bersih, dan berfungsi sebagai pelopor gerakan gotong royong masyarakat. Kesembilan, kalangan pengelola seni-budaya yang sangat berperan dalam menyajikan seni-budaya daerah dan menemukan cara pemasaran produk wisata yang paling tepat (buku, leaflet, folder, postcard, cinderamata dalam bahasa lnggris dan bahasa asing lainnya). Kesepuluh, kalangan media massa, media tradisional/ pagelaran, media elektronika seperti TVRI, RCTI, RRI, Radio Pemda, Radio Swasta, ORARI (Organisasi Amatir Radio Seluruh Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia), dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia), dan media angkutan seperti ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat). Neraca, 4 Oktober 1990 Program Pengembangan Potensi Wisata Bogor Secara Terpadu Dalam menyambut Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991, perlu disusun program pengembangan potensi wisata Bogor secara terpadu (P3WBT). Program ini memadukan upaya penciptaan iklim usaha yang mendukung perkembangan industri pariwisata, peningkatan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, peningkatan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, penciptaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan pengembangan potensi wisata kota Bogor yang meliputi sumber alam, sumber daya manusia serta Bogor yang bersih, indah dan nyaman. Penyuluhan sadar wisata dan pemasyarakatan sapta pesona perlu ditingkatknan intensitasnya (keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan lingkungan, keindahan, keramahtamahan, dan kenangan). Kenangan disebabkan oleh akomodasi yang nyaman (hotel dan taman), makanan yang lezat (makanan daerah Sunda), budaya yang mempesona (tarian jaipongan dan kesenian angklung), dan cinderamata khas Bogor yang menarik (kenari Bogar yang murah, sederhana, dan mudah dibawa). 173
Potensi Wisata Menyambut Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 yang tinggal beberapa bulan lagi, Pemda Tingkat II Kotamadya Boger perlu melipatgandakan pengembangan potensi wisata kotanya agar segala sarana, prasarana dan masyarakat kota Boger siap menerima sebanyak-banyaknya kedatangan wisatawan mancanegara (Wisman), wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan domestik (wisdom). Penyuluhan dan kampanye Sadar Wisata sebagai pelaksanaan SK Walikota dan Petunjuk Operasional Dinas Pariwisata Kotamadya perlu ditingkatkan frekuensinya ke setiap Kelurahan di kota Boger. Kampanye sa dar wisata ini sejalan dengan SK Dirjen Pariwisata No. Kep.11 /U/X/1989 dan SK Menparpostel No. KM.86/ OT.001/MPPT-89 yang mengacu pada lnpres No.3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991. Tiga jenis kampanye perlu diprioritaskan. Pertama, Bidang Peningkatan Peran Serta Sektoral harus melaksanakan kampanye sadar wisata yang ditujukan kepada aparat Pemerintah dan Swasta melalui kegiatan temu wicara, forum komunikasi, konsultasi dan koordinasi serta wawancara dengan media massa dan media lainnya. Kedua, Bidang Peningkatan Citra, Mutu Produk dan Pelayanan harus melaksanakan kampanye sadar wisata kepada kalangan industri pariwisata dan industri terkait laijnya serta aparat Pemerintah pemberi pelayanan melalui temu wicara, latihan bersama, pemberian penghargaan, peningkatan profesionalisme, pameran, festival, perlombaan, peningkatan sarana informasi, pagelaran budaya dan atraksi lainnya. Ketiga, Bidang Penggalangan Masyarakat harus melaksanakan kampanye sadar wisata yang ditujukan kepada masyarakat umum, termasuk pers, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, melalui temu wicara, penyuluhan melalui media massa, gerakan massal, aneka Iomba sapta pesona, dan pemasangan out door advertising. Tim ahli, cendekiawan dan ilmuwan serta pakar pariwisata perlu dimintakan pendapatnya agar segala potensi wisata kota Boger dapat dimanfaatkan dan didayagunakan. Sejalan dengan itu daya tarik wisata khas daerah sebagai pemancing utama (eye catcher), misalnya Kebun Raya Boger dan berbagai Museum yang ada, ditingkatkan fasilitasnya, didukung oleh prasarana dan sarana lingkungan yang memadai. Boger yang bersih, indah dan nyaman (beriman) merupakan modal utama dan daya tarik bagi wisatawan. Penempatan bak sampah dan TPS (tempat penampungan sementara), transfer depo, dan TPA (tempat penampungan akhir) sampah yang baik dan teratur, juga merupakan daya tarik yang mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat. Swasta dan Masyarakat didorong untuk berperan serta dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan pengembangan seni-budaya bangsa, melalui penyelenggaraan bina masyarakat wisata, peningkatan kualitas kebudayaan, penyediaan akomodasi, restoran, rekreasi, atraksi dan hiburan umum, menciptakan iklim investasi yang mendorong penanaman modal di bidang pariwisata, pembinaan wisata remaja dan wisata ilmiah, penyediaan cinderamata khas Boger yang desainnya sederhana, mudah dibawa, dan murah harganya, peningkatan jumlah dan profesionalisme dan peran perusahaan perjalanan wisata, penyediaan paket wisata, peningkatan mutu dan profesi pramuwisata, swastanisasi penyediaan tenaga pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata, penyediaan sarana dan fasilitas yang mampu memberikan pelayanan secara cepat dan lancar serta keramah-tamahan petugas dengan tetap memperhatikan kewaspadaan. Belajar dari London, Amsterdam, Leiden, Bangkok, dan kota-kota menengah lainnya di dunia, Boger perlu menyediakan bus wisata terbuka yang membawa wisman keliling kota, didukung oleh pramuwisata yang berbahasa lnggris dengan baik dan menggunakan pakaian daerah Sunda. Agar program bus wisata dapat berjalan dengan baik, perlu diciptakan penggalian dan pengembangan potensi kepariwisataan dalam mendukung diversifikasi produk wisata, antara lain wisata alam, wisata nilai sejarah, pemancingan dan pemeliharaan ikan, wisata agro skala mini, kerajinan rakyat, taman bunga (seperti taman bunga tulip di Keukenhof, Belanda). Dinas Pariwisata Kotamadya perlu mencari cara yang tepat dalam memasarkan produk wisata, baik melalui pembuatan brosur, leaflet, penyebaran informasi wisata, penyediaan paket wisata, dan biro perjalanan 174
wisata. Peningkatan aksesibilitas dalam menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, perlu didukung oleh peningkatan pelayanan penerbangan, administrasi keimigrasian yang lancar, fasilitas angkutan kereta api, KRD dan KRL, bis umum, taksi, dan angkutan umum kota Bogor. Delman atau andong, nayor (delman dengan roda ban mobil), dapat dimanfaatkan sebagai alat angkutan wisata mengelilingi Kebun Raya Bogor. Ciri khas Bogor sebagai kota pusat penelitian pertanian dan kehutanan memberi perluang wisata konvensi (konperensi) dan wisata taman bunga. Bogor harus bisa meniru taman bunga Kuekenhof di Negeri Belanda (dengan ribuan jenis bunga tulip), diisi dengan aneka ragam bunga yang sudah tumbuh di Indonesia. lni penting, karena akan benar-benar menunjukkan kota Bogor sebagai Kota Dalam Taman. Sebaiknya konperensi internasional di bidang-bidang sejenis (biologi, pertanian, kehutanan dan zoologi) diselenggarakan di Bogor. Program-program MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) yang melibatkan Pemerintah dan Swasta sangat tepat untuk diselenggarakan di Bogor. Diklat pariwisata perlu dilakukan untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas manusia, melalui peningkatan profesionalisme, pemantapan organisasi dan peningkatan mutu diklat serta litbang pariwisata. Tata niaga industri pariwisata perlu disusun, agar tercipta keharmonisan dan keterpaduan pengelolaan dan pengembangan potensi wisata kota Bogor. Partisipasi Penduduk kota Bogor yang mencapai 300.000 orang (tercatat 269.959 jiwa pada bulan Maret 1990), perlu berpartisipasi dalam mewujudkan kota Bogor untuk menyambut Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991. Jika dalam olahraga kita kenai motto memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, maka dalam pariwisata perlu dikumandangkan memasyarakatkan pariwisata dan mempariwisatakan masyarakat kota Bogor. Penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona harus dilakukan seperti memasyarakatkan program keluarga berencana, langsung ke rumahtangga dan penduduk kota Bogor. Pengalaman lima kali meraih Adipura, harus memacu Pemda dan didukung semua warga kota untuk berusaha meraih Adipura Kencana, lambang tertinggi kebersihan kota di Indonesia. Walaupun dalam kategori kota yang berlainan. Bogor (kota sedang), Solo dan Padang (kota besar) berjuang meraih Adipura Kencana Tahun 1991. Perkantoran, Perguruan Tinggi, Sekolah, Kebun Raya, Museum Zoologi dan Museum lainnya, Kantor Pos sebagai tempat pelayanan umum, kantor telepon, hotel, restoran, stasiun kereta api, stasiun bis dan stasiun angkutan umum kota, pasar, pertokoan, tempat perbelanjaan, tempat hiburan dan rekreasi, semuanya menata lingkungannya, menciptakan kondisi bersih, sehat dan nyaman disertai ruang terbuka hijau dan taman, agar menimbulkan kesan kenangan. Untuk mendukung penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona yang efektif, Pemda perlu menyediakan Kendaraan Penerangan Sapta Pesona seperti juga kendaraan untuk penyuluhaan kebersihan kota yang selama ini digunakan oleh Walikota bersama Kepala Dinas Kebersihan. Bogor kota hujan, kota dalam taman yang berkembang pesat dan berfungsi sebagai salah satu kota penyangga ibukota, harus tetap mewujudkan citra Buitenzorg (kota yang tenang dan bersih dari keramaian) dalam bentuk kota Bogor Beriman (bersih, indah dan nyaman). Alamnya yang indah perlu ditata agar dapat dijadikan sebagai daerah wisata alam, pendakian tebing dan bukit, lari lintas alam, dan olahraga sungai. Tempat peninggalan sejarah seperti Batutulis dan berbagai museum perlu dipelihara dan didukung oleh sarana dan parasana lingkungan yang memadai. Kampung Wisata perlu dibangun, diisi dengan berbagai fasilitas seperti kerajinan rakyat (pembuatan cinderamata kenari, anyaman topi, angklung), tempat dagang makanan dan minuman khas Bogor (makanan kas Sunda, talas Bogor, asinan segar, ikan emas, sayur asam), pemancingan ikan, seni-budaya (suling, kendang dan gamelan Sunda, jaipongan) dan berbagai atraksi yang menjadi daya tarik wisata. Jalan sekeliling Kebun Raya dan jalan protokollainnya perlu dipelihara sebagai daya tarik dan pesona wisata Bogor, seperti jalan A. Yani, Otto lskandardinata, Pajajaran, Kapten Muslihat, Suryakencana dan Sukasari. Kemacetan lalu lintas diatasi dengan pengaturan route kendaraan, jalan searah, dan penjadwalan penggunaan ruas jalan. Terminal Bis dan Angkutan Umum Kota Baranang Siang, Stasiun kereta api Bogor, Pasar Bogor, Tugu Kujang dan berbagai fasilitas lainnya harus dipelihara agar selalu bersih dan indah. Kantor Information Center perlu disediakan di tempat strategis, dekat stasiun bis, kereta api, pertokoan Kapten Muslihat, sekitar Kebun Raya, dan dekat Kantor Walikota. 175
Berbagai upaya pengembangan potensi wisata kota Bogor perlu dipadukan, antara lain peningkatan pelayanan hotel (penginapan, restoran, bar, discotheque), penyediaan cinderamata, pemusatan tempat perbelanjaan, makanan dan minuman khas Bogor. Kebun Raya dan pendukungnya (Museum Zoologi, Biologi, Geologi, Pusat Penelitian Pertanian dan Kehutanan, Batutulis), perkampungan industri kecil, sanggar wisata daerah (angklung dan jaipongan), pelayanan pos, telepon, telegram dan pelayanan warga, penyediaan air minum dan listrik. Upaya penyebarluasan pemasyarakatan dan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona sekaligus dikaitkan dengan pemantapan kebersihan kota untuk meraih Adipura Kencana melalui berbagai sarana dan prasarana seperti tv umum, siaran radio, klompencapir, sekolah dan perguruan tinggi, pesantren, wartawan, koresponden, penyewaan kaset video, ceramah, sarasehan, diskusi, anjangsana, temu wicara, tatap muka, koordinasi, dan siaran dan penyuluhan keliling. Agar upaya menjaring wisatawan dapat efektif, perlu dilakukan regionalisasi pengembangan potensi kota Bogor. Caranya dengan membagi kota Bogor ke dalam beberapa kawasan wisata. Bogor Tengah menampilkan Kebun Raya, Museum, lstana Presiden, IPB, Rumah Sakit, Terminal, Pasar, Hotel Perkantoran Pemerintah dan Swasta, dan Tempat Perbelanjaan di jalan Suryakencana dan Kapten Muslihat. Bogor Timur merupakan daerah pemukiman berbagai jenis, dari golongan menengah ke atas sampai golongan berpendapatan rendah. Bogor Utara merupakan lokasi kegiatan olahraga, remaja, industri, dan pintu gerbang dari Jakarta. Bogor Barat dilengkapi dengan fasilitas lapangan golf, olahraga alam dan sungai, sedangkan Bogor Selatan merupakan pusat wisata alam dan nilai sejarah. Ruang Terbuka Hijau hampir tersebar secara merata di seluruh wilayah kota, didukung oleh penyediaan taman, tanaman dan pot bunga di setiap halaman dan pekarangan rumah. Pengunjung Kebun Raya sekitar 700.000 orang per tahun diusahakan untuk ditingkatkan melebihi satu juta pengunjung dan proporsi wisatawan mancanegara semakin besar. Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 1990 mengenai ketentuan umum kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah Kotamadya Bogor, perlu didukung oleh semua warga kota Bogor melalui partisipasi dalam penanganan kebersihan dan keindahan kota, bangunan, jalan, jalur hijau dan taman, terminal, ketertiban (bangunan, jalan, trotoar, jalur hijau dan taman, lingkungan hidup, penataan kota), dan pengawasan. Walikota Bogor, Suratman, akan bangga jika semua aparat Pemda dan warga kotanya dapat berperanserta serta berpartisipasi dalam mewujudkan Bogor sebagai Kota Beriman, Kota Oalam Taman, Lands Platentuin Buitenzorg atau Hortus Botanicum Bogoreiensis. Target sudah jelas, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun Kunjungan Wisata lndoensia 1991 dan Piala Adipura Kencana pada bulan Juni 1991. Semoga. Merdeka, 6 Oktober 1990 Peran Arsitek Dalam Pembangunan Pariwisata KEPPRES Nomor 60 Tahun 1992 dikeluarkan sebagai tindaklanjut dari Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata Asean 1992 yang telah berhasil meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Untuk lebih meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan mempererat persahabatan antar bangsa serta untuk lebih memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia, maka Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000 dijadikan sebagai Dekade Kunjungan Indonesia. Dalam Dekade Kunjungan Indonesia ini, telah ditetapkan masing-masing Tahun 1993 (Tahun Lingkungan Hidup), Tahun 1994 (Tahun Peranan Wanita Dalam Pembangunan, Pemuda dan Olah Raga), Tahun 1995 (50 Tahun Kemerdekaan Rl), Tahun 1996 (Tahun Bahari dan Dirgantara), Tahun 1997 (Tahun Telekomunikasi), Tahun 1998 (Tahun Seni dan Budaya), Tahun 1999 (Tahun Kriya dan Rekayasa), dan Tahun 2000 (Tahun Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Hidup). Bertolak dari tugas dan fungsinya serta Keppres tentang Dekade Kunjungan Indonesia ini, maka 176
Menteri Parpostel terus menerus mempersiapkan program kepariwisataan terpadu dengan penyelenggaraan program-program dan kegiatan setiap tahun dalam rangka Dekade Kunjungan Indonesia. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain peningkatan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan mencurahkan kegiatannya pada pusat-pusat pasar wisata di luar negeri, peningkatan citra dan mutu pelayanan pariwisata nasional, peningkatan aksesibilitas ke obyek dan daya tarik wisata di seluruh pelosok tanah air, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Departemen, Lembaga Pemerintah NonDepartemen dan Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, usaha swasta nasional serta organisasi masyarakat lainnya dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Dekade Kunjungan Indonesia. Jika dalam skala makro, diharapkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam skala mikro, misalnya pada lokasi tertentu, dalam hal ini konurbasi Jakarta-Bandung, maka para arsitek diharapkan berperan nyata dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik untuk mengunjungi kawasan Puncak, kawasan agroindustri Cileungsi, kawasan wisata air Jatiluhur, kota hujan dan kebun raya Bogor dan Cibodas, kota kembang Bandung, daerah sejuk Lembang, dan kawah Tangkuban Perahu. Perkembangan Tahun 1992, jumlah wisatawan dunia mencapai 476 juta dengan pengeluaran sekitar 279 miliar dolar AS (Joop Ave, 1993). Tingkat petumbuhan kepariwisataan dunia sampai dengan tahun 2000 diperkirakan 3,7% per tahun sehingga akhir tahun 2000 terdapat 637 juta wisatawan dengan pengeluaran sekitar 527 miliar dolar AS. Diperkirakan wisatawan yang datang ke Asia pasifik 114 juta orang dengan pertumbuhan 4% per tahun. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 1992 adalah 3.060.200 orang dengan devisa sebesar 3.271,2 juta dolar AS. Dilihat dari pintu masuk, pada tahun 1992 wisatawan mancanegara masuk melalui Soekarno Hatta (978.000 orang), Ngurah Rai (741.000), Batam (678.000), Polonia (170.000 ribu), dan lain-lain (497.000), masing-masing berasal dari Singapura (809.144), Jepang (394.693), Malaysia (338.043), Australia (234.723), dan Taiwan (220.326). Misi pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam GBHN 1993 menegaskan bahwa dalam mengembangkan kepariwisataan sebagai sektor andalan perlu tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa, kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Perlu diupayakan peningkatan kualitas budaya dan daya tarik wisata dengan tetap menjaga nilai agama, kepribadian bangsa serta harkat dan martabat bangsa. Sasaran per tahun jumlah wisatawan mancanegara dan devisa (rendah dan tinggi) selama Repelita VI, masing-masing adalah tahun 1994 (3,8-3,95 juta orang; 5,33-5,43 miliar dolar AS), 1995 (4,30-4,56 juta orang; 5,91-6,13 miliar dolar AS), 1996 (4,78-5,05 juta orang; 6,57-6,94 miliar dolar AS), 1997 (5,30-5,70 juta orang; 7,28-7,83 miliar dolar AS), dan 1998 (6,00-6,50 juta orang; 8,5-8,94 miliar dolar AS). Jumlah wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 11 hari, pada akhir Repelita VI diperkirakan mencapai 83,7-84,2 juta orang. Menurut Menparpostel, ada beberapa butir penting pembangunan pariwisata dan harapan terhadap para arsitek dalam pembangunan kepariwisataan (Simposium Pembangunan Konurbasi Jakarta-Bandung, Hotel Homan Ban dung, Januari 1994). Pertama, dari 10 strategi dasar pengembangan pariwisata dalam Repelita VI, dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata dilakukan menyeluruh dan berwawasan lingkungan serta diversifikasi produk perlu ditingkatkan. Kedua, daya tarik wisatawan mengadakan perjalanan umumnya disebabkan daerah yang dikunjungi memiliki perbedaan dan keunikan (kekhasan), baik karena wujud alam maupun buatan manusia. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1990, obyek dan daya tarik wisata meliputi ODTW (obyek daerah tujuan wisata) ciptaan Tuhan yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna, serta ODTW hasil karya manusia yang berwujud antara lain museum, peninggalan purbakala, sejarah, seni budaya, berbagai jenis wisata (wisata agro, tirta, buru, petualangan alam), taman rekreasi, dan tempat hiburan. Ketiga, Bhinneka Tunggallka merupakan kebanggaan kita, yang dengan berbagai kebhinekaan alam, budaya, etnis, dan agama, telah menyatu dalam Negara Kesatuan AI. Keempat, arsitektur sebagai suatu ilmu dan sekaligus seni, harus mampu berperan secara aktif dan dinamis di dalam memperkaya hasanah pembangunan pariwisata. Arsitektur Indonesia sebagai suatu hamparan mozaik percik-percik budaya bangsa 177
dan tradisi, perlu dilestarikan. Kelima, pelestarian arsitektur perlu diletakkan di dalam arti dan konsep yang dinamis, bahwa pelestarian jangan/bukan diartikan sebagai usaha untuk memproteksi hasil-hasil budaya secara kaku, melainkan sebagai usaha kepedulian bangsa untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan. Keenam, para arsitek harus mampu berperan secara aktif dan dinamis di dalam dunia rancang bangun dan rekayasa dengan wawasan yang luas, yang mampu mengantisipasi perkembangan dunia masa depan. Peran arsitek sangat diperlukan di dalam kreativitas pembangunan pariwisata, baik berupa pembangunan di lingkungan obyek dan daya tarik kawasan, akomodasi (arsitektur perhotelan), dan non-hotel serta fasilitas kepariwisataan lainnya. Ketujuh, kreativitas para arsitek diperlukan di dalam pembangunan fisik dan non-fisik, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia - para arsitek dituntut melakukan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan serta menekankan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, menghormati prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan dan selalu bermuara pada tradisi dan jati diri bangsa Indonesia. Kedelapan, pariwisata sebagai suatu fenomena lintas budaya dari bangsa-bangsa di dunia akan memperkaya wawasan kita di dalam lebih menghormati budaya dan arsitektur antar bangsa yang pada akhirnya akan memperkaya tradisi dan seni dalam pembangunan Indonesia. (Joop Ave, 1993). Peran Arsitek Arsitek sebagai tenaga profesional di bidang perencanaan dan perancangan dituntut peran aktifnya dalam pengembangan pariwisata, baik dengan melestarikan bangunan dan kawasan bersejarah dan berpotensi wisata maupun membentuk bangunan-bangunan baru yang berdaya tarik tinggi. Peran arsitek akan terlihat baik sebagai perancang atau perencana (interior dan eksterior, designer, industrial designer), penunjang profesi perencana (developer, kontraktor, pengelola proyek), dan profesi lain (birokrat, politisi, pejabat pemerintah, pengusaha, dan sebagainya). Jasa arsitek nasional sangat diperlukan dalam pengembangan dunia kepariwisataan, antara lain dalam memilih lokasi yang sesuai sebagai kawasan wisata, kawasan pemukiman, kawasan rekreasi, pejabat, kawasan rekreasi masyarakat luas, dan kawasan rekreasi ilmiah. Jasa Arsitek Nasional diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu kawasan sehingga meningkatkan daya saing terhadap kawasan sejenis lainnya. Akibatnya, jumlah wisatawan yang datang ke kawasan yang ditata olah para arsitek makin meningkat dan terus berkembang menjadi suatu pusat pertumbuhan lokasi maupun regional. Pada masa yang akan datang, jalur konurbasi Jakarta-Bandung bisa ditempuh melalui Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur-Bandung, Jakarta-Cileungsi-Jonggoi-Cianjur-Bandung, atau Jakarta-Karawang-Cikampek-Purwakarta-Bandung, di mana masing-masing jalur tersebut mempunyai keistimewaan dan kekhasan yang dapat menarik wisatawan. Angkatan Bersenjata, 23 Februari 1994 Ciptakan Pasar ldaman yang Bersih, Aman dan Nyaman Rasanya sulit dipecaya informasi yang menyatakan bahwa 90% pasar di DKI tidak memiliki 1MB, 16.367 dari 81.026 kios atau 20% kios di pasar-pasar di DKI kosong atau non-aktif, pasar berubah fungsi dan warga DKI lebih enak belanja di pasar pinggir jalan daripada masuk ke pasar lnpres. Tapi demikianlah kenyataannya. Cerita tentang pasar memang bukan sesuatu yang indah, kata Syamsul Bahri Nasution wartawan Gala, Bandung. Ditegaskannya bahwa di Bandung banyak Pasar Amburadul, becek, pengap, kotor, kios yang kosong, pasar mengalami stroke, retribusi tidak masuk, lokasi tidak cocok, pasar kalah bersaing dengan toko swalayan, dan pedagang kakilima lebih menarik bagi pembeli. Kelihatannya gambaran seperti ini juga terjadi di semua wilayah di ibukota DKI Jakarta. Pasar Kebayoran Lama, Pasar Pesing, Pasar Kebon Melati, Pasar 178
