Tata Gereja GPIB

c. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa eksternal yaitu Badan
Pemeriksa Perbendaharaan Gereja disingkat BPPG pada lingkup
Sinode dan Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendaharaan
Jemaat disingkat BPPJ di lingkup Jemaat.

Bab VI
Penggembalaan

Penggembalaan adalah tindakan gerejawi dalam rangka melaksanakan
misi gereja.

Pasal 20
Percakapan Pastoral

Percakapan Pastoral dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara
pengakuan dan ajaran serta ketertiban hidup bergereja.

Pasal 21
Penggembalaan Khusus

Penggembalaan Khusus dikenakan bagi warga berhubungan dengan :
1. Penyimpangan terhadap ajaran;
2. Tindakan amoral / asusila;
3. Pelanggaran terhadap Tata Gereja.

Pasal 22
Kondisi Kahar

1. Kondisi Kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian luar biasa yang
tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan persekutuan, pelayanan dan
kesaksian serta fungsi keorganisasian tidak dapat dilaksanakan

Hal. 51

sebagaimana mestinya, antara lain adanya: bencana alam, peperangan,
kerusuhan sosial politik dan wabah penyakit.

2. Kondisi ini dinyatakan berlaku berdasarkan keputusan Majelis Sinode
setelah mendapat masukan dari jemaat bahwa persekutuan, pelayanan
dan kesaksian serta fungsi keorganisasian tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya di lebih dari setengah wilayah pelayanan GPIB
dan setelah mendengar pertimbangan dari BPMS.

3. Dalam kondisi ini maka Majelis Sinode berwenang mengambil
langkah penting dan strategis untuk mengupayakan kegiatan
persekutuan, pelayanan dan kesaksian serta fungsi keorganisasian
GPIB dilaksanakan sesuai peraturan tentang kahar.

4. Pengakhiran Kondisi Kahar dinyatakan berdasarkan keputusan
Majelis Sinode setelah mendengar pertimbangan dari BPMS dan
mendapat masukan dari jemaat bahwa persekutuan, pelayanan dan
kesaksian serta fungsi keorganisasian GPIB di lebih dari separuh
wilayah pelayanan GPIB sudah berjalan sebagaimana mestinya.

5. Hal-hal yang dimaksudkan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 pasal
ini dipertanggungjawabkan oleh Majelis Sinode dalam Persidangan
Sinode terdekat pada kesempatan pertama.

6. Pemberlakuan dan pengakhiran kondisi kahar harus disampaikan
Majelis Sinode dalam kesempatan pertama kepada Seluruh Majelis
Jemaat dengan cara efektif yang tersedia pada saat itu.

Bab VII
Perubahan Tata Dasar

Hal. 52

Pasal 23
Perubahan Tata Dasar ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh
Persidangan Sinode Raya GPIB, bila:
1. Diusulkan oleh 2/3 jumlah jemaat-jemaat GPIB atau;
2. Diusulkan oleh Majelis Sinode GPIB dan disetujui oleh 2/3 jumlah

jemaat GPIB;
3. Usul disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum

Persidangan Sinode Raya.
BAB VIII

Ketentuan Penutup
Pasal 24

1. Tata Dasar GPIB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Dengan ditetapkannya Tata Dasar ini, maka segala ketetapan

mengenai Tata Dasar GPIB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar ini akan diatur dalam

Peraturan Pokok dan Peraturan GPIB.

Hal. 53

PERATURAN POKOK I
TENTANG
JEMAAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup jelas
Jemaat Pasal 1:1 : Cukup jelas
1. Jemaat adalah wujud dari : Cukup jelas
Gereja Yesus Kristus Yang Pasal 1:2
Esa, Kudus, Am dan Rasuli, Pasal 1:3
yang berada di suatu tempat
tertentu dalam wilayah
pelayanan GPIB;
2. Jemaat-jemaat GPIB adalah
bagian dari GPIB yang memiliki
Pemahaman Iman (PI) GPIB
sebagai landasan teologis dan
Tata Dasar GPIB sebagai
landasan hukum;
3. Jemaat dalam ketaatan kepada
Yesus Kristus sebagai Kepala
Gereja melaksanakan tugas
misionernya secara tertib dan
teratur melalui sistem
presbiterial sinodal.

Pasal 2 Pasal 2
Panggilan dan Pengutusan

Jemaat dipanggil dan diutus
sebagai wujud tugas Gereja yang
misioner melalui persekutuan,
pelayanan dan kesaksian

Hal. 54

Pasal 3 Pasal 3
Persekutuan

1. Persekutuan adalah wadah dan Pasal 3:1 : Cukup jelas
aktivitas gerejawi yang Pasal 3:2
berpusat pada Yesus Kristus Pasal 3:2.a.1) : Cukup jelas
dan dipimpin oleh Kuasa Roh
Kudus. : Di dalam Ibadah

2. Persekutuan yang dimaksud Hari Minggu (IHM)
terwujud dalam bentuk
peribadahan: dapat dilaksanakan
a. Ibadah Umum :
1). Ibadah Hari Minggu Sakramen,
(IHM), Ibadah Hari
Minggu Pelayanan Peneguhan-
Anak (IHMPA) dan
Ibadah Hari Minggu peneguhan para
Persekutuan Teruna
(IHMPT). Presbiter, dan

Pengurus PELKAT

serta Perkenalan

para Fungsionaris

PHMJ, komisi,

panitia, BPPJ.

2). Ibadah Hari Raya Pasal 3:2.a.2) : Cukup jelas
Gerejawi
Pasal 3:2.b : Cukup jelas
b. Ibadah Khusus: Pasal 3:2.b.1 : Cukup jelas
1). Ibadah Peneguhan; Pasal 3:2.b.2 : Cukup jelas
2). Ibadah-Ibadah
Pelayanan Kategorial;

Hal. 55

3). Ibadah Pemakaman, Pasal 3:2.b.3 : Cukup jelas
Pemakaman kembali : Cukup jelas
dan Kremasi; Pasal 3:2.b.4
: Cukup jelas
4). Ibadah Peneguhan dan Pasal 3:2.b.5
Pemberkatan Pasal 3:2.b.6 : Cukup jelas
Perkawinan; Pasal 3:2.b.7
: Ibadah lainnya
5). Ibadah Hari Raya
Nasional; adalah Ibadah

6). Ibadah Keluarga;
7). Ibadah lain sesuai

kebutuhan.

Pengucapan

Syukur, Ibadah

Persekutuan Doa,

Ibadah Penghiburan

dan sesuai dengan

kebutuhan jemaat

setempat

3. Ibadah Umum dan Ibadah Pasal 3 : 3 : Cukup Jelas

Khusus dapat dilaksanakan

secara virtual dalam jaringan

dengan menggunakan

teknologi digital atau

dilaksanakan dengan cara lain

yang efektif sesuai dengan

situasi dan kebutuhan.

