Tata Gereja GPIB

Pasal 6 Pasal 6 : Cukup jelas
Masa Tugas : Cukup jelas

Masa tugas BPMS sama dengan : Cukup jelas
masa tugas Majelis Sinode. : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pasal 7 Pasal 7
Hak dan Kewajiban

Dalam rangka melaksanakan tugas
dan tanggung jawab gereja secara
optimal, BPMS berhak memberikan
nasihat dan saran kepada Majelis
Sinode khusus dalam bidang
keahliannya diminta atau tidak
diminta.

Pasal 8 Pasal 8
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 13 ini mulai Pasal 8:1
berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 8:2

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pasal 8:3
ini, maka semua ketentuan
mengenai Badan Pertimbangan
Majelis Sinode yang bertentangan
dengan peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum
diatur oleh peraturan ini, maka
Majelis Sinode dapat menyusun
dan menetapkannya dalam Sidang
Majelis Sinode sepanjang tidak

Hal. 351

bertentangan dengan Tata Gereja

yang berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode yang

terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam dan Pasal 8:4 : Cukup jelas

oleh Persidangan Sinode Raya Pasal 8:4.a : Cukup jelas
Pasal 8:4.b : Cukup jelas
bila: Pasal 8:4.c : Cukup jelas

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3

jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis Sinode

setelah disetujui oleh lebih

dari 2/3 jumlah Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan Sinode

Raya.

Hal. 352

PERATURAN NOMOR 3 TENTANG UNIT-UNIT MISIONER

PERATURAN PELAKSANA NOMOR 3 A
TENTANG

MUSYAWARAH PELAYANAN
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup jelas
Pengertian

Musyawarah Pelayanan Jemaat-
Jemaat GPIB disingkat Mupel
GPIB adalah unit misioner lintas
jemaat di satu wilayah tertentu
dalam pelayanan GPIB.

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup jelas
Bentuk, Status dan Fungsi Pasal 2:1 : Cukup jelas

1. Bentuk
Mupel adalah wadah kebersamaan
lintas jemaat yang dibentuk melalui
Musyawarah Presbiter dari Jemaat-
Jemaat di suatu wilayah pelayanan
GPIB

2. Status Pasal 2:2 : Cukup jelas
Mupel adalah jembatan dinamis
lintas jemaat dan alat kebersamaan,
persekutuan, pelayanan, kesaksian

Hal. 353

dari Jemaat-Jemaat di suatu
wilayah GPIB tertentu.

3. Fungsi

Mupel berfungsi untuk Pasal 2:3 : Cukup jelas

membicarakan kehadiran GPIB di : Cukup jelas
: Cukup jelas
suatu wilayah dan kebersamaan

persekutuan, pelayanan dan

kesaksian Jemaat-Jemaat GPIB di

wilayah bersangkutan dan

membantu pelaksanaan program

sinodal ataupun program bersama

Jemaat-Jemaat GPIB di wilayah

tersebut. dimana perlu dapat

membantu komunikasi jemaat-

jemaat se-wilayah dengan Majelis

Sinode.

Pasal 3 Pasal 3
Wilayah

1. Dalam rangka memenuhi tugas, Pasal 3:1
panggilan dan pengutusan-Nya, Pasal 3:2
sesuai dengan perkembangan
pelayanan dan kesaksian GPIB,
maka di tiap wilayah provinsi
Negara Republik Indonesia di
lingkungan wilayah pelayanan
GPIB, dapat dibentuk satu
Mupel.

2. Di wilayah provinsi Negara
Republik Indonesia dalam
lingkungan wilayah pelayanan
GPIB, yang karena luasnya atau

Hal. 354

karena kondisi perhubungan : Cukup jelas
antara satu tempat ke tempat : Cukup jelas
lainnya sukar dijangkau : Cukup jelas
pelayanan satu Mupel, maka di
wilayah provinsi tersebut dapat
dibentuk lebih dari 1 (satu)
Mupel.
3. Bila jumlah Jemaat GPIB di
salah satu wilayah provinsi Pasal 3:3
Negara Republik Indonesia di
lingkungan pelayanan GPIB
tidak cukup untuk mendukung
pembentukan satu Mupel, maka
Jemaat-Jemaat di wilayah
tersebut digabungkan ke dalam
Mupel di wilayah provinsi yang
terdekat dengan Jemaat-Jemaat
GPIB tersebut.
4. Jemaat-Jemaat GPIB yang Pasal 3:4
termasuk wilayah pelayanan
Mupel di salah satu provinsi,
tetapi letak geografis dan kondisi
sosialnya lebih dekat dengan
Mupel di salah satu wilayah
provinsi lainnya, maka Jemaat-
Jemaat tersebut dapat
digabungkan ke dalam Mupel di
wilayah provinsi lainnya.
5. Pembentukan Mupel yang Pasal 3:5
tersebut pada butir 1 dan 2 di atas
demikian pula penggabungan
Jemaat-Jemaat ke dalam Mupel
yang dimaksud pada butir 3 dan

Hal. 355

4 di atas, ditetapkan oleh Majelis
Sinode GPIB.

Pasal 4 Pasal 4
Regio

1. Untuk kelancaran pelayanan

dan untuk mencapai hasil yang Pasal 4:1 : Cukup jelas
Pasal 4:2 : Cukup jelas
baik, maka wilayah pelayanan Pasal 4:3 : Cukup jelas
Pasal 4:4 : Cukup jelas
satu Mupel dapat dibagi dalam

regio-regio yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan

pelayanan yang ditetapkan oleh

Mupel.

2. Regio dapat dibentuk dalam

satu wilayah Mupel yang

terlalu luas wilayah

pelayanannya yang oleh karena

perkembangan dan guna

pelaksanaan panggilan dan

pengutusan-Nya dapat

diarahkan menjadi satu Mupel

sendiri.

3. Regio bertugas menggalang

kebersamaan serta

mengarahkan dana dan daya

Jemaat-Jemaat di satu Regio

untuk melaksanakan program

Mupel di Regio yang

bersangkutan.
4. Majelis Jemaat–Majelis Jemaat

di Regio dapat mengadakan

Rapat untuk membahas

Hal. 356

pelaksanaan program Mupel di

regio bersangkutan

5. Rapat Regio dapat dihadiri oleh

Badan Pelaksana Mupel Pasal 4:5 : Cukup jelas
: Cukup jelas
6. Rapat Regio memilih
: Cukup jelas
Koordinator, wakil Pasal 4:6 : Cukup jelas

Koordinator, Pembantu urusan : Cukup jelas

tata usaha dan Pembantu urusan : Cukup jelas

keuangan untuk masa jabatan

yang sama dengan masa jabatan

Badan Pelaksana Mupel.

7. Koordinator Regio

mengkoordinir pelaksanaan Pasal 4:7

program Mupel di Regio

8. Koordinator Regio menghadiri

Rapat Koordinasi yang Pasal 4:8

diadakan oleh Badan Pelaksana

Mupel untuk

mengkoordinasikan

pelaksanaan program Mupel di

wilayah pelayanan Mupel.

9. Hasil Rapat Koordinasi dengan

Badan Pelaksana Mupel Pasal 4:9

tersebut pada butir 8 di atas

disampaikan kepada semua

Majelis Jemaat di Regio.

Pasal 5 Pasal 5
Tugas dan Wewenang

1. Mupel bertugas melaksanakan

program bersama yang Pasal 5:1

diserahkan kepadanya oleh

Jemaat-Jemaat melalui

Hal. 357

Musyawarah Wilayah dan

melaksanakan program Sinodal

yang diserahkan kepadanya

oleh Majelis Sinode.

