Tata Gereja GPIB

Warga Gereja secara teratur

dan berkesinambungan;

b. Membina dalam rangka Pasal 3:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
menjaga kemurnian ajaran : Cukup jelas
: Cukup jelas
berdasarkan Alkitab,
: Program Kerja dan
Pengakuan Iman dan Anggaran GPIB

Pemahaman Iman dalam

semangat pembaharuan;

c. Mengarahkan dan Pasal 3:2.c

memberikan pokok-pokok

pikiran secara optimal dan

berhasilguna dalam upaya

pemecahan masalah yang

dihadapi Jemaat dan para

Presbiter GPIB;

d. Menjalankan dan Pasal 3:2.d

mengembangkan organisasi

GPIB sesuai dengan sistem

Presbiterial Sinodal;

e. Memikirkan, merencanakan Pasal 3:2.e

dan menyusun Pokok-

pokok Kebijakan Umum

Panggilan dan Pengutusan

Gereja (PKUPPG) dan

Pokok-Pokok Kegiatan 5

(Lima) Tahunan berikutnya

untuk diajukan dan

ditetapkan oleh Persidangan

Sinode, yang disampaikan

bersama-sama dengan

pertanggungjawaban

Majelis Sinode;

f. Menjabarkan dan menyusun Pasal 3:2.f

Program Kerja dan

Hal. 101

Anggaran Penerimaan dan dibuat setiap tahun
dimulai (1 April
Pengeluaran tahunan tahun berjalan
sampai 31 Maret
Sinodal berdasarkan Pokok- tahun berikut)

pokok Kebijakan Umum : Yang dimaksud
dengan secara
Panggilan dan Pengutusan berkala adalah
setiap 3 (tiga)
Gereja (PKUPPG) dan bulan sekali.

Pokok-pokok Kegiatan 5 : Khusus tentang
pelepasan hak atas
(Lima) Tahunan untuk aset GPIB harus
melalui
diajukan dan ditetapkan Persidangan
Sinode.
dalam Persidangan Sinode

Tahunan;

g. Menyampaikan informasi

kegiatan Program dan Pasal 3:2.g

Keuangan Majelis Sinode

kepada Majelis Jemaat dan

menerima laporan tentang

pelaksanaan tugas termasuk

keuangan dari Majelis

Jemaat secara berkala setiap

tahun;

h. Memberdayakan dan Pasal 3:2.h

menggali sumber-sumber

daya gereja dan mengelola

harta milik GPIB sesuai

peraturan yang berlaku.

Pasal 4 Pasal 4
Wewenang dan Tanggung

Jawab

1. Dalam menjalankan tugasnya Pasal 4:1 : Cukup jelas
Majelis Sinode mempunyai
wewenang sebagai berikut:

Hal. 102

a. Menetapkan Pasal 4:1.a : Pelaksanaannya

pengangkatan, penugasan, diatur dalam

pengalihtugasan dan Peraturan No. 1, 4

pemberhentian Diaken, dan 10.

Penatua, Pendeta atau

pegawai GPIB. Pasal 4:1.b : Penahbisan adalah

b. Menetapkan penahbisan tindakan yang

Pendeta GPIB yang dilakukan oleh

dilaksanakan dalam gereja dengan

ibadah pembukaan penumpangan

Persidangan Sinode; tangan para

pendeta dalam

ibadah jemaat

terhadap mereka

yang sadar akan

panggilan Tuhan

untuk melayani

umat-Nya secara

penuh waktu dan

karena itu dididik

pada lembaga

Pendidikan

Teologi yang

diakui gereja.

Pendidikan

tersebut

membuatnya

memahami Alkitab

dengan baik dan

memaknainya

secara kontekstual,

mampu

memberitakan

Firman Allah dan

Hal. 103

melayani

sakramen,

melayani dengan

memberi teladan,

mengajar,

memimpin dan

menggembalakan.

Oleh sebab itu

mereka mewakili

Tuhan di hadapan

jemaat dan

mewakili jemaat di

hadapan Tuhan

(bdk. Keluaran

29:1-18, Matius

10:1-4).

c. Membentuk, mengangkat Pasal 4:1.c : Cukup jelas

dan memberhentikan : Cukup jelas

fungsionaris unit-unit : Cukup jelas
: Merujuk pada
misioner pada lingkup
Peraturan Pokok II,
Sinodal;

d. Mengawasi pelaksanaan Pasal 4:1.d

hubungan kerja sama

antar lembaga di dalam

lingkungan GPIB dan

dengan lembaga-lembaga

di luar lingkungan GPIB;

e. Menetapkan pelembagaan Pasal 4:1.e

Jemaat dalam rangka

penggabungan Jemaat-

jemaat di mana perlu;

f. Mengusulkan tempat, Pasal 4:1.f

waktu dan

Hal. 104

penyelenggaraan Pasal 4 ayat 2
tentang
Persidangan Sinode untuk Persidangan
Sinode Istimewa
ditetapkan dalam

Persidangan Sinode. Jika

terjadi keadaan sangat luar

biasa yang mengancam

eksistensi GPIB maka

Majelis Sinode berwenang

mengundang seluruh

Majelis Jemaat untuk

melaksanakan

Persidangan Sinode

Istimewa (PSI) setelah

mendengar pertimbangan

dari Badan Pertimbangan

Majelis Sinode;

g. Menyelenggarakan

Persidangan Sinode; Pasal 4:1.g : untuk Persidangan

Sinode yang

dilakukan secara

virtual maka

penyedia jasa

virtual ditetapkan

dalam Sidang

h. Menerbitkan dan Majelis Sinode.

mengeluarkan Surat-surat Pasal 4:1.h : Cukup jelas

Keputusan dan Petunjuk-

petunjuk Pelaksanaan

mengenai hal-hal yang

belum diatur

2. Majelis Sinode memper-

tanggungjawabkan segala Pasal 4:2 : Cukup jelas

tugas, wewenang dan

kebijakan-kebijakannya

Hal. 105

kepada Persidangan Sinode
Raya dalam bentuk Laporan
Pertanggung jawaban Majelis
Sinode 5 (lima) tahunan.

Pasal 5 Pasal 5
Struktur dan Tata Kerja

1. Struktur Majelis Sinode

ditetapkan oleh dan di dalam Pasal 5:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Persidangan Sinode Raya
: Cukup jelas
sesuai kebutuhan GPIB; : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Demi meningkatkan kualitas

kerja yang efisien dan efektif Pasal 5:2

serta berkesinambungan,

maka Tugas, Fungsi dan

Wewenang fungsionaris

Majelis Sinode ditetapkan di

dalam Peraturan tersendiri

yang ditetapkan dalam

Persidangan Sinode Raya.

Pasal 6 Pasal 6
Susunan Pembidangan

1. Jumlah Fungsionaris Majelis Pasal 6:1

Sinode adalah 11 (sebelas)

orang.

2. Susunan fungsionaris Majelis Pasal 6:2

Sinode sekurang-kurangnya

terdiri atas:

a. Seorang Ketua Umum dan

5 (lima) Ketua; Pasal 6:2a

Hal. 106

b. Seorang Sekretaris Umum Pasal 6:2.b : Cukup jelas
: Cukup jelas
dan 2 (dua) Sekretaris;

c. Seorang Bendahara Pasal 6:2c

Umum dan seorang

Bendahara.

3. Pembidangan Majelis Sinode Pasal 6:3 : Penjabaran bidang

diatur sebagai berikut : tugas secara rinci

diatur dalam

peraturan

tersendiri.