Pasal 4 Pasal 4
Pelayanan

Hal. 56

1. Pelayanan adalah aktivitas Pasal 4:1 : Cukup jelas
gerejawi yang dilakukan oleh Pasal 4:2
Persekutuan; : Kegiatan-kegiatan

2. Pelayanan yang dimaksud diakonia, baik
terwujud dalam bentuk
kegiatan-kegiatan aktual, baik dalam bentuk
ke dalam maupun ke luar, yang
berdampak pada pertumbuhan komprehensif –
iman jemaat, penguatan
persekutuan dan peningkatan yang berdampak
kesejahteraan masyarakat,
yang dilakukan oleh jemaat pada jangka
maupun bersama masyarakat panjang – maupun
dan pemerintah.
karitatif yang

bersifat pertolongan
langsung – baik

dalam bentuk

reformatif dan

transformatif.

Pasal 5 Pasal 5
Kesaksian

1. Kesaksian adalah

pengungkapan iman dan Pasal 5:1 : Cukup jelas
Pasal 5:2
kesetiaan kepada Yesus

Kristus;

2. Kesaksian yang dimaksud : Partisipasi dalam

terwujud dalam bentuk kehidupan politik,

pemberitaan Firman dan berarti Jemaat

kegiatan yang berhubungan sebagai institusi

dengan penanggulangan tidak dapat menjadi

kemiskinan, penyelesaian alat politik praktis.

masalah kemanusiaan, Namun Jemaat,

Hal. 57

pelestarian lingkungan hidup, menyiapkan warga
partisipasi dalam kehidupan
politik, dan kemitraan antar jemaat mengambil
umat beragama
bagian dalam

kehidupan politik

dan kemitraan antar

umat beragama

untuk menjadi

garam dan terang

demi kesejahteraan

masyarakat, bangsa

dan negara.

Pasal 6 Pasal 6
Wilayah Pelayanan

1. Wilayah Pelayanan Jemaat Pasal 6:1 : Cukup jelas
adalah sesuai dengan Tata Pasal 6:2
Dasar Bab II pasal 3; : Untuk jemaat-

2. Wilayah Pelayanan jemaat- jemaat tertentu
jemaat memiliki batas-batas
tertentu; dengan

mempertimbangkan

faktor historis,

demografis dan

perkembangan

masyarakat maka

cakupan wilayah

pelayanan

dimungkinkan

sesuai dengan

jemaat itu terdaftar.

Hal. 58

3. Jemaat-jemaat dalam satu

wilayah pelayanan,

membentuk Musya-warah

Pelayanan (Mupel); Pasal 6:3 : Cukup jelas
Pasal 6:4 : Cukup jelas
4. Batas Wilayah Pelayanan
Pasal 6:5 : Cukup jelas
Jemaat ditentukan oleh

keputusan bersama jemaat-

jemaat yang ada di sekitarnya

dalam asistensi Musyawarah

Pelayanan setempat;

5. Batas Wilayah Pelayanan

ditetapkan dengan Surat

Keputusan Majelis Sinode.

Pasal 7 Pasal 7
Warga

1. Warga jemaat adalah Pasal 7:1 : Cukup jelas
seseorang yang dimaksud
dalam Tata Dasar GPIB pasal Pasal 7:2 : Cukup jelas
6
Pasal 7:2a : Cukup jelas
2. Warga adalah seseorang yang Pasal 7:2b : Cukup jelas
terdaftar dan aktif di salah satu Pasal 7:2c : Cukup jelas
Jemaat yaitu :
a. Yang lahir dari keluarga Pasal 7:2d : Cukup jelas
GPIB;
b. Yang menerima Baptisan
di GPIB;
c. Yang mengaku percaya dan
diteguhkan sebagai Warga
Sidi GPIB;
d. Yang sudah dibaptis tapi
berasal dari Gereja-gereja

Hal. 59

lain di Indonesia, ataupun

dari gereja luar negeri yang

mendaftarkan diri dan

diterima menjadi warga

jemaat serta menyatakan

diri mentaati ketentuan-

ketentuan yang ada di

GPIB;

e. Yang terdaftar sebagai

warga GPIB yang

sementara berada di luar Pasal 7:2e : Cukup jelas
Pasal 7:2f : Cukup jelas
negeri;
: Cukup jelas
f. Yang belum dibaptis tetapi : Cukup jelas

sementara mengikuti

katekisasi untuk

diteguhkan sebagai warga

sidi GPIB.

Pasal 8 Pasal 8
Kewajiban dan Tanggung

Jawab Warga Jemaat

Setiap Warga Jemaat memiliki

kewajiban dan tanggung jawab:

1. Mewujudkan Jemaat

Misioner melalui kegiatan- Pasal 8:1
Pasal 8:2
kegiatan dalam pembangunan

Jemaat dan Masyarakat.

2. Melakukan hidup tertib

sesuai dengan ajaran Alkitab

dalam hidup bergereja dan

bermasyarakat;

Hal. 60

3. Membimbing dan mendidik

keluarga dalam pengenalan Pasal 8:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Yesus Kristus; : Cukup jelas

4. Mewujudkan persekutuan, : Cukup jelas

pelayanan, dan kesaksian Pasal 8:4 : Cukup jelas

gereja dengan cara berperan

aktif mengambil bagian

dalam kegiatan Jemaat di

bawah koordinasi Majelis

Jemaat, PHMJ dan unit-unit

misioner;

5. Mendoakan kehidupan dan Pasal 8:5

kegiatan Jemaat serta

segenap bagian GPIB dalam

mewujudkan kehadiran dan

perannya di lingkungan

gereja dan masyarakat;

6. Memberikan persembahan,

persepuluhan dan

persembahan khusus sebagai Pasal 8:6

wujud syukur kepada Tuhan

dan mendukung kebutuhan

dana serta sarana dalam

rangka mewujudkan

panggilan gereja di semua

aras dan bidang kehidupan;

7. Menaati Pemahaman Iman

GPIB, PKUPPG, Tata Pasal 8:7

Gereja, Akta Gereja, dan

peraturan lainnya di

lingkungan GPIB.

Pasal 9 Pasal 9
Hak Warga Jemaat

Hal. 61

1. Setiap warga Jemaat

mempunyai hak untuk Pasal 9:1 : Cukup jelas

melayani, yaitu hak untuk Pasal 9:2 : Cukup jelas
Pasal 9:2.a : Cukup jelas
berperan serta memberikan Pasal 9:2.b : Cukup jelas

pelayanan bagi Jemaat dalam Pasal 9:3 : Cukup jelas

rangka mewujudkan

panggilan dan pengutusan

Allah melalui persekutuan,

pelayanan, dan kesaksian

Jemaat.

2. Hak melayani warga Jemaat

dilakukan melalui:

a. perwujudan panggilan

hidup sehari-hari sebagai

orang percaya untuk

memperhatikan,

menolong, mendukung,

menghibur, dan

menguatkan sesama yang

membutuhkan;

b. Jabatan, Tugas, dan

Tanggung jawab

pelayanan khusus yang

memerlukan pengaturan

lebih lanjut demi

ketertiban hidup Jemaat

dan gereja.