2. Membantu menggerakkan

Jemaat-Jemaat agar dalam Pasal 5:2 : Cukup jelas

kebersamaannya mampu : Cukup jelas

melaksanakan persekutuan, : Cukup jelas

pelayanan dan kesaksian di : Cukup jelas

tengah masyarakat. : Program kerja
anggaran mupel
3. Mengkomunikasikan kepada adalah program

Jemaat-Jemaat kesepakatan Pasal 5:3

yang digariskan oleh Sidang

Wilayah maupun yang

digariskan oleh Majelis Sinode

di wilayahnya.

4. Mengumpulkan dan mengolah

data-data serta informasi untuk Pasal 5:4

kepentingan Jemaat-Jemaat

dan kepentingan bersama di

wilayah tersebut serta

kepentingan Sinodal, dalam

rangka meningkatkan

pelayanan dan kesaksian GPIB.

5. Menggiatkan usaha-usaha

pengadaan dan pengerahan Pasal 5:5

dana dan daya untuk

pelaksanaan program dan

proyek pelayanan kesaksian

bersama di tingkat wilayah dan

Sinodal.

6. Menyusun Program Kerja dan Pasal 5:6

Anggaran Penerimaan dan

Hal. 358

Pengeluaran setiap awal Tahun kerja
Kerja. kebersamaan
jemaat-jemaat.
7. Menghadiri Persidangan Pasal 5:7 : Cukup jelas

Sinode Tahunan dengan : Cukup jelas

menyampaikan laporan BP

Mupel sebagai kompilasi

laporan perkembangan jemaat-

jemaat di wilayah.

8. Jemaat-Jemaat di satu wilayah Pasal 5:8

dan atau Majelis Sinode dapat

memberikan tugas kepada

Badan Pelaksana Mupel untuk

mengadakan hubungan keluar

dengan Badan/ Lembaga

Gereja lain atau Kristen lain

ataupun Badan/ Lembaga

masyarakat/ Pemerintah.

9. Badan Pelaksana Musyawarah Pasal 5:9 : Antara lain Serah

Pelayanan (BP MUPEL) dapat Terima Jabatan

melaksanakan tugas-tugas yang Ketua Majelis

telah didelegasikan oleh Jemaat,

Majelis Sinode. penahbisan

Pelayan Firman

dan Sakramen,

Peneguhan

Diaken dan

Penatua,

Penahbisan

Gedung Gereja

dan fasilitas

gereja lainnya dan

tugas lainnya

Hal. 359

Pasal 6 yang dipandang
Badan Pelaksana Mupel perlu oleh Majelis
Sinode.
1. Untuk melaksanakan tugas Pasal 6
Pasal 6:1 : Cukup jelas
wewenangnya serta Pasal 6:2
: Cukup jelas
pekerjaannya sehari-hari, Mupel Pasal 6:3
Pasal 6:4
menetapkan Badan Pelaksana, Pasal 6:5

terdiri atas para ketua, para

sekretaris dan para bendahara.

2. Para Ketua dan para Sekretaris

Badan Pelaksana Mupel, dipilih

oleh Musyawarah Wilayah dari

unsur Pendeta atau Penatua atau

Diaken, dan Bendahara dipilih

oleh Sidang Wilayah dari unsur

Diaken dan Penatua.

3. Tata Cara Pemilihan Badan

Pelaksana Mupel diatur dalam

Peraturan Pelaksanaan yang : Cukup jelas

ditetapkan oleh Musyawarah

Wilayah.

4. Badan Pelaksana mengadakan

Rapat Kerja, Musyawarah

Tahunan dan Musyawarah : Cukup jelas

Wilayah dalam rangka

mewujudkan kebersamaan

panggilan dan pengutusan-Nya

di wilayah.

5. Masa tugas Badan Pelaksana : Masa Tugas

disesuaikan dengan Masa Tugas Badan Pelaksana

Pelaksana Harian Majelis 2 tahun 6 bulan.

Jemaat.

Hal. 360

6. Dalam melaksanakan tugas- Pasal 6:6 : Cukup jelas

tugasnya, Badan Pelaksana : Cukup jelas
: Cukup jelas
dapat membentuk Badan-Badan : Cukup jelas

Pembantu dan alat-alat

pelaksana:

a. Sekretariat Pasal 6:6.a

b. Koordinator Pelaksana Pasal 6:6.b

Program sesuai dengan

pembidangan program

c. Panitia-panitia menurut Pasal 6:6.c

keperluan.

Pasal 7 Pasal 7
Musyawarah dan Rapat

Musyawarah dan Rapat di lingkup

Mupel terdiri atas:

1. Musyawarah Wilayah untuk Pasal 7:1 : Cukup jelas
Pasal 7:2 : Cukup jelas
menetapkan Badan Pelaksana, Pasal 7:3 : Cukup jelas

Program Umum 2 tahun 6

bulan.

2. Musyawarah Tahunan,

dilaksanakan selambat-

lambatnya 2(dua) minggu

sesudah Persidangan Sinode

tahunan berakhir; untuk

menetapkan Program Kerja dan

Anggaran.

3. Rapat Kerja yang diadakan

sekurang-kurangnya 6(enam)

bulan sekali untuk menilai

pelaksanaan Program Kerja

yang menyangkut kebersamaan

se-wilayah dan sesinodal, serta

Hal. 361

masalah-masalah yang

berkembang di tengah-tengah

masyarakat.

4. Rapat regio yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan

pelaksana Mupel setempat. Pasal 7:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
5. Musyawarah dan Rapat dapat

dilaksanakan dengan kehadiran

fisik atau secara virtual dalam Pasal 7:5

jaringan dengan menggunakan

teknologi digital atau

dilaksanakan dengan cara lain

yang efektif dan efisien sesuai

situasi dan kebutuhan serta

menurut Tata Tertib yang

berlaku di lingkungan GPIB.

Pasal 8
Program dan Anggaran

1. Program Mupel adalah: Pasal 8
Pasal 8:1
a. Program tertentu dari Pasal 8:1.a

Jemaat-Jemaat yang Pasal 8:1.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
diserahkan kepada Mupel
: Cukup jelas
untuk dilaksanakan bersama-

sama di wilayah

bersangkutan di bawah

koordinasi Badan Pelaksana

Mupel;

b. Program Sinodal yang

diputuskan dalam Sidang

Sinode atau Persidangan

Sinode Tahunan yang

diteruskan oleh Majelis

Hal. 362

Sinode untuk dilaksanakan : Cukup jelas
di wilayah Mupel
bersangkutan. : Cukup jelas
2. Program Kerja dan Anggaran Pasal 8:2 : Cukup jelas
Mupel yang mendukung
Program Mupel yang tersebut
pada butir 1 di atas tercantum
dalam Program Kerja dan
Anggaran Jemaat-Jemaat dan
ataupun Majelis Sinode.

Pasal 9 Pasal 9
Perbendaharaan dan Badan
Pemeriksa Perbendaharaan

1. Perbendaharaan Mupel diatur Pasal 9:1

dalam Peraturan Pelaksanaan

yang ditetapkan oleh Badan

Pelaksana dengan berpedoman

dan tidak boleh bertentangan

dengan Peraturan No. 6 tentang

Perbendaharaan GPIB.