Pademangan, dan Pasar Klender memerlukan perhatian semua pihak agar menjadi pasar yang bersih. Untuk mengatasi pasar yang tidak bersih, tidak aman dan tidak nyaman, sepantasnyalah jika semua warga DKI memperhatikan himbauan Ciptakan Pasar ldaman yang Bersih, Aman dan Nyaman (BAN atau BERANYAM). Menuju Pasar ldaman. Pasar di DKI saat ini ada 213 buah (PD Pasar Jaya, 1988), tetapi berdasarkan RUTR DKI 1985-2005 dinyatakan bahwa jumlah pasar 312 buah dan sampai dengan tahun 2005 masih dibutuhkan 352 pasar yang memerlukan tanah 155 Ha, Pasar dapat dibedakan atas Pasar lnpres dan pasar Non lnpres yang masingmasing jumlahnya 59 dan 97 buah. Di samping itu ada sebuah Pasar lnduk (di Jakarta Timur), 2 buah Pasar Regional (di Jakarta Timur dan Pusat), 21 Pasar Kota dan 33 Pasar Wilayah. Masih ada pasar-pasar jenis lainnya yang dibuka pada saat tertentu atau menjual barang dagangan tertentu, misalnya Pasar Kaget, Pasar Malam, Pasar Sayur Menjelang Subuh, Pasar Ular, dan sebagainya. Permasalahan di setiap jenis pasar harus dilihat berdasarkan segmen pasar yang ditentukan oleh jenis dan lokasinya (di pusat kota atau pinggir kota). Permasalahan di setiap segmen pasar dan cara mengatasinya akan berlainan satu sama lain, misalnya Pasar lnpres di Pusat Kota, Pasar Sayur di Pusat Kota, dan Pasar Buah di Pinggir Kota masing-masing mempunyai permasalahan yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula. Upaya perbaikan, peningkatan prasarana dan sarana pasar serta peningkatan pelayanan pasar harus diarahkan pada perwujudan Pasar ldaman Beranyam sebagai bagian dari Kota Jakarta BMW. Keberadaan pasar harus mendukung RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) DKI Jakarta 1985-2005, Pol a Dasar Pembangunan Daerah, RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota), dan RTK (Rencana T erinci Kota). Selain menuju pasar idaman yang beranyam, keberadaan pasar juga harus sesuai dengan peruntukan tanah dalam bentuk Sentra Primer, Sentra Sekunder, Sentra Tersier, Sentra Lingkungan, Pengembangan Ribbon, dan tempat pelayanan di daerah pemukiman baru. Pasar di Sentra Primer antara lain merupakan pusat perbelanjaan utama, pasar, pertokoan, departemen store, yang dilengkapi bank, kantor perusahaan, fasilitas olahraga dan rekreasi, sosial, kesehatan dan pendidikan (standarnya adalah 90 Ha untuk menampung 46.000 tenaga kerja jasa dan 15.000 tenaga kerja Pemerintah). Sentra Primer terdiri dari Pasar Glodok, Tanjung Priok, Senen, Tanah Abang, Jatinegara, Manggarai, dan Sentra Primer Baru di bagian Barat (Puri Kembangan) dan Timur (Pulo Gebang) Jakarta. Sentra Sekunder tersebar di seluruh Wilayah Kota. Sentra Tersier merupakan pasar di tingkat Kecamatan, Sentra Lingkungan untuk Kelurahan, dan Pengembangan Ribbon adalah arah memanjang di sisi kiri-kanan jalan. Upaya menciptakan pasar beranyam bukan hanya menjadi tanggungjawab PD Pasar Jaya saja, tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak, yaitu pengelola pasar di samping PD Pasar Jaya, petugas keamanan, pedagang di dalam pasar dan pedagang kakilima serta pedagang lainnya di kawasan pasar, kulit dan penjual jasa lainnya yang mengandalkan penghasilannya dari pasar, aparat Pemda Tingkat Kecamatan, Kelurahan, Lingkungan sampai ke aparat RW dan RT di mana pasar berada, pengunjung dan pembeli warga DKI yang menetap, musiman, nglaju, tamu, turis lokal dan asing. Mereka menyatu dan saling berinteraksi dalam suatu sistem pasar. PD Pasar Jaya yang telah mencanangkan motto kerja SIM (Senyum, lmbauan, dan Mantap) berkewajiban menyusun peraturan dan ketentuan perpasaran, membina, memberikan kursus, melatih, dan meningkatkan kemampuan karyawannya serta pedagang, meremajakan pasar, mengarahkan pembentukan koperasi pedagang di pasar, menyarankan pedagang dan pengelola pasar agar murah senyum, menghimbau atau memperingatkan para pelanggar kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar, memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar secara mantap, dan melakukan berbagai upaya ke arah penciptaan pasar yang bersih, aman, dan nyaman. Pedagang perlu menjaga keamanan dan ketertiban tempat jualannya menyusun barang dagangan dengan teratur agar disenangi calon pembeli, memelihara kebersihan tempat dagangnya, mematuhi pembayaran retribusi, menyediakan alat pemadam kebakaran, menepati waktu buka dan tutup tempat usahanya, dan mematuhi peraturan serta ketentuan berdagang di pasar. Kuli dan penjual jasa perlu berpakaian kaos seragam dan perlu membantu petugas kebersihan. Pengelola pasar harus memberikan pelayanan sebaik179
baiknya, baik di tempat parkir, we umum, pelayanan telepon Uika ada), P3K, menerima pelaporan dan keluhan pengunjung, dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan pasar yang beranyam. Bersih harus dibuktikan dengan tidak ada sampah tercecer, tersedia bak atau tong sampah yang ditempatkan secara merata di pasar, ada TPS (tempat penampungan sementara) sampah dan kontainer, gang dan jalan di pasar tidak becek, penerangan cukup, bangunan pasar tidak mudah ambruk, dinding dan tembok terhindar dari corat-coret, dan pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah dilakukan secara teratur. Aman diwujudkan dengan tidak adanya copet dan gangguan kriminal lainnya, tersedia peralatan pemadam kebakaran, kabel-kabellistrik terbungkus dan teratur (tidak menimbulkan kortsluiting dan kebakaran), perasaan bebas dan lega pada saat berbelanja, tidak takut ditipu baik oleh pedagang atau kuli, dan bebas pencongkel kendaraan di tempat parkir. Nyaman perlu diperlihatkan oleh tersedianya tempat parkir yang cukup dan lalulintas di pasar lancar, gang di dalam pasar tidak sempit dan tidak licin, ada taman walaupun kecil, tersedia pos keamanan dan P3K, papan pengumuman pasar dan tempat memasang iklan barang dagangan, ada pertukaran udara di dalam pasar, pedagang mengesankan, dan kuli serta penjual jasa harus bertindak sopan. Kondisi pasar yang beranyam hanya bisa diciptakan jika semua warga DKI merasa memiliki dan mencintai pasar. Tanpa rasa memiliki dan mencintai pasar, mustahil mereka akan berperan serta di dalam menciptakan pasar yang kita idam-idamkan. Pemasangan spanduk dan papan himbauan hidup bersih dan sehat, perlu dilakukan di halaman pasar. Pengelola pasar harus tidak henti-hentinya mengingatkan pegawainya agar menghimbau atau memperingatkan para pedagang untuk meningkatkan pelayanan di pasar. Pasar yang kurang baik pelayanannya tidak akan disenangi pengunjung, sebaliknya pasar yang ditata dengan baik dan para pedagangnya sopan, tidak menggetok harga, dan melayani pengunjung dan calon pembeli dengan senyum, pasti akan selalu dikunjungi banyak orang. Aparat Pemda perlu secara teratur mengadakan Iomba-Iomba, antara lain Iomba kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar, Iomba satpam teladan, Iomba pedagang teladan, Iomba penataan kakilima kawasan pasar, dan sejenisnya. Melalui Iomba-Iomba ini diharapkan agar pola hidup pengelola dan pedagang di pasar akan mengarah pada peningkatan pelayanan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar. Dalam penyelenggaraan Iomba-Iomba tersebut, juga dapat dipilih pasar yang jorok (tidak bersih), tidak aman, dan tidak nyaman, sehingga masing-masing pasar akan berlomba untuk menghindari predikat yang ditakuti tersebut. Pasar yang sudah memperoleh predikat jorok, tidak aman dan tidak nyaman, pasti akan kehilangan pengunjung. lni berarti akan menutup dan bahkan bisa mematikan mata pencaharian mereka. Pasar harus memiliki prasarana dan sarana kebersihan, keamaan dan ketertiban, taman dan ruang terbuka hijau. Pedagang sayur di pagi buta menjelang subuh yang berdagang di sisi jalan yang menjaga kebersihan tempat dagangannya, pengaturan sampah dan keamanan di pasar lnduk, penjagaan keamanan di Pasar lnpres Senen dan Tanah Abang, petugas Hansip di pasar swalayan, petugas Dinas Kebersihan dengan kendaraan compactor dan container-nya, tenaga PKK dengan peran bantunya dalam membudayakan hidup bersih dan sehat, petugas Depkes yang memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan pengelolaan sampah, petugas PU dengan petunjuk penyediaan prasarana dan sarana kebersihan kota, petugas Kecamatan dan Kelurahan yang selalu memantau kebersihan wilayahnya, pedagang kakilima dan asongan yang berdagang secara teratur, akan mendukung penciptaan pasar idaman yang beranyam. Pasar idaman yang beranyam dan BMW, ditunjukkan oleh bersih fisik pasarnya, pedagangnya, pengelolanya dan peraturan serta ketentuan yang berlaku, manusiawi dalam pengelolaan pasar sehari-hari, dan wibawa para petugas, pengelola, dan aparat Pemda-nya. Neraca, 13 Januari 1990 180
Warga DKI, Cintailah Pasar Sangat kontradiktif, makanan dan minuman kita yang bersih dibeli di pasar becek, pengap, tidak nyaman dan banyak copet. Tugas kita bersama sebagai warga ibukota adalah turut berperan serta menciptakan pasar yang bersih, aman, dan nyaman di kota Jakarta yang BMW. Peran serta masyarakat bersama pedagang dan pengelola pasar beraneka ragam jenisnya disesuaikan dengan tipe dan fungsi pasar, antara lain pasar kota, pasar wilayah, pasar lingkungan, pasar lnpres, pasar induk, pasar regional, dan pasar-pasar liar di sepanjang jalan baik pada siang, sore, malam hari, menjelang subuh, dan pagi hari. Pasar Pasar adalah tempat para penjual dan pembeli saling berhubungan dengan mudah untuk melakukan transaksi perdagangan (Ensiklopedi Indonesia). Dalam pengertian terbatas, pasar ialah tempat tertentu atau tetap, pusat memperjual-belikan, biasanya dan terutama barang-barang keperluan hidup. Ada pasar menu rut kampung atau letaknya (Pasar Kebon Kacang, Pasar Cikini), hari ramainya (Pasar Senin, Pasar Minggu), dagangan utama (Pasar Ular, Pasar Burung, Pasar Cipulir) dan kekhususan (Pasar Kaget, Pasar Ular). Permasalahan tentang pasar tidak pernah berhenti. Pasar yang kotor, becek, saluran macet, gelap, pengap, mudah terjadi kebakaran, copet dan tangan jahil, lalat dan sulit parkir hampir selalu dijumpai. Belum lagi banyak kios yang kosong, tidak laku dan pedagangnya non-aktif, lokasi yang kurang strategis, bangunan yang kualitasnya rendah, pedagang kakilima yang menghambat jalan masuk ke pasar, persaingan tidak sehat dengan pasar swalayan dan pusat pertokoan, pembayaran retribusi yang tidak lancar, tidak memiliki 1MB, kesemuanya turut menghambat upaya perwujudan pasar yang bersih, aman dan nyaman. RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) DKI Jakarta 1980-2005 menegaskan bahwa pasar-pasar di ibukota dibangun untuk menunjang pengembangan Sentra Utama (Primer), Sentra Sekunder, Sentra Tersier, dan Sentra Lingkungan (Sentra Lokal). Sentra Primer terdiri atas enam lokasi (Giodok, Tanjung Priok, Senen, Tanah Abang, Jatinegara, dan Manggarai) ditambah dua lokasi baru (Barat dan Timur). Sentra Sekunder mempunyai jangkauan pelayanan lingkup Kecamatan, Sentra Tersier melayani kebutuhan penduduk pada tingkat Kelurahan, dan Sentra Lokal menjangkau lingkungan (neighbourhood). Di samping itu ada daerah pengembangan Ribbon (memanjang), yaitu pengembangan kegiatan jasa, komersial dan perkantoran di sepanjang sisi jalan. RUTR dijabarkan ke dalam RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota) untuk tigapuluh Kecamatan (tersebar di Lima Wilayah Kota: 7 di Pusat, 5 di Utara, 5 di Barat, 7 di Selatan, dan 6 di Timur). Pengembangan Pasar Lokal disesuaikan dengan RTK (Rencana T erinci Kota) yang sekarang baru ada 30 lokasi (daerah kelurahan) dari 80 yang direncanakan. Pembangunan Pasar sebagai bagian dari fasilitas umum bertujuan untuk mewujudkan pelayanan baik fisik, sosial, mental maupun spiritual yang memadai, mencukupi dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat. Sasarannya adalah pemenuhan fasilitas pasar secara bertahap, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari kebutuhan pasar sebanyak 664 pada tahun 2005 dan saat ini jumlahnya 312 buah, maka masih dibutuhkan 352 pasar yang memerlukan tanah seluas 155 Ha. Data yang diperoleh dari PD Pasar Jaya menunjukkan jumlah pasar saat ini hanya 213 buah yang terdiri dari 1 pasar induk, 2 pasar Regional, 21 pasar Kota, 33 pasar Wilayah, 59 pasar lnpres, dan 97 pasar Lingkungan atau Non-lnpres. Kios yang kosong ada 16.867 (21 %) buah dari jumlah kios sebanyak 81.206 buah. Sampai dengan bulan Juni 1989 yang lalu, dari 154 pasar di DKI Jakarta ternyata hanya 15 (90%) yang memiliki 1MB. Hal ini disebabkan pengurusan 1MB tidak dapat mengejar pembangunan pasar yang semakin mendesak untuk mengejar standar penyediaan pasar 0,15 Ha bagi 5.000 penduduk. Pasar lnpres semakin dipacu untuk berkembang menjadi pasar komersial, setelah melalui peremajaan. Peremajaan pasar selain aspek fisik, juga aspek pembinaan dan bimbingan terhadap para pedagangnya. Upaya yang telah dilakukan oleh PD Pasar Jaya selama ini yang bisa dikatakan merupakan langkah awal peningkatan pasar dan pemeliharaan keberadaan serta kehidupan pedagang di pasar tradisional, antara lain penyelenggaraan 181
penataran pedagang (Peraturan dan ketentuan perpasaran, peningkatan pelayanan, penyajian barang dagangan yang teratur, organisasi dan manjemen, administrasi dan keuangan, dan perkoperasian), informasi kredit, peremajaan pasar, dan penciptaan pasar yang bersih, aman dan nyaman. Rasa Memiliki dan Mencintai Untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, dan nyaman, kita harus melihat segmen pasar berdasarkan lokasi pasar (di pusat kota dan pinggir kota) dan jenis pasar (pasar Kota, Wilayah, Lingkungan, lnpres, lnduk Regional, dan pasar Sore, Malam, dan Subuh). Di semua pasar tersebut, Warga DKI (pedagang, pengelola, aparat Pemerintah, dan masyarakat) dituntut tanggungjawab dan peran sertanya serta rasa memiliki dan mencintai pasar, sehingga mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar. Agar bersih, prasarana dan sarana kebersihan harus memadai. Tempat parkir untuk kendaraan dan sepeda motor harus cukup tersedia, tempat sampah harus disediakan mulai dari tong sampah, bin, tempat pewadahan sampah, sekop, garu, gerobak, kontainer dan lokasi penempatannya. Petugas sampah di pasar harus bekerjasama dengan petugas Dinas Kebersihan agar sampah yang dikumpulkan dalam kontainer selalu cepat diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kebersihan di halaman pasar, di dalam gang, dan di tempat-tempat penjualan harus dipelihara dengan baik. Pembeli tidak boleh seenaknya membuang sampah, pedagang harus menjaga kebersihan tempat dagangnya, dan petugas harus bekerja dengan baik dan tidak segan-segan memperingatkan para pelanggar kebersihan pasar. Kebersihan pasar juga termasuk menghindari pasar dari corat-coret dan pemasangan iklan barang dagangan yang tidak teratur. Sebaliknya pasar menyediakan sebuah papan besar khusus untuk pemasangan iklan dan promosi barang dagangan. Keamanan perlu dijaga oleh petugas, dibantu oleh para pedagang, penjual jasa di pasar dan pembeli. Di samping itu, juga bisa meliba,tkan tenaga keamanan dan Hansip Kelurahan. Untuk mengurangi ruang gerak copet dan sejenisnya, para penjual jasa pembawa barang belanjaan dan pedagang kakilima sebaiknya menggunakan kaos seragam pasar. Keamanan harus diciptakan mulai dari tempat parkir, taman, jalan ke pasar, dan di dalam pasar. Perlu dipertimbangkan adanya tempat penitipan barang belanjaan. Kenyamanan perlu diciptakan agar pembeli tertarik untuk datang. Tempat parkir harus mudah dan arus lalu-lintas lancar, petugas pengelola pasar harus mudah dihubungi, taman pasar perlu ada walauupn kecil, WC umum perlu tersedia, kantor pos pembantu perlu ada, P3K disediakan, gang tidak sempit dan becek, penerangan di pasar memadai, barang dagangan ditata dengan baik, pelayanan oleh para pedagang harus baik, jenis barang dagangan dikelompokkan, dan tersedia tempat untuk istirahat bagi para pengunjung. Penciptaan suasana yang nyaman perlu dilandasi oleh rasa memiliki dan mencintai pasar bagi setiap warga ibukota yang kemudian diwujudkan dalam peran serta dan partisipasi yang tinggi dari semua pihak. Tiap pasar harus mempunyai daya tarik tersendiri, misalnya Cipulir, dengan Jeans-nya, Blok M dengan Sarinah Jaya-nya, lnpres Senen dengan barang-barang yang harganya murah, Tanah Abang dengan tekstilnya, Glodok dengan elektronik-nya, Sawah Besar dengan onderdil kendaraan-nya, dan sebagainya. Kios-kios yang kosong sebaiknya diisi dengan barang dagangan sejenis, misalnya mainan anak, kegiatan menjahit, dan sejenisnya sehingga kesan pasar kosong bisa dihilangkan. Pada mulanya pasar lnpres Cipulir kosong, tetapi setelah para pedagang jeans menyatu maka pasar tersebut berkembang sangat pesat. Bukan tidak mungkin jika pasar-pasar lnpres lainnya juga dikembangkan misalnya menjadi pusat penjualan sepatu, mainan anakanak, dan sebagainya. Kebersihan, keamanan dan kenyamanan di pasar-pasar sesaat (sore, malam, dan subuh) perlu ditangani sendiri, karena lokasinya yang memang terbuka dan terletak di jalan umum. Jika para pedagang sayuran yang berjualan menjelang subuh di sepanjang jalan Kebayoran Lama dan di jalan-jalan lainnya menjaga kebersihan di tempat dagangannya, niscaya penanggulangan sampah akan berjalan lancar. Demikian pula di pasar Regional dan pasar lnduk, pengangkutan sampah harus teratur sehingga penumpukan sampah dapat dihindari. Lain halnya dengan pasar di pinggiran kota, penanganan masalah kebersihan, keamanan dan kenyamanan tidak sesusah penanganan pasar di pusat kota. Peran serta masyarakat harus dibuktikan dengan keikutsertaan pengunjung di dalam upaya-upaya 182
penciptaan pasar yang bersih, aman dan nyaman. Misalnya, pengunjung memarkir kendaraan secara teratur, tidak membawa atau memakai perhiasan yang menyolok, membawa uang ke pasar secukupnya, tidak membuang sampah sembarangan, ikut memelihara taman pasar, dan melaporkan kepada petugas jika terjadi kecopetan, tidak senonoh atau tindakan kriminal lainnya. Pengunjung juga harus bersedia menyampaikan saran atau pendapatnya yang disampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan oleh pengelola pasar. Agar disenangi pengunjung dan pembeli, pasar harus ditata secara teratur mulai dari pemasaran merek pasar yang jelas, penempatan kontainer dan tempat penampungan sampah sementara yang tidak menimbulkan bau tidak sedap, mudah parkir dan aman, penjual jasa atau tukang angkut barang belanjaan bertindak sopan dan tidak pasang tarip, ada pos keamanan dan P3K, ada telepon pengelola pasar atau telepon umum, penerangan di dalam pasar memadai, gang dalam pasar tidak sempit dan tidak becek, ada WC umum, petugas dan pengelola pasar bertindak sopan dan informatif, barang dagangan diatur dengan baik dan pelayanan para pedagang menyenangkan, harga barang dagangan tidak tinggi, pedagang tidak takut pada copet dan harus membantu petugas keamanan. Untuk merangsang peningkatan kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar, perlu diselenggarakan Iomba kebersihan pasar, Iomba keamanan pasar, dan Iomba K3 atau kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar, pemilihan pengelola pasar teladan, pemilihan pedagang teladan, pemilihan satpam teladan, dan sejenisnya. Penyelenggaraan Iomba-Iomba ini perlu dilakukan secara reguler dan teratur sehingga semua pihak akan terus menerus memelihara pasarnya yang terutama didasarkan atas perasaan memiliki dan mencintai pasarnya. Pelita, 19 Januari 1990 Teknologi, dari Pencemar ke Arif Lingkungan Teknik (dekat dengan kata teknologi) diartikan sebagai hal mengerjakan atau mengatur segala sesuatu yang perlu membuat sesuatu (hasil kesenian atau kepandaian), membuat sesuatu berkenaan dengan kerajinan, bangunan, dan sebagainya (Purwadarminta, 1952). Sedangkan Pringgodigdo (1973) mendefinisikan teknik sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi perencanaan, konstruksi dan jalannya bangunan, mesin dan pesawat lain yang dipakai dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Jadi teknologi bukanlah semata-mata hardware, tetapi juga mencakup software. Belakangan ini teknologi juga diartikan sebagai kemampuan, ketrampilan, dan nilai tambah dari suatu kegiatan tertentu. Perilaku teknologi menurut Filino Harahap (1975), adalah harga masukan (in-put) tenaga kerja, harga masukan modal, harga masukan wiraswasta (entrepreneur) dan managerial, harga teknik produksi, dan harga teknologi yang mencakup kontrak bantuan teknik, know-know, persetujuan lisensi (trade mark), royalties, harga pengadaptasian teknologi, harga litbang yang berkaitan dengan penciptaan teknologi, sewa riil ruang produksi, harga berbagai sumberdaya, harga bahan baku, kualitas keluaran (out-put) per satuan waktu, derajat fluktuasi dan keseragaman keluaran per satuan waktu, tingkat pemanfaatan teknik produksi, dan harga informasi mengenai teknologi. Perilaku ini semua membawa konsekwensi pengaruh timbal balik dengan lingkungan dimana teknologi itu diterapkan. Teknologi arif lingkungan dapat diartikan sebagai teknologi yang menekan dampak negatif (pencemaran dan kerusakan lingkungan) sampai sekecil-kecilnya. Arif lingkungan mempunyai implikasi luas, yaitu berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Teknologi, dari mulai yang sederhana, madya, dan tepat guna untuk kegiatan kerajinan dan industri kecil sampai ke teknologi canggih dalam pembuatan pesawat terbang, kesemuanya diterapkan untuk membuat lingkungan lebih nyaman. Nawaz Sharif (UN-ESCAP, 1989) menegaskan (memanfaatkan dan 183