Pembidangan ini

mengacu pada

PKUPPG

a. Ketua Umum membidangi Pasal 6:3.a : Cukup jelas

:

i. Teologi; Pasal 6:3.a.i : Meliputi Bidang

Iman, Ajaran,

Ibadah, Musik

Gereja dan

Pengkajian Teologi

ii. Persidangan Pasal 6:3.a.ii : Cukup jelas

Gerejawi.

b. Ketua I membidangi : Pasal 6:3.b : Meliputi bidang

Pelayanan dan Kesaksian Pengembangan dan

(PELKES) Penatalayan Pos

Pelkes, PMKI,

UP2M, Diakonia ,

Unit

Penanggulangan

Bencana.

c. Ketua II membidangi : Pasal 6:3.c : GERMASA

mencakup :

Keesaan Gereja

Hal. 107

Gereja, Masyarakat dan (oikumene),
Agama-Agama
(GERMASA) Kemasyarakatan :

Hak Asasi Manusia

(HAM), Hukum,

Lingkungan Hidup

dan Lintas Agama-

Agama.

d. Ketua III membidangi : Pasal 6:3.d : Cukup jelas

i. Pembinaan dan Pasal 6:3.d.i : Warga Gereja

Pengembangan (Warga Jemaat,

Sumber Daya Insani Kategorial dan

(PPSDI); Presbiter) Meliputi

bidang Pembinaan

dan Pengembangan

ii. Peningkatan Peran Pasal 6:3.d.ii : Peningkatan Peran
Keluarga yang
terjabarkan dalam Keluarga (Anak,
Pelayanan Kategorial
(Pelkat) Teruna, Pemuda,

Perempuan, Bapak

dan Kaum Lanjut

Usia), Kelompok

Profesi dan

Fungsional.

e. Ketua IV membidangi : Pasal 6:3.e : Meliputi
Pembangunan Ekonomi
Gereja Perbendaharaan

GPIB (Anggaran,

Keuangan,

Pencatatan dan

Harta Milik),

Pemanfaatan dan

Pengembangan

Harta Milik Gereja,

Badan

Usaha/Badan

Hukum GPIB.

Hal. 108

f. Ketua V membidangi : Pasal 6:3.f : Cukup jelas
i. Informasi, Organisasi Pasal 6:3.f.i : Meliputi bidang
dan Komunikasi
(INFORKOM); Pasal 6:3.f.ii Sistem Informasi
Pasal 6:3.g Manajemen (SIM),
ii. Penelitian dan Pasal 6:3.g.i Perencanaan
Organisasi dan
Pengembangan Pasal 6:3.g.ii Komunikasi.
: Cukup jelas
(LITBANG) Pasal 6:3.g.iii
Pasal 6:3.h : Cukup jelas
g. Sekretaris Umum : : Cukup jelas

i. Bersama Ketua : Cukup jelas

Umum membidangi : Cukup jelas

Teologi dan : Cukup jelas

Persidangan

Gerejawi;

ii. Bersama para Ketua

menetapkan

kebijakan Majelis

Sinode, pengendalian

administrasi,

pengintegrasian

kegiatan, dan

Personalia;

iii. Bersama Ketua V

menangani Bidang

yang menjadi

tanggung jawab

Ketua V.

h. Sekretaris I :

Bersama Ketua I dan Ketua

II menangani bidang-

bidang yang menjadi

Hal. 109

tanggung jawab Ketua I dan Pasal 6:3.i : Cukup jelas
Ketua II
i. Sekretaris II : Pasal 6:3.j : Cukup jelas
Bersama Ketua III dan Pasal 6:3.j.i : Cukup jelas
Ketua IV menangani bidang Pasal 6:3.j.ii : Cukup jelas
- bidang yang menjadi
tanggung jawab Ketua III Pasal 6:3.k : Cukup jelas
dan Ketua IV. Pasal 6:3.k.i : Cukup jelas
j. Bendahara : Pasal 6:3.k.ii : Cukup jelas
Pasal 6:4 : Cukup jelas
i. Perbendaharaan;
ii. Pengelolaan Pasal 6:4.a : Cukup jelas
Pasal 6:4.b : Cukup jelas
Keuangan. Pasal 6:4.c : Cukup jelas
k. Bendahara I : Pasal 6:4.d : Cukup jelas

i. Perbendaharaan; Pasal 6:4.e : Cukup jelas
ii. Pembukuan.
4. Susunan Personalia Majelis Pasal 6:4.f : Cukup jelas
Sinode GPIB (dalam jabatan
Presbiter) : Pasal 6:4.g : Cukup jelas
a. Ketua Umum : Pendeta
b. Ketua I : Pendeta Pasal 6:4.h : Cukup jelas
c. Ketua II : Pendeta Pasal 6:4.i : Cukup jelas
d. Ketua III : Diaken /
Penatua / Pendeta Pasal 6:4.j : Cukup jelas
e. Ketua IV : Diaken /
Penatua
f. Ketua V : Diaken /
Penatua
g. Sekretaris Umum :
Pendeta
h. Sekretaris I : Pendeta
i. Sekretaris II : Diaken /
Penatua
j. Bendahara : Diaken /
Penatua

Hal. 110

k. Bendahara I : Diaken / Pasal 6:4.k : Cukup jelas
Penatua

Pasal 7 Pasal 7
Masa Tugas

1. Masa tugas Majelis Sinode Pasal 7:1 : Cukup jelas
adalah 5 (lima) tahun yang
berlangsung dari Persidangan : Baik secara
Sinode Raya sampai
Persidangan Sinode Raya berturut-turut
berikutnya;
maupun tidak
2. Setiap fungsionaris Majelis Pasal 7:2
Sinode dalam jabatan apapun berturut-turut
hanya dapat dipilih untuk 2
(dua) masa tugas; : disebabkan antara

3. Pergantian antar waktu atau Pasal 7:3 lain: Berhalangan
pengisian jabatan lowong dari
fungsionaris Majelis Sinode tetap (antara lain
terjadi apabila adanya sebab-
sebab tertentu. meninggal dunia,

mengundurkan

diri, sakit yang

berkepanjangan);

Masalah

kepejabatan dan

etika / moral

(diberhentikan

setelah melalui

proses

penggembalaan).

Pergantian antar

waktu ini adalah

wajib dan tidak

dapat ditunda.

Hal. 111

Pergantian melalui
pemilihan oleh dan
di dalam
Persidangan
Sinode. (dalam
Persidangan
Sinode Tahunan
terdekat dengan
menghadirkan
tambahan utusan
masing-masing
jemaat 1 orang)
dan menggunakan
tata cara Pemilihan
Majelis Sinode

Pasal 8 Pasal 8
Sidang dan Rapat

1. a. Sidang Majelis Sinode Pasal 8.1a &c : Sidang Majelis

diadakan secara tetap Sinode

sekurang-kurangnya 1 (satu) membicarakan dan

kali seminggu dan dihadiri memutus-kan

oleh seluruh fungsionaris pelaksanaan hal-

Majelis Sinode; hal yang berkaitan

b. Sidang Majelis Sinode dengan keputusan-

dapat dilaksanakan keputusan yang

dengan kehadiran fisik dihasilkan oleh

atau secara virtual dalam Persidangan

jaringan menggunakan Sinode kepada

teknologi digital atau Majelis Sinode,

dilaksanakan dengan cara sesuai dengan pasal

lain yang efektif dan 3 dan 4 peraturan

efisien sesuai dengan ini.