2. Untuk melakukan pengawasan Pasal 9:2

eksternal terhadap pengelolaan

perbendaharaan Mupel,

dibentuk Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Mupel yang

diatur di dalam Peraturan

Pelaksanaan yang ditetapkan

oleh Badan Pelaksana Mupel

dengan berpedoman dan tidak

boleh bertentangan dengan

Peraturan Nomor 7. tentang

Hal. 363

Badan Pemeriksa

Perbendaharaan GPIB.

Pasal 10 Pasal 10
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Pelaksana Nomor 3 B

ini mulai berlaku sejak tanggal Pasal 10:1 : Cukup jelas
Pasal 10:2 : Cukup jelas
ditetapkan.
Pasal 10:3 : Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya
Pasal 10:4 : Cukup jelas
Peraturan ini, maka semua Pasal 10:4.a : Cukup jelas
Pasal 10:4.b : Cukup jelas
ketentuan mengenai

Musyawarah Pelayanan yang

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam dan

oleh Persidangan Sinode Raya

bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3

jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui oleh

lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;

Hal. 364

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat- Pasal 10:4.c : Cukup jelas

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan Sinode

Raya.

Hal. 365

PERATURAN PELAKSANA NOMOR 3 B
TENTANG

PELAYANAN KATEGORIAL
GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Pengertian

1. Pelayanan Kategorial disingkat Pasal 1:1 : Cukup jelas

Pelkat adalah unit misioner : Cukup jelas
: Cukup jelas
sebagai wadah pembinaan : Cukup jelas
: Cukup jelas
warga gereja dalam keluarga : Cukup jelas

dan masyarakat sesuai kategori

agar para anggotanya berperan

aktif dalam pengembangan

panggilan dan pengutusan

gereja secara utuh dan

berkesinambungan

2. Pelayanan Kategorial adalah Pasal 1:2

pelaksana misi gereja, kepada:

a. Anak-anak disebut Pasal 1:2.a

Pelayanan Anak disingkat

PA;

b. Teruna disebut Persekutuan Pasal 1:2.b

Teruna disingkat PT;

c. Pemuda disebut Gerakan Pasal 1:2.c

Pemuda disingkat GP;

d. Kaum ibu disebut Pasal 1:2.d

Persekutuan Kaum

Perempuan disingkat PKP;

Hal. 366

e. Kaum Bapak disebut Pasal 1:2.e : Cukup jelas
Persekutuan Kaum Bapak : Cukup jelas
disingkat PKB;

f. Kaum lanjut usia disebut Pasal 1:2.f
Persekutuan Kaum Lanjut
Usia disingkat PKLU.

Pasal 2 Pasal 2
Keanggotaan

1. Anggota Pelayanan Kategorial Pasal 2:1 : Cukup jelas
Pelayanan Anak adalah :
a. Semua anak warga GPIB Pasal 2:1.a : -Sampai dengan 3
yang terdaftar di jemaat,
berusia sampai dengan usia tahun Batita
12 tahun;
(bawah tiga tahun)
b. Anak-anak dari yang bukan Pasal 2:1.b
warga GPIB yang atas -Sekitar 3 sampai 5
kemauan sendiri atau
keinginan orang tua. tahun Anak TK.

2. Anggota Pelayanan Kategorial Pasal 2.2 -Sekitar 5 sampai 9
Persekutuan Teruna adalah :
a. Semua anak warga GPIB Pasal 2.2.a tahun Anak Kecil.
yang terdaftar di jemaat,
dan berada pada usia -Sekitar 9 sampai
sekitar 13 s/d 17 tahun;
b. Anak-anak dari yang bukan Pasal 2.2.b 12 tahun Anak
warga GPIB namun atas
Tanggung.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: -Sekitar 13 sampai
15 Kelas Eka.
-Sekitar 15 sampai
17 Kelas Dwi.

: Cukup jelas

Hal. 367

kemauan sendiri atau

keinginan orang tua;

c. Teruna yang tidak Pasal 2.2.c : Misalnya yang
berkebutuhan
termasuk dalam ayat 2 butir khusus

(a) pasal ini tetapi secara

biologis dan psikologis

tidak/belum bersekutu

dalam Pelayanan Anak atau

Gerakan Pemuda.

3. Anggota Pelayanan Kategorial

Gerakan Pemuda adalah : Pasal 2.3 : Cukup jelas

a. Semua pemuda/i warga

GPIB yang terdaftar di Pasal 2.3.a : Yang belum

jemaat, berusia sekitar 18 menikah

sampai maksimal 35 tahun;

b. Orang-orang muda dari

yang bukan warga GPIB Pasal 2.3.b : Cukup jelas

namun atas kemauan

sendiri;

c. Pemuda/i yang tidak Pasal 2.3.c : Yang usianya
melebihi 35 tahun
termasuk dalam ayat 3 butir tapi belum
menikah dengan
(a) pasal ini tetapi atas catatan belum
melebihi 45 tahun.
kemauan sendiri. Diatas 45 tahun
dianjurkan untuk
mengikuti PKB
atau PKP.

4. Anggota Pelayanan Kategorial : Sampai dengan
Persekutuan Kaum Perempuan usia 60 tahun.
adalah :
a. Semua perempuan warga Pasal 2.4.a
GPIB yang terdaftar di

Hal. 368

jemaat yang berusia 35 : Cukup jelas
tahun keatas;
b. Semua perempuan warga Pasal 2.4.b : Cukup jelas
GPIB yang terdaftar dan
belum berusia 35 tahun : Cukup jelas
tetapi sudah menikah;
c. Perempuan yang tidak Pasal 2.4.c : Sampai dengan
termasuk dalam ayat 4 butir usia 60 tahun.
(a) dan (b) tetapi atas
kemauan sendiri. : Cukup jelas
5. Anggota Pelayanan Kategorial Pasal 2.5
Persekutuan Kaum Bapak : Cukup jelas
adalah :
a. Semua laki-laki warga : Anggota
GPIB yang terdaftar di Pelayanan
jemaat, berusia 35 tahun Pasal 2.5.a Kategorial
keatas; Persekutuan
b. Semua laki-laki warga Kaum Lanjut Usia
GPIB yang terdaftar dan Pasal 2.5.b adalah Semua
belum berusia 35 tahun warga GPIB yang
tetapi sudah menikah; terdaftar di jemaat
c. Laki-laki yang tidak
termasuk dalam ayat 5 butir Pasal 2.5.c
(a) dan (b) tetapi atas
kemauan sendiri.
6. Anggota Pelayanan Kategorial
Persekutuan Kaum Lanjut Usia Pasal 2. 6.
adalah Semua warga GPIB
yang terdaftar di jemaat berusia
di atas 60 tahun.

Hal. 369

Pasal 3 berusia 60 tahun
atau lebih.
Tugas dan tanggung jawab : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
1. Semua Pengurus Pelkat
: Cukup jelas
bertugas untuk memberikan

masukan kepada Majelis Pasal 3.1

Jemaat dalam rangka

penyusunan program jemaat

sesuai dengan kategori masing-

masing;

2. Semua anggota Pelkat

bertanggung jawab atas Pasal 3.2

panggilan dan pengutusan

gereja melalui pelaksanaan

program Jemaat secara khusus

dalam hal membina warga

gereja sesuai dengan kategori

agar dapat menjalankan misi

gereja;

3. Dewan Pelkat bertugas

membantu Majelis Sinode

untuk memikirkan, Pasal 3.3

merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi program

pembinaan, pelayanan dan

kesaksian warga gereja sesuai

bidangnya di lingkup Sinodal;

4. Pengurus Pelkat bertugas

membantu Majelis Jemaat

untuk memikirkan, Pasal 3.4

merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi program

pembinaan, pelayanan dan

Hal. 370

kesaksian warga gereja di

lingkup Jemaat;

5. Dewan Pelkat Pasal 3.5 : Cukup jelas

mempertanggungjawabkan : Cukup jelas
: Cukup jelas
pelaksanaan tugas-tugasnya : Cukup jelas
: Cukup jelas
kepada Majelis Sinode, : Cukup jelas

sedangkan Pengurus Pelkat di

jemaat

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas-tugasnya

kepada Majelis Jemaat.