mengembangan sumber daya) secara realistis. Ditegaskannya pula bahwa negara-negara berkembang memerlukan peralatan yang cocok untuk meneliti kelemahan teknologinya dan meningkatkan penguasaan informasi dalam upaya menguasai pasar. lni didasarkan atas pentingnya peran teknologi dalam pembangunan, yaitu perlunya pembangunan yang berorientasi teknologi, peran teknologi dalam pemacuan yang berorientasi teknologi, peran teknologi dalam pemacuan nilai sosial, perwujudan integritas tekno-ekonomi, penerapan teknologi dalam perusahaan dan industri, potensi dan iklim teknologi, kemajuan pembangunan akibat penerapan teknologi, pemantapan institusi dan manajemen, penguasaan teknologi, dan kenyamanan lingkungan. Pembangunan berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar kehidupan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Keterkaitan erat antara teknologi, pembangunan dan lingkungan hidup mulai dirasakan pentingnya sejak Konperensi lnternasional Lingkungan Hidup di Stockholm (1970) dan ditegaskan kembali oleh UNEP pada Sidang di Nairobi (1982). Komisi Brundtland yang dilahirkan dari sidang ini telah menyusun laporan berjudul Our Common Future (1987) yang melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustaintable development: meeting the needs of the present). Landasan konsep pembangunan berkelanjutan adalah interaksi antara pembangunan (via teknologi), lingkungan hidup, kependudukan dan lingkungan sosial. Sebelumnya, Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkesinambungan, yaitu menghendaki berterusnya pembangunan dari generasi ke generasi dan pada hakekatnya konsep ini merupakan perwujudan asas pemerataan serta solidaritas antar generasi (Kismadi, 1990). Definisi sederhana pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masa kini maupun masa depan secara merata. Pentingnya masalah pembangunan dan lingkungan hidup, diingatkan oleh Bank Dunia melalui publikasi Bank Dunia Tahun 1992. Laporan ini menyebutkan keterkaitan yang sangat erat antara kegiatan ekonomi sebagai kunci pembangunan dan lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi (barang dan jasa yang diproduksi), efisiensi (input yang digunakan per unit output dalam ekonomi), teknologi, dan substitusi (kemampuan mengganti atau menyediakan sumber-sumber karena menjadi langka), akan turut menentukan sejauh mana lingkungan terganggu. Penyebab kerusakan lingkungan bisa diakibatkan oleh teknologi, sikap man usia, dan investasi yang keliru. Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta meningkatkan timbulan (produksi) emisi, sampah, limbah, pencemaran, dan menimbulkan dampak negatif, jika pengendalian tidak dilakukan dengan baik. Kebijaksanaan Untuk melaksanakan dan mengamankan penerapan teknologi arif lingkungan yang berwawasan berkelanjutan, Bank Dunia (1992) telah menyodorkan konsep keterkaitan kegiatan ekonomi dan lingkungan (Lihat Tabel). Tabel ini memperlihatkan tiga sub-sistem, yaitu kebijaksanaan (tiga kotak di atas), keterkaitan (lima kotak di tengah), dan manfaat lingkungan (tiga kotak di bawah). Kebijaksanaan ekonomi, lingkungan dan investasi lingkungan merupakan acuan pembangunan. Skala ekonomi, struktur keluaran, efisiensi masukan-keluaran, dan kerusakan lingkungan per unit masukan saling terkait dan menghasilkan kualitas lingkungan. Penerapan teknologi arif lingkungan akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan terciptanya lingkungan yang baik dan nyaman, minimumnya dampak negatif kerusakan dan pencemaran lingkungan, efisiensi tinggi, dan teknologi bersih lingkungan. Pada tingkat makro, kebijaksanaan mengandung dua unsur, yaitu insentive (market-based policies) dan restriksi kuantitatif (command-and-control policies). Standar harus realistis dan bisa diterapkan, pengawasan harus konsisten dan sejalan dengan kebijaksanaan bidang lain, dan kombinasi berbagai kebijaksanaan sangatlah diperlukan. Kebijaksanaan juga perlu difokuskan pada penciptaan komitmen politik, peningkatan sistem informasi, pemantapan institusi dan koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Bank Dunia menyarankan tujuh butir penting yang harus diperhatikan yaitu masukan issue lingkungan ke dalam proses pembuatan keputusan, pandang kepentingan manusia sebagai prioritas administrasi dan manajemen, lakukan banding membanding (tradeoffs) dan minimumkan dampak negatif, lakukan penelitian dan pengembangan serta kumpulan informasi selengkap mungkin, latih orang dan bentuk forum komunikasi 184
lingkungan, dan yang terakhir, pencegahan lebih murah dibandingkan penanganan masalah. Untuk masyarakat internasional, perlu digali sumber-sumber dana pembangunan yang berorientasi lingkungan, investasi litbang, dan perlu perhatian bersama terhadap upaya pelestarian lingkungan. Tanpa teknologi dan penerapannya pada biaya yang tepat, perbaikan lingkungan sulit diwujudkan. Tetapi tanpa kebijaksanaan lingkungan yang tepat penerapan teknologi juga tidak akan dapat menolong situasi. Kelihatannya Indonesia perlu mengantisipasi konsep pembangunan ekonomi dan lingkungan yang disodorkan Bank Dunia. Pembangunan khususnya untuk menangani kemiskinan merupakan keharusan yang mutlak. Jumlah penduduk sekitar 210 juta pada tahun 2000 harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lingkungan sosial perlu ditata sebagai bagian dari sistem lingkungan hidup. Proses pembangunan harus berada di bawah suatu ambang batas lingkungan, dinamis dan perlu dibina terus menerus. Dalam menerapkan teknologi arif lingkungan, harus diatur perencanan lokasi yang baik dan tepat, pemilihan proses produksi (misalnya pengelolaan limbah), penggunaan teknologi yang tepat lingkungan atau arif lingkungan, dan penentuan target group yang memperoleh manfaat dari penerapan teknologi tersebut. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan perlu diprioritaskan, dan keseimbangan pengelolaan ketersediaan sumber daya harus terjamin. Yang tidak kalah pentingnya adalah memadukan dan menyerasikan konsep dan metoda ekonomi dengan lingkungan ke dalam konteks ekonomi pembangunan Kehadiran BAPEDAL melalui Keppres Nomor 23 Tahun 1990 sangat tepat dalam menyongsong pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. BAPEDAL dan lnstansi terkait, perlu secara bersama-sama melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Lebih spesifik lagi, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, melaksanakan upaya pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya, memantau dan mengendalikan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan laboratorium (pengolahan data dan informasi mengenai pencemaran lingkungan), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup. Neraca, 14 Juli 1992 185
Tabel. Kegiatan Ekonomi dan Lingkungan Kebijaksanaan Ekonomi mempengaruhi produktivitas dan komposisi output Kebijaksanaan lingkungan mengubah insentif untuk penggunaan lingkungan - ~f I I Skala ekonomi X Struktur X Efisiensi X (income per Output Input- Output capita X penduduk It Kebutuhan Efisiensi peningkatan lebih besar lingkungan yang menurunkan lebih baik, kebutuhan tumbuhnya income untuk input per capita sumber-sumber !''"\.. lnvestasi lingkungan, biaya dan menghasilkan manfaat Kerusakan Kualitas = lingkungan Lingkungan per unit output I' Teknologi bersih menurunkan emisi, limbah, degradasi, dan kerusakan lingkungan Sumber: World Bank Development Report: The Challenge of Development, 1992. Taman-taman Di DKI Jakarta Akan Habis? Sebagai lbukota Negara Republik Indonesia dan propinsi pintu gerbang Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus (UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta), antara lain tempat penyelenggaraan Sidang Umum MPR, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara, pusat kegiatan kehidupan politik nasional, tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan, tempat kedudukan kedutaan, serta tempat pengaturan dan pembinaan wilayah DKI NRI Jakarta sehingga mencerminkan citra masyarakat Indonesia yang berkepribadian nasional. Pertamanan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya tarik, kenyamanan, keserasian, serta menciptakan wajah kota metropolitan Jakarta yang modern, bersih, manusiawi, dan berwibawa. 186
Potret Taman Pengelolaan pertamanan dikenal sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kota yang sejuk, hijau, berbunga, dan nyaman. Kegiatannya menyangkut berbagai bentuk lingkungan permukiman, dari lingkungan permukiman mewah (yang serba wah dengan rumah gedung putihnya), rumah di hotel, lingkungan rumah sewa mewah dan sewa murah, rumah yang dibangun swasta, rumah yang dibangun dengan fasilitas KPR BTN, rumah sangat sederhana, rumah kost, asrama mahasiswa, sampai ke lingkungan permukiman kumuh (slums) dan rumah liar (squatters). Dinas Pertamanan DKI Jakarta harus memeras otak, paling sedikit berusaha mempertahankan tamantaman yang ada dan mencari upaya untuk menciptakan taman dan ruang terbuka hijau yang baru, sebagai paru-paru lbu Kota. Buku Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) DKI Jakarta yang tahun 1992 ini memperoleh juara pertama dinilai oleh Menteri Negara KLH (di atas Jawa Barat dan Jawa Timur) menginformasikan bahwa ada delapan taman Peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu Kompleks Mesjid lstiqlal (Wilhelmina Park), Taman di depan MBAD (Fromberg Park), Taman Monas (Koningsplien), Taman lstana Merdeka (Oeca Park), Taman Suropati (Burgermeester Bisschopplein), Taman Gondangdia (Piantsoen van Heutz Boulevard), TIM (Kebun Binatang Cikini), dan Taman di Selatan lstana Negara (Taman Air Mancur Hotel Staats Spoor Wegen). Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI Jakarta direncanakan 40% dari luas kota (650 Km2), kira-kira 25.000 Ha. Angka ini cukup baik untuk luas pertamanan sekitar 10% atau 6.371 Ha. Pertambahan penduduk yang cepat, kurang memadai tenaga kerja di bidang pertamanan, kurangnya dana pemeliharaan dan pengawasan, mengakibatkan banyak taman di DKI Jakarta yang kurang terpelihara sehingga mendekati kehancuran. Permasalahan pertamanan ditambah lagi dengan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan fisik kota yang pesat sehingga mengakibatkan berkurangnya RTH, beralih fungsinya taman menjadi hotel, perkantoran, daerah perdagangan, pompa bensin, lapangan parkir, terminal bis, dan sebagainya, serta rendahnya kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pemeliharaan taman yang ada. Dalam dua puluh tahun yang akan datang, jika pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan tidak ketat, diperkirakan taman kota yang luas (makro) akan punah. lni ditunjukkan dengan semakin menurunnya luas RTH, yaitu dari 32.110 Ha (1972) menjadi 30.900 Ha (1976) dan 27.014 Ha (1979). Yang akan bersisa hanyalah taman-taman mikro berukuran kecil, seperti jalur hijau, jalan lingkungan, dan taman pekarangan. Alih fungsi taman menjadi nontaman, terlihat misalnya taman menjadi Hotel Mandarin, pompa bensin di Taman Pakubuwono VI dan Taman Mataram, Kantor Polisi Taman Puring, lapangan parkir Jalan Tebah, lapangan tenis Bulungan, Kantor PAM Jakarta Utara, sekolah di Tirtayasa X, tempat perdagangan kakilima Rajabasa, dan terminal bis Blok M. Pencatatan yang dilakukan Dinas Pertamanan pada tahun 1990 mencatat 182 kasus (1.723.146 m2) alih fungsi taman, yaitu 45 kasus (680.450 m2) di Jakarta Pusat, 21 kasus (328.580 m2) di Jakarta Utara, 28 ksus (43.480 m2) di Jakarta Barat, 60 kasus (630.306 m2) di Jakarta Selatan, dan 28 kasus (39.970 m2) di Jakarta Timur. Pengusaha Real Estate dan para pemegang SIPPT (Surat ljin Pemegang Pembebasan Tanah) juga tidak memperhatikan kewajiban melengkapi lingkungan perumahan dan permukiman dengan penyediaan taman. lni terbukti dari lahan yang seharusnya hijau digunakan untuk bangunan, sengaja belum dibebaskan, atau belum dibangun taman. Masih beruntung, di balik kelalaian pengusaha real estate ini masih ada para pengusaha tanaman yang meyediakan berbagai jenis tanaman hias dan bunga baik untuk ditanam di pekarangan maupun taman mikro. Demikian pula, konsultasi umum dan asistensi teknis pertamanan oleh Dinas Pertamanan dan lnstansi terkait, cukup banyak dihadiri pengunjung yang berasal dari Jakarta dan luar kota serta luar negeri. Perda Nomor 9 Tahun 1982 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertamanan serta peraturan lainnya mengenai keharusan penduduk menanam pohon dan melarang menebang pohon tanpa ijin, kewajiban pelajar membiakkan tanaman dan menghijaukan lingkungan sekolah, pemeliharaan ketertiban umum (Perda Nomor 3 Tahun 1972 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988), retribusi di bidang pertamanan, prosedur pelayanan masyarakat di bidang pertamanan, larangan mengubah tanah bengkok, taman kota dan lapangan olah raga untuk keperluan lain, dan pengelolaan kebersihan lingkungan (Perda 5 Tahun 1988), diharapkan dapat dijadikan bemper untuk memelihara taman yang ada dan membangun taman yang baru. 187
Upaya Pengendalian Selain dengan menerapkan berbagai peraturan di atas, dampak pertamanan bisa ditekan melalui berbagai upaya. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1990, Organisasi dan tatakerja Dinas Pertamanan perlu ditinjau kembali. Diperlukan status hukum lahan taman dari usaha alih fungsi. Diharuskan kewajiban menyediakan RTH dengan perbandingan tertentu bagi semua kapling rumah dan bangunan. Lahan-lahan penunjang RTH seperti situ, danau, hutan kota, dan makam perlu dilindungi. Pengerjaan pertamanan perlu mengacu pada RUTR 2005, RBWK, dan RTK. Honorarium petugas pertamanan perlu ditingkatkan, disertai peralatan kerja yang memadai, dan pengawasan serta pembinaan dalam pengelolaan pertamanan juga perlu ditingkatkan. Dari luas lbu kota 655 km2, RUTR 1965-1985 mencatat luas daerah penghijauan 23.750 Ha dan luas daerah pertamanan yang ditargetkan (taman, jalur hijau, dan jalur hijau umum) seluas 6.371 Ha dan RUTR 1980-2005 berusaha memelihara dan membangun taman kota di berbagai lokasi peruntukan tanah untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyata, segar, bersih, dan sebagai sarana pengembangan lingkungan serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat luas (sesuai dengan lnmendagri Nomor 14 Tahun 1987 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota). Pada tahun 1991, luas areal RTH yang dikelola Dinas Pertamanan meliputi 1.262 buah (1.931 Ha) ditambah 4 buah kebun bibit (green house) dan oleh instansi lain dan Swasta ada 43 buah (1.351). Untuk memelihara dan meningkatkan jumlah taman di ibukota, perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, antara lain dengan membagikan pohon pelindung secara gratis untuk ditanam di lingkungan perumahan dan permukiman, meningkatkan generasi muda terhadap cinta taman dan lingkungan nyaman, peningkatan ketrampilan pertamanan, dekorasi tanaman, dan penataan taman di lingkungan kumuh. Untuk mengatasi alih fungsi taman, dapat dilakukan secara preventif dan kuratif. Preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap RTH oleh petugas lapangan pengawas taman, pengawasan di tingkat wilayah kota bekerjasama dengan aparat RTH dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan sadar lingkungan. Represif dilakukan melalui penertiban bekerjasama dengan unsur terkait dan sepanjang memungkinkan, memfungsikan kembali taman yang selama ini telah beralih fungsi. Beberapa upaya membebaskan taman dan RTH yang telah dilakukan seperti Taman Teluk Betung (7.015 m2), Taman Kwitang depan Depkes (1.000 m2), Taman Kramat Bunder (2.074 m2), Taman depan Sarinah Jaya (600m2), Taman Sukapura (1.200 m2), Taman Jalan Kalibata (1.100 m2), dan Taman Jalan Hidup Baru (12.500 m2), merupakan bukti nyata bahwa upaya memfungsikan kembali taman kota mungkin dilakukan. Untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap pertamanan, sebaiknya penyuluhan pertamanan kepada masyarakat mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman hias dan bunga yang dikembangkan, yaitu 6 jenis tanaman penutup tanah, 16 jenis tanaman berbunga penutup tanah, 27 jenis tanaman dalam ruang (indoor plant), 45 jenis tanaman perdu (semak), 5 jenis tanaman pagar, 14 jenis tanaman merambat, dan 4 jenis tanaman exotis, disertai kunjungan lapangan ke lokasi kebun pembibitan. Jayakarta, 4 Agustus 1992 Pengelolaan Pertamanan di DKI Jakarta Kebersihan kota ditandai dengan penghargaan Adipura, tetapi penilaian terhadap taman kota belum ada. Pembangunan taman kota di Jakarta, seperti juga hutan kota, telah lama dilaksanakan. Rencana lnduk Jakarta 1965-1985 sudah menekankan pentingnya pembangunan pertamanan dan RUTR OKI Jakarta 1985- 20051ebih tegas lagi mencantumkan pembangunan pertamanan khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk menciptakan lingkungan kota yang serasi, teratur, bersih, indah, teduh dan sehat. Dinas Pertamanan DKI 188
telah berusaha semaksimal mungkin mengkampanyekan penghijauan kota, membenahi administrasi pertamanan, menanam pohon secara besar-besaran, mengelola 394 taman kota yang luasnya 1 ,8 juta M2, mengelola 654 jalur hijau jalan seluas 4, 7 juta M2, memelihara 46 jalur hijau seluas 12 juta M2, menyediakan bibit tanaman gratis, dan melaksanakan kegiatan penyuluhan. Taman Pembangunan kota Jakarta yang diprioritaskan ke arah Barat-Timur dan me nahan pembangunan ke Selatan, menuntut Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana kota yang memadai ke arah Barat dan Timur yang memadai. Pengembangan RTH di DKI Jakarta diprioritaskan pada empat program. Pertama, pengamanan daerah pantai Barat Laut Jakarta yang diamankan sebagai daerah penahan instruksi air laut dan abrasi pantai. Oaerah sekitar Muara Angke dijadikan hutan lindung, daerah pengembangan hutan wisata, olah raga air, dan wisma taman. Kedua, bagian Selatan Jakarta difungsikan sebagai daerah resapan. Kebijaksanaan pembangunan di daerah ini membatasi kemiringan setinggi-tingginya 10-25%. Ketiga, daerah hijau pertanian di Wilayah Pengembangan Barat, Wilayah Pengembangan Timur, dan Wilayah Pengembangan Tenggara. Keempat, pengembangan RTH dilakukan di sepanjang sungai, sepanjang Cengkareng dan Cakung Drain, sepanjang Banjir Kanal Timur, di waduk-waduk pengendalian banjir, sepanjang jalur jaringan jalan raya dan jalan kereta api, dan di bawah atau sepanjang jalur listrik tegangan tinggi, serta pembuatan taman kota serta tempat rekreasi. Keempat program ini dipadukan dalam suatu perencanaan ruang terbuka hijau dan rekreasi yang terdiri atas hutan lindung dan hutan wisata. Hutan pengaman terhadap lapangan terbang Cengkareng, hijau lingkungan dan tempat rekreasi, daerah pertanian, daerah pengawasan ketat (pelabuhan pergudangan, industri), daerah resapan air, daerah hijau pengaman sepanjang banjir kanal dan saluran pembuangan, hijau pengaman sepanjang aliran sungai, dan hijau pengaman sepanjang jalan raya, kereta api, dan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi: , ,, ';. ~~bijaksanaan yang ditempuh didasarkan atas prioritas daerah Kritis (pantai, jalur ali ran sungai, rEfS-~pan air, pengamanan tegangqn ti~ggi, pemanfaatan tataguna tanah, penyesuaian stan dar perencanaan, p~a~~9ri~a0. peraturan. perundang~u·ndangan secara konsekuen. RTH OKI Jakarta dir€ncanakan 40% dari lu9,s· k'dta; sekita( 25.QQO ·Ha. Luas taman ideal mencapai 10% dari total luas kota, yaitu sekitar 6.371 Ha ~~~an· p~ftam~uiar1. 1 '· 1' • · · · i ' · " .. , \J\'alaupun Dinas Pertamanan dan Dinas-dinas terkait di lingkungan Pemda DKI'Jakarta telah berusaha mel~ksanakan pembangunan pertamanan, ternyata masih dijumpai berbagai permasalahan. Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) telah mengidentifikasi tiga permasalahan utama. Pertama, lahan pertamanan semakin berkurang sebagai akibat perkembangan kota yang sangat cepat sehingga RTH semakin sempit. Kedua, banyak dijumpai kerusakan taman kota akibat alih fungsi taman berubah menjadi hotel, pampa bensin, perkantoran, lapangan parkir, terminal bis dan lain-lain. Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan taman-taman lingkungan. Jika pengawasan atas taman-taman kota tidak diperketat dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan taman masih tetap rendah, maka diperkirakan dalam waktu 20 tahun, taman kota di Jakarta akan hilang dan hanyalah tinggal kenangan. Pengamanan RTH makro (kawasan Muara Angke dan Jakarta Selatan) haruslah sejalan dengan RTH mikro (taman dan jalur hijau). Kasus menarik bisa diingat, dengan dipindahkannya warga Senayan ke Tebet (yang ternyata untuk jalur hijau). Warga digusur untuk keduakalinya dan dimukimkan di rumah susun sederhana PO Pembangunan Sarana Jaya, tetapi ini pun masih belum sesuai dengan perencanaan lahan kota. Alih fungsi taman kota menjadi bentuk-bentuk lain hampir terjadi di lima Wilayah Kota. Contoh-contoh bisa dikemukakan, antara lain perubahan taman menjadi hotel (Mandarin), pampa bensin (Taman Pakubuwowno VI dan Taman Mataram), kantor polisi (Taman Puring), lapangan parkir (Taman Tebah), kantor (PAM Jakarta Utara), lapangan tenis (Taman Bulungan), sekolah (Taman Tirtayasa X), lokasi pedagang kakilima (Taman Rajasa), kantor PLN (Taman Sukapura), dan terminal bis (Taman Blok M). Kasus-kasus alih fungsi taman di DKI pada tahun 1988 mencapai 161 kasus, yaitu 45 di Jakpus, 24 di Jakut, 28 di Jakbar, 60 di Jaksel, dan 4 di Jaktim. 189