3. Setiap Warga Jemaat

mempunyai hak untuk

mendapatkan pelayanan dan

pembinaan dari GPIB yang

dilakukan oleh Majelis

Hal. 62

Jemaat, PHMJ dan unit-unit : Cukup jelas
misioner lainnya.
4. Warga Jemaat berhak Pasal 9:4
menyampaikan aspirasinya,
melalui pertemuan warga sidi
jemaat (PWSJ).

Pasal 10 Pasal 10
Pimpinan Jemaat

1. Pimpinan Jemaat adalah Pasal 10:1 : Cukup jelas
Majelis Jemaat sebagai Pasal 10:2 : Cukup jelas
persekutuan kerja yang
memimpin secara kolektif –
kolegial;

2. Majelis Jemaat diketuai oleh
Pendeta yang ditugaskan oleh
Majelis Sinode.

Pasal 11 Pasal 11
Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah : Majelis Jemaat
Pimpinan GPIB di lingkup Pasal 11:1 adalah suatu wadah
Jemaat; kebersamaan dalam
kepemimpinan
GPIB di Jemaat,
karena itu Sidang
Majelis Jemaat
adalah lembaga
tinggi presbiter
yang penting dan
harus/wajib dihadiri

Hal. 63

oleh fungsionaris
Majelis Jemaat.

2. Ketua Majelis Jemaat adalah Pasal 11:2 : Cukup jelas
seorang Pendeta yang
ditugaskan dan ditetapkan oleh Pasal 11:3 : Cukup jelas
Majelis Sinode; Pasal 11:3.a : Cukup jelas
Pasal 11:3.b
3. Majelis Jemaat terdiri atas : : Cukup jelas
a. Para Pendeta yang Pasal 11:4
ditugaskan oleh Majelis : Dasar perhitungan
Sinode di Jemaat;
b. Para Diaken dan Penatua kebutuhan adalah
yang dipilih oleh warga sidi
Jemaat menurut Peraturan jumlah warga, luas
Pemilihan Diaken dan
Penatua serta ditetapkan wilayah, dan
oleh Majelis Sinode.
kegiatan yang akan
4. Jumlah fungsionaris Majelis
Jemaat ditentukan oleh Majelis
Jemaat menurut kebutuhan
Jemaat sesuai dengan
Peraturan Pemilihan Diaken
dan Penatua;

dilaksanakan. Lihat

peraturan tentang

Pemilihan Diaken

5. Masa tugas fungsionaris dan Penatua.
Majelis Jemaat ditetapkan
selama 5 (lima) tahun dan Pasal 11: 5 : Cukup jelas
dapat dipilih kembali;

Hal. 64

6. Majelis Jemaat diwakili oleh

Ketua dan Sekretaris untuk Pasal 11: 6 : Cukup jelas

urusan-urusan baik kedalam

maupun keluar;

7. Tugas dan wewenang Majelis Pasal 11: 7 : Cukup jelas

Jemaat. :

a. Majelis Jemaat bertugas :

1). Membina dan Pasal 11: 7.a : Cukup jelas

memberdayakan Warga Pasal 11: 7.a.1 : Cukup jelas

Jemaat untuk

melaksanakan tanggung

jawab misioner sesuai

dengan Pemahaman

Iman GPIB, PKUPPG

GPIB serta Tata Gereja

GPIB;

2). Bersama dengan

Jemaat-Jemaat

sewilayah mengusulkan

pembentukan Mupel Pasal 11: 7.a.2 : Cukup jelas

sebagai Unit Misioner

dan pengangkatan serta

memberdayakan BP

Mupel.

b. Majelis Jemaat berwenang:

1). Mengangkat dan Pasal 11: 7.b : Cukup jelas

memberhentikan Pasal 11: 7.b.1 : Cukup jelas

anggota Unit-unit

Misioner;

2). Mengambil langkah-

langkah dan tindakan

Disiplin Gereja

terhadap Warga Jemaat;

Pasal 11: 7.b.2 : Cukup jelas

Hal. 65

3). Mengambil langkah-

langkah dan tindakan

Disiplin Gereja Pasal 11: 7.b.3 : Cukup jelas

terhadap pegawai.

Pasal 12 Pasal 12 : Sesuai dengan
Sidang Majelis Jemaat

tatanan yang

Sidang Majelis Jemaat adalah berlaku dalam
wadah pengambilan keputusan
tertinggi dalam jemaat. sistem presbiterial

sinodal

Pasal 13 Pasal 13
Pelaksana Harian Majelis

Jemaat

1. Pelaksana Harian Majelis Pasal 13.1 : Cukup jelas
Jemaat adalah pelaksana : Cukup jelas
sehari-hari dari keputusan : Cukup jelas
Sidang Majelis Jemaat;

2. Pelaksana Harian Majelis
Jemaat terdiri beberapa
fungsionaris Majelis Jemaat
yang dipilih melalui Sidang Pasal 13.2
Majelis Jemaat (kecuali Ketua
Majelis Jemaat) dan
dilaporkan kepada Majelis
Sinode untuk ditetapkan;

3. Pelaksana Harian Majelis
Jemaat terdiri atas sekurang- Pasal 13.3
kurangnya seorang ketua,

Hal. 66

seorang sekretaris, seorang

bendahara.

4. Pelaksana Harian Majelis

Jemaat dipilih untuk

melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 13.4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dengan program yang
: Cukup jelas
diputuskan berdasarkan : Cukup jelas

PKUPPG; : Cukup jelas

5. Ketentuan mengenai

Pelaksana Harian Majelis Pasal 13.5

Jemaat akan diatur lebih lanjut

dalam peraturan tersendiri

tentang Pelaksana Harian

Majelis Jemaat.

Pasal 14 Pasal 14
Unit – Unit Misioner

1. Unit-unit Misioner adalah Pasal 14:1
pelaksana misi GPIB dalam Pasal 14:2
rangka Pembangunan Jemaat
secara berkesinambungan; Pasal 14:3

2. Unit-unit Misioner terdiri atas
Pelayanan Kategorial, Komisi,
Yayasan, Panitia, Kelompok
Kerja, Kelompok Fungsional
Profesional, Unit Usaha Milik
Gereja (UUMG), PMKI dan
lainnya sesuai kebutuhan
setempat;

3. Musyawarah Pelayanan adalah
Unit Misioner dalam

Hal. 67

kebersamaan Jemaat-jemaat di Pasal 14:4 : Cukup jelas
suatu wilayah; : Cukup jelas
4. Penjelasan rinci mengenai : Cukup jelas
Unit-unit Misioner akan diatur
dalam peraturan tersendiri : Cukup jelas
tentang Unit-unit Misioner.