Hal. 112

situasi dan kebutuhan

dengan melengkapi bukti

rekaman dan berita acara. Pasal 8:1.b : Sidang Majelis

c. Sidang Majelis Sinode Sinode dapat

dapat dilaksanakan dilaksanakan

apabila dihadiri sekurang - secara virtual

kurangnya 7 (tujuh) orang dengan

fungsionaris. menggunakan

teknologi digital

atau melalui sarana

media lainnya yang

efektif dan efisien,

sepanjang

pelaksanaan

Sidang Majelis

Sinode secara

virtual memenuhi

persyaratan

validitas menurut

ketentuan Tata

Gereja dan

peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku.

2. Rapat koordinasi antar bidang Pasal 8.2 : Cukup jelas

Majelis Sinode diadakan

apabila dianggap perlu dan

dihadiri oleh para Ketua serta

sekretaris terkait dan

Bendahara Pasal 8:3 : Rapat bidang

3. Rapat bidang Majelis Sinode Majelis Sinode

diadakan sewaktu-waktu oleh membicarakan hal-

ketua bidang yang hal yang lebih

Hal. 113

bersangkutan dan dihadiri operasional yang
oleh alat-alat perlengkapan
sesuai bidangnya. langsung

berhubungan

dengan

pemberlakukaanya

di jemaat-jemaat.

Rapat bidang

dihadiri oleh Ketua

dan Sekretaris yang

membidangi dan

unit misioner yang

berkepentingan

Pasal 8:4 : Rapat Kerja

4. Rapat Kerja Majelis Sinode Majelis Sinode
diadakan 3 (tiga) bulan sekali,
dihadiri oleh seluruh anggota diadakan untuk
Majelis Sinode dan pimpinan
seluruh Unit-unit misioner. melakukan

evaluasi triwulanan

dan rencana

pelaksanaan

program triwulan

ke depan.

Pasal 9 Pasal 9
Badan Pertimbangan Majelis

Sinode GPIB

1. Tugas dan Fungsi Badan Pasal 9:1 : Dengan diminta
Pertimbangan Majelis Sinode atau tidak diminta
adalah untuk membantu
Majelis Sinode dan : Cukup jelas
memberikan nasihat dalam
hal-hal yang sangat khusus;

2. Majelis Sinode melaksanakan Pasal 9:2
rapat konsultasi dengan

Hal. 114

Badan Pertimbangan Majelis

Sinode paling sedikit 4 kali

dalam setahun.

3. Badan Pertimbangan Majelis

Sinode dibentuk oleh Majelis

Sinode; Pasal 9:3 : Cukup jelas
: Cukup jelas
4. Badan Pertimbangan Majelis : Cukup jelas

Sinode yang diangkat dan : Cukup jelas
: Cukup jelas
ditetapkan oleh Majelis Pasal 9:4
: Cukup jelas
Sinode dilaporkan dalam

Persidangan Sinode Tahunan

terdekat;

5. Tugas, fungsi dan wewenang

serta kriteria Pemilihan dan Pasal 9:5

penetapannya diatur dalam

Peraturan.

Pasal 10 Pasal 10
Alat–Alat Kelengkapan

Untuk menunjang tugasnya, Pasal 10:1
Majelis Sinode dilengkapi dengan Pasal 10:2
:
1. Unit-unit misioner sebagai

Badan Pelaksana
2. Kepala Kantor dan Kepala

Biro sebagai Tenaga
Pelaksana

Pasal 11 Pasal 11
Kepegawaian

1. Pegawai GPIB adalah Pasal 11:1
petugas yang melaksanakan

Hal. 115

tugas ditempat/wilayah

pelayanan GPIB;

2. Penjelasan rinci mengenai Pasal 11:2 : Cukup jelas

kepegawaian GPIB diatur

dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12 Pasal 12
Unit-unit Misioner

1. Untuk menunjang Pasal 12:1 : termasuk di
Pasal 12:1.a
pelaksanaan penataan dan dalamnya Badan
Pasal 12:1.b
pengembangan persekutuan, Usaha Milik

pelayanan, kesaksian dan Gereja, Unit-unit

pembinaan, dibentuk Unit- Kerja Sinodal.

unit Misioner sebagai berikut

: : Dewan Pelayanan
Kategorial
a. Pelayanan Kategorial tugasnya adalah
merencanakan,
terdiri atas. menyusun,
melaksanakan dan
1. Dewan Pelayanan mengevaluasi
program kerja yang
Anak; telah ditetapkan.

2. Dewan Persekutuan

Teruna;

3. Dewan Gerakan

Pemuda;

4. Dewan Persekutuan

Kaum Perempuan;

5. Dewan Persekutuan

Kaum Bapak;

6. Dewan Persekutuan : Departemen
tugasnya adalah
Kaum Lanjut Usia. merencanakan,
menyusun,
b. Departemen melaksanakan dan
mengevaluasi

Hal. 116

program kerja yang

telah ditetapkan

oleh Majelis

Sinode.

1. Jumlah dan jenis Pasal 12:1.b.1 : Cukup jelas

Departemen

disesuaikan dengan

PKUPPG;

2. Pengurus

Departemen diangkat Pasal 12:1.b.2 : Cukup jelas

dan ditetapkan oleh

Majelis Sinode.

c. Pengurus Kelompok Pasal 12:1.c : Cukup jelas

Fungsional-Profesional

d. Badan Hukum dan Yayasan Pasal 12:1.d : Cukup jelas

terdiri atas:

1) Dana Pensiun GPIB; Pasal 12:1.d.1 : Cukup jelas

2) Unit Usaha Milik Pasal 12:1.d.2 : Cukup jelas

Gereja (UUMG);

3) Yayasan Pendidikan Pasal 12:1.d.3 : Cukup jelas

Kristen

(YAPENDIK) GPIB;

4) Yayasan Kesehatan Pasal 12:1.d.4 : Cukup jelas

GPIB;

5) Yayasan Diakonia Pasal 12:1.d.5 : Cukup jelas

GPIB;

6) Yayasan Hukum Pasal 12:1.d.6 :Cukup jelas

GPIB;

7) Yayasan / Badan Pasal 12:1.d.7 :Cukup jelas

Hukum lain yang

dianggap perlu.

e. Unit Kerja Internal. Pasal 12:1.e : Unit kerja internal
seperti Unit Kerja

Hal. 117

f. Panitia, Kelompok Kerja, Pasal 12:1.f Penerbitan, Unit
Pembinaan dan
dan lain-lain bertugas untuk Pasal 12:2 Pemberdayaan
Pasal 12:3 Masyarakat
membantu Majelis Sinode Pasal 12:4 (UP2M), Badan
Pasal 13 Bantuan Hukum
dengan melaksanakan (BBH) GPIB dan
unit-unit lain yang
kegiatan tertentu dalam dimungkinkan.
: Cukup jelas
waktu yang terbatas dan
: Cukup jelas
dapat diperpanjang bila
: Cukup jelas
perlu.
: Cukup jelas
2. Pembentukan dan uraian tugas

unit-unit misioner Badan

Pelaksana, Badan Pembantu

diatur tersendiri dalam

Peraturan.

3. Fungsionaris unit-unit misioner

sebagai Badan Pelaksana

ditetapkan oleh Majelis Sinode

setelah memberitahukan

kepada Majelis Jemaat yang

bersangkutan.

4. Masa kerja unit-unit misioner

Badan Pelaksana adalah sesuai

dengan masa kerja Majelis

Sinode.