Walaupun belum sampai pada tahap yang memuaskan, perhatian masyarakat terhadap pengelolaan taman sudah meningkat. Terbukti dari pembangunan gedung perkantoran yang membangun taman, tempat parkir yang ditumbuhi pohon rindang, meningkatnya permintaan bibit pohon, semakin banyaknya kursuskursus pertamanan, dan berkembangnya petani tanaman hias. Pemda dari 25 propinsi telah melakukan studi perbandingan di DKI Jakarta dan mengadakan konsultasi pertamanan dengan Dinas Pertamanan DKI. Asistensi teknis pertamanan telah dilakukan terhadap beberapa Pemda Tingkat II, Perusahaan, dan Organisasi, serta studi perbandingan ke luar negeri. Dalam kondisi keterbatasan tanah, sebenarnya diusahakan untuk menyediakan taman yang memenuhi standar perencanaan lingkungan pemukiman kota, antara lain 250 M2 taman untuk setiap 250 penduduk (standar 1 m2 taman per orang), 1.250 m2 taman (sekaligus berfungsi sebagai lapangan olahraga dan letaknya berdekatan dengan pusat kegiatan RW dan lingkungan) untuk setiap 2.500 penduduk (standar 0,5 M2 per orang), taman dan lapangan olahraga untuk setiap 30.000 penduduk. Standar jalur hijau, 15 M2 per orang, lokasinya diusahakan menyebar dan sekaligus merupakan filter dari daerah-daerah industri dan daerah yang menimbulkan polusi. Pengendalian Warga kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan empat program utama pengendalian dampak pertamanan yang telah dieanangkan oleh Pemda DKI Jakarta. Pertama, penetapan kebijaksanaan dan peraturan pertamanan yang berkaitan dengan pengendalian dampak. Selain Perda Nomor 9 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan, beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pertamanan perlu dipatuhi, antara lain keharusan penduduk untuk menanam pohon dan larangan menebang, kewajiban para pelajar membiakkan tanaman dan penghijauan lingkungan sekolah, larangan dan kewajiban tentang ketertiban (termasuk taman kota, jalur hijau, air maneur, pemotongan pohon), retribusi daerah bidang pembangunan, prosedur pelayanan masyarakat di bidang pertamanan, dan larangan perubahan tanah bengkok, taman kota dan lapangan olahraga. Sambil menunggu UU Pertamanan Kota, perlu diupayakan penyempurnaan susunan organisasi Dinas Pertamanan, perlindungan status hukum lahan yang telah beralih fungsi dari taman, keharusan menyediakan ruang terbuka hijau dengan perbandingan tertentu pada setiap kapling tanah, sanksi hukum dan denda yang pantas, perlindungan terhadap situ, danau, hutan kota dan makam, pengawasan taman sesuai dengan RUTR dan RBWK serta RTK, penentuan standar upah kerja pertamanan yang layak, dan pengawasan serta pembinaan terhadap pengusaha taman dan tanaman hias serta fasilitas rekreasi. Kedua, pembuatan taman kota. Dari target taman kota 6.371 Ha, baru dieapai 3.218 Ha, terdiri atas pertamanan yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan (1.990 Ha) berupa taman (404 buah), jalur hijau jalan (695 buah), dan jalur hijau (61 buah), dan taman swadaya (1.337 Ha). Hutan lindung dan eagar alam dipertahankan, yaitu 50,80 Ha hutan lindung Angke Kapuk, 101 ,60 Ha hutan wisata Kamal Muara, 25,35 Ha eagar alam Muara Angke, 45,00 Ha eagar alam Pulau Rambut, 15,00 Ha eagar alam Pulau Bokor, dan 10,47 Ha kebun bibit Kamal Muara. Ketiga, penyuluhan kepada masyarakat tentang kegiatan pertamanan. Pembagian bibit pohon dan pohon pelindung seeara gratis kepada masyarakat, dimaksudkan untuk merangsang warga kota agar menghijaukan lingkungannya. Sampai bulan Maret 1988, Dinas Pertamanan telah membagikan 474.576 pohon, Kegiatan Bumi Perkemahan Ragunan bagi generasi muda, dimaksudkan untuk menanamkan einta taman dan hutan bagi para pelajar, mahasiswa dan pemuda. Dinas Kehutanan DKI menginformasikan bahwa pada tahun 1988 telah dilakukan penghijauan 31.600 pohon di enam lokasi, yaitu 5.000 pohon di kiri-kanan Jalan Sediyatmo, 5.000 pohon di sepanjang Kali Cipinang dan Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), 4.500 pohon di Cakung Drain dan Komplek Pemakaman Semper, 6.900 pohon di Kali Sunter dan Komplek Pemakaman Pondok Ranggon, 5.000 pohon di Marunda, dan 5.200 pohon di sepanjang Sungai Ciliwung. Pohon-pohon yang ditanam terdiri atas trambesi (3.950), lamtoro gung (7.750), johar (2.520), flamboyan (1.830), asam kranji (2.500), pulai (200), mahoni (800), saga(3.400), gumae (200), angsana (150), salam (900), aeasia mangium (1.200), asam Jawa (600), kaliandra (600), dan bakau (5.000). Pohon pelindung (7.640 pohon) juga telah dibagikan kepada 190
masyarakat, yang terdiri atas flamboyan (1.200), asam kranji (1.635), saga (505), johar (295), mahoni (820), acasia mangium (730), lamtoro gung (930), trambesi (735), bakau (5.000), casia glance (250), dan acalyptus (20). Penyelenggaraan kursus pertamanan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan di bidang pertamanan. Sampai saat ini kursus pertamanan telah meluluskan 8.320 peserta yang diharapkan dapat menyebarluaskan dan memasyarakatkan penghijauan di lingkungan masing-masing. Penyuluhan kepada masyarakat telah mencapai 2.400 obyek dan kegiatan dekorasi taman mencapai 4.885 kali. Keempat, peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan hijau pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga kota harus mematuhi petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh polisi khusus pertamanan dan prajaksa (penyidik), agar tujuan pengembangan dan pemeliharaan taman kota berjalan lancar. Upaya perlindungan hutan dan pelestarian alam yang berkaitan dengan pengelolaan pertamanan perlu ditingkatkan, antara lain konservasi di dalam kawasan (habitat, populasi, dan pengamanan) dan di luar kawasan (kerjasama dengan Kebun Binatang Ragunan, TMII, Taman lmpian Jaya Ancol, pengelola Bandara Soekarno-Hatta), operasi gabungan, penertiban perburuan liar, pembinaan hutan lindung Muara Angke, pembangunan Taman Nasional Kepulauan Seribu, pengembangan wisata alam dan bumi perkemahan, pembinaan pencinta alam, penyuluhan dan penataran, pengkajian dampak lingkungan, dan perlindungnan serta pengamanan hasil hutan kota. Sejalan dengan itu, pengelolaan taman swadaya masyarakat akan sangat membantu dalam upaya menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, hijau dan berbunga. Warga kota memanfaatkan bekasbekas kaleng, ban, drum dan sejenisnya untuk dijadikan pot bunga. Halaman rumah betapa pun kecilnya bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan pot-pot bunga dan tanaman lainnya yang ikut menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Taman RW, Lingkungan maupun Kelurahan bisa dipilah-pilah penanganannya menjadi tanggung jawab RT ataupun kelompok kegiatan PKK (Dasa Wisma) sehingga sekaligus bisa dilombakan dalam lingkungan RW itu sendiri. Pemasyarakatan pot bunga swadaya masyarakat dapat kita jumpai di perkampungan Manggadua Selatan, Keagungan dan Tamansari, Kebon Kelapa (dekat Pecenongan), Cempaka Putih Barat, dan Pisangan Baru Jatinegara. Taman-taman di jalan umum yang cukup luas sebaiknya dikelola oleh Swasta (dengan mencantumkan iklan perusahaan di pojok taman), sehingga Pemda tinggal mengkoordinasikan taman-taman yang bertebaran di ibukota. Berikan kebebasan pada Swasta untuk menata taman yang menjadi tanggungjawabnya dan secara periodik, selenggarakan Iomba kebersihan taman. Pengelolaan taman oleh Swasta seperti yang dilakukan di Bandar Lampung, patut ditiru. Seperti juga dalam pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta Swasta dan Masyarakat, maka pengelolaan taman pun bisa dilakukan oleh Pemda bekerjasama dengan Swasta dan Masyarakat. Pelita, 4 Agustus 1990 191
lntegritas Pembinaan Pemulung Adalah wajar jika di tengah-tengah proses pembangunan, di kota besar muncul sektor informal. Suatu sektor yang menunjukkan citra dinamika kota. Akan tetapi, pertumbuhan sektor informal yang terlalu cepat, tentu akan mengganggu dinamika kota yang ada. Karena itu, usaha untuk menekan pertumbuhan sektor informal merupakan suatu upaya yang mulia. Tahap demi tahap Pemerintah "mengantisipasi" keberadaan sektor informal agar dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan kota. Di ibukota, hasil nyata yang telah dicapai adalah dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 1972 untuk menciptakan HAST A TERTIB dan peraturan lainnya untuk mengantisipasi gelandangan dan pengemis di DKI Jakarta. Sedangkan antisipasi terhadap pedagang asongan adalah inventarisasi dengan berbagai tindak lanjut agar mereka lebih berperan aktif. Bagaimana dengan pemulung? Lapisan masyarakat yang dikenal dengan sebutan /askar mandiri telah menggugah semua pihak untuk mengangkat harkat mereka. Bahkan, Presiden Soeharto pada tanggal 24 Oktober 1988 meminta Gubernur DKI dengan para Walikotanya agar dalam waktu 3 bulan sudah dapat disusun model pembinaan para pemulung (perangkas, pemungut barang bekas). Suatu tugas mulia yang berdampak luas. Karena di tengah-tengah proses pembangunan, sektor informal ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Bahkan lebih dari itu karena model mengantisipasi pemulung yang dihasilkan di Jakarta akan dijadikan contoh untuk kota-kota besar lainnya dan dalam skala yang lebih besar. Skala nasional, terutama kota-kota yang mempunyai kesamaan dalam mengantisipasi sektor informal. Model penanganan pemulung DKI dinilai pantas untuk dijadikan contoh bentuk antisipasi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemulung Mengapa model penanganan pemulung DKI yang akan digunakan sebagai contoh? Wajar, karena Jakarta merupakan barometer pembangunan bagi kota-kota besar di Indonesia. Di samping itu, dengan memperhitungkan penduduk DKI yang hanya 6 juta jiwa saja (1987), setiap hari dapat terkumpul 8 juta kg sampah atau 8.000 ton. Padahal, duapuluh persen dari sampah tersebut atau 2 juta kg dapat didaur ulang. Dari sampah yang didaur ulang ini, 75% atau 1,5 juta kg (1.500 ton) bernilai ekonomis. Dalam setahun akan dihasilkan 5 juta ton. Dengan nilai rata-rata sampah yang didaur ulang Rp175 per kg atau Rp 175.000 per ton, maka 5 juta ton sampah dalam setahun berharga Rp 87,5 miliar. Jika sampah kantor pemerintah dan swasta, hotel dan pasar dihitung, maka nilainya akan mencapai Rp 100 miliar. llustrasi tersebut cukup memberikan motivasi peranan pemulung untuk dapat menciptakan suatu kemandirian dalam memacu kehidupan. Belum lagi integritas pemulung terhadap pembangunan yang secara implisit memberikan suatu peran serta yang tidak kecil dalam pembangunan, sehingga banyak kalangan masyarakat yang tertarik menangani, mempelajari, memanfaatkan sampah secara optimal. Karena itu, integritas pembinaan pemulung harus dimulai dengan legalitas mengatur subsistem di sekelilingnya, khususnya pengusaha yang menampung, mengolah sampah dan barang bekas yang telah didaur ulang oleh para pemulung. Kegiatan pemulung dan pengusaha daur ulang tidak saling mengganggu sistem pengelolaan sampah, tetapi saling bersimbiose mutualism. Bahkan Prof. Dr. Didin Sastrapradja, Wakil Ketua LIPI, menyatakan bahwa pemulung di Jakarta yang berpenghasilan sekitar Rp 300 ribu dan boss pemulung berpenghasilan Rp 600 ribu per bulan, perlu diorganisir dan diintegrasikan dengan Dinas Kebersihan DKI. Pemulung sendiri tidak boleh kita manjakan, sebaliknya ruang gerak mereka tidak boleh dimatikan. Karena itu, penanganan pemulung dapat diwujudkan melalui integritas pembinaan pemulung, antara lain : (1) mengajak pengusaha untuk memperbaiki sistem kerja pemulung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pemulung, sehingga tidak mengganggu sistem operasional pengolahan sampah, dan (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efisiensi kegiatan pemulung dalam menunjang proses daur ulang sampah. 192
Sesuai dengan permintaan Presiden, Pemerintah DKI Jakarta telah menyusun Pola Pembinaan dan Pengendalian Pemulung di DKI Jakarta. Konon Bandung dan Surabaya juga sudah membuat pola sejenis. Dalam pola ini terlihat identifikasi pemulung dan perilakunya. dengan integritas subsistem yang mendukung. Termasuk di dalamnya pengusaha pabrik, dengan berbagai masalah terkait lainnya. Pola penanganan diarahkan pada upaya penciptaan identitas pemulung, jaringan kerja yang harmonis, penyuluhan dan pembinaan. Bahkan, penciptaan lapangan kerja dan kemungkinan alih profesi. Lebih jauh akan tercipta suatu kehidupan dan penghidupan, permukiman dan pergaulan sosial yang manusiawi. Kebijaksanaan integritas pembinaan pemulung harus melibatkan peran serta pemerintah, masyarakat, dan swasta serta LSM. Penanganan pemulung harus menghindarkan suatu keresahan masyarakat, gangguan terhadap ketertiban umum dan lingkungan, serta menempatkan mereka sebagai bagian dari kegiatan operasonal Dinas Kebersihan. Dengan adanya pola tersebut, integritas pembinaan pemulung dapat tercipta. Bukan berarti memanjakan mereka, tetapi merupakan upaya penciptaan ketenangan bekerja, ketrampilan dan penghasilan yang stabil, penciptaan hidup bersih dan permukiman yang sehat. Dari sini, tercipta enam langkah integritas pembinaan dan penanganan pemulung, yaitu bina wisma, bina usaha, bina sosial, bina kependudukan, bina karya, dan bina lingkungan. Pendekatan teknis terhadap pemulung dapat dilakukan secara konvensional, yaitu melakukan pemisahan sampah seawal mungkin sejak sampah diperoleh dari sumbernya. Karena dengan usaha pemisahan sampah makin awal, akan menunjukkan suatu hasil optimal. Karena berdasarkan hasil liputan menunjukkan bahwa, sekitar 20% dari sampah dalam proses pengumpulan dan pengangkutan masing-masing dapat didaur ulang (recyclingable). Sedangkan sampah yang sampai ke Lokasi Penampungan Sementara (LPS) sekitar 1,1 %. lni menunjukkan bahwa dengan pemisahan sejak awal sumber sampah dapat meringankan beban pengangkutan sampah sampai ke Lokasi Pembuangan Akhir (LPA). Penelitian yang dilakukan oleh BPPT untuk melihat seberapa jauh kesediaan masyarakat untuk memisahkan sampah rumahtangga, telah dilakukan sejak 1985. Pada tahun itu, dengan metoda wawancara ternyata bahwa 42% dari 1.500 responden (kepala keluarga) di lokasi penelitian DKI Jakarta, bersedia memisahkan sampah rumah tangga. Dua tahun kemudian, dengan metoda wawancara dan membagikan kantong plastik 2 warna (untuk sampah basah dan kering) kepada 100 warga Rumah Susun Kebon Kacang Jakarta Pusat, ternyata 72% bersedia memisahkan sampah sebelum dibuang ke LPS atau bak sampah. Penelitian pada tahun 1989 dengan metoda pembagian kantong plastik 2 warna dan penyediaan tempat sampah komunal 2 warna (kontainer komunal) terhadap penghuni Blok 7 dan 8 Rumah Susun Kebon Kacang, ternyata menyimpulkan bahwa 89% warga bersedia memisahkan sampah basah dan kering. Jika pemisahan sampah basah dan kering berjalan lancar, tahap berikutnya adalah memisahkan 5 atau 6 jenis sampah, seperti yang telah dilakukan di Jepang dan Jerman Barat. Walaupun dengan pola konvensional, usaha ini telah dapat menunjukkan hasil kerja yang optimal untuk terciptanya integritas pembinaan pemulung. Potensi Terlepas dari istilah penanganan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan atau pengendalian pemulung, sebenarnya kita sepakat agar pemulung atau laskar mandiri itu diperhatikan pola kerja dan kehidupannya. Jangan sampai mereka ditindas oleh para lapak dan broker. lntegritas pembinaan pemulung harus mencakup jenjang kerja pemulung yang lebih baik, jenjang kerja yang jelas dan dapat meningkat menjadi lapak dan agen atau alih profesi. Dengan demikian dapat tercipta suatu lapangan kerja yang manusiawi, tidak terdapat suatu pola kerja yang statis, tetapi suatu pola yang dinamis untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih manusiawi. Di samping itu, penanganan pemulung jangan sampai menimbulkan kesan memanjakan. Jika hal ini terjadi, berduyun-duyunlah orang-orang desa datang ke kota-kota besar sekadar untuk menjadi pemulung. Di lain pihak, tanpa upaya integritas pembinaan pemulung yang dapat meningkatkan tarat hidup pemulung sama dengan membunuh mereka pelan-pelan. Karena itu, pemulung, para pengumpul barang bekas, harus menjadi bagian integritas pembinaan pemulung sampah di daerah perkotaan. Mereka memilahmilah sampah dalam kegiatan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan ke LPS dan pembuangan ke LPA. Dengan integritas pembinaan pemulung dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan keluarganya, memberikan masukan bahan-bahan untuk diolah kembali dalam industri, tanpa kenai putus asa. 193
Potensi ini yang perlu dikembangkan menuju suatu kehidupan yang manusiawi di tengah-tengah dinamika kota. Bahkan dalam perspektif yang lebih luas, pemerintah dapat meremajakan lingkungan kumuh yang dihuni oleh para pemulung dengan memberikan legalitas pemulung sebagai bagian dari warga kota. Contohnya, permukiman kumuh Kampung Sawah di ujung jalan tol Tangerang-Tomang menanti uluran tangan pemerintah maupun swasta agar lingkungannya dapat diremajakan. Dinamika keharmonisan kehidupan sosial masyarakat perkotaan pun dapat tercipta melalui integritas pembinaan pemulung. Jayakarta, 12 Oktober 1990 Pengendalian Pemulung di DKI Sulitnya memperoleh pekerjaan di lbukota menyebabkan banyak warga "rela" menjadi pemulung atau laskar mandiri. Kondisi ini mendapat perhatian Presiden Soeharto tanggal 24 Oktober 1988 dengan memberikan petunjuk kepada Gubernur DKI Wiyogo agar membina pemulung dengan tetap memperhatikan aspek manusiawi, bersih, dan wibawa. Dengan petunjuk Presiden, Pemerintah DKI Jakarta mencoba menyusun "Pola Pembinaan dan Pengendalian Pemulung" sebagai salah satu aspek dalam pembangunan. Pola ini merupakan pedoman kerja terpadu antar instansi terkait yang bertujuan agar pemulung dapat berfungsi sebagai salah satu kegiatan sektor informal dan dapat berperan serta dalam pembangunan. Pemulung Jika kita bicara pemulung (perangkas atau pemungut barang bekas menurut BPP Teknologi, 1982), akan didapat 2 versi. Yaitu, Pemu/ung (versi Depsos) adalah pengumpul barang bekas seperti besi, plastik, karton, kaleng, beling/kaca, tulang dan barang sejenisnya untuk didayagunakan menjadi sumber mata pencaharian atau pendapatan melalui proses yang sehat dan teratur. Sedangkan versi BPP Teknologi (1982), mendefinisikan bahwa pemulung sekaligus melakukan pekerjaan memilih atau memilah barang bekas yang dipungut dari sampah atau barang yang tidak terpakai lagi sebagaimana fungsi semula. Di samping itu, terdapat pelaku yang berkaitan dengan kegiatan pemulung antara lain lapak, agen, broker, bandar atau pemasok, dan pabrik. Mereka merupakan rangkaian "tindak lanjut" suatu proses masalah persampahan. Lapak, orang yang menerima atau menampung barang-barag bekas yang dikumpulkan oleh pemulung (lapak bisa dikatakan juragan bagi pemulung). Broker adalah calo barang-barang bekas, serta agen adalah orang atau badan yang mengkoordinasikan lapak-lapak. Agen dikoordinasikan oleh bandar atau pemasok, sedangkan barang-barang bekas dari pemulung, agen, dan bandar dijual ke pabrik untuk dijadikan bahan baku atau bahan jadi. Pada tahun 1989 di Jakarta diperkirakan terdapat 37.000 pemulung, 6.000 diantaranya diorganisasikan oleh lapak. T em pat kerja pemulung 23 persen di LPS (Lokasi Pembuangan Sementara) dan LPA (Lokasi Pembuangan Akhir) sampah, 7% di permukiman dan perumahan, 5% di perkantoran dan pasar, dan 65% kombinasi antara keempat lokasi tersebut dan di tempat-tempat lain. Penghasilan perhari para pemulung berkisar Rp 1.500,- sampai dengan 4.000,- atau lebih dari 10 jam kerja. Uang penghasilan ini digunakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan ada yang dikirim kepada keluarganya di desa. Status pendidikan pemulung kebanyakan lulusan SO (74%), SLTP (10%), SLTA (10%), Perguruan Tinggi (3%), dan drop out (3%). Pemulung merupakan laskar mandiri produktif yang dinamis, bekerja di sektor informal lapisan bawah, terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Status kependudukan mereka, 53% pemegang Kipem, 37% tanpa identitas, dan hanya 10% pemegang KTP DKI. Tempat tinggal mereka terpencar di lingkungan pemukiman kumuh dan di sembarang tempat yang terlarang. Masalah yang berkaitan dengan kehadiran pemulung antara lain tempat tinggal yang tidak layak, 194
dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan lingkungan, kurang menunjang penanganan teknis operasioal kebersihan kota. Sikap negatif sebagian pemulung, suka mencuri atau mengambil barang-barang milik keluarga, keterampilan yang rendah, dan belum jelasnya instansi mana yang mengelola pemulung. Bicara soal pemulung, bisa dilihat dari berbagai aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, orgnanisasi dan anggaran. Pada hakekatnya pemulung perlu ditangani sesuai dengan ideologi Pancasila. Jika mereka tidak ditangani, dengan kepekaannya mereka akan mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kemandiriannya, pemulung merupakan salah satu pemecahan lapangan kerja pada lapisan bawah. Akan tetapi mereka tersisih dari permukiman teratur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesehatan, pendidikan dan keterampilan mereka yang rendah dan kesadaran serta tanggungjawab yang rendah. Penanganan Penanganan Uika perlu diistilahkan pembinaan) pemulung bisa dikaitkan dengan PP No. 31/1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempattempat umum. Mereka ditertibkan, diproses. Bagi yang masih potensial di Liposos atau panti-panti sosial yang ada. Yang tidak potensial, disalurkan ke sarana pelayanan sosial sesuai dengan masalah sosialnya (cacat dan jompo). Di tingkat DKI, penanganan pemulung dikaitkan dengan program hasta tertib Perda No. 3/1972 (tertib kakilima, tuna karya/tuna wisma, lalu lintas dan angkutan, bangunan, banjir, pelistrikan, perkeretaapian, dan sosial-politik) untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada masyarakat pemulung dan kepercayaan masyarakat secara luas sehingga mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Pola penanganan pembinaan dan pengendalian pemulung yang dilakukan oleh Pemda DKI diarahkan pada upaya penciptaan permukiman yang layak, jaringan kerja yang harmonis (pemulung, lapak, agen, bandar, pengusaha pabrik), perlu identitas pemulung (seragam kerja, tanda pengenal), penyuluhan, bimbingan sosial, latihan keterampilan kerja, penciptaan lapangan kerja dan usaha serta kemungkinan alih profesi. Kebijaksanaan Kebijaksanaan penanganan pemulung (termasuk lapak, agan, dan bandar) melibatkan peran serta pemerintah, swasta, dan LSM. Paling sedikit perlu mengatur pengakuan keberadaan pemulung, perlindungan dan rangsangan, permukiman dan kesejahteraan, pembinaan, anggaran, dan pengendalian serta pengawasan. Dasar hukum penanganan, perlu kartu identitas. Jalur tata niaga barang bekas perlu diperbaiki. Organisasi para pemulung seperti koperasi, yayasan, asosiasi dirasakan perlu. Demikian pula penyediaan kredit dan peningkatan keterampilan. Atas bantuan lapak dan semua pihak, para pemulung dapat dimukimkan di rumah rumah sewa sederhana, menyatu dengan warga kota, sehingga mereka menikmati fasilitas tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan kemudahan pendidikan bagi anaknya seperti warga lainnya. Penanganan perlu terpadu dan terintegrasi antar instansi, pemerintah dan swasta, masyarakat dan LSM. Penyediaan anggaran dan alokasinya perlu secara jelas dalam setiap langkah kegiatan pemulung apakah pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, tata niaga, atau bimbingan. Penanganan pemulung dimaksudkan untuk menghindari keresahan masyarakat, gangguan terhadap ketertiban umum dan lingkungan, serta menempatkan mereka sebagai bagian dari kegiatan operasinal Dinas Kebersihan. Pola penanganan memperhatikan tiga aspek, yaitu arah dan langkah koordinasi, pendanaan, dan pengawasan serta pengendalian. Pembinaan diarahkan pada penciptaan lingkungan permukiman yang layak, ketenangan kerja, penciptaan BMW, peningkatan keterampilan dan penghasilan. Enam langkah penanganan telah disarankan oleh Pemda DKI, yaitu bina wisma (peningkatan pemukiman pemulung), bina usaha (lokasi usaha secara merata tiap wilayah kota), bina sosial (bantuan peralatan, bimbingan, dan penyuluhan), bina kependudukan (pelayanan identitas), bina karya (latihan keterampilan, ethos kerja, perlindungan tenaga kerja), dan bina lingkungan (pembudayaan hidup bersih dan sehat). 195
Asisten Setwilda Bidang Kesra mengkoordinasikan penanganan pemulung yang beranggotakan wakilwakil dari Biro Bangda, Biro Binsos, Kanwil Oepsos dan Oinsos, Kanwil Oepnaker dan Oinaker, BKLH, Oinas Kependudukan, Kebersihan, Kesehatan, Perum Astek, Biro Ketertiban, PO Pasar Jaya, dan PO Pembangunan Sarana Jaya. Jangka panjang, pemulung perlu diikutsertakan dalam program Astek (kecelakaan kerja, kematian, kesejahteraan tenaga kerja, pondok). Pendekatan pemulung perlu dilakukan agar informasi pemulung (latar belakang, asal-usul jumlah, kelompok umur, keluarga, pendidikan, niat alih profesi, cara kerja, daerah kerja, penghasilan) dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanganan. Akhirnya, penanganan, pembinaan dan pengendalian pemulung haruslah bersifat mendidik, sehingga tidak menimbulkan kesan manja dan menyenangkan. Hal ini sangat panting agar tidak terjadi adanya orangorang desa yang berduyun-duyun pindah ke kota hanya untuk mengejar menjadi pemulung. Jayakarta, 2 April 1990 Upaya Penanganan Pemulung di Surabaya Di Surabaya dikenal ada tiga jenis pemulung. Ada pemulung yang berjalan keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk memungut atau memilih sampah barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis atau dapat dijual. Pemulung yang mencari sampah/barang bekas di lokasi pembuangan sementara (LPS) dan pemulung yang bekerja di lokasi pembuangan akhir (LPA) sampah. Sejalan dengan pengarahan Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 24 Oktober 1988 yang meminta perhatian Gubernur DKI Jakarta dan walikota untuk membina, memperhatikan dan memberikan kemudahan bagi para pemulung dan jangan menganggap mereka sebagai gelandangan, Pemda Kotamadya Surabaya pun merasa tergugah untuk merumuskan upaya penanganan pemulung. Profil Pemulung Ciri-ciri pemulung dapat dibedakan ke dalam empat macam. Pertama, menurut cara kerja pemulung dan jenis kegiatannya. Pemulung jenis ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu yang bekerja sambilan karena telah mempunyai pekerjaan tetap, pemulung yang bekerja dari satu tempat ke tempat lain, dan pemulung yang bekerja di LPS da LPA. Kedua, menu rut jenis peralatan yang digunakan, yaitu keranjang dengan supit bambu panjang atau besi pengais, dan pemulung yang membawa gerobak dorong beroda dua atau becak. Ketiga, menurut organisasi usaha. Pemulung jenis ini dapat dibedakan atas yang bekerja mandiri, bergerak sendiri-sendiri, tidak bergabung dengan pemulang lain, dan ada pemulung yang bekerja berkelompok khususnya yang berasal dari satu daerah. Keempat, menurut tempat tinggal. Tempat tinggal pemulung pun bermacam-macam, yaitu di bedeng-bedeng di lingkungan LPA (Keputih dan Lakarsantri), di LPS (bertebaran di tiap kelurahan), di sepanjang bantaran kali dan jalur hijau, dan di rumah-rumah sewa murah dekat lokasi kerja mereka. Jika di DKI Jakarta terdapat sekitar 37.000 pemulung, maka saat ini di Surabaya diperkirakan paling sedikit terdapat 382 orang yang mudah dikenal. Oi antara mereka ini, 74 orang bekerja di LPS (20 orang di Surabaya Utara, 7 orang di Surabaya Timur, dan 47 orang di Surabaya Selatan), 172 orang bekerja di LPA ( 42 orang bekerja di Kenjeran, 34 orang di Keputih, dan 46 orang di Lakarsantri, dan 136 orang pemulung keliling). Jika pendataan pemulung dilakukan dengan teliti, pasti jumlah pemulung akan lebih banyak lagi. Jalur tata niaga mereka dimulai dari pemulung, terus ke pengepul atau lapak dan bandar untuk seterusnya barang bekas dijual ke pabrik. Tumbuhnya jalur tata niaga sampah dan barang bekas ini atas dasar permintaan dan penawaran (supply-demand) yang saling membutuhkan. Penanganan pemulung haruslah 196
memperhatikan jalur tataniaga di antara mereka mulai dari pemulung sampai ke bandar dan pengusaha pabrik. Hampir 34% pemulung adalah wanita dan 70% di antara wanita ini tidak sekolah atau tidak lulus SD. Pemulung penduduk asli Surabaya hanya 16%, sisanya datang dari sekitar Surabaya. Usia sebagian besar pemulung adalah 30-40 tahun. Lebih dari separuh jumlah pemulung bertempat tinggal di dekat timbunan sampah dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan serta tidak manusiawi. Strategi dan Pendekatan Strategi penanganan dan pembinaan pemulung di Surabaya diarahkan atas prinsip-prinsip: (a) utuh dan menyatu dengan penanganan masalah sampah dan kebersihan kota, (b) pemulung merupakan subsistem pengurangan volume sampah kota secara produktif, dan (c) penanganan pemulung merupakan salah satu upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Strategi tersebut disusul dengan pendekatan yang bersifat menyatu dengan sistem pengelolaan sampah kota Surabaya dan upaya pembinaan sumberdaya manusia secara utuh melalui upaya peningkatan daur ulang sampah, pemilahan dan pemanfaatan, peningkatan penghasilan pemulung dan pembinaan keluarganya. Kesemuanya itu diformulasikan dalam Enam Kebijaksanaan Pembinaan Pemulung yang terdiri atas pemberian pengakuan keberadaannya, penanganaan tidak langsung, peningkatan penghasilan, pembuatan kompos, pembinaan keluarga, dan menekan dampak. Kebijaksanaan itu telah diwujudkan dalam bentuk pengakuan keberadaan pemulung antara lain diikutsertakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah kota Surabaya, tidak dicap pencuri atau maling, bagian dari masyarakat kota, dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Peranan mereka dalam memilah barang bekas dan menyeleksi sampah di LPS dan LPA jangan diartikan sebagai penghambat bagi petugas Dinas Kebersihan. Penyediaan kartu identitas tempat tinggal tidak tetap (T 4) merupakan bukti dan pengakuan bahwa mereka adalah warga kota. Di samping itu, masih terdapat pola penanganan tidak langsung. Artinya Pemda Kotamadya Surabaya tidak melakukan intervensi terlalu jauh, tetapi bersifat mendorong, menunjang dan menanamkan motivasi serta peluang agar mereka bisa beralih profesi. Dalam pola operasional, Pemda dibantu oleh LSM dan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya. Upaya peningkatan penghasilan bagi para pemulung, terutama diarahkan agar mereka tidak ditindas oleh para pengepul atau lapak. Dengan adanya paguyuban yang merupakan embrio koperasi, para pengepul tidak seenaknya menentukan harga barang bekas yang dikumpulkan oleh para pemulung. Salah satu alternatif pemanfaatan sampah adalah pembuatan kompos. Dengan memberikan bimbingan tentang cara pembuatan sampah menjadi kompos, maka ketrampilan pemulung meningkat dan harga jualnya juga dapat meningkat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana memasarkan kompos tersebut dan pembatasan pembuatan kompos di LPA atau tempat tertentu yang tidak mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Pembinaan kepada keluarga pemulung antara lain diberikan dalam bentuk kursus singkat dan sederhana dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, bantuan pendidikan untuk anak-anak pemulung dan mempercepat pembentukan koperasi serta partisipasi masyarakat lainnya. Pemda mengharapkan agar jumlah pemulung semakin menciut, tetapi pengelolaan sampah bertambah baik. Sejauh mungkin diusahakan agar pemulung dapat berteduh di tempat tinggal yang wajar walaupun belum layak. Bantaran kali Surabaya, taman, jalur hijau, tanah terbuka, diusahakan agar bebas dari pemulung. Dengan dana terbatas, Pemda Kotamadya Surabaya berusaha menangani para pemulung melalui dua tahap. Tahap pertama terdiri dari pembentukan satuan tugas pelaksana (tim pengarah dan paguyuban mitra pasukan kuning), inventarisasi pemulung, pembentukan paguyuban sebagai embrio koperasi, pemberian identitas, penyuluhan dan pembinaan, sarana baju seragam dan peralatan, koordinasi, pengendalian, dan pemantauan, dukungan dana non-APBD yang diperoleh dari donatur, dan penggalangan keterlibatan LSM dan organisasi sejenis. 197
Tahap kedua, pengembangan pembinaan. Pembinaan dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan latihan keterampilan dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja pemulung, pembinaan usaha dan jalur tataniaga usaha barang bekas, pengaturan tempat tinggal dalam bentuk rumah sewa murah, baik di antara mereka maupun menyatu dengan warga sekitarnya. Di samping itu juga dilakukan penyuluhan pembudayaan hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh Pemda, LSM, Organisasi Sosial, dan PKK. Penanganan dan pembinaan pemulung pada tahap pertama dan kedua ini dilakukan dalam konteks kedudukan mereka sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah kota, baik dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah. Dengan upaya tersebut peran pemulung di Surabaya juga aktif untuk melakukan pengangkutan ke LPS, penanganan di LPS, pengangkutan ke LPA dan pemanfaatan sampah di LPA. Suatu upaya penanganan pemulung yang perlu dipertimbangkan. Karena keterkaitan segala aspek permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cukup berimbang. Surya, 17 Mei 1990 Menangani Pemulung dengan Metoda ZOPP Jakarta yang penduduknya telah mencapai 9 juta jiwa, tiap hari memproduksi sampah sekitar 21.000 m2. Pemulung atau perangkas (pemungut barang bekas), berperan pada setiap langkah sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pewadahan, pemindahan, pengangkutan, pemilahan, pengangkutan, pemilahan (daur ulang), pemanfaatan (pendayagunaan) dan pembuangan akhir. Jumlah pemulung di Jakarta ditaksir 37.000 orang, bekerja mengambil sampah, memilah-milah barang bekas dan menjualnya kepada lapak untuk diolah kembali, misalnya menjadi ember plastik. Peran pemulung cukup penting dalam kehidupan perkotaan, terbukti dari pernyataan Kepala Negara, mereka bukan gelandangan, pantas mendapat penghargaan, karena mereka merupakan laskar yang mandiri (Jayakarta, 25 Oktober 1988). Metoda ZOPP ZOPP, seperangkat alat-alat perencanaan yang sederhana adalah singkatan dari Zielorientatie Projekplaning yang berarti perencanaan proyek yang beroritenasi pada tujuan. Tiga unsur dalam ZOPP terdiri atas metoda (pendekatan dalam kegiatan kelompok perencanaan), perencanaan oleh kelompok (cara efektif untuk mempelajari masalah multisektoral), dan teknik peragaan (rekaman sumbangan pemikiran dan hasil pembahasan). ZOPP menyusun secara sistematis berbagai keterangan yang tersedia, memperoleh konsensus dari berbagai pendapat, meringkas bagian penting dari perencanaan proyek, mengelola proses perencanaan dan pelaksanaan, dan menjelaskan konsepsi proyek kepada pihak-pihak terkait. Tahapan proses ZOPP terdiri dari analisis permasalahan (identifikasi masalah pembangunan, ruang lingkup, dan sebab-akibat), analisis tujuan (identifikasi tujuan proyek, cara pencapaian dan sarana untuk mencapai tujuan), analisis alternatif (identifikasi dan pengkajian alternatif strategi proyek, dan penentuan alternatif), analisis peran atau partisipasi (identifikasi lembaga, kelompok, orang, pelaksana berdasarkan institusi, potensi, keinginan dan kepentingannya), dan penyusunan matriks perencanaan proyek (kerangka pengembangan rancangan proyek). Analisis permasalahan merupakan suatu teknik untuk meneliti semua masalah yang terkait dengan suatu kondisi masalah inti dan menggunakan informasi ini dalam suatu rangkaian sebab-akibat. Cara melakukan analisis permasalahan dimulai dengan mengumpulkan orang dan tenaga ahli terkait, merumuskan secara singkat masalah inti, melihat keterkaitan dengan masalah lain dan hubungan sebab-akibat. Analisis tujuan merupakan teknik untuk menentukan tujuan yang akan dicapai melalui penggunaan metoda pemecahan masalah, desain kriteria, tolok ukur, pernyataan negatif dan positif, kelayakan, tindakan dan perkiraan hasil. 198
Analisis alternatif, merupakan teknik untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik yang mungkin terjadi untuk mencapai kondisi tertentu yang dituju dengan memperhatikan hubungan tindakan dan hasil, strategi, sarana proyek, anggaran, personil, peluang pencapaian tujuan, prioritas kebijaksanaan pemerintah, kesinambungan, dampak terhadap lingkungan, dan p~rbandingnan keuntungan misalnya biaya-manfaat. Analisis peran atau partisipasi merupakan gambaran mengenai semua orang, kelompok, organisasi dan lembaga yang berhubungan atau berkepentingan dengan proyek dengan memperhatikan keinginan dan harapan mereka dalam proses perencanaan proyek. Matriks perencanaan proyek menunjukkan kerangka perencanaan proyek yang terdiri dari lima baris (penjabaran strategi, tujuan. maksud, hasil kerja, dan kegiatan proyek) dan tiga lajur (indikator, sumber pembuktian indikator, dan asumsi-asumsi penting). Di samping lima belas elemen matriks tersebut, juga dicantumkan sarana proyek sebagai unsur penunjang dan pendukung keberhasilan proyek. Matriks perencanaan proyek menjawab pertanyaan mengapa kita membuat proyek, apa yang ingin dihasilkan, bagaimana mencapai tujuan, faktor-faktor di luar proyek yang berkaitan, bagaimana mencapai keberhasilan proyek, dan dari mana diperoleh data yang akurat. Semua elemen matriks ini saling berkaitan dan penyusunan matriks perlu dilakukan secara iterasi. Penentuan strategi, maksud, tujuan, sasaran proyek, dan hasil atau keluaran proyek harus jelas. Perlu dibuat asumsi-asumsi penting yang berkaitan dengan perkiraan keberhasilan atau ketidak berhasilan proyek. lndikator perlu dibuktikan secara obyektif, mengandung ciri kuantitatif jumlah, mutu, waktu dan tempat. Langkah-langkah tadi perlu didukung oleh sumber pembuktian dalam bentuk data statistik, hasil survai, pengamatan, laporan penelitian, hasil diskusi, dan hasil wawancara. ZOPP Untuk Pemulung Agaknya tidak terlalu berlebihan jika kita menangani pemulung dengan menggunakan metoda ZOPP. Segi positif pemulung adalah mampu menciptakan lapangan kerja, berpenghasilan cukup baik, dinamis dan tidak mengenal jam kerja, dan cepat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Segi negatif pemulung juga ada, antara lain tidak ber-KTP, status sosial yang rendah, bekerja tanpa aturan, tidak terorganisasi, hidup di lingkungan rumah yang tidak bersih dan tidak sehat. Permasalahan pemulung secara umum bisa dilihat dari segi kebijaksanaan, sospol dan sosbud. Dari segi kebijaksanaan, terlihat pembinaan pemulung yang belum jelas, pemulung tidak memperoleh kesempatan bekerja, kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemulung, dan pola pengendalian pemulung belum operasional. Dari segi sospol, keberadaan pemulung belum diakui sepenuhnya, adanya sikap negatif masyarakat, pemulung dianggap bukan merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah, dan pemulung ditindas oleh lapak dan pengusaha, sedangkan dari segi sosbud terlihat dari ketidakpastian status pemulung, kehidupannya terpisah dari masyarakat, pendidikan rendah, dan kadang-kadang pemulung menjadi pencuri. Analisis permasalahan menunjukkan bahwa program pemulung saat ini belum diimplementasikan, kehidupan pemulung belum bertambah baik, program yang ada mempunyai resiko kegagalan, kurangnya data kehidupan pemulung, infomasi, kesadaran, perhatian, pendekatan, dan koordinasi, belum adanya perencanaan pembinaan pemulung, dan belum jelasnya instansi pengelola pemulung. Analisis tujuan menjabarkan konsensus tentang status, fungsi dan peran pemulung, perencanaan penanganan yang menyeluruh, kebijaksanaan, dan organisasi pelaksana. Analisis alternatif menunjukkan pilihan kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam menangani, membina dan mengendalikan pemulung. Analisis partisipasi diuraikan atas tugas dan fungsi instansi terkait, harapan, sumbangan, kendala dan masalah, dan konsekuensi terhadap pelaksanaan dari setiap instansi terkait, misalnya Dinas Sosial, Unit Kesra, Polkam, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Pertamanan, Bappeda dan Bappeko, Bank, Universitas, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari analisiis permasalahan, tujuan, alternatif dan partisipasi disusunlah matriks perencanaan proyek. Strategi proyek, membina dan mengendalikan pemulung sebagai salah satu sektor informal agar berperan dalam pembangunan nasional. Tujuan nasional pengendalian pemulung adalah menciptakan kondisi kehidupan 199
pemulung yang baik dan sistem pengelolaan sampah yang teratur. lndikatornya antara lain naiknya standar kehidupan pemulung, makin bersihnya lingkungan, adanya tempat penampungan sampah dan pembuangan sampah yang teratur. Tujuan proyek untuk menghasilkan perencanaan kerja dan juklak pengendalian pemulung yang operasional. lndikator antara lain tersusunnya program ke~a. ada proposal, tor, jadwal kerja dan pola koordinasi. Salah satu sumber pembuktian, ditetapkannya program kebijaksanaan pengendalian pemulung oleh Gubernur dengan asumsi adanya dukungan politik pemerintah. Sasaran proyek antara lain berhasilnya pelaksanaan program dengan baik, dengan indikator adanya organisasi pemulung, tidak berkeliarannya pemulung, diakuinya pemulung sebagai salah satu unsur pengelola kebersihan kota. Pembuktian dapat ditunjukkan dengan laporan proyek dan hasil survai tentang pemulung. Hasil-hasiil yang diharapkan dari proyek antara lain diperolehnya informasi pemulung secara lengkap dan menyeluruh, diakuinya keberadaan pemulung, peningkatan tarat hidup pemulung, koordinasi antar instansi pengelola yang lebih baik, dan diperolehnya model pengendalian pemulung daerah perkotaan. lnformasi penting antara lain daerah kerja dan permukiman pemulung, jumlah pemulung, daerah asal pemulung, pendidikan keluarga para pemulung, pola kerjasama pemulung dengan lapak, adanya pilot plant pemulung, terbentuknya koperasi pemulung, alih profesi pemulung dan tidak ada lagi pemulung yang bertungsi sebagai pencuri. Tindak lanjut matriks perencanaan proyek adalah kegiatan proyek yang dimulai dengan penyusunan tor (terms of reference), studi kelayakan, metoda penelitian, survai lapangan, pengumpulan dan pengolahan data, forum diskusi, dialog, pertemuan, seminar, penulisan laporan dan penyampaian rekomendasi pembinaan dan pengendalian pemulung. Harapan Penanganan pemulung ·kelihatannya tidak jauh berbeda dengan penanganan pedagang asongan (penanganan awal oleh Menko Polkam dan operasionalisasinya dilakukan oleh Pemda). Seminar Pengembangan Proyek Terpadu untuk Pemulung Sampah Perkotaan dengan Metoda ZOPP yang diselenggarakan oleh Biro KTLN Setkab di Ciloto tanggal 21-23 Maret 1990, merupakan langkah awal penyusunan matriks perencana proyek penanganan pemulung. Pembinaan dan Pengendalian Pemulung perlu diarahkan pada penyediaan permukiman yang layak menurut ukuran pemulung, pengaturan tataniaga barang bekas (pemulung-lapak-agen-bandar), terciptanya lingkungan yang bersih, identifikasi pemulung, peningkatan ketrampilan dan perlindungan kerja, dan terciptanya kondisi yang aman, tertib, bersih dan sehat. Langkah kegiatan dilakukan melalui bina wisma, bina usaha, bina sosial, bina kependudukan, bina karya, dan bina lingkungan. Asisten Setwilda Bidang Kesra mengkoordinasikan pengendalian pemulung yang melibatkan unit-unit kerja Kanwil Depsos, Biro Bina Sosial dan Dinas Sosial, Kanwil Depnaker dan Dinas Tenaga Kerja, Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Dinas Kependudukan, Kesehatan, Kebersihan, Ketertiban, Pasar, BKLH, dan Perum Astek. Tim Koordinasi ini harus operasional, mulai dari tingkat Propinsi, Wilayah Kota, Kecamatan sampai ke Kelurahan. Pada akhirnya, pola pembinaan dan pengendalian pemulung perlu diintegrasikan dengan penanganan sektor-sektor informallainnya seperti pedagang asongan, kakilima, dan pemusik jalanan. Neraca, 21 Juli 1990 200
