Tata Gereja GPIB

b. Kenaikan Golongan Pasal 6:2.b : Kriteria
Pasal 6:2.c ditentukan
Istimewa, yaitu kenaikan Pasal 6:2.d dalam petunjuk
pelaksanaan
golongan yang diputuskan oleh Majelis
Sinode.
oleh Majelis Sinode
: Cukup jelas
berdasarkan usulan Majelis
: Cukup jelas
Jemaat karena prestasi yang

luar biasa.

c. Kenaikan Golongan Pilihan,

yaitu kenaikan yang diberikan

bagi Pegawai Pendeta yang

terpilih sebagai Fungsionaris

Majelis Sinode dan

golongannya belum mencapai

di golongan IV, maka perlu

diselaraskan menjadi

golongan IV.a.

d. Kenaikan Golongan

Penghargaan, yaitu kenaikan

yang diberikan satu tingkat

berdasarkan keputusan

Majelis Sinode, karena

meninggal dalam tugas atau

mengalami kecelakaan dalam

tugas yang mengakibatkan

cacat tetap.

Pasal 7 Pasal 7 : Cukup jelas
Wewenang Keputusan Naik

Golongan

Pihak yang berwenang untuk
mengeluarkan Surat Keputusan
Kenaikan Golongan adalah Majelis
Sinode setelah mempertimbangkan

Hal. 301

usulan dari Majelis jemaat atau
pimpinan unit tempat kedudukan
bekerja.

Pasal 8 Pasal 8
Pangkat

1. Pangkat adalah status atau : Cukup jelas.
kedudukan yang menunjukkan Pasal 8:1 : Cukup jelas.
tingkat seorang pegawai dalam
rangkaian susunan kepegawaian : Cukup jelas
yang berhubungan erat dengan : Cukup jelas
golongan dan jabatan.
: Cukup jelas
2. Ketentuan mengenai jenjang
kepangkatan diatur di dalam Pasal 8:2
Peraturan Pelaksana Nomor 10
A.

Pasal 9 Pasal 9
Gaji dan Tunjangan

1. Gaji Pokok ditentukan Pasal 9:1
berdasarkan golongan, ruang dan
masa kerja.

2. Majelis Sinode melakukan Pasal 9:2
penyesuaian skala gaji pegawai
GPIB sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku di GPIB
dan dilaporkan untuk ditetapkan
dalam Persidangan Sinode
terdekat.

3. Gaji Pokok menjadi dasar Pasal 9:3
perhitungan untuk tunjangan-
tunjangan dan kerja lembur,

Hal. 302

kecuali tunjangan-tunjangan : Cukup jelas
yang dalam penetapannya sudah
dalam bentuk jumlah uang.
4. Tunjangan Istri/Suami, Anak, Pasal 9:4
Jabatan dan Fungsional serta
Tunjangan Kesejahteraan diatur
dalam Peraturan Pelaksana
Nomor 10 A.

Pasal 10 Pasal 10 : Cukup jelas
Badan Penyelenggara Jaminan Pasal 10:1 : Cukup jelas.
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pasal 10:2
Pasal 11
dan
BPJS Kesehatan

1. GPIB wajib mengikutsertakan
seluruh pegawai dalam program
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan yang dipersyaratkan
oleh undang-undang Negara RI.

2. Ketentuan tentang program
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan diatur dalam
Peraturan Pelaksana Nomor 10
A.

Pasal 11
Pastori

Hal. 303

Pasal 11:1 : Jemaat
1. Jemaat wajib menyediakan
memasang tanda
pastori /rumah jabatan dengan
perabotan yang layak bagi kepemilikan
Pendeta Organik GPIB yang
ditugaskan di jemaat tersebut. GPIB yang

2. Jika belum tersedia pastori, Pasal 11:2 dapat berupa
jemaat yang bersangkutan wajib
menyiapkan rumah yang layak, logo
dengan status sewa atau
kontrak, sebagai pastori. ditempatkan

3. Pegawai wajib menempati Pasal 11:3 sesuai dengan
pastori yang disediakan dan
tidak boleh diberikan situasi dan
kompensasi apapun apabila
tidak menempati pastori yang kondisi
disediakan.
lingkungan

setempat.

: Cukup jelas

: Apabila pegawai
tidak menempati
pastori yang
disediakan maka
terhadap yang
bersangkutan
tidak
diperbolehkan
untuk
mengontrak
rumah sendiri
sebagai pastori,
juga tidak boleh
mengontrakkan
pastori untuk
kepentingan
apapun.

Hal. 304

4. Biaya listrik, air, biaya telepon Pasal 11:4 : Cukup jelas
pastori yang digunakan untuk
dinas ditanggung oleh jemaat : Cukup jelas
yang bersangkutan.
: Bagi
5. Batasan pembayaran untuk hal- Pasal 11:5
hal tersebut pada butir 3 di atas fungsionaris MS
diatur dan ditetapkan oleh
Majelis Jemaat setempat. yang tidak

6. Khusus untuk fungsionaris Pasal 11:6 menempati
Majelis Sinode diatur oleh
Majelis Sinode. Pendeta rumah dinas,
fungsionaris Majelis Sinode
wajib menempati rumah dinas tidak akan
yang disediakan.
menerima
7. Penempatan pastori hanya
berlaku selama melaksanakan Pasal 11:7 fasilitas
jabatan dan harus dikembalikan
dengan baik kepada Majelis pembiayaan
Jemaat dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan setelah tanggal sebagaimana
mutasi/berakhir masa jabatan
dengan kondisi sesuai dengan dimaksud pada
daftar inventaris.
ayat 3.
Pasal 12
Santunan dan Bantuan Kematian Pasal 12 : Cukup jelas

Hal. 305

1. Biaya Pemakaman sepenuhnya Pasal 12:1 : Biaya
ditanggung oleh Majelis Pemakaman
Sinode/Majelis Jemaat. hanya berlaku di
propinsi dimana
2. Ketentuan tentang Santunan Pasal 12:2 ybs meninggal.

Kematian diatur dalam Peraturan : Cukup jelas

Pelaksana No 10 A sesuai dengan : Cukup jelas

Perundang-undangan yang : Cukup jelas

berlaku. : Cukup jelas

Pasal 13 Pasal 13 : Yang dimaksud
Program Pensiun dengan masa
kerja minimal 20
1. Setiap pegawai GPIB yang telah Pasal 13:1 tahun adalah
memenuhi persyaratan yang bagi pegawai
ditentukan berhak atas pensiun. Pendeta dengan
usia 55 tahun ke
2. Usia pensiun bagi pegawai Pasal 13:2 atas dan pegawai
Pendeta adalah 65 tahun dan bagi non Pendeta
pegawai non Pendeta adalah 58
tahun.

3. Pegawai yang sudah menjalani Pasal 13:3
masa kerja minimal 20 tahun
dapat mengajukan permohonan
Pensiun dini.

4. Persetujuan atau penolakan atas Pasal 13:4
permohonan tersebut pada butir
4 di atas diputuskan oleh Majelis
Sinode untuk pegawai Pendeta
dan pegawai Sinodal; dan
Majelis Jemaat untuk pegawai
non Pendeta di lingkup Jemaat.