Pasal 4 Pasal 4
Perekrutan Dewan, Pengurus

dan Pelayan Pelayanan
Kategorial

1. Perekrutan Dewan Pelkat di
lingkup Sinodal ditetapkan Pasal 4.1
oleh Majelis Sinode;

2. Perekrutan Pengurus Pelkat di
lingkup Jemaat ditetapkan oleh Pasal 4.2
Majelis Jemaat;

3. Susunan Dewan/Pengurus
Pelkat terdiri atas sekurang- Pasal 4.3
kurangnya satu orang ketua,
satu orang sekretaris dan satu
orang bendahara;

4. Pelayan PA/PT minimal
berusia 20 tahun pada waktu Pasal 4.4
diteguhkan;

5. Persyaratan kualitatif dan
administratif keanggotaan Pasal 4.5
Dewan/Pengurus dan Pelayan

Hal. 371

PA/PT sama dengan

persyaratan Diaken dan

Penatua;

6. Pengurus Pelkat tidak sebagai Pasal 4.6 : Cukup jelas
Pasal 4.7 : Cukup jelas
fungsionaris Majelis Jemaat; Pasal 4.8
Pasal 4.9 : Cukup jelas
7. Fungsionaris Pengurus Pelkat
Pasal 4.10 : Cukup jelas
tidak diperkenankan
: Masa tugas Dewan
mempunyai jabatan rangkap / Pengurus Pelkat
ditetapkan sesuai
dalam lingkungan pelayanan dengan masa tugas
Majelis Sinode di
Pelkat di lingkup yang sama; lingkup Sinodal
dan masa tugas di
8. Apabila Dewan/Pengurus lingkup Jemaat;

Pelkat tidak aktif dalam waktu

6 bulan berturut-turut tanpa

alasan yang dapat diterima,

maka yang bersangkutan

dianggap mengundurkan diri;

9. Bila terjadi lowongan

fungsionaris Dewan/Pengurus

Pelkat, maka oleh Majelis

Sinode di lingkup Sinodal dan

Majelis Jemaat di lingkup

Jemaat dapat dilakukan

perekrutan fungsionaris

Dewan/Pengurus Pelkat antar

waktu;

10. Masa tugas Dewan/Pengurus

Pelkat ditetapkan sesuai

dengan masa tugas Majelis

Sinode di lingkup Sinodal dan

masa tugas Pelaksana Harian

Majelis Jemaat di lingkup

Jemaat;

Hal. 372

11. Dewan/Pengurus dan Pelayan Pasal 4.11 : 1.Karena mereka
Pelkat diteguhkan dalam
Ibadah Hari Minggu jemaat. sesungguhnya

melaksanakan

tugas pelayanan

firman dan

penggembalaan /

pemeliharaan

rohani secara

kategorial.

2. Karena persya-

ratan untuk

menjadi pengurus

dan pelayan sama

dengan

persyaratan untuk

menjadi Diaken

dan Penatua.

Pasal 5 Pasal 5
Program dan Anggaran

1. Program dan Anggaran Pelkat Pasal 5.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
adalah program dan anggaran
: Cukup jelas
Jemaat.

2. Program Pelkat dijabarkan dari Pasal 5.2

PKUPPG :

a. Di lingkup Sinodal oleh

Majelis Sinode

b. Di lingkup Jemaat oleh

Majelis Jemaat

3. Dewan/Pengurus Pelkat, Pasal 5.3

menjabarkan program tahunan

pada lingkup Sinodal dan

lingkup Jemaat ke dalam

Hal. 373

bentuk kegiatan bulanan dan : Cukup jelas
triwulanan.
4. Dewan/Pengurus Pelkat wajib Pasal 5.4
mengevaluasi dan melaporkan
program dan anggarannya
secara bulanan dan triwulanan
kepada Majelis Sinode di
lingkup Sinodal, kepada
Majelis Jemaat di lingkup
Jemaat.

Pasal 6 Pasal 6
Pertemuan/Rapat

1. Jenis pertemuan/rapat :

a. Rapat/pertemuan Pengurus Pasal 6.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
tiap Pelkat; Pasal 6.1.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
b. Rapat terpadu Dewan : Cukup jelas

Pelkat; Pasal 6.1.b : Cukup jelas

c. Rapat terpadu Pengurus : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pelkat; Pasal 6.1.c

d. Rapat koordinasi Dewan

Pelkat dengan Majelis Pasal 6.1.d

Sinode;

e. Rapat koordinasi Pengurus

Pelkat dengan Majelis Pasal 6.1.e

Jemaat;

f. Pertemuan Pengurus Pelkat

di Mupel-mupel Pasal 6.1.f

g. Pertemuan anggota Pelkat

dan pertemuan para Pasal 6.1.g

pelayan PA/PT;

Hal. 374

h. Pertemuan Pelayan PA/PT

dengan orang tua anak Pasal 6.1.h : Cukup jelas

layan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Pertemuan/rapat lainnya yang

dianggap perlu. Pasal 6.2

3. Pertemuan/rapat di lingkungan

Pelkat dapat dilaksanakan Pasal 6.3

dengan kehadiran fisik atau

secara virtual dalam jaringan

dengan teknologi digital atau

dilaksanakan dengan cara lain

yang efektif dan efisien sesuai

situasi dan kebutuhan dengan

berpedoman pada Tata Tertib

sidang / rapat yang berlaku di

GPIB.

Pasal 7 Pasal 7 : Cukup jelas
Surat –Menyurat

Semua surat-menyurat yang
dilakukan oleh Pelkat harus
sepengetahuan dan melalui Majelis
Sinode di lingkup Sinodal dan
Majelis Jemaat di lingkup Jemaat
dan diarsipkan dalam arsip Majelis
Sinode/Majelis Jemaat.

Pasal 8 Pasal 8 : Cukup jelas
Perbendaharaan

Keuangan Pelkat diatur
GPIB
berdasarkan peraturan

tentang Perbendaharaan .

Hal. 375

Pasal 9 Pasal 9
Alat-alat Pelayanan

1. Untuk efisiensi dan efektivitas

koordinasi dan komunikasi,

pelayanan Pelkat di sektor Pasal 9.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
pelayanan di jemaat-jemaat
: Cukup jelas
sesuai dengan pengaturan : Cukup jelas

sektor-sektor pelayanan

jemaat.

2. Majelis Sinode /Majelis Jemaat

membentuk dan mengesahkan Pasal 9.2

panitia-panitia tertentu

berdasarkan usul dari

Dewan/Pengurus Pelkat untuk

suatu kegiatan sesuai dengan

kebutuhan Pelkat yang

bersangkutan.

3. Kantor/Ruang Pelkat sebagai

sekretariat bersama, disediakan Pasal 9.3

Majelis Sinode di lingkup

Sinodal dan Majelis Jemaat di

lingkup Jemaat.