Persyaratan Baku Mutu Air Sungai Dan Limbah DKI Jakarta Empat Keputusan Gubernur DKI Jakarta sudah cukup memadai guna mengatur pencemaran kebisingan, air sungai dan air limbah, asalkan semua pihak yang berkepentingan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama, Keputusan Gubernur No. 382 Tahun 1977 tentang kewajiban bagi Perusahaan lndustri dan Bahan Dalam Wilayah DKI Jakarta memeriksakan hasil buangannya pada Laboratorium PPMPL (Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan, sekarang P4L, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan) sebagai laboratorium yang ditunjuk. Kedua, Keputusan Gubernur No. 220 Tahun 1978 tentang pelimpahan wewenang kepada PPMPL memasuki perusahaan industri dan badan dalam wilayah DKI Jakarta guna keperluan pemeriksaan dan penelitian hasil buangan industri. Ketiga, Keputusan Gubernur No. 587 Tahun 1980 tentang penetapan kriteria ambient kualitas udara dan kriteria ambient bising dalam wilayah DKI Jakarta. Keempat, Keputusan Gubernur No. 1608 Tahun 1988 tentang peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu air limbah di DKI Jakarta. Ketetapan Perusahaan industri/Badan dalam Wilayah DKI Jakarta diwajibkan memeriksakan hasil buangan industri tiga bulan sekali pada Laboratorium P4L. Cara pemeriksaan disesuaikan dengan pedoman, kriteria, atau standar yang berlaku. Terhadap Perusahaan atau Badan (Pemerintah atau Swasta) yang tidak mematuhi ketetapan tersebut, kegiatannya dapat dihentikan sementara oleh Gubernur. Gubernur melimpahkan wewenang kepada PPMPL untuk dan atas nama Gubernur memasuki perusahaan-perusahaan industri dan Badan dalam Wilayah DKI Jakarta guna melakukan pemeriksaan dan penelitian hasil buangan industri. Kriteria Ambient Kualitas Udara dan Kriteria Ambient Bising sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan, secara periodik dan bertahap dapat diperbaharui dengan Keputusan Gubernur, guna mencapai kondisi setempat, menuju ke kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria ambeint kualitas udara telah menetapkan nilai ambang batas maksimum yang diinginkan dan maksimum yang diperkenankan. Nilai Ambang batas maksimum yang diinginkan adalah 0.02 ppm/24 jam Nitrogen Oksida (NOx) dan 0,02 mg/m3 timah hitam (Pb). Nilai ambang batas maksimum yang diperkenankan, masing-masing 20 ppm/8 jam Carbon Monooksida (CO), 0,1 ppm/1 jam Sulfur Dioksida (802), 0,05 ppm/24 jam Nitrogen Oksida (NOJ, 2 ppm/24 jam Amonia (NH3), 0.06 mg/m3 timah hitam (Pb), 0,03 ppm/30 menit hidrogen sulfida (H2S), 0,08 ppm/jam oxidant, 0,26 mg/m3 debu, dan 0,24 ppm/3 jam hidrokarbon. Kriteria ambient bising menetapkan derajat kebisingan maksimum yang diinginkan (dbA, decibel skala A) masing-masing bagi perumahan (45), industri/perkantoran (70), pusat perdagangan (75), rekreasi (50), dan campuran perumahan/industri (50). Derajat kebisingan maksimum yang diperkenankan adalah perumahan (60), industri/perkantoran (70), pusat perdagangan (85), rekreasi (60), dan campuran perumahan/industri (50). Prokasih (program kali bersih) yang akan diterapkan di delapan propinsi (termasuk DKI Jakarta), memperhatikan persyaratan baku mutu air sungai dan air limbah. Baku mutu air ialah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar dan terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu limbah cair ialah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemaran yang dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Peruntukan air sungai menu rut golongan air dibagi atas em pat golongan, yaitu (1) golongan A, air sungai yang digunakan buat keperluan air minum, (2) golongan B, air sungai yang digunakan buat keperluan perikanan, (3) golongan C, air sungai yang digunakan buat pertanian, dan (4) golongan D, air sungai yang tidak digunakan buat keperluan A, B dan C tetapi kualitasnya masih memenuhi bagi kehidupan biota air (Biota 201
ialah jenis biota air yang mempunyai tungsi ekologis di luar tungsi perikanan). Sepuluh sistem aliran air sungai di DKI Jakarta tersebar di empat wilayah pengembangan, yaitu 2 di Wilayah Barat, 4 di Tengah, dan 4 di Timur, serta Situ-situ. Dua sistem aliran sungai di Wilayah Barat adalah Sungai di Kamal dan Cengkareng drain (kali Mokervart, Angke, Pesanggrahan, Sepak, Grogol, dan Cakung Drain). Em pat sistem ali ran sungai di Wilayah Pengembangan Tengah, yaitu (1) Sungai Angke (Angke, Pesanggrahan, Mokervart, Sekretaris, Grogol, Krukut, Mampang, Cideng, Kalibaru, dan Ciliwung), (2) Kali Muara Karang (Duri, Grogol, dan Kali Mati), (3) Waduk Pluit (sungai Ciliwung Gajahmada, Ciliwung Kota, Surabaya dan Krukut), dan (4) Ciliwung Gunung Sahari. Em pat sistem ali ran sungai di wilayah Pengembangan Timur terdiri dari (1) Ali ran Kali Sentiong (Kalibaru Timur), (2) Banjir Kanal Timur (Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Kanal Timur), (3) Sungai Sunter (Cipinang, Sunter, Sunter Cakung, dan Saluran Pulomas), dan (4) Cakung Drain (Cakung, Buaran, Jati Kramat, Marunda Drain dan Cakung Drain). Situ-situ masih terdapat di sekitar DKI Jakarta sebagai salah satu sumber aliran air. Persyaratan baku, mutu air sungai memperhatikan satuan parameter yang diinginkan dan diperbolehkan. Parameter-parameternya terdiri dari (1) Fisis (daya hantar listrik, kekeruhan, suhu, warna dan material terlarut, (2) kimiawi (nitrogen, air raksa, arsen, berium, besi, boron, tluorida, hidrogen sulfida, kadmium, khlorida, khrom, kesadahan, mangan, nikel, nitrat, nitrit, perak, pH, phospat, selenium, seng, sulfat, tembaga dan timbal, (3) organik (ekstrak karbon chloroform, senyawa aktif biru metilen, minyak dan lemak, cyanida, phenol, pestisida, organochlorin, dan organophosporus), (4) khusus (BOD atau biochemical oxygen demand, COD atau chemical oxygen demand, DO atau dissolved oxygen dan zat tersuspensi), dan (5) bakteriologis (jumlah total bakteri dan coli tinja). DO (konsentrasi oksigen terlarut di dalam air) mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan biota air. Pada sungai yang jernih dan tidak tercemar, biasanya kandungan DO-nya tinggi, dan sebaliknya bila sungai tercemar kandungan DO-nya rendah bahkan bisa nol. Limbah rumahtangga atau industri yang menggunakan bahan organik, akan mempengaruhi BOD, yaitu banyaknya oksigen dalam air yang diperlukan untuk menguraikan limbah organik di dalamnya. Sedangkan limbah yang mengandung bahan kimia akan meningkatkan COD, yaitu banyaknya oksigen dalam air yang diperlukan untuk menguraikan bahan kimia yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga peningkatan BOD atau COD akan mengakibatkan berkurangnya DO di dalam air. Parameter-parameter baku mutu air limbah telah ditetapkan satuannya, yaitu menyangkut aspek (1) fisik (kekeruhan, suhu dan warna), (2) kimiawi (air raksa, amonia, arsen, besi total, boron, fluorida, phospat, kadmium, khlor bebas, khlorida, khrom total, khrom 6+, kesadaran total, nikel, nitrit, pH, seng, sulfat, sulfida, tembaga, dan timbal, (3) organik (phenol, minyak dan lemak, senyawa aktif biru metilen, cyanida, dan organik KMn04), dan (4) khusus (BOD, COD bichromat, padatan tersuspensi, padatan terlarut, padatan terendapkan, pestisida dan radio aktif). Pengawasan Ketentuan kriteria ambient kualitas udara dan kebisingan serta baku mutu air sungai dan air limbah telah ditetapkan oleh Gubernur. Yang paling penting adalah bagaimana mengamankan keputusan Gubernur tersebut agar ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali. Agar keputusan Gubernur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pengawasan yang terus menerus dan tidak kenai kompromi. Sekali petugas atau aparat Pemda berbuat curang, maka akan sia-sialah pelaksanaan dan penerapan keputusan Gubernur ini. Sebaliknya, masyarakat dan swasta yang tidak bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan sangat tidak terpuji. BMW-nya aparat dan warga DKI dalam mewujudkan kelestarian lingkungan akan turut diuji melalui sejauh mana tindakan mereka dalam melaksanakan dan mengamankan empat SK Gubernur tentang pelestarian lingkungan. Tantangan buat kita semua, dapatkah menjadikan sungai Ciliwung di ibukota agar dapat dilalui perahu wisata seperti di Amsterdam, Paris, dan Bangkok misalnya. Mengapa tidak? Jayakarta, 14 Maret 1990 202
Pengelolaan Air Di DKI Jakarta Jakarta kekurangan air bersih, padahal paling sedikit 19 sungai mengalir di ibukota. Laporan Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Tahun 1990 menegaskan pentingnya pengamanan kualitas air sungai untuk peruntukan air baku air minum, perikanan dan pertanian, industri, dan drainase. Sejalan dengan itu, kualitas dan debit air sungai diperhatikan, pengelolaan situ ditingkatkan, kuantitas dan kualitas air tanah dijaga, intrusi air laut dipantau, dan perairan wilayah pesisir dikendalikan. Pengelolaan Air SK Gubernur KDKI Nomor 484 Tahun 1977 menetapkan kriteria kualitas badan air untuk empat peruntukan, yaitu (1) air baku air minum (Ciliwung, Kalibaru Barat, dan Tarum Barat); (2) perikanan dan pertanian (Angke, Pesanggerahan, Mookervart, dan Kamal); (3) industri (Cakung, Buaran, dan Jati Kramat), dan (4) drainase (Grogol, Sekretaris, Krukut, Mampang. Cideng, Kalibaru Timur, Cipinang, dan Sunter). Hasil pemantauan P4L DKI menunjukkan bahwa Kali Cipinang dan Sunter yang peruntukannya adalah drainase, kenyataannya dialihkan menjadi peruntukan air baku air minum. Debit air sungai Ciliwung di hulu 1,9 - 15,98 m2/det (musim kemarau) dan 7,35 - 222,86 m3/det (musim hujan), dipengaruhi oleh pintu air Gadog, Ciawi dan Bogor. Debit air sungai Ciliwung di daerah hilir cenderung meningkat, 13,14 - 221 ,80 m3/ det (musim kemarau) dan 8,85 - 28,16 m3/det (musim hujan). Peningkatan debit disebabkan oleh ali ran Tarum Barat, Kalibaru Barat, dan Krukut. Di muara, debit air sungai Ciliwung meningkat menjadi 43,02 m3/det (musim kemarau) dan 53,01 m3/det (musim hujan), terutama disebabkan oleh bergabungnya Kali Angke sebelum muara. Kecenderungan yang hampir sama, terjadi juga di aliran sungai Sunter dan Cipinang. Parameter yang telah melampaui kriteria persyaratan air baku air minum, antara lain amonia, Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD), detergen dan phenol. Kandungan amonia berkisar antara 0,02 - 13,15 mg/ltr, kandungan tertinggi di muara sungai Ciliwung Banjir Kanal dan Sunter. Kandungan terendah amonia terdapat di sungai Kalibaru Barat (0,02 mg/ltr pada musim kemarau) dan hilir Ciliwung (0,08 mg/ltr pada musim hujan). Kandungan COD dalam air sungai berkisar antara 11 ,27 - 448,45 mg/ltr dengan kandungan tertinggi ada di muara kali Sunter (448,45 mg/ltr pada musim kemarau) dan Cipinang (98,40 mg/ltr, musim hujan). Kandungan terendah terdapat di daerah hilir kali Sunter (11 ,90 mg/ltr, musim kemarau) dan hilir Cipinang (11 ,27 mg/ltr, musim hujan). Kandungan BOD dalam air sungai, 5,39 - 260,00 mg/ltr, kandungan tertinggi di muara Sunter (260,00 mg/ltr, musim kemarau) dan hilir sungai Cipinang (5,39 mg/ltr, musim hujan). Tingkat pencemaran air sungai sebagai air baku air mimum diklasifikasikan sebagai tidak tercemar sampai dengan berat. Situ, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk baik secara alami maupun buatan (airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial). Duapuluh situ seluas 65,040 Ha (termasuk waduk dan empang) tersebar di Lima Wilayah Kota. Kondisi situ saat ini cenderng makin buruk, karena kurangnya upaya pelestarian. Duapuluh situ tersebut tersebar tiga buah di Jakarta Pusat (1 ,01 Ha Situ Lembang, 1,40 Ha Situ Kebun Melati, dan 5,50 Ha Taman Ria Remaja), lima di Jakarta Selatan (6,00 Ha TMP Kalibata, 117,15 Ha Siti Babakan, 10,00 Ha Rawa Ulujami, 5,40 Ha Situ Mangga Balong, dan 6,74 Ha Waduk Setiabudi), dua situ di Jakarta Barat (Empang Grogol dan Rawa Kepa). empat di Jakarta Utara (85,00 Ha Waduk Pluit, 40,00 Ha Waduk Sunter, 20,00 Ha Rawa Kendal, dan 14,00 Ha Rawa Papanggo), dan lima di Jakarta Timur (12,00 Ha Rawa Dongkal, 6,40 Ha Situ Kelapa Dua Wetan, 3,00 Ha Situ TMII, 30,00 Ha Rawa Rorotan, dan 9,00 Ha Waduk Pulomas. Situ Lembang di Jakarta Pusat yang dikelilingi taman, tidak pernah kering. Selain memperoleh air dari ali ran sekitarnya, diperkirakan situ ini memiliki mata air di tengahnya. Manfaat situ ini untuk taman lingkungan, rekreasi dan arena pemancingan. Waduk Kebon Melati berfungsi sebagai penampungan air pengendali banjir. Terbuka pula kemungkinan memanfaatkan waduk ini untuk kepentingan pariwisaa. Taman Ria Remaja, digunakan sebagai tempat rekreasi bagi anak-anak dan remaja. 203
Situ TMP Kalibata di Jakarta Selatan. kondisinya cukup bersih dan tenang, digunakan untuk rekreasi dan santai. Situ Babakan di Srengseng Sawah Pasar Minggu berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air dan pertanian. Penggunaan lahan dan pembangunan di sekitar situ yang tidak terkendali, akan merupakan ancaman bagi kelestarian situ pada masa yang akan datang. Rawa U/ujami dimanfaatkan sebagai daerah resapan penampungan air, dan sumber air pada musim kemarau. Kondisinya saat ini memprihatinkan, karena hampir tidak ada pemeliharaan sama sekali. Situ Mangga Bolong, digunakan untuk keperluan irigasi, pertanian, perikanan, dan resapan air tanah. Banyaknya bangunan rumah di sekitar situ dan tanaman buahbuahan di sekeliling situ, mengurangi fungsi situ. Waduk Setiabudi, berfungsi sebagai pengendalian banjir dan pengelola limbah. Waduk Empang Grogol dan Waduk Rawa Kepa juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Waduk Pluit di Jakarta Utara yang dikelilingi perkantoran, perumahan mewah, rumah susun dan rumah kumuh serta pergudangan digunakan untuk rekreasi dan penampungan air, walaupun kualitas airnya buruk, di beberapa tempat dijumpai bau yang tidak sedap, dan banyak sampah. Waduk Sunter, semakin menurun fungsinya sebagai penampungan air, karena disekelilingnya sudah diisi dengan berbagai jenis bangunan resmi dan liar. Rawa Kendal di Marunda besar peranannya sebagai tempat resapan dan tangkapan air, penampungan air buangan irigasi, wisata rekreasi, dan perikanan. Rawa Papanggo perlu diamankan sebagai penampung air buangan daerah permukiman. Di Jakarta Timur, Rawa Dongkal yang merupakan rawa alam berfungsi sebagai daerah resapan air, mengairi daerah pertanian (Cibubur, Munjul Setu dan Cilangkap), wisata dan perikanan. Tumbuhnya rumahrumah mewah di sekitar situ ini diharapkan bisa menjaga kelestarian situ. Situ Kelapa Dua Wetan mengairi daerah pertanian Cipayung, Kelapa Dua Wetan, Ceger, Bambu Apus, dan daerah TMII. Sebagian dari situ telah berubah fungsi menjadi perkebunan, rumah-rumah petak dan kolam ikan. Situ TM/1 selain untuk rekreasi juga mengairi kebun-kebun di TMII. Rawa Rorotan di Cakung telah berkurang luasnya karena sebagian digunakan untuk perumahan liar, dan Waduk Pulomas di kompleks perumahan mewah dikelola oleh Yayasan Pulomas. Air tanah merupakan sumber air bersih utama bagi penduduk DKI. Pemanfaatan air tanah meliputi air tanah dalam (untuk keperluan hotel, kompleks perdagangan, industri) dan air tanah dangkal (untuk rumahtangga). Pemantauan kualitas air tanah telah dilakukan terhadap sumur-sumur di Pondok Betung, Senayan, Pulo Gadung, Grogol, Cengkareng dan Kebon Kacang. lndikasi pencemaran terhadap air sumur dalam terlihat di Cengkareng (pencemaran oleh zat organik, amonium sulfat dan chlorida), Grogol (zat padat terlarut, amonium, sulfat, dan chlorida), Gambir (zat organik, amonium, chlorida dan besi), dan Pasar Minggu (zat nitrit dan amonium). Demikian pula kandungan kualitas sumur dangkal di Cengkareng (zat organik, amonium, nitrit dan besi). Kebon Kacang (zat amonium, nitrit, besi dan sulfat). Pulo Gadung (zat amonium, nitrit dan organik), pencemaran yang berasal dari septic tank beberapa tempat, dan sumur yang tercemar oleh limbah industri di Palmerah, Ciracas dan Cipinang. Perubahan sebaran zona air tanah payau dan asin, terlihat pada akifer dalam (perubahan kecil daerah Salemba - Batuceper - Cengkareng - Grogol dan Sukapura - Babelan - Cibitung), pergeseran ke arah darat (Grogol- Senen dan Senen- Rawamangun- Pulogadung, dan Cibitung). Pada kedalaman 40- 140m, terihat indikasi tidak mengalami perubahan (Kamal- Cengkareng- Tambora), pergeseran paling besar (Grogol- Pasar Baru- Tomang), dan pergeseran sekitar 1 Km (Kemayoran- Utara Sunter- Tanjung Priok), sedangkan pada kedalaman di atas 140 m, pergeseran 3 Km (Kapuk - Cengkareng), 0,5-3 Km (Kapuk - Pedongkelan - Tambora), dan sejauh 2 Km arah ke Timur (Piuit- Penjaringan). Pengendalian wilayah pesisir Teluk Jakarta dan Kawasan Kepulauan Seribu semakin ditingkatkan untuk melestarikan alam dan lingkungan. Pengelolaan kawasan pantai diprioritaskan pada pantai Cilincing, Marunda dan muara Kali Bekasi, daerah pasang surut, dan Kamal Muara. Pemantauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi wilayah pesisir, seperti erosi dan abrasi, pasang surut, suhu, salinitas, dan oksigen terlarut, kadar fosfat, nitrat dan kesuburan, kekeruhan air dan pH, logam berat, kadar logam berat pada sedimen, kondisi bakteriologis (bakteri heterotrofik laut, bakteri halotoleran, bakteri heterotrofik dan halotoleran, dan bakteri indikator pencemaran) semakin ditingkatkan. Banjir di Jakarta, yang merupakan salah satu ancaman yang disebabkan oleh kondisi air yang tidak 204
terkendali perlu dikendalikan. Paling sedikit 31 lokasi di Wilayah Barat, 30 di Wilayah Tengah, dan 26 di Wilayah Timur telah diidentifikasikan sebagai daerah rawan banjir. Di daerah Barat antara lain kompleks IKPN Bintaro, Shangrila lndah, Meruya llir, kompleks Hankam Slipi, Daan Mogot dan Kapuk Kamal. Di daerah Tengah, meliputi kompleks Polri Pondok Karya, Tegal Parang, Kali Pasir, Bunderan Air Mancur, Sarinah dan sekitarnya, Manggadua Selatan, dan Penjaringan. Di daerah Timur, daerah banjir meliputi daerah Rajawali Selatan, kampung Rawa Sawah, Penas, Kebon Nanas, dan Gang Pedati, Sumur Batu, dan Kampung Lagoa. Penanggulangan Penanggulangan masalah kualitas dan debit air sungai, air tanah, situ, intrusi air laut dan wilayah pesisir perlu dipadukan dalam suatu sistem penanggulangan masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, penyuluhan agar masyarakat meningkatkan disiplin, mentaati peraturan perundang-undangan, dan menghindari pencemaran, perbaikan dan pemugaran lingkungan yang sudah terlanjur rusak, pelaksanaan program kali bersih secara terpadu dan lintas sektoral, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development). Merdeka, 15 Juni 1991 Prokasih Perlu Peran Serta Masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hid up di daerah menjadi tanggungjawab Pemda. Dengan demikian pengelolaan sungai sebagai komponen lingkungan hidup dengan sendirinya juga menjadi tanggung jawab Pemda yang bersangkutan. Rapat Kerja Pengendalian Pencemaran Air di Daerah (Surabaya, 14-15 Juni 1988) menyepakati prioritas prokasih (program kali bersih) di de Iapan propinsi, yaitu (1) Sumatera Utara (Sungai Deli, Asahan, dan Merbau), (2) Sumatera Selatan (Sungai Musi), (3) Lampung (Way Pengubuan dan Way Seputih), (4) DKI Jakarta (Sungai Ciliwung, Cipinang, dan Mookervart), (5) Jawa Barat (Sungai Citarum, Cisadane, Cileungsi Bekasi, dan Ciliwung), (6) Jawa Tengah (Sungai Bengawan Solo dan Kali Garang), (7) Jawa Timur (Kali Brantas dan Sungai Bengawan Solo), dan (8) Kalimantan Timur (Sungai Mahakam dan Karang Mumus). Prokasih Sasaran jangka pendek prokasih adalah perhatian terhadap sumber pencemar dari sektor industri khususnya yang membuang limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (83). Sasaran jangka panjang meliputi pengendalian melalui mekanisme kelembagaan atas limbah rumahtangga, kegiatan pengembangan daerah aliran sungai, pengendalian erosi, sedimentasi dan non-point sources pollution seperti pupuk dan pestisida. Langkah-langkah prokasih terdiri atas (a) identifikasi sumber pencemaran, (b) pertemuan dengan penanggungjawab sumber pencemar, (c) penentuan mutu limbah cair yang boleh dibuang, (d) pernyataan tertulis tentang kesanggupan penanggungjawab sumber limbah, (e) pemantauan kegiatan dan hasilnya, dan (f) sanksi administratif atau tuntutan hukum jika dianggap perlu, dan (g) peningkatan kemampuan aparat hukum dalam menangani pengaduan tentang pencemaran. Penanggungjawab prokasih di tingkat Pusat adalah Menneg KLH dan Mendagri bekerjasama dengan para Menteri terkait, sedangkan di tingkat Provinsi adalah Gubernur dibantu oleh lnstansi Terkait dan pelaksana koordinasi adalah Wakil Gubernur. Pelaksanaan prokasih harus dibarengi oleh peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa peran serta dan partisipasi masyarakat, mustahil prokasih akan berhasil sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditentukan. Prokasih di DKI Jakarta dilaksanakan di tiga sungai, yaitu Ciliwung, Cipinang dan Mookervart. Sebenarnya masih banyak lagi sungai-sungai kecil di Jakarta yang tercemar, tetapi pencemaran di tiga sungai tersebut dianggap paling membahayakan. 205