Pasal 13

Hal. 118

Harta Milik dan Pengelolaan Pasal 13:1 : Cukup jelas

1. Harta milik yang telah : Sesuai dengan
ketentuan
menjadi milik GPIB, baik perundang-
undangan yang
bergerak maupun tidak berlaku.

bergerak baik yang belum : Kecuali Pengalihan
/ pengagunan atau
maupun yang sudah setiap tindakan
pelepasan atas hak
bersertifikat, baik di lingkup harus dilakukan
melalui keputusan
Jemaat maupun di lingkup Pasal 13:2 Persidangan
Sinode
Sinodal adalah milik GPIB.
: Merujuk pada
2. Harta milik yang terdapat Peraturan Pokok I /
Jemaat
pada unit-unit misioner baik

di lingkup Jemaat maupun

lingkup Sinodal adalah milik Pasal 13:3

GPIB.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan

harta milik/ kekayaan

intelektual dilakukan oleh

Majelis Sinode atau Majelis

Jemaat, dan diatur dalam

Peraturan tentang

perbendaharaan di dalam

Tata Gereja serta Peraturan Pasal 14

Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 14 Pasal 14:1
Badan Pemeriksa
Perbendaharaan Gereja

1. Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja

adalah pemeriksa Lingkup

Sinodal yang dikelola oleh

Hal. 119

Majelis Sinode, yang

melakukan pemeriksaan

eksternal terhadap

pengelolaan perbendaharaan

GPIB, yang meliputi Harta

milik yang telah menjadi

milik GPIB, baik harta

bergerak maupun harta tidak

bergerak dan anggaran,

keuangan, dan pencatatan

pembukuan.

2. Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja atas

penugasan Majelis Sinode Pasal 14:2 : dalam kasus

melaksanakan pemeriksaan tertentu BPPG

terhadap pelaksanaan dapat melakukan

pengelolaan Perbendaharaan pemeriksaan di

tiap Unit Misioner di Lingkup lingkup Jemaat

Sinodal. maupun terhadap

BP Mupel atas

3. Penjelasan rinci mengenai penugasan Majelis

Badan Pemeriksa Sinode.

Perbendaharaan Gereja akan Pasal 14:3 : Cukup jelas

diatur dalam peraturan.

Pasal 15
Kondisi Kahar

Pasal 15 : Majelis Sinode
dapat melakukan
koordinasi dengan
Majelis Jemaat dan
BP Mupel secara
daring (dalam
jaringan) dan atau

Hal. 120

cara lain yang

memungkinkan

koordinasi dapat

berjalan dengan

1. a. Pemberlakukan dan baik.
b. pengakhiran kondisi
kahar diputuskan dalam Pasal 15:1.a : Agar tidak terjadi
Sidang Majelis Sinode
secara bulat. voting maka

keputusan secara

bulat adalah

kesepakatan dari

semua yang hadir.

Apabila tidak

tercapai keputusan

secara bulat maka

Ketua Umum

Majelis Sinode

diberikan

kewenangan

mengambil

langkah untuk

mencapai

Selama masa kesepakatan bulat.

pemberlakuan kondisi Pasal 15:1.b : Cukup Jelas

kahar keputusan

mengenai pelaksanaan

persekutuan, pelayanan

dan kesaksian di GPIB

dilakukan oleh Majelis

Sinode dengan minimal

disetujui oleh 2/3 dari

personil fungsionaris

Majelis Sinode yang

hadir.

Hal. 121

2. Majelis Sinode dalam kondisi

kahar mempunyai Pasal 15:2 : Cukup Jelas

kewenangan mengambil : Cukup Jelas

langkah-langkah strategis : Cukup Jelas
: kecuali
berkaitan dengan:
penglepasan harta
a. Persekutuan, Pelayanan Pasal 15:2.a tidak bergerak.
: Cukup Jelas
dan Kesaksian.

b. Organisasi dan Pasal 15:2.b

Mekanisme. Pasal 15:2.c

c. Perbendaharaan.

Pasal 15:3
3. Seluruh langkah yang

dimaksudkan pada ayat 2
pasal ini harus dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan di
dalam Persidangan Sinode
terdekat.

Pasal 16

Ketentuan Penutup

Pasal 16

1. Peraturan Pokok III ini mulai

berlaku sejak tanggal

ditetapkan. Pasal 16:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
2. Dengan ditetapkannya
: Cukup jelas
Peraturan Pokok ini, maka Pasal 16:2

semua ketentuan mengenai

Majelis Sinode yang

bertentangan dengan

Peraturan Pokok ini

dinyatakan tidak berlaku.

3. Perubahan Peraturan ini hanya Pasal 16:3

dapat dilaksanakan di dalam

Hal. 122

dan oleh Persidangan Sinode Pasal 16:3.a : Cukup jelas
Raya bila : Pasal 16:3.b : Cukup jelas
a. Diusulkan oleh lebih dari
Pasal 16:3.c : Cukup jelas
2/3 jumlah Jemaat atau;
b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui
oleh lebih dari 2/3
jumlah Jemaat;
c. Usul-usul perubahan
disampaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun
sebelum Persidangan
Sinode Raya.

Hal. 123

PERATURAN NOMOR 1
TENTANG

PRESBITER, PEMENDETAAN DAN TATA CARA
PEMILIHAN DIAKEN DAN PENATUA

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1 Pasal 1
Presbiter

1. Presbiter adalah warga sidi : Cukup jelas
jemaat GPIB yang menyediakan
diri secara khusus melalui Pasal 1:1 : Pemilihan Diaken
proses pemilihan dan atau dan Penatua
pemendetaan untuk melayani di berbeda dengan
GPIB, sebagai pemenuhan Pemendetaan
Panggilan dan Pengutusan
Kristus dalam rangka : Cukup jelas
mewujudkan Gereja misioner
: Cukup jelas
2. Presbiter GPIB terdiri atas:
Diaken, Penatua dan Pendeta. Pasal 1. 2

3. Presbiter adalah pelaksana
penatalayanan di dalam gereja Pasal 1:3
dan jemaat.

4. Presbiter terikat dengan tugas
dan tanggung jawab umum dan Pasal 1:4
khusus.

Pasal 2 Pasal 2

Hal. 124

Tugas dan Tanggung Jawab
Presbiter

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Umum : Presbiter Pasal 2:1 : Cukup jelas

dipercayakan menjaga : Cukup jelas
: Cukup jelas
kemurnian ajaran gereja,
: Cukup Jelas
ketertiban dan keteraturan
: Jika pada saatnya
peribadahan, pelayanan Pendeta
berhalangan
sakramen, penggembalaan, melayankan
sakramen maka
pembinaan warga gereja serta penatua dapat
menggantikan
pelayanan kasih dan keadilan. tugas tersebut dan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 2:2

Khusus :

a. Diaken: Melaksanakan Pasal 2:2.a

pemberitaan Firman dan

pelayanan kasih dalam

pelbagai bentuk, di dalam

maupun di luar jemaat.

b. Penatua: Melaksanakan Pasal 2:2.b

pemberitaan Firman.

Menjaga kebenaran dan

ketertiban pemberitaan

Firman, peribadahan,

pelaksanaan penggembalaan

dan ketertiban pelayanan.

c. Pendeta: Melaksanakan Pasal 2:2.c

pemberitaan Firman dan

pelayanan sakramen,

menjaga kemurnian ajaran

dan penggembalaan khusus,

peneguhan presbiter,

pengurus/pelayanan

PELKAT dan perkenalan

Hal. 125

PHMJ serta pengurus unit segera
misioner. melaporkan ke
Majelis Sinode.