Hal. 306

5. Manfaat pensiun peserta terdiri Pasal 13:5 dengan usia 48
atas : pensiun normal, pensiun tahun ke atas,
dipercepat, pensiun cacat dan : Cukup jelas
pensiun ditunda.
: Cukup jelas
6. Pengaturan pensiun janda dan Pasal 13:6
anak diatur dalam Peraturan
Dana Pensiun GPIB.

Pasal 14 Pasal 14
Dana Pensiun

1. Dana Pensiun adalah lembaga / Pasal 14:1 : sekalipun
badan hukum yang didirikan oleh didirikan oleh
GPIB untuk mengurus pensiun GPIB namun
pegawai GPIB. Dana Pensiun
juga adalah
2. Seluruh pegawai GPIB wajib badan hukum
mengikuti program Dana Pasal 14:2 yang tunduk
Pensiun. kepada
perundang-
3. Peraturan Operasional Dana undangan yang
Pensiun dibuat tersendiri oleh Pasal 14:3 berlaku.
Majelis Sinode untuk selanjutnya
: Kewajiban
peserta dan hak
peserta harus
dilaksanakan
baik oleh peserta
sendiri dan
Majelis Jemaat /
Majelis Sinode.

: Peraturan
operasional

Hal. 307

diajukan kepada Menteri dibuat dengan
Keuangan untuk penetapannya. memperhatikan
undang-undang
4. Sebagai Pendiri sekaligus yang berlaku
Pembina, Majelis Sinode GPIB Pasal 14:4 tentang dana
berwenang menyusun personalia pensiun.
yang duduk sebagai Pengawas : Cukup jelas
dan Pengurus Dana Pensiun.

Pasal 15 Pasal 15
Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja & Uang

Pisah

1. Dalam hal terjadi pemutusan Pasal 15:1 : Cukup jelas
hubungan kerja, pemberi kerja Pasal 15: 2 : Cukup jelas
diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang
penghargaan masa kerja dan
uang Pisah yang seharusnya
diterima.

2. Perhitungan uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja
dan uang pisah diatur lebih
lanjut dalam Peraturan
Pelaksana Nomor 10 A sesuai
dengan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 16 Pasal 16

Hal. 308

Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK)

Pasal 16:1 : Sesuai dengan
peraturan
1. Gereja dapat memutuskan perundang-
undangan yang
hubungan kerja terhadap berlaku.

Pegawai dengan alasan

Pegawai telah melakukan

kesalahan berat sebagai

berikut: Pasal 16:1.a : Cukup jelas

a) melakukan penipuan,

pencurian, atau

penggelapan barang

dan/atau uang milik

Gereja; Pasal 16:1.b : Cukup jelas
Pasal 16:1.c : Cukup jelas
b) memberikan keterangan

palsu atau yang

dipalsukan sehingga

merugikan Gereja;

c) mabuk, meminum

minuman keras yang

memabukkan, memakai

dan/atau mengedarkan

narkotika, psikotropika,

dan zat adiktif lainnya. Pasal 16:1.d : Cukup jelas
Pasal 16:1.e : Cukup jelas
d) melakukan perbuatan Pasal 16:1.f : Cukup jelas

asusila atau perjudian.

e) menyerang, menganiaya,

mengancam, atau

mengintimidasi teman

sekerja di lingkungan

kerja;

f) membujuk teman sekerja

untuk melakukan

perbuatan yang

Hal. 309

bertentangan dengan

peraturan perundang-

undangan;

g) dengan ceroboh atau

sengaja merusak atau

membiarkan dalam Pasal 16:1.g : Cukup jelas

keadaan bahaya barang Pasal 16:1.h : Cukup jelas
Pasal 16:1.i : Cukup jelas
milik Gereja yang Pasal 16:1.j : Cukup jelas
Pasal 16:2 : Cukup jelas
menimbulkan kerugian Pasal 16:2.a : Cukup jelas
Pasal 16:2.b : Cukup jelas
bagi Gereja;

h) dengan ceroboh atau

sengaja membiarkan

teman sekerja dalam

keadaan bahaya di tempat

kerja;

i) membongkar atau

membocorkan rahasia

Gereja yang seharusnya

dirahasiakan kecuali

untuk kepentingan negara;

atau

j) melakukan perbuatan

lainnya yang diancam

pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.

2. Kesalahan berat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) harus

didukung dengan bukti

sebagai berikut:

a) Pegawai tertangkap

tangan;

b) ada pengakuan dari

Pegawai yang

bersangkutan; atau

Hal. 310

c) bukti lain berupa laporan Pasal 16:2.c : Cukup jelas
kejadian yang dibuat oleh : Cukup jelas
pihak yang berwenang di
Gereja yang bersangkutan
dan didukung oleh
sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi.

3. Pegawai yang diputus hubungan Pasal 16:3
kerjanya berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat memperoleh uang
pisah sesuai dengan Peraturan
Pelaksana Nomor 10 A.

Pasal 17 Pasal 17
Jaminan Perumahan Hari Tua

(JPHT)

1. Setiap pegawai mempunyai hak Pasal 17:1 : JPHT bersifat
yang sama untuk menjadi peserta
JPHT. wajib bagi

pegawai baik

Pendeta maupun

non Pendeta.

2. Sumber dana untuk program Pasal 17:2 : Cukup jelas
JPHT ini adalah iuran peserta dan Pasal 17:3
iuran pemberi kerja. Pasal 17:4 : Cukup jelas

3. Besarnya iuran dan dana peran : Tidak boleh
serta adalah prosentase tertentu dipinjamkan
dari Gaji Pokok pegawai. atau digunakan
untuk keperluan
4. Dana yang terkumpul dikelola
secara terpisah dari aset GPIB
yang dikelola oleh lembaga yang
mempunyai otoritas.

Hal. 311

5. Pengelolaan dana JPHT Pasal 17:5 lain di luar
dilakukan oleh unit tertentu di Pasal 17:6 program JPHT
dalam Majelis Sinode : Cukup jelas

6. Besaran JPHT yang diterimakan : Cukup jelas
adalah sesuai dengan jumlah
iuran ditambah dengan hasil
pengembangan yang dilakukan
oleh Unit yang disebutkan dalam
butir 5 diatas.

Pasal 18 Pasal 18
Dana Apresiasi

1. Dana Apresiasi adalah dana yang

diberikan oleh jemaat / instansi Pasal 18:1 : Instansi lainnya
yang dimaksud
lainnya kepada Pendeta dalam adalah Pdt.
GPIB yang
bentuk tabungan untuk ditugaskan di
luar Jemaat /
mendukung kesejahteraan MS.

Pendeta dan keluarga. : Cukup jelas

2. Jumlah dan cara penggalangan : Dana apresiasi
dibukukan
dana apresiasi tersebut dalam
administrasi
diserahkan kepada jemaat yang Pasal 18:2 perbendaharaan
jemaat. Kartu
bersangkutan sesuai dengan ATM disimpan

kondisi dan kemampuan jemaat

tersebut.

3. Dana apresiasi disimpan di bank

atas nama Pendeta yang Pasal 18:3

bersangkutan dan buku tabungan

.