Wagub bidang Ekbarg Pemda DKI Jakarta, Herbowo, menyatakan bahwa sampai dengan saat ini telah ada beberapa kegiatan ya~g ~er.unjang prokasih. Gerakan Ciliwung Bersih telah diprakarsai dan dikoordinasikan oleh PPSML-UI dengan melibatkan beberapa Universitas, antara lain Universitas Pancasila, Trisakti, Nasional, lAIN, dan IKIP. BKPMD-DKI Jakarta telah melakukan inventarisasi dan pemantauan limbah industri dengan fasilitas yang lokasinya berada di sepanjang sungai yang termasuk prokasih DKI. Di samping itu telah dilakukan pertemuan dengan industri pencemar sungai Ciliwung, Cipinang, dan Mookervart, menyepakati beban limbah, melakukan kunjungan ke industri, melatih personil, dan dibuatnya pernyataan tertulis kesanggupan pengusaha industri. Pihak tim prokasih DKI telah melakukan pemantauan effluen (untuk melihat kemungkinan adanya penyimpangan) dan kualitas ambient (bahan evaluasi kualitas air sungai sebelum dan sesudah pelaksanaan prokasih DKI Jakarta). Sungai Ciliwung bisa tercemar oleh hasil buangan banyak industri, antara lain Schering, Dupa, Bata, Sita Express, pabrik ubin, Sinar Agape Press, Panda Elektronik, Lucky Print, Essence Indonesia, dan Bumi Grafika. Sungai Cipinang menerima pencemaran dari sumber-sumber di pabrik Dumex, Kenrose, Bayer, Enka Parahiangan. lndomilk, NGK Busi. Prem Botling, Transigani, Centex, Dipo Perum PPD, Jaya Konstruksi, Wonderful, New Crown, Super Sinar, Lambang, Rosda Jaya, Menara Jaya, Supermie, Nelco, Mustika Ratu, Foremost, Khong Guan, Guru Ind., Whellock, Ceiba Geigy, Delta Marina, Pfizer, National Gobel, dan Friesche Flag. Pencemaran di sungai Mookervart asalnya dari Metro Utama Raya, Serindo Jaya, Jameshardi, Gurcindo, Muroco, Winner, Sucaco, Hisotex, Pertamil, Peacock, Crown Porselin, Dragon PH, lndomachine, Gamay Jaya, lnkabel, Pamada, dan lntercallin (Herbowo, 1989). Kegiatan prokasih jangka pendek di DKI Jakarta didukung oleh enam Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja yang dikoordinasikan P4L (identifikasi perusahaan dan industri di sepanjang kali Ciliwung, Cipinang, dan Mookervart, termasuk pengumpulan data kualitas dan kuantitas limbah serta inventarisasi konsultan yang bergerak dalam bidang rekayasa pengolahan limbah), dikoordinasikan BKPMD (pembakuan dan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan menurunkan limbah industri yang dibuang ke badan sungai), Pokja Dinas Perindustrian (penyuluhan rekayasa dan rancang bangun sarana pengolahan limbah cair industri), P4L (pemantauan air sungai dan limbah industri di tiga sungai), Pokja Biro Hukum (piranti hukum dan penerapan sanksi), dan Pokja Biro BKLH (pembinaan peran serta LSM dan Pusat Pengkajian Lingkungan). Kegiatan prokasih jangka panjang dituangkan ke dalam program dan proyek yang didukung dana APBD, program perbaikan kampung terpadu, penyediaan mck, pengerukan sungai, normalisasi aliran sungai, dan penyusunan kerangka acuan prokasih Jangka Panjang. Diukur dari kebutuhan oksigen kimiawi atau COD (Chemical Oxygen Demand) maka beban pencemaran dari 10 industri kepada sungai Ciliwung mencapai 1.654,85 kg/hari. Jika setiap industri mematuhi SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu air limbah DKI Jakarta, yaitu mengolah air limbah yang dihasilkannya sehingga memenuhi baku mutu air limbah DKI Jakarta, maka beban limbah ke sungai Ciliwung turun menjadi 114,35 kg/hari (ada penurunan 93%). Sungai Cipinang menerima beban pencemaran 32 industri dengan COD 10,658 kg/hari. Jika lim bah industri memenuhi baku mutu limbah yang diperkenankan, maka beban limbah menjadi 1.139 kg/hari atau turun 89%. Sungai tercemar di Jakarta Barat, Mookervart, menerima beban pencemaran 1.067,84 kg/hari yang akan turun menjadi 441,11 kg/hari (turun 59%) jika persyaratan limbah dipenuhi. Dari gambaran ini terlihat bahwa jika prokasih berjalan lancar, maka beban limbah di ketiga sungai tersebut berkurang. Beban limbah tersebut masih belum diperhitungkan terhadap pencemaran dari permukiman yang sebenarnya tidak sedikit jumlahnya. Prokasih memerlukan peran serta semua pihak, dari industri dan pengusaha lainnya, warga DKI dan masyarakat pada umumnya. Pembudayaan hidup bersih dan sehat bukan saja berusaha menciptakan lingkungan pemukiman, perkantoran dan fasilitas dalam prokasih tidak kalah pentingnya dengan pembangunan sarana dan prasarana serta aspek teknis prokasih. Kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, buang hajat di kali, mandi di kali, membuang limbah perumahan, kegiatan industri rumahtangga dan kerajinan ke aliran sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji. Saran Kegiatan Prokasih secara nasional diarahkan pada pencapaian sasaran penurunan BOD dan COD dari kelebihan baku mutu air sungai tahun sebelumnya dan air buangan industri harus memenuhi persyaratan 206
baku mutu air buangan. Khususnya di DKI Jakarta, kegiatan prokasih selama sepuluh tahun (1989-1999) difokuskan pada upaya pengamanan kualitas air sungai termasuk pengamanan mutu air asal Jawa Barat dan penataan lingkungan fisik sungai. Pelaksanaan kegiatan prokasih di DKI Jakarta mengacu pada Kepgub Nomor 1608 Tahun 1988, Kepgub Nomor 1004 Tahun 1989, dan Kepgub Nomor 327 Tahun 1990. Hasil identifikasi sumber pencemaran di tiga sungai menunjukkan ada 117 industri sumber pencemar (114 yang sudah menandatangani surat pernyataan), terdiri atas 36 industri di sepanjang aliran kali Ciliwung, 57 industri di kali Cipinang, dan 24 industri di kali Mookervart. Tingkat pencemaran industri menunjukkan 10 industri tergolong pencemar paling berat, 26 cukup be rat, 10 ringan, dan 15 bukan pencemar. Sepuluh industri pencemar be rat sudah memperoleh peringatan dari Gubernur DKI Jakarta. Upaya penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang melibatkan Mendagri, Menkeh, Menneg KLH, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian, mengacu pada Surat Edaran Menneg KLH Nomor 03/SE/MenKLH/6/87 tentang Prosedur penanggulangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan Prokasih perlu didukung oleh peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat, swasta, perguruan tinggi, instansi pemerintah terkait, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan lainya, pengelola majalah, surat kabar, radio, televisi dan media elektronik, serta lembaga litbang melalui penyuluhan dan pemasyarakatan program Prokasih, pembangunan mck, penelitian atau studi lingkungan, penghijauan, sarasehan, dan pembuatan sinetron - Warisan Bumi atau Cinta Lingkungan. Forum Komunikasi Lingkungan pada tingkat provinsi sangat besar peranannya dalam memobilisasi potensi masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mempercepat pencapaian sasaran penciptaan kali bersih. Angkatan Bersenjata, 25 Agustus 1992 Pengelolaan Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Buangan zat-zat atau bahan-bahan sisa pembakaran yang terwujud sebagai emisi kendaraan bermotor dapat menimbulkan pencemar yang sangat potensial yang pada akhirnya menyebabkan turunnya mutu lingkungan hidup. Untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dan pelestarian lingkungan hidup, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan ketetapan mengenai Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor melalui SK Nomor 1222 Tahun 1990 tanggal 9 September 1990. Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan ini ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 1236 Tahun 1990 tanggal14 September 1990. Dalam mengendalikan tata lingkungan hidup, khususnya penegakan hukum atas pelanggaran peraturan lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, melalui SK Gubernur Nomor 709 Tahun 1990 telah dibentuk Tim Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. SK Gubernur ini merupakan penjabaran dari Surat Edaran Menneg KLH Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Baku Mutu Emisi Kendaraan bermotor wajib uji adalah semua jenis kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan raya dalam wilayah DKI Jakarta, yang meliputi kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor bukan umum, yaitu mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan sepeda motor. Semua kendaraan bermotor wajib uji, harus memenuhi persyaratan pengujian kelaikan jalan. Udara emisi kendaraan bermotor (emisi) merupakan zat atau bahan pencemar yang dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor melalui pipa pembuangan (knalpot) bahan bakar dalam mesin. Baku mutu udara emisi kendaraan bermotor (baku mutu emisi) adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi kendaraan bermotor 207
sehingga kadar zat atau bai1an tersebut tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan. Hasil uji kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk tanda kelaikan emisi, yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor mempunyai emisi yang telah memenuhi baku mutu emisi, setelah dilakukan uji emisi. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dapat berupa minyak dan gas sesuai spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah. Peraturan seperti ini untuk kendaraan bermotor khusus milik ABRI. Corps Diplomatik (CD) dan milik Pemerintah, ditetapkan lebih lanjut. Parameter baku mutu emisi, ditentukan seperti tercantum pada Tabel. Evaluasi terhadap baku mutu emisi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. lnstansi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta, telah ditunjuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Pelaksanaan uji emisi (diatur dalam petunjuk teknis) dilakukan bersama-sama dengan pengujian kelaikan jalan dan atau terpisah dan kendaraan yang telah memenuhi ketentuan uji emisi, diberikan Tanda Kelaikan Emisi (berlaku selama-lamanya enam bulan dan tidak kurang dari tiga bulan). Pengendalian terhadap pelaksanaan uji coba emisi dan penertiban terhadap kelaikan emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya dilakukan oleh lnstansi terkait (mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 1988 dan lnmendagri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah), yaitu Bappeda, Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (P4L), Biro Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah, Biro Ketertiban, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Dinas Kesehatan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Tata Kota, dan Biro Hukum. Pelaksanaan pengendalian, meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan baku mutu emisi sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Penertiban terhadap emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta meliputi pemeriksaan langsung dan atau uji petik terhadap kelaikan emisi. Pengendalian dan penertiban ini mengandung arti bahwa setiap kendaraan bermotor yang emisinya tidak memenuhi baku mutu emisi, tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya. Uji emisi, merupakan salah satu komponen dalam pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor. Pelaksanaan baku mutu emisi mempunyai masa transisi, yaitu satu tahun terhitung sejak tanggal penetapan. Untuk periode 3 (tiga) tahun pertama terhitung sejak berakhirnya masa transisi, setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi baku mutu emisi. Untuk periode selanjutnya, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di DKI Jakarta harus memenuhi baku mutu emisi. Dalam persiapan dan pelaksanaan uji emisi ini, ada empat butir penting tugas DLLAJR. Pertama, sejak ditetapkannya baku mutu emisi, DLLAJR bertugas (1) melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik kendaraan bermotor wajib uji emisi, (2) melakukan pembinaan kepada pihak swasta yang akan berperan serta terhadap pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, (3) melengkapi prasarana dan sarana uji emisi kendaraan bermotor, dan (4) melakukan koordinasi dengan lnstansi terkait, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Pusat. Kedua, selama masa transisi, DLLAJR menetapkan pedoman pelaksanaan teknis uji emisi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan metode emisi yang sesuai, serta mengusulkan kebutuhan kelengkapan prasarana dan sarana uji emisi. Ketiga, pada periode 3 tahun pertama, DLLAJR (1) melakukan penunjukkan kepada pihak swasta untuk melakukan uji emisi, (melaksanakan pembakuan tehadap petunjuk teknis uji emisi sebagai pedoman pengujian emisi oleh pihak swasta, dan (3) mengusulkan rencana biaya uji emisi yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor wajib uji emisi, yang besarnya akan ditentukan kemudian. Keempat, pada peri ode selanjutnya terhitung sejak berakhirnya peri ode pertama DLLAJR bertugas (1) menyelenggarakan uji emisi terhadap semua jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di DKI Jakarta, (2) melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan uji emisi yang dilakukan oleh pihak swasta (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana ·dan sarana uji emisi kendaraan bermotor, dan (4) melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan uji emisi dan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah. Evaluasi terhadap baku mutu emisi dikoordinasikan oleh P4L DKI Jakarta (penelitian dalam rangka evaluasi parameter emisi), Biro BKLH DKI Jakarta (pengkajian dalam rangka evaluasi), dan Biro Hukum DKI Jakarta (pengkajian dalam rangka evaluasi). Evaluasi terhadap baku mutu emisi ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku secara mendayagunakan data dan informasi yang terkait. Pengelolaan Keberhasilan pelaksanaan, pengendalian, penertiban dan evaluasi baku mutu udara emisi kendaraaan 208
bermotor di wilayah DKI Jakarta perlu didukung oleh kesadaran warga Jakarta dan pengawasan yang ketat oleh lnstansi terkait. Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam wilayah DKI Jakarta yang dibentuk melalui SK Gubernur Nomor 709 Tahun 1990 hendaknya benar-benar bekerja dengan baik dalam menerima, menghimpun, meneliti dan menganalisis laporan penderita atau masyarakat sehubungan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengumpulkan bahan dan keterangan kebenaran laporan (tingkat pencemaran, sumber pencemaran, perkiraan besarnya kerugian dan penilaian pencegahan), membuat kesimpulan, memberikan saran dan petunjuk pengambilan langkah dalam menghadapi kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan, mengambil langkah-langkah penindakan penegakan hukum, memantau terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan, dan cepat melaporkan kasus yang terjadi kepada Gubernur. Pengendalian, penertiban dan evaluasi terhadap baku mutu emisi kendaran bermotor merupakan tugas pengelolaan lingkungan, seperti juga tugas-tugas pengelolaan lingkungan lainnya, antara lain tugas P4L dalam memeriksa dan meneliti hasil buangan industri (Kepgub Nomor 382 Tahun 1977), penetapan kriteria, ambient kualitas udara dan kriteria ambient bising (Kepgub Nom or 587 Tahun 1980), peruntukan dan baku mutu air sungai serta baku mutu air limbah (Kepgub Nomor 1608 Tahun 1988), dan Tim Kerja Pelaksana Program Kali Bersih (Prokasih) di Sungai Ciliwung, Cipinang dan Mookervart (Kepgub Nomor 1004 Tahun 1989). Angkatan Bersenjata, 8 Juli 1992 Tabel. PARAMATER BAKU MUTU UDARA KENDARAAN BERMOTOR Dl WILAYAH DKI JAKARTA. 1- Mutu Udara Emisi No. Jenis Kenda- Jenis Bahan Bakar --------------------- ------- -------- raan Bermotor CO-% NO-ppm HC-ppm Asap-% (volume) (volume) -~------------ -------- 1. Mobil Pe- - Bensin I Premix 4,50 1.200 1.200 numpang - Solar 1.200 1.200 50 - BBM 2-Tak 4,50 1.200 1.200 50 - Gas 3,00 2. Mobil Ba- - Bensin/Premix 4,50 1.200 1.200 rang - Solar 1.200 1.200 50 - Gas 3,00 3. Mobil Bis - Bensin/Premix 4,50 1.200 1.200 - Solar 1.200 1.200 50 - Gas 3,00 4. Sepeda Mo- - Bensin/Premix 4,50 2.800 2.400 tor - BBM 2 Tak 4,50 3.600 3.000 Sumber: Lampiran Kepgub DKI Jakarta Nomor 1222 Tahun1990. 209
Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya mencapai derajat kesehatan yang mendasar. Masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan gangguan kesehatan akibat pengelolaan sampah sejak pengumpulan, pengangkutan, sampai ke tempat pembuangan akhir. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes telah mengeluarkan SK No. 281-II/PP.03.04.1P tanggal30 Oktober 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah. Dengan SK ini, Kanwil Depkes melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap penerapan persyaratan kesehatan pengelolaan sampah, pembinaan teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan DT I bersama lnstansi lain yang terkait, dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan DT II. Kurangnya perhatian dalam pengelolaan sampah sejak sampah dihasilkan sampai ke pembuangan akhir sangat merugikan kesehatan masyarakat secara langsung maupun sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan. Dampak langsung bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kulit, scrub typhus (tipus bercak wabah), deman berdarah dengue, dan typhoid (tipus perut), dan kecacingan. Persyaratan Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah adalah ketetapan terhadap seluruh proses pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria-kriteria fisik maupun biologik yang berhubungan dengan kesehatan sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan, dengan memperhatikan enam jenis kegiatan. Pertama, penampungan atau pewadahan sampah. Setiap sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah, baik dibungkus dengan plastik atau disimpan di bak sampah di halaman rumah, atau langs·ung dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sampah yang cepat membusuk dan berbau, sebelum ditampung di tempat sampah, agar dimasukkan ke dalam kantong kedap air dan diikat. Tempat yang digunakan menampung sampah, harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah dilubangi tikus dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. Tempat sampah harus mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotorkan tangan, mudah diisi dan dikosongkan, serta mudah dibersihkan. Di daerah pemukiman, tidak dianjurkan membuat tempat sampah berupa bak beton permanen. Sampah yang ditampung di tempat sampah, tidak boleh melebihi tiga kali 24 jam atau tiga hari. Harus dihindari agar tempat sampah tidak menjadi tempat perindukan serangga dan binatang pengerat. Jika kepadatan lalat di sekitar tempat sampah telah melebihi 20 ekor per blok grill, perlu dilakukan pemberantasan dan perbaikan tempat sampahnya. Kedua, pengelolaan sampah setempat (pola individual). Upaya untuk mengurangi volume, mengubah bentuk atau memusnahkan sampah yang dilakukan pada sumber penghasil sampah, harus memperhatikan ketentuan: (a) hanya dilakukan pada pemukiman yang kepadatannya kurang dari 50 jiwa/ha, (b) jika dilakukan pembakaran, asap dan debu yang dihasilkan tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitarnya, dan (c) jika sampah yang dihasilkan ditimbun atau ditanam pada lubang galian tanah, jaraknya terhadap sumur atau sumber air bersih terdekat minimal 10 meter. Sampah berupa batere bekas dan bekas wadah bahan berbahaya lainnya yang beracun harus ditangani secara khusus. Ketiga, pengumpulan sampah. Siapapun tidak diperbolehkan mengumpulkan sampah di luar bangunan TPS (tempat pengumpulan sampah sementara) yang telah disediakan. TPS harus kedap air, mempunyai tutup dan selalu dalam keadaan tertutup jika tidak sedang diisi atau dikosongkan, dan mudah dibersihkan. TPS tidak menjadi sumber bau dan berkumpulnya lalat sehingga mengganggu rumah terdekat, tidak mengakibatkan tercecernya sampah ke dalam saluran air, dan tidak terletak pada tempat yang mudah terkena luapan air atau banjir. Pengosongan sampah di TPS harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam sehari. Jika TPS berupa stasiun pemindahan (transfer station) di mana dilakukan proses pemadatan sampah, maka tetap harus memperhatikan persyaratan tidak merupakan sumber bau, berkumpulnya lalat dan 210
mengganggu rumah terdekat, tidak bercecernya sampah ke dalam saluran air, tidak terkena luapan air atau banjir, aman terhadap leachate. da11 cukup jauh dari keramaian umum. Jika tingkat kepadatan lalat melebihi 20 ekor per blokgrill atau terlihat tikus pada siang hari, maka TPS hampir tidak memenuhi syarat. Jika TPS berupa area atau lokasi untuk pemindahan sampah (transfer depo) dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar, maka pengosongan sampah harus dilakukan secepat mungkin dan sampah tidak diperbolehkan menginap, serta lokasi tersebut terjaga kebersihannya. Keempat, pengangkutan sampah. Bagian dalam alat pengangkutan sampah harus mudah dibersihkan dan mempunyai tutup, dan harus dalam keadaan bersih setiap keluar dari TPA (tempat pembuangan akhir sampah). Petugas pengangkut sampah harus menggunakan pakaian kerja khusus, sarung tangan dari bahan neophrene, masker, topi pengaman, dan sepatu boot atau laars. Kelima, pengolahan sampah. Lokasi pengolahan sampah hendaknya tidak merupakan sumber bau, asap, debu, kebisingan, lalat, dan binatang pengerat bagi pemukiman terdekat, tidak menimbulkan pencemaran bagi sumber air baku untuk air minum, dan tidak terletak pada daerah yang mudah terkena luapan air atau banjir. Jika teknik pengolahan sampah adalah pembakaran secara tertutup (insinerasi), maka emisi debu dan gas yang keluar dari cerobong incinerator harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Dalam hal tertentu di mana populasi lalat melebihi 20 ekor per blok grill atau keberadaannya cukup mengganggu, harus diusahakan pengendaliannya. Air bekas pencucian alat maupun leachate harus diamankan agar tidak menimbulkan pencemaran. Jika pengolahan sampah adalah daur ulang atau dimanfaatkan kembali, maka pengumpulan dan penumpukan sampah yang dapat didaur ulang tidak merupakan tempat perindukkan serangga dan binatang pengerat, serta harus memperhatikan estetika. Dalam proses pemisahan, diusahakan agar kecelakaan dapat dihindarkan. Hasil akhir pendaur-ulangan sampah agar tidak membahayakan masyarakat. Jika sampah dibuat pupuk atau kompos, maka pengumpulan dan penumpukan sampah yang akan dijadikan bahan pupuk dan proses pematangan pupuk tidak merupakan tempat perindukan serangga dan binatang pengerat serta harus memperhatikan estetika. Air bekas pencucian alat dan leachate harus diamankan agar tidak menimbulkan pencemaran. Keenam, pembuangan akhir sampah. Lokasi TPA tidak merupakan sumber bau, asap, debu kebisingan, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman, terdekat (minimal 3 km). TPA tidak merupakan sumber pencemaran bagi sumber air baku umum, jaraknya paling sedikit 200 meter atau lebih tergantung pada struktur geologi setempat dan jenis sampahnya, tidak terletak pada daerah banjir, tidak terletak pada lokasi yang permukaan air tanahnya tinggi, tidak merupakan sumber bau, kecelakaan, dan memperhatikan estetika. Jarak terhadap bandar udara tidak boleh kurang dari 5 km. Persyaratan pengolahan sampah di TPA antara lain, tidak menimbulkan bau, diupayakan agar lalat, nyamuk, tikus, kecoa tidak berkembang biak, leachate tidak menimbulkan pencemaran, memiliki drainase yang baik dan lancar. Lokasi TPA yang dipergunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, harus diberi tanda khusus dan tercatat di Pemda. Jika populasi lalat berlebihan, banyak tikus di siang hari, dan ditemukan nyamuk Aedes, harus dilakukan pemberantasan. Alat keselamatan kerja yang harus disediakan di TPA adalah masker, topi pengaman, sarung tangan dari neophrene sepatu kerja, dan pakaian khusus. TPA harus memiliki alat pemadam kebakaran baik berupa tabung maupun hidran. Ruang kantor TPA harus memiliki perlengkapan P3K dan TPA harus memiliki fasilitas mencuci kendaraan pengangkut sampah. Setelah tidak dipergunakan lagi, TPA tidak boleh dipergunakan sebagai lokasi pemukiman dan siapapun tidak diperkenankan mengambil air dari tempat tersebut untuk keperluan sehari-hari. Di samping enam persyaratan tersebut, SK ini menegaskan pentingnya pemeliharaan kesehatan petugas pengelola sampah. Petugas yang menangani sampah, harus diperiksa kesehatannya secara berkala dan diberi makanan tambahan bergizi seperti susu, kacang hijau, dan sejenisnya. Pelaksanaan penerapan persyaratan kesehatan pengelola sampah di lapangan akan sangat membantu dalam menciptakan dan meningkatkan kebersihan kota-kota di Indonesia. Dengan ditetapkannya persyaratan kesehatan pengelolaan sampah, upaya-upaya Pemda dalam menata kebersihan kotanya dan dalam mengejar piala kebersihan Adipura khususnya, semakin jelas arahnya. Tinggal kita tunggu sejauh mana Pemda bersama warga kotanya 211