3. Jika Pendeta / Ketua Majelis

Jemaat berhalangan : Pasal 2:3 : Cukup Jelas

a. Sidang Majelis Jemaat

dapat menunjuk Pendeta Pasal 2.3.a : Yang digantikan

Jemaat yang ditugaskan adalah fungsi

oleh Majelis Sinode atau Ketua Majelis

salah seorang Penatua unsur Jemaat, khususnya

Ketua PHMJ setempat mengenai bidang-

untuk melaksanakan Tugas bidang yang

Khusus Ketua Majelis berada di bawah

Jemaat dalam masa transisi koordinasi Ketua

bersama-sama dengan Majelis Jemaat. Di

fungsionaris PHMJ lainnya dalam

secara kolektif kolegial, dan melaksanakan

melaporkan ke Majelis tugasnya, Penatua

Sinode. / dimaksud harus

bekerjasama

dengan

fungsionaris

PHMJ lainnya

dalam prinsip

kolektif-kolegial

untuk mengatur

penatalayanan di

dalam jemaat,

sampai dengan

tersedianya Ketua

Majelis Jemaat

yang baru. Tugas-

tugas pokok

Hal. 126

b. Dalam masa transisi, kependetaan
dilakukan oleh
bersama-sama dengan Pasal 2.3.b pendeta jemaat
yang ditugaskan
fungsionaris PHMJ lainnya oleh Majelis
Sinode.
secara kolektif kolegial, di : Cukup Jelas

bawah supervisi Majelis : Cukup Jelas

Sinode, sampai dengan

tersedianya Pendeta / Ketua

Majelis Jemaat yang

definitif.

c. Dalam hal terjadi keadaan Pasal 2.3.c

khusus yang

mengakibatkan

diberhentikannya Pendeta /

KMJ, maka Majelis Sinode

menetapkan KMJ

pengganti sementara

sampai dengan

dikeluarkannya SK KMJ

definitif.

Pasal 3
Pemilihan Diaken dan Penatua Pasal 3

Diaken dan Penatua dipilih oleh dan : Cukup jelas
dari antara warga sidi jemaat.
1. Pemilih ialah warga sidi jemaat

yang tercantum dalam daftar Pasal 3:1
warga sidi jemaat setempat:

Hal. 127

a. Sekurang-kurangnya sudah Pasal 3:1.a : Khusus untuk
1 (satu) tahun diteguhkan daerah Pos-Pelkes
sebagai warga sidi jemaat; perlu
pertimbangan
b. Warga sidi jemaat yang Pasal 3:1.b khusus.

: Cukup jelas

pindah dari jemaat GPIB

yang lain, sekurang-

kurangnya telah 6 bulan

terdaftar pada saat

pemilihan; Pasal 3:1.c : Gereja saudara

c. Bagi warga sidi dari gereja adalah Gereja-

saudara dan gereja yang gereja bagian

seasas dengan GPIB mandiri GPI.

sekurang-kurangnya telah Gereja seasas

terdaftar selama 1 tahun; adalah Gereja-

gereja yang

tergabung dalam

Persekutuan

Gereja-gereja di

Indonesia (PGI).

Pasal 3:1.d : Gereja yang tidak

d. Bagi warga yang berasal seasas adalah

dari gereja yang tidak gereja yang tidak

seasas dengan GPIB, harus termasuk dalam

sudah terdaftar, sekurang- keanggotaan PGI.

kurangnya 2 tahun dan Pasal 3:2 : Cukup jelas

telah diteguhkan sebagai

anggota sidi GPIB. Pasal 3:2.a : Cukup jelas
: Antara lain I
2. Persyaratan Calon Diaken dan Pasal 3:2.a.1
Timotius 3:1 dan
Penatua adalah sebagai berikut: Titus 1:5-16
: Status
a. kualitatif Penggembalaan

1. Memenuhi persyaratan Pasal 3:2.a.2

Alkitabiah;

Hal. 128

2. Tidak berada dalam Khusus ditentukan
tindakan oleh Pendeta /
penggembalaan Ketua Majelis
khusus; Jemaat antara lain
karena dibaptis
3. Memiliki semangat Pasal 3:2.a.3 ulang, perceraian,
perpindahan
pengabdian yang agama, korupsi,
penyalahgunaan
tinggi dan loyal serta narkoba.
Penggembalaan
taat kepada khusus dinyatakan
selesai dengan
Pemahaman Iman dan surat pernyataan
yang dibuat oleh
Tata Gereja GPIB Pendeta yang
menggembalakan
serta menjaga atau KMJ
setempat.
kemurnian ajaran : Cukup jelas

gereja dalam kesetiaan : Cukup jelas

kepada Tuhan Yesus

Kristus;

4. Menyatakan kesediaan Pasal 3:2.a.4

untuk mengikuti

pembinaan secara

berkesinambungan;

Hal. 129

5. Menyatakan kesediaan Pasal 3.2.a.5 : Cukup Jelas

untuk tidak terlibat

dalam kegiatan

denominasi lain atau

persekutuan di luar

GPIB.

b. Administratif Pasal 3:2.b. : Cukup jelas

1. Memenuhi ketentuan Pasal 3:2.b.1 : Cukup jelas

Pasal 1;

2. Berdomisili di dalam Pasal 3:2.b.2 : Cukup jelas

wilayah pelayanan

jemaat;

3. Bagi yang sudah Pasal 3:2.b.3&4:Kecuali untuk

menikah wajib wilayah tertentu

menunjukkan surat yang sumber daya

nikah/kawin gereja insaninya terbatas,

dan akta perkawinan khusus untuk

catatan sipil; daerah Pos Pelkes

4. Berijazah sekurang-

kurangnya SMU

(Sekolah Menengah

Umum) atau sederajat;

5. Bukan isteri / suami Pasal 3.2.b.5 : Baik Pendeta

Pendeta, Pegawai / GPIB maupun non

tenaga honorer GPIB; - GPIB.

6. Bukan isteri / suami Pasal 3.2.b.6 : Cukup Jelas

dari penganut agama /

denominasi / gereja

lain;

7. Sehat jasmani dan Pasal 3.2.b.7 : Cukup Jelas

rohani;

8. Berusia minimal 20 Pasal 3.2.b.8 : Berusia maksimal

tahun dan maksimal 70 70 tahun tepat

tahun tepat pada pada tanggal 31

Hal. 130

tanggal 31 Oktober Oktober tahun
tahun pemilihan. pemilihan.