4. BP Mupel dapat mengangkat

Koordinator Wilayah Pelkat Pasal 9.4

sesuai kategori guna

menunjang kegiatan

kebersamaan di lingkup

Wilayah/Regional.

Pasal 10 Pasal 10
Hubungan kerja sama

Hal. 376

1. Dalam rangka pemberdayaan Pasal 10:1 : Cukup jelas
maksimal warga gereja untuk
menyatakan panggilan dan
pengutusannya selaku unit
misioner gereja, Pelkat dapat
melakukan hubungan kerja
sama keluar dalam lingkup
gereja seasas, gereja lainnya,
lingkup PGI, lingkup regional
dan internasional serta dengan
lembaga pemerintah dan non
pemerintah.

2. Bentuk hubungan kerja sama Pasal 10:2 : Cukup jelas
haruslah mengacu dan tidak
bertentangan dengan Tata
Gereja GPIB.

3. Hubungan kerja sama ini harus Pasal 10:3 : Cukup jelas
sepengetahuan Majelis Sinode
di lingkup Sinodal dan Majelis
Jemaat di lingkup Jemaat.

Pasal 11 Pasal 11
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Pelaksana Nomor 3 Pasal 11.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
B ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Pasal 11.2

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Pelayanan

Kategorial (Pelkat) GPIB yang

bertentangan dengan peraturan

ini dinyatakan tidak berlaku.

Hal. 377

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka Pasal 11.3 : Cukup jelas

Majelis Sinode dapat : Cukup jelas
: Cukup jelas
menyusun dan menetapkannya : Cukup jelas
: Cukup jelas
dalam Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam Pasal 11.4

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau ; Pasal 11.4.a

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui Pasal 11.4.b

oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat- Pasal 11.4.c

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 378

PERATURAN PELAKSANA NOMOR 10 A
TENTANG

KEPEGAWAIAN GPIB

MEMORI PENJELASAN

BAB I
UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Pengertian Istilah

Di dalam Peraturan Pelaksana ini, Pasal 1:1 : Cukup jelas
yang dimaksud dengan : Pasal 1:2 : Cukup jelas
1. Gereja adalah Gereja Protestan di Pasal 1:3 : Cukup jelas

Indonesia bagian Barat (GPIB)
yang berkantor pusat di Jl Medan
Merdeka Timur 10 – Jakarta
Pusat. beserta Jemaat Jemaatnya.
2. Pemberi kerja adalah Gereja
Protestan di Indonesia bagian
barat (GPIB) sebagai badan
hukum yang mempekerjakan
pekerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pimpinan Kantor Majelis
Sinode/Majelis Jemaat adalah
orang/pengurus yang karena
jabatannya mempunyai tugas
memimpin Kegiatan Operasional
Kantor Sekretariat Majelis
Sinode di lingkup Sinode dan

Hal. 379

Kantor Majelis jemaat di lingkup : Cukup jelas
jemaat.
4. Atasan Pegawai adalah pejabat Pasal 1 :4 : Cukup jelas
GPIB yang karena jabatannya : Cukup jelas
mempunyai tanggung-jawab : Cukup jelas
penugasan, pembinaan dan : Cukup jelas
pengawasan secara langsung
terhadap karyawan pada
bagiannya.
5. Pegawai adalah semua orang Pasal 1:5
yang terikat secara sah dalam
suatu hubungan kerja dengan
GPIB dan oleh karenanya berhak
menerima upah.
6. Lingkungan GPIB adalah Pasal 1:6
keseluruhan tempat yang secara
sah berada dibawah penguasaan
GPIB dan digunakan untuk
menunjang kegiatan GPIB.
7. Peraturan GPIB adalah peraturan Pasal 1:7
yang dibuat oleh GPIB yang
memuat ketentuan-ketentuan
tentang syarat-syarat kerja serta
tata tertib kerja termasuk
petunjuk pelaksanaannya.
8. Keluarga Pegawai adalah seorang Pasal 1:8
istri atau suami Pegawai yang sah
dan 3 (tiga) anak kandung atau
anak angkat yang sah, berusia
tidak lebih dari 21 (dua puluh
satu) tahun, belum berumur 25
(dua puluh lima) tahun tetapi
masih bersekolah; atau belum
berumur 25 (dua puluh lima)

Hal. 380

tahun dan tidak bersekolah tetapi : Walaupun pegawai
cacat tetap dan dinyatakan
demikian secara tertulis oleh pendeta dalam
dokter yang ditunjuk GPIB.
9. Bekerja adalah kegiatan yang menjalankan
dijalankan oleh Pegawai untuk Pasal 1:9
kepentingan GPIB dalam suatu tugasnya
hubungan kerja dengan mendapat
gaji/upah.

berdasarkan

panggilan dan

pengutusan dari

Tuhan berhak

mendapat gaji/upah.

10. Hari dan Jam Kerja adalah waktu Pasal 1:10 : Cukup jelas
kerja yang ditetapkan oleh GPIB Pasal 1:11
bagi Pegawai non Pendeta Pasal 1:12 : Cukup jelas
didasarkan pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan : Cukup jelas
yang berlaku.

11. Masa Kerja adalah jangka waktu
Pegawai yang bekerja secara
tidak terputus-putus, terhitung
sejak ia diterima bekerja
termasuk masa percobaan yang
telah dijalaninya.

12. Mangkir adalah Pegawai non
Pendeta yang tidak masuk tanpa
keterangan yang sah atau pulang
tanpa pemberitahuan kepada
atasan yang berwenang sebelum
jam pulang kerja atau hadir kerja
tetapi tidak mau melakukan
Pekerjaan.

Hal. 381

13. Ijin adalah kelonggaran yang Pasal 1:13 : Yang dimaksud
diberikan oleh atasan kepada
Pegawai untuk tidak masuk kerja Pasal 1:14 atasan adalah
atau pulang sebelum waktunya Pasal 1:15
dengan memberikan keterangan Kepala Kantor
yang sah
Majelis Sinode di
14. Surat Peringatan adalah teguran
tertulis bertujuan untuk mendidik lingkup Sinodal.
atau sanksi atas pelanggaran atau
kesalahan Pegawai. : Cukup jelas

15. Sanksi adalah suatu ancaman : Cukup jelas
akan dijatuhkan tindakan /
keputusan yang diberikan kepada
Pegawai karena suatu kesalahan /
pelanggaran.

Pasal 2 Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Peraturan

Pelaksana Ketenagakerjaan GPIB

adalah :

1. Menjelaskan hak dan kewajiban Pasal 2:1 : Cukup jelas
Pasal 2:2
masing-masing pihak yaitu antara : Hubungan
Pasal 2:3 Industrial Pancasila
GPIB dan Pegawai. adalah nomenklatur
di Undang-Undang
2. Menciptakan dan Ketenagakerjaan.

mengembangkan suasana kerja, : Cukup jelas

serta hubungan kerja atasan

bawahan yang harmonis,

sebagaimana yang dimaksudkan

dalam Hubungan Industrial

Pancasila.

3. Menggariskan syarat-syarat kerja

bagi Pegawai.

Hal. 382

Pasal 3 Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan
Pelaksana Kepegawaian GPIB

1. Peraturan Pelaksana Pasal 3:1 : Perjanjian Kerja ini
diatur dalam aspek
Ketenagakerjaan GPIB ini kepegawaian dan
bukan kepejabatan
berlaku bagi seluruh Pegawai gerejawi.