Pasal 15 Pasal 15
Perbendaharaan GPIB di

Lingkup Jemaat

1. Perbendaharaan GPIB di

lingkup Jemaat adalah harta

milik Tuhan yang Pasal 15:1
Pasal 15:2
dipercayakan kepada GPIB,

baik yang bergerak maupun

tidak bergerak, yang ada di

Jemaat untuk menunjang misi

Gereja;

2. Penjelasan rinci mengenai

Perbendaharaan Jemaat akan

diatur dalam peraturan

tersendiri tentang

Perbendaharaan GPIB

Pasal 16 Pasal 16
Badan Pemeriksa
Perbendaharaan GPIB di
Lingkup Jemaat

1. Badan Pemeriksa Pasal 16:1

Perbendaharaan Jemaat adalah

pemeriksa eksternal terhadap

perbendaharaan dan

Hal. 68

pengelolaannya di tingkat Pasal 16:2 : Cukup jelas
Jemaat;
2. Penjelasan rinci mengenai
Badan Pengawas dan
Pemeriksa Perbendaharaan di
lingkup Jemaat akan diatur
dalam peraturan tersendiri
tentang Badan Pemeriksa
Perbendaharaan GPIB.

Pasal 17 Pasal 17 : Cukup jelas
Kantor Majelis Jemaat

Kantor Majelis Jemaat adalah
tempat pengelolaan administrasi
Jemaat, penyimpanan arsip dan
pengorganisasian
penyelenggaraan persekutuan,
pelayanan dan kesaksian Jemaat.

Pasal 18 Pasal 18
Kepegawaian

1. Pegawai adalah mereka yang Pasal 18:1 : Cukup jelas
ditugaskan di Kantor Majelis Pasal 18:2 : Cukup jelas
Jemaat untuk mengerjakan
ketatausahaan penatalayanan
jemaat dibawah arahan Majelis
Jemaat melalui Pelaksana
Harian Majelis Jemaat
(PHMJ);

2. Pengusulan, pengangkatan,
pembinaan dan pemberhentian
pegawai di Jemaat diatur

Hal. 69

dalam Peraturan khusus
tentang Kepegawaian GPIB.

Pasal 19 Pasal 19
Penggembalaan Gereja

1. Tindakan Penggembalaan Pasal 19:1 : Cukup jelas
Pasal 19:1.a : Cukup jelas
yang dilakukan kepada Pasal 19:1.b : Cukup jelas
Pasal 19:1.c : Cukup jelas
Presbiter dan Warga Jemaat Pasal 19:2 : Cukup jelas

adalah upaya Gereja untuk Pasal 19:2.a : Cukup jelas

menjaga:

a. Kemurnian ajaran (Konfesi

Gereja);

b. Moralitas warga (Etika

Kristen);

c. Ketertiban serta

keteraturan pelayanan

(Tata Gereja).

2. Sebagai Pelaksana

Penggembalaan Gereja adalah

Pendeta yang merupakan

Gembala di Jemaat dan para

Penatua dan Diaken yang

ditunjuk dengan menjaga

rahasia jabatan, yang diatur

sebagai berikut:

a. Warga Jemaat, termasuk di

dalamnya Presbiter dan

Unit Misioner adalah

Pendeta yang merupakan

Gembala di Jemaat dan

para Penatua dan Diaken

yang ditunjuk dengan

menjaga rahasia jabatan;

Hal. 70

b. Diaken dan Penatua adalah Pasal 19:2.b : Dalam kasus-kasus
Pendeta/Ketua Majelis
Jemaat dan Tim Pastoral tertentu, dapat
Jemaat;
dibentuk Tim

Pastoral Jemaat

yang bersifat ad

hoc.

c. Pendeta, Fungsionaris Pasal 19:2.c : Cukup jelas
Pasal 19:3
Majelis Sinode dan BPPG

adalah Tim Pastoral

Sinodal yang dibentuk oleh

Majelis Sinode, dengan

melibatkan Ketua Majelis

Jemaat dan Majelis Jemaat. : diserahkan

3. Penggembalaan dapat pertimbangannya

dilaksanakan dengan kepada yang

kehadiran fisik atau dengan melakukan

menggunakan teknologi penggembalaan.

telekomunikasi, digital, virtual

dalam jaringan atau

dilaksanakan dengan cara lain

sesuai situasi dan kebutuhan

dengan tetap menjaga

kerahasiaan.

Pasal 20
Peraturan Pelaksanaan Majelis Pasal 20

Jemaat

1. Peraturan Pelaksanaan

Majelis Jemaat disusun oleh Pasal 20:1 : Cukup jelas

Majelis Jemaat untuk

mengatur hal-hal teknis

Hal. 71

pelaksanaan penatalayanan di

Jemaat; Pasal 20:2 : Proses di Majelis

2. Peraturan Pelaksanaan Sinode selambat-

Majelis Jemaat disahkan oleh lambatnya 3 bulan

SMJ setelah disetujui oleh setelah diterimanya

MS; konsep PPMJ dari

Majelis Jemaat.

Selama menunggu

persetujuan PPMJ

yang baru oleh

Majelis Sinode,

PPMJ yang lama

tetap berlaku

dengan

penyesuaian

terhadap Tata

Gereja yang

berlaku.

3. Bahwa setiap jemaat Pasal 20: 3 : Cukup jelas
diwajibkan membuat PPMJ
sesuai dengan Tata Gereja
yang berlaku dan atau
menyesuaikan PPMJ yang
dimilikinya dengan Tata
Gereja yang berlaku.

Pasal 21 Pasal 21
Pendewasaan, pelembagaan,
penggabungan dan Reaktivasi

jemaat

Hal. 72

1. Pendewasaan Jemaat adalah Pasal 21:1 : Cukup jelas
proses penyiapan suatu
persekutuan warga GPIB di Pasal 21:2 : Cukup jelas
wilayah tertentu untuk Pasal 21:3
dilembagakan sebagai Jemaat Pasal 21:4 : Cukup jelas
GPIB yang mandiri; Pasal 21:5
: Cukup jelas
2. Pelembagaan Jemaat adalah : Cukup jelas
proses pembentukan satu
persekutuan Warga GPIB yang
tersebut dalam ayat 1 pasal ini
ditetapkan dengan surat
keputusan Majelis Sinode
GPIB;

3. Penggabungan Jemaat adalah
proses penyatuan dua Jemaat
atau lebih karena tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai
Jemaat GPIB yang mandiri;

4. Reaktivasi adalah pengaktifan
kembali jemaat yang pernah
ada menjadi Jemaat yang
mandiri;

5. Penjelasan rinci mengenai
Pendewasaan, Pelembagaan
Penggabungan dan Reaktivasi
Jemaat akan diatur dalam
peraturan tersendiri.

Pasal 22
Kondisi Kahar

Pasal 22 : PHMJ dapat

melakukan

koordinasi dengan

Majelis Sinode

Hal. 73

secara daring dan

atau cara lain yang

memungkinkan

koordinasi dapat

berjalan dengan

1. Dengan disampaikan dan baik.

diberlakukannya kondisi kahar Pasal 22 : 1 : Cukup Jelas

oleh Majelis Sinode, maka

PHMJ berwenang untuk

mengambil langkah-langkah

strategis di Jemaat berkaitan

dengan:

a. Persekutuan, Pelayanan Pasal 22 : 1a : Cukup Jelas

dan Kesaksian.

b. Organisasi dan Pasal 22 : 1 b : Cukup Jelas

Mekanisme.

c. Perbendaharaan. Pasal 22 : 1 c : Cukup Jelas

2. Dalam hal PHMJ mengambil Pasal 22 : 2 : Cukup Jelas

keputusan terkait ayat 1 diatas

maka PHMJ harus mengambil

keputusan dengan minimal

disetujui oleh 2/3 dari yang

hadir dalam rapat PHMJ.