Hal. 312

4. Dalam hal Pendeta yang oleh Bendahara
dan tidak boleh
bersangkutan ditugaskan ke Pasal 18:4 dibuatkan
fasilitas “mobile
jemaat/instansi lainnya, maka dan internet
banking”.
buku tabungan tersebut : Cukup jelas

diserahkan kepada : Cukup jelas

jemaat/instansi berikutnya untuk : Bagi pendeta
yang ditugaskan
melanjutkannya. di lembaga lain
sebagai Pendeta
5. Buku tabungan diserahkan Pasal 18:5 Pelayanan
Umum (Pelum),
kepada Pendeta yang di mana gaji dan
tunjangannya
bersangkutan ketika terjadi dibayar oleh
lembaga
pemutusan hubungan kerja tersebut, dana
apresiasinya
6. Pendeta yang tidak ditugaskan di Pasal 18:6 dilaksanakan
oleh lembaga
jemaat dana apresiasinya diatur yang
bersangkutan.
dan dilaksanakan oleh Majelis
: Cukup jelas
Sinode.

7. Penempatan dana apresiasi dapat
disimpan di lembaga keuangan
lainnya yang memberikan nilai Pasal 18:7

Hal. 313

tambah dengan persetujuan
Majelis Sinode.

Cuti

Pasal 19 Pasal 19
Umum

1. Cuti adalah jangka waktu tertentu Pasal 19:1 : Perhitungan cuti
yang diberikan kepada pegawai adalah sesuai
untuk dipakai beristirahat dengan tanggal
memulihkan kondisi jasmani dan dan bulan
rohani. pengangkatan
sebagai pegawai
2. Untuk tujuan tersebut pegawai GPIB. Cuti
harus diambil
diberikan Tunjangan Cuti. Pasal 19:2 pada tahun yang
Pasal 19:3 bersangkutan
3. Masa Cuti khususnya Cuti Besar dan dinyatakan
hangus bila
seyogyanya dilaksanakan melewati tahun
tersebut.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

sekaligus tanpa terputus. Dalam

hal tertentu, untuk mencegah

kesenjangan jabatan dalam

pelayanan,pelaksanaannya dapat

diatur secara bertahap tetapi

semata-mata untuk kepentingan

GPIB.

Hal. 314

4. Untuk mencegah kesenjangan, Pasal 19:4 : Cukup jelas
Pasal 19:5 : Cukup jelas
GPIB dapat mengatur jadwal Cuti
Pasal 19:6 : Cukup jelas
Tahunan para pegawai. Pasal 19:7 : Cukup jelas

5. Pelaksanaan Cuti Besar Pendeta

yang dilakukan secara bertahap,

harus diselesaikan di

jemaat/instansi asal sebelum yang

bersangkutan bertugas di

jemaat/instansi berikutnya.

6. Seorang pegawai hanya berhak

atas satu jenis cuti dalam 1 tahun.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai

Cuti diatur dalam Peraturan

Pelaksana Nomor 10 A.

Peraturan Disiplin Pegawai GPIB

Pasal 20 Pasal 20
Pengertian

1. Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 20:1 : Cukup jelas
adalah peraturan yang mengatur Pasal 20:2 : Cukup jelas
kewajiban dan larangan serta Pasal 20:3 : Cukup jelas
sanksi apabila kewajiban tidak
ditaati atau larangan dilanggar
oleh pegawai.

2. Pelanggaran Disiplin adalah
setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja
yang bertentangan dengan
peraturan GPIB.

3. Hukuman Disiplin adalah
hukuman yang dijatuhkan kepada

Hal. 315

pegawai karena melanggar Pasal 20:4 : Cukup jelas
Peraturan Disiplin Pegawai. Pasal 20 : 5 : Cukup jelas
4. Tujuan GPIB mengambil
tindakan/hukuman disiplin ini
adalah untuk membina dan
mendidik pegawai.
5. Ketentuan mengenai Kewajiban,
Larangan, Tingkat Hukuman
Disiplin dan Jenis Hukuman
Disiplin diatur dalam Peraturan
Pelaksana Nomor 10 A.

Nomor Identitas Pegawai (NIP),
Pajak Penghasilan

Pasal 21 Pasal 21

Nomor Identitas Pegawai (NIP)

1. Majelis Sinode menetapkan Pasal 21:1 : Cukup jelas
Nomor Identitas Pegawai (NIP);
Pasal 21:2 : Cukup jelas
2. NIP sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, berfungsi sebagai nomor Pasal 21:2.a : Cukup jelas
identitas dalam hal : Pasal 21:2.b : Cukup jelas
a. Pembinaan; Pasal 21:2.c : Cukup jelas
b. Pelayanan gaji; Pasal 21:2.d : Cukup jelas
c. Pelayanan pensiun; Pasal 21:2.e : Cukup jelas
d. Pelayanan asuransi sosial; Pasal 21:2.f : Cukup jelas
e. Pelayanan tabungan; Pasal 21:2.g : Cukup jelas
f. JPHT;
g. Pengelolaan administrasi Pasal 21:2.h : Cukup jelas
pegawai, dan;
h. Pelayanan lain yang Pasal 21:3 : Cukup jelas
bermanfaat bagi pegawai.

Hal. 316

3. Berdasarkan NIP sebagaimana
dimaksud pada ayat 2, maka
semua pegawai harus memiliki
Kartu Identitas Pegawai (KIP)
yang diatur selanjutnya oleh
Majelis Sinode.

Pasal 22 Pasal 22
Pajak Penghasilan

1. Sesuai dengan perundang- Pasal 22:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
undangan, maka semua pegawai Pasal 22:2 : Cukup jelas
Pasal 22:3 : Cukup jelas
adalah Wajib Pajak yang Pasal 22:4
: Cukup jelas
dikenakan Pajak Penghasilan atas

semua penghasilan yang diterima

dari GPIB.

2. GPIB adalah Pemungut Pajak dan

menyetorkan pajak tersebut

secara kolektif ke Kas Negara.

3. Penyetoran tersebut pada butir 2

di atas dilakukan sekaligus untuk

satu tahun pada akhir tahun buku.

4. Bukti setoran atas nama masing-

masing pegawai harus diserahkan

kepada pegawai yang

bersangkutan.

Pasal 23 Pasal 23
Peraturan Pelaksana

1. Ketentuan pelaksanaan dari
Peraturan Nomor 10 tentang Pasal 23:1
Kepegawaian diatur di dalam

Hal. 317

Peraturan Pelaksana Nomor 10 Pasal 23:2 : Cukup jelas
A tentang Kepegawaian GPIB. Pasal 23:3 : Cukup jelas
2. Peraturan Pelaksana Nomor 10
A tentang Kepegawaian GPIB
harus disesuaikan paling lambat
2 (dua) tahun dengan mengacu
kepada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan
ditetapkan dalam Persidangan
Sinode terdekat.
3. Peraturan Pelaksana No 10 A
akan didaftarkan dan meminta
pengesahan dari Kemenaker RI.