3. Pelaksana Pemilihan Pasal 3:3 : Cukup jelas

a. Ketua Panitia Pemilihan Pasal 3:3.a : Dalam hal pendeta

adalah Pendeta / Ketua / Ketua Majelis

Majelis Jemaat setempat; Jemaat setempat

berhalangan maka

Majelis Sinode

menunjuk Pendeta

Jemaat atau

seorang Pendeta /

Ketua Majelis

Jemaat terdekat

sebagai ketua

panitia pemilihan

b. Panitia Pemilihan adalah Pasal 3:3.b : Cukup jelas

Warga Sidi Jemaat;

c. Panitia Pemilihan berhak Pasal 3:3.c : Cukup jelas

memilih tetapi tidak dapat

dipilih;

d. Panitia Pemilihan terdiri Pasal 3:3.d : Cukup jelas

atas 1 (satu) orang Ketua

dan beberapa anggota;

e. Pelaksana Pemilihan Pasal 3:3.e : Cukup jelas

adalah Panitia Pemilihan

yang dipilih oleh Ketua

Majelis Jemaat dan

disahkan dalam Sidang

Majelis Jemaat selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelum pemilihan serta

ditetapkan oleh Majelis

Sinode;

Hal. 131

4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Pasal 3:4 : Cukup jelas
: Cukup jelas
jawab Panitia Pemilihan. : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Tugas Panitia Pemilihan Pasal 3:4.a
: Cukup jelas
adalah: : Cukup jelas

1. Membuat Jadwal Pasal 3:4.a.1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
Pemilihan;

2. Mengedarkan Pasal 3:4.a.2

Undangan beserta

Formulir Pencalonan,

Formulir Pernyataan

Kesediaan dan Daftar

Warga Sidi Jemaat dari

masing-masing sektor

pelayanan kepada

Pemilih;

3. Menyiapkan tempat /

ruangan serta alat-alat

kelengkapan

Pemilihan; Pasal 3:4.a.3

4. Menghitung, mencatat

hasil pada tahap

pencalonan, tahap Pasal 3:4.a.4

pemilihan, pernyataan

kesediaan dan

pernyataan keberatan

yang sah;

5. Menyiapkan /

membuat berita acara Pasal 3:4.a.5

pemilihan;

6. Membuat daftar nama Pasal 3:4.a.6

calon dan calon tetap

serta mengumumkan

hasil setiap tahap

tersebut melalui warta

Hal. 132

jemaat sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali

hari minggu.

b. Wewenang Panitia Pemilihan

adalah: Pasal 3:4.b : Cukup jelas

1. Meneliti kelengkapan : Cukup jelas

persyaratan calon yang Pasal 3:4.b.1 : Cukup jelas

dapat diklasifikasikan : Cukup jelas

sebagai calon Diaken dan : Ketua Panitia
menentukan
Penatua; jabatan Diaken
dan Penatua
2. Meneliti keberatan Pasal 3:4.b.2 berdasarkan Pasal
2 ayat 1 dan 2
terhadap calon terpilih; peraturan ini.

3. Menentukan daftar calon Pasal 3:4.b.3

tetap;

c. Wewenang Ketua Panitia Pasal 3:4.c

Pemilihan / Ketua Majelis

Jemaat adalah menentukan

daftar calon terpilih dalam

jabatan Diaken dan Penatua.

d. Panitia Pemilihan

bertanggung jawab kepada Pasal 3:4.d : Cukup jelas
: Cukup jelas
Majelis Sinode.
: Cukup jelas
5. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Pasal 3:5 : Cukup jelas

berlangsung diantara 2 (dua)

Persidangan Sinode yang

ditetapkan dengan Surat

Keputusan Majelis Sinode.

6. Persiapan Pemilihan diadakan Pasal 3:6

oleh Majelis Jemaat melalui:

a. Pengarahan, Khotbah Pasal 3:6.a

tentang Panggilan dan

Hal. 133

Pengutusan Diaken dan : Cukup jelas
Penatua dalam Ibadah : Cukup jelas
Jemaat selama 3 bulan;
b. Mendata ulang dan : Penentuan
menyusun daftar warga sidi Pasal 3:6.b
jemaat; perbandingan 2:10
c. Mengumumkan waktu, hari, Pasal 3:6.c
tanggal, tempat dan cara atau 2:15
Pemilihan dalam Ibadah
Jemaat selama 2 (dua) didasarkan pada
minggu berturut-turut;
d. Menetapkan jumlah Diaken Pasal 3:6.d persebaran warga
dan Penatua dengan
pedoman 10 atau 15 Kepala jemaat dalam
Keluarga banding 2 (dua)
presbiter masing-masing 1
Diaken dan 1 Penatua.

wilayah

pelayanan.

Dalam hal jumlah

KK yang tersisa

melebihi separuh

dari

pembandingan ini

maka dipilih 2

(dua) orang

masing-masing

seorang Penatua

dan seorang

Diaken untuk

jumlah tersebut.

Dengan demikian

jumlah anggota

Diaken dan

Hal. 134

7. Cara Pemilihan Penatua harus
sama banyak.
a. Pemilihan dapat dilakukan Pasal 3:7 : Cukup jelas
: Cukup jelas
dengan cara: Pasal 3:7.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
1. Pertemuan Warga Sidi : Cukup jelas

Jemaat secara terpusat; Pasal 3:7.a.1 : Cukup jelas

2. Pertemuan Warga Sidi : Cukup jelas

Jemaat di sektor; Pasal 3:7.a.2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
3. Tanpa melalui Pertemuan

Warga Sidi Jemaat Pasal 3:7.a.3

dengan menggunakan

Kotak Suara.

4. Elektronik atau virtual Pasal 3.7.a.4

dalam jaringan dengan

menggunakan teknologi

digital atau dengan cara

lain yang efisien dan

efektif sesuai situasi dan

kebutuhan.

b. Tata Cara Pemilihan akan Pasal 3:7.b

diatur dalam Peraturan

Pelaksanaan yang

dikeluarkan oleh Majelis

Sinode GPIB

8. Pernyataan Keberatan Pasal 3:8

a. Warga Sidi Jemaat yang Pasal 3:8.a

mempunyai alasan kuat dan

bukti nyata terhadap bakal

calon dapat menyampaikan

pernyataan keberatan secara

tertulis dengan tanda tangan

dan nama jelas kepada Ketua

Panitia Pemilihan;

Hal. 135

b. Pernyataan keberatan Pasal 3:8.b : Cukup jelas

disampaikan paling lambat 1

(satu) minggu setelah

diumumkan dalam warta

jemaat terakhir;

c. Setiap bentuk pernyataan Pasal 3:8.c : Berdasarkan ayat

keberatan terhadap bakal ini Ketua Panitia

calon harus disikapi dan Pemilihan

diselesaikan secara pastoral menentukan

oleh Ketua Panitia apakah yang

Pemilihan. bersangkutan

dapat dicalonkan

atau tidak.

9. Hasil Pemilihan Pasal 3:9 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Hasil Pemilihan dalam Pasal 3:9.a
: Cukup jelas
bentuk berita acara
: Cukup jelas
pemilihan disampaikan
: Majelis Sinode
kepada Majelis Jemaat untuk adalah penyusun
dan penanggung
: jawab materi bina
Diaken/ Penatua
1. Diumumkan melalui sehingga wajib

warta jemaat sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali; Pasal 3:9.a.1

2. Dilaporkan kepada

Majelis Sinode untuk

ditetapkan dengan Surat Pasal 3:9.a.2

Keputusan.

b. Diaken dan Penatua yang

sedang mengemban tugas Pasal 3:9.b

sebagai fungsionaris Majelis

Sinode tidak ikut dipilih

namun dimasukkan dalam

daftar hasil pemilihan.

Hal. 136

10.Peneguhan mengikuti
pelatihan untuk
a. Peneguhan Diaken dan Pasal 3:10 pembina (TOT) di
lingkup Sinodal
Penatua terpilih Pasal 3:10.a : Cukup jelas
: Cukup jelas
dilaksanakan oleh Pelayan
: Cukup jelas
Firman dan Sakramen GPIB
: Cukup jelas
yang diberikan wewenang : Cukup jelas
: Cukup jelas
oleh Majelis Sinode GPIB : Cukup jelas
: Cukup jelas
dalam Ibadah Hari Minggu
: Cukup jelas
di jemaat;

b. Surat Keputusan penetapan Pasal 3:10.b

Diaken dan Penatua GPIB

harus dibacakan dalam

Ibadah tersebut.