3. Langkah-langkah strategis

yang dilakukan oleh PHMJ Pasal 22 : 3 : Cukup Jelas

akan dipertanggungjawabkan

dalam Sidang Majelis Jemaat

terdekat setelah pengakhiran

kondisi kahar oleh Majelis

Sinode.

4. Pemberlakuan dan Pasal 22 : 4 : Cukup Jelas

pengakhiran kondisi kahar

oleh Majelis Sinode wajib

disampaikan oleh PHMJ

Hal. 74

dalam kesempatan pertama
kepada seluruh anggota
Majelis Jemaat.

Pasal 23
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Pokok I ini mulai Pasal 23
Pasal 23:1
berlaku sejak tanggal Pasal 23:2

ditetapkan; Pasal 23:3 : Cukup jelas
Pasal 23:3.a : Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya Pasal 23:3.b
Pasal 23:3.c : Cukup jelas
Peraturan Pokok ini, maka : Cukup jelas
: Cukup jelas
semua ketentuan mengenai : Cukup jelas

Jemaat yang bertentangan

dengan Peraturan Pokok ini

dinyatakan tidak berlaku;

3. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila:

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 75

PERATURAN POKOK II
TENTANG

PERSIDANGAN SINODE

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Persidangan Sinode

Persidangan Sinode adalah: Pasal 1:1 : Cukup jelas
1. Penjelmaan dari persekutuan Pasal 1:2 : Cukup jelas

GPIB sebagai gereja secara
sinodal;
2. Penjelmaan dari kebersamaan
Jemaat-Jemaat GPIB sebagai
wujud pemerintahan Kristus
melalui kehadiran para presbiter
untuk menentukan kebijakan
gereja dalam memenuhi
panggilan dan pengutusan-Nya
sebagai Gereja yang misioner.

Pasal 2 Pasal 2
Status dan Fungsi

1. Persidangan Sinode Gereja Pasal 2.1 : Yesus Kristus
Protestan di Indonesia bagian adalah dasar dan
Barat (GPIB) selanjutnya disebut kepala gereja dan
Persidangan Sinode, adalah gereja adalah
lembaga yang memiliki tubuh-Nya.
kewibawaan dan kewenangan Kekuasaan dan
gerejawi, dan merupakan wadah kemahasempurna

Hal. 76

pengambilan keputusan tertinggi an-Nya tidak
dalam GPIB melalui presbiter dapat diatur dan
perutusan jemaat-jemaat; dirumuskan oleh
dan dalam
tatanan apapun.
Namun,
keberadaan
Gereja di dunia
sebagai suatu
lembaga
gerejawi,
memerlukan tata
aturan dalam
pengorganisasian
-nya, termasuk
kepemimpinan,
kewibawaan dan
kewenangan
Lembaga.
Persidangan
Sinode adalah
persekutuan
presbiter yang
jelas
menampilkan
kehadiran Tubuh
Kristus.
Persekutuan itu
adalah kumpulan
orang-orang yang
dipanggil keluar
(Eklesia) untuk
melaksanakan
panggilan dan

Hal. 77

2. Persidangan Sinode merupakan pengutusan dari
wadah penjelmaan kesatuan dan Tuhan yang
persatuan dari keseluruhan adalah kepala.
presbiter GPIB untuk Pasal 2.2 : Sesuai dengan
memusyawarahkan asas Presbiterial
penyelenggaraan panggilan dan Sinodal, status
pengutusan, serta pengelolaan kedudukan dan
sumber daya gereja. fungsi
Persidangan
Sinode diperoleh
dari perutusan
presbiter Jemaat.
Persidangan
Sinode sebagai
lembaga tertinggi
dalam organisasi
GPIB untuk
perwujudan
kebersamaan
kepemimpinan
dan kewibawaan
para presbiter.
Ciri khas dari
kebersamaan itu
merepsentasikan
persekutuan
keluarga Allah
dimana Yesus
Kristus sendiri
adalah buah
sulungnya.
Pengelolaan
sumber daya
gereja adalah cara

Hal. 78

Pasal 3 Pasal 3 pengaturan,
Bentuk Sidang penggunaan dan
pemanfaatan
sarana prasarana
sumber daya
manusia
termasuk harta
milik gereja
sebagai alat untuk
memperoleh daya
dukung di dalam
penyelenggaraan
panggilan dan
pengutusan
gereja.

: Cukup Jelas

1. Bentuk Persidangan Sinode Pasal 3:1 : Cukup Jelas
terdiri atas : Pasal 3:1a : Cukup Jelas
a. Persidangan Sinode Raya
yang diadakan sekali dalam Pasal 3:1b : Cukup Jelas
5 (lima) tahun;
b. Persidangan Sinode Pasal 3:1c : Cukup Jelas
Tahunan sekali dalam 1
(satu) tahun; Pasal 3: 2 : Cukup Jelas
c. Persidangan Sinode
Istimewa. Pasal 3:2.a : Cukup Jelas
Pasal 3:2b&2c : Mekanisme
2. Persidangan Sinode
dilaksanakan dengan : Persidangan
a. kehadiran fisik atau; Sinode secara
b. secara virtual dalam
jaringan dengan

Hal. 79

menggunakan teknologi virtual atau cara
digital atau; lainnya tidak
c. cara lain yang efektif dan berbeda dengan
efisien sesuai dengan situasi Persidangan
dan kebutuhan. Sinode yang
dilaksanakan
dengan kehadiran
fisik.

Pasal 4 Pasal 4 : Cukup Jelas

Wewenang Persidangan Sinode

1. Persidangan Sinode Raya Pasal 4.1 :
mempunyai wewenang untuk:
a. Menetapkan perangkat Pasal 4.1.a : Perangkat teologi
teologi GPIB;
GPIB dimaksud

adalah:

a. Pemahaman

iman

b. Tata ibadah

c. Akta Gereja

d. Kurikulum

Katekisasi

e. Hal lain yang

dianggap perlu

b. Menetapkan Pokok- Pasal 4.1.b : Penyusun draft
pokok kebijakan Umum
Panggilan dan PKUPPG dan
Pengutusan Gereja
(PKUPPG) dan Pokok- Pokok-Pokok
Pokok Kegiatan 5 (Lima)
Tahunan. Kegiatan 5

(Lima) Tahunan

adalah Majelis

Sinode yang

diajukan bersama

pertanggungjawa

Hal. 80

ban Majelis

Sinode kepada

Persidangan

Sinode untuk

ditetapkan.

c. Menetapkan Tata Gereja; Pasal 4.1.c : Lihat Tata Dasar

Bab VII pasal 21

d. Mengevaluasi dan Pasal 4.1.d : Pertanggung-

mengesahkan laporan jawaban Majelis

pertanggung - jawaban Sinode bersama

Majelis Sinode dan dengan laporan
pertanggung – ja-
laporan Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja waban hasil

GPIB, disingkat BPPG pemeriksaan oleh

GPIB. Badan Pemerik-

saan

Perbendahara-an

Gereja (BPPG)

merupakan satu

paket. Pada

dasarnya laporan

pertanggungjawa

b-an Majelis

Sinode

merupakan rang-

kuman program

dan anggaran

pendapatan dan

belanja Majelis

Sinode yang telah

e. Memilih dan dibahas dalam
menetapkan:
PST.