Pasal 24 Pasal 24 : Cukup jelas
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 10 ini mulai Pasal 24: 1 : Cukup jelas
berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 24:2 : Cukup jelas

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pasal 24:3 : Cukup jelas
ini, maka semua ketentuan
mengenai Kepegawaian GPIB
yang bertentangan dengan
peraturan ini dinyatakan tidak
berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum
diatur oleh peraturan ini, maka
Majelis Sinode dapat menyusun
dan menetapkannya dalam Sidang
Majelis Sinode sepanjang tidak
bertentangan dengan Tata Gereja
yang berlaku dan melaporkannya
kepada Persidangan Sinode yang
terdekat.

Hal. 318

4. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 24:4 : Cukup jelas
dapat dilaksanakan di dalam dan
oleh Persidangan Sinode Raya Pasal 24:4a : Cukup jelas
bila: Pasal 24:4b : Cukup jelas
a. Diusulkan oleh lebih dari
2/3 jumlah Jemaat atau; Pasal 24:4c : Cukup jelas
b. Diusulkan oleh Majelis
Sinode setelah disetujui
oleh lebih dari 2/3 jumlah
Jemaat;
c. Usul-usul perubahan
disampaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun
sebelum Persidangan
Sinode Raya.

Hal. 319

PERATURAN NOMOR 11
TENTANG KANTOR

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1

Pengertian

Kantor dan Struktur Organisasi

1. Kantor GPIB adalah tempat Pasal 1:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
berlangsungnya kegiatan : Cukup Jelas

administrasi secara umum

baik di Majelis Sinode,

Musyawarah Pelayanan

(Mupel) maupun Jemaat yang

melakukan penyimpanan dan

pengolahan dokumen

(kearsipan surat-menyurat,

perjanjian, makalah dan

kepustakaan), penyimpanan

dan pengolahan data dan

informasi

2. Struktur Organisasi Kantor Pasal 1:2

adalah seperangkat sistem

dalam bentuk organisasi atau

mekanisme dari sejumlah

komponen dengan fungsi

masing-masing yang saling

menunjang sebagai suatu

kesatuan sistem, sebagai

sarana pendukung tri dharma

gereja. Pasal 1:3

3. Struktur Organisasi kantor

terdiri atas :

Hal. 320

a. Kepala Kantor; Pasal 1:3.a : Kepala Kantor
adalah seseorang
b. Biro; Pasal 1:3.b yang mengepalai
c. Seksi. Pasal 1:3.c dan mengelola
kantor, sesuai
kebutuhan

: Dibentuk sesuai
kebutuhan

: Dibentuk sesuai
kebutuhan

Pasal 2 Pasal 2
Fungsi

Fungsi Kantor adalah penunjang

pelaksanaan tugas para

fungsionaris pelayanan gereja baik

di lingkup Sinodal, Mupel maupun

Jemaat yang meliputi :

1. Pendataan; Pasal 2:1 : Cukup jelas
Pasal 2:2 : Cukup jelas
2. Sistematisasi informasi; Pasal 2:3 : Cukup jelas
Pasal 2:4 : Cukup jelas
3. Pengarsipan; Pasal 2:5 : Cukup jelas
Pasal 2:6 : Cukup jelas
4. Komunikasi; Pasal 2:7 : Cukup jelas

5. Perbendaharaan; Pasal 2:8 : Cukup jelas

6. Tata Usaha Umum; Pasal 3 : Cukup jelas

7. Perencanaan dan Pasal 3:1

pengembangan kegiatan;

8. Dan lain-lain sesuai

kebutuhan.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Hal. 321

1. Kantor Majelis Sinode Pasal 3:2 : Cukup jelas
Pasal 3:3 : Cukup jelas
berkedudukan di DKI Jakarta, Pasal 4

2. Kantor Musyawarah

Pelayanan berkedudukan di

wilayah Musyawarah

Pelayanan yang bersangkutan.

3. Kantor Majelis Jemaat

berkedudukan di wilayah

pelayanan Jemaat yang

bersangkutan.

Pasal 4 Pasal 4:1 : Diatur dalam
Perangkat Kantor
Pasal 4:1.a Peraturan
1. Kantor Majelis Sinode terdiri Pasal 4:1.b
atas: Pasal 4:1.c Pelaksanan
Pasal 4:1.d
a. Biro Umum; Pasal 4:2 Majelis Sinode.
b. Biro Keuangan;
c. Biro Kepegawaian; Pasal 4:2.a : Cukup jelas
d. Biro Hukum. Pasal 4:2.b
2. Kantor Badan Pelaksana Pasal 4:3 : Cukup jelas
Mupel terdiri atas:
Pasal 4:3.a : Cukup jelas
a. Bagian administrasi dan
keuangan; : Cukup jelas

b. Bagian lain-lain sesuai : Diatur dalam
dengan kebutuhan.
Peraturan
3. Kantor Majelis Jemaat terdiri
atas; Pelaksanan

a. Bagian Administrasi; MUPEL

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Diatur dalam

Peraturan

Pelaksanan jemaat

setempat

: Cukup jelas

Hal. 322

b. Bagian Perbendaharaan; Pasal 4:3.b : Selaraskan dengan
Pasal 4:3.c
c. Bagian Umum dan sarana peraturan
peribadahan.
perbendaharaan

: Yang dimaksudkan

adalah perangkat

dan peralatan yang

dibutuhkan untuk

melaksanakan

peribadahan

misalnya: roti dan

anggur perjamuan

kudus, kain

mimbar, dsb.

Pasal 5 Pasal 5
Kepala Kantor

1. Pengangkatan : Pasal 5:1 : Sedapat mungkin
Kepala Kantor diangkat oleh
Majelis Sinode, Majelis Kepala kantor
Jemaat atau Badan Pelaksana
Mupel. diangkat dari

pegawai yang ada

di kantor MS atau

kantor MJ.

2. Tugas-tugas : Pasal 5:2 : Cukup jelas

a. Mengatur, mengarahkan Pasal 5:2.a : Pegawai non

dan mengawasi pendeta

pelaksanaan kerja dari

seluruh pegawai;

b. Menegakkan disiplin kerja Pasal 5:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
seluruh pegawai;

c. Melakukan koordinasi Pasal 5:2.c

dengan pimpinan dalam

hal penjabaran tugas

sesuai dengan peraturan.

Hal. 323

3. Wewenang : Pasal 5:3 : Cukup jelas
Pasal 5:3.a : Cukup jelas
a. Menilai prestasi kerja Pasal 5:3.b : Cukup jelas
Pasal 5:3.c : Cukup jelas
pegawai; Pasal 5:3.d : Cukup jelas
Pasal 5:3.e : Cukup jelas
b. Menegur dan Pasal 5:4 : Cukup jelas

memperingatkan pegawai Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 6:1
yang lalai dan tidak

disiplin;

c. Mengusulkan tindakan

disiplin terhadap pegawai

yang melanggar peraturan;

d. Mengusulkan

penghargaan terhadap

pegawai yang berprestasi;

e. Memberikan otorisasi

penggunaan kas kecil

untuk keperluan kantor

yang bersifat insidentil.

4. Tanggung Jawab :

Kepala Kantor bertanggung-

jawab atas semua pelaksanaan

tugas dan wewenangnya

kepada Pimpinan di masing-

masing lingkup kerja melalui

Sekretaris Umum MS /

Sekretaris MJ/Sekretaris BP

Mupel.