11.Masa tugas fungsionaris Majelis Pasal 3:11

Jemaat :

a. Pendeta sesuai dengan Surat Pasal 3:11.a

Keputusan Majelis Sinode;

b. Diaken dan Penatua terpilih Pasal 3:11.b

untuk 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali.

12.Pemilihan Diaken dan Penatua Pasal 3:12

antar waktu:

a. Dilakukan untuk mengisi Pasal 3:12.a

kekosongan Diaken dan

Penatua yang mengundurkan

diri, sakit tetap/pindah rumah

keluar dari wilayah

jemaat/meninggal dunia atau

karena dinonaktifkan;

Pasal 3:12.b

Hal. 137

b. Pemilihan Diaken dan

Penatua antar waktu.

1. Menggunakan peringkat

pada pemilihan

terdahulu; Pasal 3:12.b.1 : Cukup jelas

2. Dipilih dengan cara

pemilihan sebagaimana Pasal 3:12.b.2 : Cukup jelas

diatur pasal 3 aturan ini.

Pasal 4 Pasal 4
Pemendetaan

Pemendetaan adalah proses

melengkapi seorang Sarjana

Teologi untuk menjadi Pendeta,

Pelayan Firman dan Sakramen

GPIB.

1. Persyaratan Pasal 4:1 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Warga Sidi GPIB yang aktif Pasal 4:1.a

dalam Persekutuan dan

Pelayanan di Jemaat;

b. Menempuh Pendidikan Pasal 4:1.b : Perguruan Tinggi

Teologi, berdasarkan Teologi yang

Rekomendasi GPIB, di diakui GPIB

Perguruan Tinggi Teologi adalah STT

yang diakui GPIB; Jakarta, UKSW,

UKDW, STT

Intim Makassar,

dan Sekolah

Tinggi Teologi

lainnya (anggota

PERSETIA) yang

memiliki

Hal. 138

c. Membuat Laporan Kesepakatan
Kerjasama.
Perkembangan Studi secara Pasal 4:1.c Surat
Rekomendasi
berkala; Gereja (SRG)
dapat dicabut
d. Aktif di Jemaat GPIB apabila
dikemudian hari
selama menjalani studi Pasal 4:1.d yang
bersangkutan
dengan rekomendasi melakukan
tindakan
Pendeta / Ketua Majelis indisipliner.
: Cukup jelas
Jemaat bersangkutan.
: Jemaat GPIB
dimaksud adalah
jemaat dimana
yang
bersangkutan
terlibat dalam
pelayanan selama
menjalani studi di
Perguruan Tinggi
Teologi berada.

2.Proses Pasal 4:2 : Cukup jelas
: Cukup jelas
a. Tamatan Pendidikan S1 Pasal 4:2.a
: Cukup jelas
Sekolah Tinggi Teologia; : Cukup jelas

b. Berusia maksimal 32 tahun; Pasal 4:2.b

c. Lulus Tes masuk Vikariat Pasal 4:2.c

yang terdiri atas :

1. Tes Akademik;

Hal. 139

Pasal 4:2.c.1 : Tes potensi

akademik

diperlukan

sebagai standar

dasar kemampuan

calon vikaris yang

pada gilirannya

ketika sudah

menjadi pendeta

akan melanjutkan

studi ke jenjang

yang lebih tinggi.

IPK minimal yang

menjadi syarat

adalah 2,75 (skala

1-4). Tes

akademik hanya

khusus untuk

bidang teologi

dengan

kekhususan GPIB

dilakukan oleh

Tim yang

dibentuk oleh

Majelis Sinode.

Setelah

dinyatakan lulus

tes akademik

barulah mengikuti

tes kesehatan dan

tes psikologi.

Aturan detail

disusun dalam

pedoman khusus

Hal. 140

perekrutan calon
vikaris GPIB.

2. Kesehatan; Pasal 4:2.c.2 : Cukup jelas

3. Psikotes. Pasal 4:2.c.3 : Cukup jelas

d. Mengikuti Pembinaan Pra- Pasal 4:2.d : Pra-Vikariat yang

Vikariat dan masa Vikariat I dimaksud adalah

dan II; penyamaan

wawasan

berteologi,

wawasan ber-

GPIB, dan

spiritualitas

selama 1(satu)

bulan dengan

biaya dibebankan

kepada Majelis

Sinode GPIB. Pra-

Vikariat ini

menjadi tanggung

jawab Bidang

Teologi.

e. Menyelesaikan masa vikariat Pasal 4:2.e : Cukup jelas

yang lamanya 2 tahun dan

apabila gagal baik dalam tahun

pertama dan kedua dapat

mengulang hanya 1 tahun.

Apabila Majelis Sinode

menganggap yang

bersangkutan tidak memenuhi

persyaratan maka masa

vikariat dapat diakhiri.

Hal. 141

f. Mendapat rekomendasi Pasal 4:2.f : Cukup jelas

kelulusan dari mentor-mentor

dan tim evaluator yang

ditunjuk oleh Majelis Sinode

GPIB.

g. Mengikuti Tes MMPI

(Minnesota Multiphasic Pasal 4:2.g : Cukup jelas

Personality Inventory).

3. Penahbisan Pendeta dilakukan

bersama-sama di Ibadah Pasal 4:3 : Pendeta yang baru

Penahbisan dan Sakramen ditahbiskan

Perjamuan di dalam Ibadah diberikan Surat

Pembukaan Persidangan Keputusan

Sinode dan merupakan Kependetaan

rangkaian kegiatan GPIB sebagai

Persidangan Sinode. Pelayan Firman

dan Sakramen.

Pendeta GPIB

Organik, selain

Surat Keputusan

Kependetaan juga

diberikan SK

Kepegawaian

GPIB.

4. Ibadah penahbisan dipimpin oleh Pasal 4:4 : Penahbisan proses
Pendeta GPIB fungsionaris
Majelis Sinode. penumpangan

tangan yang

merupakan

panggilan gereja

(eklesiastica call)

yang dengannya

gereja

menetapkan

bahwa seseorang

Hal. 142

telah dipanggil

Allah dan

sekaligus

dipisahkan

sebagai seorang

yang melayani

kehadiran Allah.

Pasal 5 Pasal 5
Pendeta Organik

1. Pendeta Organik adalah Pasal 5:1 : Cukup Jelas.
Pendeta GPIB, yang juga
merupakan pegawai GPIB, : lembaga-lembaga
yang ditugaskan di Jemaat yang ada kerja
sebagai Ketua Majelis Jemaat sama dengan
atau sebagai Pendeta Jemaat GPIB.
maupun sebagai Pendeta GPIB
dalam Pelayanan Umum
(Pelum);

2. Pendeta Pelum adalah Pendeta Pasal 5:2
GPIB Organik yang duduk di
Majelis Sinode sebagai
Fungsionaris maupun dengan
penugasan khusus di lembaga-
lembaga seperti Majelis
Sinode, PGI, GPI, dan di
lembaga lainnya seperti unit
kerja penerbitan, sekolah-
sekolah dan rumah sakit serta
yang ditugaskan di lembaga
pendidikan teologi atau yang
ditugaskan di lembaga-
lembaga lainnya;

Hal. 143

3. Urgensi penugasan seseorang Pasal 5:3 : Pendeta Pelum
pendeta GPIB sebagai pendeta
pelum karena kebutuhan tidak bertugas
lembaga di dalam dan di luar
GPIB yang ditetapkan dengan dalam jabatan
surat keputusan Majelis
Sinode. struktural kecuali

Pasal 5:4 untuk kondisi
4. Alih tugas adalah bentuk
tertentu dalam
Panggilan dan Pengutusan
Allah kepada Pendeta Organik kewenangan
melalui pengaturan Majelis
Sinode. Majelis Sinode.