Pasal 4.1.e : 1 dan 2 Cukup

jelas. Tata cara,

Hal. 81

1. Susunan anggota prosedur dan
Majelis Sinode
GPIB; sistem pemilihan

2. Susunan fungsionaris diatur dalam
BPPG GPIB.
peraturan tata

tertib

Persidangan

Sinode.

f. Menetapkan keputusan Pasal 4.1.f : Kepada Majelis
sinodal lainnya yang
dianggap perlu untuk Sinode diperca-
GPIB.
yakan antara lain

tugas dan

wewenang dalam

hal:

Melakukan

penga-wasan

melekat terhadap

penge-lolaan

perbenda-haraan

gereja dan

penguasaan milik

gereja.

Menjabarkan

PKUPPG dan

Pokok-Pokok

Ke-giatan 5

(Lima) Tahunan,

setiap tahun

kemudian

diajukan dalam

rapat kerja

sinodal untuk

disahkan.

Menetapkan kebi-

jaksanaan sinodal

Hal. 82

tertentu di dalam

pelaksanaan tata

gereja. Majelis

Sinode berke-

wajiban untuk

sepenuhnya me-

ngendalikan pe-

laksanaannya.

Menetapkan

tempat

penyelenggaraan

Persidangan

Sinode

berikutnya dari

g. Memberi tugas kepada daftar calon

Majelis Sinode untuk Jemaat yang

memilih dan menetapkan dipertimbangkan

Badan Pertimbangan oleh Persidangan

Majelis Sinode (BPMS) Sinode.

GPIB. Pasal 4.1.g : Cukup jelas

2. Persidangan Sinode Tahunan

yang dilakukan untuk : Pasal 4.2 : Cukup jelas

a. Mendapatkan gambaran

pelayanan GPIB melalui Pasal 4.2.a : Laporan dan
evaluasi tahunan
laporan dan evaluasi Majelis Sinode
adalah tentang
tahunan Majelis Sinode pelaksanaan
program tahunan.
serta gambaran pelayanan Informasi jemaat-
jemaat
GPIB secara keseluruhan dikoordinasikan
melalui peranan
melalui laporan jemaat- MUPEL-

jemaat;

Hal. 83

b. Menjabarkan dan MUPEL sebagai
jembatan
mengesahkan program dan dinamis. Untuk
ini dibutuhkan
anggaran tahunan secara Pasal 4.2.b format laporan
yang seragam .
: Cukup jelas

sinodal dengan mengacu

pada rencana induk 5

(lima) tahunan yang

diputuskan dalam

Persidangan Sinode Raya;

c. Mengambil keputusan-

keputusan untuk hal-hal

yang sangat mendesak yang Pasal 4.2.c : Cukup jelas

tidak bisa menunggu

sampai saat

dilaksanakannya

Persidangan Sinode Raya.

3. Persidangan Sinode Istimewa

yang dilaksanakan atas: Pasal 4.3 : Dalam hal

keadaan

mendesak yang

mana tidak dapat

menunggu

Persidangan

Sinode Raya

maka dapat

dilaksanakan

Persidangan

Sinode Istimewa.

Yang dimaksud

keadaan

mendesak adalah

Hal. 84

a. Keputusan Persidangan Pasal 4.3.a situasi kritis yang
Sinode Tahunan; Pasal 4.3.b mengancam
kelangsungan
b. Permintaan sekurang- Pasal 4.3.c persekutuan,
kurangnya 3/4 dari jumlah pelayanan dan
Jemaat; kesaksian GPIB.
: Cukup jelas
c. Permintaan Majelis Sinode
dan didukung oleh : Cukup jelas
sekurang-kurangnya 3/4
dari jumlah Jemaat : Cukup jelas

Pasal 5 Pasal 5
Peserta

1. Peserta Persidangan Sinode Pasal 5:1
Raya (PSR) terdiri atas :
a. Utusan : Pasal 5:1.a : Cukup jelas
1) Utusan adalah para Pasal 5:1.a.1
presbiter yang mewakili : Utusan adalah
Jemaat; Pasal 5:1.a.2
maksimal 3 (tiga)
2) Fungsionaris Majelis
Sinode; orang terdiri dari

3) Fungsionaris BPPG. Diaken, Penatua,
b. Undangan Majelis Sinode.
dan Pendeta,

yang mendapat

mandat dari

Majelis Jemaat.

: Cukup jelas

Pasal 5:1.a.3 : Cukup jelas

Hal. 85

Pasal 5:1.b : Yang dimaksud
Pasal 5:2
Undangan

Majelis Sinode

adalah mereka

yang diundang

oleh Majelis

Sinode seperti

Badan

Pertimbangan

Majelis Sinode,

Pendeta Jemaat

anggota

Departemen,

Dewan dan

Lembaga-

lembaga dalam

negeri dan luar

negeri, BP

Mupel,

Perguruan Tinggi

Teologi, PGI,

GPI, Pemerintah

dan pihak lain

yang dianggap

perlu. Para

undangan

ditentukan oleh

Majelis Sinode

sepanjang

dibutuhkan.

2. Peserta Persidangan Sinode Pasal 5:2.a : Cukup jelas
Istimewa terdiri atas
a. Utusan :

Hal. 86

1) Utusan adalah para Pasal 5:2.a.1 : Utusan adalah
presbiter yang mewakili Pasal 5:2.a.2
Jemaat; maksimal 3 (tiga)

2) Fungsionaris Majelis orang terdiri dari
Sinode;
Diaken, Penatua,
3) Fungsionaris BPPG.
b. Undangan Majelis Sinode. dan

Pendeta/KMJ,

yang mendapat

mandat dari

Majelis Jemaat.

: Cukup jelas

Pasal 5:2.a.3 : Cukup jelas
Pasal 5:2.b
: Yang dimaksud

Undangan

Majelis Sinode

adalah mereka

yang diundang

oleh Majelis

Sinode seperti

Badan

Pertimbangan

Majelis Sinode,

Pendeta Jemaat

anggota

Departemen,

Dewan dan

Lembaga-

lembaga dalam

negeri dan luar

negeri, BP

Mupel,

Perguruan Tinggi

Teologi, PGI,

GPI, Pemerintah

Hal. 87

dan pihak lain

yang dianggap

perlu. Para

undangan

ditentukan oleh

Majelis Sinode

sepanjang

dibutuhkan.