Pasal 6
Tata Kerja dan Tata Laksana

1. Tata kerja dan tata laksana
diatur dalam peraturan
pelaksanaan di masing-masing
lingkup kerja;

Hal. 324

2. Peraturan pelaksanaan pada Pasal 6:2 : Peminjaman
dokumen/arsip
ayat (1) sekurang-kurangnya diberikan
sehubungan
meliputi: surat masuk dan surat dengan
pembuktian
keluar, peminjaman dokumen/ pengadilan.

arsip, pemakaian ruangan,

pemakaian/ peminjaman harta di

milik bergerak dengan

persetujuan pimpinan,

penerimaan dan pelayanan

Tamu dan lain-lain.

Pasal 7 Pasal 7
Ketentuan Penutup

1. Peraturan Nomor 11 ini mulai

berlaku sejak tanggal Pasal 7:1 : Cukup jelas
Pasal 7:2 : Cukup jelas
ditetapkan. Pasal 7:3
: Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya Pasal 7:4

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Kantor

yang bertentangan dengan

peraturan ini dinyatakan tidak

berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

: Cukup jelas

Hal. 325

4. Perubahan Peraturan ini hanya

dapat dilaksanakan di dalam

dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila : Pasal 7:4.a : Cukup jelas
Pasal 7:4.b : Cukup jelas
a. Diusulkan oleh lebih dari
Pasal 7:4.c : Cukup jelas
2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui oleh

lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 326

PERATURAN NOMOR 12
TENTANG

BADAN HUKUM / BADAN USAHA / UNIT KERJA GPIB

MEMORI PENJELASAN

Ketentuan Umum

Pasal 1 Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud

dengan:

1. Badan Hukum milik GPIB

adalah Badan yang didirikan

oleh GPIB sesuai Tata Gereja

GPIB dan ketentuan Pasal 1:1 : Cukup jelas
Pasal 1:2 : Cukup jelas
perundang-undangan yang

berlaku baik yang berorientasi

profit maupun non profit yang

merupakan Unit misioner di

lingkup sinodal ;

2. Yayasan adalah Badan Hukum

GPIB, yang merupakan unit

misioner yang didirikan oleh

GPIB sesuai Tata Gereja, baik

di lingkup Sinodal maupun

Jemaat, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dengan maksud

untuk mencapai tujuan di

bidang sosial, keagamaan dan

kemanusiaan dengan

berlandaskan panggilan dan

Hal. 327

pengutusan-Nya, demi peran

GPIB menghadirkan damai

sejahtera Allah bagi seluruh

ciptaan-Nya;

3. Dana Pensiun adalah Badan

Hukum GPIB yang didirikan

oleh GPIB untuk mengelola Pasal 1:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dana pensiun pegawai GPIB;
: Cukup jelas
4. Unit Kerja adalah badan

pelaksana yang merupakan

perangkat dari Majelis Sinode Pasal 1:4

sebagai alat pelayanan,

pembinaan, dan

pengembangan, yang

melaksanakan kegiatan yang

menunjang dan memperlancar

tugas pekerjaan Majelis Sinode;

5. Badan Usaha Milik Gereja

adalah Badan Hukum milik

GPIB yang didirikan oleh GPIB

yang merupakan unit misioner, Pasal 1:5

yang menjalankan kegiatan

usaha profesional berorientasi

keuntungan yang tidak

bertentangan dengan semangat

kristiani dan bermanfaat

sebagai sarana pendukung yang

menunjang dan menumbuh

kembangkan kemandirian serta

menghadirkan damai sejahtera

di tengah persekutuan &

masyarakat Indonesia sesuai

visi dan misi GPIB;

Hal. 328

6. Usaha adalah semua kegiatan Pasal 1:6 : Cukup jelas
: Cukup jelas
yang tidak bertentangan dengan

Tata Gereja GPIB, ketentuan

GPIB serta peraturan

perundang-undangan yang

berlaku, yang untuk tanggung

jawab administrasi

keuangannya di Majelis

Sinode/Majelis Jemaat

diberlakukan sistem sentralisasi

administratif;

7. Ex officio adalah orang yang Pasal 1:7

karena jabatannya diposisikan

untuk jabatan lain tanpa perlu

pengangkatan atau penetapan

(by right of office).

Pasal 2 Pasal 2
Struktur dan Personalia

1. Struktur dan personalia

kepengurusan Badan Hukum, Pasal 2:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Unit Kerja dan Badan Usaha : Cukup jelas

ditentukan dan diangkat oleh

Majelis Sinode sesuai

ketentuan Tata Gereja dan

ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Pasal 2:2.a

2. a. Personalia organ-organ

Yayasan di lingkup Sinodal

ditetapkan dan diangkat

oleh Pembina (MS)

berdasarkan keputusan

rapat Pembina setelah Pasal 2:2.b

Hal. 329

disetujui oleh Sidang
Majelis Sinode.
b. Personalia organ-organ
Yayasan di lingkup Jemaat
ditetapkan dan diangkat
oleh Pembina (MJ) setelah
disetujui oleh Sidang
Majelis Jemaat.

Yayasan

Pasal 3 Pasal 3
Pendirian Yayasan

1. Pada lingkup Sinodal: Pasal 3:1 : Cukup jelas
: Pendirian Yayasan
a. Yayasan didirikan oleh Pasal 3:1.a
harus berdasarkan
GPIB dan dilaksanakan keputusan
Persidangan
sesuai dengan Tata Gereja Sinode Tahunan
: Cukup jelas
dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Pasal 3:1.b

b. Anggaran Dasar Yayasan : Dokumen-
disusun oleh kelompok Pasal 3:1.c dokumen
kerja yang dibentuk oleh mengenai
Majelis Sinode dan berakhirnya masa
naskahnya disetujui Sidang jabatan
Majelis Sinode; Fungsionaris
Majelis Sinode
c. Personalia Badan Pembina ditandatangani
dan Badan Pengawas pada saat
dijabat secara ex-officio

Hal. 330

oleh fungsionaris Majelis berakhirnya
Sinode Persidangan
Sinode Raya, dan
2. Pada lingkup Jemaat: Pasal 3:2 disiapkan oleh
Yayasan lingkup
Sesuai dengan kebutuhan dan Sinodal.
: Cukup jelas
situasi jemaat, Yayasan pada
: Cukup jelas
lingkup Jemaat dapat berupa : : Cukup jelas

a. (1). Cabang dari yayasan Pasal 3:2.a.1 : Cukup jelas

yang didirikan pada : Cukup jelas

lingkup Sinodal;

(2). Cabang Yayasan Pasal 3:2.a.2

dibentuk dan diangkat

oleh Pengurus

Yayasan atas usul

Majelis Jemaat di

lingkup Jemaat

dengan struktur

kepengurusan,

kewenangan dan

kewajiban (yang

dimuat lengkap dalam

Akta Pembentukan

Cabang.)