: Pendeta Organik

yang menolak alih

tugas mengingkari

panggilan dan

pengutusannya,

dan untuk itu

kependetaannya di

GPIB dapat

diakhiri dengan

lebih dahulu

melalui proses

penggembalaan

oleh Tim Pastoral

Sinodal.

Pasal 6 Pasal 6
Fungsi dan Tugas Pendeta

Jemaat

1. Pendeta Jemaat adalah jabatan Pasal 6:1 : Cukup jelas
fungsional yang diberikan
kepada seorang Pendeta yang : Cukup jelas
diangkat dan ditugaskan oleh
Majelis Sinode;

2. Pendeta Jemaat melaksanakan Pasal 6:2
tugas-tugas khusus di bidang
Persekutuan, Pelayanan dan

Hal. 144

Kesaksian dan diatur bersama : Pendeta jemaat
dalam konsistorium dengan
Ketua Majelis Jemaat; yang ditugaskan
3. Pendeta Jemaat yang ditugaskan Pasal 6.3
oleh Majelis Sinode adalah oleh Majelis
presbiter GPIB yang secara
otomatis menjadi fungsionaris Sinode di jemaat
Majelis Jemaat setempat.
dapat dipilih

sebagai

fungsionaris

PHMJ.

Pasal 7 Pasal 7
Pendeta Non Organik

1. Pendeta Non Organik adalah Pasal 7:1 : a. Atas permin-
Pendeta GPIB yang karena
pilihan dari yang bersangkutan taan sendiri atau
tidak sebagai pegawai GPIB
atau kepegawaiannya diakhiri; pilihan sendiri

melalui

percakapan

dengan Majelis

Sinode dan

ditetapkan dengan

Surat Keputusan

Majelis Sinode.

b. Suami dari istri

yang pendeta atau

istri dari suami

yang pendeta yang

karena

kegiatannya harus

meninggalkan

wilayah GPIB dan

diikuti oleh

Hal. 145

suami/istri

tersebut

dinonorganikkan

melalui surat

keputusan Majelis

Sinode.

2. Warga GPIB lulusan sekolah Pasal 7:2 : Pemendetaan non
teologi yang bertugas di
lembaga di luar lembaga gereja organik (harus
dan berkeinginan menjadi
pendeta, wajib mengikuti warga GPIB)
proses pemendetaan yang
berlaku di GPIB; dimaksudkan

adalah penahbisan

lewat masa

vikariat 2 (dua)

tahun di jemaat

yang berbeda

dalam wilayah

yang

bersangkutan

bekerja, tetapi

kemudian

diserahkan untuk

melayani bidang-

bidang yang tidak

langsung

berhubungan

dengan jemaat

antara lain militer,

polisi, pegawai

negeri sipil,

perguruan tinggi,

atau lembaga lain.

Pendeta non

organik termaksud

tetap berada dalam

Hal. 146

pengayoman

GPIB baik melalui

konven pendeta,

pembinaan

pendeta dan

kegiatan-kegiatan

lain termasuk

pelayanan di

jemaat domisili

yang bersifat

peningkatan

kualitas

kependetaan

3. Pendeta Emeritus dimasukkan : Memasuki usia
dalam kategori pendeta non Pasal 7:3 pensiun sebagai
organik. pegawai GPIB
(>65 tahun)
Pasal 8 Pasal 8
Pendeta Konsulen : Cukup Jelas

Pendeta Konsulen adalah Pendeta
GPIB Organik/Non Organik yang
mendapat penugasan khusus dari
Majelis Sinode dalam jangka waktu
tertentu;

Pasal 9
Etika Pelayanan Presbiter GPIB Pasal 9

Hal. 147

1. Etika pelayanan presbiter adalah Pasal 9:1 : Cukup jelas

standar moral dan nilai-nilai : Cukup jelas
: Cukup jelas
pelayanan Kristiani yang : Cukup jelas
: Cukup jelas
disepakati bersama sebagai : Cukup jelas
: Cukup jelas
pedoman yang harus dihayati : Cukup jelas

dan dijunjung tinggi oleh Para : Cukup jelas
: Cukup jelas
Presbiter dalam melaksanakan : Cukup jelas

Panggilan dan pengutusan

Allah di tengah gereja,

masyarakat dan lingkungan

hidup.

2. Setiap presbiter harus tunduk Pasal 9:2

dan menjunjung tinggi serta

menjiwai etika pelayanan

dalam bentuk : Pasal 9:2.a

a. Kejujuran (honesty); Pasal 9:2.b

b. Keadilan (fairness); Pasal 9:2.c

c. Satunya pikiran, ucapan

dan tindakan (integrity); Pasal 9:2.d

d. Dapat

dipertanggungjawabkan

(accountability); Pasal 9:2.e

e. Rasa bertanggungjawab

(responsibility); Pasal 9:2.f

f. Kesetiaan kepada gereja,

jemaat, masyarakat bangsa

dan negara (loyalty);

g. Tepat janji (committed); Pasal 9:2.g

h. Menghormati orang lain Pasal 9:2.h

(respect to other);

i. Mengutamakan Pasal 9:2.i

kepentingan jemaat

(community);

Hal. 148

j. Menjanjikan karya terbaik Pasal 9:2.j : Cukup jelas
Pasal 9:2.k : Cukup jelas
(pursuit of excellence); Pasal 9:2.l : Cukup jelas

k. Mengupayakan dan Pasal 9:2.m : Cukup jelas

menjaga keutuhan jemaat,

gereja dan lingkungannya.

l. Taat dalam melaksanakan

pelayanan sesuai dengan

tata gereja dan aturan

lainnya.

m. Dalam hubungan yang

keterkaitan dengan

masyarakat luas, selalu

menjaga etika Presbiter

yang telah disepakati.

Pasal 10
Sanksi atas pengingkaran Tugas Pasal 10

/ Tanggung jawab

1. Sanksi Administratif dapat

berupa surat teguran; Pasal 10:1 : Misalnya karena
tindakan
indisipliner
dan/atau terjadi
pelanggaran
ringan terhadap
peraturan GPIB.
Dalam hal Pendeta
bisa berakibat
penundaan
kenaikan pangkat
maupun
penurunan
pangkat/jabatan.

Hal. 149

2. Penonaktifan Tugas Presbiter Pasal 10:2 : Masalah loyalitas

dan Penggembalaan adalah terhadap institusi

sanksi yang diberikan kepada GPIB,

seorang presbiter GPIB karena pelanggaran berat

pelanggaran terhadap terhadap peraturan

ketentuan-ketentuan dalam GPIB maupun

peraturan GPIB; tindakan amoral,

serta tindakan lain

yang dapat

dikategorikan

sebagai tindak

pidana.

Penonaktifan

seorang pendeta

tergantung pada

masalah yang

terjadi yang harus

diselesaikan

dengan cara

penggembalaan

khusus di Kantor

Majelis Sinode

3. Pengakhiran jabatan kepada Pasal 10:3 : Presbiter adalah

seorang Presbiter dilakukan Diaken, Penatua,

setelah melalui proses Pendeta Organik

penggembalaan karena dan Pendeta Non

melakukan pelanggaran moral Organik

atau etika, pelanggaran (termasuk Pendeta

peraturan GPIB dan tindak Emeritus).

pidana yang telah

mendapatkan putusan

pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Hal. 150