GPIB baik kantor Majelis Sinode : Cukup jelas

maupun kantor Majelis Jemaat di : Cukup jelas

seluruh Indonesia, dan hanya

mengatur hal-hal yang bersifat

umum, Sepanjang syarat kerjanya

tidak diatur secara khusus dalam

perjanjian kerja.

2. Hal-hal yang bersifat prosedural Pasal 3:2

dan teknis administratif yang

merupakan penjabaran lebih

lanjut dari isi Peraturan Pelaksana

Ketenagakerjaan GPIB ini akan

diatur dalam ketentuan tersendiri,

dengan tidak bertentangan

dengan peraturan GPIB ini serta

peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 4 Pasal 4
Kewajiban dan Hak Terhadap

Peraturan Pelaksana
Kepegawaian GPIB

1. GPIB maupun Pegawai dan
pihak-pihak lain yang Pasal 4:1
mempunyai kepentingan dengan

Hal. 383

adanya Peraturan Pelaksana

Ketenagakerjaan GPIB ini, baik

isi maupun maknanya,

berkewajiban untuk memenuhi

dan menaati semua ketentuan

yang telah ditetapkan di

dalamnya.

2. GPIB dan Pegawai berkewajiban

memelihara dan menjaga Pasal 4:2 : cukup jelas
: Cukup jelas
tegaknya tata tertib GPIB dan : Cukup jelas

senantiasa berupaya

meningkatkan kinerja pelayanan

dan efisiensi.

3. Pimpinan GPIB mempunyai hak

untuk memimpin dan Pasal 4:3

melaksanakan kebijakan GPIB

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja dan peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan yang berlaku.

4. Pegawai mempunyai kewajiban

untuk melaksanakan hubungan Pasal 4:4

kerja sesuai dengan Pekerjaan

dan tanggung jawabnya,

sebagaimana diatur dalam

peraturan GPIB ini.

BAB II
PENGADAAN TENAGA KERJA

Pasal 5 Pasal 5
Penerimaan Pegawai

Hal. 384

1. Pada dasarnya penerimaan Pasal 5:1 : Cukup jelas
Pegawai didasarkan kepada : Cukup jelas
kebutuhan GPIB dengan : Cukup jelas
mempertimbangkan syarat dan
kekosongan jabatan yang ada,
untuk itu GPIB menetapkan tata
cara dan prosedur penerimaan
Pegawai.

2. Strategi dan kebijakan GPIB Pasal 5:2
untuk mengisi kekosongan
jabatan yang ada akan
memberikan kesempatan terlebih
dahulu kepada Pegawai yang
sudah ada yang dinilai mampu
serta memenuhi persyaratan
jabatan yang telah ditetapkan

3. Bilamana Pegawai yang sudah Pasal 5:3
ada dinilai tidak dapat memenuhi
persyaratan jabatan tersebut,
GPIB akan melakukan
penerimaan dan seleksi calon
Pegawai dari luar. Bila Pegawai
dalam menjalankan tugasnya
tidak / kurang mampu, maka
GPIB akan memberikan
pembinaan maksimal selama 3
(tiga) bulan, dan bila dalam kurun
waktu tersebut Pegawai tidak
dapat meningkatkan kinerjanya,
alternatif yang diberikan adalah
penurunan jabatan dengan diikuti
penurunan fasilitas ke golongan
dibawahnya, Surat Peringatan

Hal. 385

dan atau pemutusan hubungan : Cukup jelas
kerja. : Cukup jelas
4. Ketentuan Pegawai yang Pasal 5:4 : Cukup jelas
mempunyai hubungan keluarga : Cukup jelas
langsung : : Cukup jelas
a. Keluarga Pegawai yang Pasal 5:4.a

memiliki garis keturunan
vertikal dan horizontal
langsung tidak diperbolehkan
menjadi Pegawai di dalam
satu jemaat.
b. Dalam hal Pegawai selaku Pasal 5:4.b
Pendeta yang berstatus suami
istri maka jabatan sebagai
Ketua Majelis Jemaat hanya
boleh salah satu dan di jemaat
yang berbeda.
c. Apabila Pendeta yang Pasal 5:4.c
menjabat Ketua Majelis
Jemaat terpilih sebagai
Fungsionaris Majelis Sinode
maka fungsi sebagai Pendeta
Jemaat tetap.
d. Ketentuan mengenai pasal 5 Pasal 5:4.d
ayat 4a berlaku sejak
ketentuan ini disahkan dan
tidak berlaku surut.

Pasal 6 Pasal 6
Persyaratan Kerja

1. Persyaratan umum Pegawai non Pasal 6:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pendeta adalah :
a. Berusia antara 18 – 35 tahun. Pasal 6:1.a

Hal. 386

b. Berbadan dan berjiwa sehat. Pasal 6:1.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
c. Berkelakuan baik. Pasal 6:1.c : Cukup jelas

d. Memenuhi persyaratan Pasal 6:1.d : Cukup jelas

jabatan. : Cukup jelas

e. Lulus seleksi yang Pasal 6:1.e : Cukup jelas

diselenggarakan oleh GPIB. : Mutasi pegawai non
pendeta
f. Bersedia menandatangani Pasal 6:1.f dilaksanakan
setelah adanya
surat perjanjian kerja yang persetujuan dengan
majelis jemaat
dikeluarkan oleh GPIB. setempat.

g. Bersedia menaati peraturan Pasal 6:1.g : Cukup jelas

dan atau tata tertib yang : Cukup jelas

berlaku dalam GPIB. : Cukup jelas

h. Bersedia ditugaskan di Pasal 6:1.h : Cukup jelas

seluruh wilayah GPIB. : Cukup jelas

2. Persyaratan umum Pegawai Pasal 6:2
Pendeta adalah :
a. Berusia belum berusia 36 Pasal 6:2.a
tahun.
b. Telah ditahbiskan sebagai Pasal 6:2.b
Pelayan Firman dan
Sakramen.
c. Bebas narkoba, berbadan Pasal 6:2.c
sehat yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari dokter.
d. Berkelakuan baik yang
dibuktikan dengan Surat Pasal 6:2.d
Keterangan dari Kepolisian
setempat.

Hal. 387

e. Masih berstatus lajang, dan Pasal 6:2.e : Cukup jelas
: Cukup jelas
bersedia untuk tidak menikah : Cukup jelas

selama 1 (satu) tahun setelah

pengangkatan.

f. Bersedia menandatangani Pasal 6:2.f

ikatan dinas di GPIB selama

5 tahun.

g. Bersedia ditugaskan Pasal 6:2.g

dimanapun dalam wilayah

pelayanan GPIB yang

dituangkan dalam Surat

Perjanjian Kerja dengan

GPIB.

h. Berbadan dan berjiwa sehat. Pasal 6:2.h : Berdasarkan surat
keterangan medis
i. Bersedia menandatangani Pasal 6:2.i dari instansi yang
surat perjanjian kerja yang ditetapkan oleh
dikeluarkan oleh GPIB. GPIB .

j. Bersedia menaati peraturan Pasal 6:2.j : Cukup jelas
dan atau tata tertib yang
berlaku dalam GPIB. : Cukup jelas

3. Bersedia ditempatkan di jemaat Pasal 6:3 : Penugasan di
dalam wilayah GPIB dan
lembaga lainnya. lembaga lainnya

mengikuti

Persyaratan khusus

Pegawai yang

ditetapkan oleh

lembaga tersebut

yang disesuaikan

dengan kebutuhan

Pekerjaan

Hal. 388

Pasal 7 Pasal 7 : Cukup jelas
Masa Percobaan untuk Pegawai : Cukup jelas
: Cukup jelas
Non Pendeta : Cukup jelas

1. Masa percobaan ditetapkan Pasal 7:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
paling lama 3 (tiga) bulan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Hubungan kerja yang Pasal 7:2

mempersyaratkan masa

percobaan, dinyatakan secara

tertulis dan diberitahukan kepada

Pegawai yang bersangkutan.