(3). Personalia Badan Pasal 3:2.a.3

Pembina dan Badan

Pengawas dijabat

secara ex-officio oleh

fungsionaris PHMJ. Pasal 3:2.b

b. Yayasan tidak dapat

didirikan di lingkup jemaat

kecuali ada manfaat untuk

Hal. 331

pelayanan gereja dan

mendapat persetujuan dari

Sidang Majelis Sinode dan

mendapatkan Surat Kuasa

dari Majelis Sinode.

c. Personalia Badan Pembina

dan Badan Pengawas

Yayasan Lingkup Jemaat

yang bukan merupakan Pasal 3:2.c : Cukup jelas
: Cukup jelas.
cabang dari Yayasan : Cukup jelas

Lingkup Sinodal

ditetapkan oleh Sidang

Majelis Jemaat dan dijabat

secara ex- officio oleh

fungsionaris Pelaksana

Harian Majelis Jemaat

(PHMJ).

3. a. Masa tugas Badan Pembina Pasal 3:3.a

dan Badan Pengawas

Yayasan di lingkup Sinodal

dan Jemaat demi hukum

berakhir dengan

berakhirnya masa tugasnya

selaku fungsionaris Majelis

Sinode/Majelis Jemaat atau

selaku Pendeta / Ketua

Majelis Jemaat.

b. Pejabat Badan Pembina Pasal 3:3.b

Yayasan Lingkup Jemaat

(yang bukan merupakan

cabang Yayasan Lingkup

Sinodal), melakukan Rapat

Badan Pembina untuk

memutuskan mengangkat

Hal. 332

personalia Badan Pembina,

selambat- lambatnya

1(satu) minggu setelah

keputusan Sidang Majelis

Jemaat tentang Susunan

PHMJ baru serta susunan

Pembina dan pengawas

yayasan.

c. Keputusan pengangkatan

tersebut berlaku mulai

tanggal SK Majelis Sinode Pasal 3:3.c : Cukup jelas
: Cukup jelas
tentang susunan PHMJ

baru.

d. Badan Pembina selambat

lambatnya 1(satu) minggu Pasal 3:3.d

setelah alih tugas jabatan,

segera melakukan

perubahan pada Anggaran

Dasar Yayasan guna

penyesuaian susunan

Pejabat Pembina dan

Pengawas Yayasan sesuai

dengan Surat Keputusan

Majelis Sinode mengenai

PHMJ baru.

Pasal 4 Pasal 4
Kegiatan

1. Semua Kegiatan yang : Cukup jelas
dilakukan oleh Yayasan harus Pasal 4:1
sesuai dengan Tata Gereja
GPIB dan ketentuan

Hal. 333

perundang-undangan yang : Cukup jelas
berlaku; : Cukup jelas
2. Semua Yayasan GPIB dapat
melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 4:2
dengan tujuan pembentukan
Yayasan dalam bidang sosial,
agama dan kemanusiaan;
3. Pembentukan yayasan GPIB
dimaksudkan sebagai sarana Pasal 4:3
gereja dalam mengelola
bidang-bidang tertentu yang
bersentuhan langsung dengan
masyarakat.

Pasal 5 Pasal 5
Pembina

1. Pembina yang terdiri dari lebih Pasal 5:1 : Cukup jelas

dari 1 (satu) 1 orang anggota : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pembina merupakan dewan,

yang dalam menjalankan tugas

Badan Pembina setiap anggota

Pembina tidak dapat bertindak

sendiri-sendiri, kecuali

berdasarkan keputusan Rapat

Pembina.

2. Pembina mempunyai

kewenangan :

a. Mengangkat dan Pasal 5:2

memberhentikan Pembina, Pasal 5:2.a

Pengurus dan Pengawas

Yayasan setelah disetujui

oleh Sidang Majelis Sinode

/Sidang Majelis Jemaat

Hal. 334

untuk Yayasan di lingkup

jemaat.

b. Menetapkan kebijakan Pasal 5:2.b : Cukup jelas

umum Yayasan : Cukup jelas
: Cukup jelas
berdasarkan Tata Gereja
: Cukup jelas
GPIB, PKUPPG GPIB dan

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku.

c. Mensahkan Laporan

Kegiatan operasional Pasal 5:2.c

Tahunan Yayasan serta

Laporan Keuangan

Tahunan Yayasan.

d. Mensahkan Rencana Pasal 5:2.d

Program Kerja dan

Anggaran yang disetujui

Sidang Majelis Sinode /

Sidang Majelis Jemaat,

untuk dibawa ke

Persidangan Sinode

Tahunan untuk diputuskan.

e. Penetapan keputusan Pasal 5:2.e

mengenai penggabungan

atau pembubaran Yayasan.

Pasal 6 Pasal 6
Rapat Pembina

1. Rapat Tahunan Pembina wajib Pasal 6:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
diselenggarakan tiap tahun,

paling lambat 6 (enam) bulan

setelah tahun buku yayasan

berakhir. Pasal 6:2

Hal. 335

2. Dalam Rapat Tahunan

Badan Pembina: Pasal 6:2.a.1 : Cukup jelas

a. 1. Pengurus mengajukan

Laporan Kegiatan dan

Laporan Keuangan

Tahunan sebagaimana

dimaksud dalam

Anggaran Dasar Yayasan

untuk mendapat

pengesahan Rapat

Pembina.

2. Laporan tahunan Pasal 6:2.a.2 : Cukup jelas

Yayasan memuat

sekurang-kurangnya:

a. Laporan Kegiatan

operasional Yayasan Pasal 6:2.a.2.a : Cukup jelas

selama tahun buku lalu;

b. Laporan Keuangan

yang terdiri atas: Pasal 6:2.a.2.b : Cukup jelas

- Laporan posisi

keuangan akhir

periode.

- Laporan Arus

Kas. Laporan

Aktivitas

Keuangan; dan

- Catatan Atas

Laporan

Keuangan.

c. Memuat transaksi Pasal 6:2 a.2.c : Cukup jelas

yang dibuat

Pengurus Yayasan

dengan pihak lain,

yang menimbulkan

Hal. 336

hak dan kewajiban

bagi Yayasan.

b. Pembina melakukan

evaluasi tentang kekayaan,

hak dan kewajiban

Yayasan; Pasal 6:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
c. Pembina mengesahkan

Rencana Program Kerja

dan Anggaran Tahunan Pasal 6:2.c

Yayasan setelah disetujui

Sidang Majelis

Sinode/Sidang Majelis

Jemaat.

Pasal 7 Pasal 7

Tugas, Wewenang dan Larangan

bagi Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab Pasal 7:1 : Cukup jelas
penuh atas kepengurusan
yayasan dan melaksanakannya : Cukup jelas
sesuai dengan Anggaran Dasar : Cukup jelas
Yayasan, Tata Gereja GPIB dan
ketentuan yang berlaku;

2. Pengurus wajib menyusun
program kerja dan anggaran
tahunan yayasan untuk Pasal 7:2
disahkan Pembina setelah
disetujui oleh Sidang Majelis
Sinode;

3. Pengurus wajib memberikan Pasal 7:3
penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh
Pengawas;

Hal. 337

4. Masing-masing Pengurus wajib

menjalankan tugasnya dengan Pasal 7:4 : Cukup jelas

itikad baik dan penuh tanggung : Cukup jelas
: Cukup jelas
jawab untuk kepentingan dan : Cukup jelas
: Cukup jelas
tujuan yayasan dan

melaksanakannya berdasarkan

asas umum tata kelola yang

baik dengan mengindahkan

Anggaran Dasar dan Tata

Gereja serta peraturan

perundang-undangan yang

berlaku;

5. Pengurus berhak menjalankan

segala tindakan kepengurusan, Pasal 7:5

tetapi dengan pembatasan

terhadap hal-hal sebagai

berikut:

a. Mendirikan usaha baru atau Pasal 7:5.a

melakukan penyertaan

dalam berbagai bentuk

usaha;

b. Mengadakan perjanjian

dengan organisasi yang

terafiliasi dengan pihak

lain. Pasal 7:5.b

c. Maka sehubungan dengan

butir a dan b diatas

Pengurus wajib Pasal 7:5.c

memperoleh persetujuan

dan pengesahan terlebih

dahulu dari Rapat Badan

Pembina setelah disetujui

oleh Sidang Majelis

Hal. 338

Sinode/Sidang Majelis

Jemaat.