3. Peserta Persidangan Sinode Pasal 5:3 : Cukup jelas
Tahunan terdiri atas
a. Utusan : Pasal 5:3.a : Cukup jelas
1). Utusan adalah para Pasal 5:3.a.1
presbiter yang mewakili : Utusan adalah
Jemaat;
maksimal 2 (dua)

orang yang terdiri

dari Pendeta,

Diaken atau

Penatua yang

mendapat mandat

dari Majelis

Jemaat.

Apabila Pendeta

berhalangan

diganti dengan

Diaken atau

Penatua dan

memberitahukan

kepada Majelis

Sinode.

Apabila dalam

tahun yang sama

terdapat 2 (dua)

Persidangan

Sinode (PST dan

PSR) maka

Hal. 88

2). Fungsionaris Majelis peserta dapat
Sinode; dibatasi.
Pasal 5:3.a.2 : Cukup jelas
3). Fungsionaris BPPG.
b. Undangan Majelis Sinode. Pasal 5:3.a.3 : Cukup jelas
Pasal 5:3.b
: Yang dimaksud

Undangan

Majelis Sinode

adalah mereka

yang diundang

oleh Majelis

Sinode seperti

Badan

Pertimbangan

Majelis Sinode,

Pendeta Jemaat

anggota

Departemen,

Dewan dan

Lembaga-

lembaga dalam

negeri dan luar

negeri, BP

Mupel,

Perguruan Tinggi

Teologi, PGI,

GPI, Pemerintah

dan pihak lain

yang dianggap

perlu. Para

undangan

ditentukan oleh

Majelis Sinode

Hal. 89

Pasal 6 sepanjang
Rapat-Rapat dibutuhkan.

Persidangan Sinode terdiri atas : Pasal 6 : Cukup jelas
1. Sidang Paripurna; : Cukup jelas
2. Rapat-rapat Komisi dan Seksi; Pasal 6:1 : Panitia Kredensi
3. Rapat Panitia-panitia. Pasal 6:2
Pasal 6:3 dan Panitia
Pemilihan,
4. Rapat-rapat lain yang dianggap Panitia Ad Hoc,
perlu. Panitia Pesan
: Cukup jelas
Pasal 6:4

Pasal 7 Pasal 7
Kuorum

Kuorum Persidangan Sinode Pasal 7:1 : Cukup jelas
dinyatakan sah dan dapat Pasal 7:2 : Cukup jelas
mengambil keputusan apabila:
1. Dihadiri oleh sekurang-

kurangnya setengah dari jumlah
Jemaat GPIB ditambah satu;
2. Jika pada saat Persidangan
dibuka kuorum belum terpenuhi
maka Persidangan ditunda paling
lama 2 (dua) jam; dan setelah
masa penundaan berakhir,
Persidangan dinyatakan sah
untuk dilanjutkan.

Hal. 90

Pasal 8 Pasal 8 : Cukup Jelas
Acara
: Majelis Sinode
Persidangan Sinode berlangsung membuka
dengan acara yang diusulkan oleh Persidangan dan
Majelis Sinode dan ditetapkan oleh menyerahkan
Persidangan Sinode dalam rapat pimpinan
paripurna pertama. persidangan
kepada majelis
Pasal 9 Pasal 9 ketua.
Pimpinan
: Setelah
Persidangan Sinode dipimpin oleh: Pasal 9:1 memimpin
1. Majelis Sinode yang Sidang Paripurna
Majelis Ketua
bertanggung jawab atas seluruh mengembalikan
pelaksanaan Persidangan pimpinan sidang
Sinode; kepada Majelis
Sinode untuk
2. Majelis Ketua yang dipilih oleh Pasal 9:2 menutup
dan dari antara perutusan yang persidangan
memimpin Sidang Paripurna; sinode.

3. Pimpinan Komisi dan seksi yang : Cukup jelas
dipilih oleh dan dari antara Pasal 9:3

Hal. 91

anggota-anggota komisi dan Pasal 9:4 : Cukup jelas
seksi, untuk memimpin Rapat
Komisi dan seksi;
4. Ketua dan Sekretaris Panitia
untuk memimpin Rapat Panitia.

Pasal 10 Pasal 10
Kelengkapan Persidangan

Untuk kelancaran Persidangan dan

memperoleh hasil Persidangan yang

baik dan benar, maka kelengkapan

persidangan sebagai berikut : Pasal 10:1 : Panitia pengarah

1. Panitia Pengarah yang bertugas diusulkan oleh

memberi arahan terhadap Majelis Sinode

mekanisme persidangan, dan ditetapkan

termasuk jika terjadi hal-hal luar dalam

biasa dalam persidangan; Persidangan

Sinode dipilih

dari utusan yang

berasal dari

Mupel-Mupel

dan ditetapkan

dalam

persidangan

sinode, maksimal

5 orang yang

memiliki

keahlian dalam

bidang tertentu

yang dibutuhkan

2. Panitia Materi yang bertugas oleh GPIB.
mempersiapkan materi
Persidangan Sinode Raya; Pasal 10:2 : Panitia Materi

telah dibentuk

Hal. 92

3. Panitia Pelaksana Persidangan, oleh sidang
Majelis Sinode
yang mengorganisasikan dan mulai bekerja
minimal 2,5
pelaksanaan Persidangan Pasal 10:3 tahun sebelum
Persidangan
Sinode; Sinode Raya.
: Panitia pelaksana
4. Panitia Kredensi bertugas untuk Persidangan
Sinode Raya
meneliti keabsahan persyaratan telah dibentuk
oleh sidang
secara administratif dan Pasal 10:4 Majelis Sinode
dan mulai bekerja
kualitatif termasuk 1 tahun sebelum
Persidangan
mewawancarai pihak-pihak Sinode Raya.
: Panitia Kredensi
yang terkait dalam rangka dan Panitia
Pemilihan
klarifikasi; dibentuk oleh dan
di dalam
5. Panitia Pemilihan Persidangan
Sinode Raya.
melaksanakan Pemilihan : Cukup jelas

Anggota Majelis Sinode dan Pasal 10:5

Fungsionaris BPPG;

6. Panitia Perumus yang bekerja

selama dan setelah Persidangan Pasal 10:6 : Panitia Perumus

Sinode; dibentuk oleh dan

dalam

Persidangan

Sinode yang

terdiri dari

Sekretaris

Hal. 93

Persidangan,

Ketua dan

Sekretaris

Komisi dan

Fungsionaris

Majelis Sinode

untuk

merumuskan

hasil-hasil

Persidangan dan

tidak punya

wewenang untuk

mengubah dan

atau menambah

kurang materi

yang telah

ditetapkan dalam

persidangan.

7. Panitia lainnya sesuai Pasal 10:7 : Cukup jelas
kebutuhan.
: Live streaming
8. Persidangan Sinode dapat Pasal 10:8 dilakukan
disiarkan kepada jemaat secara melalui kanal
terbuka dengan live streaming khusus yang
dengan memenuhi ketentuan disiapkan oleh
tata tertib yang disahkan di panitia
Persidangan Sinode. Persidangan
dengan
Pasal 11 persetujuan
Pengambilan Keputusan Majelis Sinode
dan hanya dapat
diakses oleh
jemaat.