mematuhi, melaksanakan, dan menerapkan ketetapan persyaratan kesehatan pengelalaan sampah. Jayakarta, 20 Maret 1990 Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Menuju Keluarga Sehat Untuk menuju keluarga sehat, Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes bekerjasama dengan Unicef telah menyusun Buku Pegangan Kader Penyuluhan Lingkungan. Tujuannya adalah agrar Kader Kesling (Kesehatan Lingkungan) dapat memahami pentingnya kesehatan lingkungan, perilaku hidup sehat, memberi mativasi dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan mereka dan melaksanakan hidup sehat. Kesling meliputi tiga aspek, yaitu (a) pembuatan, penggunaan dan pemeliharaan sumber air bersih (sumur gali, sumur pampa atau air pipa), jamban atau we, tempat sampah dan lubang pembuangan sampah, dan tempat pembuangan air bekas dari dapur dan kamar mandi, (b) pemeliharaan kebersihan di dalam rumah, di pekarangan, makanan dan minuman (pemilihan bahan makanan, pengalahan, penyiapan, penyajian, dan penyimpanan), dan (c) penggunaan dan penyimpanan pestisida secara benar (seperti racun nyamuk dan racun hama agar tidak meracuni manusia, hewan peliharaan atau lingkungan). Penyuluhan Kader Kesling adalah warga desa/kelurahan yang dipilih aleh masyarakat setempat, mau dan mampu bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat, dan mau menggerakkan masyarakat untuk membina kesling dan melaksanakan hidup sehat. Tugasnya adalah sebagai penyuluh yang mencatat semua masalah kesling di desa/kelurahan, membicarakan cara mengatasi masalah kesling, memberi penyuluhan perarangan, dan mencatat semua kegiatan penyuluhan yang telah dikerjakannya. Sebagai penggerak masyarakat, Kader Kesling mengajak dan membantu masyarakat untuk membuat, menggunakan, dan memelihara sumber air bersih, jamban atau we, tempat sampah dan lubang sampah, serta tempat pembuangan air bekas. Kader Kesling berusaha membentuk pakja kesling dan membinanya serta memberi teladan bagi warga masyarakat. Paling sedikit ada delapan kegiatan kader kesling. Pertama, pengadaan air bersih. Kader Kesling harus mampu menjelaskan pengertian air bersih, perlunya menjaga kebersihan air, terjadinya penularan penyakit melalui air, cara menjernihkan air, cara memperaleh air minum yang sehat, cara menggunakan sumur pampa tangan yang benar, cara merawat sumur pampa tangan agar tidak cepat rusak, sebab terjadinya pampa ngempas dan cara memperbaikinya, perlu sumur pampa tangan dicat, cara agar masyarakat merasa memiliki sumur dan sumber air yang dipergunakan, dan cara agar sumur pampa tangan selalu terawat. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa atau tawar. Air bersih belum tentu sehat. Air sehat adalah air bersih yang sudah dimasak dan tidak mengandung bibit penyakit atau kuman penyakit. Air dapat diperaleh dari sumur pampa tangan, penampungan air hujan, mata air yang dirawat, air perpipaan, atau dari sumur gali bertutup. Air yang tidak bersih dapat menyebabkan mencret, muntaber, sakit kulit, sakit mata, dan cacingan. eantah air yang tidak bersih misalnya air sungai yang bercampur dengan buangan sampah, kataran manusia, dan kataran ternak. Menjernihkan air, bisa dilakukan dengan menggunakan tawas dan batu kapur (2 sendak teh tawas dan 1 sendak makan batu kapur diaduk dengan 5 ember air), lapisan ijuk atau sabut kelapa, lapisan pasir, batu kerikil, pecahan genting atau kaca, dan setengah sendak kaparit. Kedua, penyediaan jamban keluarga. Kader Kesling harus mampu menjelaskan pengertian jamban 212
keluarga, syarat-syarat jamban keluarga yang sehat, cara menggunakan jamban sehat, cara memelihara jamban, apa yang dilakukan bila jamban telah penuh, dan cara menyadarkan masyarakat agar membuat dan menggunakan jamban sehat. Jamban atau WC adalah bangunan yang digunakan untuk buang air besar, misalnya jamban atap rumbia, seng, genting dan asbes. Syarat jamban sehat adalah cukup terang, cukup lubang angin, tidak menjadi sarang serangga (nyamuk, lalat, lipas, kecoa, coro, kapuyuk), lubang jamban sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air; dan dan selalu dibersihkan agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Ada dua jenis jam ban yang sehat, yaitu jam ban leher angsa dan jam ban cemplung. Jam ban cemplung di sepanjang Banjir Kanal Jakarta sering disebut jamban terbang atau jamban helikopter. Bagian-bagian dari jamban leher angsa adalah lubang jamban, air yang tertinggal di leher angsa gunanya untuk menahan bau kotoran agar tidak keluar, penyalur kotoran, dan pipa udara untuk membuang bau kotoran. Jamban cemplung terdiri atas lubang jamban dengan tutup dan lubang penampung kotoran. Kader Kesling dan keluarganya harus memberi contoh menggunakan jam ban dan selanjutnya meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan jamban akan lebih sehat, membuatnya tidak sulit dan tidak mahal, apalagi jika dikerjakan dengan gotong royong. Ketiga, pengaturan pembuangan air bekas. Kader Kesling harus mampu menjelaskan pengertian air limbah atau air bekas, agar air bekas tidak mengganggu kesehatan, pembuangan air bekas yang cocok untuk pedesaan, bentuk pembuangan air bekas untuk rumah kolong, bentuk pembuangan air bekas untuk memelihara lele, cara merawat pembuangan air bekas, cara merawat parit atau saluran air bekas, dan mengajak tetangga untuk membuat pembuangan air bekas. Keempat, pengelolaan sampah. Kader Kesling harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang pengertian sampah, gangguan yang dapat ditimbulkan oleh sampah, keuntungan dari cara pembuangan sampah yang benar, penyakit yang dapat ditimbulkan oleh sampah, cara pembuangan sampah yang benar, alat-alat yang diperlukan untuk membuang sampah, kewajiban kader membuang sampah di rumah, kewajiban kader terhadap tetangganya mengenai kebiasaan membuang sampah, dan kewajiban kader di masyarakat mengenai kebiasaan membuang sampah. Bertumpuknya sampah memberi keleluasaan hidup bagi tikus, lalat, dan kecoa yang bisa mencari makanan dan mengakibatkan mencret, muntaber, disentri dan tipus. Nyamuk mengakibatkan penyakit demam berdarah dan kaki gajah. Bermain di dekat sampah menyebabkan gatal-gatal, kudis, koreng, dan kurap. Alat pengumpulan dan pembuangan sampah sederhana di rumah-rumah antara lain kantung kertas atau plastik, keranjang sampah dan tong sampah bertutup, sapu lidi, sapu ijuk, penyendok sampah, pengki, dan serok. Dengan membuang sampah di tempat sampah, kita sudah membantu menjaga kebersihan. Kelima, penanganan kesehatan perumahan. Kader Kesling perlu memberikan menjelaskan perlunya warga memperhatikan kesehatan rumah, syarat rumah sehat, adanya jendela dan lubang angin yang dibuka siang hari, lubang untuk asap dapur, kamar dijaga agar tidak lembab, kamar cukup luas dan tidak dihuni terlalu padat, bebas dari jentik nyamuk dan tikus, dan kandang ternak terpisah dari rumah. Syarat rumah sehat antara lain (a) tersedia air bersih, penampungan air bekas, tempat sampah, jamban, dan saluran pembuangan air hujan, (b) kandang ternak jaraknya paling dekat 10m dari rumah, (c) ada jalan keluar untuk asap dapur melalui lubang langit-langit, (d) dinding dan lantai harus kering dan tidak lembab, (e) halaman rumah harus selalu dibersihkan dan pekarangan ditanami tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, (f) ruangan rumah cukup luas dan tidak terlalu padat penghuninya, (g) kamar harus berjendela, ada lubang angin dan sinar matahari dapat masuk ruangan rumah, dan dimanapun tidak terdapat jentik-jentik nyamuk, kecoa dan tikus. Keenam, penyediaan makanan dan minuman yang tidak kotor. Warga perlu diberikan penjelasan mengenai kesehatan makanan dan minuman, penyebab makanan dan minuman yang menimbulkan penyakit atau keracunan, makanan dan minuman yang tidak tercemar atau terkotori, perlunya mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah, menyajikan atau makan, penyimpanan makanan tidak sembarang tempat, makanan kemarin perlu dipanaskan, dan anak-anak tidak boleh jajan sembarangan. 213
Ketujuh, terhindar dari pestisida. Kader perlu menjelaskan pengertian pestisida, cara pestisida masuk ke tubuh manusia, cara menjaga lingkungan agar terhindar dari pestisida. cara menyimpan pestisida yang benar, cara menggunakan pestisida yang aman, cara membuang pestisida yang rusak, dan cara menolong keracunan pestisida. Pestisida adalah obat pemberantas hama, racun untuk serangga (nyamuk, lalat, kecoa dan tikus). Pestisida juga merupakan racun bagi man usia. Pestisida bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, kulit atau jalan pernafasan. Jika ada orang keracunan pestisida, usahakan agar penderita memuntahkan pestisida yang tertelan. Caranya dengan memijat pipinya sehingga ibu jari dan telunjuk pada pipi mengganjal rahang penderita. Kemudian sodoklah langit-langit mulut penderita dengan telunjuk tangan yang lain agar penderita dapat muntah. Secepatnya bawalah segera penderita ke dokter atau Puskesmas terdekat. Jangan lupa, wadah pestisidanya dibawa untuk memudahkan pemeriksaan dokter. Kedelapan, pemeliharaan kesehatan perorangan. Kader hendaknya memberikan penjelasan kepada warga tentang cara menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan dengan makanan bergizi. Menjaga diri agar tetap sehat dilakukan dengan mandiri rnenggunakan sabun dan menyikat gigi secara teratur, keramas, dan selalu mencuci tangan dan pakaian dengan bersih. Makanan bergizi harus memperhatikan makanan pokok (nasi, jagung, ubi rambat, sagu, roti), lauk pauk (tempe, tahu telur, udang, ikan, hati, daging, daging ayam), dan sayur dan buah-buahan (daun singkong, kangkung, bayam wortel, tomat, jeruk, pepaya, mangga, dan nenas). Cara Penyuluhan Penyuluhan adalah penyampaian pesan kepada orang lain secara perorangan atau kelompok agar mereka tahu, mau dan mampu mengerjakan sesuatu, sesuai dengan isi pesan, disampaikan kepada pamong desa/kelurahan, pemuka masyarakat, guru, LKMD, RW, RT, ulama, Keluarga Binaan, Kelompok Masyarakat pengajian, persekutuan doa, arisan, PKK, Karang Taruna, dan Pramuka. Kader Kesling bekerjasama dengan Kelompok PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan membina Kelompok PKK, RW, RT, dan Dasa Wisma (10- 20 kk anggota di tiap RT), dalam membudayakan hidup bersih dan sehat. Penyuluhan harus memahami isi pesan yang disampaikan, sopan, berbicara jelas, akrab dan komunikasi dua arah. Pesan harus jelas, singkat, sederhana, menarik penyajiannya dengan urutan yang jelas. Alat bantu penyuluhan harus menarik perhatian seperti gambar, contoh, dan bagan, penerima pesan harus tidak me rasa dipaksa, berminat dan berani memberikan tanggapan. Penyuluhan yang menarik bisa dilakukan dengan permainan simulasi, belajar sambil berbuat, menunjukkan gambar-gambar yang jelas dan memberi contoh teladan. Neraca, 10 April 1990 Koordinasi Program Penyehatan Lingkungan Perlu Ditingkatkan Dari segi keciptakaryaan, unsur-unsur PLP (Penyehatan Lingkungan Pemukiman) terdiri atas sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan atau penyaluran air hujan, pemantusan atau drainase, sistem pembuatan air limbah atau air kotor, dan usaha-usaha lain untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, tertib, aman dan nyaman (Darmawan Saleh, 1989). Tulisan ini akan mengulas program PLP yang meliputi pengelolaan persampahan, drainase, air limbah, dan kesehatan. Program Sasaran Program PLP PU meliputi perbaikan sarana pengelolaan persampahan di 450 kota, perbaikan 214
sarana drainase di 135 kota, penyediaan parasarana dan sarana pembuangan air limbah rumahtangga di 200 kota besar, sedang dan kecil serta 5.000 desa atau daerah pemukiman yang rawan air, endemis penyakit, pemukiman baru, daerah pariwisata dan kawasan kumuh, penyelenggaraan training dan penyuluhan di 50 kota dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui motivator PKK, pembina Pramuka, organisasi pemuda, dan pedoman penyusunan pedoman, peraturan dan peningkatan peran serta masyarakat. Kebijaksanaan operasional Pel ita V meliputi empat pokok, yaitu (1) pembangunan dan pemeliharaan, (2) perencanaan, penyusunan program dan penentuan prioritas investasi (desentralisasi, dekonsentrasi dan keterpaduan), (3) peningkatan kemampuan personil dan kelembagaan, dan (4) koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. Strategi Pembangunan bidang PLP dalam Pelita V terdiri atas (a) persampahan, (b) drainase, dan (c) air limbah. Persampahan Strategi persampahan meliputi (1) institusi atau kelembagaan, (2) teknis, (3) keuangan, (4) lingkungan, (5) peran serta masyarakat, dan (6) hukum dan peraturan perundang-undangan. Pemantapan lnstitusi Pemda Tingkat II meliputi peningkatan dan penyempurnaan personil, tenaga kerja, sistem dan prosedur administrasi pengelolaan persampahan, informasi manajemen dan sistem retribusi. Bentuk pengelola persampahan antara lain berupa Sub-seksi, Seksi, UPTD, Suku Dinas, Dinas, Perusahaan Daerah, Kerjasama Pemda dengan Swasta, Koperasi dan Organisasi Non Pemerintah atau LSM, LKMD, RW dan RT serta swadaya masyarakat. Peningkatan kemampuan Pemda diperlihatkan dengan penyusunan pedoman teknis, penyelengyaraan training, pelaksanaan proyek percontohan atau perintisan, stimulasi kepada Pemda, dan upaya pencapaian Adipura. Segi teknis diarahkan pada pemilihan teknologi tepat guna yang didasarkan atas pertimbangan kondisi setempat, biaya investasi, suku cadang yang tersedia, pengoperasian peralatan, tersedianya lahan, kemungkinan daur ulang, .dan pengendalian dampak lingkungan. Pengelolaan keuangan memperhatikan pengembalian biaya (cost recovery), retribusi, subsidi silang, sistem berantai. Strategi lingkungan berdasarkan atas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Strategi peran serta masyarakat berupa pengadaan dan pemeliharaan sarana pewadahan oleh individu masyarakat, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan kota, pembudayaan hidup bersih dan sehat, dan peningkatan retribusi. Aspek hukum dan peraturan perundang-undangah memperhatikan kelengkapan Perda, peraturan dan ketentuan mengenai sampah dan law enforcement untuk mendidik masyarakat. Drainase Strategi pembangunan drainase meliputi (a) pembagian wewenang dan tanggungjawab, (b) perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, (c) institusi, (d) finansial. Pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam strategi drainase adalah desentralisasi di mana peran Pemerintah Pusat terutama pada pemberian stimulans dan perintisan. Sistem drainase di daerah pemukiman baru ditangani oleh perusahaan pembangunan perumahan (developer). Pada dasarnya tanggungjawab organisasi dan manajemen drainase ditangani Pemda Tingkat II dan sistem drainase lokal merupakan tanggungjawab masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan drainase memperhatikan pedoman, panduan, spesifikasi teknis, garis sepadan sungai, saluran dalam kota, pembangunan berwawasan lingkungan, terintegrasi dengan pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, dan jalan-jalan kota di dalam kerangka master plan. Prioritas diberikan pada penduduk padat, kawasan strategis, dan daerah yang terpengaruh pengempangan (back water) air laut atau sungai, rehabilitasi dan penanganan daerah khusus. Peran serta masyarakat perlu semakin ditingkatkan. Sejalan dengan pemantapan institusi pengelolaan drainase di tingkat Pemda Tingkat II, kampanye kesadaran hidup bersih dan sehat perlu terus digalakkan, misalnya program kali bersih dan kebersihan lingkungan. Pendanaan tetap memperhatikan pengembalian biaya, pendayagunaan potensi daerah, dan bantuan Pemerintah Pusat dibatasi pada percontohan dan perintisan, pembiayaan, dan promosi. Secara teknik, 215
dilakukan penyelesa1an proyek-proyek sewerage, rehabilitasi dan penyelesaian sewerage yang telah ada, pelaksanaan proyek sewerage b3ru. r;engope•asia:-1 dan pemeliharaan agar tidak terjadi penurunan daya guna, bimbingan teknis. pembangunan fasllitas jamban komunal, dan peningkatan pemenuhan persyaratan kesehatan pengelolaan sampah dan iingkungan. Organisasi kelembagaan yang sudah ada diperkuat, peranan Pemda Tingkat II ditingkatkan, training diaktifkan, action plant diutamakan, integrasi dengan P3KT dan penanganan air limbah yang sudah ada, mendorong partisipasi masyarakat, dan perusahaan untuk memperhatikan persyaratan baku mutu air sungai dan air limbah. Pembiayaan memperhatikan cost recovery, investasi perusahaan dan masyarakat, bimbingan teknis, iuran secara komunal. Promosi secara nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan air limbah, sanitasi yang baik dan sehat yang dilaksanakan melalui program social marketing agar masyarakat memiliki dan menggunakan fasilitas pembuangan air limbah yang lebih baik dan sehat. Pengaturan dan penyuluhan diarahkan untuk memperjelas peranan kelembagaan PLP di tingkat Pemda Tingkat II, penyiapan pedoman teknis (pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase, perencanaan drainase, pengadaan peralatan persampahan, pengelolaan sanitasi sederhana, pengelolaan sanitasi terpusat, dan pemeliharaan plumbing rumah serta bangunan, pembinaaan aparat PLP, peningkatan kerjasama antar instansi, dan penyiapan pedoman peningkatan peran serta masyarakat dan swasta. Kesehatan Dari segi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes, sasaran program diarahkan pada (a) upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penjagaan kebersihan lingkungan, (b) gotong royong dan swadaya masyarakat pedesaan untuk menyehatkan rumah dan lingkungannya, (c) peran Pemda dalam pengawasan pengelolaan pestisida, (d) pengawasan Pemda atas tempat-tempat pengelolaan makanan, (e) pengawasan limbah industri/industri kecil, percemaran udara dan suara, (f) pengendalian endemis demam berdarah dengue, pengawasan penyemprotan hama dan penderita keracunan pestisida, dan (g) pengembangan sistem informasi kesehatan lingkungan (Repelita V, Buku Ill, halaman 193-198). Kebijaksanaan yang ditempuh dua macam, yaitu peningkatan kesehatan lingkungan dan penajaman sasaran program. Yang pertama, terdiri dari upaya perluasan sanitasi penyehatan (perumahan, pembuangan kotoran, dan makanan), dan pengendalian vektor, pengawasan mutu lingkungan (tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan pemukiman), pengendalian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pestisida, limbah industri, pencemaran udara dan pembuangan sampah, peningkatan peran serta aktif masyarakat (melalui Posyandu dan kelompok keluarga dalam kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman), dan peningkatan keterpaduan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara nasional. Penajaman sasaran ditujukan pada kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit dan gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tidak sehat, daerah rawan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat, daerah pengembangan industri, daerah pariwisata, daerah kumuh, pemukiman khusus dan pemukiman baru, pengembangan sistem pengawasan dengan memperhatikan AMDAL, dan pemantapan sarana penunjang seperti perundang-undangan, fungsi laboratorium teknis dan koordinasi lintas sektoral. Kegiatan pokok yang dilakukan terdiri atas tiga macam. Pertama, pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman. Enam jenis kegiatan telah ditentukan untuk dilaksanakan, yaitu (a) pembinaan pemugaran rumah dan pengembangan unit percontohan sarana pembuangan sampah di lokasi pemukiman baru, di daerah kumuh dan padat penduduk yang berpenghasilan rendah di perkotaan, (b) percontohan dan pengembangan sistem pembuangan kotoran di kecamatan dan daerah tujuan wisata, (c) penanggulangan bahaya keracunan, (d) pengendalian vektor terutama di daerah rawan demam berdarah dengue dan malaria, (e) pengembangan percontohan sarana pembuangan limbah industri rumahtangga, dan (f) pembinaan terhadap perusahaan pemberantasan hama dan pengelola pestisida teratas. Kedua, pengawasan kualitas lingkungan, meliputi (a) pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium 216