6. Pengurus dapat mengangkat

dan memberhentikan Pimpinan

Badan Pelaksana Kegiatan

yayasan dan memberikan Pasal 7:6 : Cukup jelas

kepadanya kekuasaan yang : Persetujuan
Pembina hanya
diatur dalam surat kuasa dengan dapat dilakukan
setelah ditetapkan
persetujuan tertulis Badan oleh Persidangan
Sinode.
Pembina dan dilaksanakan
: Cukup jelas
berdasarkan keputusan Sidang

Majelis Sinode;

7. Pengurus dilarang melepaskan/

Menjaminkan/menggadaikan Pasal 7:7

baik barang bergerak maupun

barang tidak bergerak tanpa

persetujuan Pembina

berdasarkan persetujuan

Persidangan Sinode;

8. Pengurus dilarang mengadakan Pasal 7:8

perjanjian dengan pihak lain

tanpa persetujuan Pembina.

Pasal 8 Pasal 8

Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Pengawasan dalam yayasan Pasal 8:1 : Cukup jelas
Pasal 8:2.a : Cukup jelas
GPIB dilakukan oleh Pengawas

sesuai dengan Tata Dasar GPIB

dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

2. a. Pengawas setiap waktu

berhak memberhentikan

sementara seorang

Hal. 339

Pengurus apabila yang

bersangkutan selama

menjalankan tugas

melakukan kegiatan yang

oleh Pengawas dianggap

merugikan yayasan;

b. Pemberhentian sementara

dilaksanakan sesuai Pasal 8:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
dengan ketentuan : Cukup jelas

Anggaran Dasar. : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. Pengawas berwenang: Pasal 8:3 : Cukup jelas

a. Memasuki bangunan, Pasal 8:3.a : Cukup jelas

halaman, atau tempat lain

yang dipergunakan

yayasan;

b. Memeriksa dokumen; Pasal 8:3.b

c. Memeriksa pembukuan dan Pasal 8:3.c

mencocokkannya dengan

buku kas;

d. Mengetahui segala tindakan Pasal 8:3.d

yang telah dijalankan oleh

Pengurus;

e. Memberi peringatan kepada

Pengurus. Pasal 8:3.e

Pasal 9 Pasal 9
Kekayaan

1. Kekayaan yayasan Pasal 9:1 : Cukup jelas

dipergunakan untuk mencapai

maksud dan tujuan serta

kegiatan yayasan sebagaimana

dimaksud Pasal 3.

Hal. 340

2. Semua kekayaan yayasan harus : Cukup jelas
dipergunakan untuk mencapai Pasal 9:2
maksud dan tujuan yayasan, : Cukup jelas
tidak ada bagian dari kekayaan : Cukup jelas
yayasan atau hasil kegiatan : Cukup jelas
yayasan yang boleh digunakan
untuk keuntungan atau
dibagikan kepada para
Pembina, Pengurus dan
pengawas.

Pasal 10 Pasal 10
Aset Yayasan

1. Harta milik GPIB yang
digunakan dan dikelola oleh Pasal 10:1
Yayasan untuk melaksanakan
kegiatannya wajib dibuat
dokumen perjanjian dengan
jangka waktu tertentu.

2. Yayasan wajib menggunakan Pasal 10:2
harta milik GPIB yang
dikelolanya untuk menjalankan
visi dan misi GPIB, sesuai Tata
Gereja GPIB dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Dana Pensiun

Pasal 11 Pasal 11
Pendirian Dana Pensiun

Hal. 341

Dana Pensiun adalah Badan
Hukum yang didirikan oleh GPIB
sebagai pemberi kerja dan diatur
dalam Peraturan tersendiri sesuai
dengan undang-undang yang
berlaku.

Pasal 12 Pasal 12
Tugas

1. Tugas Dana Pensiun GPIB

adalah merancang dan Pasal 12:1 : Cukup jelas

melaksanakan secara : Cukup jelas
: Cukup jelas
profesional pola/sistem Dana : Cukup jelas

Pensiun bagi Pendeta/Pegawai

GPIB sejak awal menjadi

peserta Dana Pensiun, dengan

cara membayar iuran pensiun

sesuai dengan tanggung jawab

masing-masing.

2. Dana Pensiun GPIB

menggunakan Program Pensiun

Iuran Pasti. Pasal 12:2

3. Rincian tugas-tugas dana

pensiun GPIB tertuang dalam

Peraturan Dana Pensiun GPIB Pasal 12:3

Pasal 13 Pasal 13
Pemeriksaan Dana Pensiun

Majelis Sinode sebagai Pendiri dan
Pengawas Dana Pensiun dapat
menugaskan BPPG untuk
melakukan pemeriksaan internal

Hal. 342

secara berkala terhadap Dana
Pensiun.

Unit Kerja

Pasal 14 Pasal 14 : Cukup jelas
Tempat Kedudukan
: Cukup jelas
Unit Kerja GPIB berkedudukan di
tempat kedudukan Majelis Sinode. : Disediakan sistem
keuangan online
Pasal 15 Pasal 15 antara Unit Kerja
Wewenang Unit Kerja dengan MS GPIB
c.q Bendahara.
Wewenang Unit Kerja GPIB adalah
mengatur pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Unit Kerja GPIB
sendiri, sesuai dengan arahan serta
kebijakan Majelis Sinode.

Pasal 16 Pasal 16
Struktur dan Tata Kerja

1. Struktur

Unit Kerja GPIB dipimpin oleh

seorang Direktur dan dibantu Pasal 16:1

oleh seorang wakil, seorang

Sekretaris dan seorang

Bendahara, serta diawasi oleh

Pengawas yang ditugaskan oleh

Majelis Sinode c.q.

Departemen yang bersangkutan

yang ditempatkan di Unit Kerja

GPIB.

Hal. 343

2. Tata Kerja Pasal 16:2 : Cukup jelas

Konsep produk-produk Unit

Kerja dilaksanakan oleh tim

Unit Kerja yang selanjutnya

diperiksa oleh Pengawas yang

ditugaskan oleh Majelis Sinode

c.q. Departemen yang

bersangkutan.