Hal. 94

1. Setiap keputusan diambil Pasal 11 : Cukup jelas
berdasarkan musyawarah untuk Pasal 11:1
mufakat; : Cukup jelas

2. Apabila tidak diperoleh mufakat : Cukup jelas
diadakan pemungutan suara.
: Cukup jelas
Pasal 12 Pasal 11:2
Kondisi Kahar : Persidangan
Sinode tersebut
Dalam terjadinya Kondisi Kahar, Pasal 12 dilaksanakan
maka Majelis Sinode diberikan guna
wewenang untuk melakukan Pasal 12:1 mempertanggung
langkah-langkah strategis antara Pasal 12:2 jawabkan
lain: tindakan-
1. Menunda Persidangan Sinode tindakan yang
telah dilakukan
selama pemberlakuan kondisi oleh Majelis
kahar. Sinode selama
2. Menetapkan tanggal, tempat dan pemberlakuan
agenda Persidangan Sinode yang kondisi kahar.
dilaksanakan segera dan
selambat lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah pengakhiran
kondisi kahar.

Pasal 13
Ketentuan Penutup

Hal. 95

1. Peraturan Pokok II ini mulai Pasal 13 : Cukup jelas
berlaku sejak tanggal Pasal 13:1 : Cukup jelas
ditetapkan; Pasal 13:2
: Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pasal 13:3
Pokok ini, maka semua : Cukup jelas
ketentuan mengenai Persidangan Pasal 13:3.a : Cukup jelas
Sinode yang bertentangan Pasal 13:3.b : Cukup jelas
dengan Peraturan Pokok ini Pasal 13:3.c
dinyatakan tidak berlaku;

3. Perubahan Peraturan ini hanya
dapat dilaksanakan di dalam dan
oleh Persidangan Sinode Raya
bila :
a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3
jumlah Jemaat atau;
b. Diusulkan oleh Majelis
Sinode setelah disetujui oleh
lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;
c. Usul-usul perubahan
disampaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun
sebelum Persidangan Sinode
Raya

Hal. 96

PERATURAN POKOK III
TENTANG

MAJELIS SINODE

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Majelis Sinode

1. Majelis Sinode (MS) adalah Pasal 1:1 : Cukup jelas

lembaga yang dibentuk oleh : Cukup jelas

Persidangan Sinode Raya : hal ini berlaku juga
dalam keadaan
untuk mewujudnyatakan kondisi kahar.

pemerintahan Kristus dalam : hal ini berlaku juga
dalam keadaan
memimpin perjalanan kondisi kahar.

kebersamaan GPIB secara

kolektif kolegial di antara dua

Persidangan Sinode Raya;

2. Fungsionaris Majelis Sinode

dipilih melalui Tahap Pasal 1:2

Pemilihan dan ditetapkan

dalam Persidangan Sinode

Raya.

3. Apabila seluruh Fungsionaris Pasal 1:3

MS berhalangan tetap maka

BPPG diberikan wewenang

untuk memanggil seluruh

jemaat untuk melaksanakan

Persidangan Sinode Istimewa.

4. Apabila seluruh Fungsionaris Pasal 1:4

Majelis Sinode dan BPPG

berhalangan tetap maka salah

satu jemaat terdekat dalam

jarak di kota tempat

Hal. 97

kedudukan Majelis Sinode

diberikan wewenang

memanggil seluruh majelis

jemaat untuk melaksanakan

Persidangan Sinode Istimewa.

5. a. Majelis Sinode bertindak Pasal 1.5.a : Cukup Jelas

untuk dan atas nama serta

mewakili GPIB.

b. Ketua Umum dan Pasal 1.5.b : Cukup Jelas

Sekretaris Umum Majelis

Sinode bertindak untuk

dan atas nama Majelis

Sinode, dan oleh karena

itu untuk dan atas nama

GPIB

c. Apabila Ketua Umum dan

Sekretaris Umum

berhalangan, maka Pasal 1.5.c : jika tidak dapat

diwakili oleh salah satu menjalankan tugas

Ketua dan salah satu pokok dan

Sekretaris. Jikalau salah fungsinya.

satu Ketua dan salah satu

Sekretaris berhalangan,

maka Majelis Sinode

diwakili oleh dua orang

fungsionaris anggota

Majelis Sinode yang

ditunjuk oleh Sidang

Majelis Sinode

d. 1. Majelis Sinode dapat Pasal 1.5.d.1 : Cukup Jelas

memberi kuasa khusus

untuk dan atas nama

GPIB melakukan

perbuatan hukum

Hal. 98

tertentu sebagaimana Pasal 1.5.d.2 : Cukup Jelas
disebutkan dalam Surat
Kuasa, yang tidak
dapat bertentangan
dengan Tata Gereja,
Keputusan
Persidangan Sinode
dan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
2. Pemberian Kuasa
bersifat sementara dan
diberi batas waktu di
dalam Surat Kuasa,
sesuai dengan uraian
tugasnya.

Pasal 2 Pasal 2

Status dan Tempat Kedudukan

1. Majelis Sinode adalah Pasal 2:1 : Majelis Sinode
berfungsi dan
Pimpinan Sinodal GPIB bertugas sebagai
Pimpinan
selaku Pimpinan kebersamaan dari
penyelenggaraan
Administratif dan Pengelola pelaksanaan
persekutuan,
Sinodal; pelayanan dan
kesaksian Jemaat-
jemaat GPIB.

2. Majelis Sinode adalah : Cukup jelas
Pembina Sinodal Kepejabatan Pasal 2:2

Hal. 99

dan lembaga-lembaga sinodal : Cukup Jelas
yang berada di bawah
naungan GPIB.
3. Majelis Sinode berkedudukan Pasal 2.3
di Jakarta.

Pasal 3 Pasal 3
Fungsi dan Tugas

1. Fungsi Majelis Sinode adalah Pasal 3:1 : Cukup jelas
:
a. Pelaksana Panggilan dan : Cukup jelas
Pengutusan Allah bagi Pasal 3:1.a
GPIB. : Cukup jelas
b. Pelaksana Ketetapan /
Keputusan Persidangan Pasal 3:1.b : Kolektif - kolegial
Sinode; artinya
c. Pimpinan GPIB selaku kesejawatan
Pimpinan Administratif Pasal 3:1.c kebersamaan dan
dan Pengelola Sinodal keutuhan dalam
bersifat kolektif kolegial; menjalankan tugas
sesuai bidangnya.
d. Gembala, Pembina Utama,
: Cukup jelas
Pengarah serta Pengawas Pasal 3:1.d
: Cukup jelas
Kepejabatan dan Presbiter Pasal 3:2 : Cukup jelas
Pasal 3:2.a
GPIB;

2. Tugas Majelis Sinode adalah :

a. Menyusun,

mengembangkan dan

menggerakkan pola-pola

persekutuan, pelayanan,

kesaksian dan Pembinaan

Hal. 100