3. Pengawasan dan penilaian pada Pasal 7:3

masa percobaan dilaksanakan

oleh atasan langsung Pegawai

yang bersangkutan dan hasil

penilaian dapat menentukan

hubungan kerja selanjutnya.

4. Pemutusan hubungan kerja pada Pasal 7:4

masa percobaan dapat dilakukan

secara sepihak oleh GPIB tanpa

syarat, atau oleh karyawan yang

menjalani masa percobaan.

5. GPIB tidak wajib memberikan Pasal 7:5

surat keterangan pengalaman

kerja untuk masa percobaan.

Pasal 8 Pasal 8
Status Hubungan Kerja

Status hubungan kerja dibagi dalam 2 Pasal 8:1
(dua) kelompok, yaitu:
1. Pegawai tetap atau Pegawai

dengan Perjanjian Kerja Waktu

Hal. 389

Tidak Tertentu (PKWTT) adalah : Cukup jelas
Pegawai yang telah dinyatakan : Cukup jelas
lulus pada masa percobaan yang
terikat hubungan kerja dengan : Cukup jelas
GPIB dalam jangka waktu tidak
tentu sampai ia berumur 58 (lima
puluh lima) tahun dan apabila
masih dibutuhkan GPIB maka
dapat membuat kesepakatan baru
sampai 60 (enam puluh) tahun
dengan persetujuan Pegawai
yang bersangkutan, bagi Pendeta
sampai ia berumur 65 tahun.
2. Pegawai Tidak Tetap atau Pasal 8:2
Pegawai dengan Perjanjian
Kontrak kerja Waktu Tertentu
(PKWT)
a. Pegawai Harian Lepas adalah Pasal 8:2.a

Pegawai yang dipekerjakan
pada GPIB dengan mendapat
upah berdasarkan kehadiran
dan tidak termasuk Pegawai
struktural
b. Pegawai Perjanjian kerja
waktu tertentu adalah Pasal 8:2.b
Pegawai yang terikat
hubungan kerja dengan GPIB
untuk suatu jangka waktu
tertentu sesuai dengan surat
Perjanjian kerjanya, yang
pelaksanaannya berpedoman
pada peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Hal. 390

Pasal 9 Pasal 9 : Cukup jelas
Pangkat

Jenjang dan Pengelompokkan
Pegawai GPIB berdasarkan pangkat
dan golongan adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Penggolongan Pegawai

Pasal 10 : Cukup jelas
: Cukup jelas
1. Untuk menunjang pengembangan
: Cukup jelas
karir Pegawai ke jenjang yang

lebih tinggi GPIB membentuk Pasal 10:1

sistem golongan yang mengatur

jenjang kepangkatan dari yang

terendah sampai yang tertinggi

dari organisasi GPIB.

2. Penggolongan Pegawai diatur

Sebagai berikut : Pasal 10:2
a. Golongan I A – I D.
b. Golongan II A – II D.

Hal. 391

c. Golongan III A – III D. : Cukup jelas
d. Golongan IV A – IV E.
3. Penentuan awal dan golongan
maksimal dari pegawai sebagai
berikut :

Pasal 10:3

Pasal 11
Penempatan Pegawai

1. Penempatan Pegawai Pasal 11 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilaksanakan atas dasar : Cukup jelas

kebutuhan Pekerjaan dan

persyaratan jabatan. Pasal 11:1

2. Untuk memenuhi kebutuhan

tenaga kerja dan untuk mencapai

tujuan operasional GPIB, GPIB

berwenang memindahkan Pasal 11:2

Pegawai dari suatu jabatan ke

jabatan lain dari suatu Pekerjaan

Hal. 392

ke Pekerjaan lain, atau dari suatu
tempat ke tempat yang lain di
lingkungan GPIB.

BAB III
PERATURAN KERJA

Pasal 12

Jam Kerja dan Hari Kerja

bagi Pegawai non Pendeta

Pasal 12 : Kecuali yang berada
di Kantor Majelis
1. Jam kerja diatur dengan Sinode

memperhatikan Peraturan : Jam kerja dapat
disesuaikan dengan
Perundang-undangan yang kondisi setempat
tetapi tidak kurang
berlaku, yaitu 7 (tujuh) atau Pasal 12:1 dari 40 jam dalam
satu minggu.
delapan (delapan) Jam sehari dan
: Cukup jelas
40 (empat puluh) jam seminggu.
: Cukup jelas
2. Waktu istirahat ditetapkan
: Cukup jelas
selama 30 sampai 60 menit

tergantung unit kerjanya dan

dapat diatur secara bergiliran. Pasal 12:2

3. Jumlah jam kerja dalam 1(satu)

hari adalah maksimal 8 (delapan)

jam, tidak termasuk jam

istirahat/makan siang selama Pasal 12:3

1(satu) jam.

4. Untuk Jadwal Kerja Satpam

diatur tersendiri dengan mengacu

pada ketentuan Undang-undang

yang berlaku. Pasal 12:4

Pasal 13
Kehadiran Kerja Pegawai Non

Pendeta

Hal. 393

Pasal 13 : Cukup jelas
: Cukup jelas.
1. Pegawai wajib hadir pada waktu
: Cukup jelas
kerja yang ditetapkan, kecuali : Cukup jelas
: Cukup jelas
pada hari libur atau pada waktu : Cukup jelas

Pegawai menjalankan hak Pasal 13:1

cutinya, atau sakit dengan

didukung oleh surat keterangan

dokter. Bagi Pegawai yang sakit

tanpa Surat Dokter akan di

perhitungkan dengan Hak Cuti

dari Pegawai tersebut.

2. Pegawai di lingkungan GPIB

memakai tanda pengenal

Pegawai (Employee Identity

Card). Pasal 13:2

3. Pegawai sendiri harus mencatat

kehadiran / kepulangan pada

mesin absensi .

4. Ketidakhadiran Pegawai dengan Pasal 13:3

suatu alasan tertentu harus

diperkuat dengan bukti-bukti

yang sah dan harus diketahui oleh Pasal 13:4

pimpinan unit kerjanya.

5. Keterlambatan atau

meninggalkan tempat kerja

sebelum jam kerja berakhir harus

mendapat ijin terlebih dahulu dari Pasal 13:5

pimpinan unit kerja.

Pasal 14
Kerja Lembur Pegawai Non

Pendeta

Hal. 394

1. Dengan memperhatikan Pasal 14 : Kecuali Pendeta di
Kantor Majelis
kepentingan GPIB dan dalam hal Sinode

yang mendesak, GPIB dapat : Cukup jelas

memerintahkan Pegawai untuk : Cukup jelas

bekerja lembur dan Pegawai Pasal 14:1 : Cukup jelas

wajib melaksanakannya. : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Karena pertimbangan risiko

Pekerjaan dan bersifat mendesak,

sehingga perlu segera

diselesaikan, maka Pegawai yang

berkepentingan wajib Pasal 14:2

mengerjakan tugasnya sampai

selesai atau melebihi jam kerja

normal tanpa diperhitungkan

sebagai kerja lembur.