Pasal 17 Pasal 17 : Anggota
Pengurus
Fungsionaris

Majelis Sinode

Pengurus Unit Kerja ditetapkan dan tidak dapat
diangkat oleh Majelis Sinode sesuai
dengan ketentuan Tata Gereja. merangkap

sebagai anggota

Pengurus atau

Pengawas dalam

Unit Kerja.

Pasal 18 Pasal 18
Pengelolaan dan Pemeriksaan

Keuangan

1. Pengelolaan keuangan Unit Pasal 18:1 : Cukup jelas

Kerja GPIB dilakukan secara

terbuka antara unit kerja dengan

Majelis Sinode GPIB c.q

Bendahara.

2. Unit Kerja GPIB diwajibkan

menyampaikan Laporan

Keuangan kepada Majelis Pasal 18.2 : Yang
dimaksudkan
Sinode secara berkala, sesuai dengan berkala
adalah triwulanan.
dengan sistem sentralisasi

administrasi keuangan.

Hal. 344

3. Pemeriksaan atas pengelolaan Pasal 18:3 : Cukup jelas
keuangan Unit Kerja dilakukan : Cukup jelas
secara berkala oleh BPPG.
: Cukup jelas
4. Sekali dalam 1 (satu) tahun Pasal 18:4 : Cukup jelas
dilakukan pemeriksaan atas
pengelolaan unit kerja oleh : Cukup jelas
auditor independen. : Cukup jelas

Pasal 19 Pasal 19
Hubungan dengan Unit Kerja

Lainnya

1. Hubungan Unit Kerja GPIB
dengan unit kerja lainnya yang
berada dalam lingkungan Pasal 19:1
Majelis Sinode GPIB dilakukan
secara koordinatif.

2. Hubungan kerja sama Unit
Kerja GPIB dengan pihak yang Pasal 19:2
berada di luar Majelis Sinode
GPIB dilakukan melalui
Majelis Sinode GPIB atau
dengan kuasa tertulis dari
Majelis Sinode GPIB.

Badan Usaha Milik Gereja Pasal 20
(BUMG)

Pasal 20
Pendirian

1. Badan Usaha Milik Gereja
didirikan oleh GPIB dan/atau Pasal 20:1
Yayasan Milik GPIB yang

Hal. 345

seluruh sahamnya adalah milik

Yayasan GPIB.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Pasal 20:2 : Cukup jelas

Rumah Tangga Badan Usaha

Milik Gereja disusun oleh

kelompok kerja yang dibentuk

oleh Majelis Sinode dan harus

mendapat persetujuan Sidang

Majelis Sinode;

3. Direksi dan Dewan Komisaris

ditentukan sesuai keputusan

Sidang Majelis Sinode. Pasal 20:3 : Tidak boleh

4. Fungsionaris Majelis Sinode rangkap jabatan

tidak boleh menjabat sebagai Pasal 20:4 : Personalia Direksi

Direksi atau Dewan Komisaris. dan Dewan

Komisaris BUMG

ditetapkan oleh

Sinode

berdasarkan

kualifikasi dan

kompetensi yang

disesuaikan

dengan jenis

kegiatan dan atau

usaha dari BUMG

terkait

Pasal 21 Pasal 21 : Salah satu
Tugas dan Fungsi

kegiatan usaha

yang dimaksud

adalah

pemanfaatan harta

milik GPIB

dengan

Hal. 346

1. Badan Usaha Milik Gereja mekanisme yang
sudah diatur pada
bertugas menjalankan fungsi Pasal 21:1 Peraturan Nomor
6.
dan peran BUMG untuk : Cukup jelas

menunjang kegiatan gereja, : Cukup jelas

dalam rangka : Cukup jelas
: Cukup jelas
menumbuh kembangkan
: Cukup jelas
kemandirian ekonomi gereja.

2. Tugas dan fungsi BUMG Pasal 21:2

adalah merancang dan

melaksanakan kegiatan usaha

secara profesional demi

menunjang dan menumbuh-

kembangkan kemandirian

ekonomi gereja.

Pasal 22

Ketentuan Penutup Pasal 22

1. Peraturan Nomor 12 ini mulai

berlaku sejak tanggal Pasal 22:1

ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Pasal 22:2

Peraturan ini, maka semua

ketentuan mengenai Badan

Hukum/Badan Usaha/Unit

Kerja yang bertentangan

dengan peraturan ini

dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum Pasal 22:3

diatur oleh peraturan ini, maka

Majelis Sinode dapat menyusun

dan menetapkannya dalam

Hal. 347

Sidang Majelis Sinode

sepanjang tidak bertentangan

dengan Tata Gereja yang

berlaku dan melaporkannya

kepada Persidangan Sinode

yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 22:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dapat dilaksanakan di dalam : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan oleh Persidangan Sinode

Raya bila Pasal 22:4.a

a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau; Pasal 22:4.b

b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui

oleh lebih dari 2/3 jumlah Pasal 22:4.c

Jemaat ;

c. Usul-usul perubahan

disampaikan selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun

sebelum Persidangan

Sinode Raya.

Hal. 348

PERATURAN NOMOR 13
TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN MAJELIS SINODE

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1 : Cukup jelas
Pengertian

Badan Pertimbangan Majelis Sinode
disingkat BPMS adalah suatu badan
yang dibentuk oleh Majelis Sinode
sebagai mitra kerja Majelis Sinode
dalam melaksanakan panggilan dan
pengutusan Gereja.

Pasal 2 Pasal 2 : Cukup jelas
Perekrutan

Perekrutan fungsionaris BPMS Pasal 2:1 : Cukup jelas
dilakukan oleh Majelis Sinode Pasal 2 : 2
berdasarkan ketentuan sebagai : Bidang yang
berikut:
1. Memenuhi syarat sebagaimana

berlaku pada pemilihan Diaken
dan Penatua GPIB.
2. Memiliki keahlian dan
pengalaman di bidangnya.

dimaksud adalah

bidang yang

menyangkut

gereja dan

3. Mendapat rekomendasi dari masyarakat

Majelis Jemaat setempat. Pasal 2:3 : Cukup jelas

Hal. 349

4. Tidak merangkap jabatan sebagai Pasal 2:4 : Cukup jelas
Pelaksana Harian Majelis Jemaat : Cukup jelas
dan Badan Pelaksana : Cukup jelas
Musyawarah Pelayanan.
: Cukup jelas
Pasal 3 Pasal 3 : Cukup jelas
Tugas dan Wewenang
: Cukup jelas
1. Tugas dan Wewenang BPMS

adalah memberi pertimbangan Pasal 3:1

kepada Majelis Sinode di bidang

persekutuan, pelayanan,

kesaksian, kepejabatan, dan hal-

hal yang berkaitan dengan

gereja dan masyarakat

2. Badan Pertimbangan Majelis

Sinode melakukan rapat dengan Pasal 3:2

Majelis Sinode paling sedikit 4

(empat) kali dalam setahun.

Pasal 4 Pasal 4
Tanggung Jawab

BPMS bertanggungjawab pada
Majelis Sinode sesuai dengan tugas
yang diberikan dan dipercayakan
kepadanya.

Pasal 5 Pasal 5
Keanggotaan

Personalia BPMS terdiri atas
beberapa orang yang berasal dari
berbagai disiplin ilmu dan keahlian.

Hal. 350