3. Untuk Pegawai tertentu yang

karena tugasnya harus bekerja

melebihi jam kerja normal atau di

luar jadwal jam kerja, maka

kelebihan jam kerjanya akan Pasal 14:3

diperhitungkan sebagai kerja

lembur.

4. Perhitungan upah lembur sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5. Untuk Pegawai tertentu yang

karena waktu kerjanya tidak Pasal 14:4

dapat dibatasi, maka ketentuan

kerja lembur tidak berlaku,

karena berdasarkan kesepakatan Pasal 14:5

yang bersangkutan telah

diberikan kompensasi

tunjangan/insentif Performance

dan atau imbalan lain.

Hal. 395

6. Upah lembur tidak diberikan : Cukup jelas
dalam perjalanan dinas. : Cukup jelas

7. Jumlah maksimum kerja lembur
adalah 3 (tiga) jam per hari dan 14
(empat belas) jam seminggu dan Pasal 14:6
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang Pasal 14:7
berlaku.

Pasal 15
Tempat dan Lingkungan Kerja

1. Tempat kerja adalah suatu tempat

dimana Pekerjaan pada umumnya Pasal 15 : Cukup jelas
: Cukup jelas
diselenggarakan. : Cukup jelas

2. Lingkungan kerja adalah tempat : Cukup jelas

kerja di lingkungan GPIB atau Pasal 15:1 : Cukup jelas

lingkungan di luar GPIB yang

telah ditetapkan berdasarkan

persyaratan yang dituntut dari Pasal 15:2

Pekerjaan tersebut.

3. Setiap Pegawai

bertanggungjawab atas

terselenggaranya ketertiban,

keamanan, kebersihan,

keselamatan kerja dan Pasal 15:3

ketenangan suasana di

lingkungan kerjanya.

4. Setiap Pegawai wajib mengikuti

dan menaati ketentuan-ketentuan

yang berlaku di suatu tempat

kerja/lingkungan kerja.

Pasal 15:4

Pasal 16

Hal. 396

Hak dan Kewajiban Pegawai

1. Hak Pegawai:

a. Pegawai berhak atas upah Pasal 16 : Cukup jelas
: Cukup jelas
sebagai imbalan dari kerja : Cukup jelas
: Termasuk Pendeta
yang dilakukannya.
yang bekerja di
b. Pegawai Non Pendeta berhak Pasal 16:1 Kantor Majelis
Sinode.
atas upah lembur untuk Pasal 16:1.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
kelebihan jam kerja dari : Cukup jelas

waktu kerja yang telah : Cukup jelas

ditetapkan GPIB. Pasal 16:1.b : Cukup jelas

c. Pegawai berhak untuk

melaksanakan cuti.

d. Pegawai berhak atas

tunjangan kesehatan.

e. Pegawai berhak menerima Pasal 16:1.c

santunan kecelakaan atas

gangguan/cacat badan yang Pasal 16:1.d

diakibatkan dalam

melakukan tugas GPIB, Pasal 16:1.e

sesuai dengan ketentuan

pasal 43 dari peraturan GPIB

ini.

f. Ahli waris Pegawai berhak

menerima tunjangan

kematian atas meninggalnya

Pegawai, sesuai dengan

ketentuan pasal 44 dari Pasal 16:1.f

peraturan GPIB ini.

g. Pegawai berhak mengadakan

pemutusan hubungan kerja

dengan GPIB dengan syarat

harus mengajukan surat

pengunduran diri minimal 1 Pasal 16:1.g

Hal. 397

(satu) bulan sebelumnya

setelah menyelesaikan

kewajiban-kewajibannya,

antara lain ikatan kerja,

hutang dan tugas-tugas GPIB

kecuali ditentukan lain oleh

Majelis Sinode/Majelis

Jemaat.

h. Pegawai berhak mendapatkan

promosi berdasarkan prestasi

kerja (performance) dan

kesempatan yang ada di

GPIB. Pasal 16:1.h : Cukup jelas

2. Kewajiban Pegawai: : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Setiap Pegawai wajib
: Cukup jelas
melaksanakan setiap
: Cukup jelas
ketentuan dan atau peraturan

yang berlaku di lingkungan

GPIB. Pasal 16:2

b. Pegawai wajib memberikan Pasal 16:2.a

keterangan yang sebenarnya

mengenai data diri maupun

mengenai Pekerjaan kepada

GPIB.

c. Pegawai wajib melakukan Pasal 16:2.b

Pekerjaan dan tugas/perintah

GPIB atau yang mewakili,

dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

d. Pegawai wajib menunjukkan Pasal 16:2.c

kinerja terhadap apa yang

ditugaskan GPIB kepadanya.

Hal. 398

e. Pegawai wajib loyal dan Pasal 16:2.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
menjaga serta membela nama
: Cukup jelas
baik dan kepentingan GPIB.
: Dimasukkan aturan
f. Pegawai harus selalu Pasal 16:2.e protokol Kesehatan
di tengah situasi
menjaga kesopanan dan pandemi.

kesusilaan serta norma- : Cukup jelas

norma pergaulan yang : Cukup jelas

berlaku dalam masyarakat. Pasal 16:2.f : Cukup jelas
: Cukup jelas
g. Pegawai wajib memelihara

kebersihan dan kerapian diri

maupun lingkungan kerjanya.

h. Pegawai wajib menjaga dan

berusaha mencegah Pasal 16:2.g

kemungkinan hal-hal yang

dapat membahayakan dirinya

sendiri maupun

lingkungannya dan hal-hal Pasal 16:2.h

yang merugikan GPIB.

i. Pegawai wajib menjaga dan

memelihara barang miliki

GPIB yang dipercayakan

kepadanya atau yang

dipergunakan dalam bekerja.

j. Pegawai wajib menghormati Pasal 16:2.i

pimpinan, sesama.

k. Pegawai wajib menjaga

suasana yang harmonis, rasa

persaudaraan dan

kekeluargaan tanpa Pasal 16:2.j

mengorbankan sikap

profesionalisme di Pasal 16:2.k

lingkungan kerja.

l. Melaksanakan tugas

pekerjaan dengan penuh

Hal. 399

pengabdian, kesadaran dan

tanggung jawab.

m. Bekerja dengan jujur, tertib,

cermat dan bersemangat Pasal 16:2.l : Cukup jelas
Pasal 16:2.m : Cukup jelas
untuk kepentingan GPIB dan Pasal 16:2.n : Cukup jelas
Pasal 16:2.o : Cukup jelas
pelayanannya.
Pasal 16:2.p : Cukup jelas
n. Memelihara dan Pasal 16:2.q : Cukup jelas
Pasal 16:2.r : Cukup jelas
meningkatkan keutuhan, Pasal 16:2.s : Cukup jelas

kekompakan, persatuan dan

persekutuan pegawai.

o. Segera melaporkan kepada

atasan apabila mengetahui

ada hal yang membahayakan

yang dapat mengakibatkan

kerugian, terutama di bidang

keamanan dan bangunan.

p. Bertindak dan bersikap tegas,

tetapi adil, bijaksana dan

dalam kasih terhadap

bawahan.

q. Memberikan/mendorong

bawahan dalam

melaksanakan tugas.

r. Berpakaian rapih dan sopan

serta bersikap dan bertingkah

laku sopan terhadap siapapun

termasuk sesama pegawai

dan atasan.

s. Menjadi teladan dan panutan

di tempat kerja.

t. Menaati dan melaksanakan

perintah kedinasan dari

atasan.

Hal. 400